Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Ibnu Araby, mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan setelah Disdikbud menerima berbagai respons dari masyarakat, kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidik dan kependidikan mengenai kondisi kabut asap di Samarinda.

“Latar belakangnya macam-macam. Kemarin ada respons masyarakat, ada respons dari sekolah, dari kepala sekolah, guru-guru, bahkan di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan,” kata Ibnu saat dikonfirmasi.

Menurut Ibnu, sejumlah pihak sebelumnya juga melakukan konfirmasi mengenai kondisi kabut asap kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda.

Disdikbud, kata dia, juga menerima sejumlah laporan melalui pesan komunikasi serta informasi yang beredar di media sosial.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Ibnu bersama Kepala BPBD Samarinda, Warso, dan Sekda Samarinda melakukan koordinasi. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat lintas sektor pada malam hari.

Rapat yang berlangsung melalui Zoom Meeting sekitar pukul 19.00 WITA itu melibatkan seluruh camat se-Kota Samarinda. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD, Kepala DLH, Kepala BMKG, serta sejumlah analis dan pejabat fungsional dari DLH dan BPBD.

“Setelah berdiskusi kurang lebih satu jam, kita putuskan edaran tersebut,” ujarnya.

Ibnu menjelaskan, Disdikbud sebelumnya telah menerbitkan surat edaran pada 1 September 2026 dengan Nomor 400.3.5/8592/100.01/2026 tentang Antisipasi dan Penanganan Dampak Kabut Asap Akibat Karhutla di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda.

Edaran tersebut menjadi langkah awal bagi satuan pendidikan untuk melakukan mitigasi terhadap dampak kabut asap akibat karhutla. Penerbitan kebijakan lanjutan dilakukan setelah kondisi di lapangan kembali menjadi perhatian masyarakat dan sekolah.

PJJ Berlaku 17–19 September

Ibnu mengatakan PJJ diberlakukan selama tiga hari, yakni Kamis hingga Sabtu, 17–19 September 2026.

Setelah periode tersebut, pemerintah akan kembali melihat perkembangan kondisi udara pada Minggu, 20 September, sebelum menentukan apakah pembelajaran jarak jauh perlu diperpanjang.

“Kalau memang masih terjadi kabut asap seperti ini, tapi kita berharap berkurang. Kalau masih terjadi seperti ini atau kemungkinan nanti bisa lebih pekat, kita akan rapat kembali untuk menentukan apakah perlu dari hari Senin itu kita lanjutkan PJJ ini,” jelasnya.

Kebijakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka dan pengalihan ke PJJ tersebut juga telah diberitakan sebagai tindak lanjut koordinasi lintas instansi terkait kondisi kualitas udara di Samarinda.

Sekolah di Wilayah Terdampak Wajib Ikuti

Ibnu menegaskan, penerapan kebijakan tersebut bersifat wajib, terutama bagi sekolah yang berada di wilayah yang terdampak kabut asap.

Beberapa wilayah yang disebut menjadi perhatian antara lain Palaran, Samarinda Utara, Sungai Siring, Tanah Merah, Lempake, Belimau, Betapus, dan Bukuan.

“Ini sifatnya wajib. Wajib, terutama sekolah-sekolah yang daerahnya terdampak,” tegasnya.

Sementara untuk sekolah di kawasan tengah kota, terdapat mekanisme pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. PJJ tetap dilaksanakan, sedangkan guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas dengan pengaturan kehadiran yang ditentukan kepala sekolah.

Guru Diatur Bergiliran WFO dan WFH

Ibnu menjelaskan, pelaksanaan tugas guru selama PJJ dapat diatur secara bergiliran melalui skema Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Pengaturan tersebut disesuaikan dengan jadwal pembelajaran dan jumlah rombongan belajar di masing-masing sekolah.

“Guru tetap posisi di sekolah, tapi nanti diatur oleh kepala sekolah. Kalau mata pelajarannya ada pada pagi, berarti yang WFO itu guru yang mengajar pagi. Kalau dua rombel berarti guru pagi itu WFH. Guru siang berarti WFO, bergiliran seperti itu,” jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, proses pembelajaran tetap berjalan secara daring, sementara kepala sekolah memiliki kewenangan mengatur pembagian tugas dan kehadiran guru agar pelayanan pendidikan tetap berlangsung.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bentuk respons Disdikbud Samarinda terhadap kondisi kabut asap yang berdampak pada aktivitas satuan pendidikan. Sebelumnya, melalui edaran 1 September, Disdikbud juga telah meminta sekolah melakukan langkah pencegahan, termasuk penggunaan masker dan pengendalian aktivitas yang berpotensi memperburuk kondisi udara. (Irla)

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis yang memberikan sambutan serta ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan civitas akademika UMB.

Pada kesempatan itu, Gamalis menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kelulusan para wisudawan dan mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan langkah awal menuju pengabdian di masyarakat.

"Momentum wisuda ini bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan ini merupakan sebuah awal dari perjalanan panjang Saudara-saudari sekalian. Saya menantikan peran serta kebermanfaatan anak-anak sekalian bagi masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu serta gelar yang kini Saudara sandang," tegas Wakil Bupati Berau.

Dia juga berharap para lulusan dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan daerah.

 "Saya sangat berharap Saudara-saudari dapat memberikan sebuah kontribusi terbaik dalam rangka mendukung kemajuan Kabupaten Berau yang akan datang," tambahnya.

Ia merasa bangga dan memberikan apresiasi atas perkembangan pesat Universitas Muhammadiyah Berau yang kini menyediakan pilihan program studi yang makin beragam hingga membuka kelas pascasarjana.

"Saya bersyukur dan bangga karena UMB, Universitas Muhammadiyah Berau, saat ini terus berkembang. Pilihan program studi yang semakin beragam, bahkan sudah membuka kelas pascasarjana,"ujar Wakil Bupati.

Dia juga mendorong pihak kampus untuk terus berinovasi membuka program studi baru yang sesuai dengan agenda pembangunan daerah.

 "Saya berharap UMB dapat terus berinovasi, termasuk membuka fakultas-fakultas maupun program studi yang relevan dengan kebutuhan agenda pembangunan, khususnya yang ada di Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur, seperti ilmu komunikasi, pariwisata, perikanan, dan sebagainya," jelasnya.

Dirinya menilai UMB telah bertransformasi menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah, sebagai laboratorium yang menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak, unggul, dan berdaya saing. 

Tak hanya itu, dia berpesan kepada para pengajar agar terus mendampingi serta mendoakan putra-putrinya Bumi Batiwakkal dalam melangkah ke jenjang berikutnya.

 "Alhamdulillah putra-putri Bapak satu langkah lagi sudah maju. Dan mudah-mudahan tentu saja anak-anak kita ini tidak sampai di sini, doa dukungan Bapak sampai akhir nanti terus mereka butuhkan," pungkasnya. (Rein) 

Dosen Magister Administrasi Publik FISIP Unmul, Santi Rande, mengatakan pelaksanaan PKKMB menjadi langkah awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat lingkungan akademik yang akan menjadi bagian dari perjalanan pendidikan mereka.

Menurut Santi, kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai kehidupan kampus, khususnya lingkungan Program Studi Magister Administrasi Publik. Mahasiswa tidak hanya diperkenalkan dengan lingkungan akademis, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses pendidikan selama jenjang studi di jenjang magister.

“Ini merupakan pertama kalinya Program Studi Magister Administrasi Publik melaksanakan PKKMB. Kegiatan ini menjadi gerbang awal untuk memperkenalkan mahasiswa baru secara lebih mendalam mengenai berbagai hal yang ada di lingkungan kampus, khususnya di Program Studi Magister Administrasi Publik,” ujar Santi.

Ia menjelaskan, masa awal perkuliahan menjadi fase penting bagi siswa baru untuk memahami lingkungan pendidikan yang akan mereka jalani. Oleh karena itu, pengenalan sejak awal diharapkan dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi berbagai tuntutan akademik maupun aktivitas yang ada selama masa studi.

Melalui PKKMB Angkatan XXXV Tahun 2026, mahasiswa baru mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih jauh karakteristik lingkungan Program Studi MAP. Pemahaman tersebut dinilai penting agar siswa memiliki gambaran mengenai proses pendidikan yang akan dijalani sebelum mereka sepenuhnya beradaptasi dengan aktivitas perkuliahan.

Santi menilai, mahasiswa yang memiliki pemahaman awal mengenai lingkungan kampus akan lebih mudah beradaptasi ketika mulai menjalani kegiatan akademik. Terlebih lagi, pendidikan pada tingkat magister memerlukan kesiapan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang lebih mendalam dan menuntut keterlibatan aktif.

“Dengan adanya kegiatan PKKMB ini, mahasiswa baru diharapkan sudah lebih mengenal kondisi kehidupan kampus serta hal-hal yang nantinya akan mereka hadapi selama menjalani pendidikan,” katanya.

Menurutnya, pengenalan kehidupan kampus tidak sebatas kegiatan seremonial penyambutan mahasiswa baru. Lebih dari itu, PKKMB menjadi ruang untuk memberikan informasi dan membangun kesiapan mahasiswa sebelum mereka berinteraksi secara intensif dengan lingkungan akademik.

Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana awal bagi mahasiswa untuk memahami proses adaptasi di lingkungan Program Studi Magister Administrasi Publik. Dengan demikian, mahasiswa dapat memulai perjalanan akademiknya dengan bekal pengetahuan mengenai lingkungan kampus dan berbagai aktivitas yang akan dihadapi.

Santi berharap PKKMB dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, kegiatan serupa akan tetap relevan karena setiap mahasiswa angkatan baru membutuhkan pembekalan dan informasi awal sebelum memulai perkuliahan.

Ia memutuskan ingin PKKMB dapat menjadi bagian dari upaya Program Studi MAP dalam menciptakan proses penerimaan mahasiswa baru yang lebih terarah. Kegiatan tersebut juga dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan mahasiswa dan dinamika kehidupan akademik di lingkungan program studi.

“Kami berharap kegiatan PKKMB ini kedepannya dapat terus dilaksanakan untuk memberikan informasi awal kepada mahasiswa baru pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Santi.

Ia menyebut PKKMB sebagai kegiatan yang positif karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dunia kampus sebelum benar-benar menjalani rutinitas perkuliahan. Menurutnya, siswa memerlukan pemahaman awal agar proses interaksi, adaptasi, dan pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih baik.

Bagi mahasiswa Magister Administrasi Publik Angkatan XXXV Tahun 2026, kegiatan tersebut menjadi titik awal untuk mengenal lingkungan akademik yang akan mereka tempati selama masa studi. Pengenalan tersebut diharapkan tidak hanya membantu mahasiswa memahami kehidupan kampus, tetapi juga membangun kesiapan untuk mengikuti proses pendidikan secara lebih optimal.

Santi berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan PKKMB sebagai kesempatan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai Program Studi MAP. Bekal tersebut diharapkan dapat membantu siswa menghadapi proses perkuliahan sekaligus menyesuaikan diri dengan lingkungan akademik yang baru.

Pelaksanaan PKKMB Angkatan XXXV Tahun 2026 sekaligus menjadi awal bagi Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Unmul untuk menghadirkan kegiatan pengenalan kampus secara khusus bagi mahasiswa baru. Ke depan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi agenda berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi setiap mahasiswa angkatan yang memasuki Program Studi Lingkungan MAP.

Dengan adanya pembekalan sejak awal, mahasiswa diharapkan tidak hanya siap mengikuti perkuliahan, tetapi juga mampu memahami lingkungan akademik, beradaptasi dengan baik, serta menjalani proses pendidikan di Magister Administrasi Publik dengan kesiapan yang lebih matang. (Irla)

Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemkab Berau, Andi Marewangeng, yang hadir mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, menegaskan pentingnya peranan KKN sebagai wujud perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian masyarakat. 

Ia mengingatkan pentingnya membangun sinergi di lapangan bersama perangkat kampung, organisasi kepemudaan, Pejuang Sigap Sejahtera, hingga tenaga pendamping desa demi mengoptimalkan keilmuan yang dimiliki mahasiswa.

​“Jalin kolaborasi dengan perangkat kampung, khususnya organisasi kepemudaan, Pejuang Sigap Sejahtera dan tenaga pendamping desa. Saya yakin keilmuan yang Saudara miliki akan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Andi Marewangeng dalam sambutannya.

​Lebih lanjut, Pemkab Berau memaparkan bahwa dari 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau, saat ini terdapat 22 kampung berstatus mandiri, 48 maju, dan 30 berkembang, sehingga sudah tidak ada lagi kampung berstatus tertinggal.

Kehadiran mahasiswa KKN diharapkan dapat mengakselerasi kemajuan tersebut, terutama pada sektor pertanian dan pariwisata melalui pembuatan konten-konten kreatif.

Selain itu, pihak perguruan tinggi juga didorong untuk memperkuat riset akademis, khususnya mengenai Geopark Nasional Karst Sangkulirang-Mangkalihat serta pemanfaatan limbah fly ash dan bottom ash dari PLTU.
​
Pada kesempatan yang sama, Rektor UMB Muhammad Bayu menekankan agar seluruh mahasiswa dapat menjaga almamater, beradaptasi dengan baik di tengah masyarakat, serta menyelaraskan agenda kerja mereka dengan program pemerintah setempat.

​“Bawa ilmu, ide dan inovasi yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Program kerja juga harus disesuaikan dengan program pemerintah kampung,” pesan Muhammad Bayu kepada para mahasiswa.

Kegiatan turut dihadiri oleh jajaran pimpinan UMB, Ketua LPPM, BPJS Ketenagakerjaan, para dosen pembimbing, mahasiswa peserta KKN serta tamu undangan lainnya. (Adv/Rein)

Pendiri sekaligus penggagas GAB Group English Club, Hasby Yahya, mengatakan komunitas tersebut sengaja dibentuk dengan konsep yang berbeda dari kebanyakan English Club yang umumnya berbasis sekolah maupun perguruan tinggi.

“GAB Group adalah English Club yang berbasis di Samarinda dan terbuka untuk umum. Kalau biasanya English Club berbasis di sekolah atau kampus, kami fokuskan untuk umum,” ujar Hasby, Selasa (11/08/2026)

Memasuki tahun kedua sejak berdiri, komunitas tersebut telah berkembang cukup pesat. Hasby menyebut jumlah anggota GAB Group English Club kini telah mencapai lebih dari 400 orang. Sementara dalam setiap kegiatan rutin atau public session, rata-rata peserta yang hadir mencapai sekitar 70 orang.

Menurutnya, GAB Group hadir dengan tujuan sederhana, yakni menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat belajar dan berlatih bahasa Inggris secara gratis, santai, serta menyenangkan.

“Kami hadir dengan tujuan untuk membangun lingkungan untuk berlatih bahasa Inggris yang gratis dan seru. Kami sadar cara belajar yang paling efektif adalah bersama-sama dalam suasana yang seru,” katanya.

Hasby menilai salah satu persoalan yang membuat sebagian masyarakat enggan belajar bahasa Inggris adalah rasa malu dan takut mendapatkan penilaian negatif dari lingkungan sekitar.

Tidak sedikit orang, kata dia, merasa malu ketika hendak berbicara bahasa Inggris karena khawatir dianggap sok menggunakan bahasa asing. Padahal, menurut Hasby, kemampuan berbahasa akan berkembang jika seseorang berada dalam lingkungan yang mendukung proses latihan.

“Teman-teman sering mendengar, 'Malu ah latihan bahasa Inggris, nanti disebut sok-sokan bahasa Inggris.' Padahal, jika kita berada di lingkungan yang tepat, kita punya ruang untuk latihan dengan lebih mudah,” tuturnya.

Hasby juga mengaku bahwa dirinya tidak merasa sebagai seseorang yang sangat mahir dalam bahasa Inggris. Namun menurutnya, lingkungan pertemanan yang mendukung menjadi salah satu faktor penting yang membuatnya mampu membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris.

Ia kemudian bersama sejumlah rekannya berinisiatif menciptakan lingkungan serupa yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

"Saya sampai di level ini sebenarnya bukan karena merasa jago-jago banget. Saya hanya bisa percaya diri dalam berbahasa Inggris. Saya diberi kesempatan memiliki teman-teman yang jago, sehingga saya dan teman-teman berinisiatif membuka lingkungan ini untuk umum," jelasnya.

Berkembang di Tengah Kedekatan dengan IKN

Perkembangan GAB Group English Club juga tidak terlepas dari konteks pembangunan Kalimantan Timur yang kini semakin dekat dengan IKN. Hasby melihat kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat seiring meningkatnya interaksi masyarakat Kaltim dengan lingkungan internasional.

Menurutnya, keberadaan IKN memberikan urgensi tersendiri bagi peningkatan kemampuan bahasa Inggris masyarakat.

"Kami senang bisa membantu pembangunan melalui bahasa Inggris karena kita sudah dekat dengan IKN. Tidak mungkin kita menjadi ibu kota, tetapi kemampuan bahasa internasional kita masih belum fasih. Saya merasa ada urgensi penting di situ," ungkap Hasby.

Oleh karena itu, GAB Group berupaya membangun lingkungan yang membuat masyarakat tidak takut melakukan kesalahan ketika belajar bahasa Inggris.

Bagi Hasby, proses belajar tidak harus selalu dilakukan di ruang kelas formal. Interaksi antarpeserta dalam suasana santai justru dapat membantu meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri untuk berbicara.

Manfaatkan Ruang Publik

Sebagai komunitas yang masih berdiri secara mandiri, GAB Group English Club hingga kini belum memiliki sekretariat atau lokasi kegiatan permanen.

Hasby mengatakan komunitasnya lebih sering memanfaatkan ruang publik, khususnya taman kota, agar kegiatan dapat diikuti masyarakat tanpa dikenakan biaya tempat.

“Kami komunitas yang masih independen, jadi belum punya tempat yang statis. Kami paling sering mengadakan kegiatan di taman kota karena bisa diakses secara gratis,” katanya.

Salah satu lokasi yang sering digunakan adalah Taman Cerdas Samarinda. Selain itu, komunitas tersebut terkadang mengadakan kegiatan di sejumlah kafe yang menyediakan fasilitas bagi komunitas.

Namun, pertumbuhan jumlah peserta membuat penggunaan kafe semakin memiliki batasan. Dengan rata-rata peserta mencapai 70 orang dalam satu kegiatan, tidak semua tempat mampu menampung jumlah tersebut.

“Kadang ada beberapa kafe yang dengan senang hati memberikan fasilitas.Tetapi seiring dengan jumlah peserta yang mencapai 70 orang, agak sulit mencari kafe yang bisa menampung sebanyak itu. Jadi kami lebih sering menggunakan taman,” jelasnya.

Dua Kali Sebulan

Untuk menjaga kegiatan, GAB Group English Club secara rutin mengadakan public session sebanyak dua kali dalam satu bulan atau kurang lebih setiap dua minggu.

Kegiatan tersebut umumnya dilaksanakan pada akhir pekan, antara Sabtu atau Minggu. Pemilihan waktu dilakukan agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berpartisipasi tanpa mengganggu aktivitas sekolah, pekerjaan maupun kegiatan lainnya.

“Kami dua minggu sekali mengadakan public session. Biasanya di akhir pekan, antara Sabtu dan Minggu, untuk menyesuaikan dengan teman-teman karena konsepnya memang untuk umum,” ujar Hasby.

Dengan format tersebut, masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dapat bergabung tanpa harus menjadi anggota institusi pendidikan tertentu.

Terbuka untuk Kolaborasi Kampung Inggris

Lebih lanjut, Hasby menyambut positif wacana pengembangan Kampung Inggris di Kalimantan Timur yang sebelumnya disampaikan oleh Senator DPD RI asal Kaltim, Aji Mirni Mawarni.

Menurut Hasby, komunitasnya terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi, terutama jika program tersebut memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris masyarakat.

"Kami akan selalu senang dengan adanya kolaborasi dalam bentuk apa pun dan dalam format apa pun. Kami selalu terbuka, apalagi kalau itu menjadi suatu program yang sangat penting. Kami akan sangat senang untuk bisa bersinergi," katanya.

Ia menilai komunitas seperti GAB Group dapat menjadi salah satu mitra masyarakat dalam membangun ekosistem pembelajaran bahasa Inggris yang lebih inklusif.

Hasby berharap peluang kerja sama antara komunitas, pemerintah, maupun pihak lain dapat diwujudkan dalam bentuk program yang memberikan ruang lebih luas kepada masyarakat untuk belajar dan berlatih.

“Kami punya harapan besar untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan. Kami sangat siap untuk terjalinnya hubungan sinergi apa pun, karena apa yang kami lakukan juga berdasarkan keresahan kami,” tegasnya.

Ia pun berharap ke depan Samarinda dan Kalimantan Timur tidak hanya berkembang secara infrastruktur seiring hadirnya IKN, tetapi juga memiliki masyarakat yang semakin siap berinteraksi dalam lingkungan global.

“Jika memang ada peluang untuk kita bersama-sama membangun kota yang fasih berbahasa Inggris dan tetap seru, kami sangat ingin menjalin kerja sama tersebut,” pungkas Hasby. (Irla)

Namun, dibalik wajah riang para murid yang sedang memperhatikan guru mengajar, tersimpan kekhawatiran yang besar, karena konsistensi pendidikan sejati tersebut berlangsung di bawah ancaman nyata. Bangunan sekolah kian lapuk, bahkan menurut keterangan yang bersangkutan, belum mendapatkan perbaikan yang memadai. 

​Kondisi gedung sekolah tidak lagi sekedar menua, melainkan telah menunjukkan kerusakan tingkat serius. Struktur bangunan tampak miring, plafon di beberapa ruangan ambrol, rangka atap terbuka, dan bekas rembesan udara menjejak di berbagai sudut. Kondisi ini memicu pertanyaan besar, sejauh mana keselamatan siswa dan guru benar-benar menjadi prioritas pemerintah daerah.

Dariluar, sekolah berbasis panggung untuk menyiasati lahan rawa ini terlihat sederhana. Namun saat melangkah ke dalam, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak justru menyimpan potensi bahaya.

BagiSumargoto, Kepala SDN 002 Anggana yang baru seumur jagung bertugas, kerapuhan gedung ini adalah kecemasan yang terus-menerus. Ia sadar, keselamatan warga sekolah berada pada tingkat yang paling berisiko. Bangunan yang kian melapuk itu bukan lagi sekedar membutuhkan perbaikan, melainkan pertolongan mendesak sebelum ketakutannya menelan korban.

"Kami tidak meminta gedung yang megah. Yang penting anak-anak bisa belajar dengan aman, nyaman, dan tenang. Kondisi saat ini jelas mengganggu proses belajar mereka," tambahnya.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sebelum Sumargoto menjabat, salah satu plafon kelas sempat ambrol. Beruntung, kejadian tersebut terjadi saat masa libur sekolah sehingga tidak menelan korban jiwa.

Peristiwa tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Bangunan yang lapuk tak bisa terus dibiarkan hingga menelan korban. Sumargoto memastikan kondisi ini akan segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan agar masuk skala prioritas rehabilitasi.

Bertahan di Tengah Keterbatasan Fasilitas

SDN 002 Anggana merupakan tumpuan pendidikan dasar bagi masyarakat kawasan Anggana, termasuk warga di tepian sungai. Sekolah ini menampung 101 siswa yang komprehensif dalam enam rombongan belajar (rombel).

Masing-masing jenjang memiliki satu kelas dengan jumlah murid berkisar 10 hingga 30 anak. Pada tahun ajaran baru ini, sebanyak 15 siswa resmi diterima. Kepercayaan warga untuk menyekolahkan anaknya di tempat ini tetap tinggi, meski sarana dan prasarananya jauh dari kata ideal

“Selama masyarakat ingin menyekolahkan anaknya di sini, tentu kami terima.Yang terpenting pelayanan pendidikan tetap berjalan dan kepercayaan warga terus terjaga,” ungkap Sumargoto.

Ia menceritakan, sekolah ini sebelumnya terletak lebih dekat dengan tepi sungai sebelum dipindahkan ke tempat yang sekarang. Sayangnya, pemindahan lokasi tidak serta-merta diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur

Ditengah keterbatasan, proses pembelajaran terus bergulir setiap hari mulai pukul 07.30 hingga 13.00 WITA. Selain mata pelajaran umum, sekolah juga menyelipkan Bahasa Kutai Tenggarong sebagai muatan lokal.

Meski begitu, fasilitas pendukung utama seperti laboratorium dan perpustakaan masih menjadi kemewahan yang belum terwujud. Seluruh koleksi buku pelajaran terpaksa disimpan dalam lemari di dalam ruang kelas.

“Yang penting bukunya ada dan bisa dipakai anak-anak. Meski belum punya gedung perpustakaan, semuanya tetap kami inventarisasi dengan baik,” tuturnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana tidak hanya terjadi pada bangunan, tetapi juga pada fasilitas penunjang pembelajaran.

Ancaman Genangan dan Jalan Keluar Kemandirian

Masalah tak berhenti di gedung fisik. Berdiri di atas lahan rawa membuat area sekolah sering terkena banjir saat hujan deras. Air tak jarang meluap hingga merendam ruang kantor, memaksa para guru sigap menyelamatkan dokumen dan perangkat elektronik.

Menurut Sumargoto, pembangunan di kawasan rawa idealnya memperhitungkan karakter tanah sejak awal melalui pondasi yang kokoh. Kombinasi konstruksi panggung dan bangunan permanen yang digunakan saat ini dinilai perlu dievaluasi secara total, tidak hanya diperbaiki secara parsial

Menariknya, di tengah keterbatasan anggaran operasional, SDN 002 Anggana berupaya mandiri dengan memanfaatkan panel surya. Saat cuaca cerah, pasokan listrik dari energi matahari digunakan untuk menekan biaya tagihan PLN. Listrik PLN baru difungsikan sebagai cadangan saat cuaca mendung atau ketika kebutuhan daya meningkat.

Menanti Tindakan Nyata Daerah

Bagi Sumargoto, megahnya panel inovasi surya tak pernah mampu menyembunyikan luka di tubuh sekolahnya. Perbaikan fisik gedung adalah sebuah rahasia yang tak bisa ditutupi. 

"Barang yang patah masih bisa dibeli. Namun nyawa yang hilang, tak ada sebaliknya. Keselamatan adalah harga yang tak boleh ditawar," tuturnya sambil menatap sudut ruangan dengan getir.

Saban pagi, lebih dari Seratus langkah kecil tetap menjejak, meniti harapan di atas tanah rawa. Para guru terus menitipkan ilmu di bawah naungan atap yang kian lapuk, atap yang diam-diam menyimpan ancaman bahaya.

​PotretSDN 002 Anggana adalah luka menganga dari wajah pendidikan di tepian negeri. Selama janji pembenahan hanya menjadi tinta dingin di atas kertas dokumen, keselamatan anak-anak ini akan terus digantungkan pada nasib. Negara tak boleh terus memejamkan mata, menunggu tragedi mengetuk pintu sebelum akhirnya melangkah.(Irla)

Kampus tersebut menargetkan seluruh jurnal yang dikelola setiap program studi, mampu meraih akreditasi nasional melalui indeks Science and Technology Index (SINTA), sekaligus mendorong jurnal internasional yang dimiliki agar dapat menembus indeks Scopus.

Dalam kesempatan itu, Prof Hamdani menjelaskan, penguatan tata kelola jurnal ilmiah merupakan bagian penting dari strategi pengembangan universitas menuju kampus yang unggul dalam penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Saat ini ada beberapa jurnal yang dikelola di UNU Kaltim. Kami memiliki 10 program studi, sehingga masing-masing program studi memiliki jurnal yang dikelola secara khusus. Harapan besar kami, seluruh jurnal tersebut dapat memperoleh akreditasi nasional, minimal terindeks SINTA,” ujarnya kepada Kartanews.

Ia memaparkan bahwa sepuluh jurnal tersebut berasal dari sepuluh program studi yang ada di lingkungan UNU Kaltim, yaitu Program Studi Farmasi, Akuntansi, Teknik Industri, Teknologi Industri Pertanian, Arsitektur, Desain Interior, Informatika, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menurutnya, keberadaan jurnal pada setiap program studi bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademik, tetapi menjadi wadah bagi dosen, mahasiswa, maupun peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian berbagai permasalahan di masyarakat.

Selain jurnal nasional, UNU Kaltim juga telah mengelola tiga jurnal internasional yang menjadi bagian dari strategi internasionalisasi kampus. Jurnal ketiga meliputi Information System Design and Development (ISADD), International Journal of Apply Mathematics and Computing (IJAMC), serta International Journal of Machine Learning (IJOML).

Ia menjelaskan, jurnal internasional ketiga tersebut saat ini telah terindeks Index Copernicus. Meski demikian, pihak universitas tidak berhenti pada pencapaian tersebut karena target berikutnya adalah memperoleh pengakuan melalui indeks Scopus, yang merupakan salah satu dasar data publikasi ilmiah bereputasi internasional.

“Sementara jurnal nasional kami targetkan masuk SINTA, untuk jurnal internasional kami menargetkan bisa terindeks Scopus. Saat ini sudah ada satu jurnal di UNU Kaltim yang berhasil terindeks SINTA. Kami berharap sembilan jurnal lainnya segera menyusul, sedangkan tiga jurnal internasional dapat meningkatkan kualitasnya hingga memenuhi standar Scopus,” katanya.

Untuk mewujudkan target tersebut, kata dia UNU Kaltim membangun strategi kolaborasi dengan berbagai pihak yang telah berpengalaman dalam pengelolaan jurnal ilmiah, salah satunya melalui Asosiasi Pengelola Jurnal Informatika dan Komputer (APJIK) yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, APJIK memiliki pengalaman panjang dalam mendampingi pengelolaan jurnal ilmiah di Indonesia.

“Kami bekerja sama dengan APJIK. Mereka sudah mengelola sekitar 800 jurnal di Indonesia bahkan internasional. Pengalamannya sangat luar biasa, sehingga kami berharap dapat belajar dari sistem pengelolaan yang telah mereka bangun,” jelasnya.

Ia mengatakan, sejumlah jurnal yang dikelola bersama para sejarawan di Pulau Jawa bahkan telah berhasil masuk dalam indeks Scopus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola jurnal menjadi faktor penting dalam meningkatkan reputasi publikasi ilmiah sebuah perguruan tinggi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pengelolaan jurnal internasional memerlukan standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan jurnal nasional. Tidak hanya dari sisi kualitas artikel, tetapi juga melibatkan editor dan reviewer dari berbagai negara.

“Editor jurnal kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri. Begitu pula reviewer berasal dari berbagai negara seperti Kolombia, Korea Selatan, India, Tiongkok, Malaysia, Singapura hingga beberapa negara Eropa seperti Polandia. Kolaborasi internasional seperti ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas jurnal,” ungkapnya.

Dia menilai, keterlibatan pengajar internasional dalam proses penyuntingan maupun penelaahan artikel menjadi salah satu indikator penting untuk meningkatkan kredibilitas jurnal ilmiah di tingkat global.

Menurutnya, pengembangan jurnal ilmiah bukan semata-mata mengejar pengakuan akademik, tetapi menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui hasil-hasil penelitian yang aplikatif.

Ia mengusung konsep kampus berdampak, yakni perguruan tinggi yang mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah maupun nasional melalui penelitian, inovasi, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

“Harapan kami, semangat yang dibawa bersama rekan-rekan dari Jawa dapat dikembangkan di UNU Kaltim. Kami ingin membangun kampus yang berdampak. Hasil penelitian tidak henti-hentinya menjadi dokumen ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Begitu pula kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa harus benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Menurutnya keterbukaan menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan jurnal di lingkungan UNU Kaltim. Oleh karena itu, seluruh jurnal yang dikelola tidak hanya diperuntukkan bagi sivitas akademika internal, tetapi juga terbuka bagi para peneliti dari berbagai institusi.

Untuk jurnal nasional, kesempatan publikasi diberikan kepada seluruh penulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Proses penilaian artikel dilakukan oleh reviewer yang berasal dari berbagai kampus di tanah air guna menjaga objektivitas dan kualitas naskah.

Sementara itu, jurnal internasional juga membuka ruang seluas-luasnya bagi penulis dari berbagai negara. Reviewer maupun editor yang terlibat berasal dari institusi akademik luar negeri sehingga proses publikasi mengikuti standar internasional.

“Kami terbuka bagi semua peneliti, baik nasional maupun internasional. Siapapun yang memiliki hasil penelitian berkualitas dapat mengirimkan artikelnya ke jurnal-jurnal kami. Kami ingin membangun budaya kolaborasi ilmiah yang semakin luas,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses publik terhadap publikasi ilmiah, seluruh jurnal yang dikelola UNU Kaltim dapat diakses melalui portal resmi journal.unukaltim.ac.id.

Selain itu, informasi mengenai jurnal internasional seperti Information System Design and Development (ISADD), International Journal of Apply Mathematics and Computing (IJAMC), serta International Journal of Machine Learning (IJOML) juga tersedia melalui laman resmi masing-masing yang memuat informasi mengenai ruang lingkup jurnal, dewan editor, hingga tim reviewer internasional.

Melalui penguatan tata kelola jurnal, perluasan jejaring internasional, serta peningkatan kualitas publikasi ilmiah, UNU Kaltim berharap mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendukung peningkatan daya saing akademik Indonesia di tingkat global.

Langkah tersebut diharapkan menjadi landasan bagi lahirnya lebih banyak penelitian berkualitas yang tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia akademik, tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. (Irla)

Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa tekad, kerja keras, dan konsistensi mampu mengantarkan seseorang meraih prestasi akademik tertinggi, meskipun harus menjalani berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari. Di balik keberhasilannya, Ayu merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN), ibu rumah tangga, ibu dari dua orang anak, sekaligus pelaku usaha yang harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan pendidikan.

Ayu mengungkapkan bahwa keberhasilannya tidak diraih secara instan. Sejak awal, ia telah menanamkan tekad untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister sebagai bentuk ikhtiar memperbaiki kualitas diri sekaligus mewujudkan harapan kedua orang tuanya.

Ia menceritakan, dirinya berasal dari keluarga sederhana yang sebagian besar anggota keluarganya hanya mampu mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA, bahkan ada yang harus putus sekolah. Kondisi tersebut justru menjadi motivasi terbesar untuk memutus keterbatasan pendidikan di lingkungan keluarganya.

"Saya berasal dari keluarga yang kurang berada. Pendidikan paling tinggi di keluarga rata-rata hanya SMA, bahkan ada yang putus sekolah. Dari situ saya berpikir bahwa harus ada perubahan. Saya ingin menjadi orang yang bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan menginspirasi keluarga agar tidak berhenti mengejar pendidikan," ujar Ayu.

Sejak saat itu, ia menetapkan target untuk minimal menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2. Baginya, gelar tersebut bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan wujud bakti kepada orang tua yang selalu berharap anak-anaknya memperoleh pendidikan lebih tinggi daripada mereka.

Keputusan melanjutkan studi juga bukan tanpa tantangan. Saat menjalani perkuliahan, Ayu harus membagi waktu sebagai ASN, ibu rumah tangga, ibu dari dua anak, serta tetap menjalankan usaha yang dirintisnya. Kondisi tersebut membuat setiap hari dipenuhi berbagai tanggung jawab yang harus diselesaikan secara bersamaan.

"Proses itu bukan sesuatu yang ringan. Sangat berat membagi waktu, tenaga, dan pikiran. Tetapi saya yakin kalau kita sudah punya cita-cita dan niat yang baik, Allah pasti akan memberikan jalan," tuturnya.

Menurut Ayu, kunci utama menghadapi seluruh tantangan tersebut adalah menjaga komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Rasa lelah dan keinginan menyerah memang kerap muncul, namun ia memilih tetap melangkah karena percaya setiap perjuangan akan menghasilkan sesuatu yang baik.

Latar belakangnya sebagai ASN di bidang pelayanan publik juga menjadi alasan memilih Program Studi Magister Administrasi Publik dengan konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah.

Ia menilai ilmu yang dipelajari sangat relevan dengan pekerjaannya sehingga dapat diterapkan secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya berhenti pada dunia birokrasi, Ayu juga memiliki cita-cita untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan. Ia mengaku memiliki ketertarikan besar untuk mengajar dan berbagi pengalaman kepada orang lain.

"Passion saya sebenarnya mengajar. Saya berharap suatu saat bisa menjadi widyaiswara, narasumber, ataupun dosen sehingga pengalaman bekerja dan ilmu yang saya peroleh selama kuliah bisa saya bagikan kepada banyak orang," katanya.

Bagi Ayu, keberhasilan yang diraihnya diharapkan mampu menjadi inspirasi, khususnya bagi para perempuan yang telah berkeluarga. Menurutnya, status sebagai ibu rumah tangga maupun perempuan yang telah bekerja tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memiliki mimpi.

"Jangan pernah berhenti bermimpi. Walaupun sudah menjadi ibu rumah tangga, punya anak, bekerja, dan memiliki banyak kesibukan, kalau kita punya tujuan, terus berusaha, dan pantang menyerah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Insya Allah hasilnya akan datang pada waktunya," ujarnya.

Ayu juga menyampaikan pesan kepada mahasiswa maupun masyarakat yang sedang menempuh pendidikan agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ia menilai semangat memang bisa naik turun, tetapi yang terpenting adalah tetap bangkit dan melanjutkan perjuangan.

"Bagi rekan-rekan yang sedang kuliah atau baru akan menjadi mahasiswa, teruslah semangat dan pantang menyerah. Merasa lelah itu wajar, merasa ingin menyerah juga wajar. Tetapi jangan benar-benar menyerah. Modal utama kita adalah semangat," imbuhnya.

Menutup pesannya, Ayu menegaskan bahwa seluruh prestasi yang diraihnya merupakan hasil dari proses panjang yang penuh pengorbanan. Ia mengaku pernah berada di titik yang sangat berat, namun tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa kerja keras akan membuahkan hasil.

"Saya bisa berada di titik ini bukan karena proses yang mudah. Saya melewatinya dengan perjuangan yang luar biasa. Tetapi saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa saya pasti bisa. Selama kita terus berusaha dan tidak menyerah, insya Allah hasil terbaik akan datang pada waktunya," pungkasnya. (IRLA/daa)

Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah, menekankan agar para tenaga pendidik benar-benar memahami nilai-nilai budaya yang harus ditanamkan kepada siswa pasca-peluncuran kurikulum ini.

"Yang pertama, tentunya pengajar harus memperhatikan bahan ajar atau modul yang sudah kita luncurkan. Modul itulah yang nantinya digunakan sebagai acuan utama dalam proses belajar mengajar," ujar Mardiatul.

Target Perluasan ke Jenjang SD dan SMA

Disdik Berau menargetkan program ini dapat segera diperluas ke jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun depan. Untuk mendukung rencana tersebut, regulasi khusus yang mewajibkan penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah saat ini tengah digodok.

"Kami telah menunjuk koordinator serta guru-guru yang kompeten untuk mengawal mata pelajaran ini," tuturnya.

Selain itu, Disdik juga sedang menyusun formulasi agar program ini sinkron dengan kurikulum nasional. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang memiliki latar belakang budaya Berau, ataupun guru lain yang memiliki minat kuat, akan diberdayakan untuk mengajar Bahasa Banua.

Kebijakan ini dinilai membawa dampak positif ganda bagi Kabupaten Berau. Selain menjadi instrumen pelestarian budaya, pemenuhan jam mengajar Bahasa Banua juga menjadi solusi bagi para guru yang kekurangan jam mengajar agar dapat memenuhi kuota wajib mereka.

Khawatir Punah, Penutur Aktif Hanya 4 Persen

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, membeberkan data memprihatinkan terkait eksistensi bahasa lokal ini. Saat ini, penutur Bahasa Banua di Bumi Batiwakkal tercatat hanya sekitar 11.200 jiwa dari total 300.000 penduduk Berau.

Jika dipersentasekan, hanya berkisar 3 hingga 4 persen saja masyarakat yang masih aktif menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

"Artinya, yang tersisa dan masih menuturkan Bahasa Banua dalam kesehariannya mungkin hanya sekitar 3 atau 4 persen. Kita khawatir, dengan semakin sedikitnya penutur, bahasa lokal ini lama-kelamaan akan punah," ungkap Muhammad Said.

Faktor Usia dan Putusnya Pewarisan Bahasa

Said menilai kemunduran jumlah penutur ini sangat dipengaruhi oleh faktor usia dan minimnya pewarisan bahasa di lingkungan keluarga. Dia melihat, banyak generasi muda yang lahir dan besar di Berau, bahkan dari orang tua asli Banua justru tidak lagi memahami bahasa daerah mereka sendiri.

"Justru penuturnya semakin sedikit karena faktor usia. Banyak siswa baru yang orang tuanya lahir di Berau, lahir di Banua, tetapi belum tentu paham lagi bahasa tersebut," jelasnya.

Meski demikian, Said menegaskan bahwa Kabupaten Berau sangat beruntung karena memiliki kekayaan bahasa lokal yang khas dan berbeda dari rumpun bahasa lain di Indonesia. 

Di tengah arus modernisasi dan heterogenitas daerah yang mulai kehilangan identitas lokalnya, Pemkab Berau berkomitmen penuh menjaga warisan budaya ini.

Melalui sosialisasi dan formalisasi kurikulum di tingkat SMP, pemerintah daerah berharap para siswa minimal dapat mengenal, memahami kosakata, serta memperkaya perbendaharaan Bahasa Banua.

"Kita bersyukur di Kabupaten Berau ini masih ada bahasa lokal, Bahasa Banua, yang berbeda dengan rumpun lainnya. Ini momentum yang sangat baik. Dengan disosialisasikannya kurikulum ini, minimal anak didik kita tahu kosakata dan perbendaharaan bahasa lokal mereka sendiri," pungkasnya. (REIN/daa)

​Kepala Dispusip Berau, Rabiatul Islamiah, menyebutkan daerah ini dianugerahi sejarah panjang, keberagaman adat istiadat, kebudayaan, bahasa ibu, hingga potensi alam berlimpah.

 Dirinya menekankan bahwa eksistensi Berau lahir dari proses lini masa yang panjang, sehingga memerlukan kerja sama kolektif agar identitas tersebut tidak punah.

​"Buku Burakat Banua hadir sebagai sarana dokumentasi, proteksi, serta reorientasi nilai-nilai budaya, sejarah, maupun paket adat kita,” jelasnya saat memberikan Perayaan resmi.

​Kendati tengah didera kebijakan efisiensi anggaran daerah, Dispusip berkomitmen penuh memfasilitasi pengumpulan literatur lokal sesuai kapasitas finansial yang ada.

Dengan harapannya, literasi tersebut menjadi rujukan utama bagi akademisi, siswa, dan masyarakat, sekaligus memantik kebanggaan generasi milenial untuk merawat akar budaya secara kreatif.

​“Semoga peluncuran ini memicu produktivitas karya-karya seperti ke depan, demi kemajuan peradaban daerah,” imbuhnya.

​Selaku penulis, Putri Aida Syafrisni, meluapkan kegelisahan pribadinya. Ia menilai jajaran khazanah pengetahuan komunal di Berau kerap kali menguap karena hanya mengandalkan memori lisan para sesepuh. Bila abai dibukukan, khazanah penting itu terancam hilang ditelan waktu.

​Berau kaya raya akan filosofi, namun saya risau pengetahuan itu musnah jika terkunci pada satu kepala. Makanya, literasi wajib ditulis. Sejatinya, fondasi ilmu pengetahuan modern bersumber dari kebudayaan,” tegasnya.

​Ia pun menyitir pemikiran Bagus Mulyadi bahwa keberadaan bangsa tidak mungkin berkembang dan mencampakkan rekam jejak sejarah para leluhurnya.

​Narasumber pembanding, Rohaini, menerjemahkan editor buku tersebut sebagai perlambang “akar terdalam” penyangga kekuatan makro.

“Ibarat pohon, bilamana akarnya menghunjam kokoh, maka pohon tumbuh rindang, berbunga, lalu berbuah lebat. Begitupun aspek budaya kita,” ulasnya.

Rohaini menambahkan, visual Keraton Sambaliung di sampul buku merefleksikan kedalaman isi materi. Proses kreatifnya memakan waktu bertahun-tahun melalui penayangan lapangan terukur, sehingga valid dijadikan buku pendamping sejarah Berau.

Sementara, Agustiah menyatakan kehadirannya guna membedah aspek praktis, memastikan substansi pesan moral buku mudah diresapi khalayak ramai.

​"Buku Burakat Banua efektif menjadi lintas generasi masyarakat Berau menuju masa depan," tutupnya. (REIN/daa) 

​Penyatuan strategis ini diumumkan secara resmi dalam agenda Silaturahmi dan Sosialisasi Surat Edaran Rektor yang berlangsung khidmat di Ballroom SM Tower, Tanjung Redeb.

​Kepala Badan Pembina Harian (BPH) UMB, Syarifuddin Israil, menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar urusan administrasi belaka. Langkah besar ini diambil demi memperkuat sekaligus menjaga keberlanjutan fondasi pendidikan yang telah diperjuangkan para pendiri STIPER Berau terdahulu.

​“Sejarah mencatat hari ini sebagai langkah besar untuk memperkuat pendidikan tinggi di Berau. Semangat dan perjuangan para pendiri harus terus dilanjutkan melalui pengelolaan yang lebih kuat dan terintegrasi,” tegas Syarifuddin.

​Sementara itu, Ketua Yayasan Karisma Mandiri, Hadi Mustafa mengucapkan apresiasi atas dedikasi seluruh civitas akademika STIPER Berau karena selama ini telah berperan dalam dalam mencetak SDM yang unggul.

Ia berharap sinergi yang sudah dibangun dapat melahirkan mutu pendidikan yang jauh lebih berkualitas tanpa melupakan nilai-nilai historisnya.

​Bagaimana Nasib Mahasiswa dan Dosen?

​Menjawab pertanyaan publik mengenai dampak transisi ini, Rektor UMB, Muhammad Bayu, memberikan garansi penuh. Ia memastikan proses integrasi ini berjalan mulus tanpa mengorbankan kepentingan mahasiswa maupun tenaga pengajar.

​Aktivitas akademik, mulai dari perkuliahan harian, penyelesaian tugas akhir, pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga prosesi wisuda dipastikan tetap berjalan normal sesuai jadwal.

​“Tidak ada mahasiswa maupun dosen yang dirugikan dalam proses ini. Semua hak akademik tetap dijamin dan kegiatan perkuliahan berjalan normal sebagaimana yang telah direncanakan,” tegas Bayu.

​Terkait status akreditasi program studi yang selama ini melekat pada STIPER, Bayu menjelaskan status tersebut tetap sah berlaku hingga masa aktifnya habis.

Ke depan, UMB siap menggenjot penguatan tata kelola organisasi serta mutu SDM, yang kini resmi bertransformasi menjadi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Berau.

​Sebagai langkah awal penataan organisasi, agenda ini juga dirangkai dengan penyerahan surat keputusan (SK) bagi pejabat struktural sementara. Melalui penggabungan ini, UMB membidik tata kelola kampus yang lebih efektif, peningkatan layanan akademik, serta kontribusi yang lebih nyata bagi pembangunan daerah di Kabupaten Berau. (REIN/daa) 

Guru pendamping secara telaten melakukan evaluasi terhadap setiap draf yang ditulis, mulai dari pengembangan ide hingga aspek teknis penulisan.

​Hal ini selaras dengan tema besar FLS2N 2026, yakni "Menumbuhkan Karakter Bangsa melalui Kreativitas dan Apresiasi Seni Budaya".

Prestasi Gwen tidak hanya mengharumkan nama sekolah, tetapi juga menjadi motivasi bagi siswa-siswi lainnya di Bontang untuk tidak ragu mengeksplorasi bakat mereka, baik di bidang akademik maupun non-akademik.

​“Semoga prestasi ini bisa dipertahankan dan Gwen nantinya dapat memberikan hasil terbaik di tingkat provinsi. Kami akan terus memberikan dukungan penuh bagi siswa yang memiliki potensi,” tutupnya. (REIN/daa)

Tindakan asusila ini dinilai telah mencederai marwah dunia pendidikan serta menghancurkan ruang aman bagi siswa berkebutuhan khusus.

​Merespon situasi tersebut, Dinas Pendidikan Wilayah IV Kalimantan Timur bergerak cepat dengan menerjunkan tim pengawas untuk melakukan investigasi mendalam. 

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Wilayah IV Kaltim, Ahmadong, menegaskan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data dan informasi menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan administratif yang tegas.
​
​Dirinya menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan tamparan keras sekaligus bahan evaluasi fundamental bagi seluruh tenaga pengajar di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan fungsi edukasi, terutama bagi kelompok rentan.

“Tentunya ini menjadi evaluasi untuk guru-guru agar selalu berhati-hati dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya,” ujar Ahmadong dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

​Sebagai langkah preventif ke depan, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk memperketat sistem pengawasan internal terhadap para pengajar. Tim pengawas sekolah telah dikerahkan untuk melakukan koordinasi langsung dengan pihak sekolah guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

​Selain fokus pada investigasi, prioritas utama saat ini adalah menjaga stabilitas psikis dan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah terkait. Ahmadong memastikan bahwa meski proses hukum di kepolisian masih bergulir, pendampingan terhadap pihak sekolah tetap berjalan.

​“Yang jelas sudah turun tim dari pengawas sekolah. Kemarin dikumpulkan guru dan kepala sekolahnya, sudah sampai ke sana,” pungkasnya.
​
Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan terus menjalin koordinasi intensif dengan pengawas setempat untuk memantau perkembangan kasus. Langkah ini diambil agar hak pendidikan siswa lainnya tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh polemik yang terjadi. (REIN/daa)

Berdasarkan data terbaru, tercatat hanya sekitar 5,77 persen dari total populasi penduduk yang telah berhasil menamatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

​Jika dikalkulasikan dari total populasi Kabupaten Paser yang mencapai 309,67 ribu jiwa, maka hanya sekitar 17,87 ribu jiwa saja yang memiliki gelar sarjana atau diploma. 

Sebaliknya, mayoritas penduduk atau sebanyak 94,23 persen (sekitar 291,80 ribu jiwa) tercatat belum menamatkan pendidikan tinggi.

​Angka 94,23 persen tersebut mencakup masyarakat yang hanya menamatkan pendidikan di tingkat dasar (SD) dan menengah (SMP/SMA), mereka yang masih berstatus pelajar aktif, hingga kelompok usia non-sekolah.

​Kesenjangan persentase ini menunjukkan adanya pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi di wilayah Bumi Daya Taka.

"Proporsi penduduk yang berpendidikan D1 dan D2 sejumlah 0,33% sedangkan D3 1,05%. Kemudian, penduduk berpendidikan S1 mencapai 4,17%, S2 0,21%, dan S3 0,007%," tulis keterangan dari website tersebut.

Selanjutnya, proporsi penduduk dengan tamatan SMA sebesar 19,85%. Lulusan SMP dan SD masing-masing 12,77% dan 22,37%.

Sementara itu, ada 13,24% penduduk Kabupaten Paser yang belum tamat SD. Adapun penduduk yang tidak/belum sekolah sejumlah 26,01%,"tutup keterangan dari databok

Berikut ini rincian jumlah penduduk Kabupaten Paser, Kalimantan Timur menurut jenjang pendidikan per Desember 2024.

• S3: 21 jiwa (0,007%)
• S2: 644 jiwa (0,21%)
• S1: 12,92 ribu jiwa (4,17%)
• D3: 3.258 jiwa (1,05%)
• D1 dan D2: 1.019 jiwa (0,33%)
• SMA: 61,45 ribu jiwa (19,85%)
• SMP: 39,54 ribu jiwa (12,77%)
• Tamat SD: 69,27 ribu jiwa (22,37%)
• Belum Tamat SD: 41,0 ribu jiwa (13,24%)
• Tidak/Belum Sekolah: 80,54 ribu jiwa (26,01%). 

Sumber: Katadata.co

(REIN/daa)

Namun titik balik terjadi ketika sekolahnya masuk dalam program pendidikan, Sekolah Garuda Transformasi dari Kemendiktisaintek yang membuka wawasan lebih luas tentang peluang kuliah internasional.

“Dari situ orang tua mulai luluh dan akhirnya mengizinkan saya kuliah ke luar negeri,” ujarnya saat diwawancara Diskominfo Kaltim, Minggu (5/4/2026). 

Berbekal semangat dan persiapan matang, Lathifah mulai aktif mencari informasi seputar LoA, tes IELTS, hingga strategi pendaftaran kampus.

Hasilnya, ia berhasil diterima di berbagai universitas bergengsi, seperti Monash University, University of Western Australia, hingga Arizona State University dengan beragam jurusan di bidang teknik. 

Saat ini, ia juga tengah menunggu LoA dari kampus impiannya, Pennsylvania State University, USA. Dari sekian banyak pilihan, alumni SMPIT Cordova ini mengaku paling tertarik pada jurusan Aerospace Engineering atau Teknik Dirgantara. Baginya, bidang ini menawarkan pengalaman belajar yang dinamis dan menantang.

“Biasanya kegiatannya lebih banyak di luar dan berhubungan dengan mesin, itu yang membuat saya tertarik,” ujar gadis pecinta anime ini. 

Meski sempat menghadapi tantangan, seperti skor IELTS yang belum sesuai target, Lathifah tidak menyerah. Ia justru menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk terus berkembang.

Menariknya, di balik segudang capaian tersebut, Lathifah tetap menyiapkan rencana cadangan. Jika suatu saat rencana kuliah ke luar negeri belum terwujud, ia siap melanjutkan pendidikan di dalam negeri. Salah satunya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Selain berprestasi di bidang akademik, anak tunggal dari pasangan Muhamad Erwin Agus Alimadi dan Eva Farisah ini juga merupakan penghafal Al Qur'an. Sebagai pelajar, dirinya menyimpan harapan besar.

Ia ingin sukses dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Ia juga berharap pemerintah dapat terus mendukung akses pendidikan internasional bagi generasi muda.

“Kesempatan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk bangsa. Ilmu yang kami dapatkan pasti akan kami kembalikan untuk Indonesia,” tegasnya. 

Ke depan, Lathifah menargetkan untuk melanjutkan studi hingga jenjang magister. Sesegera mungkin setelah menyelesaikan S1. Dengan semangat, kerja keras, dan mimpi besar, Lathifah menjadi salah satu contoh generasi muda Kalimantan Timur yang siap bersaing di kancah global.

Daftar LoA yang diterima Lathifah Azmi:

1. Monash University - Bachelor of Engineering (Honours)

2. ⁠UWA - Bachelor of Engineering (Honours) Automation and Robotics Engineering

3. ⁠Curtin University - Bachelor of Engineering (Honours) Mechatronics Engineering

4. ⁠Curtin University - Bachelor of Engineering (Honours) Mining Engineering

5. ⁠Deakin University - Bachelor of Engineering (Honours)

6. ⁠Macquarie University - Bachelor of Engineering (Honours) Mechatronics Engineering 

7. ⁠University of Nevada-Reno - Mining Engineering

8. ⁠Iowa State University - Agricultural Engineering

9. ⁠Arizona State University - Aerospace Engineering

10. ⁠UBC - Bachelor of Arts

11. Massey University - Bachelor of Food Technology with Honours (Food Process Engineering)

(REIN/daa*) 

Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah penyesuaian zonasi sekolah yang selama ini dinilai belum merata. 

Ia menjelaskan, keberadaan SDN 09 yang berdekatan dengan SDN 10 membuat distribusi sekolah menjadi tidak seimbang, sementara di wilayah lain justru masih kekurangan fasilitas pendidikan.

Menurutnya, tahap awal pemindahan akan difokuskan pada pembukaan satu hingga dua rombongan belajar di lokasi baru. Sementara itu, sebagian kegiatan belajar mengajar masih tetap berlangsung di gedung lama hingga proses penyesuaian selesai dilakukan.

“Untuk awal, kami siapkan satu kelas terlebih dahulu. Secara keseluruhan SDN 09 tetap memiliki tiga kelas, namun kemungkinan masih ada kelas yang sementara bertahan di lokasi lama sambil melihat perkembangan ke depan,” terangnya.

Meski berpindah lokasi, identitas sekolah tidak mengalami perubahan dan tetap menggunakan nama SDN 09. Langkah ini diharapkan dapat memperpendek jarak tempuh siswa, khususnya bagi warga yang selama ini harus bersekolah cukup jauh, termasuk menuju SDN 16.

Dari sisi kesiapan infrastruktur, gedung baru yang berada di Gang Jeruk telah dinyatakan layak digunakan. Fasilitas utama sudah tersedia, meskipun masih ada pekerjaan lanjutan yang difokuskan pada penataan area halaman sekolah.

“Bangunan utama sudah selesai dan siap dipakai, hanya bagian halaman yang masih dalam proses penyelesaian,” ujarnya.

Pembangunan sekolah tersebut didanai melalui APBD dan telah rampung secara fisik. Dinas Pendidikan berharap, relokasi ini tidak hanya mendukung pemerataan zonasi, tetapi juga meningkatkan kemudahan akses layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya di Pulau Panjang dan wilayah sekitarnya. 

Pencapaian tersebut menempatkan UIN Ar-Raniry di atas sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) dalam indikator yang sama.

Berdasarkan data SIR 2026, peringkat pertama nasional bidang hukum ditempati Universitas Airlangga yang berada di posisi global ke-92.

UIN Ar-Raniry menyusul di posisi kedua nasional dengan peringkat dunia ke-131. Sementara itu, posisi berikutnya diisi oleh Universitas Sebelas Maret, Universitas Indonesia, dan UIN Sunan Kalijaga.

Secara keseluruhan, capaian ini memperkuat posisi UIN Ar-Raniry sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki daya saing global, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum berbasis riset.

Rektor UIN Ar-Raniry, Mujiburrahman, menyampaikan bahwa hasil tersebut merupakan buah dari penguatan berkelanjutan dalam ekosistem riset kampus, termasuk peningkatan kualitas publikasi ilmiah dan perluasan jejaring kerja sama internasional.

“Capaian ini tidak hanya menjadi prestasi institusi, tetapi juga menandai perubahan penting dalam peta riset nasional, di mana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri kini semakin berperan dalam produksi ilmu pengetahuan,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Menurutnya, penguatan riset di lingkungan kampus dilakukan secara sistematis melalui pengembangan jurnal bereputasi, peningkatan kapasitas dosen, serta dorongan aktif bagi sivitas akademika untuk berkontribusi dalam publikasi ilmiah internasional.

Saat ini, UIN Ar-Raniry mengelola lebih dari 100 jurnal ilmiah dan prosiding, dengan puluhan di antaranya telah terakreditasi secara nasional melalui SINTA. Beberapa jurnal bahkan telah terindeks Scopus dan masuk kategori bereputasi tinggi, termasuk jurnal yang berada pada kuartil satu (Q1).

Dari sisi lain, prestasi ini juga didukung oleh kontribusi akademisi kampus yang diakui secara global. Sejumlah dosen tercatat masuk dalam daftar ilmuwan berpengaruh dunia, memperkuat reputasi institusi dalam bidang riset dan publikasi.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Kamaruzzaman, menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari upaya membangun budaya akademik yang kuat, terutama dalam mendorong produktivitas publikasi ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa.

“Indikator Scimago yang berbasis pada data publikasi dan sitasi menunjukkan bahwa penguatan budaya riset di lingkungan kami mulai memberikan hasil yang nyata,” katanya.

Pemeringkatan Scimago sendiri mengacu pada tiga aspek utama, yakni kinerja penelitian, inovasi, dan dampak sosial, dengan basis data publikasi ilmiah terindeks Scopus, sitasi, serta kolaborasi internasional.

Sejarah Singkat UIN Ar-Raniry

Melansir website resmi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kampus ini memiliki sejarah panjang dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang resmi berdiri pada 5 Oktober 1963 dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry dan merupakan salah satu IAIN tertua di Tanah Air.

Nama “Ar-Raniry” diambil dari ulama besar abad ke-17, Syekh Nuruddin Ar-Raniry, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan pengembangan Islam di Aceh.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin kompleks, IAIN Ar-Raniry bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada tahun 2013.

Perubahan statusnya memperluas cakupan keilmuan, tidak hanya pada studi keislaman, tetapi juga ilmu umum dan interdisipliner.

Dengan transformasi tersebut, UIN Ar-Raniry terus berupaya memperkuat posisinya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang terintegrasi antara nilai-nilai keislaman dan keilmuan modern, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional dan global.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, tingginya angka partisipasi tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah menengah di Kaltim telah memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan secara optimal.

“Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur di atas sejumlah provinsi lain yang selama ini dikenal memiliki kinerja pendidikan tinggi, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh,” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).

Armin menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui sejumlah program strategis, termasuk program Gratispol Pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga terus menggencarkan berbagai langkah intervensi guna menekan angka putus sekolah dan memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil.

Lebih lanjut, Armin menilai tingginya APK ini menjadi indikator penting dalam menggambarkan kesiapan sumber daya manusia di Kaltim untuk menghadapi persaingan global.

Sebagai pembanding, rata-rata APK pendidikan menengah secara nasional saat ini berada di angka 89,53 persen, sehingga capaian Kaltim dinilai melampaui standar nasional secara signifikan.

Pemerintah daerah kedepannya akan memfokuskan kebijakan tidak hanya pada peningkatan akses, tetapi juga pada penguatan mutu pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Disdikbud Kaltim turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendorong semangat pendidikan bagi generasi muda sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah.

“Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

​Langkah konkret ini dilakukan melalui kemitraan strategis dengan Tanoto Foundation dalam program "Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah IKN" untuk periode 2025–2027. Program besar ini secara resmi dipaparkan di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kamis (19/02/2026).

​Target 20 Sekolah di Sepaku

​Kolaborasi ini membidik 20 lembaga pendidikan di Kecamatan Sepaku, yang mencakup 10 PAUD dan 10 Sekolah Dasar sebagai pionir penerima manfaat.

​Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin menegaskan bahwa kualitas pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Lewat program ini, kapasitas guru ditingkatkan melalui pelatihan pedagogi, sementara orang tua dilibatkan secara aktif.

​"Kita ingin membangun ekosistem pendidikan yang utuh. Selain guru, orang tua juga harus menjadi 'rumah' utama bagi pendidikan anak. Itulah mengapa kami menghadirkan inovasi Duta Orang Tua Sahabat Anak (OTSAB)," jelasnya.

​Fokus pada Mutu dan Literasi

​Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, program ini tidak hanya menyasar metode mengajar, tetapi juga manajemen kepemimpinan sekolah secara menyeluruh. Berikut adalah poin utama pengembangan:

• ​Penguatan Guru: Pelatihan pedagogi dan kepemimpinan kepala sekolah.
• ​Dukungan Literasi: Hibah 1.260 buku bacaan bermutu untuk memperkuat minat baca siswa.
• ​Pendekatan Whole School: Pendampingan total bagi seluruh elemen di lingkungan sekolah.

​Regional Lead Kalimantan Tanoto Foundation, Roselina Ping Juan optimis bahwa pada tahun 2027, sekolah-sekolah dampingan di Nusantara akan memiliki rapor pendidikan yang jauh lebih unggul.

​"Harapannya, melalui pendampingan berkelanjutan ini, sekolah-sekolah di IKN akan menjadi katalisator transformasi pendidikan yang mampu menciptakan generasi masa depan yang berkualitas," pungkasnya.

Menurut Mu’ti, pihaknya tetap memiliki alokasi yang besar untuk peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

“Tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya dalam pernyataannya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dilansir dari kompas.com, Jumat (20/2/2026).

Ia memastikan bahwa anggaran di Kemendikdasmen justru mengalami peningkatan. Menurutnya, setelah adanya program MBG, Presiden menambah alokasi anggaran pendidikan sehingga kementeriannya mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya kami mengajukan ABT,” tambahnya.

Mu’ti menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperluas program revitalisasi satuan pendidikan. Saat ini, anggaran yang telah tercantum dalam APBN mencapai lebih dari Rp14 triliun dan dialokasikan untuk lebih dari 11.000 satuan pendidikan.

Ia juga menyampaikan rencana penambahan anggaran revitalisasi sekitar 60.000 satuan pendidikan lainnya.

“Sehingga totalnya bisa mencapai lebih dari 71.000 satuan pendidikan yang direvitalisasi,” lanjutnya.

Selain revitalisasi, Kemendikdasmen juga melanjutkan program digitalisasi pembelajaran. Salah satunya melalui distribusi Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital (PID) di berbagai sekolah-sekolah.

“Tahun 2026 kami akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325.000 satuan pendidikan,” tandasnya.

Fenomena ini memperlihatkan persoalan yang kian kompleks dari sekadar pelanggaran individu, melainkan menyangkut relasi kuasa, lemahnya sistem pencegahan, serta budaya diam yang masih mengakar.

Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan protektif, dalam sejumlah kasus justru menjadi ruang terjadinya penyalahgunaan otoritas. Relasi antara pendidik dan peserta didik yang bersifat hierarkis menciptakan ketimpangan kuasa.

Dalam situasi tertentu, ketimpangan ini membuka celah terjadinya tindakan yang merendahkan martabat anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan di Indonesia, dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk dominan dan anak perempuan sering menjadi kelompok paling rentan, meski anak laki-laki juga tidak luput dari risiko.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa sektor pendidikan termasuk dalam klaster pengaduan yang signifikan. Kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan melibatkan berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelumnya menerbitkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 (yang kini diperbarui dalam regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan) sebagai respons atas tingginya angka kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan tinggi. Regulasi ini lahir dari pengakuan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan bersifat sistemik dan kerap tidak tertangani dengan optimal.

Mengapa Lingkungan Pendidikan Rentan terhadap Kekerasan Seksual?

Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa pakar perlindungan anak menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan sektor pendidikan kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual:

Relasi Kuasa yang Tidak Seimbang

Guru atau pendidik memiliki otoritas akademik dan sosial atas peserta didik. Dalam kondisi tertentu, otoritas ini dapat disalahgunakan.

Budaya Hierarkis dan Kepatuhan Absolut

Dalam banyak praktik pendidikan, siswa diajarkan untuk patuh tanpa banyak bertanya. Pola ini berpotensi menghambat keberanian anak untuk menolak atau melaporkan tindakan tidak pantas yang dialaminya.

Minimnya Pendidikan Seksualitas yang Komprehensif

Pendidikan tentang integritas tubuh, batasan pribadi (personal boundaries), dan hak anak atas perlindungan masih belum merata diterapkan. Topik seksualitas kerap dianggap tabu, sehingga anak tidak memiliki kosakata atau pemahaman untuk mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan.

Stigma dan Ketakutan terhadap Reputasi Institusi

Dalam beberapa kasus, penyelesaian internal lebih diutamakan demi menjaga nama baik sekolah. Akibatnya, aspek pemidanaan atau keadilan bagi korban tidak selalu menjadi prioritas utama.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas definisi kekerasan seksual, termasuk tindakan yang merendahkan martabat seksual dan dilakukan dalam relasi kuasa dengan pemberatan hukuman apabila pelaku adalah pendidik.

Dengan kerangka hukum yang relatif komprehensif, tantangan utama kini terletak pada implementasi dan pengawasan.

Beberapa waktu lalu, dugaan kasus tindakan tidak pantas oleh seorang guru terhadap sejumlah siswa kelas V di Kabupaten Jember, Jawa Timur, viral dan menjadi perhatian dan peringatan serius bagi seluruh pihak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang melanggar martabat anak.

“Kami sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan di Jember. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan tumbuh, bukan tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat serta melanggar hak atas integritas tubuh anak. Apa pun alasannya, tindakan meminta anak menanggalkan pakaian tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Berdasarkan koordinasi KemenPPPA dengan UPTD PPA Kabupaten Jember, dari 22 siswa di kelas tersebut, terdapat enam anak yang berada di dalam kelas dan diduga mengalami perlakuan tidak pantas. Peristiwa bermula dari tuduhan kehilangan uang yang berujung pada tindakan memerintahkan siswa menanggalkan pakaian.

Menteri PPPA menegaskan bahwa tindakannya berpotensi melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Selain itu, jika terdapat unsur yang menyerang kehormatan atau kesusilaan berdasarkan seksualitas anak, maka dapat dikaitkan dengan UU TPKS dengan pemberatan apabila dilakukan oleh pendidik.

Kasus di Jember menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan regulasi normatif tapi diperlukan langkah sistemik, antara lain:

1. Penguatan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah
2. Pendidikan integritas tubuh dan hak anak sejak dini
3. Mekanisme pengaduan yang aman dan Independen
4. Transparansi dan koordinasi lintas sektor
5. Penegakan ukum tanpa kompromi

Pada akhirnya, persoalan kekerasan seksual di sektor pendidikan bukan semata persoalan moral individu, melainkan ujian komitmen negara dalam melindungi hak anak. Tanpa reformasi sistem pengawasan dan perubahan budaya institusional, risiko kekerasan seksual akan berulang terus dan membayangi ruang-ruang pendidikan generasi Indonesia.

Camat Maratua, Ariyanto menyampaikan bahwa hingga saat ini fasilitas pendidikan prasekolah di wilayahnya masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Keterbatasan tersebut berdampak pada pilihan orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

“Keberadaan TK Negeri sangat dibutuhkan agar anak-anak di Maratua memperoleh akses pendidikan usia dini yang setara dengan wilayah lain,” ujar Ariyanto saat memaparkan usulan prioritas kecamatan dalam forum Musrenbang, Rabu (11/2/2026).

Dia mengatakan, pemerintah kecamatan telah mengusulkan penyediaan lahan sebagai langkah awal realisasi pembangunan. Ia menekankan bahwa pendidikan usia dini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar.

Selain pembangunan gedung sekolah, pemerintah kecamatan juga menyoroti kebutuhan sarana pendukung bagi tenaga pendidik.

Fasilitas seperti rumah dinas guru dan dukungan operasional dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Ariyanto menambahkan, pemerataan layanan pendidikan dasar harus menjadi perhatian serius, khususnya di daerah terluar dan kepulauan. Ia berharap usulan tersebut dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang.

“Pendidikan adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia. Jika dimulai sejak usia dini dengan fasilitas yang memadai, kami optimistis kualitas generasi di Maratua akan semakin baik,” katanya.

Melalui pembangunan TK Negeri, Pemerintah Kecamatan Maratua menargetkan terciptanya akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata, sehingga anak-anak di wilayah kepulauan tidak tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak. 

Indah Permata Sari, guru honorer di SDN Wanasari 01 Cibitung, menyampaikan bahwa pendapatan dari profesinya sebagai pendidik belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di luar jam mengajar, ia terpaksa bekerja sambilan sebagai pengantar cucian laundry demi bertahan hidup.

Di hadapan para anggota DPR, Indah juga mengungkapkan kegelisahannya karena hingga kini namanya belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Kondisi tersebut membuatnya kehilangan kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski telah mengabdi selama bertahun-tahun.

“Bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga rasa cemas akan masa depan. Kami khawatir sewaktu-waktu dirumahkan tanpa kepastian,” ujarnya dengan suara bergetar, dilansir dari Kompas.com, Selasa (3/2/2026).

Indah menyebut harapan terbesar para guru honorer adalah memperoleh kesempatan yang adil untuk menjadi PPPK penuh waktu, sehingga mereka dapat mengajar dengan tenang tanpa dihantui ketidakpastian status.

Dalam forum yang sama, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bekasi, Hamdani, menilai status honorer yang melekat pada profesi guru merupakan bentuk ketimpangan struktural yang belum diselesaikan negara.

Menurutnya, tidak ada istilah honorer pada profesi lain seperti TNI, Polri, jaksa, hakim, maupun anggota legislatif. Namun, justru guru yang memegang peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia masih terjebak dalam status kerja yang tidak pasti.

Hamdani menilai salah satu akar persoalan terletak pada tata kelola guru yang tersebar di berbagai kementerian. Guru berada di bawah naungan kementerian berbeda, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, sehingga kebijakan sering kali tidak terintegrasi.

Sebagai solusi, ia mendorong pembentukan Badan Guru Nasional agar pengelolaan profesi guru lebih terpusat, seragam, dan berkeadilan.

Selain persoalan status, PGRI juga menyoroti ketimpangan dalam mekanisme tunjangan profesi guru. Hamdani menjelaskan bahwa pencairan tunjangan profesi guru (TPG) masih dibebani proses verifikasi dan validasi data yang panjang, dan kerap menimbulkan keterlambatan.

Menurutnya, sistem tersebut menempatkan guru dalam posisi tidak setara dibandingkan profesi aparatur negara lain yang menerima tunjangan secara otomatis tanpa proses validasi berlapis.

PGRI meminta pemerintah menyederhanakan sistem administrasi tunjangan agar guru tidak terus-menerus dibebani persoalan teknis yang menguras energi dan waktu.

Isu lain yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah meningkatnya kasus kriminalisasi guru. 

Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Guru PB PGRI, Maharani Siti Shopia, menyebut banyak guru dilaporkan ke aparat penegak hukum akibat persoalan pendisiplinan siswa atau konflik sosial di lingkungan sekolah.

Ia menilai kondisi ini menciptakan rasa takut di kalangan guru dan melemahkan wibawa pendidik di ruang kelas. Dampaknya, proses pendidikan kehilangan nilai ketegasan dan pembentukan karakter.

Atas dasar itu, PGRI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru. Regulasi tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya.

Potret Nasib Guru Honorer di Indonesia:

- Jumlah besar, status rapuh

Ratusan ribu guru honorer masih mengabdi di sekolah negeri dengan status kerja tidak tetap dan tanpa jaminan karier jangka panjang.

- Upah jauh dari layak

Banyak guru honorer menerima gaji di bawah upah minimum daerah, bahkan dibayar per jam mengajar atau bergantung pada dana sekolah.

- Akses PPPK tidak merata

Persyaratan administratif seperti Dapodik membuat sebagian guru honorer tersisih dari seleksi PPPK, meski telah lama mengabdi.

- Tata kelola terfragmentasi

Pengelolaan guru yang tersebar di berbagai kementerian menyebabkan kebijakan tidak seragam dan sering tumpang tindih.

- Beban administrasi tinggi

Guru honorer maupun ASN masih dibebani laporan administrasi yang kompleks, mengurangi fokus pada kualitas pembelajaran.

- Minim perlindungan hukum

Guru rentan dikriminalisasi saat menjalankan tugas pendisiplinan, sementara payung hukum perlindungan profesi belum kuat.

- Ancaman regenerasi guru

Ketidakpastian kesejahteraan membuat profesi guru semakin tidak diminati generasi muda, yang berpotensi memicu krisis pendidik di masa depan.

Salah satu instrumen dukungan yang diberikan pemerintah adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memenuhi persyaratan administratif. 

Namun, di luar tunjangan tersebut, besaran gaji pokok guru honorer masih sangat bergantung pada kemampuan keuangan sekolah, yayasan, maupun anggaran pemerintah daerah.

Berdasarkan gambaran umum di lapangan, penghasilan guru honorer bervariasi antarjenjang pendidikan. 

Guru honorer tingkat sekolah dasar umumnya menerima gaji berkisar Rp300.000 hingga Rp1,5 juta per bulan. Pada jenjang sekolah menengah pertama, kisaran gaji berada di rentang Rp500.000 hingga Rp2 juta per bulan. 

Sementara itu, guru honorer SMA dan SMK memperoleh pendapatan sekitar Rp800.000 hingga Rp2,5 juta per bulan, tergantung status sekolah dan dukungan anggaran.

Kondisi serupa juga dialami guru honorer di lingkungan madrasah, baik MI, MTs, maupun MA, dengan rata-rata gaji berkisar Rp300.000 hingga Rp1,5 juta per bulan yang umumnya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kontribusi yayasan.

Meskipun, pemerintah memberikan TPG sebesar Rp2 juta per bulan kepada guru honorer non-ASN yang telah tersertifikasi. Namun, nominal tunjangan tersebut tidak mengalami kenaikan pada tahun 2026, setelah terakhir disesuaikan pada 2025.

Jika dihitung berdasarkan jam kerja, ketimpangan kesejahteraan menjadi semakin nyata. Seorang guru honorer dengan penghasilan Rp500.000 per bulan dan beban kerja sekitar 100 hingga 120 jam, hanya menerima upah sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per jam. 

Angka tersebut jauh di bawah rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2025 yang berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp30.000 per jam, tergantung wilayah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam sejumlah kesempatan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru non-ASN, masih menjadi bagian dari agenda reformasi pendidikan. Namun, pada 2026, fokus kebijakan lebih diarahkan pada keberlanjutan program yang sudah berjalan serta memastikan penyaluran tunjangan dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.

Hingga kini, disparitas penghasilan guru honorer antarwilayah masih menjadi persoalan struktural yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan diharapkan dapat membangun skema pembiayaan yang lebih berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan para pendidik.

Guru honorer selama ini memegang peran strategis dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang masih kekurangan guru ASN. Oleh karena itu, perbaikan kesejahteraannya dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. (AUNI)

Dugaan itu mencuat setelah mahasiswa mengaku menerima surat pembatalan pada Januari 2026, meskipun sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sejak September 2025.

Seno Aji menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

“Pemerintah provinsi telah menjalankan program pendidikan gratis, termasuk bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk peningkatan kualitas SDM Kalimantan Timur,” ujarnya, dikutip dari Kompas, Kamis (22/1/2026).

Namun demikian, ia mengaku hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari tim pengelola program Gratispol terkait adanya pembatalan bantuan yang dikeluhkan mahasiswa ITK tersebut.

“Saya belum mendapatkan laporan dari tim Gratispol. Kalau benar terjadi pembatalan tanpa kejelasan yang memadai, tentu ini perlu ditelusuri secara serius,” tegasnya.

Berdasarkan informasi awal, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan status mahasiswa yang mengikuti perkuliahan melalui kelas eksekutif. 

Dalam ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang bantuan pendidikan daerah, program kelas eksekutif memang tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan pendidikan Gratispol.

Meski demikian, muncul bukti komunikasi berupa percakapan antara mahasiswa dan pihak admin program yang menyebutkan bahwa mahasiswa bersangkutan dinyatakan terakomodasi sebagai penerima bantuan. Hal tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan teknis dalam proses verifikasi atau pelaksanaan program.

“Kalau ada bukti komunikasi yang menyatakan mahasiswa tersebut terakomodasi, berarti kemungkinan ada masalah teknis. Bisa terjadi di internal kampus maupun di pengelolaan program Gratispol,” jelasnya.

Wagub menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap keluhan mahasiswa, terlebih jika menyangkut akses terhadap pendidikan.

“Pemerintah tidak ingin mahasiswa dirugikan. Apabila memang terdapat kesalahan teknis atau administrasi, tentu harus segera diperbaiki. Pendidikan ini menyangkut masa depan generasi kita,” ungkapnya.

Seno Aji memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pengelola program Gratispol serta pihak ITK untuk memastikan kejelasan mekanisme, dasar kebijakan, dan alasan pembatalan bantuan yang dikeluhkan mahasiswa.

“Kami ingin semua jelas dan transparan. Masalah ini akan kami cek dan tindak lanjuti, kemudian hasilnya akan kami sampaikan,” tandasnya. (AUNI)

Kebijakan ini bertujuan memastikan layanan pendidikan tetap berjalan serta hak peserta didik tetap terpenuhi di tengah situasi darurat akibat bencana alam maupun nonalam.

Surat Edaran yang ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, diterbitkan pada 2 Januari 2026 dan ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh kepala satuan pendidikan di Indonesia.

Dalam SE tersebut, pemerintah menegaskan bahwa keselamatan, kesehatan, dan pemulihan kondisi psikososial peserta didik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah terdampak bencana.

Kurikulum Bersifat Fleksibel dan Adaptif

Kemendikdasmen memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk tetap menggunakan kurikulum nasional atau melakukan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menitikberatkan pada materi-materi esensial yang relevan dengan situasi darurat.

Adapun materi esensial yang diprioritaskan meliputi dukungan psikososial bagi peserta didik, pendidikan kesehatan dan keselamatan diri, informasi mitigasi bencana, serta penguatan literasi dan numerasi dasar.

Metode pembelajaran juga diarahkan agar bersifat adaptif dan kontekstual. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran jarak jauh, maupun pembelajaran mandiri, menyesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan pasca-bencana.

Kelonggaran Penilaian dan Standar Kelulusan

Surat Edaran tersebut juga memberikan relaksasi dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, kenaikan kelas, dan kelulusan peserta didik. Pemerintah menegaskan bahwa satuan pendidikan tidak diwajibkan menuntaskan seluruh capaian pembelajaran sebagaimana kondisi normal.

Penilaian hasil belajar diarahkan pada aspek kehadiran, rasa aman, dan kenyamanan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Instrumen asesmen dapat disusun secara sederhana, fleksibel, dan disesuaikan dengan kondisi psikologis serta lingkungan belajar peserta didik.

Terkait mekanisme ujian kelulusan, Kemendikdasmen menyerahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Bentuk penilaian dapat berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau metode lain yang relevan dan memungkinkan untuk dilaksanakan di tengah situasi darurat.

Selain itu, laporan hasil belajar dapat mengacu pada hasil asesmen pembelajaran sebelumnya. Dengan demikian, sekolah tidak diwajibkan menyelenggarakan ujian khusus apabila kondisi belum memungkinkan.

Mengacu pada Regulasi yang Berlaku

Kebijakan pembelajaran darurat ini disusun berdasarkan sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan serta Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Sebagai panduan teknis pelaksanaan di lapangan, Kemendikdasmen juga telah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan terdampak bencana yang dapat diakses dan dijadikan rujukan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap proses pendidikan tetap berlangsung secara bermakna, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesejahteraan peserta didik. (AUNI)

Arahan itu disampaikan Presiden dalam Taklimat Presiden RI bersama Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2026 yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Dalam forum tersebut, Presiden menerima laporan mengenai kondisi pendidikan tinggi nasional, termasuk jumlah mahasiswa aktif yang saat ini mencapai hampir 10 juta orang. Namun demikian, proporsi mahasiswa penerima beasiswa dinilai masih terbatas dibandingkan kebutuhan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden meminta jajaran terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan beasiswa yang ada. Pemerintah diarahkan untuk menghitung ulang skema pendanaan dan memperluas cakupan penerima agar lebih banyak mahasiswa memperoleh dukungan pembiayaan pendidikan.

“Presiden meminta agar kebijakan beasiswa dirumuskan kembali sehingga dapat menjangkau mahasiswa dalam jumlah yang jauh lebih besar,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (15/1/2026).

Selain perluasan beasiswa, Presiden Prabowo juga memberikan penekanan khusus pada penguatan pendidikan di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Menurut Prasetyo, Presiden mengarahkan agar program beasiswa LPDP lebih difokuskan pada bidang-bidang strategis tersebut guna mempercepat peningkatan daya saing bangsa di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi.

Presiden bahkan berharap porsi beasiswa untuk bidang STEM dapat ditingkatkan secara signifikan, sejalan dengan kebutuhan nasional untuk mengejar ketertinggalan penguasaan teknologi dan inovasi.

Di sisi lain, Presiden Prabowo turut menyoroti persoalan ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter spesialis, yang dinilai masih belum sebanding dengan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah pun menyiapkan langkah strategis untuk memperbesar kapasitas pendidikan kedokteran.

Menurut Prasetyo, langkah pertama dilakukan dengan meningkatkan daya tampung mahasiswa pada program studi kedokteran dan pendidikan dokter spesialis. Langkah berikutnya adalah membuka kemungkinan pendirian fakultas-fakultas kedokteran baru guna mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis.

Selain fokus pada dokter umum dan spesialis, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan di bidang kedokteran gigi, farmasi, serta teknologi kesehatan, seiring dengan pesatnya perkembangan alat dan sistem medis berbasis teknologi.

Terkait rencana pembentukan fakultas baru, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan kajian dan pemetaan kebutuhan. Penentuan lokasi dan jumlah fakultas akan disesuaikan dengan kondisi daerah serta kebutuhan nasional.

Taklimat Presiden tersebut juga mendapat respons positif dari para rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri. Mereka mengapresiasi forum dialog langsung dengan Kepala Negara dan berharap pertemuan serupa dapat digelar secara berkala sebagai sarana penyelarasan kebijakan pendidikan tinggi nasional. (AUNI)

Program Pendidikan Gratispol dirancang untuk meringankan beban biaya kuliah masyarakat Kalimantan Timur dengan skema penanggungan biaya pendidikan atau beasiswa. Adapun pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama antara Pemprov Kaltim dan sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di dalam maupun luar daerah.

Dalam keterangan resminya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa pemberian bantuan pendidikan dilaksanakan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. 

Pada tahun akademik 2025/2026, mahasiswa baru diprioritaskan sebagai penerima manfaat, sementara mahasiswa lama akan menyusul secara bertahap mulai semester genap.

“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih merata bagi masyarakat Kalimantan Timur,” Demikian disampaikan Pemprov Kaltim melalui kanal resminya.

Pendidikan Gratispol mencakup beberapa skema, antara lain Gratispol Dalam Daerah bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kalimantan Timur, Gratispol Luar Daerah bagi mahasiswa yang kuliah di luar provinsi, serta skema afirmasi atau khusus bagi kelompok tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program ini, Pemprov Kaltim berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah serta menekan angka putus kuliah akibat keterbatasan biaya pendidikan.

Berikut syarat umum yang perlu diperhatikan calon pendaftar Pendidikan Gratispol:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur dengan domisili minimal 3 tahun
• Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemprov Kaltim
• Memenuhi batas usia sesuai jenjang pendidikan:

           - D3/S1: maksimal 25 tahun

           - S2: maksimal 35 tahun

           - S3: maksimal 40 tahun

• Tidak sedang menerima beasiswa lain, kecuali pada skema kerja sama atau ketentuan khusus
• Bersedia mematuhi seluruh ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Pemprov Kaltim

Dokumen yang Umumnya Diperlukan

• KTP Domisili Kalimantan Timur
• KK Domisili Kalimantan Timur
• Surat keterangan mahasiswa aktif atau bukti registrasi
• Bukti besaran UKT/SPP dari perguruan tinggi
• Dokumen pendukung lain sesuai skema yang dipilih (prestasi, SKTM, atau surat rekomendasi)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengimbau calon pendaftar untuk selalu memantau pengumuman resmi melalui portal Pendidikan Gratispol dan kanal informasi pemerintah daerah guna memperoleh informasi terkini terkait jadwal pendaftaran, kuota, serta ketentuan teknis lainnya. (AUNI)

Berdasarkan data resmi SINTA yang diakses pada 7 Januari 2026, Universitas Mulawarman mencatat SINTA Score Overall 611.963 dan SINTA Score tiga tahun terakhir 271.402, tertinggi dibandingkan perguruan tinggi lain di Kalimantan Timur.

Peringkat SINTA disusun berdasarkan kinerja riset dan publikasi ilmiah, termasuk jumlah publikasi terindeks, sitasi, serta kontribusi dosen dan peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada posisi kedua, ditempati Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) dengan skor overall 167.510, disusul Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di peringkat ketiga dengan skor 120.132. 

Sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya di Samarinda dan Balikpapan turut melengkapi daftar 10 besar.

Capaian ini mencerminkan peningkatan daya saing perguruan tinggi di Kalimantan Timur, khususnya dalam bidang riset, publikasi ilmiah, dan penguatan tridarma perguruan tinggi.

Berikut Daftar 10 Perguruan Tinggi Terbaik Kaltim 2026 Versi SINTA:

1. Universitas Mulawarman (Unmul)

Berdiri pada 1962, Universitas Mulawarman merupakan perguruan tinggi negeri terbesar di Kalimantan Timur. Unmul memiliki puluhan fakultas dan program studi dengan fokus pengembangan riset kehutanan, pertambangan, lingkungan, dan sumber daya alam tropis.

2. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT)

UMKT merupakan perguruan tinggi swasta di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Kampus ini dikenal aktif dalam pengembangan riset kesehatan, pendidikan, dan kewirausahaan berbasis nilai keislaman.

3. Institut Teknologi Kalimantan (ITK)

ITK adalah perguruan tinggi negeri berbasis teknologi yang berlokasi di Balikpapan. ITK berfokus pada pengembangan ilmu teknik, sains terapan, dan rekayasa industri untuk mendukung pembangunan kawasan Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara.

4. Politeknik Negeri Samarinda (Polnes)

Polnes merupakan perguruan tinggi vokasi negeri yang menitikberatkan pendidikan terapan di bidang teknik, bisnis, dan industri. Lulusannya diarahkan siap kerja dan berdaya saing di sektor industri regional.

5. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Untag Samarinda adalah perguruan tinggi swasta yang mengembangkan pendidikan di bidang hukum, ekonomi, teknik, dan ilmu sosial dengan penekanan pada nilai kebangsaan dan kewirausahaan.

6. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

UINSI merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang mengintegrasikan ilmu keislaman dengan sains sosial dan humaniora, serta aktif dalam riset moderasi beragama.

7. Universitas Balikpapan (Uniba)

Universitas Balikpapan adalah perguruan tinggi swasta yang berperan dalam pengembangan pendidikan teknik, ekonomi, dan ilmu sosial di wilayah pesisir Kalimantan Timur.

8. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Perguruan tinggi swasta ini fokus pada pengembangan pendidikan ekonomi, pertanian, dan ilmu sosial, dengan orientasi pengabdian masyarakat dan pembangunan daerah.

9. Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba)

Poltekba merupakan perguruan tinggi vokasi negeri yang mengembangkan pendidikan teknik dan industri, khususnya untuk mendukung sektor energi, konstruksi, dan manufaktur.

10. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Politeknik ini berfokus pada pendidikan vokasi bidang pertanian, perkebunan, dan agroindustri, dengan tujuan mencetak tenaga terampil di sektor pangan dan agribisnis. (AUNI)

Penetapan ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Konferensi Internasional TEFLIN ke-71 di Universitas Brawijaya, Malang. Ia menegaskan bahwa kemampuan berbahasa asing, khususnya Bahasa Inggris, perlu diperkenalkan lebih awal agar anak Indonesia memiliki fondasi komunikasi yang lebih kuat sejak jenjang pendidikan dasar.

Menurut Mu’ti, arus globalisasi menuntut peserta didik memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Penguasaan Bahasa Inggris dinilai menjadi salah satu kompetensi yang akan menunjang daya saing lulusan di berbagai bidang. Ia juga mengingatkan bahwa teknologi dapat mendukung proses belajar, namun tidak bisa menggantikan peran guru dalam pendidikan dasar.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menjelaskan bahwa penetapan mata pelajaran wajib ini merupakan bagian dari proses transisi kurikulum yang telah dirancang sejak beberapa tahun terakhir. Langkah tersebut tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang menegaskan penambahan Bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran wajib pada jenjang SD mulai tahun ajaran 2027/2028. Toni menekankan bahwa perubahan ini tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui tahapan perencanaan, penyesuaian kurikulum, serta persiapan sumber daya.

Pemerintah berharap penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dapat memperluas wawasan global peserta didik, meningkatkan kemampuan komunikasi lintas budaya, serta menumbuhkan kepercayaan diri dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia.

Kebijakan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat mutu pendidikan dasar, terutama dalam hal literasi dan kemampuan berpikir kritis. Dengan pengenalan bahasa asing sejak dini, peserta didik diharapkan memiliki kesiapan lebih baik sebelum memasuki jenjang pendidikan menengah.

Implementasi kebijakan ini akan membutuhkan dukungan menyeluruh dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan para pendidik. Penguatan kompetensi guru, penyediaan modul pembelajaran, serta penyusunan strategi pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya.

Pemerintah menilai kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar Bahasa Inggris tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi benar-benar memberi manfaat praktis bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari maupun di masa depan. (AUNI)

Pelaksanaan wisuda ini menguatkan komitmen Poltek Simas Berau Coal sebagai lembaga pendidikan vokasi yang fokus mencetak SDM terampil untuk kebutuhan industri dan pertambangan di Kabupaten Berau.

Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Berau, Rusnan Hefni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi Poltek Simas Berau Coal dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan dibutuhkan dunia usaha industri. Menurutnya, para lulusan tidak boleh berhenti pada capaian akademik semata, tetapi harus mampu memberi kontribusi nyata. 

“Ilmu yang diperoleh para lulusan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong kemajuan Berau,” ujarnya pada, Kamis (27/11/2025) lalu.

Politeknik Sinar Mas Berau Coal merupakan satu-satunya perguruan tinggi vokasi di Kabupaten Berau. Kampus ini didirikan sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Berau Coal, bagian dari Sinar Mas Group, untuk menjawab rendahnya ketersediaan tenaga kerja terampil di daerah. 

Salah satu persoalan utama ketika itu adalah keterbatasan keahlian lulusan sekolah menengah yang berdampak pada lemahnya daya saing di dunia kerja, terutama pada sektor industri pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Berau.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Poltek Simas Berau mengadopsi konsep link and match, memastikan kurikulum dan pelatihan selaras dengan kebutuhan industri lokal, baik pertambangan, logistik, maupun sektor lain seperti perkebunan. Politeknik ini diresmikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, pada April 2019.

Selain itu, Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal menyediakan skema beasiswa penuh bagi mahasiswa terpilih, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memberdayakan SDM lokal dan membuka akses pendidikan vokasi yang berkualitas.

Pertumbuhan sektor industri nasional pada 2025 menunjukkan tren positif dan pada beberapa periode tercatat mampu melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut mempertegas kebutuhan tenaga vokasional yang menguasai keterampilan teknis sesuai standar industri modern.

Poltek Simas Berau hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui tiga program studi utama, yaitu D-III Survei dan Pemetaan, D-III Perawatan Mesin, dan D-IV Teknologi Rekayasa Logistik yang seluruhnya dirancang berdasarkan kebutuhan dunia industri di Berau dan Kalimantan Timur.

Wisuda Ke-5 tersebut menjadi bukti konsistensi Poltek Simas Berau dalam menghasilkan lulusan siap kerja dan adaptif terhadap perubahan industri. Sebanyak 72 lulusan tahun ini diproyeksikan untuk terserap di sektor pertambangan, logistik, dan industri pendukung lainnya.

Dengan pencapaian tersebut, Politeknik Sinar Mas Berau Coal menegaskan perannya sebagai institusi vokasi strategis yang mendorong peningkatan SDM lokal dan mendukung pembangunan ekonomi di Bumi Batiwakkal. (AUNI)

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas membacakan pidato Mendikdasmen bertema "Guru Hebat, Indonesia Kuat". Pidato tersebut menyoroti tantangan guru di era digital dan global, termasuk apresiasi yang rendah, tekanan sosial, dan risiko berhadapan dengan aparatur penegak hukum, seraya menegaskan bahwa kondisi buruk yang menekan profesi guru ini "harus diakhiri" demi perlindungan mereka.

"Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental bahkan berhadapan dengan aparatur penegak hukum. Kondisi demikian harus diakhiri,” jelasnya.

Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa Mendikdasmen telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian damai atau restorative justice bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik. Kebijakan ini diharapkan membuat guru tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para murid.

"Kebijakan ini diharapkan membuat guru tampil lebih percaya diri, berwibawa di hadapan para murid,” ujarnya

Pidato Mendikdasmen memperkuat peran guru sebagai agen peradaban yang bertanggung jawab mencerdaskan, membangun nalar kritis, dan membentuk akhlak mulia. Guru dituntut menjadi figur teladan dan mentor yang inspiratif. Menghadapi tantangan, guru diajak untuk meluruskan niat dan meneguhkan jati diri.

"Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban. Guru mengembang tugas mencerdaskan, membangun nalar kritis hati yang jernih dan ahlak yang mulia,” katanya.

Dalam amanat tersebut, juga disampaikan lima nasihat penting dari Presiden Prabowo Subianto kepada para murid, yaitu belajarlah yang baik, cintai ayah dan ibu, hormati guru, rukun sesama teman, dan cintai tanah air serta bangsa. Pesan penutup untuk para murid sangat kuat, mengingatkan untuk "Muliakanlah dirimu dengan memuliakan gurumu, karena rida dan doa gurumu menentukan masa depanmu." (J)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Mardiatul Idarissa yang juga menandatangani surat keputusan tersebut pada tanggal 21 November 2025, menetapkan lima Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai pelopor pelaksanaan kurikulum tersebut.

Lima sekolah yang terpilih sebagai percontohan adalah SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 Tanjung Redeb untuk Kecamatan Tanjung Redeb, disusul oleh SMP Negeri 1 Gunung Tabur, SMP Negeri 2 Sambaliung, dan SMP Negeri 1 Teluk Bayur. Kamus Pelajar Bahasa Banua Berau kemudian diserahkan kepada kelima sekolah ini sebagai sumber belajar utama.

Selain peluncuran kamus, acara tersebut juga diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh kebahasaan dan kesejahteraan daerah Kabupaten Berau tahun 2025, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga dan mengembangkan bahasa serta budaya lokal.

Tokoh-tokoh yang menerima penghargaan tersebut antara lain Muhammad Said S.H., M.H., Dr. (Drs.) H. Rohaini, M.M., Dr. (Drs.) Ibnusina Asyari, Dr. (Drs.) H. Datuk Kusuma, Hj. Mardiatul Idarissa S.Pd., M.N., Daud Benerudin S.A.G., M.P.D., Dr. (Drs.) H. Ahmad Maulana, Muhammad Basara, dan Sabrudin Itur, M.S.I.

Melalui inisiatif ini, Dinas Pendidikan Berau menunjukkan komitmen kuatnya untuk memastikan Bahasa Banua Berau lestari dan dikuasai oleh generasi muda. Penetapan kurikulum dan peluncuran kamus ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi penerus yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memahami dan bangga akan identitas budaya lokalnya. (J)

Festival ini menghadirkan dukungan langsung dari Bupati sekaligus bunda literasi kabupaten Berau, Sri Juniarsih Mas, dan melibatkan ratusan siswa dari berbagai satuan pendidikan. 

Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan festival tahun ini dilakukan secara sederhana, namun tetap mengusung semangat yang besar untuk menguatkan literasi di Bumi Batiwakkal.

“Setelah pertama kali kami laksanakan di hotel, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan dengan sederhana tetapi dengan semangat yang semakin kuat untuk memajukan literasi di Kabupaten Berau,” ujarnya.

Mardiatul menegaskan bahwa Berau terus berupaya mempertahankan posisi sebagai salah satu barometer pendidikan di Kalimantan Timur salah satunya melalui agenda ini, sejalan dengan cita-cita provinsi yang ingin menjadi rujukan pendidikan nasional.

Menurutnya, literasi pendidikan kini mengalami perubahan paradigma, di mana kemampuan menulis bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, tetapi menjadi penanda kompetensi, jati diri, dan kualitas seorang pelajar maupun pendidik.

“Kalau dulu saya berpikir maka saya ada, kalau sekarang sudah berubah menjadi saya menulis maka saya ada dan abadi selamanya,” ungkapnya.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memberikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bukti nyata bahwa gerakan literasi di Berau terus tumbuh dan membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Festival literasi ini adalah momentum penting untuk menumbuhkan budaya membaca, menulis, dan berkarya di lingkungan pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat gerakan ini melalui sinergi antara sekolah, komunitas literasi, dunia usaha, dan pemerintah,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa penguatan literasi merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan berkelanjutan bagi kegiatan yang mendorong kreativitas, inovasi, serta karakter peserta didik.

“Dengan bersinergi, saya yakin literasi Berau akan semakin maju. Karya-karya yang dihasilkan anak-anak kita hari ini adalah bukti bahwa mereka memiliki potensi besar. Tugas kita adalah memberi ruang, dukungan, dan kesempatan agar mereka terus berkembang,” tambahnya.

Festival Literasi #2 tahun ini merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan pertama yang berhasil menghimpun lebih dari 3.000 karya siswa yang bekerja sama dengan Nyalanesia. 

Pada tahun ini, Mardiatul melaporkan bahwa kegiatan menulis telah dimulai pada 22 November lalu dan diikuti oleh sekitar 300 siswa. Kegiatan tersebut berhasil menghasilkan karya-karya yang dinilai luar biasa, dengan enam jenis lomba yang meliputi penulisan pantun, puisi, cerpen, komik, poster, dan naskah drama.

Selain enam lomba literasi, kegiatan ini juga menampilkan pameran karya terbaik siswa SD dan SMP serta rekaman praktik baik (best practice) implementasi literasi di sekolah.

Dengan semangat kolaboratif yang terus dibangun, Pemerintah Kabupaten Berau berharap gerakan literasi ini dapat berkembang semakin luas dan berkelanjutan, sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, inovatif dan siap membawa Berau menjadi barometer pendidikan di Kalimantan Timur. (AUNI)

Hal ini disampaikannya saat membuka serangkaian kegiatan pembinaan di salah satu DPD BKPRMI. Dirinya menjelaskan bahwa percepatan ini dilakukan melalui beberapa program utama, antara lain:

1. Latihan Pengurus DPD: Dimulai dari DPD Berau, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat struktur dan manajemen organisasi di tingkat daerah.
2. LMD 1 dan Latihan Manajemen Dakwah: Kegiatan ini dirancang khusus sebagai syarat bagi para ustaz dan ustazah yang ingin bergabung dengan BKPRMI. Mereka dilatih mengenai seluk-beluk organisasi, manajemen, dan strategi dakwah yang efektif.
3. Pembinaan Berkelanjutan: Program ini difokuskan pada penguatan pembinaan BKPRMI di seluruh Kalimantan Timur agar berjalan dengan baik dan lancar.

Ia secara khusus menyampaikan permohonan dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Tentunya ini perlu support daripada pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi kemudian juga pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya.

Dirinya meminta agar Pemerintah Kabupaten Berau, sebagai "orang tua," memberikan perhatian dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap BKPRMI. Salah satu poin penting yang disoroti adalah mengenai kesejahteraan guru-guru ngaji (ustaz dan ustazah). Dirinya mengungkapkan adanya usulan kenaikan insentif bulanan.

"Perhatian kepada guru-guru ngaji baik ustazah yang dimana insentifnya tadi disampaikan perbulannya sebesar Rp 1.250.000.000 dan harapan kita ke depan bisa lebih meningkat, lebih baik lagi," tegasnya.

Ia menyebut bahwa target yang diharapkan oleh para ustaz dan ustazah adalah peningkatan insentif hingga nominal tersebut, dan ia merasa Pemerintah Kabupaten Berau mampu untuk memenuhi usulan tersebut, apalagi dengan adanya dukungan baik dari pihak legislatif yang hadir dalam acara tersebut.

Akhmed Reza menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kegiatan pembinaan dan kaderisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pembekalan, tetapi juga dapat menyiarkan ajaran agama dan manajemen organisasi yang diajarkan melalui LMD kepada seluruh masyarakat. (J)

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengkonfirmasi bahwa progaram beasiswa yang dikenal dengan sebutan "gratispoll" dan dana beasiswa lain bagi mahasiswa di Berau kini telah dicairkan secara keseluruhan. 

"Seluruh dana telah kami cairkan dan itu mencakup universitas yang berada di Kabupaten Berau. Hal ini merupakan bukti nyata serta komitmen konkret dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memajukan SDM," ujarnya.

Pencairan dana ini menjadi penekanan atas komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam melaksanakan program kerja yang memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Ia mengakui adanya pihak-pihak yang sempat meragukan realisasi program ini. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah membuktikan janjinya dengan tindakan nyata. 

" Kami menyadari adanya skeptisisme di kalangan publik. Namun, pemerintah telah membuktikan janjinya melalui realisasi program yang nyata. Kami berharap program kerja ini memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur," pungkasnya. (J)

Diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, program ini tidak hanya menjanjikan bantuan uang kuliah tunggal (UKT) tapi juga menyentuh jenjang pendidikan dari S1, S2, hingga S3.

“Ini bukan hanya soal angka tetapi juga masa depan anak-anak Kaltim. Kita ingin mereka kuliah tanpa harus takut berhenti di tengah jalan hanya karena soal biaya,” ujar perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim dalam keterangannya, dilansir dari Antaranews.com (14/07/2025).

Program ini terbuka untuk seluruh warga Kaltim yang memenuhi beberapa syarat dasar:

- Memiliki KTP dan KK Kaltim, minimal berdomisili 3 tahun terakhir - Maksimal usia 25 tahun (S1), 35 tahun (S2), dan 40 tahun (S3) - Terdaftar di kampus yang diakui pemerintah - Tidak sedang menerima beasiswa lain - Berstatus aktif kuliah dan bersedia melaporkan perkembangan studi

Bukan hanya mahasiswa baru, mahasiswa lama juga akan mendapat bantuan UKT mulai semester 2 hingga semester 8.

Besaran bantuan bervariasi tergantung jurusan dan jenjang pendidikan:

- UKT Umum: Rata-rata Rp5 juta - Jurusan Farmasi: Rp7,5 juta - Kedokteran: Rp15 juta - S2 & S3: Rp9 juta – Rp15 juta per semester

Di kutip dari Antaranews.com, Tahun ini sekitar 3.943 mahasiswa sudah mulai merasakan manfaat Gratispol. Pemerintah menargetkan lonjakan signifikan menjadi 85 ribu mahasiswa pada 2026 dengan pertumbuhan sekitar 3% per tahun.

Program ini juga menjanjikan pengembalian UKT untuk mahasiswa yang sebelumnya sudah membayar sebelum program diberlakukan, khususnya untuk kampus-kampus negeri seperti Universitas Mulawarman.

Program Gratispol menjadi salah satu bentuk investasi sosial jangka panjang dari Pemprov Kaltim. Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), akses pendidikan tinggi yang gratis bisa menjadi penopang pembangunan manusia yang inklusif. Kini, tinggal bagaimana implementasi dan pengawasannya tetap berjalan secara adil, merata, dan tepat sasaran. (AUNI)