Menurutnya, penguatan struktur partai menjadi langkah strategis untuk menyerap aspirasi warga sekaligus mempersiapkan berbagai agenda politik di masa mendatang, termasuk menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah.

Helmi yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Samarinda mengatakan, arah perjuangan kader Gerindra di seluruh Indonesia telah ditegaskan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyebut para ketua DPC sebagai "panglima perang" yang memiliki tanggung jawab besar membangun daerah masing-masing.

“Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami bahwa ketua-ketua di daerah adalah panglima perang. Sebagai panglima perang, kami wajib mendukung pembangunan daerah kami berada. Kehadiran Gerindra harus benar-benar memberikan manfaat bagi,” ujar Helmi saat diwawancarai.

Ia menjelaskan, amanat tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kesiapan menghadapi agenda politik, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan. Menurutnya, kader Gerindra harus menjadi pihak pertama yang turun mendengar keluhan warga dan memperjuangkan aspirasi melalui jalur masyarakat politik maupun kebijakan.

“Ketika ada aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan, kami juga diminta bergerak cepat. Itu menjadi pesan yang selalu ditekankan oleh Ketua Umum kepada seluruh kader di daerah,” katanya.

Helmi menambahkan, Prabowo juga memberikan arahan bahwa setiap panglima perang di daerah harus memiliki kesiapan apabila mendapatkan amanah untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, Ketua Umum Gerindra telah menyampaikan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada kader-kader terbaik yang dipercaya masyarakat yang memimpin daerahnya.

Dia menyampaikan bahwa panglima-panglima perang di daerah wajib siap maju ketika dibutuhkan. Ia juga menegaskan akan berada di belakang kader-kadernya untuk mendukung bagaimana memperluas daerah masing-masing jika diberikan amanah menjadi kepala daerah.

Meski demikian, Helmi menegaskan bahwa saat ini dirinya lebih mengutamakan pembenahan internal organisasi dibandingkan berbicara mengenai pencalonan dalam Pilkada. Menurutnya, landasan organisasi yang kuat akan menjadi modal utama bagi Gerindra dalam memberikan pelayanan politik kepada masyarakat.

Dia membeberkan, proses konsolidasi organisasi terus dilakukan mulai dari tingkat DPC, pengurus kecamatan, kelurahan hingga anak mengomel di tingkat Rukun Tetangga (RT). Pembenahan tersebut dilakukan agar seluruh wilayah di Kota Samarinda memiliki representasi kader Gerindra.

"Hari ini fokus kami adalah pembenahan infrastruktur partai. Kami memiliki kepengurusan mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga RT. Saat ini yang sedang kami sempurnakan adalah kepengurusan di tingkat RT agar seluruh wilayah memiliki perwakilan Gerindra," jelasnya.

Menurut Helmi, Kota Samarinda memiliki sebanyak 1.971 RT. Seluruh RT tersebut dimaksudkan untuk memiliki pengurus anak mengomel sebagai ujung tombak partai dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Kami ingin seluruh 1.971 RT di Kota Samarinda memiliki perwakilan anak-anak gerindra yang mengomel. Dengan begitu komunikasi antara masyarakat dengan partai akan semakin dekat dan berbagai persoalan warga dapat diketahui lebih cepat," katanya.

Ia menilai keberadaan pengurus hingga tingkat RT bukan sekadar memperkuat mesin partai, melainkan menjadi sarana untuk mendengarkan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan kepengurusan selalu dilakukan dengan kegiatan turun langsung ke lapangan.

Menurut Helmi, berbagai masukan yang diperoleh dari masyarakat nantinya akan menjadi bahan penyusunan program-program prioritas yang benar-benar sesuai kebutuhan warga Kota Samarinda.

“Dari proses pembenahan organisasi ini kami juga turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Kami ingin mendengar apa saja yang menjadi harapan masyarakat, persoalan yang mereka hadapi, hingga program apa yang mereka inginkan ke depan,” tuturnya.

Seluruh aspirasi tersebut, lanjut Helmi, akan dikaji dan dirumuskan menjadi berbagai program unggulan suatu saat dia memperoleh amanah yang lebih besar dalam memimpin Kota Samarinda.

“Nanti semua masukan masyarakat itu akan kami olah menjadi program-program unggulan apabila ke depan ada kesempatan dan amanah untuk maju sebagai Wali Kota Samarinda. Program yang disusun harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekedar keinginan partai,” tegasnya.

Di sisi lain, Helmi juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah program pembangunan yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun. Menurutnya, berbagai kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan.

Salah satu program yang dinilai mendapat respon positif dari masyarakat adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Program tersebut dinilai mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan di tingkat kelurahan dan RT.

“Program-program Pak Andi Harun hari ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat.Terutama Probebaya, saya melihat masyarakat memberikan penilaian yang positif terhadap program tersebut,” ujarnya.

Helmi menegaskan dirinya tidak memiliki keraguan untuk melanjutkan maupun mengadopsi berbagai kebijakan yang telah terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat apabila nantinya mendapatkan amanah memimpin Kota Samarinda. 

“Saya tidak akan malu untuk mencontohkan program yang memang terbukti baik. Program yang memberikan manfaat bagi masyarakat tentu harus dilanjutkan. Yang baik tidak perlu dihentikan, tetapi harus dikembangkan agar manfaatnya semakin besar bagi warga Kota Samarinda,” tutupnya. (IRLA/daa)

​Kembalinya mantan orang nomor satu di Kukar ini ke "Kota Raja" disambut antusias oleh warga setempat. Momen ini diakui Rita sangat mengharukan dan sama sekali di luar ekspektasinya. Ia mengaku sangat merindukan atmosfer Kota Tenggarong yang telah lama ditinggalkannya.

​Menariknya, Rita sempat mencoba menghindari perhatian publik saat tiba di bandara dengan menyamar menggunakan masker. Namun, upayanya tersebut gagal karena warga tetap mengenali dirinya. Sejumlah pengendara motor bahkan langsung berinisiatif memberikan pengawalan ketat hingga ia tiba di kediaman.

​“Ini terharu ya Allah. Tadi pas melewati jembatan, waktu turun dari pesawat saya sebenarnya nyamar pakai masker biar enggak kelihatan orang. Eh, tahunya ada motor-motor ikut mengawal sampai ke sini. Alhamdulillah disambut luar biasa, tidak terbayangkan,” ujar Rita emosional.

Satu dekade terpisah dari dunia luar menyisakan duka mendalam bagi Rita. Ia mengaku baru mengetahui kabar meninggalnya beberapa paman dan bibinya sesaat setelah mendarat di bandara. Oleh karena itu, fokus utamanya saat ini adalah beristirahat dan merajut kembali tali silaturahmi keluarga yang sempat terputus.

"Bulan Juli nanti kan ada haul almarhum bapak saya, Syaukani HR. Saya mau ziarah ke kuburan bapak, adik, dan keluarga. Banyak hubungan keluarga yang terputus selama hampir sepuluh tahun ini, saya bahkan baru tahu tadi di bandara kalau beberapa om dan tante saya sudah meninggal,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia menampilkan bahwa kendatanganya ke Kukar juga sekaligus momen untuk kembali merajut basis politiknya yang sempat renggang karena kasus tersebut. Kata Rita, kedatangannya murin hanya ingin kembali ke Tenggarong untuk bersilaturahmi dengan keluarga. 

​"Nggak, nggak dulu, saya lebih suka rakyat aja," tutupnya menyudahi pembicaraan.(Rein/daa) 

Keputusan itu, sekaligus menjadi tindak lanjut dari hasil konsultasi pimpinan DPRD Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan hak angket berjalan sesuai mekanisme hukum dan tata tertib kelembagaan yang berlaku.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjelaskan bahwa perubahan agenda tersebut dilakukan setelah adanya arahan dari Kemendagri, agar DPRD menyesuaikan seluruh proses dengan ketentuan formal yang berlaku di lingkungan legislatif daerah. Menurutnya, konsultasi tersebut penting dilakukan agar tidak muncul persoalan administratif maupun perdebatan terkait keabsahan tahapan hak angket yang tengah menjadi perhatian publik di Kalimantan Timur.

Ia menegaskan bahwa sebelumnya Banmus DPRD Kaltim sebenarnya telah menyusun agenda kerja untuk dua bulan ke depan. Namun, dinamika politik yang berkembang serta meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu hak angket membuat DPRD merasa perlu melakukan penyesuaian jadwal.

Revisi agenda tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat legitimasi kelembagaan sekaligus memastikan seluruh proses berjalan secara konstitusional.

“Ini hasil konsultasi pimpinan ke Kemendagri. Kita diarahkan menyesuaikan dengan proses yang ada di DPRD, sehingga hari ini Banmus melakukan perubahan jadwal,” ujar Ekti saat memberikan keterangan kepada awak media.

Menurut Ekti, penetapan tanggal 10 Juni 2026, juga mempertimbangkan agenda reses anggota DPRD Kaltim yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 9 Juni 2026. Dengan demikian, seluruh anggota dewan diharapkan telah kembali menjalankan tugas kedewanan sehingga dapat mengikuti rapat paripurna secara penuh.

Ia menyebut keputusan tersebut telah disepakati bersama oleh seluruh fraksi yang hadir dalam rapat Banmus.

“Kita sepakat bersama seluruh fraksi di Banmus untuk menjadwalkan paripurna hak angket pada 10 Juni. Setelah ini, jadwal tersebut juga akan diparipurnakan,” katanya.

Lebih lanjut, Ekti menegaskan bahwa keputusan mengenai jadwal paripurna hak angket tersebut telah bersifat final. DPRD Kaltim, kata dia, ingin memastikan bahwa seluruh tahapan yang dijalankan memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.

Menurutnya, kepastian prosedur sangat penting untuk menjaga marwah lembaga legislatif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses politik yang sedang berlangsung.

“Ini sudah final. Kita ingin semua proses berjalan sesuai aturan, sehingga tidak ada lagi perdebatan soal sah atau tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menyampaikan bahwa tahapan hak angket selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib DPRD maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa Banmus telah menyiapkan tahapan awal dan saat ini DPRD tinggal menjalankan proses berikutnya pada tingkat rapat paripurna.

“Banmus sudah menyiapkan. Tinggal nanti mekanismenya dijalankan sesuai aturan,” ujar Hasanuddin Mas’ud usai menghadiri Rapat Paripurna Ke-11 DPRD Kaltim.

Hasanuddin yang akrab disapa Hamas juga mengungkapkan bahwa hasil konsultasi dengan Kemendagri pada prinsipnya memberikan ruang bagi DPRD Kaltim untuk melaksanakan hak angket selama seluruh prosedur dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah pusat tidak mempermasalahkan penggunaan hak angket sepanjang mekanismenya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tata tertib lembaga.

“Kemendagri pada dasarnya menyetujui, selama mekanisme yang ada kita ikuti,” jelasnya.

Pelaksanaan hak angket di DPRD Kaltim sendiri belakangan menjadi sorotan publik dan memunculkan berbagai dinamika politik di daerah. Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, hingga organisasi sipil pun turut memberikan perhatian terhadap proses tersebut karena dianggap berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu, langkah DPRD melakukan konsultasi ke Kemendagri dinilai sebagai upaya untuk menjaga legitimasi politik sekaligus memastikan setiap keputusan memiliki landasan hukum yang jelas.

Dengan ditetapkannya jadwal paripurna tersebut, DPRD Kaltim kini bersiap memasuki tahapan lanjutan dalam proses hak angket. Keputusan ini sekaligus menandai komitmen lembaga legislatif daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan secara prosedural dan konstitusional.

Publik pun kini menantikan bagaimana proses paripurna tersebut akan berlangsung dan sejauh mana hak angket nantinya mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di Kaltim. (Irla/KN)

Undangan tersebut memicu perhatian publik lantaran muncul di tengah menguatnya isu rencana aksi massa yang dijadwalkan pada Selasa (21/04/2026) mendatang.

​Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Kesbangpol secara mendadak mengundang sejumlah elemen masyarakat dalam acara bertajuk "Silaturahmi dan Coffee Morning". Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Olah Bebaya, Komplek Rumah Jabatan Gubernur Kaltim pada Senin (13/04/2026).

​Berdasarkan salinan surat yang diterima pada Minggu (12/04/2026), agenda utama pertemuan ini adalah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat.
​
“Dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kalimantan Timur, serta memperkuat tata kelola dan kelembagaan Ormas,” tulis poin utama dalam surat tersebut.

​Pada pelaksanaan acara hari ini, setidaknya sebanyak 100 Ormas hadir memenuhi lokasi kegiatan. Masing-masing organisasi mengirimkan perwakilan sebanyak 3 orang.

​Selain agenda silaturahmi, hal yang menarik perhatian adalah adanya keterangan dalam surat undangan yang menyebutkan bahwa setiap tamu yang hadir akan memperoleh dana transportasi. Langkah ini dipandang beragam oleh publik. 

Sebagian menilai hal ini sebagai upaya preventif pemerintah untuk meredam ketegangan jelang rencana aksi pada 21 April, sementara pihak lainnya melihat ini sebagai rutinitas koordinasi kelembagaan yang biasa dilakukan oleh Kesbangpol.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Kesbangpol Kaltim belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kaitan acara ini dengan isu rencana aksi massa pekan depan. (REIN/daa)

"Kalau pemimpin bisa memberi teladan, menjaga komunikasi dengan semua sektor termasuk juga dengan rakyatnya, saya pikir Kaltim kondusif dan bisa (maju),” pungkasnya. (REIN/daa)

Partai yang berlambang pohon beringin tersebut meminta Gubernur Kaltim mendengarkan keluhan publik ditengah efisiensi anggaran saat ini.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Golkar, Muhammad Sarmauji mengaku telah meminta penjelasan tekait pengadaan mobil dinas tersebut, dan meminta agar kadernya mempertimbangkan dengan cermat keputusan yang diambil. Mengingat banyaknya suara publik yang menentang akan hal itu.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji mengutip detik.com, Jumat (27/2/2026).

Selain itu, dirinya juga telah berbicara kepada Gubernur Kaltim, dalam pembicaraan mereka bahwa Rudy Mas'ud membutuhkan mobil tersebut karena harus melalui medan yang cukup sulit dalam kunjungan kerjanya, sehingga mobil jenis tertentu sangat diperlukan.

Kendati demikian, ia juga telah mengingatkan agar dapat menyesuaikan kondisi keuangan daerah saat ini, mengingat sedang efisiensi.

"Dari penjelasan Gubernur memang anggaran ini diketok tahun 2024 tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apa pun, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi," ucapnya.

Hingga kini, Sumarji mengatakan Gubernur Kaltim masih menggunakan mobil Pribadinya dalam melakukan kunjungan kerja, apabila terjun ke medan yang cukup sulit.

"Saya menyampaikan, itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas. Kebetulan Pak Gubernurnya memiliki kemampuan dan mau memakai mobil pribadi," pungkasnya.

Dukungan tersebut disampaikan seiring evaluasi positif terhadap stabilitas nasional dan jalannya pemerintahan pada dua tahun pertama masa jabatan Prabowo.

Pernyataan dukungan dari partai-partai koalisi disampaikan sebagai sikap politik yang menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan nasional. 

Elite partai menilai keberlanjutan kepemimpinan diperlukan untuk memastikan program strategis pemerintah, termasuk di bidang pertahanan, ketahanan pangan, industrialisasi, dan pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan secara konsisten dan berjangka panjang.

Dukungan Partai Koalisi

Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan publik datang dari Partai Demokrat. Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan dukungan partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

SBY menekankan pentingnya sinergi nasional lintas kekuatan politik guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kesinambungan kepemimpinan memiliki peran strategis agar program-program pembangunan jangka panjang tidak terhenti akibat perubahan arah politik.

Partai Demokrat, kata SBY, berkomitmen menjaga soliditas koalisi pemerintahan dan mendukung agenda pembangunan nasional yang tengah dijalankan. Sikap tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan bahwa Demokrat siap berperan aktif dan konstruktif dalam pemerintahan.

Selain Demokrat, sejumlah partai koalisi lainnya juga menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menilai masa kepemimpinan dua periode memberikan ruang waktu yang memadai untuk memastikan agenda transformasi nasional dapat terlaksana secara optimal dan berkesinambungan.

Partai Golkar melalui Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo merupakan keberhasilan seluruh koalisi. Golkar, kata Bahlil, siap menjaga konsistensi politik demi stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dukungan juga disampaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyatakan komitmen partainya untuk terus mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo dalam rangka menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional. Menurutnya, stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Partai Gerindra sebagai partai pengusung utama menyambut dukungan dari partai-partai koalisi. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai dukungan tersebut sebagai bentuk kepercayaan terhadap arah kebijakan dan pembangunan yang dijalankan Presiden Prabowo.

Konsolidasi Dini Dinilai Strategis

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai dukungan partai-partai koalisi sejak awal masa pemerintahan merupakan bagian dari strategi konsolidasi politik jangka menengah. 

Menurutnya, wacana keberlanjutan kepemimpinan kerap muncul untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memberikan kepastian arah kebijakan nasional, meski belum dapat dimaknai sebagai keputusan politik final.

Selain itu, dukungan dini dari partai-partai koalisi dipandang dapat memberikan sinyal stabilitas kepada pelaku usaha dan investor, terutama terkait kesinambungan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional.

Meski demikian, pengamat menilai dinamika politik menuju Pemilu 2029 masih akan berkembang. 

Dukungan terhadap wacana dua periode kepemimpinan Presiden Prabowo dinilai tetap akan dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan, khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat reformasi birokrasi.

Terlebih lagi, PPP telah konsisten memperjuangkan nilai-nilai keislaman berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Musyawarah Wilayah ke-10 ini tentu sebuah momentum yang sangat penting dan menentukan. Bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum strategis untuk bersama-sama menilai perjalanan perjuangan partai,” ujar Gamalis.

Selain menjadi ajang konsolidasi politik bagi partai, Gamalis juga menyampaikan, bahwa PPP sudah saat melakukan pendekatan politik yang berbeda di era sekarang.

Mengingat banyaknya pemilih muda yang memiliki wawasan lebih modern. Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya gaya politik modern ala kaum muda.

Dirinya menghimbau seluruh kader aktif menjadikan media sosial sebagai media komunikasi politik modern, agar dapat memperluas jangkauan pengaruh partai di tengah perubahan perilaku pemilih.
 
"Terutama Gen Z, jumlahnya sangat besar. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, kita akan terus tertinggal," tuturnya.

"Sudah saatnya PPP meninggalkan pola lama lalu beralih ke partai yang lebih dekat dengan anak muda,” tambahnya.

Mengenai dirinya digadang-gadang bakal dicalonkan kembali untuk memimpin PPP Kaltim, ia mengatakan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada formatur Muswil.

“Sekarang formatur yang bekerja. Kalau mereka meminta saya kembali memimpin, insyaAllah saya siap,” pungkasnya.

Langkah tersebut dinilai menunjukkan keinginan Jokowi untuk tetap memainkan peran aktif dalam dinamika politik nasional pasca-masa jabatannya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai keterlibatan Jokowi tidak dapat dilihat semata sebagai aktivitas kampanye. 

Menurutnya, sikap tersebut berkaitan erat dengan strategi elektoral dan upaya menjaga posisi tawar politik Jokowi di tengah konstelasi kekuasaan menuju 2029.

“Pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi masih ingin mengambil peran dalam arena politik. Ini bukan hanya soal memenangkan partai tertentu, tetapi juga bagaimana menjaga pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat presiden,” ujarnya, dikutip dari Inilah.com, Selasa (3/2/2026).

PSI Diuntungkan Figur Jokowi

Arifki menjelaskan, PSI berpotensi memperoleh keuntungan signifikan dari keterlibatan Jokowi. Meski tidak lagi berada di kursi kekuasaan, Jokowi masih memiliki tingkat pengenalan publik dan daya tarik elektoral yang kuat.

Keberadaan Jokowi dapat membantu PSI menjangkau segmen pemilih yang lebih luas serta mempercepat konsolidasi dukungan di tingkat nasional.

“Dalam konteks PSI, Jokowi merupakan figur simbolik yang bisa meningkatkan visibilitas partai dan membuka ruang komunikasi dengan pemilih yang selama ini belum terjangkau,” ujarnya.

Ruang Politik Pasca-Kekuasaan

Arifki juga menilai bahwa keterkaitan Jokowi dengan PSI juga mencerminkan kebutuhan Jokowi untuk tetap berada dalam orbit politik nasional. PSI dinilai dapat menjadi saluran politik yang relatif fleksibel bagi Jokowi tanpa harus terikat pada partai besar yang sudah mapan.

“Ini relasi yang saling menguntungkan. Partai membutuhkan figur dengan daya tarik nasional, sementara figur membutuhkan kendaraan politik agar tetap relevan,” ungkapnya.

Fenomena tersebut, menurutnya, lazim terjadi dalam politik Indonesia, di mana mantan presiden masih memainkan peran informal sebagai simbol pengaruh, sebagaimana yang pernah terjadi pada Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat atau Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan.

Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa dukungan tokoh besar tidak otomatis menjamin kemenangan elektoral. 

Sejarah pemilu menunjukkan bahwa figur hanya berfungsi sebagai pemantik awal, sementara keberhasilan akhir sangat bergantung pada kinerja organisasi partai.

“Kerja struktur, kekuatan jaringan di daerah, serta konsistensi agenda politik tetap menjadi faktor penentu. Figur bisa membuka peluang, tetapi partai yang harus mengelolanya secara berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menilai wacana Jokowi “turun gunung” dapat menjadi ujian sejauh mana PSI mampu memanfaatkan momentum menjadi kekuatan politik yang nyata, baik untuk lolos ke parlemen maupun memperluas basis dukungan.

“Pada akhirnya, semua kembali ke PSI. Apakah momentum ini bisa diterjemahkan menjadi kerja politik yang konkret dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sejumlah lembaga survei nasional yang merilis temuannya pada Januari 2026 mencatat kecenderungan yang sama: Pilkada langsung dinilai paling sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas mencatat sebanyak 77,3 persen responden menilai Pilkada langsung sebagai sistem terbaik untuk memilih kepala daerah. Sementara itu, hanya 5,6 persen responden yang menyatakan setuju jika pemilihan dikembalikan ke DPRD.

Temuan serupa disampaikan LSI Denny JA. Dalam surveinya, 66,1 persen responden secara tegas menolak Pilkada melalui DPRD. Penolakan tersebut tercatat merata, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Sementara itu, Populi Center mencatat angka penolakan yang lebih tinggi khusus pada pemilihan gubernur. Sebanyak 89,6 persen responden menyatakan ingin tetap memilih gubernur secara langsung.

Kuatnya penolakan masyarakat terhadap Pilkada tidak langsung didorong oleh sejumlah faktor mendasar. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang lahir dari semangat Reformasi, di mana masyarakat dapat menentukan sendiri pemimpin daerahnya.

Selain itu, kualitas kepemimpinan menjadi pertimbangan penting. Dalam salah satu survei, sekitar 35,5 persen responden menyatakan ingin memastikan sendiri sosok kepala daerah yang akan memimpin wilayah mereka, tanpa perantara elite politik.

Faktor lain yang tak kalah dominan adalah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD. Hanya sekitar 19 persen masyarakat yang menyatakan percaya bahwa DPRD dapat memilih kepala daerah secara jujur dan benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Kekhawatiran terhadap praktik politik transaksional menjadi alasan utama sikap skeptis tersebut.

Kalangan akademisi dan pengamat politik menilai, mengembalikan Pilkada ke DPRD berpotensi menjadi langkah mundur dalam praktik demokrasi lokal. Pilkada langsung dianggap telah memperkuat partisipasi politik warga selama lebih dari dua dekade terakhir.

Secara konstitusional, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memang menyebutkan kepala daerah dipilih secara “demokratis”, yang membuka ruang tafsir baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Namun, legitimasi politik kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai jauh lebih kuat dalam membangun akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan di daerah.

Meski sebagian kalangan partai politik mengangkat isu tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang sebagai alasan evaluasi Pilkada langsung, mayoritas masyarakat menilai solusi seharusnya ditempuh melalui pembenahan sistem.

Perbaikan rekrutmen kader partai, transparansi pendanaan politik, serta pengawasan pemilu dinilai lebih tepat dibandingkan dengan mengurangi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Gelombang penolakan publik ini menjadi sinyal kuat bahwa wacana Pilkada melalui DPRD berpotensi menghadapi resistensi besar jika tetap dipaksakan. (AUNI)

Secara faktual, ongkos pilkada langsung memang tidak kecil. Setiap siklus pemilihan menguras anggaran negara dan daerah hingga triliunan rupiah. Belum lagi biaya yang harus ditanggung kandidat, yang kerap mendorong mereka mencari “balik modal” ketika berkuasa. Dalam konteks ini, pilkada tidak langsung sering dipromosikan sebagai solusi rasional: lebih murah, lebih cepat, dan dianggap mampu meminimalkan konflik horizontal di masyarakat. Argumen ini terdengar masuk akal di atas kertas. Namun sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa rasionalitas prosedural tidak selalu sejalan dengan substansi demokrasi.

Pengalaman sebelum era pilkada langsung memperlihatkan bagaimana DPRD kerap menjadi arena transaksi elite. Pemilihan kepala daerah tidak jarang ditentukan oleh kompromi politik tertutup, lobi kekuasaan, dan kepentingan partai, bukan oleh aspirasi publik. Risiko ini tetap relevan hari ini, bahkan bisa semakin besar di tengah lemahnya institusionalisasi partai politik. Ketika partai lebih berfungsi sebagai kendaraan elektoral ketimbang institusi kaderisasi, menyerahkan sepenuhnya pilkada kepada DPRD berpotensi memperkuat oligarki lokal dan menjauhkan kepala daerah dari kontrol rakyat.

Di titik inilah dilema demokrasi muncul. Pilkada langsung memang tidak steril dari cacat, tetapi ia memberi ruang partisipasi dan legitimasi yang tidak bisa digantikan oleh mekanisme perwakilan semata. Kepala daerah yang dipilih langsung memiliki ikatan mandat dengan warga, setidaknya secara normatif lebih mudah dimintai pertanggungjawaban politik. Menghapus mekanisme ini berarti memutus satu jalur penting akuntabilitas publik, sekaligus mempersempit makna kedaulatan rakyat dalam demokrasi lokal.

Pendukung pilkada tidak langsung sering berargumen bahwa demokrasi tidak identik dengan pemilihan langsung. Secara teoritis, klaim ini benar. Banyak negara demokratis menerapkan mekanisme tidak langsung dalam berbagai level kekuasaan. Namun perbandingan tersebut kerap mengabaikan konteks. Demokrasi perwakilan hanya bekerja efektif ketika partai politik kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Tanpa prasyarat itu, pilkada tidak langsung berisiko menjadi demokrasi prosedural yang kehilangan roh.

Persoalan utama pilkada langsung sejatinya bukan terletak pada mekanismenya, melainkan pada ekosistem politik yang menyelubunginya. Regulasi pendanaan politik yang longgar, penegakan hukum pemilu yang inkonsisten, serta budaya politik transaksional menjadi akar masalah yang tak kunjung disentuh secara serius. Mengganti sistem pemilihan tanpa membenahi akar persoalan ibarat memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Karena itu, perdebatan pilkada tidak langsung seharusnya tidak disederhanakan menjadi pilihan hitam-putih antara menerima atau menolak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: demokrasi lokal seperti apa yang ingin dibangun? Jika tujuannya hanya efisiensi anggaran dan stabilitas jangka pendek, maka pilkada tidak langsung mungkin tampak menggoda. Namun jika demokrasi dipahami sebagai proses pendewasaan politik warga, partisipasi publik, dan kontrol terhadap kekuasaan, maka kemunduran mekanisme partisipatif justru berisiko membawa konsekuensi jangka panjang yang lebih mahal.

Pada akhirnya, demokrasi memang tidak pernah murah dan tidak selalu rapi. Ia menuntut kesabaran, pembenahan institusi, dan keberanian menghadapi ketidaksempurnaan. Pilkada langsung perlu diperbaiki, bukan ditinggalkan. Reformasi pendanaan politik, penguatan partai, dan penegakan hukum yang tegas adalah pekerjaan rumah yang jauh lebih berat, tetapi juga lebih jujur. Menyerah pada pilkada tidak langsung tanpa prasyarat yang memadai berpotensi menjadi jalan pintas yang justru membawa demokrasi lokal mundur selangkah ke belakang.

Fenomena serupa tampak dalam berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur. Di sejumlah daerah, proyek strategis nasional berjalan cepat atas nama pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan kesiapan sosial dan dampak lingkungan. Kasus relokasi warga akibat pembangunan bendungan atau kawasan industri kerap memperlihatkan ketimpangan relasi antara negara dan warga. Ganti rugi yang tidak sebanding, proses konsultasi yang terbatas, hingga hilangnya mata pencaharian lokal mempertegas bahwa kebijakan publik sering kali lebih berpihak pada target proyek daripada keberlanjutan hidup masyarakat terdampak.

Dalam sektor perlindungan sosial, kebijakan bantuan sosial juga menghadapi persoalan serupa. Program bantuan tunai yang dirancang untuk meredam dampak krisis ekonomi tidak jarang tersandung masalah data. Banyak warga miskin tercecer karena tidak tercatat, sementara penerima yang relatif mampu justru masih mendapatkan bantuan. Persoalan data terpadu kesejahteraan sosial yang berulang ini menegaskan bahwa kebijakan berbasis angka tanpa verifikasi lapangan berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Negara hadir, tetapi tidak sepenuhnya tepat sasaran.

Kebijakan pendidikan pun tak luput dari kritik. Penerapan sistem zonasi sekolah, misalnya, digagas dengan tujuan mulia untuk pemerataan akses pendidikan. Namun, implementasinya di banyak daerah menunjukkan ketidaksiapan infrastruktur dan kualitas sekolah yang belum merata. Alih-alih mengurangi kesenjangan, kebijakan ini justru memicu keresahan orang tua dan praktik manipulasi alamat. Lagi-lagi, kebijakan yang baik secara konsep terjebak pada pelaksanaan yang abai terhadap konteks sosial.

Contoh-contoh tersebut memperlihatkan pola yang sama: kebijakan publik dirumuskan dengan logika administratif dan politik, tetapi kurang diuji melalui dialog sosial yang jujur. Partisipasi publik sering dipersempit menjadi formalitas konsultasi, bukan ruang deliberasi yang setara. Kritik dianggap gangguan, bukan sumber koreksi. Akibatnya, kebijakan kehilangan daya ikat sosial dan berumur pendek karena terus dipersoalkan.

Membingkai ulang kebijakan publik menjadi keharusan jika demokrasi tidak ingin terjebak sebagai prosedur kosong. Kebijakan harus kembali diposisikan sebagai alat pemecahan masalah publik, bukan sekadar pencapaian politik atau target pembangunan. Demokrasi diuji bukan saat kebijakan disahkan, melainkan ketika ia dijalankan dan dirasakan adil oleh warganya. Tanpa koreksi serius, kebijakan publik akan terus sah secara politik, tetapi rapuh secara sosial—dan demokrasi pun perlahan kehilangan maknanya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebenarnya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat sektor ini. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro memberikan landasan hukum yang cukup kuat dalam pengembangan UMKM. Selain itu, berbagai program—mulai dari pelatihan digital marketing, pendampingan usaha, hingga rencana penyediaan pusat produk UMKM—menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak kecil.

Namun, persoalan utama bukan pada ketersediaan kebijakan, melainkan implementasi dan pemerataan dampaknya. Banyak pelaku UMKM di Kutim menghadapi kendala literasi digital yang rendah, kesulitan mengakses pembiayaan, lemahnya kualitas kemasan, hingga keterbatasan jaringan pemasaran. Ini membuat sebagian UMKM tertinggal meski telah ada program yang ditujukan untuk mereka.

Digitalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang. Tanpa kemampuan memanfaatkan media sosial, marketplace, atau sistem pembayaran digital, UMKM akan kesulitan memperluas pasar, apalagi bersaing dengan produk dari luar daerah. Di sisi lain, semakin banyak UMKM yang mulai memahami pentingnya branding dan pemasaran digital—namun mereka tetap membutuhkan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan.

Sementara itu, akses pasar juga menjadi isu krusial. Banyak produk UMKM Kutim sebenarnya memiliki potensi besar—mulai dari olahan makanan lokal, kerajinan tangan, hingga produk berbasis sumber daya alam daerah. Akan tetapi, minimnya kanal distribusi, belum terpenuhinya standar mutu, dan terbatasnya jejaring kemitraan membuat UMKM belum mampu menembus pasar yang lebih luas.

Dari sudut pandang kebijakan publik, pemerintah daerah perlu melakukan segmentasi program agar pendampingan sesuai dengan tingkat perkembangan UMKM: pemula, berkembang, dan naik kelas. Selain itu, penguatan ekosistem melalui regulasi pelaksana Perbup 32/2022 perlu segera dituntaskan agar pemberdayaan UMKM tidak berjalan parsial.

Pemerintah juga perlu memperbanyak kolaborasi—baik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, maupun platform digital—untuk mempercepat transfer keterampilan sekaligus membuka akses pasar dan modal. Dengan cara ini, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki peluang tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah.

Pada akhirnya, UMKM Kutai Timur membutuhkan kebijakan yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga terasa manfaatnya di tingkat pelaku. Jika kebijakan dan implementasi berjalan seiring, maka Kutai Timur memiliki kesempatan besar untuk menjadikan UMKM sebagai fondasi ekonomi yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.

Pendidikan ini sebagai pintu masuk untuk membangun kapasitas kader sekaligus memperluas pemahaman politik secara berjenjang, membekali kader dengan pengetahuan serta keterampilan dasar yang esensial dalam kehidupan politik dan membuka ruang belajar bagi kader muda yang mulai mengambil peran dalam dinamika politik, baik di tingkat daerah maupun kecamatan.

Ketua DPC PPP Berau, Saga, menjelaskan bahwa urgensi kegiatan ini semakin besar karena partai membutuhkan kader yang mampu memahami arah kerja politik secara benar, terukur, terarah dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Saga menegaskan bahwa pendidikan politik bukan sekadar bentuk komitmen partai, tetapi juga menjadi proses pembekalan mendalam untuk menyiapkan kader yang matang secara pemikiran dan memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.

“Pendidikan ini bukan sekadar ajang politik tetapi kesempatan bagi kader untuk memahami lebih dalam bagaimana mereka bekerja dan berkontribusi, apa peran mereka, dan hal-hal mendasar yang perlu diketahui sebelum terjun ke masyarakat,” ujarnya, saat dikonfirmasi melalui via telepon pada Senin, (24/11/2025).

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat dimanfaatkan kader sebagai ruang refleksi dan penguatan kapasitas diri. Menurutnya, kader harus mampu membawa perubahan konkret, baik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat maupun dalam menjalankan fungsi politik di wilayah masing-masing.

“Kita ingin kader lebih percaya diri, lebih sistematis bekerja, dan mampu menjalankan tugas pengorganisasian secara disiplin. Output-nya bukan hanya pengetahuan, tapi perubahan cara kerja yang berdampak,” tambahnya.

Saga, mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga memperoleh dukungan penuh dari Ketua DPW PPP Kalimantan Timur, Gamalis. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan pembinaan kader di Berau dengan kebijakan provinsi. Gamalis bahkan berpartisipasi sebagai narasumber untuk menyampaikan materi strategi dan manajemen politik.

“Ketua DPW PPP Kalimantan Timur memberikan atensi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Beliau mengharapkan pembinaan kader di wilayah harus terus diperkuat dan diimplementasikan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Berau, Kahar, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menyasar kader lama, tetapi juga memberikan ruang terbuka bagi kader generasi muda Berau untuk memahami politik secara lebih sehat dan positif. 

“Kita ingin anak-anak muda melihat politik sebagai cara untuk memperbaiki keadaan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Politik itu wadah kontribusi untuk masyarakat,” ujarnya kepada wartawan kartanews pada Senin, (24/11/2025).

Kahar menambahkan bahwa penting bagi pemuda memiliki wawasan politik yang luas dan terbuka, agar mampu melihat bagaimana keputusan politik berdampak pada kehidupan sehari-hari.

“Kita juga ingin mengedukasi mengenai politik bagi bagi kader muda dan pemuda di luar sana. Mereka harus berani terlibat, berani bertanya, dan berani mengambil peran. Pemuda adalah sumber gagasan baru, dan PPP Berau membuka ruang itu seluas-luasnya,” tambahnya.

Terkait target jangka panjang, Kahar menyampaikan bahwa DPC PPP Berau telah menyiapkan agenda lanjutan berupa pendidikan wawasan politik yang lebih luas, pendalaman struktural partai dan politik, kegiatan sosial untuk masyarakat, serta penguatan kapasitas PAC dan kader muda.

Program ini juga akan melibatkan organisasi kepemudaan PPP seperti GPK, AMK, dan Gema PPP sebagai bagian dari proses regenerasi. Seluruh agenda tersebut disusun agar pembinaan kader semakin berkembang dan tidak berhenti pada satu kegiatan saja, serta dampaknya dapat dirasakan secara luas dan nyata oleh masyarakat luas.

“Kami ingin setiap kader betul-betul menerapkan apa yang mereka dapatkan di setiap kegiatan partai. Kalau semua kader meningkat kapasitasnya, maka pelayanan politik kita kepada masyarakat juga akan semakin baik,” ungkapnya.

Melalui Pendidikan Politik 2025 ini, PPP Berau menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi partai yang membina kader secara serius, membuka ruang bagi pemuda, serta memperkuat peran dan kontribusi partai sebagai saluran aspirasi masyarakat di Kabupaten Berau. (AUNI)

Kita sering terbuai oleh semangat nasionalisme instan yang hanya hidup di layar ponsel. Mengibarkan bendera virtual memang mudah, tapi membaca arah kepentingan global membutuhkan nalar yang tajam. Ketika Amerika dan Tiongkok bersaing dalam perang ekonomi, sebagian besar masyarakat menilainya hanya sekedar rebutan pasar. Padahal, di baliknya tersembunyi perebutan kendali politik, teknologi, dan sumber daya yang juga menekan posisi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Rendahnya pemahaman geopolitik membuat masyarakat rentan termakan berita bohong dan propaganda. Narasi populis yang disebar lewat media sosial cepat diterima tanpa proses berpikir kritis. Begitu ada isu luar negeri yang bersentuhan dengan kepentingan nasional, respon publik sering meledak secara emosional, bukan rasional. Padahal, inti dari memahami geopolitik bukanlah tentang mencari kawan atau lawan, melainkan tentang mencari posisi suatu bangsa di tengah-tengah pusaran kepentingan global.

Kondisi ini kian terasa di kalangan muda. Banyak anak muda yang fasih bicara tren luar negeri, tapi gagap menjelaskan strategi geopolitik negaranya. Hal ini tidak sepenuhnya kesalahan mereka. Dunia pendidikan pun jarang membangkitkan kesadaran geopolitik secara serius. Sekolah dan universitas lebih fokus pada angka dan prestasi akademik, bukan pada pembentukan daya nalar global yang kritis dan reflektif.

Padahal, generasi muda adalah penentu masa depan bangsa. Mereka akan menghadapi tantangan geopolitik yang jauh lebih rumit, mulai dari perang data, krisis energi, hingga pertarungan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Tanpa memahami geopolitik, mereka dengan mudah terseret arus opini global yang tampak menarik namun penuh dengan jebakan.

Sudah waktunya pengetahuan geopolitik keluar dari ruang seminar dan buku tebal. Ia harus hidup di ruang publik: dalam pemberitaan, diskusi kampus, hingga diskusi warung kopi. Literasi geopolitik bukan wacana elit, tapi kebutuhan rakyat. Sebab bangsa yang tidak paham arah geopolitiknya akan mudah disetir oleh kekuatan asing. Sebaliknya, bangsa yang memahami letak pijaknya akan lebih siap menghadapi badai global.

Melek geopolitik berarti sadar bahwa setiap berita, kebijakan, dan konflik internasional dapat berdampak pada kita. Di zaman ketika kabar palsu bisa jadi alat perang, kesadaran geopolitik adalah hal pertama yang harus dimiliki bangsa ini.

Sidang pleno terbuka yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra memutuskan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Intinya apa yang didalilkan tidak berdasar menurut hukum," tegas Saldi Isra pada Senin (24/2/2025).

MK menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dapat mempengaruhi hasil Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau menyatakan bahwa dengan adanya putusan MK ini, tahapan Pilkada Berau 2024 telah selesai. KPU Berau pun menggelar rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 pada Rabu(26/2/2025) pagi di Ballroom Tokyo Bumi Segah Hotel.

"Berdasarkan ini, kami menetapkan Pasangan Sri Juniarsih dan Gamalis resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Berau periode 2025-2030," jelasnya.

Menanggapi putusan MK, Wakil Bupati Berau, Gamalis mengungkapkan rasa syukur atas hasil pemilihan dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim sukses, relawan, serta masyarakat Kabupaten Berau yang telah memberikan dukungan.

"Ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Berau. Kedepannya kami akan terus bekerja keras untuk mewujudkan Berau yang lebih maju dan sejahtera," tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa setelah kontestasi politik berakhir, seluruh elemen masyarakat harus kembali bersatu dan menjaga kondusifitas daerah.

Dengan ditolaknya permohonan PHPUKada oleh MK, Sri Juniarsih dan Gamalis siap untuk memimpin Kabupaten Berau selama lima tahun ke depan. Putusan ini sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian proses Pilkada Berau 2024. (DAA)

Dalam kunjungan tersebut, Sufian Agus menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kunjungan ini bukan hanya untuk menjalin silaturahmi, tetapi juga sebagai upaya untuk mengingatkan seluruh OPD terkait netralitas ASN yang wajib dijaga dalam Pilkada,” ujarnya.

Dirinya menyadari bahwa ASN memiliki hak suara yang dilindungi, namun dia mengingatkan agar pilihan tersebut hanya disampaikan secara pribadi ketika melakukan pencoblosan.

“Tidak perlu mengungkapkan secara terbuka siapa yang dipilih, cukup menjadi rahasia pribadi saja,” tuturnya.

Selain itu, ia juga meminta agar para pimpinan OPD turut menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan pesan terkait netralitas ASN kepada seluruh jajaran di bawah mereka.

“Saya berharap kepala OPD bisa menyampaikan hal ini kepada jajaran mereka juga orang-orang terdekatnya,” pintanya.

Sufian Agus juga berencana untuk segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) sebagai bentuk penegasan mengenai netralitas ASN. Edaran tersebut akan ditujukan kepada seluruh OPD, sekretariat daerah, kecamatan, hingga tingkat kepala kampung.

“Dalam waktu dekat, saya akan menerbitkan SE yang menegaskan netralitas ASN dan ini akan disampaikan ke seluruh lapisan birokrasi, mulai dari OPD hingga ke kampung,” jelasnya.

Terkait dengan pengamanan Pilkada, ia menegaskan bahwa tugas tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada aparat keamanan. Namun, ia juga menyoroti pentingnya pengamanan distribusi logistik Pilkada, terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan cuaca yang tidak selalu bersahabat.

“Kita akan pastikan pengangkutan dan pengamanan logistik Pilkada berjalan aman. Namun, tantangan geografis dan cuaca perlu menjadi perhatian khusus,” terangnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa ASN tidak diperkenankan menghadiri kampanye dalam bentuk apapun. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang berlaku dan harus diikuti demi menjaga netralitas ASN.

“ASN dilarang hadir di kampanye, apapun bentuknya. Jika ingin mengetahui visi dan misi calon, cukup menunggu debat resmi,” tegasnya.

“Aturan terkait netralitas ASN sudah sangat jelas. Kita harus benar-benar menjaga netralitas ini demi kelancaran Pilkada,” tutupnya. (DAA)