​Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, saat melakukan aksi simbolis lepasnya tukik (anak penyu) di Pantai Pulau Derawan Wakil bersama Bupati Berau Gamalis. Kegiatan tersebut menjadi penanda komitmen bersama dalam menjaga ekosistem laut di tengah pesatnya industri pariwisata daerah.

​”Wisata di Kepulauan Derawan sudah unggul karena didukung infrastruktur dan alam yang indah. Kini tinggal menambah daya tarik lain yang mempesona, seperti pelestarian penyu, untuk meningkatkan kunjungan,” ujar Seno, Selasa (7/7/2026). 

Penguatan ini dinilai momentumnya sangat tepat mengingat tren kunjungan ke Bumi Batiwakkal sedang melonjak tajam. Data Pemerintah Kabupaten Berau mencatat total kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2025 menembus angka 782.266 orang. 

Angka ini mencerminkan signifikan sebesar 40 persen dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di angka 557.214 wisatawan. Khusus untuk Pulau Derawan sendiri, destinasi ini berhasil menyedot sekitar 92.000 wisatawan domestik maupun mancanegara selama tahun 2025.

​Memasuki tahun 2026, tren positif ini terus berlanjut. Sepanjang periode Januari hingga April 2026, Kabupaten Berau telah mengantongi 201.852 kunjungan. 

Sebagian besar wisatawan fokus pada wisata bahari andalan seperti Derawan dan Maratua. Bahkan, pada momentum libur Idul Fitri 2026, Pulau Derawan terpantau padat dengan menyambut 8.054 pengunjung.

​Seno Aji mengingatkan bahwa pengembangan destinasi unggulan seperti Derawan, Kakaban, Sangalaki, dan Maratua tidak boleh membuat kelestarian lingkungan terabaikan. Baginya, peningkatan pelayanan dan perlindungan habitat satwa adalah kunci utama menciptakan ekosistem pariwisata masa depan.

​“Keberhasilan pengembangan pariwisata harus berjalan seiring dengan upaya konservasi. Sektor pariwisata menjadi alternatif yang kuat sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya bagi Kabupaten Berau,” tutupnya. (REIN/daa)

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Berau secara tegas menekankan pentingnya edukasi pengelolaan sampah yang baik, penciptaan lingkungan yang bersih, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat setempat.

​Langkah ini dinilai krusial mengingat eratnya kaitan antara kebersihan lingkungan dengan kesehatan tumbuh kembang anak. Penataan sanitasi yang buruk disinyalir memicu berbagai penyakit infeksi yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya kasus tengkes.

​"Kita berharap ada gambaran bagaimana mengelola sampah yang baik, menciptakan lingkungan yang bersih, sanitasi, dan sebagainya. Ini tanggung jawab bersama semua perangkat daerah yang muaranya kita berharap tingkat peningkatan kesehatan dan angka stunting bisa ditekan lebih rendah," ujarnya.

​Sebagai bentuk tindakan nyata, Pemerintah Kabupaten Berau kini tengah gencar mendorong program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu strategi utama yang diusung adalah dengan mengaktifkan kembali peran bank-bank sampah di pemukiman warga. 

Selain itu, pemerintah daerah juga memicu munculnya inovasi-inovasi kebersihan di tingkat Rukun Tetangga (RT). Gerakan ini dioptimalkan dengan memaksimalkan pemanfaatan alokasi dana RT yang saat ini telah tersedia.

​Di sisi lain, Sekda Berau juga memberikan sorotan tajam terhadap kebiasaan buruk sebagian masyarakat yang masih sering membakar sampah rumah tangga akibat minimnya pemahaman. 

Berdasarkan hasil percakapan medis dan lingkungan, tindakan membakar sampah justru memicu pencemaran udara serta lingkungan yang luar biasa berbahaya bagi kesehatan paru-paru. 

“Oleh karena itu, edukasi menyeluruh untuk mengubah paradigma masyarakat ini dinilai sangat mendesak, berjalan beriringan dengan memberikan harapan warga terhadap partisipasi aktif serta optimalisasi kinerja dari tenaga kebersihan daerah,” tutupnya. (REIN/daa)

Kehadiran tim nasional ini menjadi langkah penting dalam upaya menyalakan sekaligus memvalidasi kelayakan kawasan tersebut sebagai bagian dari jaringan geopark yang diakui secara luas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said memberikan penjelasan rinci mengenai agenda penting ini. Dirinya mengungkapkan bahwa tim penilai tersebut diperkuat oleh para ahli dan perwakilan dari instansi akademis serta lembaga terkemuka, yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, dan Badan Geologi Nasional. 

Selama berada di Berau, tim ahli nantinya akan memfokuskan perjalanannya untuk menyisir dan memeriksa secara langsung keunikan kawasan pesisir Bumi Batiwakkal. 

“Mulai tanggal 8, tim akan bergerak menyisir wilayah Kecamatan Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, kemudian berlanjut ke Kecamatan Biatan. Sementara itu, pada hari Jumat, tim dijadwalkan melakukan kunjungan penting ke kawasan bersejarah, yaitu Keraton Sambaliung dan Museum Gunung Tabur,” jelasnya, Senin (7/07/2026). 

​Untuk diketahui, kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat di wilayah administrasi Berau sendiri menyimpan potensi alam yang luar biasa dengan memiliki 15 geosite dari total 26 geosite yang tersebar di seluruh kawasan geopark. 

Kekayaan geologisnya meliputi hamparan pegunungan karst yang megah, keunikan gugusan gua-gua purba di Pulau Maratua, hingga situs Gua Bloyot yang eksotis di wilayah Kelay. 

Meski demikian, karena keterbatasan jalur aksesibilitas tim, penilaian kunjungan kali ini memang akan lebih terfokus pada objek-objek geosite yang berada di sepanjang jalur pantai pesisir.

Guna menyambut agenda besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau memastikan seluruh elemen di daerah telah siap sepenuhnya. Para camat, badan pengelola kawasan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga tokoh masyarakat setempat dipastikan telah melakukan dua kali simulasi (percobaan). 

“Persiapan matang ini dilakukan agar mereka mampu menampilkan seluruh potensi, keunikan, serta nilai penting dari masing-masing geosite secara maksimal di hadapan tim penilai,” tutupnya. (REIN/daa)

Dalam acara tersebut, beragam kegiatan budaya suku Banua yang ada di Kabupaten Berau akan dihadirkan sebagai upaya melestarikan adat dan tradisi masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wagub Kaltim Seno Aji mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung dan mendorong kegiatan budaya yang ada di Bumi Etam, termasuk di Berau.

"Kita harus mencari alternatif baru untuk mendorong perekonomian daerah, salah satunya melalui wisata budaya. Budaya-budaya di Kalimantan Timur harus terus dikembangkan karena mampu menarik wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya, Rabu (01/07/2026).

Bagi Seno, Festival Abutta Banua ini memiliki peran strategis bagi perkembangan pariwisata di Berau. Selain mewarisi budaya masa lampau, kegiatan tersebut menurutnya juga bakal memberikan peningkatan bagi sektor ekonomi masyarakat.

Sementara itu di tempat yang sama, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa Abutta Banua tentunya akan selalu menjadi wadah bagi masyarakat untuk mewarisi tradisi maupun budaya peninggalan leluhur.

Menurutnya, dengan rutinnya pelaksanaan kegiatan tersebut, identitas budaya Banua akan semakin diperkuat dan tidak mudah tergerus oleh zaman yang semakin berkembang.

"Melalui Festival Abutta Banua, kita berharap nilai-nilai luhur, adat istiadat, seni, dan tradisi yang dimiliki Kabupaten Berau dapat terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan jati diri, sekaligus memperkuat posisi Berau sebagai daerah yang kaya akan sejarah, budaya, pariwisata, dan kearifan lokal," tandasnya. (REIN/daa)

Penyampaian laporan ini merupakan langkah konstitusional sekaligus komitmen nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

​Dalam pidato pengantarnya, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan kabar gembira bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur per 22 Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Berau berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Raihan catatan ini menjadi prestasi tersendiri karena menandai opini WTP yang ke-9 secara berturut-turut, atau yang ke-13 secara keseluruhan bagi Bumi Batiwakkal,” ucapnya, Senin (29/06/2026). 

​Di hadapan pimpinan dan anggota legislatif, Bupati memaparkan komponen realisasi anggaran TA 2025 secara rinci, yang meliputi:

​1. Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp5,36 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp5,07 triliun lebih atau sekitar 94,48%. Belum tercapainya target murni ini disebabkan oleh regulasi dana transfer pusat, khususnya dana bagi hasil (DBH) sektor sumber daya alam, yang belum sepenuhnya ditransfer ke rekening kas daerah hingga anggaran akhir tahun.

2. Selain itu, Belanja Daerah disampaikan sebesar Rp6,04 triliun lebih dan berhasil terealisasi sebesar Rp5,47 triliun lebih atau mencapai 90,58%.

3. Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp568 miliar lebih yang dipengaruhi oleh adanya beberapa paket pekerjaan fisik yang belum rampung 100% di akhir tahun, serta efisiensi anggaran belanja yang dilakukan di tiap SKPD.

4. Sementara​ itu SiLPA yang terjadi, melalui pos pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun lalu sebesar Rp673 miliar lebih dan berhasil terealisasi 100%, maka diperoleh akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akhir TA 2025 sebesar Rp272 miliar 644 juta lebih.

5. ​Ditambah lagi posisi Neraca Daerah per 31 Desember 2025 mencatat total aset Pemkab Berau mencapai Rp14,99 triliun lebih, dengan kewajiban jangka pendek sebesar Rp42 miliar lebih dan ekuitas dana sebesar Rp14,94 triliun lebih. 

Adapun saldo akhir kas daerah pada Bendahara Umum Daerah tercatat sebesar Rp275 miliar lebih. ​Meski kembali mendulang opini tertinggi dari BPK, Sri Juniarsih mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak berpuas diri dan tetap fokus memperhatikan beberapa catatan rekomendasi terkait sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan-undangan. 

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan menyeluruh demi tercapainya mutu pelayanan publik yang maksimal,” tegasnya.

Di akhir sidang, Bupati menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Berau, seluruh aparatur perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat atas sinergi kuat yang terjalin demi kemajuan pembangunan Kabupaten Berau. (REIN/daa) 

Ia mengatakan bahwa dalam kebijakan tersebut, pemerintah daerah harus memutar otak lebih keras demi memastikan setiap rencana pembangunan yang telah disusun tetap terealisasi tanpa hambatan berarti.

​"Di tengah efisiensi anggaran saat ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD dalam program pembangunan," ujar Sri Juniarsih usai menghadiri acara Focus Grup Discussion mengenai penanganan sampah di Berau, Senin (29/6/2026).

​Sri Juniarsih pun melontarkan istilah sederhana namun sarat makna untuk menggambarkan situasi keuangan Pemkab Berau saat ini. 

Dia mengingatkan semua pihak untuk bersiap "menggencangkan ikat pinggang" sedalam mungkin. Persyaratan ini menjadi penanda bahwa keran anggaran daerah kini harus diputar seketat mungkin. 

​"Kita semua sudah tahu ya, bahwa saat ini sedang efisiensi. Jadi kita harus ikat pinggang kencang-kencang," tuturnya saat memberikan keterangan.

​Umi, sapaan akrab Sri Juniarsih menilai, skema pelibatan perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal untuk membantu meringankan beban pemerintah adalah langkah yang sangat logis untuk dipertimbangkan.

​Mengingat APBD tidak dapat diandalkan sepenuhnya, kolaborasi pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau kemitraan yang diukur dapat menjadi alternatif utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

​"Oleh sebab itu, cara ini menjadi solusi agar pembangunan tetap berjalan. Makanya nanti kami minta melalui dinas terkait untuk menyurati semua perusahaan agar dapat berpartisipasi," tutupnya. (REIN/daa) 

​“Kita sadari, musuh kita masih sampah sampai saat ini. Kita belum tertib dalam membuang sampah,” ujar Gamalis di hadapan para peserta aksi.

​Ia menyoroti kebiasaan buruk sebagian warga yang kerap membuang sampah di lokasi ilegal. Salah satu titik yang mendapat perhatian tajam dari orang nomor dua di Berau ini adalah sepanjang jalan poros menuju Kampung Bangun di kawasan Sambaliung. 

​Dalam upaya mengatasi masalah yang sudah menahun itu, Pemkab Berau mengambil langkah taktis dengan menggalakkan agenda "Selasa dan Jumat Bersih" atau dikenal dengan istilah Korve. Program ini dijalankan berdasarkan Surat Edaran resmi yang telah berlaku sejak 30 Maret 2026 lalu.

​Dalam implementasinya, Gamalis menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan mulai dari camat, lurah, kepala kampung, hingga ketua RT untuk menjadi motor penggerak masyarakat di wilayah masing-masing. Ia juga meminta adanya kerja sama yang aktif dengan pihak swasta.

''Setiap hari Selasa, aksi bersih-bersih mandiri minimal selama 30 menit di area kerja, lingkungan sekolah, dan sekitar rumah masing-masing. Hari Jumat (Sebulan Sekali) Aksi gotong-royong massal yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara serentak," jelasnya.

​Melalui gerakan terstruktur ini, Pemkab Berau berharap kesadaran kolektif masyarakat dapat meningkat demi mewujudkan lingkungan Bumi Batiwakkal yang bersih, sehat, dan bebas dari sampah. (REIN/daa) 

​Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa investasi dan penguatan UMKM merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

​"Kondisi kita hari ini dengan adanya penurunan sektor PDRB dari sektor pertambangan yang terus makin tahun makin menurun, tentu kita harus mencari saluran-saluran alternatif. Salah satunya adalah kawan-kawan dari UMKM ini. Investasi tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan," ujar Gamalis saat diwawancarai awak media, Kamis (18/06/2026) 

​Dalam kesempatan tersebut, Gamalis juga merasa optimis dapat menyusul capaian persentase nilai investasi daerah yang melonjak tajam hingga mendekati angka 200%.

​"Tentu kita memberikan reward penghargaan kepada kawan-kawan DPMPTSP yang dikomandani Pak Nanang. Kita jangan hanya melihat nilai atau angka, tapi capaian persentase yang begitu melonjak sampai hampir 200 persen. Angka 194,71% itu adalah persentase yang saya kira cukup dapat kita apresiasi," ungkapnya.

​Guna menarik minat para investor, Pemkab Berau menyatakan terbuka lebar dan siap menyambut para pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya di Bumi Batiwakkal. Kolaborasi dengan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur juga terus diperkuat untuk memberikan ruang yang luas bagi iklim investasi yang sehat.

​"Investor hari ini kita bukakan pintu seluas-luasnya. Kami akan sambut dengan baik. Terkait regulasi, mudah-mudahan juga tidak terlalu memberatkan bagi investor," tambah Gamalis.

​Kendati memberikan kemudahan, Pemkab Berau tetap memberikan syarat tegas demi melindungi dan memajukan perekonomian masyarakat lokal.

Ia menekankan bahwa setiap perusahaan atau investor yang ingin melakukan perluasan dan pengembangan usahanya di Berau, wajib menggandeng pelaku usaha lokal atau UMKM.

​Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari skema sinergi dan kemitraan yang digagas oleh PTSP Provinsi dan Kabupaten untuk menjembatani pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil.

​"Ketika ada usaha yang ingin melanjutkan pengembangan usahanya, dia harus bermitra. Itu salah satu persyaratan untuk pengembangan usaha. Kami sangat berharap agar supaya investasi dapat masuk ke Berau dalam jumlah banyak," pungkasnya. (REIN/daa) 

​Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, menegaskan bahwa pemerintah daerah memilih mempertahankan tarif yang ada demi menjaga stabilitas daya beli dan iklim investasi.

​“Kita usahakan agar tidak ada. Tarif pajak dan retribusi sudah diatur dalam perda yang berlaku, sehingga tidak ada perubahan,” ujarnya, Rabu (17/06/2026) 

​Menurutnya, kebijakan ini didasarkan pada logika bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada kesehatan ekonomi warga. Jika aktivitas ekonomi tumbuh dan transaksi meningkat, maka penerimaan pajak secara otomatis akan ikut terangkat. 

Sebaliknya, menaikkan tarif di tengah risiko penurunan ruang fiskal justru berpotensi menjadi beban tambahan yang kontraproduktif bagi dunia usaha.

"​Alih-alih menaikkan beban pungutan, Bapenda Berau memilih fokus pada strategi optimalisasi internal. Langkah yang diambil meliputi perluasan basis pajak dengan mendata ulang objek-objek pajak yang belum tergarap maksimal, serta meningkatkan kepatuhan para wajib pajak," jelasnya. 

Selain itu, pemerintah daerah juga akan menggenjot edukasi dan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. ​

Meskipun rincian penurunan kapasitas fiskal untuk tahun 2027 belum tergambar secara detail, Pemkab Berau menilai strategi ini jauh lebih rasional dan aman bagi perekonomian daerah. 

"Pemerintah berharap roda ekonomi di Kabupaten Berau tetap berputar stabil, sehingga basis penerimaan daerah dapat menguat secara alami tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (REIN/daa)

Ia menekankan bahwa setiap PKK yang berada di masing-masing wilayah perlu melakukan kordinasi intensif dengan Pemerintah Kampung. Agar dapat melahirkan program unggulan yang bisa membantu kesejahteraan keluarga. 

"PKK juga punya fungsi yang cukup Krusial dalam membangun masyarakat di kampung," ungkapnya, Selasa (17/06/2026). 

Lebih lanjut, Bupati Berau juga menyoroti persoalan stunting yang saat ini menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Ia meminta PKK kampung untuk memberikan atensi penuh terhadap isu kesehatan ini. 

Menurutnya, kader PKK berada di garda terdepan masyarakat, sehingga memiliki peran lebih untuk mendorong sekaligus mengoptimalkan program-program pencegahan stunting di tingkat keluarga.

"​Melalui edukasi gizi dan pengaktifan posyandu, PKK diharapkan dapat menjalankan program-program yang efektif dan tepat sasaran," pungkasnya.

Sri Juniarsih optimistis bahwa dengan keterlibatan aktif PKK dalam mendampingi masyarakat, angka stunting di Kabupaten Berau dapat ditekan secara signifikan demi melahirkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. (REIN/daa) 

Pasalnya untuk memberikan akselerasi pembangunan, pihak NGO punya peran yang krusial dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Ia menekankan segenap unsur Pemerintah Kampung perlu melakukan kordinasi dan kolaborasi dengan pihak tersebut agar proses menuju kampung yang mandiri bisa cepat tercapai.

"Penglibatan NGO bisa dilakukan, agar program-program kampung bisa terlujarnya, tanpa menunggu pemerintah daerah," ujarnya, Senin (15/06/2026) 

Dirinya menegaskan bahwa mengingat kondisi keuangan daerah saat ini yang mengalami efisiensi, tentunya kemampuan kreatifitas sangat dibutuhkan dalam mengelola dana desa agar efektif dan tepat sasaran. 

"Kita harus cermat dalam mengelola keuangan kampung," tuturnya. 

Ia pun berharap dengan skema ini, Pemerintah Kampung dapat menjalankan setiap programnya dengan baik. Sebab telah dibantu oleh pihak ketiga, selain dukungan dari pemerintah daerah. 

"Saya harap ini bisa dilakukan, tentunya kepada para pemerintah kampung jangan sungkan untuk bertanya agar kita bisa membangun berau yang lebih sejahtera," pungkasnya. (REIN/daa) 

​Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para petani dan pekebun, untuk segera menghentikan total aktivitas pembakaran lahan, terutama selama musim kemarau berlangsung.

​"Dalam kondisi cuaca yang cukup panas saat ini, kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Risiko kebakaran sangat besar dan dapat merugikan banyak pihak," ujar Gamalis dengan tegas, Senin (15/6/2026).

​Gamalis menjelaskan bahwa kombinasi antara cuaca panas yang menyengat dan kondisi vegetasi lahan yang mengering membuat percikan api sekecil apa pun berpotensi menjadi bencana besar. Kebiasaan tradisional membuka lahan dengan membakar dinilai sudah tidak relevan dan sangat berbahaya dalam situasi saat ini.

​Sebagai alternatif, Pemkab Berau meminta masyarakat dan pelaku usaha runtutan pertanian untuk beralih ke metode pengelolaan lahan yang lebih aman, modern, dan ramah lingkungan tanpa harus menggunakan api.

​Berdasarkan data di lapangan, kasus karhutla sejauh ini mendominasi daftar kejadian yang paling menguras energi dan waktu para petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, kesadaran kolektif dari hulu sangat diperlukan agar bencana kabut asap tidak sampai mengancam kesehatan warga.

​Gamalis berharap masyarakat tidak egois dan mau bekerja sama bahu-membahu untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

​"Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan dengan menghindari aktivitas pembakaran lahan. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menangani kebakaran yang sudah meluas," pungkasnya. (REIN/daa) 

Keempat Pejabat tersebut ialah, Kepala Kampung Tasuk, Jajang Miharja; Kepala Kampung Biduk-Biduk, Mudasir; Kepala Kampung Suaran, Sofyani; Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun, Muhlis Triadi.

Pada Kesempatan itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas yang memimpin jalannya pelantikan ini, menyampaikan bahwa pejabat yang sudah mengemban amanah diharapkan mampu melahirkan terobosan program percepatan pembangunan yang dapat mendukung kemajuan kampung. 

"​Tentu saya sangat memiliki harapan yang besar atas dilantiknya kepala kampung pada hari ini," ucapnya pada Selasa (09/06/2026). 

Dirinya menegaskan bahwa seluruh tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan kampung untuk memberdayakan masyarakat di wilayah masing-masing bakal menjadi tantangan tersendiri, mengingat saat ini pemerintahan daerah dihadapkan dengan situasi efesiensi anggaran. 

"Mulai hari ini sudah harus bergerak, termasuk mengelola keuangan kampung secara akuntabel sesuai dengan situasi kebijakan efisiensi saat ini, dan tidak ada lagi kampung seperti dulu, alokasi dana kampung kita tidak sebesar dulu lagi.

Oleh sebab itu, Bupati Berau menekankan agar pejabat yang baru saja dilantik untuk rajin berkoordinasi dengan instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk membuat Pemerintah Kampung tidak salah langkah dalam mengambil keputusan dalam bekerja. 

Selain itu, dengan intens berkoordinasi juga dapat menghindari pemerintah Kampung keliru dalam mengelola dana Kampung yang tersedia. 

​"Saya pun meminta kepada bapak-bapak sekalian, harus berkoordinasi aktif dengan camat dan DPMK. Ini merupakan ibu asuh yang akan mendampingi kepala kampung dalam hal apa pun itu, baik keuangan, mengelola sumber daya alam, juga membangun kemitraan-kemitraan," pungkasnya. (REIN/daa) 

Direktur sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie menjelaskan bahwa saat ini program kerja penataan mutu pelayanan kesehatan tersebut telah resmi memasuki babak kesiapan pentahapan. 

Seluruh instrumen serta elemen penilaian vital sedang diteliti secara seksama guna memenuhi standar operasional baku yang telah disyaratkan oleh tim penilaian. 

"Masih dikaji dan masih banyak yang harus dipersiapkan," ungkapnya kepada Kartanews, Senin (1/06/2026). 

Selain itu, ia juga menegaskan terkait waktu pasti kapan bakal beroperasi. Lamlay menyatakan bahwa informasi tersebut akan disampaikan secara transparan setelah seluruh rangkaian koordinasi pentahapan awal rampung sepenuhnya.

​"Nanti diinfokan," pungkas Kepala Dinas Kesehatan Berau secara singkat sembari menutup sesi wawancara.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas meminta masyarakat untuk bersabar terkait pengoperasian rumah sakit baru, karena pemerintah harus bergerak hati-hati demi mematuhi regulasi yang berlaku.

​"Kesehatan itu penting dan menjadi prioritas bagi saya. Ini adalah salah satu poin dari Pancasila, yaitu keadilan kepada masyarakat dalam hal kesehatan," ujar Sri Juniarsih saat memberikan keterangan usai melaksanakan upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Bupati.

​​Dia menampikkan, anggapan bahwa pemerintah daerah sengaja mengulur waktu pengoperasian fasilitas kesehatan tersebut. Padahal, kata dia saat ini pemerintah tengah dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus menyesuaikan kemampuan finansial daerah yang ada.

​Selain anggaran, ia juga membeberkan bawah kendala utama yang sedang diselesaikan oleh pemerintah daerah adalah sinkronisasi regulasi operasional bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPJS Kesehatan.

​"Satu rumah sakit itu berdasarkan aturan Kemendagri adalah satu BPJS. Kalau ada dua rumah sakit, berarti harus dua BPJS. Nah, ini kami harus segera melakukan regulasi untuk BPJS rumah sakit yang baru," jelasnya.

​Lebih lanjut dia memaparkan, ada risiko hukum dan sosial jika rumah sakit dipaksakan buka tanpa payung hukum yang matang.

Terlebih lagi jika biaya operasionalnya ditarik tanpa regulasi resmi, hal itu akan dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) yang justru menyulitkan masyarakat. 

Di sisi lain, menggratiskan layanan secara total juga tidak memungkinkan di tengah situasi efisiensi anggaran saat ini.

​"Kami tidak mau membebani masyarakat dan tidak mau juga melanggar regulasi. Kalau kami buka lalu memungut bayaran tanpa aturan, itu namanya pungli, masyarakat pasti ribut. Tapi kalau digratiskan, dari mana kami mengambil dananya di tengah efisiensi anggaran sekarang? Ini yang harus dipahami," tambahnya.

​Meski menghadapi proses birokrasi yang panjang, Sri Juniarsih memastikan bahwa seluruh logistik dan barang kebutuhan rumah sakit sebenarnya sudah masuk dan siap.

Pemkab Berau menargetkan penyesuaian regulasi ini dapat rampung dalam waktu 6 hingga 7 bulan ke depan, namun upaya percepatan terus dilakukan.

​"Upaya kami secepat mungkin. Target kami mungkin sekitar 6 sampai 7 bulan, tapi kami upayakan secepatnya. Mohon doakan kami agar dalam waktu sesegera mungkin rumah sakit baru ini bisa mulai melaksanakan pelayanan," pungkasnya. (REIN/daa) 

Dengan pendekatan yang hangat dan penuh keakraban, Sri Juniarsih berinteraksi langsung bersama anak-anak seraya mengajak mereka membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah yang ditemui di sekitar kawasan permukiman maupun fasilitas umum.

Bupati menegaskan bahwa generasi muda memegang peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Menurutnya, kepedulian terhadap kebersihan tidak perlu menunggu dewasa, melainkan harus dimulai dari tindakan-tindakan sederhana sejak kecil.

"Kita harus mulai dari hal-hal kecil. Kalau melihat sampah, ambil lalu buang ke tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab bersama," ujarnya kepada anak-anak yang hadir.

Lebih lanjut, Sri Juniarsih mendorong agar kebiasaan menjaga kebersihan terus ditanamkan sehingga berkembang menjadi budaya positif di tengah masyarakat.

Ia menekankan bahwa kepedulian lingkungan bukan semata urusan orang dewasa, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

Bupati berharap anak-anak Tanjung Batu dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dan turut mengajak teman-teman mereka untuk hidup bersih serta merawat fasilitas umum agar tetap nyaman digunakan bersama.

"Sebagai generasi muda, kalian harus ikut menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan sehat. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman lainnya untuk peduli terhadap kebersihan," pungkasnya. (REIN/daa)

Kegiatan yang masuk dalam Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, hingga 2 Juni 2026.

Pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomis sekaligus ramah lingkungan. Lebih jauh, program ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan industri kreatif berbasis potensi lokal di kawasan pesisir Berau.

Ketua Dekranasda Berau, Brigjen Pol (Purn) Edy Suswanto, mengungkapkan bahwa potensi limbah kelapa di Kecamatan Pulau Derawan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal menurutnya, bahan tersebut menyimpan nilai ekonomi yang signifikan apabila dikelola dengan tepat.

"Banyak limbah kelapa di Derawan yang sebenarnya dapat diolah menjadi produk kreatif bernilai jual tinggi. Melalui pelatihan ini, kami ingin membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut," ujarnya.

Untuk memastikan kualitas pelatihan, panitia mendatangkan instruktur berpengalaman di bidang kerajinan limbah kelapa dari Kabupaten Bantul. Kehadiran tenaga ahli tersebut diharapkan mampu mendorong para perajin lokal menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan berdaya saing di pasar yang lebih luas.

Dekranasda Berau juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat strategi promosi produk hasil pelatihan. Peluang usaha dari sektor kerajinan limbah kelapa dinilai sangat terbuka, baik melalui pengembangan usaha mandiri maupun kemitraan dengan berbagai pihak.

Edy berharap produk kerajinan berbahan limbah kelapa kelak menjadi ikon Kecamatan Pulau Derawan dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat setempat. (REIN/daa)

Ia menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama yaitu,  Kesesuaian dengan, Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan laporan keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas sistem pengendalian intern.

Meski demikian, BPK mencatat masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, ditemukan 204 temuan dan 591 rekomendasi yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan secara berkelanjutan.

Usai menerima LHP, Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada BPK RI atas penilaian serta bimbingan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau.

"Ini menjadi capaian yang sangat membanggakan, terlebih karena rekomendasi yang diberikan kepada Kabupaten Berau pada tahun ini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya," ujarnya.

"Capaian ini merupakan hasil kerja sama, kolaborasi, dan kerja keras seluruh perangkat daerah di Kabupaten Berau," sambungnya.

Sri Juniarsih menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Senada dengan itu, BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas seluruh rekomendasi dalam LHP, agar tidak menjadi temuan berulang yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan di masa mendatang. (REIN/daa)

Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, menjelaskan bahwa komoditas yang disediakan dalam gerakan ini mencapai ton-an untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Kegiatan ini bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan ikan dengan harga terjangkau, tetapi juga untuk mendukung pengendalian inflasi daerah,” ujarnya.
​
Ke depan, gerakan pasar ikan murah ini direncanakan menjadi agenda rutin untuk setiap bulan sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengantisipasi inflasi. 

Sebagai informasi, ikan yang dijualan di pasar murah, seperti ikan layang, kembung, tongkol, senangin, kakap, dan bandeng untuk perairan laut. Sedangkan ikan perairan tawar, yakni patin dan lele.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang turut hadir di lokasi memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para nelayan dan tingginya partisipasi masyarakat.

Menurutnya, potensi sektor perikanan di Bumi Batiwakkal sangat besar dan harus dioptimalkan lewat program yang menyentuh langsung ke tingkat bawah. 

“Gerakan pasar ikan murah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta membantu penanganan stunting melalui peningkatan konsumsi ikan di masyarakat,” kata Bupati Sri Juniarsih.
​
Untuk memperluas dampak positifnya, pemerintah daerah membuka peluang melaksanakan pasar ikan murah secara keliling di beberapa kecamatan, khususnya wilayah yang ketersediaan ikannya masih terbatas.
​
Selain penjualan ikan segar, kegiatan ini juga diramaikan oleh sejumlah pelaku UMKM yang menjajakan berbagai produk olahan hasil perikanan.

Pemkab Berau menegaskan akan terus mendorong hilirisasi sektor perikanan guna meningkatkan nilai jual produk sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir. 
​
Di akhir arahannya, Bupati tidak lupa mengingatkan seluruh pihak mengenai pentingnya praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan agar potensi bahari Berau tetap terjaga dan berkelanjutan. (REIN/daa)

Bupati Sri Juniarsih meminta agar Pemprov memberikan bantuan, baik dari sisi pengadaan alat kesehatan (alkes) maupun pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).

​"Kami berharap ke depan RSU baru ini bisa menjadi rumah sakit rujukan Provinsi Kaltim untuk wilayah utara," tegasnya di hadapan para pemangku kebijakan.

​Sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Mengingat jenjang SMA merupakan kewenangan provinsi, Pemkab Berau mengusulkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk memangkas jarak tempuh siswa di daerah terpencil.

Kawasan pesisir pembangunan sekolah di Kampung Pegat Bukur untuk melayani siswa dari Inaran dan Bena Baru. Kawasan Pedalaman pembangunan di Kampung Long Keluh untuk melayani lima kampung di wilayah Hulu Sungai Kelay.

Selain itu, Bupati mendorong Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk memperkuat fasilitas pendukung di destinasi unggulan. Usulan tersebut mencakup, pembangunan pengamanan pantai di Pulau Derawan dan Maratua, pemecah ombak di sepanjang pesisir Talisayan hingga Biduk-Biduk.

​"Kami berharap kegiatan peningkatan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi ini dapat terus dilanjutkan secara berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (REIN/daa)

2. Ruang poli

3. Ruang pendaftaran

Selain itu, estetika lingkungan yang meliputi tanaman hias dan pembangunan penahan tanggul di depan rumah sakit.

Kemudian ia mengatakan, ihwal peralatan medis saat ini tengah dalam proses pengiriman. Sehingga diharapkan bisa segera datang tepat waktu sebelum peresmian. (REIN/daa)

Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan capaian positif yang sudah ada, sembari memperkuat indikator-indikator yang masih dianggap lemah melalui langkah-langkah yang lebih terarah.
​
Salah satu fokus utama dalam evaluasi tahun ini adalah peningkatan status KLA Kabupaten Berau. Pemkab Berau menargetkan kenaikan predikat dari status Madya menuju Nindya.

​“Pada evaluasi tahun ini, seluruh perangkat daerah diminta mengisi data secara jujur, lengkap, dan didukung bukti yang valid. Hal ini penting agar gambaran kondisi di lapangan benar-benar akurat,” tegasnya.
​
​Sekda melanjutkan bahwa keberhasilan program KLA tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi solid antara perangkat daerah, sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat.
​
Dirinya menegaskan bahwa tujuan akhir dari upaya ini bukanlah semata-mata mengejar penghargaan, melainkan menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi mendatang.
​
“Ini bukan sekadar soal predikat, tetapi tanggung jawab bersama dalam memastikan anak-anak di Berau mendapatkan hak dan perlindungan yang layak,” pungkasnya. (REIN/daa)

​Ia menambahkan bahwa kehadiran pelaku usaha dalam sebuah acara menjadi kunci terjadinya perputaran ekonomi yang nyata. 

Dengan begitu, sebuah kegiatan tidak hanya sekadar mengandalkan keramaian massa, tetapi juga menjadi sarana transaksi produktif bagi produk-produk lokal.

​“Kalau UMKM terlibat aktif, perputaran ekonomi akan sangat terasa. Event tidak hanya menjadi ramai, tetapi juga memberikan dampak kesejahteraan yang nyata,” tambahnya.

​Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengubah pola pikir penyelenggara agar setiap kegiatan memiliki nilai tambah (value added).

Transformasi dari sekadar acara formal menjadi penggerak ekonomi menjadi target utama Pemkab Berau dalam beberapa tahun ke depan.

​“Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi, setiap kegiatan harus memberi nilai tambah dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, bukan sekadar seremonial belaka,” pungkasnya.

​Dengan adanya kewajiban ini, para pelaku UMKM di Berau diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing dan menjadi daya tarik utama dalam setiap perhelatan besar di Kabupaten Berau. (REIN/daa)

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Lazismu Kalimantan Timur, Rusfauzi Hamdi, mengingatkan seluruh pengurus bahwa mengelola organisasi sebesar Lazismu merupakan amanah yang berat. 

Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) demi menjaga kepercayaan umat.
​
“Amanah adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Dengan kolaborasi yang kuat, program kebaikan bisa berjalan lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih luas,” ungkap Rusfauzi.
​
Acara Rakerwil ini juga menjadi momentum apresiasi bagi cabang-cabang di daerah. Pada penghujung kegiatan, dilakukan penyerahan penghargaan bagi Lazismu tingkat kabupaten/kota atas capaian kinerja mereka.

​Penyerahan donasi secara simbolis untuk Palestina. Lazismu Kutai Timur menyerahkan dana kemanusiaan sebesar Rp30.861.700 yang disalurkan melalui Lazismu Kalimantan Timur untuk kemudian diteruskan ke pusat.

​Rakerwil ini diharapkan dapat melahirkan program-program inovatif dalam pengelolaan zakat di wilayah "Bumi Etam" untuk satu tahun ke depan.

Pada Kamis (16/4/2026), Wakil Bupati Berau, Gamalis bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, termasuk Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menuju kantor Telkom Regional IV Kalimantan di Balikpapan. Misinya hanya satu, memastikan transformasi digital bukan cuma slogan di brosur wisata.
​
Beban Manis 200 Ribu Wisatawan

​Angka tidak bisa berbohong. Gamalis memaparkan fakta yang cukup mencengangkan. Hingga pertengahan April 2026, tercatat sebanyak 201.852 ribu wisatawan telah menginjakkan kaki di Berau. Angka ini adalah berkah, namun sekaligus beban bagi infrastruktur telekomunikasi yang ada.

​"Ini menjadi tantangan bagi kami di daerah. Untuk memberikan pelayanan terbaik, pemenuhan jaringan telekomunikasi adalah mutlak," ujar Gamalis di hadapan jajaran manajemen Telkom.

​Bagi Pemkab Berau, sinyal adalah oksigen baru terhadap 13 kecamatan, 100 kampung, dan 10 kelurahan. Terutama di destinasi unggulan yang kerap mengalami "koma digital" saat puncak kunjungan tiba.

Bukan Hanya untuk Swafoto

​Sejalan dengan Wabup, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto membawa pendangan lain dari permohonan nelayan yang ada di area tersebut. Ia menyoroti Pulau Kaniungan di Kecamatan Biduk Biduk. 

Menurut Dedy, keberadaan menara telekomunikasi (tower) di wilayah pesisir bukan sekadar fasilitas bagi turis yang ingin memamerkan kemewahan alam Berau. Ada urgensi yang lebih mendasar bagi para nelayan setempat.

​"Jika ada jaringan, ini sangat membantu nelayan kita. Komunikasi adalah alat bantu kerja mereka di laut," tegas Dedy.

​Kabar Baik dari Derawan hingga Maratua

​Gayung bersambut. EVP Telkom Regional IV, Irwan Andrianto Nugroho, menyadari betul bahwa Berau adalah "permata" Kalimantan Timur. Ia memberikan angin segar berupa langkah konkret yang sudah dan akan segera berjalan.

​Salah satu kabar paling menggembirakan adalah peningkatan bandwidth di Pulau Derawan. Tak tanggung-tanggung, kapasitasnya digenjot dari 750 M menjadi 1.200 M.

Peningkatan ini diproyeksikan akan memberikan efek domino positif hingga ke Pulau Maratua, memastikan kualitas internet tetap stabil meski ribuan gawai mengaksesnya secara bersamaan.
​
Langkah Setelah Audiensi
​
Pertemuan di Balikpapan tersebut bukanlah akhir, melainkan babak baru. Telkom berkomitmen untuk segera turun ke lapangan guna melakukan survei mendalam.

Sebuah Forum Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan di Berau juga telah dijadwalkan untuk merumuskan peta jalan digital yang lebih presisi.

Kini, harapan besar terletak di pundak sinergi antara Pemkab Berau dan Telkom.

Jika jaringan telekomunikasi telah merata, maka kecantikan Bumi Batiwakkal tidak lagi hanya tersimpan dalam memori ponsel wisatawan, tapi terpancar secara real-time ke seluruh penjuru dunia, sembari mengangkat kesejahteraan warga di pesisir hingga pelosok kampung. (REIN/daa)

2. ​Raperda tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

3. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan di Daerah.

4. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau Tahun 2026-2046.

5. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

6. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

7. ​Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.

8. ​Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

​Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Nooryanto menyampaikan bahwa ditandatanganinya 8 rumusan Raperda ini merupakan langkah penting bagi jalannya roda pemerintahan. 

Menurutnya, kesepakatan ini menjadi acuan baru bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.

​"Raperda ini nantinya akan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan secara lebih terukur dan memiliki dasar hukum yang kuat," ungkap Dedi.

​Senada dengan hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajiban hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat.

​"Ini adalah bentuk pemenuhan tanggung jawab konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjalankan program kerja pemerintah daerah," tuturnya.

Ia juga mengatakan, mengingat banyaknya potensi daerah yang belum difungsikan secara maksimal, perda yang telah disepakati diharakan mampu membawa perubahan yang signifikan.

"Dengan ditandatanganinya program ini, kami berharap dapat memberikan efek positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Berau," pungkasnya. (REIN/daa)

Adanya kegiatan ini tentu berguna mengantisipasi potensi sengketa lahan yang kian banyak ditemukan.

​Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M. Said menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat adat bukanlah sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga kondusivitas wilayah.

Ia menekankan peran sentral tokoh-tokoh adat termasuk Sultan dari Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung yang selama ini kerap menjadi penengah utama dalam konflik sosial di masyarakat.
​
"Kami sangat concern terhadap perlindungan masyarakat hukum adat ini. Dengan segala transformasi pembangunan yang ada, jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak negatif," ujar Said dalam sambutannya.
​
​Dirinya menambahkan, salah satu persoalan yang kerap memicu sengketa adalah kerawanan konflik lahan, terutama di wilayah perbatasan seperti antara Berau dan Bulungan.

Menurutnya, ketidaktahuan aparat di tingkat kampung atau kecamatan sering kali memicu tumpang tindih lahan dengan perusahaan, yang pada akhirnya bermuara pada sengketa hukum berkepanjangan.

​"Pengakuan hak adat ini diharapkan menjadi solusi permanen atas masalah klasik tersebut," ujarnya.
​
​Sementara itu, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMPD Kaltim, Mariah, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut, bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat melalui serangkaian proses identifikasi, verifikasi, hingga validasi dokumen pengakuan.

Kegiatan itu merupakan kolaborasi strategis antara Pemprov Kaltim dengan Partnership melalui program Enable.
​
"Tujuan utamanya adalah melakukan percepatan pemberian pengakuan dan perlindungan demi mewujudkan masyarakat adat di Kalimantan Timur yang sejahtera, aman, tumbuh, dan terukur," jelas Mariah dalam laporannya.

​Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menyusun data sebaran masyarakat adat yang lebih akurat dan terintegrasi di wilayah Berau dan Kutai Timur.

Dengan adanya pengakuan resmi, masyarakat hukum adat diharapkan tidak lagi hanya menjadi penonton di tanah sendiri, melainkan bertransformasi menjadi penyokong utama pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (REIN/daa)

​Bupati memberikan sejumlah instruksi tegas kepada para pejabat yang baru dilantik, di antaranya tuntutan untuk melahirkan program-program kreatif, menunjukkan kinerja optimal bagi masyarakat, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

​"Jangan sampai melanggar regulasi. Komitmen ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sinergi antar-OPD akan selalu dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan," tegasnya.

​Berikut adalah daftar lengkap 11 pejabat JPT Pratama yang baru dilantik:

• ​Mustakim Suharjana (sebelumnya Kepala DLHK) kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

• ​Andi Marewangeng (sebelumnya Kepala Dishub) kini menjabat sebagai Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan.

• ​Junaidi (sebelumnya Kepala DTPHP) kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM.

• ​Jaka Siswanta (sebelumnya Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM) kini menjabat sebagai Kepala BKPSDM.

• ​Lita Handini (sebelumnya Kepala Disbun) kini menjabat sebagai Kepala DTPHP.

• ​Zulkifli Azhari (sebelumnya Kepala Disnakertrans) kini menjabat sebagai Kepala DLHK.

• ​Anang Saprani (sebelumnya Kepala Satpol PP) kini menjabat sebagai Kepala Disnaker.

• ​Rusnan Hefni (sebelumnya Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi) kini menjabat sebagai Kepala Dishub.

• ​Rakhmadi Pasarakan (sebelumnya Kepala Dinas Pangan) kini menjabat sebagai Kepala Disdamkarmat.

• Rabiatul Islamiah (sebelumnya Kepala DPPKBP3A) kini menjabat sebagai Kepala Dispusip.

• ​Yudha Budisantosa (sebelumnya Kepala Dispusip) kini menjabat sebagai Kepala Disbudpar.
​
Dengan adanya pergeseran ini, Pemerintah Kabupaten Berau berharap agar para pejabat dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal dalam melayani masyarakat Berau sepanjang tahun 2026. (REIN/daa*)

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menjelaskan bahwa keputusan terkait rencana tersebut sebenarnya sudah ditetapkan. Meski demikian, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi, yakni keberadaan kantor perwakilan BNN di wilayah Berau.

Menindaklanjuti hal itu, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kantor dimaksud. Lokasi yang dipilih berada di kawasan Gunung Tabur sebagai bentuk kesiapan daerah dalam mendukung program tersebut.

“Secara prinsip, keputusan pengambilalihan oleh BNN sudah ada. Namun, ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu tersedianya kantor perwakilan di daerah. Kami sudah menyiapkan lahannya untuk itu,” kata Gamalis, Kamis (2/4/2026).

Ia juga menuturkan bahwa seluruh persyaratan administratif yang diminta telah dipenuhi oleh Pemkab Berau. Saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait realisasi pembangunan kantor tersebut.

“Kelengkapan administrasi sudah kami penuhi, termasuk penyediaan lahan. Tinggal menunggu tindak lanjut dari pusat karena peran kami sampai pada tahap itu,” ungkapnya.

Gamalis berharap, kehadiran kantor perwakilan BNN nantinya mampu meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan narkotika di Berau. Selain itu, layanan yang diberikan diharapkan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.

“Harapannya tentu penanganan narkoba bisa lebih optimal dan menjangkau seluruh wilayah Berau ketika kantor perwakilan ini sudah beroperasi,” tutupnya. 

Dalam forum tersebut, pengurus periode 2021–2025 juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk evaluasi kinerja selama lima tahun terakhir.

Sekretaris Daerah, Muhammad Said menyampaikan apresiasi atas kontribusi Koperasi TKBM yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang di Kabupaten Berau, khususnya kebutuhan bahan pokok.

“Keberadaan TKBM sangat strategis dalam menjaga kelancaran distribusi pangan di Berau, bahkan hingga menjangkau wilayah Kalimantan Utara. Ini sangat membantu, terutama saat momen hari besar keagamaan seperti Lebaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, kelancaran distribusi merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga ketersediaan barang serta stabilitas harga di daerah. Peran TKBM juga dinilai turut berkontribusi dalam pengendalian inflasi.

Said menambahkan Pemerintah Kabupaten Berau, berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.

Ia berharap, kepengurusan yang baru nantinya mampu membawa koperasi semakin profesional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota.

“Melalui RAT ini, diharapkan lahir kepengurusan yang solid dan mampu mendorong kemajuan koperasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para anggotanya,” tambahnya.

RAT ke-26 ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan peran Koperasi TKBM dalam mendukung aktivitas distribusi dan perekonomian di Kabupaten Berau.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menyebutkan keenam kampung tersebut meliputi Tasuk, Bebanir Bangun, Punan Malinau, Biduk-Biduk, Long Sului, dan Suaran.

“Total ada enam kampung yang akan melaksanakan PAW dalam waktu dekat,” ujarnya Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, empat kampung harus melakukan pergantian karena kepala kampung sebelumnya telah meninggal dunia, yakni Tasuk, Punan Malinau, Suaran, dan Biduk-Biduk. Sementara itu, pergantian di Bebanir Bangun dilakukan karena pejabat sebelumnya mengikuti pencalonan legislatif.

Adapun untuk Kampung Long Sului, pergantian dilakukan setelah kepala kampungnya tersandung kasus hukum dan telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.

“Untuk Long Sului, karena kasusnya sudah inkrah, maka dilakukan PAW,” jelasnya.

Saat ini, proses PAW telah memasuki tahap pembentukan panitia dan pendaftaran calon. DPMK juga telah menerbitkan surat keterangan bagi para calon, dengan syarat tidak pernah menjabat lebih dari dua periode.

Masa jabatan bagi kepala kampung hasil PAW pun bervariasi. Untuk Long Sului, Biduk-Biduk, Punan Malinau, dan Suaran, sisa masa jabatan hanya sekitar satu setengah tahun hingga 2027. Sedangkan untuk Tasuk dan Bebanir Bangun, masa jabatan yang tersisa mencapai tiga setengah tahun hingga 2029. Tenteram menegaskan, sisa masa jabatan tersebut tetap dihitung sebagai satu periode sesuai ketentuan terbaru.

“Sekarang masa jabatan menjadi delapan tahun, tetapi tetap dibatasi maksimal dua periode. Jadi meskipun hanya melanjutkan sisa waktu, itu tetap dihitung satu periode,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa peluang untuk kembali mencalonkan diri setelah terpilih dalam PAW menjadi terbatas.

“Kalau terpilih sekarang, ke depan hanya punya satu kesempatan lagi untuk maju. Bahkan bagi yang sebelumnya sudah pernah menjabat, ini bisa menjadi kesempatan terakhir,” imbuhnya.

Sementara itu, jumlah calon yang mendaftar masih terus bertambah. Hingga saat ini, untuk Kampung Biduk-Biduk baru terdapat satu calon, Kampung Tasuk tiga calon, dan Bebanir Bangun telah diikuti oleh empat calon. 

Ia ingin kesan pertama masyarakat saat berkunjung ke rumah sakit baru tersebut adalah kenyamanan.
​
“Kebersihan juga harus menjadi nomor satu. Lingkungan rumah sakit harus bersih, rapi, dan nyaman bagi pasien maupun pengunjung yang datang,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, inflasi year on year (yoy) meningkat dari 3,78 persen pada Januari menjadi 4,15 persen pada Februari, sementara secara month to month (mtm) berbalik dari deflasi minus 0,32 persen menjadi inflasi 0,15 persen, sedangkan secara year to date (ytd) masih tercatat deflasi 0,16 persen.

“Kalau kita lihat secara keseluruhan, inflasi masih terkendali, month to month hanya 0,15 persen dan year to date juga masih deflasi,” ujar Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan saat dikonfirmasi.

Rakhmadi menjelaskan, kenaikan inflasi di Berau tidak terlepas dari karakteristik wilayah yang luas serta ketergantungan pasokan dari luar daerah, sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga eksternal.

Ia juga mengatakan penyumbang utama inflasi secara tahunan pada Februari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 14,51 persen dengan andil 2,24, didominasi kenaikan tarif listrik akibat perubahan kebijakan subsidi

“Inflasi ini banyak dipengaruhi kebijakan nasional, terutama terkait tarif listrik,” jelasnya.

Perawatan pribadi dan jasa lainnya, mencatat inflasi 13,94 persen, dipicu antara lain oleh kenaikan harga emas serta makanan dan minuman mengalami inflasi 3,94 persen, dengan kontribusi dari kelompok tembakau.

Sementara itu, sejumlah kelompok justru menyumbang deflasi, antara lain transportasi sebesar minus 3,71 persen serta rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar minus 1,62 persen.

Dari sisi pangan, pemerintah daerah menilai kondisi relatif stabil meskipun permintaan cenderung meningkat menjelang Ramadan.

“Harga pangan secara umum masih stabil, kenaikan yang terjadi lebih kepada pola musiman karena peningkatan permintaan,” ujarnya.

Dalam mengendalikan inflasi, Dinas Pangan Berau menerapkan sejumlah strategi utama yang difokuskan pada empat aspek, yakni:

• Ketersediaan pasokan melalui inspeksi lapangan terhadap distribusi BBM dan LPG, serta pengawasan pangan bersama Satgas terkait.
• Keterjangkauan harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah digelar di sejumlah wilayah, serta rencana penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rentan.
• Kelancaran distribusi melalui koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi barang tetap lancar tanpa hambatan.
• Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan mengajak masyarakat berbelanja bijak dan menghindari panic buying.

Selain itu, cadangan pangan daerah juga diperkuat dengan stok di Bulog mencapai 46,6 ton dan rencana penambahan 50 ton pada tahun ini untuk mengantisipasi gejolak harga maupun kondisi darurat.

Terkait potensi penimbunan barang menjelang Lebaran, pemerintah memastikan akan melakukan penindakan tegas melalui Satgas pangan.

“Kalau ada praktik penimbunan akan ditindak sesuai hukum, karena kita juga tergabung dalam satgas pengawasan harga dan keamanan pangan,” tegasnya.

Menutup keterangannya, ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan, serta memastikan ketersediaan bahan pokok dalam kondisi aman.

Kami mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok pangan tersedia,” tutupnya.

Dalam program tersebut, pemerintah menyediakan beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp60 ribu dan beras Labanan 5 kilogram Rp80 ribu, daging sapi dijual Rp132 ribu per kilogram.

Sementara itu, telur lokal Rp58 ribu per piring, Minyak Kita Rp15.700 per liter, serta gula putih Rp20 ribu per kilogram, harga tersebut berada di bawah harga pasar sehingga memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan biaya lebih ringan.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa intervensi ini merupakan langkah konkret untuk menekan gejolak harga menjelang Hari Raya Idul Fitri yang biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pokok

“Kita hadir untuk memastikan harga tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani, terutama menjelang hari besar keagamaan di mana kebutuhan meningkat,” ujarnya saat menyampaikan sambutannya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran pasar murah bukan hanya sekadar kegiatan rutin, tetapi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat

“Ini adalah upaya konkret kita agar inflasi tetap terkendali, khususnya kelompok prasejahtera agar tidak terbebani dengan lonjakan harga kebutuhan pokok,” tambahnya.

Selain komoditas pangan, pemerintah daerah juga menggelar operasi pasar LPG 3 kilogram subsidi dengan menyediakan kurang lebih 1000 tabung guna menjaga ketersediaan energi rumah tangga dan pelaku usaha kecil dengan memastikan distribusi tepat sasaran.

Program intervensi ini turut diperkuat dengan penyaluran bantuan pangan kepada 12.212 KK sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok rentan.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal kegiatan, salah seorang warga mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut karena harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan di pasaran.

“Senangnya kami, alhamdulillah harganya lebih murah dari biasanya, apalagi beras sama minyak kebutuhan dasar ibu-ibu didapur, jadi ini cukup membantu saya untuk kebutuhan sehari-hari apalagi mau lebaran kan,” katanya.

Melalui upaya ini, strategi pengendalian inflasi daerah menitikberatkan pada keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, sehingga masyarakat dapat menyambut lebaran dengan kondisi ekonomi yang lebih aman dan terkendali.

Kegiatan HLM sekaligus agenda tim pengendalian inflasi se-Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung secara virtual dan dipimpin Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Himawan mewakili Gubernur Kaltim, sebagai bagian dari upaya terpadu pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi dilakukan melalui pendekatan empat pilar utama atau 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli menjelang hari raya Idul Fitri.

Dalam arahannya, Fahmi Himawan menekankan dan mendorong penguatan peran TPID di kabupaten/kota, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rantai pasok pangan, serta peningkatan kerja sama antar daerah surplus dan defisit guna menekan disparitas harga komoditas strategis.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Kegiatan ini kita lakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau,” ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga melalui aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk penyaluran bantuan pangan kepada ribuan penerima sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.

Di Kabupaten Berau Beberapa rangkaian kegiatan juga dilaksanakan dalam agenda, di antaranya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak se-Kalimantan Timur, operasi pasar LPG 3 kilogram, serta penyaluran bantuan pangan kepada 12.212 kepala keluarga (KK) se-Kabupaten Berau.

Kegiatan ini sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dengan menghadirkan intervensi langsung di tengah masyarakat melalui penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau serta memastikan ketersediaan energi rumah tangga.

Sri Juniarsih berharap, melalui sinergi antara pemerintah daerah, TPID, serta berbagai pemangku kepentingan, langkah pengendalian inflasi ini diharapkan mampu menjaga kestabilan pasokan, distribusi, dan harga bahan pokok Kabupaten Berau sehingga masyarakat dapat menyambut hari raya dengan kondisi yang lebih aman dan terkendali.

Langkah tersebut guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran, merata dan tidak disalahgunakan.

Kepala Bidang Bina Usaha dan Perdagangan Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi, menegaskan bahwa terdapat empat kategori penerima yang wajib menjadi acuan dalam penyaluran LPG 3 kilogram, sehingga penjualan harus dilakukan secara selektif melalui identitas pembeli yang tercantum dalam KTP.

“Makanya kami melihat dari identitas di KTP, termasuk pekerjaan yang bersangkutan, jika tidak sesuai dengan empat kategori yang ditetapkan maka harus ditolak karena penyaluran tetap sesuai ketentuan,” ujarnya.

Hotlan menjelaskan, empat kategori tersebut yakni rumah tangga, pelaku usaha mikro, nelayan sasaran serta petani sasaran, sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Rumah tangga yang dimaksud adalah konsumen yang menggunakan LPG untuk kebutuhan memasak sehari-hari, sementara pelaku usaha mikro merupakan individu yang menjalankan usaha produktif berskala kecil dengan memanfaatkan LPG sebagai penunjang kegiatan usahanya.

Sedangkan nelayan sasaran adalah mereka yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kecil dengan mesin berdaya terbatas, dan petani sasaran merupakan petani dengan luas lahan tertentu yang menggunakan mesin pompa air berkapasitas kecil.

Ia juga menegaskan bahwa penentuan penerima LPG bersubsidi tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan indikator yang jelas serta melalui kebijakan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan aturan yang telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi.

“Status pekerjaan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kelayakan penerima, sehingga aparatur sipil negara (ASN) atau pihak yang tidak masuk dalam kategori sasaran tidak diperkenankan membeli LPG bersubsidi,” tegasnya.

Selain pengawasan distribusi, pemerintah daerah juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat serta memastikan LPG bersubsidi tetap terjangkau

Pemerintah daerah berharap distribusi LPG 3 kilogram dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat yang berhak dapat terpenuhi tanpa adanya potensi penyimpangan di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, Diskoperindag Berau melibatkan tiga agen penyalur yakni Prima Karya Jaya, Samba Jaya Abadi, dan Putra Gas Utama untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina sehari sebelum operasi berjalan agar seluruh agen melakukan persiapan distribusi secara maksimal, termasuk mendorong percepatan pengisian di SPBE Maluang agar tidak terjadi keterlambatan saat operasi berjalan.

“Kita menggunakan tiga agen yaitu PKJ, Samba, dan Putra Gas, sejak kemarin sudah kami dorong melalui SPM Pertamina agar seluruh agen siap mendistribusikan dan hari ini berjalan lebih efisien meskipun sebelumnya sempat terkendala antrean panjang di SPBE Maluang karena juga melayani wilayah Bulungan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga sebagai salah satu antisipasi terkait isu yang beredar mengenai kelangkaan tabung gas 3 kilogram, Hotlan menegaskan bahwa kondisi yang sempat terjadi di masyarakat bukan akibat kelangkaan, melainkan keterlambatan distribusi dari pemasok di Bosowa Makassar yang memicu kepanikan warga.

“Jadi sebelum kegiatan ini terlaksana ramai bererdar terkait kelangkaan tabung gas melon, jadi kami mau tegaskan ini tidak langka, tetapi keterlambatan pengiriman dari Bosowa Makassar, setelah kami lakukan percepatan distribusi dan koordinasi dengan SPBE, kondisi hari ini sudah kembali normal dan efektif sehingga masyarakat tidak usah panik lagi,” jelasnya.

Pada operasi pasar tersebut, total sebanyak 1.680 tabung LPG 3 kilogram disediakan khusus di GOR Pemuda, sementara di tingkat pangkalan masing-masing agen umumnya menyalurkan sekitar 560 tabung.

Untuk memastikan pemerataan, masyarakat yang ingin mendapatkan LPG subsidi diwajibkan membawa KTP atau Kartu Keluarga dengan pembatasan sesuai ketentuan agar masyarakat yang sebelumnya belum mendapatkan dapat terlayani.

“Kami batasi dengan cara menunjukkan KTP atau KK supaya masyarakat yang kemarin belum kebagian bisa mendapatkan hari ini dan sekaligus menetralisir isu kelangkaan,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah meminta Pertamina untuk melakukan ekstra dropping atau penambahan pasokan di seluruh kecamatan guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang lebaran, meskipun diakui masih terdapat kendala antrean pengisian di SPBE.

Hotlan juga memastikan harga jual LPG 3 kilogram di wilayah Tanjung Redeb tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp25.000 per tabung serta mengingatkan agen dan pangkalan agar tidak menjual di atas ketentuan.

“Harga sesuai HET Rp25.000 yah dan kami sudah memberikan peringatan kepada agen, jika masyarakat menemukan penjualan di atas HET silakan laporkan ke Diskoperindag agar dapat kami tindak,” tegasnya.

Salah satu warga yang mengikuti operasi pasar mengaku terbantu dengan adanya penjualan langsung LPG bersubsidi yang disediakan pemerintah karena sebelumnya sempat kesulitan mendapatkan tabung gas di pangkalan.

“Sempat susah yah dapat gas beberapa hari kemarin, alhamdulillah adanya operasi pasar ini kami sangat terbantu apalagi harganya sesuai HET,” ujar Siti, salah seorang warga Tanjung Redeb kepada wartawan kartanews.com.

Ia juga berharap distribusi LPG kedepannya bisa lebih lancar agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat menjelang hari lebaran.

“Mudah-mudahan kedepanya tidak ada keterlambatan lagi karena kebutuhan kami menjelang lebaran itu meningkat dan kami berharap stok selalu tersedia di pangkalan,” harapnya.

Diskoperindag mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan serta mendatangi pangkalan resmi terdekat karena distribusi telah ditingkatkan dan pasokan dipastikan mencukupi kebutuhan menjelang hari raya sesuai kebutuhan setiap rumah tangga.

Dalam pelantikan tersebut, terdiri dari 53 pejabat administrator dan 66 pejabat pengawas yang akan mengisi sejumlah posisi strategis di perangkat daerah.

Salah satu perubahan yang cukup menonjol dalam pelantikan ini adalah pergantian sejumlah jabatan camat di Kabupaten Berau. 

Tercatat sebanyak 11 kecamatan mengalami rotasi pimpinan, yakni Kecamatan Talisayan, Tanjung Redeb, Pulau Derawan, Biatan, Tabalar, Batu Putih, Sambaliung, Segah, Kelay, Biduk-Biduk, dan Maratua.

Selain itu, beberapa pejabat yang dilantik juga mengisi struktur organisasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau yang baru dibentuk. 

Beberapa posisi yang telah terisi di antaranya jabatan sekretaris dan kepala bidang, sementara posisi kepala dinas masih belum ditetapkan.

Dalam arahannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui tahapan evaluasi serta verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan sejumlah nama yang kemudian diproses hingga akhirnya ditetapkan dan dinilai memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

“Pejabat yang dilantik hari ini telah melalui proses verifikasi oleh BKN. Artinya saudara-saudara dianggap mampu mengemban amanah dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja di instansi masing-masing,” ujarnya.

Sri Juniarsih menegaskan bahwa setiap pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab besar sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, saudara harus mampu menunjukkan kinerja terbaik. Kita dipantau oleh masyarakat dan setiap kinerja akan dinilai. Jika tidak bekerja maksimal tentu akan memberikan catatan negatif di tengah masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya integritas, transparansi, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. 

Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjadi teladan serta mencerminkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam menjalankan pelayanan publik.

Dalam keterbatasan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah, Bupati meminta seluruh perangkat daerah untuk tetap mampu menjalankan program kerja secara optimal melalui inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

“Lakukan penyesuaian tugas di unit kerja masing-masing dan pastikan pelayanan publik berjalan optimal, cepat, dan berkualitas sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar seluruh ASN menjalankan tanggung jawab dengan penuh komitmen dan tidak bekerja setengah hati. Menurutnya, kedisiplinan dan dedikasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

“Saya tidak ingin mendengar ada ASN yang tidak maksimal bekerja, jarang berada di tempat tugas, atau lebih banyak menghabiskan waktu di luar pekerjaan,” ujarnya.

Bupati Berau berharap pengisian jabatan yang telah disesuaikan dengan kompetensi masing-masing ASN dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Berau.

Pendaftaran program dibuka mulai 9 Maret hingga 13 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan akses pendidikan gratis yang lebih luas.

Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 mengenai pemberian bantuan dana beasiswa oleh pemerintah daerah. 

Berdasarkan informasi yang tercantum pada situs resmi beasiswa.beraukab.go.id, program beasiswa ini ditujukan bagi pelajar SMA/SMK/MA sederajat serta mahasiswa jenjang D2, D3, D4 hingga S1 semester 1 sampai semester 7 yang masih aktif menempuh pendidikan. 

Dalam pelaksanaannya, Beasiswa Berau Cerdas dibagi dalam dua kategori, yaitu beasiswa stimulan bagi pelajar atau mahasiswa kurang mampu yang menjadi prioritas utama serta beasiswa prestasi bagi pelajar dan mahasiswa dengan capaian prestasi akademik maupun nonakademik.

Persyaratan Umum Pendaftaran

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran secara daring antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email aktif, nomor WhatsApp yang dapat dihubungi, serta pembuatan kata sandi akun minimal delapan karakter yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka.

Selain itu seluruh dokumen persyaratan wajib dipindai dari dokumen asli dalam format PDF dengan ukuran maksimal 1 MB per file, sedangkan foto pendaftar menggunakan format JPG, JPEG atau PNG untuk kemudian diunggah ke dalam sistem pendaftaran.

Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi beasiswa.beraukab.go.id.

Persyaratan Beasiswa Stimulan atau Kurang Mampu (SMA/SMK/MA), dokumen yang harus disiapkan meliputi:

- Foto berwarna terbaru

- Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP

- Kartu Keluarga

- Kartu pelajar

- Data siswa dari Dapodik yang diperoleh melalui sekolah

- Rapor semester terakhir

- Surat keterangan dari pihak sekolah

- Buku tabungan aktif Bank Kaltimtara atas nama siswa

- Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah atau pihak lain

- Bukti terdaftar dalam Kartu Berau Sejahtera, DTKS, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan atau kampung

Persyaratan Beasiswa Prestasi (SMA/SMK/MA), dokumen yang harus dilampirkan meliputi:

- Foto berwarna

- KIA atau KTP

- Kartu Keluarga

- Kartu pelajar

- Data Dapodik siswa dari sekolah

- Rapor semester terakhir

- Surat keterangan dari sekolah

- Buku tabungan aktif Bank Kaltimtara atas nama siswa

- Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain

- Bukti prestasi akademik atau nonakademik

Persyaratan Beasiswa Stimulan atau Kurang Mampu (Mahasiswa D2/D3/D4/S1), dokumen yang harus disiapkan antara lain:

- Foto berwarna

- KTP

- Kartu Keluarga

- Kartu mahasiswa

- Data mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

- Kartu Hasil Studi semester terakhir dengan IP minimal 2,00

- Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi

- Buku tabungan aktif, khusus mahasiswa yang kuliah di Kaltim dan Kaltara wajib menggunakan Bank Kaltimtara

- Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari pihak lain

- Surat pernyataan bukan CPNS, PNS, atau karyawan perusahaan

- Bukti terdaftar dalam Kartu Berau Sejahtera, DTKS atau Surat Keterangan Tidak Mampu

Persyaratan Beasiswa Prestasi (Mahasiswa D2/D3/D4/S1), dokumen yang diperlukan meliputi:

- Foto berwarna

- KTP

- Kartu Keluarga

- Kartu mahasiswa

- Data mahasiswa pada PDDikti

- Kartu Hasil Studi semester terakhir dengan IP atau IPK minimal 3,25

- Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi

- Buku tabungan aktif atas nama mahasiswa

- Surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari pihak lain

- Surat pernyataan bukan CPNS, PNS, atau karyawan perusahaan

Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan bahwa proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring tanpa penyerahan berkas fisik.

Panitia hanya akan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen yang diunggah oleh pendaftar sehingga masyarakat diimbau memastikan seluruh berkas telah lengkap dan sesuai sebelum mengirimkan formulir pendaftaran.

Sejumlah armada bus telah disiapkan untuk melayani rute antarkota yang menjadi jalur utama perjalanan masyarakat. 

Adapun transportasi tersebut antara lain bus DAMRI di terminal tipe B Rinding yang melayani rute Tanjung Redeb–Samarinda, Tanjung Redeb–Tanjung Batu, serta rute Tanjung Redeb–Tanjung Selor.

Selain itu, pada 12 Maret mendatang juga akan beroperasi bus milik PO Arafat yang disiapkan untuk mendukung arus mudik dan arus balik Lebaran dengan rute Berau–Samarinda dan Samarinda–Berau. 

Armada yang digunakan merupakan bus berukuran besar dengan kapasitas sekitar 40 kursi penumpang.

“InsyaAllah mulai tanggal 12 nanti bus Arafat juga mulai beroperasi untuk membantu melayani arus mudik dan arus balik dengan rute Berau–Samarinda maupun Samarinda–Berau,” ujar Syamsudin, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Darat Dishub Berau saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).

Untuk memudahkan masyarakat, tiket perjalanan dapat dibeli langsung di Terminal Tipe B Rinding, Tanjung Redeb, maupun melalui sistem pemesanan secara daring atau via telepon. 

Syamsudin menambahkan, tarif perjalanan untuk rute Samarinda–Berau maupun sebaliknya ditetapkan sebesar Rp340 ribu per penumpang.

Selain memastikan ketersediaan armada, Dishub Berau juga akan melakukan ramp check terhadap bus DAMRI maupun kendaraan angkutan umum lainnya yang akan melayani masyarakat selama periode mudik Lebaran. 

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung sekitar H-7 hingga H-8 sebelum hari raya di Terminal Tipe B Rinding secara menyeluruh untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak beroperasi. 

Syamsudin menjelaskan, petugas akan mengecek berbagai aspek teknis, mulai dari kondisi fisik kendaraan, jumlah kursi yang tersedia, hingga kelengkapan peralatan keselamatan di dalam bus.

“Yang kita periksa mulai dari kelayakan kendaraan, jumlah kursi yang harus sesuai dengan kapasitas, hingga alat pendukung keselamatan,” katanya.

Ia menegaskan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan tidak akan diizinkan beroperasi selama periode angkutan mudik Lebaran.

Dalam pelaksanaan ramp check, Dishub membagi hasil pemeriksaan kendaraan ke dalam tiga kategori. 

Kategori pertama adalah kendaraan yang dinyatakan layak jalan dan dapat langsung beroperasi, kategori kedua adalah kendaraan yang layak jalan namun dengan catatan, misalnya terdapat kerusakan kecil seperti kaca spion pecah atau kelengkapan administrasi yang harus segera dilengkapi.

Sementara kategori ketiga adalah kendaraan yang dinyatakan tidak layak jalan atau tidak lulus uji. 

Kondisi tersebut dapat terjadi apabila ditemukan kerusakan serius yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti kebocoran oli, sistem rem yang tidak berfungsi dengan baik, atau kerusakan lain yang dapat memicu kecelakaan lalu lintas.

“Jika ditemukan kerusakan yang membahayakan, seperti rem blong atau kondisi kendaraan yang tidak aman, maka bus tersebut tidak akan kami izinkan untuk beroperasi,” terangnya.

Selain aspek teknis kendaraan, petugas juga akan memeriksa kondisi pengemudi yang bertugas mengoperasikan bus selama periode mudik untuk memastikan pengemudi berada dalam kondisi fisik yang prima dan siap mengemudikan kendaraan dalam perjalanan jarak jauh.

Dalam layanan bus antarkota, operator juga memberikan fasilitas bagasi gratis bagi seluruh penumpang dengan batas maksimal 20 kilogram.

Dishub Berau juga mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan mudik agar mempersiapkan perjalanan dengan baik agar perjalanan dapat berlangsung aman dan nyaman.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin mudik atau pulang kampung agar mempersiapkan diri dengan baik dan merencanakan perjalanan secara matang, serta sebaiknya tidak membawa barang bawaan terlalu banyak agar perjalanan lebih aman dan nyaman,” tutup Syamsudin.

Said menekankan bahwa langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran ASN terhadap tanggung jawab mereka, yang berlandaskan pada integritas, loyalitas, dan kompetensi. 

Dirinya menambahkan bahwa produktivitas organisasi sangat bergantung pada kinerja tiap OPD, sehingga aparatur diwajibkan bekerja secara profesional dengan mengacu pada nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Tak hanya itu juga diharapkan terbentuk komitmen kuat yang ditandai dengan deklarasi bersama serta tersusunnya arah dan langkah yang terstruktur dalam penerapan budaya kerja di lingkungan Pemkab Berau.

“Salah satu indikator utama dalam sebuah organisasi adalah loyalitas, sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Berdasarkan rilis data terbaru dari BKPSDM Berau, total Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau kini berjumlah 9.623 personil.

Kekuatan SDM ini terdiri dari 4.602 PNS, 3.475 PPPK, serta 1.546 PPPK paruh waktu. Dalam struktur PPPK, sektor pendidikan menjadi prioritas dengan jumlah 2.527 tenaga guru, disusul oleh 1.577 tenaga kesehatan, dan 736 tenaga teknis yang tersebar di berbagai perangkat daerah.

"Kegiatan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang,” sambungnya.

Said menyampaikan peran perusahaan yang konsisten mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup warga Berau patut diapresiasi. Dirinya menekankan bahwa eksistensi korporasi idealnya menyentuh aspek ekonomi sekaligus sosial. 

Contoh konkretnya adalah program 'Wisata Belanja Ramadan' yang dinilai efektif membahagiakan anak-anak sekaligus memajukan UMKM, karena aktivitas belanja dilakukan langsung di pasar tradisional untuk menyokong pedagang setempat.

Melalui kegiatan ini, para peserta diajak berbelanja langsung di pasar tradisional sehingga turut menggerakkan aktivitas para pedagang lokal.

“Program seperti ini tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita, tetapi juga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pedagang di pasar lokal,” ungkapnya.

Sekda menyampaikan harapannya agar inisiatif semacam ini terus berkelanjutan dan disosialisasikan secara masif. Langkah tersebut bertujuan untuk menginspirasi lebih banyak pihak agar turut serta dalam aksi sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, agenda ini membuktikan bahwa sinergi antara kepedulian sosial dan pemberdayaan ekonomi warga dapat terwujud dalam satu kegiatan yang selaras.

"Pasar tradisional kita menjadi hidup, para pedagang mendapatkan manfaat, dan anak-anak kita merasakan perhatian serta kasih sayang dari banyak pihak,” pungkasnya.

Selain menjaga kondusifitas umat beragama, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan,” tuturnya, pada Jumat (06/03/2025).

Pada momen itu, Pemkab Berau juga melaksanakan peringatan malam Nuzulul Qur’an 17 Ramadan. Ia berharap masyarakat berau semakin menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an dan menjadikannya sebagai pedoman setiap langkah kehidupan.

“Melalui peringatan Nuzulul Qur’an ini kita berharap semakin menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an dan menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan,” pungkasnya.

Langkah mediasi ini dilakukan setelah sebelumnya muncul protes warga Kampung Biatan Ilir yang menuntut kejelasan status wilayah Semindal yang selama ini menjadi area sengketa antara kedua daerah.

Warga bahkan mendatangi Kantor Bupati Berau untuk meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam penyelesaian batas wilayah dan menilai ketidakjelasan batas administratif berpotensi memicu konflik sosial jika tidak segera diselesaikan.

Ketegangan di lapangan dipicu oleh aktivitas sejumlah warga dari wilayah Melawai, Kabupaten Kutai Timur yang datang ke kawasan Semindal dengan membawa wacana pemekaran wilayah.

Ajakan tersebut dinilai sebagian warga Biatan Ilir tidak melalui mekanisme yang jelas sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa terintimidasi oleh warga Melawai.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa persoalan batas wilayah antara Kampung Biatan Ilir dan Melawai bukanlah hal baru karena permasalahan serupa telah berlangsung sekitar 12 tahun dan memiliki kompleksitas teknis serta administratif yang cukup panjang.

Sri Juniarsih juga menilai penting bagi kedua pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keamanan di masyarakat sembari menunggu penyelesaian administratif dari pemerintah yang berwenang.

“Kami berharap ada imbauan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakatnya agar tidak melakukan tindakan provokatif maupun intimidasi sehingga situasi di lapangan tetap kondusif,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa hingga saat ini, rencana pemekaran Dusun Melawai belum pernah diajukan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Ardiansyah menyebut wacana tersebut kemungkinan merupakan inisiatif sebagian warga yang belum melalui proses administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami akan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan intimidasi ataupun provokasi serta memahami prosedur yang benar dalam proses pemekaran wilayah,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu juga, kedua kepala daerah sepakat untuk meminta fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna memediasi penyelesaian persoalan tapal batas.

Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat agar Kementerian Dalam Negeri segera memberikan keputusan terkait penetapan batas wilayah secara definitif sehingga konflik sosial di masyarakat tidak semakin meluas.  

Kepastian batas administratif dinilai penting untuk mencegah potensi konflik sosial sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.

Dirinya menegaskan bahwa penerapan pemungutan elektronik, baik melalui e-parkir, QRIS, tapping box, maupun portal otomatis, memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.

Bukti pembayaran elektronik, menurutnya, diakui sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemungutan elektronik itu legal dan memiliki kekuatan hukum. Ini bukan kebijakan tanpa dasar, melainkan bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah yang memang diamanatkan regulasi,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Eva menjelaskan, dasar hukum tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi serta melakukan modernisasi sistem pemungutan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur teknis pemungutan, termasuk melalui sistem elektronik.

Keabsahan transaksi elektronik juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik beserta perubahannya yang mengakui dokumen dan transaksi elektronik sebagai alat bukti sah.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik mewajibkan pemerintah melakukan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Pada tingkat daerah, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 serta implementasi transaksi non-tunai juga diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2023.

Eva menegaskan, digitalisasi pemungutan retribusi bertujuan meningkatkan transparansi, mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

“Pemberlakuan portal elektronik ini pada dasarnya hanya mengubah metode pembayaran. Tarifnya tetap sama dan tidak mengalami kenaikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, di PSAD tidak diberlakukan tarif parkir secra progresif. Kendaraan roda dua dikenakan tarif Rp3.000 dan roda empat Rp5.000 tanpa perhitungan berdasarkan durasi parkir.

Untuk mengakomodasi pedagang yang memiliki mobilitas tinggi, pemerintah daerah menyediakan kartu berlangganan dengan tarif sesuai ketentuan peraturan daerah.

Sementara bagi pengunjung yang belum memiliki kartu, kendaraan tetap dapat keluar masuk dengan bantuan kartu petugas serta pembayaran tunai dengan catatan data kendaraan tetap tercatat dalam sistem.

Terkait tahapan sosialisasi, Eva menyebut bahwa Diskoperindag bersama UPT PSAD telah melakukan sosialisasi selama beberapa bulan melalui pertemuan langsung dengan pedagang maupun pemasangan spanduk di sejumlah titik strategis pasar.

Bahkan pada tahap akhir, sosialisasi turut menghadirkan pihak kejaksaan sebagai narasumber guna memberikan penjelasan dari sisi hukum.

Menyikapi aksi unjuk rasa yang berujung pada perusakan aset pemerintah daerah berupa portal elektronik, Pemerintah Kabupaten Berau telah menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah. Rapat dihadiri Asisten II, Diskoperindag, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda, serta Kepala UPT PSAD beserta jajaran.

Hasil rapat menghasilkan dua keputusan:

Pertama, terkait pengrusakan aset daerah, penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Berau dengan koordinasi lanjutan melalui Bagian Hukum Setda.

Kedua, untuk sementara waktu pemungutan retribusi parkir di PSAD akan kembali dilaksanakan secara manual menggunakan karcis, sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Eva menegaskan, penerapan parkir elektronik merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan transparansi dan tertib pencatatan penerimaan retribusi daerah.

“Program ini bertujuan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan dan memastikan seluruh pendapatan tercatat secara akuntabel tanpa ditutupi,” tandasnya.

Kegiatan tidak sekadar menjadi agenda berbuka puasa, namun juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran TP PKK, serta warga di sekitar lingkungan rumah jabatan.

Suasana berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Momentum Ramadan dijadikan sarana membangun komunikasi yang lebih terbuka, sekaligus memperkuat hubungan sosial antara unsur pemerintah dan masyarakat.

Dalam tausiyahnya, Ustaz Ahmad Thoriq Asegaf dari Pasuruan menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak terpisahkan. 

Menurutnya, Ramadan merupakan proses pembentukan karakter, khususnya dalam menumbuhkan sikap amanah, kejujuran, serta kepedulian terhadap sesama.

“Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kepekaan sosial dan tanggung jawab moral di tengah kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gamalis menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan di Kabupaten Berau. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui program pembangunan, tetapi juga lewat pendekatan sosial dan emosional.

Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan Ramadan harus menjadi fondasi dalam membangun persatuan dan sinergi untuk kemajuan daerah.

“Bulan suci ini mengajarkan arti kebersamaan dan kepedulian. Semangat tersebut perlu terus dijaga agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin solid,” ujarnya.

Ia berharap kebersamaan yang terjalin selama Ramadan dapat menjadi energi positif dalam mendukung pembangunan Berau, sehingga tercipta kolaborasi yang harmonis antara seluruh elemen masyarakat serta berkomitmen untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat nilai religius, solidaritas sosial, dan persatuan di Bumi Batiwakkal.

Anggota DPRD Kabupaten Berau, Abdul Waris menyampaikan bahwa secara perencanaan dan dokumen kebijakan, arah pembangunan pariwisata daerah sebenarnya telah disusun dengan cukup baik. Namun, implementasinya di lapangan belum berjalan maksimal karena lemahnya fokus pembangunan serta belum optimalnya dukungan penganggaran.

“Secara konsep dan perencanaan, pariwisata Berau sudah memiliki arah yang jelas. Tantangannya tinggal bagaimana komitmen politik dalam merealisasikan itu melalui anggaran dan prioritas pembangunan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas keberlanjutan sektor pariwisata Berau, di Kantor DPRD Berau, beberapa waktu lalu.

Ia juga menyoroti masih banyak kawasan tanpa jaringan telekomunikasi di Berau. Dari puluhan titik blankspot yang ada, sebagian berada di kawasan wisata. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kenyamanan wisatawan, terutama di tengah tingginya kebutuhan akses internet.

“Di era sekarang, wisatawan tidak hanya datang menikmati alam, tapi juga membutuhkan akses komunikasi. Ketika sinyal tidak tersedia, itu menjadi keluhan serius,” katanya.

Selain jaringan telekomunikasi, persoalan ketersediaan listrik di sejumlah destinasi wisata juga menjadi perhatian. 

Abdul Waris mencontohkan kawasan wisata Batu Berdiri di wilayah Biduk-Biduk yang hingga kini belum teraliri listrik secara memadai. Menurutnya, pembangunan infrastruktur kelistrikan dilakukan secara terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat sekitar, termasuk Kampung Teluk Sumbang. 

Lebih lanjut, ia juga menekankan pengembangan pariwisata Berau perlu dilakukan secara fokus dan bertahap .

“Kalau semua destinasi disentuh sekaligus tapi setengah-setengah, dampaknya tidak terasa. Harus ada fokus agar hasil pembangunan benar-benar terlihat signifikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau, Didi Rahmadi menjelaskan bahwa keterbatasan listrik menjadi kendala utama dalam pemerataan jaringan internet di kawasan wisata. 

Dari sejumlah destinasi yang telah disurvei bersama PLN, hanya sebagian kecil yang secara teknis memungkinkan untuk dialiri listrik.

“Sebagian besar destinasi berada di wilayah dengan medan berat dan kawasan hutan, sehingga membutuhkan kajian teknis dan anggaran yang tidak sedikit,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tetap menyiapkan perencanaan lanjutan agar pembangunan jaringan listrik dan internet dapat diakomodasi dalam penganggaran tahun mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kabupaten Berau, Ratna Kalalembang turut menyoroti persoalan aksesibilitas menuju Berau, khususnya bagi wisatawan dari luar daerah.

“Minat berkunjung cukup tinggi, tetapi masih terkendala akses transportasi dan harga tiket yang relatif mahal,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung tingginya harga makanan dan minuman di sejumlah objek wisata yang dinilai dapat menurunkan minat kunjungan wisatawan. Ratna meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk mencari solusi agar pariwisata Berau lebih ramah dan terjangkau bagi pengunjung.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan kapasitas ASN selaras dengan kebutuhan organisasi dan arah pembangunan daerah.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, saat membuka Ekspose Akhir Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) sekaligus Sosialisasi Corporate University ASN (ASN Corpu) yang digelar di Ruang RPJPD Bapelitbang, Selasa (27/1/2025).

Ia menyampaikan, AKPK berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi ASN pada setiap perangkat daerah. 

Melalui pemetaan tersebut, program pengembangan yang disusun diharapkan tidak bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan tuntutan jabatan dan kebutuhan kinerja organisasi.

“AKPK harus menjadi dasar dalam merancang pengembangan kompetensi ASN. Ini bukan sekadar proses administratif, tetapi instrumen penting agar pelatihan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Selain AKPK, dirinya juga menyoroti penerapan konsep ASN Corporate University (ASN Corpu) sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Menurutnya, ASN Corpu mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil kerja.

“Paradigma pembelajaran ASN perlu bergeser. Pengembangan kompetensi tidak lagi bersifat sporadis, tetapi menjadi budaya belajar organisasi yang terencana dan berkelanjutan, sesuai tuntutan jabatan dan dinamika perubahan,” katanya.

Konsep ASN Corpu merupakan kebijakan pengembangan kompetensi yang didorong pemerintah pusat untuk mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran, seperti pelatihan klasikal, pembelajaran daring, pembelajaran berbasis proyek, serta berbagi pengetahuan antarunit kerja. Pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme ASN dan memperkuat kinerja birokrasi.

Said berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Berau memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengembangan kompetensi ASN secara sistematis. 

Ia juga menekankan perlunya komitmen bersama dalam mengimplementasikan ASN Corpu sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Pengembangan kompetensi ASN harus terencana, berkelanjutan, dan terukur agar benar-benar berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (AUNI)

Upaya ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Berau, Gamalis, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan PKK Kabupaten Berau  sebagai mitra strategis dalam pencegahan stunting di tingkat keluarga dan masyarakat.

Rapat koordinasi ini akan difokuskan pada evaluasi program yang telah berjalan sekaligus perumusan strategi lanjutan guna mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Berau. 

Pemerintah daerah menilai, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh sektor secara terintegrasi dan tidak dapat dilakukan secara sektoral.

Gamalis menegaskan bahwa stunting masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara konsisten dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa program penurunan stunting bukan sekadar agenda jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia Berau yang sehat dan berkualitas di masa depan.

“Penurunan stunting merupakan prioritas bersama. Setiap OPD memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara seirama agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Gamalis, kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting terletak juga pada ketersediaan data yang akurat dan pemetaan sasaran yang tepat. 

Pelibatan PKK Kabupaten Berau dinilai menjadi bagian penting dalam strategi penanganan stunting karena PKK memiliki jaringan kader hingga tingkat kampung dan dasawisma. Melalui peran tersebut, PKK dinilai efektif mengumpulkan data yang akurat, pemantauan tumbuh kembang balita, serta pendampingan ibu hamil dan ibu menyusui.

“PKK Kabupaten Berau berkomitmen mendukung penuh upaya percepatan penurunan stunting di Berau melalui penguatan peran keluarga. Dengan melibatkan penuh para kader-kader PKK baik di kampung dan dasawisma,” ujar Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau, Sri Aslinda Gamalis.

Selain intervensi berbasis program, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan peran edukasi kepada masyarakat. Gamalis menilai, perubahan pola asuh, pemenuhan gizi keluarga, serta kesadaran akan pentingnya sanitasi dan lingkungan sehat menjadi faktor krusial dalam upaya pencegahan stunting.

“Intervensi pemerintah harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar perubahan perilaku dapat terwujud,” jelasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Berau bersama PKK berharap mampu menyusun langkah strategis dan program konkret yang saling terhubung, sehingga upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Pemerintah daerah optimistis, dengan penguatan sinergi sejak awal tahun 2026, penanganan stunting di Kabupaten Berau dapat semakin optimal demi terwujudnya generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. (AUNI)

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, meminta dengan tegas kepada seluruh kepala kampung, untuk segera mengambil tanggung jawab menutup dan mereklamasi bekas galian tambang diwilayah terdampak. Keberadaan lubang tambang dinilai dapat merusak citra daerah yang tengah diarahkan menjadi destinasi wisata.

Dalam arahannya tersebut, pada rangkaian kegiatan Perayaan Hari Desa beberapa waktu lalu, ia menekankan bahwa masa depan Berau tidak lagi bisa bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam tambang saja. Selain sifatnya yang terbatas, aktivitas pertambangan meninggalkan warisan kerusakan yang justru menghambat pengembangan sektor lain yang lebih maju dan berkelanjutan.

“Selama ini kita terlalu dimanjakan oleh kekayaan alam. Kita terlalu berharap pada sektor tambang yang semakin hari semakin terbatas. Saat ini yang tersisa tinggal lubang-lubang besar saja,” ujar Bupati dalam keterangannya, saat menghadiri Perayaan Hari Desa Nasional di gedung Bapelitbang, Berau, Kamis (15/1/2026).

Sri Juniarsih juga mengungkapkan, selama bertahun-tahun sejumlah kampung telah menikmati hasil kekayaan alam, baik yang dikelola secara legal maupun melalui praktik pertambangan ilegal. 

“Saya tahu betul kampung-kampung mana saja yang dulu mendukung illegal mining dan saya ingat wajah-wajah kepala kampungnya. Ini belum terlambat kalau kepala kampung benar-benar mau serius membangun wilayahnya, kita perbaiki dan tutup lubang-lubang yang ada,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi tanggung jawab  para kepala kampung untuk berbenah dan menata ulang arah pembangunan wilayahnya. Selama masih ada kemauan dan keseriusan, upaya pemulihan lingkungan dinilai belum terlambat untuk dilakukan.

“Sekarang kita sedang bertransisi menjadi daerah pariwisata. Maka segala aktivitas atau dampak yang mengurangi potensi itu harus benar-benar kita benahi, ayo kita bekerja dengan serius,” tambahnya.

Bupati perempuan pertama di Berau itu menegaskan bahwa penutupan lubang bekas tambang harus dibarengi dengan rehabilitasi lahan, salah satunya melalui penanaman tanaman produktif yang dapat memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah, lanjutnya, siap membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki komitmen dalam pemulihan lingkungan.

“Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang siap membantu menutup lubang bekas tambang, lalu memanfaatkannya kembali. Kuncinya ada pada keseriusan bapak-bapak kepala kampung, saya sangat berharap untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sri Juniarsih juga berharap seluruh kampung mulai fokus melakukan transformasi ekonomi lokal, setiap kampung dinilai memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan apabila dikelola secara terencana dan profesional.

Untuk mendukung arah tersebut, ia mendorong penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), pengembangan UMKM lokal, serta sektor ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. 

“Padahal setiap kampung punya potensi wisata dan produk unggulan lho, Tinggal bagaimana BUMK, UMKM, dan ekraf lokal ini dikembangkan secara serius dengan rutin melakukan pelatihan maupun pendampingan dari orang-orang yang profesional,” tuturnya.

Kedepannya, Pemerintah Kampung juga diminta aktif berkonsultasi dan bersinergi dengan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun terhadap komunitas NGO atau media massa untuk mendukung promosi pariwisata dan potensi ekraf diwilayahnya masing-masing. (AUNI)

Pesawat ATR 72-500/600 yang melayani rute tersebut berangkat dari Bandara Kalimarau sekitar pukul 10.10 WITA dan tiba di Maratua setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit. 

Penerbangan ini juga menjadi jalur udara langsung yang menghubungkan daratan Berau dengan kawasan wisata unggulan di Kepulauan Maratua.

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, Ferdinan Nurdin menyampaikan bahwa beroperasinya rute ini merupakan hasil sinergi lintas sektor yang dibangun secara bertahap sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembukaan jalur udara tersebut melalui proses kajian pasar, kesiapan infrastruktur, serta dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah.

“Penerbangan ini tidak hadir secara instan. Ada proses panjang yang dilalui hingga akhirnya rute Berau–Maratua dapat beroperasi secara resmi. Harapannya, layanan ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi penghubung utama wilayah kepulauan,” ujarnya.

Ferdinan menambahkan, kehadiran rute ini akan meningkatkan aksesibilitas Pulau Maratua sebagai destinasi wisata strategis, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur secara umum.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas bersama Gubernur Kalimantan, Timur Rudi Mas’ud turut hadir dalam penerbangan perdana tersebut. Kehadiran kepala daerah ini menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penguatan transportasi udara sebagai penggerak pembangunan dan pertumbuhan wilayahnya.

Bupati Sri Juniarsih Mas menyatakan bahwa dibukanya rute Kalimarau–Maratua merupakan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. 

Menurutnya, konektivitas yang semakin baik akan membuka peluang lebih luas bagi perdagangan, investasi, memperkuat sektor UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif masyarakat lokal.

“Pengoperasian rute ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membuka akses wilayah kepulauan. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang pengembangan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin terbuka,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud menilai kehadiran penerbangan langsung menuju Maratua sebagai langkah penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur bandara sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi antarwilayah.

“Konektivitas adalah kunci pembangunan. Dengan terbukanya akses penerbangan ini, Maratua tidak hanya semakin mudah dijangkau, tetapi juga semakin siap dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelas dunia,” katanya.

Gubernur yang dijuluki Harum itu menambahkan bahwa Kepulauan Maratua memiliki potensi wisata bahari yang telah dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dukungan akses transportasi dinilai menjadi faktor penentu dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan.

Dengan beroperasinya rute Kalimarau–Maratua, masyarakat dan wisatawan kini memiliki pilihan transportasi udara yang lebih cepat dan efisien. 

Pemerintah daerah berharap penerbangan ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Berau sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata di Kalimantan Timur. (AUNI)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie mengungkapkan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokter ahli di daerah. Penerima beasiswa diberikan fleksibilitas untuk menempuh studi di deretan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bergengsi di Indonesia.

“Program ini memberikan peluang besar bagi dokter kita untuk memilih universitas terbaik. Saat ini, para penerima beasiswa sudah tersebar di berbagai kampus ternama, terutama di Pulau Jawa dan Sulawesi,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).

Meski program dokter spesialis tengah digalakkan, ia menegaskan bahwa fokus pelayanan kesehatan di tingkat dasar tidak akan terabaikan. Dinkes Berau tetap menempatkan dokter umum sebagai pilar utama di tingkat Puskesmas.

Sedangkan bagi dokter yang telah lulus spesialis maupun subspesialis, nantinya akan diarahkan untuk memperkuat unit Rumah Sakit Rujukan guna menangani kasus kesehatan yang lebih kompleks.

Dirinya juga menepis kekhawatiran masyarakat terkait potensi kekurangan tenaga medis saat para dokter mengambil studi lanjut. Ia memastikan mekanisme pendidikan ini telah diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu pelayanan publik.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Kebanyakan yang mengajukan spesialis adalah dokter umum, dan prosedurnya memastikan tidak ada kaitan dengan pasien yang ditinggalkan. Pelayanan tetap berjalan aman,” tegasnya.

Selain beasiswa, pemerintah juga memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk penugasan khusus tenaga medis di wilayah luar perkotaan, seperti Kecamatan Talisayan.

Koordinasi lintas sektor dianggap sangat penting mengingat tantangan kesehatan di daerah tidak bisa hanya ditangani dalam skala kabupaten semata.

“Permasalahan kesehatan membutuhkan kerja sama yang kuat antara daerah dan pusat. Kami terus berupaya agar distribusi tenaga medis, baik umum maupun spesialis, merata hingga ke pelosok Berau,” tutupnya. (Sigit)

Penghargaan Arindama diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada kabupaten dan kota yang dinilai memiliki capaian pembangunan terbaik di sejumlah sektor strategis. Pada tahun ini, Pemprov Kaltim menganugerahkan sebanyak 23 Arindama dan dua Grand Arindama kepada 10 daerah di Kalimantan Timur.

Kabupaten Berau meraih Arindama pada Bidang Kelautan dan Perikanan serta Bidang Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain dua penghargaan tersebut, Berau juga menempati peringkat terbaik kedua pada Bidang Kesetaraan Gender dan Bidang Pembangunan Sosial. Sementara pada Bidang Pembangunan Perkebunan, Penanggulangan Bencana, serta Pembangunan Wilayah Perdesaan, Berau berada pada peringkat terbaik ketiga. 

Secara keseluruhan, Kabupaten Berau menempati peringkat keempat dalam penilaian pembangunan daerah tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat. Capaian ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten Berau akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Kolaborasi yang solid dengan pemerintah provinsi menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah,” katanya.

Pada sektor kelautan dan perikanan, Kabupaten Berau dinilai berhasil meningkatkan produktivitas serta memperkuat pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. 

Sementara di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan destinasi unggulan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal dinilai mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.

Capaian tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja pembangunan di berbagai sektor, guna mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (AUNI)

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang baru. Bupati menargetkan fasilitas kesehatan tersebut sudah bisa melayani masyarakat secara bertahap pada pertengahan tahun ini.

”Program-program yang mendesak seperti progres operasional RSUD, rumah sakit yang baru, saat ini pun kita upayakan untuk bisa berprogres untuk bulan Mei dapat sudah mulai operasional,” jelasnya.

Guna memastikan kesiapan tersebut, Bupati mengambil kebijakan strategis dengan menunjuk Kepala Dinas Kesehatan untuk merangkap jabatan sebagai direktur pengawas rumah sakit. Langkah ini diambil agar koordinasi mengenai izin operasional dan persiapan teknis di lapangan dapat terpantau secara langsung dan cepat. Fasilitas kesehatan yang berkualitas dinilai sebagai syarat mutlak dalam mendukung visi beauty tourism yang tengah diperjuangkan pemerintah daerah.

Dirinya memaparkan bahwa arah kebijakan pariwisata ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memaksimalkan potensi non-tambang. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa urusan pariwisata bukan hanya tugas satu dinas saja, melainkan tanggung jawab kolektif.

“Seluruh OPD tanpa terkecuali bertanggung jawab dalam peningkatan pariwisatanya, bertanggung jawab dalam peningkatan pariwisata sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” tegasnya.

Instruksi ini juga menyasar hingga ke tingkat bawah, di mana para Camat, Kepala Kampung, hingga Lurah diminta aktif menghidupkan ekonomi kreatif dan UMKM di wilayahnya masing-masing. Bupati berharap seluruh infrastruktur penunjang dan sektor keamanan dapat saling terintegrasi untuk menyambut wisatawan. Sinergi ini diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi baru di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah yang sedang berlangsung.

Ia juga turut mengingatkan agar seluruh program prioritas pariwisata dan kesehatan ini dilaporkan progresnya secara rutin dan dikomunikasikan dengan pimpinan. Ia berkomitmen untuk terus menjaga keharmonisan tim kerja agar visi besar Kabupaten Berau dapat tercapai sebelum masa jabatannya berakhir.

 Lakukan koordinasi sebaik-baiknya dengan OPD-OPD terkait, terkait keamanan, terkait fasilitas yang menunjang pariwisata, kemudian infrastruktur yang menunjang pariwisata,” pungkasnya. (J)

Bupati memaparkan bahwa pengurangan anggaran untuk setiap instansi mencapai angka 40 hingga 50 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya dana bagi hasil yang selama ini menjadi penopang utama keuangan daerah.

"Saat ini, pengurangan yang ada hampir 50 persen di OPD, sehingga tidak ada lagi yang tidak bersalah. Perhatikan hal-hal yang prioritas dalam program-program yang ada," ungkapnya.

Dirinya meminta seluruh jajaran untuk beralih dari standar kerja yang serba mewah ke pola yang lebih efisien dan fungsional. Ia menginstruksikan agar anggaran yang terbatas hanya digunakan untuk program yang menyentuh langsung kepentingan publik dan bersifat mendesak. Contohnya, pembangunan fisik yang bersifat pelengkap seperti pagar sekolah diminta untuk ditunda guna memastikan proses belajar mengajar tetap menjadi prioritas utama.

Meskipun daerah sedang dihantam defisit anggaran, Bupati memastikan kebijakan perlindungan terhadap kesejahteraan pegawai tetap menjadi komitmen pemerintah. Ia menegaskan akan tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) demi menjaga semangat kerja para ASN maupun tenaga honorer.

"Di tengah defisit anggaran, saya tetap memilih mempertahankan TPP para ASN yang ada di Kabupaten ini sebagai bentuk perlindungan saya," tuturnya.

Sri juga mendorong setiap Kepala OPD untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap maksimal. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan bisa menjadi tumpuan baru agar daerah tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat yang fluktuatif. Ia meyakini dengan standar anggaran minimalis sekalipun, kualitas kegiatan tetap bisa terjaga jika dikelola dengan tingkat profesionalisme yang tinggi.

Sebagai langkah konkret, Bupati akan segera menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala OPD untuk membahas strategi pelaksanaan APBD 2026 dalam waktu dekat. Ia ingin memastikan bahwa meskipun dengan anggaran yang terbatas, capaian pembangunan tetap memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Berau.

"Mari kita bersama-sama memaksimalkan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya demi pengabdian kepada negara," pungkasnya. (J)

Pemerintah Kabupaten Berau secara resmi mulai menerapkan manajemen talenta sebagai indikator utama dalam menentukan jenjang karier pegawai. Bupati menjelaskan bahwa promosi jabatan tidak lagi hanya bergantung pada senioritas kepangkatan atau latar belakang pendidikan semata.

"Kualifikasi, kompetensi, serta kinerja adalah tiga hal utama yang akan sangat menentukan dan merupakan kunci utama dalam implementasi manajemen talenta," jelasnya.

Namun, di balik tuntutan profesionalisme tersebut, terdapat satu nilai yang ditegaskan Bupati sebagai harga mati, yakni loyalitas kepada pimpinan dan organisasi. Ia memandang loyalitas sebagai jembatan untuk menyatukan visi besar pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

"Loyalitas pun akan bisa memudahkan Bapak-Ibu semuanya dalam menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah ataupun pimpinan yang ada saat ini," tuturnya.

Ia mengingatkan agar para pejabat, mulai dari tingkat Kasi hingga Kepala OPD, tidak mengambil keputusan strategis tanpa koordinasi yang jelas. Baginya, kepintaran akademik seorang ASN akan menjadi sia-sia jika bekerja tanpa arah dan mengabaikan instruksi pimpinan.

"Pintar itu adalah sebuah hal yang bisa kita asah, tetapi kalau tidak loyal, kita akan berjalan sendiri tanpa koordinasi," tegasnya.

Ia menjamin bahwa dirinya tidak akan menzalimi hak-hak pegawai selama mereka menjalankan pengabdian dengan tulus. Ia mendukung penuh ASN yang ingin meningkatkan pendidikan akademik setinggi mungkin sebagai modal pengabdian kepada bangsa. Namun, dirinya kembali mengingatkan bahwa pendidikan tinggi tersebut harus berbanding lurus dengan sikap profesionalisme di lapangan.

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh tim kerja untuk menyongsong tahun 2026 dengan semangat kebersamaan dan satu komando. Ia berharap manajemen talenta ini melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang solid dan mampu bekerja di bawah tekanan.

"Saya tidak melihat hasil kesadaran yang lalu, tetapi yang saya lihat sekarang adalah profesionalisme dan loyalitas kepada pimpinan," pungkasnya. (J) 

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan setiap tanggal 22 Desember sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas peran strategis perempuan, khususnya ibu, dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Berau, Rabiatul Islamiah, dalam laporannya menyampaikan bahwa Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 mengusung tema "Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045".

“Peringatan Hari Ibu ke-97 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ibu dalam membangun generasi yang berkualitas dan berkarakter, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Berau,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak.

“Melalui peringatan ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, organisasi perempuan, dan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas dalam sambutannya menegaskan bahwa Peringatan Hari Ibu tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi atas perjuangan dan kontribusi perempuan dalam kehidupan keluarga dan pembangunan daerah.

"Hari Ibu merupakan pengingat akan peran besar seorang ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, sekaligus sebagai agen perubahan dalam pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan partisipasi perempuan di berbagai sektor. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran aktif perempuan sebagai agen perubahan, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

“Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan peran keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah,” tuturnya.

Peringatan Hari Ibu ke-97 ini, Pemerintah Kabupaten Berau berharap terwujudnya peningkatan kesadaran dan peran aktif perempuan dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Berau yang maju, sejahtera, dan berkeadilan gender. (AUNI)

Program Bansos Sembako Gratis secara simbolis diluncurkan dan diserahkan kepada perwakilan penerima serta unsur kecamatan untuk selanjutnya disalurkan ke wilayah masing-masing, kegiatan berlangsung di kantor Kelurahan Gayam, Rabu (24/12/2025).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau, Iswahyudi, menyampaikan bahwa program Bansos Sembako Gratis menyasar 4.517 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 110 kampung dan kelurahan pada 13 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

“Penetapan penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan verifikasi agar bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, bantuan yang disalurkan terdiri dari beras sebanyak 45.170 kilogram, gula sebanyak 4.517 kilogram, serta minyak goreng sebanyak 9.034 liter dengan total keseluruhan mencapai 58,721 ton. Seluruh bantuan tersebut disalurkan dengan melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta pendamping sosial di lapangan.

“Distribusi kami lakukan secara bertahap dan diawasi sehingga penyaluran dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai data,” jelasnya.

Dinas Sosial juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses distribusi agar tidak terjadi kesalahan penyaluran serta memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa program Bansos Sembako Gratis merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat pra sejahtera memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

“Pemerintah daerah hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan sosial, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah,” ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa program Bansos Sembako Gratis ini bersumber dari pergeseran anggaran daerah yang sebelumnya direncanakan untuk mendukung pelaksanaan Expo Hari Ulang Tahun Kabupaten Berau. 

Namun, sejalan dengan edaran Kemendagri yang mengimbau pemerintah daerah untuk menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan yang dinilai lebih berdampak langsung kepada masyarakat. 

Sri Juniarsih menyampaikan bahwa Pemkab Berau akan terus menjalankan program perlindungan sosial secara berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah yang terlibat agar penyaluran bantuan dilakukan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran sesuai data yang telah diverifikasi.

“Bantuan ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan manfaat nyata,” tandasnya. (AUNI)

Menurut Bupati, keberhasilan pembudayaan literasi tidak dapat dibebankan semata kepada Bunda Literasi atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Peran aktif guru, kepala sekolah, siswa, komunitas, hingga pelaku usaha dinilai sangat menentukan dalam membangun ekosistem literasi yang kuat.

“Literasi adalah investasi intelektual. Dengan membaca, masyarakat dapat membuka jendela dunia dan memperluas wawasan,” ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berakhlak, dan berbudaya melalui layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Literasi, menurutnya, tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas membaca buku, tetapi juga mencakup kemampuan melihat, mendengar, berdiskusi, dan berpikir kritis.

Ia juga mengingatkan generasi muda, bahwa tantangan masa depan akan semakin kompleks. Karena itu, penguatan literasi menjadi kebutuhan mendasar bagi calon pemimpin di masa mendatang.

Sebagai bentuk konkret perluasan akses literasi, Pemerintah Kabupaten Berau menginstruksikan penyediaan pojok baca di berbagai fasilitas publik, mulai dari instansi pemerintah, rumah sakit, Puskesmas, hingga Mall Pelayanan Publik. Ruang terbuka hijau (RTH) juga diarahkan untuk dimanfaatkan sebagai ruang belajar dan diskusi masyarakat. Selain fasilitas fisik, pemerintah daerah mendorong digitalisasi layanan perpustakaan guna mempermudah akses masyarakat terhadap koleksi bacaan. Pengayaan koleksi buku, baik fisik maupun digital, juga terus dilakukan agar relevan dengan kebutuhan zaman.

Ia menilai literasi digital penting untuk membekali masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu atau menyesatkan, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara positif. Pemanfaatan buku digital dan layanan perpustakaan daring juga dinilai dapat memperluas wawasan bagi generasi muda untuk produktif di era digital.

Menutup sambutannya, Bupati turut mengapresiasi prestasi literasi Kabupaten Berau yang berhasil meraih sejumlah penghargaan di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, termasuk prestasi perpustakaan sekolah dan kampung yang telah memperoleh akreditasi nasional. (AUNI)

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau, Yudha Budisantosa, menyampaikan bahwa Bulan Kunjung Perpustakaan merupakan momentum penting dalam upaya menumbuhkan budaya membaca di tengah masyarakat. Peringatan ini bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Nasional yang telah dicanangkan sejak 14 September 1995.

Yudha menjelaskan, rangkaian kegiatan tahun ini dimulai sejak 11 September 2025 dan diisi dengan talkshow literasi, bedah buku, serta berbagai lomba yang menyasar peserta dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Selain itu, lomba menulis esai bertema literasi, berhasil menarik minat peserta dari 22 provinsi di Indonesia dengan jumlah sekitar 200 orang peserta.

“Tingginya antusiasme peserta, terutama dari luar daerah menunjukkan bahwa isu literasi masih mendapat perhatian luas. Karena itu, panitia membagi kategori perlombaan antara warga Kabupaten Berau dan luar daerah,” ujarnya.

Selain lomba, Dispusip Berau juga melaksanakan kegiatan literasi di sejumlah kecamatan dan kampung, seperti bedah buku, talkshow, sosialisasi literasi keluarga, hingga focus group discussion (FGD) percepatan akreditasi perpustakaan. Kegiatan bakti literasi turut dilakukan melalui penyaluran bantuan buku ke perpustakaan kampung, sekolah, dan komunitas literasi.

Seluruh kegiatan Bulan Kunjung Perpustakaan Tahun 2025 didanai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau. Kegiatan ini melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan serta masyarakat umum. Dispusip Berau berharap kegiatan Bulan Kunjung Perpustakaan ini dapat menjadi pemantik berkelanjutan dalam membangun budaya membaca di Kabupaten Berau. 

Kegiatan penutupan Bulan Kunjung Perpustakaan Tahun 2025 juga dirangkaikan dengan penyerahan sejumlah penganugerahan literasi kepada sekolah, instansi pemerintah, sektor industri, duta literasi, pegiat literasi, penulis buku untuk masyarakat umum, penulis cilik, serta para pemenang berbagai lomba literasi yang telah diselenggarakan. Penganugerahan diserahkan langsung oleh Bupati Berau didampingi Wakil Bupati, Ketua TP PKK, serta asisten Setda Berau. (AUNI)

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Bantuan Sosial Tahun 2025 yang ditujukan bagi penyandang disabilitas kurang mampu, miskin, maupun terlantar. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp630 juta, dialokasikan melalui APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan ruang yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh warga tanpa kecuali.

Selain bantuan tunai sebesar Rp3 juta untuk masing-masing penerima, pemerintah juga menyerahkan berbagai jenis alat bantu yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Berau Nomor 353 Tahun 2025. 

Alat bantu tersebut meliputi motor disabilitas, kaki palsu bawah lutut, alat bantu dengar, tongkat tuna netra, tongkat tuna daksa, serta kursi roda anak dan dewasa. Alat-alat ini diberikan kepada penerima yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Sosial yang telah melaksanakan pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan secara tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi harus diikuti inovasi kebijakan dan sinergi lintas sektor.

“Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen mewujudkan kesetaraan, aksesibilitas, dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi dan kepedulian semua pihak dibutuhkan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih layak, mandiri, dan bermartabat,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis kepada sejumlah penerima manfaat dari empat kecamatan, yakni Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, dan Gunung Tabur yang mewakili total 210 penerima di sepuluh kelurahan. 

Pemerintah berharap bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima, sekaligus mendorong kemandirian dalam beraktivitas. Sri Juniarsih berpesan untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas serta ia juga mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan empati dan budaya saling membantu demi memperkuat solidaritas sosial di Kabupaten Berau. (AUNI)