​“Melalui meluapnya volume produksi dari nelayan tangkap setempat, komoditas ini langsung dialokasikan menjadi pilar pemenuhan gizi utama masyarakat dalam program strategis nasional tersebut,” ujar Petrijansyah Noor selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kaltim, Senin (13/7/2026).

​Sejauh ini, implementasi program MBG di wilayah Kalimantan Timur tercatat sudah menyasar sebanyak 332.474 jiwa penerima yang diakomodasi oleh 145 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah penyerapan komoditas lokal ini tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan, tetapi sekaligus menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan para nelayan.

​Performa sektor kelautan Kaltim sendiri memperlihatkan grafik yang impresif. Volume produksi perikanan tangkap mengalami eskalasi dari angka 214.694 ton di periode 2024 menjadi sebesar 218.987 ton sepanjang tahun 2025.

​Memasuki paruh pertama tahun 2026, realisasi tangkapan ikan daerah terpantau sudah menyentuh 111.200 ton. Akumulasi produksi diyakini bakal terus melesat hingga menginjak target 223.300 ton menjelang penutupan tahun nanti.

​Estimasi optimistis ini dikalkulasi merujuk pada tren pertumbuhan berkelanjutan dengan rata-rata kenaikan 1,75% per tahun berdasarkan rekam data periodik 13 tahun ke belakang.

​“Kendati mekanisme distribusi stok sepenuhnya diatur oleh masing-masing unit kerja, pihak kami menggaransi pasokan ikan dari perairan daerah selalu siap sedia menopang operasional dapur SPPG,” pungkasnya.

​Sebagai catatan tambahan, keandalan sektor bahari Kalimantan Timur rupanya tidak cuma diandalkan untuk ketahanan pangan nasional, melainkan juga telah merambah pasar global lewat komoditas ekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, China, hingga Malaysia. (REIN/daa) 

Menurut Hamsani, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran hibah kepada masyarakat maupun lembaga penerima.

Melalui rakor ini, Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim berkomitmen membangun tata kelola bantuan hibah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. (RDK/daa)

Dirinya menjelaskan proses tersebut saat ini masih dalam tahap wacana dan diskusi antar kedua belah pihak. Langkah ini diambil untuk merumuskan formula terbaik, khususnya terkait kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​"Ini kan masih dalam proses, kita juga diskusi dengan Pemerintah Kabupaten. Nanti kita bicarakan bagaimana PAD-nya yang baik," ujar Seno Aji, Rabu (01/07/2026) saat berkunjung ke Bumi Batiwakkal.

​Seno menjelaskan bahwa secara historis, kawasan kepulauan tersebut memang sudah lama berada di bawah pemantauan dan pengelolaan Pemprov Kaltim. Dirinya pun menegaskan, melalui koordinasi yang baru ini, pemerintah berharap dapat mendongkrak kunjungan wisatawan secara lebih signifikan.

Ia menilai keterlibatan Pemprov Kaltim dalam hal, promosi dan publikasi destinasi wisata seperti Pulau Kakaban diharapkan bisa menjangkau skala internasional secara lebih masif kedepannya. 

"Dengan pemerintah provinsi menyampaikan dan mempublikasikan ke mancanegara, nantinya akan menambah devisa masuk ke negara, PAD masuk ke Provinsi dan Kabupaten Berau," tambahnya.

Selain itu, ​Terkait program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat untuk kawasan pariwisata Berau, seperti Kepulauan Derawan dan sekitarnya, Seno Aji menyebutkan belum ada program khusus yang turun saat ini. Namun, Bupati Berau dijadwalkan akan segera bertolak ke Jakarta untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR.

​"Kalau untuk pusat belum ada, karena memang Ibu Bupati mungkin 2-3 hari lagi baru ke pusat. Baru ketemu dengan Dirjen PU. Kemarin kita sudah bicarakan dengan Ibu Bupati supaya segera berangkat ke Jakarta untuk diskusi dengan Dirjen PUPR," jelasnya.

​Kucuran Bantuan Keuangan Rp110 Miliar dari Provinsi

​Sebagai bentuk komitmen nyata dalam membenahi infrastruktur di daerah penunjang wisata tersebut, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi Kabupaten Berau pada tahun anggaran ini.

"​Alokasi Anggaran Rp110 Miliar di​peruntukan bagi perbaikan dan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Berau," pungkasnya. 

​Seno Aji berharap diskusi yang tengah berjalan ini dapat segera menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau. (REIN/daa) 

​Sebagai sajian utama, persembahan tarian tradisional dari suku Dayak Ga'ay berhasil memukau para pengunjung. Gerakan tari yang magis dan penuh filosofi ini menjadi hiburan yang paling dinantikan dalam gelaran tersebut. 

Acara kemeriahan ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji serat ditemani Wakil Bupati Berau, Gamalis serta jajaran Forkopimda. 

Kepala Kampung Tumbit Dayak, Ahmad Jahlan, menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan benteng pertahanan budaya bagi generasi muda.

​"Festival ini adalah bentuk upaya dalam menghidupkan budaya Dayak Ga'ay agar tidak tergerus oleh zaman," ucapnya.

Ia juga menaruh harapan besar agar momentum ini dapat menarik perhatian berbagai pihak untuk mendorong kesejahteraan warga setempat.

“Kami berharap dari kegiatan ini, adanya perhatian pihak terkait di segala aspek dalam mendukung kemajuan masyarakat Tumbit Dayak,” ujarnya 

Sementara itu,​ apresiasi tinggi juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam perayaannya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengingatkan pentingnya menjaga akar budaya sebagai landasan kekuatan bangsa.

​"Apabila negara kita ingin besar, maka lestarikanlah budaya. Pemprov Kaltim memandang penting adat budaya yang ada," tegasnya.

​Dengan suksesnya penutupan Festival Bekudung Betiung tahun ini, masyarakat berharap dukungan dari pemerintah provinsi maupun daerah dapat terus mengalir, baik dalam pelestarian adat maupun pembangunan infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak. (REIN/daa) 

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud memaparkan data bahwa hingga akhir tahun 2025, Kalimantan Timur memiliki 293 ribu UMKM aktif. Menariknya, struktur ekonomi daerah ini sangat didominasi oleh pelaku usaha akar rumput. 

Dirinya melanjutkan, tercatat sebanyak 291 ribu unit merupakan usaha mikro dengan omzet maksimal Rp2 miIiar per tahun. Sementara sisanya terdiri dari 1.293 usaha kecil dan 280 usaha menengah.​

Melihat besarnya potensi tersebut, Rudy menilai intervensi pemerintah dalam hal legalitas usaha dan transformasi digital menjadi sangat krusial. 

"Usaha yang sebelumnya belum memiliki legalitas harus dibantu menjadi tertib administrasi. Yang masih konvensional didorong masuk ekosistem digital. Tujuannya agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang," ucap Rudy dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Balikpapan, Rabu (17/6/2026). 

​Ia mengatakan Pemprov Kaltim telah menyusun peta jalan program prioritas sepanjang periode tahun 2026. Beberapa agenda unggulan yang siap digulirkan meliputi pemberdayaan dan perlindungan usaha, pendampingan koperasi modern, peningkatan literasi digital, hingga Bimbingan Teknis (Bimtek) ekspor bagi 100 UMKM potensial.

​Selain itu, program pelatihan terpadu yang menyasar 1.050 UMKM juga dijadwalkan berjalan sepanjang tahun 2025-2026. Pelatihan ini difokuskan pada sektor produktif, seperti kuliner, keahlian barista, digital printing, hingga menjahit untuk melahirkan pelaku usaha yang terampil dan inovatif.

​Sebagai fondasi jangka panjang, Pemprov Kaltim tengah mengejar penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur ekonomi strategis. Di antaranya adalah pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) di Kutai Kartanegara, kawasan industri, serta pusat distribusi provinsi yang ditargetkan rampung tahun ini.

"Seluruh infrastruktur tersebut akan diintegrasikan dengan program kewirausahaan terpadu di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim," ucapnya. 

​Upaya masif ini mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Pusat. Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, memuji birokrasi Kaltim karena proses perizinan dan sertifikasi usaha di wilayah ini dinilai berjalan cepat serta semakin mudah diakses. 

“Ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Ketika akses perizinan dan pembiayaan semakin mudah, maka ekonomi daerah juga akan ikut bergerak,” pungkasnya. (REIN/daa) 

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang hadir dalam peringatan tersebut mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum muhasabah atau introspeksi diri, sekaligus memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik.

"Kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur," ungkapnya

Menurutnya, pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekadar pergantian angka dalam penanggalan Islam, melainkan pengingat akan peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang sarat dengan nilai perjuangan, pengorbanan, keteguhan iman, serta semangat perubahan menuju kebaikan.

"Momentum Muharam hendaknya menjadi sarana muhasabah bagi kita semua. Sudah sejauh mana perjalanan hidup kita selama setahun terakhir dan apa yang harus kita perbaiki untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang," ujar Seno. 

Seno menambahkan, bulan Muharam hendaknya menjadi sarana evaluasi diri atas perjalanan hidup yang telah dilalui selama setahun terakhir. 

Lebih lanjut, ia juga menuturkan peringatan 1 Muharam sebagai momentum penting untuk menanamkan semangat hijrah tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam kehidupan sosial, pembangunan daerah dan pengabdian kepada masyarakat. 

"Semangat hijrah yang diwariskan melalui perjalanan Rasulullah SAW menjadi teladan tentang pentingnya perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, memperkuat persatuan, serta menghadirkan nilai-nilai keadilan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, " pungkasnya. (REIN/daa)

​"Mencetak generasi berkualitas memerlukan proses panjang yang berkesinambungan. Langkah ini harus diawali dengan memantapkan ketahanan dan kualitas keluarga, yang kemudian disokong oleh program penanggulangan kemiskinan," jelas Sunarto.

​Salah satu pilar utama yang diandalkan pemerintah adalah Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Lewat program ini, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih diajak untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berisiko atau sudah mengalami stunting. Sunarto menyebut partisipasi ini sebagai bentuk investasi sosial sekaligus investasi akhirat.

​Keberhasilan Program Genting terlihat pada tahun 2025, di mana realisasinya mampu menembus angka 1,4 juta penerima manfaat, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 1 juta sasaran. Pada tahun 2026 ini, BKKBN kembali membidik satu juta sasaran dengan formula intervensi yang lebih tajam.

​Tahun ini, fokus penanganan stunting mengalami pergeseran taktis. BKKBN tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi, melainkan menyasar akar masalah lingkungan seperti infeksi berulang yang dipicu oleh hunian tidak sehat. 

"Oleh karena itu, prioritas program kini dialihkan pada renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan sanitasi, jamban sehat, serta akses air bersih, sebelum masuk ke intervensi gizi," Ungkapnya. 

​Guna memastikan keberlanjutan program, BKKBN juga memperkuat edukasi serta program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak kemandirian ekonomi keluarga agar pemenuhan gizi anak dapat terjaga secara mandiri dan berkelanjutan. (REIN/daa) 

Sejumlah petinggi aparatur sipil negara (ASN), unsur TNI/Polri, serta perwakilan pelajar, hadir dalam momen sakral tersebut, sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai bangsa.

Proses Upacara dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji selaku inspektur Upacara dan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Pancasila merupakan "bintang penuntun" yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman.

 Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, polarisasi, dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh keberhasilan dalam merawat keberagaman.

Dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, serta beragam agama dan budaya, Indonesia mampu bersatu dalam satu ikatan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.

“Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ujar Wagub Seno saat membacakan amanat tersebut.

Selain menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila juga menjadi fondasi bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung di dalamnya dinilai sebagai instrumen diplomasi yang relevan untuk menjembatani perbedaan dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dan terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau sekadar teks dalam buku sejarah. Jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” pesannya.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan pesan kepada para menteri dan kepala daerah agar memastikan setiap kebijakan publik yang diambil berlandaskan prinsip keadilan sosial, menjamin hak-hak seluruh warga negara, serta memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Pemerintah juga diingatkan untuk terus memperkuat persatuan bangsa dengan melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan paham-paham yang berpotensi mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat.

“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, memperkuat persatuan, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” pungkas dari amanat tersebut. (PEMPROV KALTIM/daa) 

​Di bidang investasi, Kaltim berhasil mencatat realisasi investasi sektor non-migas dan non-batubara sebesar Rp59,29 triliun. Capaian ini dinilai sebagai bukti keberhasilan strategi hilirisasi industri dan kemudahan perizinan yang diterapkan Pemprov Kaltim.

​Sektor infrastruktur juga menunjukkan performa positif. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) tahun 2025 mencapai angka 8,78 atau melampaui target 8,39. Peningkatan terlihat pada layanan transportasi, jalan, air bersih, hingga kelistrikan yang terus membaik dalam tiga tahun terakhir.

​Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kaltim terealisasi sebesar Rp17,73 triliun atau 92,61 persen dari target. Sementara penyerapan belanja daerah mencapai Rp19,37 triliun atau 89,28 persen untuk mendukung program-program pro-rakyat.

​Kemajuan juga terlihat pada digitalisasi birokrasi. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kaltim melonjak ke angka 4,13, melampaui rata-rata nasional. Sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) berhasil meraih predikat Sangat Baik (BB) dengan skor 77,82.

​Komitmen terhadap lingkungan hidup turut menjadi perhatian. Kaltim mampu mempertahankan kualitas lingkungan dengan Indeks Kualitas Lahan sebesar 88,63 di atas target yang ditetapkan.

​Gubernur Kaltim menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan instansi terkait yang telah menjaga situasi tetap kondusif.

Pemprov Kaltim menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan yang berdaya saing, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (REIN/daa) 

Langkah ini diambil sebagai bagian dari transformasi birokrasi guna memastikan pemetaan potensi pegawai berjalan lebih akurat, sehingga promosi dan penempatan jabatan benar-benar mengacu pada aspek kompetensi serta kinerja riil.

Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, membeberkan bahwa dari total 10 daerah, saat ini sudah ada lima kabupaten/kota yang resmi mengantongi persetujuan untuk menerapkan sistem tersebut.

“Setelah kami lakukan pembaruan data, dari 10 kabupaten/kota dan satu provinsi yang sudah mendapatkan persetujuan ada lima, yakni Provinsi Kaltim, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, dan Paser,” ujarnya.

Sementara itu, empat kabupaten lain di Kaltim tercatat telah menyelesaikan tahapan ekspos di hadapan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses ekspos tersebut merupakan fase krusial sekaligus langkah final yang harus dilewati pemerintah daerah sebelum mengantongi persetujuan resmi untuk mengoperasikan sistem Manajemen Talenta secara penuh.

“Kalau sudah ekspos ke BKN, berarti tinggal menunggu persetujuan dan penerapan,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni memaparkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini sedang mematangkan berkas untuk menghadapi tahapan ekspos tersebut.

Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dinilai masih membutuhkan asistensi dan pendampingan yang lebih intensif dari pihak provinsi agar bisa segera menyusul ke tahap berikutnya.

“PPU sedang persiapan ekspos, tinggal Mahulu yang akan kami dampingi supaya bisa mempersiapkan ekspos untuk persetujuan dan penerapan MT,” jelasnya.

Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur dapat menerapkan Manajemen Talenta secara menyeluruh pada tahun ini.

“Mudah-mudahan tahun ini kita upayakan seluruh daerah di Kaltim sudah bisa menerapkan Manajemen Talenta,” pungkasnya. (RDK/daa)

Para anggota yang mundur mengaku kewalahan menyeimbangkan tanggung jawab di pemerintahan dengan pekerjaan profesional mereka yang berjalan beriringan.

​Diantara delapan nama tersebut, terdapat dua sosok penting yang selama ini menduduki posisi strategis, yakni Hijrah Mas’ud Anggota keluarga Gubernur Rudy Mas’ud yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua I Tim Ahli dan Supriansa yang menjadi Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Ia memilih mundur karena domisili dan profesinya sebagai konsultan hukum di Jakarta membuatnya sulit maksimal di daerah.
​
"Beliau merasa sibuk karena berprofesi sebagai konsultan hukum dan berada di luar daerah. Jadi dia mengajukan mundur ke Pak Gubernur," ujar Irianto di Hotel Grand Sawit Samarinda, Selasa (12/5/2026) dikutip dari niagaasia.

Merespons situasi ini, Irianto memastikan bahwa Gubernur Rudy Mas’ud akan segera melakukan perombakan melalui Surat Keputusan (SK) terbaru.

Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan jabatan serta mempertahankan anggota yang masih memiliki komitmen tinggi untuk membantu jalannya roda pemerintahan.

​Sektor yang paling terdampak adalah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, yang sebelumnya merupakan bidang paling gemuk dengan 19 anggota.
​
Terkait adanya tudingan bahwa pembentukan tim ahli ini cacat hukum, Irianto Lambrie memberikan bantahan tegas. Ia menekankan bahwa pembentukan tim telah melalui proses verifikasi dan evaluasi yang ketat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

​"SK Gubernur itu sebelum terbit ada proses administrasi sesuai perundang-undangan. Pergubnya pun telah dievaluasi dan disetujui oleh Kemendagri bidang hukum. Yang berwenang menguji sah atau tidaknya hanyalah pengadilan atau lembaga audit seperti BPK dan Mahkamah Agung," tegas mantan Gubernur Kaltim tersebut.

​Hingga saat ini, Tim Ahli Gubernur Kaltim tetap menjalankan fungsinya untuk berkoordinasi dengan berbagai elemen daerah dalam empat bidang utama SDM, dan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, Infrastruktur, dan Lingkungan, Optimalisasi Pendapatan, serta Informasi dan Komunikasi Publik. (REIN/daa)

​Salah satu poin penting yang disampaikan dalam dialog tersebut adalah Rudy Mas’ud mendorong standar upah yang lebih kompetitif. Ia menginginkan agar kesejahteraan buruh di Kaltim tidak hanya bergantung pada angka upah minimum.

​"Standar minimum itu dasar, tapi kami ingin ada ruang negosiasi yang lebih luas. Tujuannya agar pekerja bisa mendapatkan upah di atas minimum tanpa menggoyang keberlangsungan industri. Ini soal keseimbangan yang harus kita jaga bersama," ungkapnya.

​Dengan data penyerapan tenaga kerja di sektor kelapa sawit yang mencapai 341.000 jiwa, Pemprov Kaltim menyadari besarnya tantangan di sektor ini. Selain isu upah, Gubernur menyoroti pentingnya adaptasi pekerja menghadapi era digitalisasi dan ekonomi hijau.

​Sebagai solusi jangka panjang, Gubernur menginstruksikan pengaktifan kembali Forum Komunikasi Formal. Wadah ini akan menjadi jembatan langsung untuk membedah persoalan buruh di sektor-sektor raksasa Kaltim, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga migas secara berkelanjutan.

​Di sisi perlindungan kesehatan, Pemprov Kaltim memastikan bahwa jaminan sosial tetap menjadi prioritas. Integrasi antara alokasi BPJS pemerintah untuk 180.000 warga dengan kewajiban perusahaan akan terus dikawal ketat.

​"Kami tidak ingin ada satu pun pekerja di Kalimantan Timur yang kehilangan hak dasarnya, baik itu jaminan kesehatan maupun keamanan saat bekerja," pungkasnya. (REIN/daa)

Acara yang digelar di Gedung Odah Etam pada Kamis (30/4/2026) ini menjadi pijakan krusial bagi penyusunan postur APBD 2027.

​Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah di tengah dinamika pembangunan yang kian kompleks.

Ia menyoroti posisi Kalimantan Timur yang kini berada di pusaran pembangunan nasional seiring dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kaltim diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi super hub ekonomi di kawasan timur Indonesia.

​“Kita memiliki posisi strategis sebagai kontributor utama ekonomi. Namun, ketergantungan kita pada sektor migas dan batubara harus segera dikurangi. Transformasi ekonomi berbasis hilirisasi dan investasi bernilai tambah adalah harga mati,” tegas Rudy Mas'ud di hadapan para peserta Musrenbang

​Meski fokus pada transformasi ekonomi, Gubernur memastikan bahwa urusan wajib pelayanan dasar tetap menjadi pilar utama. Program-program unggulan yang selama ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dipastikan akan berlanjut di tahun 2027.

​Sektor pendidikan dan kesehatan akan terus diperkuat melalui program 'Gratispol & Jospol', kemudian pembangunan sekolah-sekolah unggulan untuk menyambut puncak bonus demografi 2030, serta fasilitas Kesehatan untuk memperluas jangkauan rumah sakit di wilayah-wilayah strategis Kaltim.

Rudy mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk mengedepankan pengelolaan anggaran yang efisien. Ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pajak dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

​"Perencanaan tahun 2027 harus adaptif dan berorientasi pada hasil. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi agar setiap rupiah yang kita anggarkan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bumi Etam," pungkasnya. (REIN/daa)

Ia menyampaikan bakal membuka secara gamblang apapun kebijakan yang diambil agar masyarakat bisa memperoleh secara menyeluruh dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Kemudian terkait pernyataannya baru-baru ini, yang menyamakan tenaga ahli dengan Pimpinan Nasional. Ia mengakui tidak bermaksud untuk membandingkan dan menurutnya banyak yang salah menafsirkan.

"Saya memohon maaf atas pernyataan itu, dan tidak ada maksud untuk membandingkan pada konteks yang tidak semestinya," tutup Rudy. (REIN/daa)

Tercatat, kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp3,057 triliun atau setara dengan 85,26 persen dari total alokasi yang disiapkan.

​Laporan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).

​Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memaparkan bahwa postur APBD Kaltim tahun 2025 berada pada performa yang stabil. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp19,149 triliun, pemerintah berhasil merealisasikan sebesar Rp17,735 triliun atau mencapai 92,61 persen.

​Gubernur merincikan bahwa kekuatan finansial Bumi Etam tersebut ditopang oleh tiga instrumen utama, yakni:

• ​Pendapatan Asli Daerah (PAD)
• ​Pendapatan Transfer
• ​Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

​"Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama tersebut untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor," ujar Rudy Mas'ud di hadapan anggota legislatif.

​Rudy menekankan bahwa penggunaan anggaran, termasuk untuk program Gratispol dan Jospol, bukan sekadar memenuhi target administratif. Ia ingin setiap rupiah yang dikeluarkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Kaltim.

 ​Fokus utama pemerintah adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap akuntabel serta berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

​“Anggaran ini digunakan agar program-program pemerintah dapat terejawantahkan secara nyata di lapangan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong kemajuan infrastruktur di seluruh wilayah Kaltim,” tandasnya.

​Penyampaian LKPj tersebut selanjutnya akan dibahas secara internal oleh DPRD Kaltim. 

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengoptimalkan penyerapan sisa anggaran di tahun berjalan, guna memastikan tidak ada program rakyat yang terhambat.

Prestasi ini merupakan yang ke-12 kalinya diraih secara berturut-turut oleh Pemprov Kaltim sejak tahun 2014 hingga 2025.

​Capaian administratif ini diperkuat dengan hasil evaluasi nasional, di mana Provinsi Kalimantan Timur berhasil menempati peringkat ke-4 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia dengan predikat skor kinerja tinggi. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, arus pasien yang datang ke rumah sakit plat merah tersebut menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam.

​“Terjadi kenaikan pasien sekitar 30 hingga 40 persen setelah Lebaran. Angka ini cukup signifikan, terutama pada layanan rawat jalan dan rujukan,” ungkap Gubernur saat memberikan keterangan di sela-sela sidak.

​Meski secara umum operasional berjalan lancar, Gubernur memberikan catatan khusus terhadap sistem antrean. Ia menyoroti keluhan warga yang masih harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan, khususnya bagi pengguna jaminan kesehatan nasional.
​
“Keluhan masyarakat terkait antrean pasien BPJS masih menjadi catatan. Ini yang perlu kita benahi segera agar pelayanan tetap cepat dan optimal,” tegasnya.

​Pihak manajemen RSUD Kanujoso pun diminta untuk melakukan evaluasi dan inovasi dalam manajemen antrean agar lonjakan pasien pasca-mudik ini tidak menghambat masyarakat.

Kegiatan dilakukan untuk memastikan armada angkutan sungai yang beroperasi memenuhi standar keselamatan pelayaran sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman.

Pemeriksaan meliputi sejumlah aspek penting, mulai dari kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan, seperti life jacket hingga kesiapan awak kapal dalam memberikan pelayanan kepada penumpang.

Salah satu titik pemeriksaan dilakukan di Dermaga Mahakam Ulu, Samarinda, yang menjadi jalur transportasi penting bagi masyarakat yang bergantung pada moda angkutan sungai untuk mobilitas antar daerah di Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Yusliando mengatakan kegiatan ramp check merupakan langkah antisipatif untuk menghadapi peningkatan pergerakan masyarakat selama periode mudik Lebaran.

“Ramp check ini kami lakukan untuk memastikan armada yang beroperasi dalam kondisi baik dan layak jalan. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi, termasuk kesehatan, tes narkoba, serta tingkat kelelahan,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada kondisi kendaraan atau kapal, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Menurutnya, awak kapal maupun pengemudi harus dipastikan berada dalam kondisi sehat dan tidak berada di bawah pengaruh zat berbahaya saat menjalankan tugas.

“Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Karena itu kami ingin memastikan setiap armada yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kelayakan dan dikendalikan oleh pengemudi yang siap secara fisik maupun mental,” ungkapnya.

Yusliando menambahkan, pengawasan transportasi oleh Dinas Perhubungan Kalimantan Timur juga mencakup sejumlah simpul transportasi yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, termasuk terminal tipe B yang menjadi bagian dari sistem pelayanan angkutan di daerah.

Melalui perbaikan tersebut, diharapkan standar keselamatan dan kenyamanan pengendara dapat meningkat signifikan, yang pada akhirnya memperlancar arus distribusi ekonomi bagi masyarakat di Kutai Barat. 

Proses penyerahan mobil dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Astri Intan Nirwany kepada Direktur CV Afisera selaku penyedia, H. Subhan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa pengembalian kendaraan tersebut telah diselesaikan dan seluruh proses administrasi telah berjalan sesuai prosedur.

“Proses pengembalian mobil dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan unit Range Rover 3.0 LWB Autobiography P460e telah diserahkan kembali kepada penyedia,” ujarnya, dikutip dari detik.com, Jumat (13/3/2026)

Dari proses tersebut terungkap nilai pengadaan kendaraan mewah itu tercatat dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencapai Rp8.499.936.000. 

Nilai terdiri dari harga kendaraan sebesar Rp7.542.736.000 serta pajak sebesar Rp957.200.000 yang telah disetorkan ke kas negara.

Menurut Faisal, dana sebesar Rp7.542.736.000 yang sebelumnya dibayarkan kepada penyedia kini telah dikembalikan ke kas daerah dan pengembalian tercatat melalui Surat Tanda Setoran (STS) yang diproses melalui Bank Kaltimtara pada 10 Maret 2026.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Samarinda untuk mengurus proses restitusi atau pengembalian pajak yang telah dibayarkan dari transaksi pengadaan kendaraan tersebut.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPP Samarinda untuk proses pengajuan restitusi pajak dan pada prinsipnya mereka menyetujuinya,” kata Faisal.

Meski mobil dinas dikembalikan, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud diketahui tetap menggunakan kendaraan serupa milik pribadi dalam menjalankan aktivitas kedinasan. 

Kendaraan tersebut merupakan Range Rover Autobiography 3.0 SWB atau Standard Wheel Base dengan ukuran sumbu roda yang lebih pendek dibandingkan unit yang sempat direncanakan sebagai mobil dinas.

Faisal menegaskan bahwa kendaraan itu merupakan milik pribadi Gubernur dan tidak menggunakan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur.

“Kendaraan itu adalah Range Rover 3.0 SWB Autobiography yang pengadaannya sama sekali tidak menggunakan dana APBD,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penggunaan pelat nomor dinas KT 1 pada kendaraan tersebut dilakukan karena Gubernur sedang menjalankan tugas resmi sebagai kepala daerah.

“Penggunaan pelat KT 1 adalah bentuk standar protokoler karena beliau sedang bertugas. Jika digunakan untuk urusan pribadi, pelatnya akan kembali ke nomor umum,” tandasnya.

Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara Pemprov Kaltim dengan insan pers.

​Dalam sambutannya, Seno Aji menegaskan bahwa wartawan adalah mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan.

Ia menilai peran media massa sangat krusial sebagai sumber informasi yang valid di tengah maraknya berita hoaks di media sosial.

​"Wartawan adalah kawan strategis kami. Mereka menjadi ujung tombak dalam mengabarkan kinerja pemerintah kepada publik secara bertanggung jawab," tegas Seno.

​Pertemuan ini menjadi sarana penting untuk memperkokoh sinergi antara Pemprov Kaltim dan jurnalis yang memiliki peran vital dalam mendiseminasi informasi publik.

Kehadiran Wakil Gubernur Seno Aji di tengah insan pers dipandang sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap peran strategis media dalam mendukung pembangunan daerah.

​Sejumlah tokoh penting turut mendampingi, di antaranya Kadis Kominfo Kaltim Muhammad Faisal dan Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin, beserta jajaran pengurus lainnya. Dalam arahannya, Seno Aji menegaskan kedudukan pers sebagai mitra kerja yang membantu menyampaikan capaian pemerintah.

​Wakil Gubernur, Seno Aji menekankan bahwa di tengah gempuran informasi digital, media massa memegang mandat besar sebagai penyaring berita yang valid.

Baginya, jurnalisme yang kredibel sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan riuhnya kabar di media sosial yang sering kali muncul tanpa verifikasi maupun pertanggungjawaban yang jelas.
​
Dalam kesempatan tersebut, ia juga kembali menegaskan posisi wartawan sebagai mitra strategis bagi pemerintah. Keberadaan pers dianggap sebagai instrumen utama dalam mendiseminasikan capaian dan program pembangunan daerah agar sampai ke telinga masyarakat secara akurat.

Wakil Gubernur Seno Aji turut memberikan atensi khusus pada aspek penguatan ekosistem media.

Ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim untuk meninjau dukungan anggaran bagi kegiatan pers serta kerja sama media, dengan catatan tetap patuh pada regulasi yang berlaku.

​Langkah ini dinilai penting guna memastikan media profesional memiliki ruang untuk terus menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.

Seno Aji berharap hubungan harmonis antara pemerintah dan jurnalis dapat terus terjaga, sehingga program-program pembangunan dapat tersampaikan secara komprehensif tanpa memicu distorsi informasi di masyarakat.

“Kami berharap kerja sama yang baik antara pemerintah dan insan pers terus terjaga, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar mengenai kinerja pemerintah daerah,” katanya.

Seno juga mengapresiasi kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digagas PWI Kaltim. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya mempererat hubungan antara pemerintah dan wartawan, tetapi juga menjadi ruang memperkuat profesionalisme jurnalistik.

“Melalui kegiatan seperti ini, silaturahmi dengan wartawan dapat terjalin dengan baik. Kami juga berharap wartawan terus mendapatkan pendidikan jurnalistik dan sertifikasi agar setiap berita yang disampaikan semakin berkualitas dan dipercaya publik,” tuturnya.

Sejumlah tokoh senior pers Kalimantan Timur turut memberikan warna dalam pertemuan tersebut. Tampak hadir di antaranya H.M. Rizal Effendi, Syafruddin Pernyata, Syafril Teha Noor, Eddy Alioeddin, serta Datuk Iskandar. Kehadiran para tokoh ini, bersama seluruh pengurus dan anggota PWI Kaltim, mempertegas soliditas insan pers di Benua Etam dalam mendukung pembangunan daerah.

Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin mengatakan setiap kapal yang beroperasi wajib memenuhi sejumlah persyaratan keselamatan sebelum diizinkan mengangkut penumpang.

“Untuk memastikan kapal benar-benar layak beroperasi dan tidak terjadi kelebihan muatan, ada tiga dokumen penting yang harus dipenuhi,” ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (10/3/2026).

Maslihuddin menjelaskan tiga dokumen tersebut meliputi sertifikat keselamatan kapal, surat persetujuan pengurusan kapal, serta Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOG) yang menjadi dasar armada kapal untuk melakukan pergerakan atau keberangkatan di perairan sungai dan danau.

Menurutnya, dokumen SPOG memiliki fungsi penting karena memastikan kapal berangkat sesuai data manifes penumpang serta kapasitas maksimal yang diizinkan.

“Dokumen ini fungsinya mirip dengan Surat Persetujuan Berlayar di laut, sehingga kapal hanya boleh berangkat sesuai jumlah penumpang yang tercatat,” tuturnya.

Pengawasan terhadap armada kapal akan dilakukan secara intensif selama masa angkutan Lebaran yang berlangsung mulai H-7 hingga H+7 dengan titik pemantauan difokuskan pada Dermaga Mahakam Ulu Samarinda dan Dermaga Mahakam Ilir Samarinda yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Dishub juga mewaspadai praktik penambahan penumpang di tengah perjalanan yang kerap terjadi di sejumlah titik perairan seperti Tenggarong dan Kota Bangun.

“Penambahan penumpang di luar pelabuhan resmi sangat berisiko karena jumlah penumpang bisa tidak sesuai dengan data manifes awal kapal,” kata Maslihuddin.

Selain kelengkapan dokumen, petugas juga memastikan setiap kapal menyediakan perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung dengan jumlah yang mencukupi.

“Ketentuannya, jumlah jaket pelampung minimal 125 persen dari kapasitas penumpang, sehingga jika kapal memuat 100 orang maka harus tersedia setidaknya 125 jaket pelampung,” jelasnya.

Dengan kapasitas kapal penumpang di Kalimantan Timur yang umumnya berkisar antara 60 hingga 100 orang, Maslihuddin menilai penerapan standar keselamatan tersebut sangat penting untuk menekan risiko kecelakaan selama arus mudik.

“Melalui pengawasan ini kami berharap para penumpang dapat melakukan perjalanan dengan aman dan tiba di kampung halaman untuk merayakan hari raya bersama keluarga,” pungkasnya.

Klarifikasi disampaikan menyusul beredarnya Surat Nomor 500.1.3.1/115/DESDM-I/2026 yang menimbulkan beragam interpretasi di ruang publik.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto menegaskan bahwa instansinya tidak pernah meminta dana kepada perusahaan tambang untuk kegiatan tersebut. Menurutnya, surat yang beredar sebenarnya merupakan undangan kolaborasi kepada Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Kalimantan Timur yang memiliki agenda kegiatan serupa setiap tahun.

“Tidak ada permintaan dana dari dinas kepada perusahaan tambang. Kegiatan berbagi takjil yang kami lakukan dibiayai dari sumbangan internal pegawai, sementara Forum PPM Minerba juga mengelola programnya secara mandiri,” ujarnya dalam situs resmi ESDM Kaltim.

Bambang menjelaskan, kegiatan pembagian takjil rencananya dilaksanakan pada Rabu, 11 Maret 2026 yang berada dikawasan depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan Dinas ESDM menyiapkan sebanyak 1.000 paket takjil yang berasal dari donasi para pegawai di lingkungan dinas tersebut.

Sementara itu, Forum PPM Minerba Kaltim turut menyiapkan 1.100 paket takjil yang dikelola secara terpisah, sehingga total paket takjil yang akan dibagikan kepada masyarakat mencapai 2.100 paket.

Ketua Forum PPM Minerba Kaltim, Muslim Gunawan, memastikan bahwa paket takjil yang disiapkan forum bersumber dari kontribusi sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan Timur melalui program sosial Ramadan masing-masing.

“Dana untuk kegiatan kami berasal dari partisipasi 12 perusahaan tambang yang memiliki program Ramadan. Tidak ada dana yang disalurkan kepada OPD,” katanya.

Muslim juga menambahkan, kerja sama antara Forum PPM Minerba dan Dinas ESDM hanya sebatas koordinasi teknis pelaksanaan di lapangan agar pembagian takjil dapat berjalan tertib serta menjangkau lebih banyak masyarakat.

Dengan klarifikasi tersebut, Dinas ESDM Kaltim berharap informasi yang beredar di masyarakat dapat dipahami secara utuh sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait pelaksanaan kegiatan sosial yang dilaksanakan.

Di lini udara, Bandara SAMS Sepinggan dan APT Pranoto siap melayani lonjakan penumpang, baik untuk rute domestik utama maupun penerbangan perintis ke wilayah terpencil seperti Maratua dan Datah Dawai. Sinergi seluruh moda ini diharapkan menciptakan angkutan Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan terkendali.

Selain angkutan reguler, layanan transportasi juga didukung oleh angkutan sewa khusus yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain 306 unit di Samarinda, 614 unit di Balikpapan, serta puluhan unit di Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Paser.

Pada sektor transportasi laut, sejumlah pelabuhan utama seperti Pelabuhan Semayang Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, dan Pelabuhan Bontang telah menyiapkan armada kapal untuk melayani mobilitas penumpang selama periode Lebaran. Untuk menjangkau wilayah hulu, Dermaga Sungai Kunjang dan Pasar Pagi di Samarinda tetap menjadi simpul vital yang melayani rute pedalaman seperti Melak, Long Iram, hingga Long Bagun.

Sementara itu, konektivitas udara diperkuat oleh Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan yang didukung fasilitas internasional dan 11 garbarata.

Di sisi lain, Bandara APT Pranoto Samarinda tidak hanya menghubungkan Kaltim dengan kota-kota besar di Jawa dan Kalimantan, tetapi juga menjadi tumpuan bagi penerbangan perintis menuju kawasan terpencil seperti Maratua, Datah Dawai, dan Long Apung.

“Dalam rangka memastikan keselamatan selama masa Angkutan Lebaran, Dishub Kaltim juga melakukan berbagai langkah pengawasan, di antaranya ramp check kendaraan angkutan umum, pemeriksaan fasilitas keselamatan, serta monitoring kapal sesuai standar operasional prosedur,” jelasnya.

Sebagai langkah preventif, pemerintah juga melakukan pemasangan spanduk peringatan di titik-titik rawan kecelakaan, mendistribusikan pelampung (life jacket), serta menggencarkan sosialisasi keselamatan kepada operator dan penumpang.

Melalui serangkaian upaya komprehensif ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis bahwa sistem transportasi yang aman dan terintegrasi tidak hanya akan melancarkan arus mudik, tetapi juga efektif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Bumi Etam menjelang Idulfitri 2026.

Dari kuota 1.000 unit rumah yang disiapkan pada tahun sebelumnya, realisasi pemanfaatan program tercatat masih sekitar 200 unit.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Provinsi Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat dalam meringankan beban biaya awal saat mengakses pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR).

“Pada tahun sebelumnya pemerintah provinsi telah menyiapkan sekitar 1.000 unit bantuan gratis biaya administrasi perumahan. Namun hingga saat ini permintaan yang masuk kepada kami baru sekitar 200 unit,” ujarnya dikutip dari RRI, Jumat (6/3/2026)

Ia menjelaskan rendahnya tingkat realisasi program bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah tetapi penyerapan program sangat bergantung pada pengajuan yang dilakukan oleh pengembang perumahan serta lembaga perbankan yang menjadi penyalur kredit perumahan bagi masyarakat.

Fitra menerangkan bahwa mekanisme program berjalan melalui kerja sama antara pengembang (developer) dan pihak perbankan. 

Setelah proses administrasi dan pembiayaan perumahan dilakukan oleh konsumen melalui bank, pihak bank kemudian mengajukan tagihan biaya administrasi kepada pemerintah provinsi.

“Tagihan pembebasan biaya administrasi itu diajukan oleh developer melalui bank, kemudian bank yang menagihkannya kepada pemerintah provinsi. Jika tidak diajukan, maka secara administrasi tidak tercatat sebagai realisasi program,” terangnya.

Program pembebasan biaya administrasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah melalui skema pembiayaan perbankan.

Menurut Fitra, sisa kuota bantuan yang belum terserap pada tahun sebelumnya masih berpotensi dimanfaatkan oleh masyarakat selama program tersebut tetap berjalan dan ada pengajuan dari pihak terkait.

Untuk meningkatkan pemanfaatan program, pada tahun 2026 pemerintah provinsi bahkan telah menambah alokasi bantuan menjadi 2.000 unit rumah, diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

“Di tahun 2026 kami telah menyiapkan alokasi sekitar 2.000 unit bantuan gratis biaya administrasi perumahan. Namun realisasinya tetap bergantung pada pengajuan dari developer dan perbankan yang memproses kredit perumahan masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus mendorong pengembang perumahan dan lembaga perbankan untuk lebih aktif mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, sehingga fasilitas bantuan yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Adapun dari total 841 desa di Kaltim, hingga akhir 2025 sebanyak 802 desa telah terpasang jaringan internet.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebutkan masih terdapat 39 desa yang menjadi fokus penyelesaian tahun ini.

“Semester pertama 2026 ini kami targetkan seluruh desa sudah terpasang. Jadi total 841 desa di Kalimantan Timur dapat menikmati akses internet,” ujarnya dalam keterangan resminya di situs resmi Diskominfo Kaltim, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan rekapitulasi Diskominfo, capaian pemasangan internet desa di sejumlah kabupaten/kota menunjukkan progres signifikan.

Kabupaten Mahakam Ulu tercatat telah menyelesaikan pemasangan di 50 desa, Kutai Barat 167 desa, Paser 131 desa, serta Penajam Paser Utara yang seluruh desanya telah terhubung.

Sementara di Kutai Kartanegara, sebanyak 188 desa telah terkoneksi, Kutai Timur 136 dari 139 desa atau tersisa tiga desa dan Kabupaten Berau menyisakan satu desa yang belum terpasang.

Adapun 39 desa yang masih dalam tahap pemasangan pada 2026 tersebar di Berau satu desa, Kutai Barat 23 desa, Kutai Kartanegara lima desa, Kutai Timur dua desa, dan Paser delapan desa.

Faisal mengakui tantangan utama dalam perluasan jaringan internet desa adalah keterbatasan pasokan listrik sebab mayoritas desa yang belum terpasang belum memiliki aliran listrik permanen.

“Tanpa listrik, layanan internet tidak dapat berjalan optimal. Ada desa yang tetap meminta dipasang dan menggunakan genset, tetapi ketika genset tidak beroperasi, internet juga ikut terhenti,” jelasnya.

Sebagian desa memanfaatkan sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan tenaga air untuk menunjang operasional perangkat jaringan.

Dalam pelaksanaannya, Diskominfo menggunakan beberapa jenis konektivitas. Sebanyak 439 desa terhubung melalui fiber optik, 131 desa melalui jaringan seluler, dan 232 desa menggunakan satelit.

“Untuk kualitas dan kecepatan, fiber optik tentu lebih unggul. Namun bagi wilayah yang sulit dijangkau kabel, kami menggunakan satelit maupun seluler sebagai solusi,” kata Faisal.

Sejumlah penyedia layanan yang terlibat dalam program ini antara lain Telkom Indonesia, Telkomsel, Comtelindo, Icon Plus, Telkomsat, Basecamp, dan PSN.

“Target kami jelas, seluruh desa di Kalimantan Timur harus terpasang internet sesuai rencana,” tutupnya.

Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang terus dilanjutkan oleh Pemprov Kaltim.

Secara keseluruhan, insentif ini menyasar 26.975 tenaga pendidik dari jenjang TK hingga madrasah dan pondok pesantren di 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah meskipun kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menghadapi tantangan fiskal.

“Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan Bumi Etam. Pemerintah tidak boleh diam terhadap kesejahteraan para guru yang menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia,” ujar Rudy Mas’ud, Kamis (26/2/2026).

Harum menambahkan, dukungan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan ketenangan bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan skema yang ditetapkan, setiap penerima memperoleh insentif sebesar Rp500.000 per bulan. Penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan total Rp1.500.000 per tahap untuk pencairan.

Data rekapitulasi menunjukkan Kota Balikpapan menjadi daerah dengan jumlah penerima terbanyak yakni 5.734 orang, disusul Kutai Kartanegara 5.255 orang dan Samarinda 4.454 orang.

Kabupaten Berau tercatat 1.541 penerima, sementara Kutai Barat 568 orang dan Mahakam Ulu 419 orang.

Selain guru dan tenaga pendidik, Pemprov Kaltim juga mengalokasikan insentif bagi 5.710 penjaga rumah ibadah di seluruh kabupaten/kota.

Gubernur Rudy turut menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar melakukan verifikasi dan validasi data secara ketat guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Keberlanjutan program ini diharapkan dapat memperkuat motivasi dan dedikasi tenaga pendidik di Kabupaten Berau serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan hasil perikanan tidak lagi dipasarkan sebatas bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi yang mampu menembus pasar modern hingga ekspor.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim, Irma Listiawati, menegaskan bahwa penguatan hilirisasi dilakukan secara terintegrasi, mencakup perikanan tangkap maupun budidaya yang terus menunjukkan pertumbuhan positif.

“Potensi perikanan Kalimantan Timur sangat besar dan beragam. Selain perikanan tangkap, sektor budidaya seperti tambak, kolam, budidaya pesisir, hingga Karamba Jaring Apung memiliki kontribusi yang semakin signifikan dalam menopang rantai pasok,” ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, strategi hilirisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung penguatan kelembagaan pelaku usaha di setiap mata rantai produksi.

DKP Kaltim menerapkan pendekatan berbasis kelompok untuk menjaga kualitas bahan baku sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Pada sektor penangkapan, pembinaan difokuskan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) guna memperkuat tata kelola dan efisiensi usaha nelayan. Sementara di sektor budidaya, pendampingan intensif diberikan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) agar mampu memenuhi standar produksi yang konsisten.

Dari sisi hilir, pembinaan diarahkan kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar). Melalui kelompok ini, berbagai inovasi produk olahan terus dikembangkan, mulai dari bakso ikan, pempek, bandeng presto, hingga produk olahan bernilai premium yang menyasar segmen pasar lebih luas.

“Hilirisasi membuka peluang peningkatan margin usaha. Produk olahan memiliki daya simpan lebih lama dan nilai jual lebih tinggi dibandingkan ikan segar,” jelas Irma.

Ia menambahkan, transformasi sektor perikanan tidak hanya berhenti pada proses produksi. Legalitas dan sertifikasi menjadi prasyarat utama agar produk mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Pelaku usaha, lanjutnya, didorong untuk mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) guna memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu, difasilitasi untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Sertifikasi merupakan instrumen penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Dengan standar yang jelas, produk perikanan Kaltim memiliki peluang lebih besar masuk ke ritel modern maupun pasar ekspor,” katanya.

DKP Kaltim juga memastikan bahwa percepatan hilirisasi tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan lingkungan. Pengembangan usaha dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem perairan agar tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap sumber daya laut dan perikanan.

Melalui sinergi antara peningkatan teknologi pengolahan, penguatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan, hilirisasi perikanan di Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru daerah.

Upaya juga tidak hanya diarahkan pada peningkatan daya saing produk, tetapi juga pada penguatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya secara berkelanjutan, tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem perairan sebagai fondasi utama sektor kelautan dan perikanan.

BST disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, seperti pangan, pakaian, serta peralatan yang mendukung aktivitas harian.

Program ini termasuk dalam layanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Sosial. Bantuan diberikan tidak hanya kepada panti sosial yang dikelola pemerintah, tetapi juga kepada panti yang dimiliki masyarakat atau swasta yang terdaftar sebagai LKS.

Selain itu, dukungan ditujukan untuk berbagai kelompok yang rentan, seperti penyandang disabilitas yang terlantar, anak-anak yang terlantar, lanjut usia yang terlantar, serta orang-orang yang kurang beruntung, seperti gelandangan dan pengemis.

Bantuan juga disediakan dalam bentuk perlindungan serta jaminan sosial untuk korban selama tanggap darurat dan pascabencana. Pemprov Kaltim juga menekankan program pemulihan sosial sebagai upaya layanan terintegrasi, baik fisik, mental, maupun sosial.

Hasil yang ingin dicapai adalah mengembalikan dan meningkatkan kemampuan individu yang mengalami kendala sosial sehingga mereka dapat melaksanakan peran sosialnya secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam masyarakat.

Rehabilitasi ini dilaksanakan melalui enam UPTD panti sosial yang dimiliki oleh Pemprov Kaltim serta beberapa LKS lainnya.

Menurut data Pemprov Kaltim, penyebaran penerima BST di 10 kabupaten/kota mencakup:

Kutai Kartanegara (Kukar): 16 LKS, 976 penerima

Berau: 10 LKS, 637 penerima

Mahakam Ulu: 1 LKS, 72 penerima

Penajam Paser Utara (PPU): 5 LKS, 299 penerima

Kutai Timur: 8 LKS, 487 penerima bantuan

Bontang: 7 LKS, 548 penerima

Balikpapan: 19 LKS, 621 penerima manfaat

Samarinda: 29 LKS, 2.043 penerima

Paser: 12 LKS, 959 penerima

Kutai Barat: 5 LKS, 658 penerima bantuan

Kebijakan ini resmi diberlakukan sejak 13 Februari 2026 dan dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor 100.3.4/739/B.ORG-III/2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bertujuan membangun pola kerja yang lebih adaptif dan fleksibel tanpa mengurangi tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan pelayanan.

“Melalui kebijakan ini, ASN dilatih untuk tetap produktif meski tidak selalu bekerja dari kantor. Fleksibilitas diberikan, tetapi kewajiban dan target kinerja tetap harus dipenuhi,” ujarnya.

Meski bekerja di luar kantor, pengawasan kinerja tetap diberlakukan secara ketat melalui sistem presensi daring.

Pada hari kerja reguler di luar bulan Ramadan, ASN diwajibkan melakukan absensi pagi antara pukul 06.30–07.30 WITA dan presensi kedua pada pukul 11.00–13.00 WITA.

Sementara selama Ramadan, jadwal presensi untuk ASN yang menjalankan WFA menyesuaikan, yakni absensi pagi dibuka pukul 07.00–08.00 WITA dan presensi kedua tetap pada rentang pukul 11.00–13.00 WITA.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap jam kerja selama bulan puasa. Jika sebelumnya jam kerja berlangsung pukul 07.30–16.00 WITA, selama Ramadan berubah menjadi pukul 08.00–15.30 WITA.

Sri menegaskan, kebijakan WFA setiap Jumat akan diterapkan secara berkelanjutan. Namun demikian, ASN tetap dituntut menjaga profesionalisme, termasuk memastikan komunikasi berjalan lancar.

Pegawai diwajibkan merespons panggilan atau koordinasi dari atasan maupun perangkat daerah. Apabila dalam tiga kali panggilan tidak memberikan respons tanpa alasan yang jelas, maka akan dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Fleksibilitas bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Disiplin tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia menambahkan, skema kerja fleksibel bukan hal baru dalam birokrasi pemerintahan. Sejumlah instansi pusat, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah lebih dahulu menerapkan pola kerja serupa dalam beberapa hari kerja setiap pekan.

Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas tetap menjalankan pelayanan tatap muka, dengan pengaturan melalui sistem giliran kerja.

Aturan sistem kerja dilakukan melalui sistem pembagian giliran agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Dengan penerapan WFA, Pemprov Kaltim berharap kinerja ASN tetap optimal sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kerja yang semakin digital dan fleksibel.

"Untuk mencapai titik-titik dengan medan berat seperti itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” sambungnya.

Sehubungan anggaran Rp8,5 miliar untuk kendaraan SUV hybrid berkapasitas mesin 3.000 cc, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah memberikan penjelasan sebelumnya. 

Pengadaan tetap berpegang pada prinsip value for money dan juga memperhatikan efisiensi jangka panjang.

Walaupun Pemprov Kaltim pernah merencanakan untuk menghentikan pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini dianggap sebagai pengecualian yang bersifat proporsional. Alasannya, kendaraan itu juga memberikan dukungan untuk fungsi VVIP dan pelayanan kepada tamu negara.

Sri Wahyuni mengungkapkan, infrastruktur di beberapa daerah Kaltim sebagian besar masih terdiri dari jalur yang berlumpur dan berbatu. Oleh karena itu, mobil yang memiliki kemampuan off-road dianggap penting agar kegiatan kepala daerah tidak terhalang oleh kendala teknis di lapangan

“Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap berjalan efisien meskipun harus menembus medan sulit,” punkasnya.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai langkah perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus penguatan pengawasan keamanan pangan.

Surat edaran disampaikan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur dan ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Kaltim, termasuk perangkat daerah terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menangani urusan peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, serta perdagangan.

Dalam edaran dijelaskan bahwa anjing dan kucing tidak tergolong sebagai hewan ternak penghasil bahan pangan. Daging dari kedua jenis hewan tersebut tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan sebagai produk pangan di wilayah Kalimantan Timur.

Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan produk hewan yang beredar memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Selain itu, langkah ini juga memperkuat pengendalian lalu lintas produk hewan yang masuk dan keluar daerah guna mencegah potensi risiko kesehatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menekankan aspek pencegahan penyakit hewan menular yang dapat berdampak pada manusia (zoonosis) seperti rabies, antraks, dan cacingan, serta mendorong penerapan prinsip kesejahteraan hewan dalam praktik pemeliharaan dan pengelolaan hewan di daerah.

Perdagangan juga sering kali melibatkan kekejaman, seperti pengangkutan yang tidak layak, penyiksaan, dan metode pembunuhan yang tidak manusiawi sebagaimana yang tertera dalam pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan.

Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengatur bahwa pangan hewan harus aman, sehat, dan utuh. Anjing dan kucing tidak termasuk dalam definisi hewan ternak/pangan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta meningkatkan pengawasan di lapangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Langkah tersebut ditempuh ESDM Kaltim menyusul serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa di Samarinda pada 19 Januari 2026, 26 Januari 2026, dan 2 Februari 2026.

Surat yang dikirimkan ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur, Bambang Arwanto untuk ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM tertanggal 3 Februari 2026 yang meminta penugasan Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan dan verifikasi langsung di lapangan.

Dalam surat yang dikirimkan kepada Kementerian ESDM, Dinas ESDM Kalimantan Timur, menyampaikan tiga poin utama terkait aspirasi mahasiswa, yakni:

1. Dugaan aktivitas penambangan batubara yang berdekatan dengan badan sungai di Kabupaten Berau, yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
2. Dugaan kegiatan pertambangan yang berada atau beririsan dengan kawasan hutan kota di Kabupaten Berau.
3. Permintaan kejelasan terkait pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Berau.

Menurut ESDM Kaltim, permintaan tersebut disampaikan karena kewenangan pengawasan teknis pertambangan, termasuk evaluasi reklamasi dan pascatambang, berada pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Pemerintah provinsi memiliki peran dalam menerima laporan, melakukan pemantauan awal, serta menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM. Oleh sebab itu, ESDM Kaltim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap perusahaan tambang.

Sementara itu, aspek perlindungan lingkungan hidup, termasuk sungai dan kawasan lindung, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan respon ini, berbagai pihak berharap tindak lanjut pengawasan oleh Inspektur Tambang tidak berhenti pada proses administratif, tetapi diwujudkan secepatnya melalui pemeriksaan lapangan yang transparan dan dapat diakses publik. 

Kejelasan hasil pengawasan dinilai penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat serta memastikan aktivitas pertambangan di Kabupaten Berau berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan upaya perlindungan Sungai Kelay berjalan sesuai standar keselamatan lingkungan dan teknis pertambangan.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto mengatakan, pengecekan di lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Inspektur Tambang Kementerian ESDM, khususnya terkait pengamanan wilayah tambang yang berada dekat dengan badan sungai.

“Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh rekomendasi teknis telah dilaksanakan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Bambang menjelaskan, meskipun aspek perizinan dan pengawasan utama berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap berkewajiban melakukan pemantauan faktual sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan di wilayahnya.

Lokasi yang ditinjau berada pada area Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Supra Bara Energi yang mencakup Desa Rantau Panjang dan Desa Pagar Bukur, di wilayah Kecamatan Sambaliung dan Teluk Bayur, Kabupaten Berau.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim teknis Dinas ESDM Kaltim menemukan bahwa perusahaan telah menerapkan sejumlah langkah pengamanan. Salah satunya melalui metode penguatan tanah menggunakan teknik injeksi semen atau grouting di sisi timur lubang tambang.

“Penyuntikan semen dilakukan hingga kedalaman sekitar 600 meter untuk menjaga stabilitas struktur tanah di sekitar bukaan tambang,” jelasnya.

Selain itu, perusahaan juga memasang saluran pembuangan air khusus atau drainhole guna mengendalikan tekanan air dan mengurangi kejenuhan material pada dinding tambang.

Dari sisi reklamasi, progres penutupan lubang bekas tambang juga menunjukkan perkembangan. Berdasarkan hasil pengukuran elevasi, permukaan dasar lubang telah mengalami kenaikan sekitar 40 meter akibat penimbunan material tanah penutup.

Hingga saat ini, volume overburden yang digunakan untuk proses penimbunan tercatat sekitar 2,6 juta bank cubic meter (BCM). Namun, untuk mencapai target penutupan penuh, perusahaan masih memerlukan tambahan material sekitar 10 juta BCM.

Pengerjaan penimbunan saat ini difokuskan pada area PIT 55, tepatnya pada level pertama di kedalaman minus 90 meter dari permukaan laut.

Menurut Bambang, manajemen PT Supra Bara Energi menargetkan penutupan level pertama lubang tambang dapat diselesaikan pada Agustus 2026. Nantinya, area tersebut direncanakan memiliki elevasi akhir sekitar lima meter di atas permukaan laut.

“Bentangan horizontal antar dinding bekas tambang dirancang mencapai sekitar 500 meter sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga alami dan meningkatkan faktor keamanan lingkungan,” pungkasnya.

Jejah Sejarah dan Peradaban Tertua

Jejak sejarah Kalimantan Timur berakar kuat pada keberadaan Kerajaan Kutai Martadipura yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini meninggalkan prasasti Yupa yang hingga kini diakui sebagai bukti tertulis tertua dalam sejarah Indonesia dan menjadi tonggak penting peradaban Nusantara.

Prasasti tersebut mencatat silsilah raja Mulawarman, putra Aswawarman, dan cucu Kudungga, serta menggambarkan kehidupan sosial, keagamaan, dan sistem pemerintahan pada masa itu. Yupa tidak hanya menjadi tonggak sejarah Kalimantan Timur, tetapi juga menandai awal tradisi literasi di Nusantara.

Selain Kutai Martadipura, wilayah Kalimantan Timur juga berkembang dengan munculnya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang kemudian bertransformasi menjadi kerajaan Islam dan memiliki peran penting dalam jalur perdagangan regional, khususnya di sepanjang Sungai Mahakam.

Memasuki abad ke-19, wilayah Kalimantan Timur berada dalam pengaruh kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menjadikan daerah ini sebagai bagian dari wilayah administratif Borneo’s Oostkust atau Pantai Timur Kalimantan dengan kepentingan utama pada sektor perdagangan, pertambangan, dan pelayaran.

Eksplorasi sumber daya alam, khususnya minyak bumi di Balikpapan pada awal abad ke-20, menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu kawasan strategis secara ekonomi. Kondisi ini turut membentuk struktur sosial dan ekonomi daerah yang hingga kini masih berpengaruh.

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), Kalimantan Timur menjadi wilayah penting dalam logistik perang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah ini mengalami dinamika politik dan perjuangan mempertahankan kedaulatan dari upaya kembalinya kekuasaan kolonial.

Lahirnya Provinsi Kalimantan Timur

Secara administratif, Kalimantan Timur resmi berdiri sebagai provinsi pada 9 Januari 1957, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Sejak saat itu, Kalimantan Timur berkembang sebagai provinsi dengan wilayah yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dalam perjalanannya, provinsi ini mengalami sejumlah pemekaran wilayah sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan, termasuk terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012.

Saat ini, Kalimantan Timur terdiri atas tujuh kabupaten dan tiga kota dengan Samarinda sebagai ibu kota provinsi.

Capaian Pembangunan di Usia ke-69

Memasuki usia ke-69, Kalimantan Timur mencatat sejumlah capaian strategis sepanjang 2025 sebagai modal memasuki tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Gubernur Rudi Mas’ud bersama Wakilnya Seno Aji, pemerintah provinsi menitikberatkan pembangunan pada penguatan tata kelola, ekonomi inklusif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sepanjang 2025, Kalimantan Timur meraih 16 penghargaan nasional, termasuk predikat Peringkat Pertama Indeks Kualitas Kebijakan Nasional yang mencerminkan perbaikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan publik.

Pada sektor ekonomi, Pemprov Kaltim mendorong hilirisasi industri pertanian serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program, salah satunya Pekan Rakyat Kaltim (PRK). Program ini menjadi sarana promosi produk lokal sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, penguatan konektivitas wilayah juga menjadi perhatian, khususnya untuk membuka akses daerah-daerah yang selama ini relatif terisolasi, seperti Mahakam Ulu. Rencana penghubung antardaerah diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik dan memperkuat peran Kaltim sebagai daerah penyangga IKN.

Perayaan yang Dekat dengan Rakyat

Peringatan HUT ke-69 Kalimantan Timur dirangkai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Upacara puncak digelar di Stadion Gelora Kadrie Oening (Sempaja), Samarinda dengan menampilkan pertunjukan budaya, termasuk tarian massal kolosal yang mencerminkan kekayaan seni dan tradisi daerah.

Selain itu, Pekan Rakyat Kaltim kembali digelar sebagai ruang temu antara pelaku UMKM, industri kreatif, dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi etalase potensi ekonomi daerah sekaligus wahana interaksi antara pemerintah dan warga.

Rangkaian peringatan juga diisi dengan kegiatan keagamaan sebagai wujud rasa syukur. Salah satunya adalah Tabligh Akbar yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari 2026, menghadirkan penceramah nasional dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Menatap Masa Depan Generasi Emas

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Rudi Mas’ud menegaskan bahwa fokus pembangunan Kalimantan Timur ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui visi Generasi Emas, pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan.

Pembangunan SDM dinilai menjadi kunci agar masyarakat Kalimantan Timur tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif sebagai pelaku utama dalam pembangunan nasional, khususnya dalam konteks kehadiran Ibu Kota Nusantara.

Dengan sejarah panjang yang membentang dari masa kerajaan kuno, kolonialisme, hingga era otonomi daerah dan pembangunan IKN, Kalimantan Timur di usia ke-69 meneguhkan diri sebagai wilayah yang tidak hanya kaya akan sumber daya, tetapi juga kuat dalam nilai sejarah, budaya, dan semangat kebangsaan. (AUNI)

Angka pertumbuhan tersebut tercatat berada di bawah rata-rata nasional yang berada di kisaran 5 persen. Secara peringkat, Kaltim berada di sekitar posisi ke-30 dari total 38 provinsi, tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain yang mencatatkan akselerasi ekonomi lebih tinggi.

Jika dibandingkan secara regional, capaian Kaltim juga masih kalah dari beberapa provinsi di Pulau Kalimantan. Sementara itu, Maluku Utara mencatat lonjakan pertumbuhan di atas 30 persen yang didorong oleh percepatan hilirisasi mineral. Sejumlah provinsi di Sulawesi serta beberapa daerah di Jawa juga mampu tumbuh stabil di rentang 5 hingga 8 persen.

Meski laju pertumbuhannya relatif moderat, struktur ekonomi Kaltim mulai menunjukkan perubahan. Ketergantungan pada sektor pertambangan perlahan berkurang seiring meningkatnya peran sektor industri pengolahan, administrasi pemerintahan, serta akomodasi dan makan minum. Sektor-sektor tersebut menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kaltim sepanjang 2025.

Sebaliknya, sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah justru mengalami perlambatan. Penurunan harga batu bara global serta berkurangnya produksi di sejumlah wilayah konsesi menjadi faktor utama yang menekan kinerja sektor ini.

Di sisi lain, pemerintah daerah menilai bobot ekonomi Kaltim tetap memiliki posisi strategis. Dengan nilai PDRB yang besar, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini memberikan dampak signifikan, tidak hanya bagi kawasan Kalimantan, tetapi juga terhadap perekonomian nasional.

Ke depan, tantangan utama Kaltim tidak sekadar menjaga pertumbuhan tetap positif, melainkan mendorong percepatan yang lebih kuat. 

Strategi hilirisasi, penguatan sektor jasa, serta optimalisasi peluang dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi kunci agar Kaltim tidak hanya unggul dari sisi skala ekonomi, tetapi juga mampu bersaing dari segi kecepatan pertumbuhan. (AUNI)

Salah satu titik yang menjadi perhatian serius adalah kawasan Bundaran Simpang Lima Muara Badak. Di lokasi tersebut, jalan sepanjang 900 meter tengah dilebarkan hingga mencapai 14 meter guna memecah kepadatan arus logistik.

Dikutip dari ProPublika. Rudy menekankan bahwa konektivitas di wilayah pesisir adalah kunci utama untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi para nelayan dan pelaku usaha kelautan. 

“Potensi produksi di pesisir ini luar biasa besar. Transportasi kita tidak boleh terputus, harus terkoneksi mulus antar kabupaten dan kota agar distribusi barang dan mobilitas orang lancar,” tegasnya di sela peninjauan.

Namun, dalam pantauannya, Rudy menemukan hambatan birokrasi terkait status kewenangan jalan. Masih ada ruas jalan rusak, seperti di kawasan pipa Pertamina Muara Badak, yang secara administratif belum menjadi tanggung jawab provinsi. Menanggapi hal itu, ia memerintahkan Bappeda dan Dinas PU untuk segera bertindak tanpa harus menunggu bola.

“Masyarakat tidak mau tahu itu jalan kabupaten atau milik perusahaan. Yang jelas, tidak boleh ada jalan rusak yang menghambat warga. Kalau perlu, provinsi yang ambil alih penanganannya agar segera bagus,” imbuhnya.

Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Rudy-Seno, ego sektoral antarinstansi tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur vital di Bumi Etam. (J)

Dikutip dari TribunKaltim.co. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, membenarkan adanya penurunan proyeksi serapan anggaran tersebut. Akibat banyaknya program yang belum tuntas, target realisasi yang semula dipasang di angka 93 persen diperkirakan akan menyusut ke level 91 persen.

“Karena tidak terserapnya meningkat, otomatis ada sedikit penyusutan (target). Prediksi kita mungkin di angka 91 persen,” ujarnya pada Selasa (23/12/2025).

Ketimpangan antara pengerjaan di lapangan dengan administrasi keuangan menjadi masalah utama. Sekda membeberkan fakta bahwa masih ada OPD yang progres fisiknya sudah menyentuh 80 persen, namun laporan keuangannya justru macet di angka 60 persen. Kondisi ini dinilai jauh dari target ideal yang seharusnya sudah berada di angka 90 persen pada akhir Desember.

Meskipun waktu kian mepet, Pemprov Kaltim masih membuka keran pembayaran hingga batas akhir 31 Desember. Sri Wahyuni menegaskan bahwa status “merah” pada 21 OPD tersebut didasarkan pada hasil evaluasi mingguan.

“Kami terus pantau perkembangannya. Angka pasti untuk total serapan anggaran tahun ini baru bisa kita ketahui secara resmi pada awal Januari mendatang,” tutupnya. (J)

Keputusan yang ditandatangani Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, pada 24 Desember 2025 tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026 dan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menetapkan pengupahan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Berdasarkan dokumen resmi tersebut, Kabupaten Berau ditetapkan sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Kalimantan Timur pada tahun 2026, yakni sebesar Rp4.391.337,55. Posisi selanjutnya ditempati Kabupaten Kutai Barat dengan UMK sebesar Rp4.231.617,40 dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.181.134,00.

Sementara itu, UMK di Kabupaten Kutai Timur ditetapkan sebesar Rp4.067.436,00, disusul Kabupaten Kutai Kartanegara Rp3.991.797,00, Kota Samarinda Rp3.983.882,00, Kota Balikpapan Rp3.856.694,43, Kota Bontang Rp3.799.480,00, serta Kabupaten Paser sebesar Rp3.776.998,06.

Selain UMK, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) untuk sektor-sektor unggulan di sejumlah daerah. Di Kota Bontang, UMS tertinggi ditetapkan untuk sektor pertambangan gas alam dan aktivitas penunjang migas sebesar Rp4.975.637,00. Sementara di Kabupaten Berau, UMS sektor pertambangan batu bara ditetapkan sebesar Rp4.463.705,35.

Adapun UMS sektor pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Timur ditetapkan sebesar Rp4.269.679,00 dan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.302.696,00.

Dalam pengumuman tersebut, Gubernur Kalimantan Timur menegaskan bahwa UMK dan UMS hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menerapkan Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK dan UMS yang telah ditetapkan. Ketentuan pengupahan ini berlaku selama satu tahun penuh, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2026. (AUNI)

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Yuli Fitriyanti, menjelaskan bahwa pengisian jabatan akan dilakukan secara terukur sesuai regulasi yang berlaku. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat untuk memastikan metode pengisian, termasuk persiapan jika skema seleksi terbuka resmi dijalankan.

“Pengisian jabatan JPT Pratama harus sesuai regulasi. Kami akan berkoordinasi dengan BKN, termasuk jika diputuskan menggunakan mekanisme seleksi terbuka,” tuturnya.

Jika seleksi terbuka diterapkan, seluruh proses pendaftaran hingga tahapan seleksi akan terintegrasi melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) milik BKN. Berbeda dengan uji kompetensi yang diperuntukkan bagi sesama pejabat eselon II, seleksi terbuka ini memberikan kesempatan bagi pejabat di jenjang bawahnya untuk naik kelas dan menduduki jabatan pimpinan.

Namun, Yuli mengingatkan bahwa mekanisme seleksi terbuka membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan uji kompetensi biasa, yakni minimal sekitar dua bulan hingga seluruh tahapan tuntas.

“Ada ketentuannya, mulai dari penyusunan jadwal, pengumuman, pendaftaran, sampai kemungkinan perpanjangan jika jumlah pendaftar masih terbatas,” jelasnya..

Saat ini, pihak BKD masih melakukan pemetaan kebutuhan dari masing-masing OPD untuk menentukan jumlah dan jenis jabatan apa saja yang akan dilelang secara terbuka nantinya.(J)

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa banyak lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir serta lahan pasca tambang dibiarkan terbengkalai tanpa manfaat ekonomi yang jelas. Melalui kolaborasi ini, Pemprov Kaltim bertekad mengubah lahan-lahan tersebut menjadi instrumen penggerak ekonomi dan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Ketersediaan lahan dengan status clear and clean adalah kunci utama untuk menarik investasi berkelanjutan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal," tegasnya.

Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan wujud pengelolaan tanah negara yang modern dan profesional. Hingga saat ini, Badan Bank Tanah mengelola 34.767 hektar lahan secara nasional, dengan 4.162 hektar berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Lahan tersebut telah dialokasikan untuk proyek vital seperti Bandara Internasional Nusantara, jalan tol, hingga program Reforma Agraria seluas 1.873 hektar bagi warga.

Kehadiran Bank Tanah juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap spekulasi lahan yang rawan terjadi seiring pesatnya pembangunan IKN. Dengan kontrol penuh dari pemerintah, penyediaan lahan untuk kepentingan umum dan investasi dapat berjalan lebih cepat tanpa hambatan sengketa hukum yang berlarut-larut.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Rudy Mas’ud menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim untuk segera mengadopsi semangat sinergi ini dalam kebijakan lokal mereka. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan agraria di Kaltim mampu menyelaraskan kepentingan investasi dengan kesejahteraan sosial secara harmoni. (J)

Marine Monitor bekerja dengan menggabungkan radar, kamera, dan data AIS (Automatic Identification System) untuk melacak pergerakan kapal secara terus-menerus dari darat untuk memberikan informasi real-time kepada pihak berwenang untuk konservasi dan penegakan hukum. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Irhan Hukmaidy, mengatakan Marine Monitor juga akan mengawasi pergerakan kapal di wilayah konservasi yang dapat terpantau secara detail, termasuk kapal yang memasuki zona terlarang tanpa izin.

“Lewat sistem ini, pergerakan kapal bisa langsung terlihat. Dari situ kami bisa mendeteksi aktivitas yang tidak wajar atau berpotensi melanggar aturan,” ujar Irhan, Senin (15/12/2025), dikutip dari Tribun Kaltim.

Menurutnya, teknologi tersebut sangat membantu pengawasan di wilayah laut yang selama ini sulit dijangkau patroli rutin. Marine Monitor mampu mengidentifikasi kapal mencurigakan, sehingga petugas dapat segera melakukan tindak lanjut di lapangan.

Dirinya menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan kebijakan perluasan kawasan konservasi laut di Kalimantan Timur. Ia menyebut, penetapan kawasan konservasi relatif lebih mudah dibandingkan memastikan kawasan tersebut tetap terjaga.

“Menambah luasan kawasan bisa dilakukan, tapi tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar kawasan itu tidak dirusak,” jelasnya.

Pemanfaatan Marine Monitor disebut sebagai bagian dari penerapan konsep ekonomi biru, yakni pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Dilansir dari Tribun Kaltim, selain pengawasan berbasis teknologi, DKP Kaltim juga melibatkan petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melakukan pengecekan lapangan atas temuan sistem. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penanganan akan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk TNI AL dan Kepolisian Perairan.

Perangkat Marine Monitor diperoleh melalui kerja sama dengan Global Conservation, organisasi non-pemerintah internasional yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. Bantuan tersebut disalurkan melalui Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan dan didatangkan langsung dari Amerika.

Irhan mengungkapkan, masuknya perangkat ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk kemudahan dalam proses pemantauan. (AUNI)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, menjelaskan bahwa instrumen ini merupakan hasil kolaborasi luas antara berbagai instansi seperti DPTPH, Disperindag, BPS, BMKG, hingga Bulog dan BUMD.

“TPID Kaltim akan memantau dinamika pasar melalui Aplikasi Mandau ini,” tegas Budi dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD yang berlangsung di Kantor BI Kaltim, Kamis (18/12).

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, fokus pengendalian inflasi diarahkan pada komoditas yang secara historis sering mengalami kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dikutip dalam Niaga.asia, beberapa bahan pokok seperti beras, cabai rawit, bawang merah, hingga tarif angkutan udara menjadi prioritas pengawasan. Budi menambahkan bahwa selain penguatan pantauan pasar, fokus digitalisasi keuangan daerah juga diperkuat untuk mendukung kemandirian fiskal dan memastikan realisasi APBD lebih tepat sasaran tanpa membebani masyarakat.

Apresiasi terhadap kinerja koordinasi ekonomi di Kalimantan Timur juga mencuat dalam laporan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Ia mengungkapkan rasa bangganya atas sederet prestasi yang diraih wilayah ini, termasuk penghargaan Juara 1 TPID Provinsi Berkinerja Terbaik serta keberhasilan beberapa kabupaten/kota seperti Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Bontang dalam kategori serupa. Prestasi ini dianggap sebagai pondasi kuat untuk menjalankan peta jalan pengendalian inflasi tahun 2025-2027 yang telah disusun bersama.

Menutup rangkaian agenda tersebut, Sri Wahyuni menegaskan komitmen seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk menyelesaikan penyusunan Roadmap TP2DD sebagai tindak lanjut nyata dari pertemuan tersebut.

“Penghargaan TPID dan TP2DD ini menjadi modal untuk memperkuat kinerja ke depan, dengan komitmen bersama menjaga stabilitas harga, mendorong digitalisasi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan,” pungkasnya. (J)

Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Timur, Ahmad Muzakkir mengatakan bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2023–2045, kawasan peruntukan pertanian mencapai sekitar 3,2 juta hektare, dan kawasan tersebut tidak secara khusus diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit. Ia menjelaskan bahwa zona pertanian dalam RTRW mencakup berbagai subsektor. 

“Dalam satu kawasan pertanian itu tidak hanya perkebunan sawit, tetapi juga pertanian pangan, perikanan, dan kegiatan lainnya,” ujar Muzakkir, dikutip dari Tribun Kaltim, pada Jumat (19/12/2025).

Berdasarkan data Disbun Kaltim, luas perkebunan kelapa sawit di provinsi ini tercatat sekitar 1,6 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1,3 juta hektare dikelola oleh perusahaan besar swasta, sedangkan sekitar 349 ribu hektare merupakan kebun milik masyarakat. Untuk memastikan pengelolaan sawit tetap memperhatikan aspek lingkungan, Pemprov Kaltim berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan. Regulasi ini menjadi dasar dalam penerapan prinsip pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan.

Selain itu, Kalimantan Timur juga menetapkan kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) seluas sekitar 456 ribu hektare yang berada di dalam area konsesi perkebunan. Kawasan ini berfungsi menjaga keanekaragaman hayati, menekan erosi, serta mempertahankan fungsi tata air.

“Kawasan bernilai konservasi tinggi ini tidak boleh digarap meskipun berada dalam izin usaha,” tegasnya. 

Menurutnya, keberadaan area tersebut menjadi salah satu upaya penting untuk mengurangi risiko banjir akibat perubahan tutupan lahan.Muzakkir mengakui bahwa alih fungsi lahan, termasuk untuk perkebunan, berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi apabila tidak dikelola secara tepat. Disbun Kaltim akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan serta kelompok tani.

Upaya pencegahan juga melibatkan peran masyarakat melalui pembentukan kelompok tani peduli api. Saat ini, tercatat sebanyak 164 kelompok yang dilibatkan dalam pengendalian kebakaran lahan dengan dukungan peralatan pemadam dari pemerintah daerah.

Pada sisi pengawasan, Disbun Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota melakukan penilaian kinerja usaha perkebunan terhadap seluruh perusahaan besar. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar evaluasi dan pembinaan lanjutan.

Terkait perizinan, Muzakkir menjelaskan bahwa kewenangan izin usaha perkebunan berada di pemerintah kabupaten/kota, sementara hak guna usaha menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemerintah provinsi berperan dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Muzakir juga mengungkapkan bahwa sebagian besar perusahaan sawit di Kalimantan Timur telah mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar nasional pengelolaan perkebunan. Dari sekitar 271 pelaku usaha, sebanyak 130 di antaranya telah tersertifikasi.

Adapun sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Meski demikian, aktivitas perkebunan sawit hampir merata di seluruh kabupaten, seiring dengan proses perizinan yang berlangsung sejak awal era otonomi daerah. (AUNI)

Dikutip dari laporan niaga.asia. Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa pihaknya harus menghadapi kenyataan terpangkasnya anggaran bansos hingga Rp7 miliar. Jika biasanya instansi ini mengelola dana bansos sebesar Rp20 miliar, maka pada tahun 2026 nanti alokasi yang tersedia hanya berada di angka Rp13 miliar. Hal ini berdampak langsung pada jumlah penerima manfaat yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah daerah.

“Untuk kegiatan terkait standar pelayanan minimal tetap kami upayakan maksimal. Namun, untuk bantuan sosial memang sedikit terkoreksi karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang menurun signifikan,” ungkap Andi Muhammad Ishak saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (16/12/2025).

Perubahan strategi yang paling mendasar terjadi pada distribusi bantuan untuk penyandang disabilitas. Dinsos Kaltim memutuskan untuk memperketat kriteria penerima bantuan tunai dengan hanya menyasar kelompok bedridden atau penyandang disabilitas berat yang tidak lagi mampu beraktivitas secara mandiri.

“Kami menyadari bahwa keterbatasan sumber daya menuntut ketepatan dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, fokus utama kami adalah memberikan bantuan kepada saudara-saudara disabilitas dengan kondisi ketergantungan penuh,” tegas Andi.

Keputusan ini mengakibatkan penyusutan kuota yang sangat drastis. Jika pada tahun 2025 ada sekitar 5.000 orang yang mendapatkan bansos disabilitas, maka pada tahun depan jumlah tersebut berkurang menjadi hanya 500 orang saja. Andi menambahkan bahwa pemberian bantuan tunai sebesar Rp1,5 juta per tahun selama ini juga dinilai kurang efektif bagi mereka yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk mandiri.

“Tahun 2026, bantuan difokuskan dari 5.000 menjadi 500 disabilitas bedridden agar lebih tepat sasaran. Fokusnya adalah mengubah pola bantuan tunai yang sekali habis menjadi dukungan yang lebih berdampak dan berkelanjutan bagi mereka yang bergantung total,” jelasnya.

Sebagai solusi bagi penyandang disabilitas yang masih berada di usia produktif, Dinsos Kaltim akan mengalihkan bentuk dukungan dari bantuan tunai menjadi program pemberdayaan. Andi menekankan bahwa mereka yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi akan diberikan pelatihan agar memiliki daya saing dan kemandirian finansial.

“Kami akan geser bantuannya ke pelatihan dan usaha ekonomi produktif bagi disabilitas yang masih bisa beraktivitas. Langkah ini kami ambil agar mereka tetap bisa berdaya meski di tengah keterbatasan anggaran yang ada,” tutup Andi.

Langkah ini menjadi tantangan besar mengingat data dari kabupaten dan kota mencatat masih ada sekitar 6.000 penyandang disabilitas yang membutuhkan intervensi pemerintah setiap tahunnya, sementara total populasi disabilitas di Kaltim mencapai hampir 12.000 orang. (J)

Kondisi ini juga berdampak pada aspek ketahanan pangan dan gizi. Pangan yang terbuang setiap hari setara dengan energi 618–989 kg kalori per kapita, protein 18–32 gr per kapita, serta zat besi 4–7 mg per kapita, yang jika dimanfaatkan dapat memenuhi kebutuhan gizi hingga 125 juta orang atau hampir separuh populasi Indonesia.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah mendorong implementasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) sebagai upaya pemerintah dalam menekan pemborosan pangan sekaligus mengurangi timbulan sampah makanan yang masih tinggi di masyarakat. 

Program yang diampu oleh Badan Pangan Nasional ini, mendorong perubahan perilaku konsumsi pangan agar lebih bijak dan bertanggung jawab bagi rumah tangga hingga sektor usaha pangan.

Di Provinsi Kalimantan Timur, gerakan ini dinilai memiliki urgensi tinggi mengingat wilayah tersebut bukan merupakan sentra utama produksi pertanian maupun peternakan. Sebagian besar kebutuhan pangan masih dipasok dari luar daerah, bahkan luar pulau sehingga pangan yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Provinsi Kalimantan Timur, Amaylia Dina Widyastuti, menjelaskan bahwa GSP hadir sebagai respons atas maraknya praktik pemborosan pangan di masyarakat.

“Jadi, Kalimantan Timur itu masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, dan ini menjadi perhatian bersama agar pangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak terbuang sia-sia,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (16/12/2025).

Gerakan Selamatkan Pangan juga menitikberatkan pada upaya pencegahan pangan terbuang dan berakhir menjadi sampah. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, pemborosan pangan juga berdampak terhadap lingkungan, khususnya peningkatan volume sampah organik.

Amaylia menambahkan, edukasi Stop Boros Pangan diarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak sejak usia dini. Penanaman kebiasaan menghabiskan makanan sejak kecil dinilai mampu membentuk perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Upaya pengurangan sampah makanan melalui GSP juga dilakukan secara bertahap dan memerlukan dukungan lintas sektor. Menurut Amaylia, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, tren sampah makanan mulai menunjukkan penurunan dengan gerakan ini, meski masih membutuhkan konsistensi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Sebagai panduan praktis bagi masyarakat, GSP merumuskan delapan langkah Stop Boros Pangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

1. mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya
2. membawa pulang sisa makanan
3. berbelanja pangan secara bijak sesuai kebutuhan
4. mengatur penyimpanan bahan pangan sesuai karakteristiknya
5. membiasakan mengecek tanggal kedaluwarsa dan mengonsumsi pangan dengan masa simpan lebih pendek terlebih dahulu
6. mengolah kembali pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu lain yang masih layak konsumsi
7. memanfaatkan bagian pangan yang masih layak, serta
8. mendonorkan pangan berlebih kepada pihak yang membutuhkan (AUNI)

Pencapaian luar biasa ini tersebar di sepuluh kabupaten dan kota, menandai langkah strategis Pemprov Kaltim dalam mengembalikan keseimbangan ekosistem dan memastikan fungsi lingkungan sebagai sistem penyangga kehidupan tetap optimal.

Berdasarkan laporan ANTARANEWS. Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menegaskan bahwa tindakan pemulihan lahan ini adalah sebuah investasi vital untuk masa depan masyarakat dan lingkungan.

"Menjaga lingkungan adalah cara kita merawat kehidupan dan berinvestasi untuk generasi emas," ujarnya, menekankan kesadaran bahwa kerusakan lingkungan dapat membawa dampak buruk yang signifikan bagi komunitas.

Lahan seluas hampir 60 ribu hektare yang dipulihkan ini kini menjadi aset ekologis yang sangat penting. Program rehabilitasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan secara menyeluruh, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas hidup warga Kaltim. Pemprov Kaltim memastikan transparansi dan akuntabilitas program melalui validasi data rehabilitasi di aplikasi IKLH (SITALA).

Dirinya mewajibkan perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan untuk segera melaksanakan reklamasi dan penghijauan pada lahan bekas operasi. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kesuburan tanah dan bentang alam yang rusak, memastikan bahwa kegiatan usaha tidak meninggalkan dampak lingkungan permanen.

Saya instruksikan seluruh sektor usaha menjalankan kewajiban reklamasi dan penghijauan. Ini harga mati! Kita punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki kerusakan dan memastikan setiap lahan bekas operasi kembali berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan,” tegasnya.

Dinas Kehutanan Kaltim memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan stok bibit yang masif. Sebanyak 1.091.702 bibit pohon dari 36 jenis tanaman telah disiagakan. Stok bibit ini mencakup jenis tanaman produktif seperti durian dan alpukat, serta pohon endemik khas Kaltim seperti ulin, meranti, dan juga mangrove khusus untuk area pesisir. Ketersediaan bibit dalam jumlah lebih dari satu juta ini menjadi kunci keberhasilan masif dalam mewujudkan ambisi pemulihan lahan di seluruh Kaltim. (J)

Capaian tersebut mengantarkan Kaltim meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Terbaik 2024 sekaligus menempatkan daerah ini sebagai rujukan nasional dalam pengendalian inflasi di tengah tekanan peningkatan permintaan.

Dilansir dari Kompas, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, mengatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan strategi pengendalian inflasi yang bersifat preventif dan antisipatif melalui sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan program lokal Deteksi Dini, Aksi Cepat, dan Harga Stabil (Sigap).

"Inflasi daerah umumnya dipengaruhi faktor sisi pasokan yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau oleh kebijakan moneter. Karena itu, intervensi harus berbasis data dan dilakukan secara tepat sasaran," ujar Budi dikutip dari Kompas.com, Senin (15/12/2025).

Menurut Budi, dalam skema GNPIP-Sigap, Bank Indonesia bersama TPID tidak lagi melakukan intervensi secara umum. Early Warning System (EWS) dimanfaatkan untuk memetakan dan mendiagnosis penyebab spesifik kenaikan harga di tiap wilayah.

Hasil diagnosis tersebut kemudian menjadi dasar perumusan kebijakan daerah, termasuk pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan di dalam TPID. Model kolaboratif ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan permintaan akibat peningkatan jumlah pekerja konstruksi IKN dan penyelenggaraan agenda nasional berskala besar.

Dari sisi struktur ekonomi, tantangan pengendalian inflasi Kaltim cukup besar mengingat daerah yang berkarakteristik sebagai net konsumen. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 persen, kebutuhan pangan dan biaya logistik berpotensi meningkat, khususnya di wilayah penyangga IKN.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, TPID Kaltim juga memperkuat pengendalian inflasi melalui pengembangan aplikasi Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (Mandau). Aplikasi berbasis kecerdasan buatan dan machine learning ini digunakan untuk memproyeksikan neraca pangan, memperkuat sistem peringatan dini, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih presisi.

Upaya pengendalian inflasi juga diperkuat melalui intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sepanjang wilayah kerja BI Kaltim, GPM tercatat telah dilaksanakan ratusan kali sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Selain itu, Bank Indonesia Kaltim bersama pemerintah daerah juga mendorong penguatan pasokan jangka menengah melalui pengembangan klaster pangan dan penerapan teknologi pertanian modern. Langkah ini bertujuan menjaga kesinambungan pasokan di tengah dinamika pembangunan dan transformasi ekonomi daerah.

Atas kinerja tersebut, sinergi BI Kaltim dan pemerintah daerah tidak hanya diakui di tingkat provinsi, tetapi juga secara nasional. Kaltim tercatat meraih sejumlah penghargaan dalam ajang TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Awards 2024–2025.

Budi menegaskan, stabilitas inflasi menjadi prasyarat utama agar pembangunan IKN memberikan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kalimantan Timur. 

"Pengendalian inflasi yang konsisten akan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya. (AUNI)

Dikutip dari inibalikpapan.com. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, dalam pemaparan neraca pangan daerah di Samarinda pada Jumat (12/12/2025), mengakui bahwa produksi pangan Kaltim saat ini belum memadai untuk memenuhi konsumsi domestik. Menurut data proyeksi Badan Pangan Nasional, Kaltim mencatat kekurangan stok pada sejumlah bahan makanan esensial.

Dirinya menjelaskan bahwa komoditas yang masih harus diimpor dari luar daerah mencakup bahan pokok seperti padi-padian, bumbu dapur, produk hewani, serta produk olahan seperti gula dan minyak goreng.

"Kami tidak memungkiri bahwa mayoritas komoditas pangan kita masih menunjukkan neraca yang minus. Ini disebabkan oleh tingkat kebutuhan masyarakat yang jauh melampaui kemampuan hasil panen atau ternak di wilayah Kaltim," ujarnya.

Ia memprediksi situasi ini akan semakin menantang pada 2025, mengingat estimasi populasi Kaltim akan melonjak hingga 4,26 juta jiwa, yang secara langsung akan memperlebar kesenjangan antara permintaan dan produksi.

Akan tetap ia menekankan bahwa masyarakat tidak perlu merasa cemas menghadapi momen liburan akhir tahun. Pemerintah daerah telah berhasil mengantisipasi momentum ini melalui tata kelola pangan yang preventif, sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang berarti atau kelangkaan di pasar.

"Kami telah berhasil menjaga situasi pasar agar tidak terjadi turbulensi yang besar. Ketersediaan stok terjaga, dan fluktuasi harga tetap dalam koridor yang terkendali," tegasnya.

Pemprov Kaltim bersama pemerintah kota dan kabupaten terus mengimplementasikan berbagai langkah stabilisasi. Ini meliputi optimalisasi jalur distribusi barang, pengawasan stok secara intensif, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta intervensi pasar langsung jika diperlukan.

Pemprov juga mendorong peningkatan output produksi domestik, pengembangan nilai tambah pertanian (hilirisasi), diversifikasi menu makanan masyarakat, dan penguatan logistik daerah. Komitmen ini bertujuan memastikan ketahanan pangan Kaltim semakin kuat dan mandiri di masa depan. (J)

Angka ini sangat jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang kerap mengalokasikan hingga Rp3 triliun sampai Rp4 triliun untuk sektor ini. Penurunan tajam ini dilaporkan terjadi akibat adanya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Dikutip dari Niaga.Asia. Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa keterbatasan dana ini memaksa pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan yang sangat ketat dalam memprioritaskan belanja. Fokus utama anggaran kini diarahkan pada pemeliharaan dan memaksimalkan pelayanan jalan raya demi menjaga kelancaran konektivitas antar wilayah.

"Dengan pagu APBD yang tersedia, prioritas kami adalah memaksimalkan pelayanan jalan serta pemeliharaan rutin, agar kondisi infrastruktur tidak banyak yang rusak," ujar Fitra.

Dikutip dari Vivaborneo.com. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengonfirmasi bahwa anjloknya anggaran PU di bawah Rp1 triliun pada tahun 2026 mengharuskan Pemprov untuk menghentikan perawatan rutin pada ruas jalan yang memiliki tingkat kemantapan tinggi (sekitar 80-85 persen).

Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran yang minim sepenuhnya dialokasikan untuk perbaikan ruas jalan yang benar-benar rusak parah.

"Yang dipangkas tentu saja jalan-jalan yang sudah baik. Urgensi kita adalah jalan-jalan yang sangat tidak baik, di bawah 60 persen," jelas Seno Aji.

Meskipun harus melakukan efisiensi yang ekstrem, Pemprov Kaltim menyatakan akan tetap berupaya mencari dukungan dana dari Pemerintah Pusat untuk proyek-proyek infrastruktur skala besar. Tujuannya adalah memastikan pelayanan dasar dan konektivitas utama di Kaltim tetap terjaga, menjadikan tahun 2026 sebagai momentum efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pembangunan strategis. (J)

Rudy menyampaikan bahwa Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan sangat luas, mencapai 8,5 juta hektare. Dalam konteks luasan tersebut, angka kerusakan yang sebelumnya ramai diberitakan, berkisar 40 hingga 60 ribu hektare dinilai masih berada pada porsi kecil.

“Kalau melihat total luas hutannya, kerusakan itu hanya sebagian kecil saja, tidak mencapai satu persen,” ujar Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, dikutip dari Tribun Kaltim, Selasa (9/12/2025). 

Namun ia menegaskan, kecilnya angka itu bukan berarti deforestasi bisa dianggap wajar atau dibenarkan.

Gubernur juga mengingatkan bahwa pengelolaan hutan bukan menjadi ranah pemerintah provinsi. Rudy menekankan pentingnya literasi masyarakat agar tidak salah menilai atau menuduh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Menurutnya, seluruh regulasi dan kendali teknis terkait hutan berada di bawah Kementerian Kehutanan, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki mandat berbeda dalam tata kelola wilayah.

"Pembagian kewenangan harus dipahami. Ada urusan yang menjadi tugas kabupaten/kota, ada yang menjadi tugas provinsi, dan ada yang sepenuhnya menjadi domain pemerintah pusat,” ungkapnya.

Dilansir dari Tribun Kaltim, Rudy turut memaparkan data penggunaan lahan di Kaltim. Dari total 8,5 juta hektare kawasan administrasi, terdapat 4 juta hektare Area Penggunaan Lain (APL).

Dari APL itu, 3 juta hektare digunakan untuk perkebunan sawit, dan sekitar 1,5 juta hektare di antaranya sudah memasuki fase produksi.

“Data perkebunan yang tercatat di Dinas Perkebunan menunjukkan setengah dari kebun sawit yang ada sudah produktif,” jelasnya.

Belakangan, marak kekhawatiran masyarakat bahwa kondisi lingkungan di Kaltim dapat mengarah pada bencana besar, seperti banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Menanggapi hal itu, Rudy menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pemprov Kaltim bersama instansi terkait telah menyiapkan langkah mitigasi menyeluruh guna mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan.

Rudy menyebut seluruh sarana pendukung penanganan bencana saat ini berada dalam kondisi siap digunakan, mulai dari sistem komunikasi, armada pemadam kebakaran, peralatan layanan kesehatan, hingga kendaraan tanggap darurat. (AUNI)

Penghentian ini dilakukan setelah tim ESDM Kaltim melakukan inspeksi mendadak dan menemukan sejumlah kegiatan ekstraksi batuan di lapangan. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengantongi dokumen resmi terkait izin pertambangan maupun izin pengangkutan material.

“Kami telah memerintahkan penghentian seluruh kegiatan di lokasi tersebut dan meminta pihak perusahaan meninjau kembali kesesuaian tata ruang serta menyelesaikan seluruh dokumen perizinan yang diwajibkan,” ujar Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Bambang Arwanto di Samarinda, dikutip dari akun resminya pada Selasa (9/12/2025).

Dalam proses pemeriksaan, tim menemukan adanya stiker barcode yang terpasang di area kerja. Namun setelah diverifikasi, barcode tersebut hanya menunjukkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan aktivitas ekstraksi mineral.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas penggalian dilakukan tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun izin angkut batuan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan.

Dinas ESDM menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengerukan dan mobilisasi material batu gunung wajib dihentikan hingga perusahaan mampu membuktikan legalitas operasionalnya.

“Kami menerapkan standar seleksi ketat dalam mengeluarkan legalitas tambang demi menjaga kelestarian lingkungan dan tata kelola yang baik,” kata Bambang.

Berdasarkan data verifikasi internal, dalam dua bulan terakhir ESDM Kaltim baru menerbitkan dua izin galian C. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerbitan izin dilakukan secara sangat selektif untuk menjamin kepatuhan hukum dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penghentian aktivitas ilegal ini sekaligus menggarisbawahi pengawasan ketat Pemerintah Provinsi Kaltim setelah kewenangan perizinan pertambangan galian C dialihkan sepenuhnya ke pemerintah provinsi. 

Pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan lahan untuk kepentingan pembangunan, termasuk kawasan wisata, tetap wajib tunduk pada seluruh ketentuan perizinan pertambangan jika kegiatan di dalamnya melibatkan penggalian material mineral agar setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. (AUNI)

ESDM Kaltim menilai pasokan pasir sungai adalah material strategis yang harus dijaga ketersediaannya, namun tetap melalui mekanisme perizinan yang terukur dan memenuhi ketentuan lingkungan.

Proses perizinan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir sungai saat ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui sistem daring INLINE, dilanjutkan dengan perizinan lingkungan terintegrasi OSS, dan penyusunan dokumen Amdal. 

Setelah IUP Eksplorasi terbit, perusahaan diwajibkan melakukan penyelidikan sumber daya serta rekomendasi teknis Balai Wilayah Sungai (BWS), termasuk pengukuran batimetri untuk menentukan kondisi sedimen di lokasi. Untuk memastikan kelayakan teknis, hasil eksplorasi juga dikoreksi oleh Inspektur Tambang perwakilan Kaltim. 

“Setiap laporan eksplorasi wajib memenuhi standar teknis sebelum dapat melanjutkan proses ke tahapan berikutnya,” demikian disampaikan Dinas ESDM Kaltim dalam rilis resminya, Senin (08/12/2025).

Syarat Tambahan Hingga IUP Operasi Produksi

Setelah dinyatakan layak, perusahaan masih harus memenuhi persyaratan lanjutan berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR), izin lingkungan operasi, serta penyusunan dokumen teknis seperti Rencana Reklamasi, Rencana Penutupan Tambang, Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM), hingga Rencana Anggaran dan Biaya (RKAB).

Rata-rata, proses perizinan IUP membutuhkan waktu 456 hari. Durasi dapat lebih cepat atau lebih lama tergantung kelengkapan dokumen dari pemohon.

Dinas ESDM menyebutkan, saat ini terdapat dua perusahaan pemegang IUP Eksplorasi dan tujuh perusahaan yang mengajukan WIUP komoditas pasir sungai di Kabupaten Berau. Dalam waktu dekat, dua persetujuan WIUP dijadwalkan akan terbit.

ESDM juga menyebutkan bahwa percepatan perizinan tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian. Perbedaan pandangan antar-instansi terkait syarat teknis menyebabkan beberapa proses perlu sinkronisasi ulang, terutama dengan Pemerintah Kabupaten Berau dan instansi terkait.

Hasil sinkronisasi tersebut menegaskan bahwa pengambilan pasir sungai harus diarahkan ke lokasi-lokasi dengan tingkat pendangkalan alami yang tinggi, agar tidak memicu kerusakan ekosistem dan tidak membentuk alur sungai baru. Upaya ini juga diharapkan mampu menjaga kelancaran alur pelayaran dan menstabilkan fungsi sungai.

Pemprov Kaltim Pastikan Percepatan Tetap Terkendali

Dinas ESDM menegaskan bahwa percepatan proses perizinan tidak berarti melonggarkan pengawasan ataupun mengurangi evaluasi teknis. Seluruh proses tetap mengikuti peraturan dan standar lingkungan. Pemprov memastikan kebutuhan pasir untuk pembangunan di Berau terpenuhi secara legal dan berkelanjutan.

“Pelaku usaha diimbau mengikuti seluruh tahapan perizinan dengan baik dan memenuhi setiap persyaratan yang telah ditetapkan untuk mendukung suksesnya pembangunan Kaltim menuju generasi emas,” tutupnya. (AUNI)

Penunjukan ini sekaligus memperkuat kiprah Rudy Mas’ud di panggung nasional. Sosok kelahiran Balikpapan itu dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor energi dan konstruksi sebelum menapaki karier politik. 

Ia pernah duduk di DPR RI, dan kini dipercaya memimpin Kalimantan Timur serta berperan penting dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam pidatonya usai terpilih, Harum menegaskan bahwa jabatan Ketua APPSI bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kemajuan seluruh provinsi di Indonesia dan menjaga semangat persatuan nasional.

“APPSI harus menjadi kekuatan nyata yang mendorong percepatan pembangunan dari Sabang hingga Merauke. Kita tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga menawarkan solusi demi kepentingan daerah,” ujarnya. 

Ia memaparkan tiga fokus utama program APPSI ke depan. Pertama, memperkuat sinergi pusat-daerah, menjadikan APPSI bukan sekadar forum komunikasi tetapi ruang koordinasi strategis dalam perumusan kebijakan bersama.

Kedua, memperjuangkan suara daerah agar lebih didengar dalam setiap kebijakan nasional, termasuk dalam isu-isu strategis seperti pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketiga, mendorong kolaborasi antarprovinsi dan IKN. Sebagai provinsi tempat berdirinya Ibu Kota Nusantara, Kaltim siap menjadi motor penggerak sinergi pembangunan lintas wilayah.

Dikenal sebagai sosok religius, disiplin, dan dekat dengan masyarakat, Rudy Mas’ud kerap turun langsung ke lapangan dan membuka ruang komunikasi tanpa sekat. 

Kepemimpinannya yang tegas dan terbuka diyakini dapat membawa warna baru dalam penguatan peran APPSI sebagai wadah strategis bagi pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.

Dengan semangat kolaboratif dan visi kebangsaan yang kuat, Harum berkomitmen menjadikan APPSI sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kemajuan daerah serta memperkuat fondasi pembangunan nasional. (AUNI)

Dilansir dari Kompas.com. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni secara resmi menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat untuk mengaktifkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu demi mengakomodasi para non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dirinya menjelaskan bahwa banyak tenaga pendidik dan kesehatan di wilayah terpencil Kaltim yang masa pengabdiannya belum mencapai batas minimal dua tahun. Mereka secara otomatis tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu, meskipun keberadaan mereka sangat vital bagi masyarakat. 

Kebijakan ini diharapkan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah sekaligus menyelamatkan nasib tenaga honorer.

"Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi daerah untuk menata tenaga non-ASN, terutama guru dan tenaga kesehatan yang masa kerjanya masih di bawah dua tahun," ujar Sri di Samarinda, Jumat (10/10/2025).

“Pengangkatannya bisa dilakukan melalui skema PPPK paruh waktu, disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah," sambungnya. 

Mendesaknya usulan ini berkaitan erat dengan batas akhir penataan tenaga non-ASN pada Oktober 2025. Pemprov Kaltim khawatir jika kelompok non-ASN ini terpaksa dinonaktifkan karena tidak terakomodasi dalam skema PPPK penuh waktu, maka akan timbul gangguan serius terhadap kesinambungan pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, terutama di area yang sulit dijangkau.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran utamanya terhadap dampak penonaktifan ribuan tenaga non-ASN tersebut.

“Yang kami khawatirkan adalah nasib tenaga-tenaga ini setelah penataan PPPK rampung tahun ini. Apakah mereka bisa diakomodasi lewat skema paruh waktu, atau justru dinonaktifkan. Jika dinonaktifkan, kami khawatir layanan publik di daerah-daerah terpencil akan terganggu,” tuturnya.

Berdasarkan data internal Pemprov Kaltim, saat ini terdapat sekitar 12.000 tenaga PPPK di provinsi tersebut. Sekitar 40 persen dari total tersebut sudah berhasil diangkat melalui dua tahap seleksi. 

Sisa 60 persen yang didominasi oleh mereka yang belum mencapai masa kerja dua tahun, menjadi target utama skema PPPK paruh waktu yang diusulkan ini. 
Peningkatan peran PPPK dinilai sebagai solusi jangka panjang di tengah tren pensiunnya PNS.

“Pertumbuhan PPPK menjadi tumpuan baru birokrasi. Secara nasional komposisi ASN di daerah kini mencapai 77 persen, dengan proporsi PPPK yang terus meningkat dan mendekati 50 persen,” katanya.

Peningkatan ketergantungan pada PPPK ini tak lepas dari tingginya angka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun di Kaltim. Rata-rata ada 300 PNS yang pensiun setiap tahun. Kondisi ini berarti sekitar 600 posisi strategis kosong dalam dua tahun dan harus segera diisi. 

Oleh karena itu, pengangkatan PPPK paruh waktu dianggap sebagai jalur cepat yang paling realistis untuk menutup kekurangan sumber daya manusia di pemerintahan daerah.

“Di Kaltim, rata-rata ada 300 PNS yang pensiun setiap tahun. Dalam dua tahun, sekitar 600 posisi kosong harus segera diisi agar pelayanan masyarakat tetap berjalan,” tutupnya, mendesak agar usulan paruh waktu ini segera dipertimbangkan untuk menjamin kelancaran fungsi pemerintah daerah. (J)

Program ini menyasar dua kelompok utama, yaitu marbot masjid yang akan diberangkatkan umrah ke tanah suci serta penjaga rumah ibadah non-muslim yang akan mengikuti perjalanan religi ke tempat-tempat suci sesuai agamanya masing-masing.

Penerima berasal dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

1. Kutai Kartanegara: 203 orang
2. Kutai Timur: 124 orang
3. Paser: 135 orang
4. Balikpapan: 111 orang
5. Samarinda: 87 orang
6. Berau: 60 orang
7. Penajam Paser Utara: 55 orang
8. Bontang: 48 orang
9. Kutai Barat: 49 orang
10. Mahakam Ulu: 8 orang

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan perjalanan ibadah ke luar negeri maupun dalam negeri, termasuk transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama pelaksanaan kegiatan.

Program ini dianggap sebagai bentuk konkret dari visi Kaltim dalam memperkuat pembangunan spiritual masyarakat di tengah kemajuan pembangunan fisik dan ekonomi, khususnya menyambut era Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah sekitar.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penghargaan seremonial melainkan bentuk penghormatan terhadap sosok-sosok religius yang sering kali luput dari perhatian, namun memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai moral di lingkungan tempat ibadah.

“Mereka adalah penjaga ketenangan batin kita semua. Marbot dan penjaga rumah ibadah bukan hanya tukang bersih-bersih. Mereka adalah pelayan spiritual masyarakat,” tegas Gubernur Rudy dalam sambutan tertulisnya.

Program ini telah dirancang dengan prinsip inklusif lintas agama, di mana seluruh kelompok agama mendapat hak dan porsi yang adil. Penjaga gereja, pura, vihara dan kelenteng mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjalani perjalanan rohani.

Selain sebagai bentuk penghargaan, program ini juga dipandang sebagai simbol toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kalimantan Timur. Kebijakan ini mengangkat spirit “Kaltim Berkah”, di mana semua agama diberi tempat yang setara dalam program kesejahteraan daerah.

Program ini juga di nilai dapat menciptakan harapan baru bahwa negara hadir tidak hanya untuk mayoritas tetapi juga melindungi minoritas secara adil.

Dengan keberhasilan pelaksanaan program ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap program ini terus berlanjut dan diperluas. Diharapkan juga dapat menginspirasi pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa agar turut memberikan ruang apresiasi serupa bagi pelayan rumah ibadah di wilayah masing-masing.

Dalam waktu dekat, nama-nama penerima dari masing-masing kabupaten/kota akan diumumkan secara resmi untuk tahap verifikasi administrasi, sebelum masuk ke tahap pemberangkatan yang direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap. (AUNI)