Pemotongan diisukan tersebut sengaja dilakukan demi menambah alokasi anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) milik anggota dewan.Menanggapi rumor tersebut, Dedy secara terbuka membantah dan menegaskan bahwa kabar yang beredar di tengah masyarakat itu sepenuhnya tidak benar alias hoaks .

Ia menyayangkan timbulnya narasi miring yang menyudutkan institusi wakil rakyat. Padahal menurutnya, DPRD Berau justru berada di barisan terdepan dalam menjaga kestabilan hak finansial para pegawai negeri.

“Saya tegaskan di forum ini bahwa berita tentang DPRD bakal memotong dana TPP itu tidak benar,” ujar Dedy saat memberikan klarifikasi resmi kepada media, pada Senin (14/09/2026).

Dedy menjelaskan, selama ini DPRD Berau selalu konsisten dalam mengawal dan memperjuangkan kesejahteraan para aparatur pemerintah. Pihaknya kerap memasang badan agar alokasi TPP ASN tidak menyusut atau dialihkan untuk kebutuhan lain. Namun, kabar yang beredar di belakangan ini justru memutarbalikkan fakta dan menempatkan dewan sebagai pihak yang disalahkan.

Ia pun menilai isu pemotongan ini tidak masuk akal secara logika penganggaran maupun komitmen dewan politik. Anggota dewan tidak mungkin mengeluarkan hak pegawainya sendiri hanya demi memperluas alokasi Pokir.

Fungsi pengawasan yang dijalankan bertujuan memastikan anggaran daerah terserap secara optimal, rasional, dan berpihak pada kesejahteraan bersama, baik bagi masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan.

Dedy pun mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan para ASN agar lebih bijak serta menyelaraskan dalam mencerna informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia menekankan bahwa pintu komunikasi DPRD selalu terbuka untuk memberikan klarifikasi transparan atas setiap isu strategis di daerah.

“Bagaimana mungkin dipotong, padahal kami yang memperjuangkan agar dana tersebut tidak dipotong,” tegasnya memungkasi klarifikasi. (Rein) 

Penetapan status strategis ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memfokuskan porsi pembangunan daerah pada penguatan sektor pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif (ekraf), serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seluruh sektor pendukung ekonomi masyarakat tersebut nantinya akan diintegrasikan secara langsung dengan potensi sektor pertanian daerah sebagai pilar penyokong utama keberlanjutan.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyambut positif kepercayaan besar yang diamanahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Menurutnya, penetapan kawasan pariwisata nasional ini harus dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi warga Berau secara menyeluruh, sehingga arah pembangunan daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor industri ekstraktif semata.

"Penetapan Berau sebagai kawasan pengembangan pariwisata dalam RPJMN adalah peluang besar yang harus kita tangkap bersama. Kita akan menyinergikan pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM dengan sektor pertanian agar ekonomi warga semakin kuat. Saya mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga iklim yang kondusif, karena keramahan dan keamanan adalah modal utama pariwisata kita," ujar Sri Juniarsih Mas.

Melalui sinergi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal, Pemkab Berau optimistis bahwa sektor pariwisata beserta ekonomi kreatif mampu menjadi pilar utama pendapatan daerah yang mandiri dan berkelanjutan di masa depan.(Rein/Red)

Agenda strategis bertajuk "Memperkuat Sinergi dan Kontribusi Lintas Sektor dalam Upaya Pencegahan KTP dan TPPO" tersebut dihimpun oleh sekitar 60 peserta dari berbagai instansi teknis, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat. Pertemuan ini tidak hanya berfokus pada kekerasan domestik, tetapi juga mengantisipasi potensi ancaman perdagangan orang yang mulai marak terjadi.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa penanganan isu perlindungan sosial ini tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja. Menurutnya, negara memang telah menyiapkan koridor hukum yang jelas, namun efektivitasnya sangat tergantung pada integrasi sistem penanganan di lapangan.

“Perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” tegas Said saat membuka acara secara resmi.

Said menekankan agar jajaran aparat dan dinas terkait tidak memandang rentetan kasus ini sekadar sebagai angka pelaporan statistik belaka. Dibalik lembaran data administrasi tersebut, ada hak-hak korban yang kehilangan rasa aman, masa depan anak yang terancam, serta trauma mendalam yang dialami keluarga.

“Saya mengapresiasi pendekatan lintas sektor yang menjadi semangat utama kegiatan ini. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO memang tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pekerja sosial, hingga organisasi kemasyarakatan,” ujar Sekda.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi kunci utama untuk melahirkan sistem perlindungan yang inklusif, responsif, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di akhir sambutannya, Said menginstruksikan seluruh jajaran agar langsung menindaklanjuti hasil koordinasi secara konkret di wilayah kerja masing-masing.

“Saya berharap setelah pertemuan ini, seluruh peserta mampu menjadi agen perubahan di instansi dan wilayah kerja masing-masing. Mari kita bangun koordinasi yang lebih baik, tingkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, serta pastikan setiap kasus memperoleh penanganan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” pungkasnya.(Adv/Rein)

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kampung dan seluruh panitia atas terselenggaranya kompetisi tersebut. Ia menilai Turnamen yang diselengarakan dapat menjadi sarana positif untuk mempererat talis kebersamaan antarwarga, dan mampu melihat potensi calon atlet daerah.

"Ajang seperti ini mampu melahirkan bibit atlet daerah, serta mempererat silaturahim antarwarga,"ucapanya.

Sementara itu, Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, menyampaikan turnamen tingkat pesisir ini diikuti oleh 24 tim yang mewakili enam kecamatan di wilayah pesisir Berau.

"Tim terdiri 24 yang berasal dari enam kecamatan pesisir," sebutnya

Dia juga menyebutkan, Tim meliputi Kecamatan Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, hingga Biduk-Biduk. Seluruh peserta akan bersaing memperebutkan total hadiah uang tunai sebesar Rp43 juta rupiah.

 "Rangkaian kompetisi dijadwalkan berlangsung meriah hingga tanggal 23 Agustus mendatang," jelasnya.

Usai pembukaan Bupati Sri Juniarsih dan Kepala Kampung Abdul Hafid melakukan simbolisasi penyerahan piala bergilir serta penyerahan bola kepada wasit pertandingan. 

Selain itu Bupati Sri Juniarsih juga melakukan pemotongan kue peringatan HUT Kampung yang diserahkan langsung kepada Kepala Kampung Biatan Ilir.

Usai prosesi pembukaan resmi, perhelatan langsung dilanjutkan dengan laga perdana yang mempertemukan Gudang FC melawan Putra Pesisir, yang disaksikan antusias oleh ratusan warga dan suporter kedua tim.(Adv/Rein)

Dalam sambutannya, Sri Juniarsih menekankan bahwa pemeliharaan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Ia mengimbau agar kesadaran lingkungan dimulai dari peran individu masing-masing.

"Jadilah pionir dan teladan dalam menjaga lingkungan di sekitar kita," ujar Sri Juniarsih membakar semangat peserta.

Seiring meningkatnya angka kunjungan wisatawan ke Bumi Batiwakkal, Bupati menyoroti pentingnya tata kelola sampah yang menyasar titik-titik krusial pariwisata. 

Ia mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) agar tidak hanya berpusat di kawasan kepulauan, tetapi juga menjangkau sepanjang jalur akses menuju lokasi wisata.

Selain itu, Sri Juniarsih mendorong dunia usaha untuk menyalurkan kepedulian lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci utama terciptanya lingkungan yang sehat.

Ke depan, Bupati mengusulkan agar peringatan Hari Lingkungan Hidup tak lagi sebatas acara seremonial di dalam ruangan. Ia meminta agenda mendatang diisi dengan gerakan aksi nyata langsung di lapangan, seperti aksi bersih-bersih massal dan penanaman pohon.

"Jangan lupa menjaga kebersihan sungai dan lingkungan di sekitar kita. Mari kita mulai dari lingkungan sendiri agar kampung halaman kita menjadi tempat yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua," pungkasnya.(Adv/Rein)

Rakor bertajuk optimalisasi pendapatan daerah tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni. Agenda utama pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi tata kelola anggaran daerah serta penyelesaian berbagai kendala penyerapan fiskal di tingkat lokal.

Dalam pembukaan arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya solidaritas antar-wilayah. Menurutnya, APBD harus dikelola secara terintegrasi agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah satu tim. Jadikan APBD sebagai instrumen pembangunan berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim," tegas Gubernur Rudy Mas'ud.

Ia juga mendorong penerapan transformasi digital, integrasi data, serta harmonisasi kebijakan pajak dan retribusi daerah guna mendongkrak pendapatan secara transparan dan efisien.

Sementara itu  Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan, persoalan krusial yang tengah dihadapi Bumi Batiwakkal.Saat ini masih menanti pencairan dana kurang salur transfer keuangan dari pemerintah pusat masalah serupa yang juga dialami beberapa kabupaten/kota lain di Kaltim.

"Kami berharap bapak gubernur dan wakil gubernur dapat membantu mengkomunikasikan ke pemerintah pusat terkait dana kurang bayar ke kabupaten dan kota saat ini," ungkap Sri Juniarsih.

Kendati arus kas daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Sri Juniarsih memastikan roda pembangunan program prioritas tetap berjalan konsisten. Lebih lanjut, ia menjamin hak-hak para aparatur sipil negara di daerahnya tidak akan terganggu.

"Kita tetap bersyukur akan tetap berupaya yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk terus berkomunikasi ke pemerintah pusat," jelasnya. Ia menegaskan bahwa Pemkab Berau tidak akan memangkas Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) baik untuk PNS maupun PPPK.

Selain fokus pada dana transfer, Ia memaparkan langkah terobosan untuk melepaskan ketergantungan pada sektor ekstraktif tambang. Pemkab Berau kini menggenjot sektor pariwisata sebagai tumpuan baru perekonomian masyarakat.

"Sektor pariwisata adalah salah satu transisi yang sedang kami persiapkan. Tentu ini membutuhkan kerjasama yang baik. Bukan hanya untuk Kabupaten Berau, tetapi juga untuk mengangkat Kalimantan Timur," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Berau, Sapransyah, melaporkan realisasi APBD Berau periode Januari–Juli 2026. Pendapatan Daerah: Target Rp 2,977 triliun | Realisasi Rp 1,341 triliun (45,05%).Belanja Daerah: Target Rp 3,666 triliun | Realisasi Rp 1,354 triliun (37,95%). (Adv/Rein)

Langkah ini diambil menyusul maraknya kelangkaan stok di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang memicu antrean kendaraan mengular hingga berhari-hari. Selain mengevaluasi kendala teknis distribusi di lapangan, Bupati secara tegas mendesak Pertamina untuk menambah kuota BBM alokasi Kabupaten Berau.

Menurut Sri Juniarsih, konsumsi BBM di Berau terus melonjak pesat. Posisi Berau tidak hanya melayani kebutuhan warga lokal, tetapi juga berfungsi sebagai jalur transit strategis yang dilintasi kendaraan lintas wilayah.

"Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian bersama. Ketersediaan BBM harus dipastikan mencukupi agar aktivitas masyarakat maupun roda perekonomian tidak terganggu," tegas Sri Juniarsih.

Tak berhenti pada usulan penambahan kuota, Bupati juga memperketat pengawasan penyaluran. Ia menginstruksikan instansi terkait untuk turun langsung mengawasi jalannya distribusi energi di seluruh SPBU.

Fokus pengawasan terpadu ini menyasar delapan titik SPBU utama di Kabupaten Berau guna meminimalkan potensi penyimpangan dan penyelewengan distribusi. Melalui sinergi ketat dengan Pertamina ini, Pemkab Berau optimistis pasokan BBM segera normal kembali dan antrean panjang di SPBU dapat dihentikan.(Adv/Rein)

Pendampingan intensif bagi petani mutlak dilakukan, mengingat lahan di Berau didominasi sektor tambang dan perkebunan besar. Selain itu, peningkatan kualitas pengolahan hasil panen guna menjaga standar mutu kopi lokal. 

Kemudian memperkuat kelembagaan tani serta mempromosikan merek lokal Liberika Berau ke kancah yang lebih luas. ia juga mengatakan harus dipastikan produk kopi lokal mampu bersaing dan terserap optimal di pasar secara berkelanjutan.

​Gamalis berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat terus berjalan secara nyata demi mengangkat potensi kopi Liberika sebagai kebanggaan baru Kabupaten Berau dan Kalimantan Timur.  (Adv/Kekang)

Pengangkatan Chatarina tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 831 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 22 Juli 2026. Sementara itu, Supardi mendapat promosi jabatan sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI.

Sebelum dipercaya memimpin Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Chatarina menjabat sebagai Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset (MPPA) Kejaksaan Agung, posisi yang diembannya sejak April 2026. Penunjukan tersebut melanjutkan perjalanan kariernya yang panjang di bidang penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Perempuan kelahiran Jakarta, 19 November 1972, itu memiliki rekam jejak yang kuat, termasuk saat diperbantukan sebagai Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2005–2011. Pengalaman tersebut memperkaya kapasitasnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi serta memperkuat kompetensinya di bidang penegakan hukum.

Selepas bertugas di KPK, Chatarina mengemban sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Kepala Biro Hukum KPK, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, hingga Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia juga pernah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Manado (Unima).

Pada Oktober 2025, Chatarina dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebelum dipromosikan menjadi Kepala Pusat MPPA Kejaksaan Agung pada April 2026. Kini, ia kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Kejati Kalimantan Timur, provinsi yang memiliki posisi strategis karena menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan pengalaman di Kejaksaan Agung, KPK, kementerian, hingga dunia pendidikan tinggi, Chatarina diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional, serta menjaga integritas institusi kejaksaan di Kalimantan Timur.

 Ia mebeberkan skema ini merupakan langkah mengikis ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta memastikan alokasi anggaran yang lebih adil dan tepat sasaran di seluruh pelosok Bumi Etam.

Dia menjelaskan bahwa rumitnya prosedur administrasi pada sistem penyaluran Bankeu saat ini sering kali menjadi penghambat utama. Akibatnya, distribusi anggaran antar daerah menjadi tidak seimbang.

“Beberapa kabupaten/kota mendapat porsi yang melimpah, sementara wilayah lainnya justru menerima alokasi yang minim,”ujarnya, kamis (23/07/2026).

Dia mengakui mekanisme Benkeu saat ini, sedikit memakan waktu dalam proses pendistribusiannya. Oleh karena itu pada tahun 2027 akan membuat skema yang lebih sederhana tanpa harus melalui proses yang panjang.

​”Supaya bisa merata, di tahun 2027 nanti kita akan memberikan bantuan langsung yang dibutuhkan oleh kabupaten/kota,” ujar Rudy.

Rudy berharap, melalui rumusan bantuan langsung tersebut, Pemprov Kaltim ingin memprioritaskan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di sektor krusial, seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar dan sanitasi.

Skema baru ini diharapkan membuat serapan anggaran jauh lebih fleksibel dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat daerah. 

​Di sisi lain, reformasi skema Bankeu ini bergulir di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami penyesuaian. Rudy memberkan bahwa APBD Kaltim terkoreksi dari yang sebelumnya menembus Rp14,25 triliun menjadi Rp12,1 triliun.

“Penurunan volume anggaran tersebut murni dipicu oleh kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, bukan karena penurunan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim,”

​Kendati kapasitas fiskal terkontraksi, Pemprov Kaltim optimistis skema penyempurnaan Bantuan Keuangan 2027 akan menjaga laju pembangunan daerah tetap terarah dan berkeadilan. (Rein)

Kunjungan kerja Gubernur Rudy Mas'ud ke Bumi Batiwakkal ini dilakukan dalam rangka menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Acara tahunan yang dipusatkan di Kabupaten Berau tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (23/7/2026).

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda berskala provinsi ini, Pemkab Berau telah melakukan berbagai persiapan matang. Serangkaian agenda strategis telah disiapkan untuk menyemarakkan peringatan Harganas, mulai dari pelaksanaan pelayanan keluarga berencana (KB) gratis, program edukasi pembangunan keluarga sejahtera, hingga acara puncak yang diproyeksikan bakal dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.

Bupati Sri Juniarsih menegaskan bahwa seluruh elemen di Kabupaten Berau siap menyukseskan gelaran Harganas ke-33. Menurutnya, penunjukan Berau sebagai tuan rumah merupakan sebuah kehormatan sekaligus momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas sebagai pondasi utama pembangunan daerah.

"Kami menyambut baik dan merasa gembira atas kehadiran Bapak Gubernur beserta seluruh rombongan di Kabupaten Berau. Kami berharap seluruh rangkaian acara peringatan Harganas ini dapat berjalan dengan aman, lancar, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas," ujar Sri Juniarsih.

Ia menambahkan, momentum peringatan Harganas ini diharapkan tidak sekadar menjadi acara seremonial semata. Lebih dari itu, agenda ini harus menjadi pendorong untuk terus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (Adv/Rein)

​Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa pola pembangunan kampung saat ini dituntut untuk menciptakan kemandirian ekonomi warga dengan mengoptimalkan keunggulan lokal masing-masing wilayah.

​"Setiap kampung memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, arah pembangunan harus difokuskan untuk mengolah potensi tersebut menjadi motor penggerak ekonomi warga sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan mereka," ujar Tenteram, Senin (20/7/2026).

​Sektor ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama yang didorong hingga ke tingkat tapak. Guna merealisasikannya, pemerintah mengimbau pemerintah kampung memanfaatkan alokasi Dana Desa secara lebih produktif, termasuk mematuhi regulasi batas minimal 20 persen yang diperuntukkan bagi pengembangan tanaman pangan.

"Alokasi Dana Desa tidak boleh sekadar terserap, tetapi harus memberikan dampak nyata. Pemanfaatan minimal 20 persen untuk sektor pangan diproyeksikan mampu mendongkrak produksi lokal, menjamin ketersediaan pangan, sekaligus menambah penghasilan masyarakat," jelasnya.

​Di samping fokus pada ketahanan pangan, DPMK Berau juga intensif memberikan pendampingan dan pembinaan tata kelola pemerintahan kampung. Langkah ini diambil guna mempercepat peningkatan status desa, baik memacu kampung berkembang menjadi maju, maupun mendorong status maju menuju kampung mandiri.

Tenteram menambahkan, keberhasilan pencapaian ini sangat bergantung pada keterlibatan seluruh elemen, mulai dari aparatur kampung, warga, hingga para pemangku kepentingan.

​"Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama. Dengan kerja sama yang solid, kami optimistis kampung-kampung di Berau tak hanya naik status secara administratif, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi kawasan yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan pangan yang tangguh," pungkasnya.(Rein/Rdk)

​Pertemuan penting ini diselenggarakan di Ruang Ruby, Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (16/7/2026). Diskusi dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Ekonomi Setda Provinsi Kaltim, Nanang, didampingi oleh Senior Natural Resource Specialist World Bank, Franka Braun, serta dihadiri para perwakilan Perangkat Daerah (PD) terkait.

​Dalam pemaparannya, Nanang menegaskan bahwa penyusunan ICR ini merupakan bagian dari prosedur formal penutupan proyek.

Tujuannya adalah membedah dan mengevaluasi seluruh perjalanan program, mulai dari fase perencanaan awal hingga akhir masa implementasi. Dokumen ini nantinya akan merangkum torehan prestasi, tantangan di lapangan, hingga praktik terbaik (best practices) yang berhasil diciptakan.

​"Melalui rapat ini kita mengumpulkan masukan dari seluruh OPD dan instansi yang terlibat, kemudian menyusun Laporan ICR sebagai laporan resmi penutupan proyek kepada World Bank," jelas Nanang, (17/07/2026) 

​Sebagai informasi, Indonesia menempatkan diri sebagai salah satu negara pelopor dalam Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund. Kaltim ditunjuk sebagai provinsi percontohan berkat kepemilikan sekitar 6,5 juta hektare tutupan hutan tropis.

 Salah satu bentang hijau terbesar di Indonesia yang bernilai strategis bagi target penurunan emisi gas rumah kaca nasional melalui skema REDD+ berbasis yurisdiksi.

​Perjalanan program ini melewati berbagai fase krusial, termasuk penyusunan Emission Reductions Program Document (ERPD) hingga negosiasi kesepakatan pembayaran (Emission Reductions Payment Agreement/ERPA).

Proses inilah yang menjadi fondasi diterimanya insentif berbasis hasil atas keberhasilan pengurangan emisi karbon yang telah terverifikasi.

​Lebih dari sekadar transaksi karbon, program FCPF di Bumi Etam telah mendorong transformasi nyata dalam tata kelola hutan secara berkelanjutan. Keberhasilan program ini membuktikan pentingnya komitmen jangka panjang, penguatan lembaga, dan kolaborasi lintas sektor. 

Salah satu poin pembelajaran berharga adalah perlunya kejelasan peran dari tingkat pusat, daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemerintah desa, hingga masyarakat adat, agar program dapat terus berjalan secara sistematis tanpa bergantung pada figur tertentu.(Rein/daa) 

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Kedua belah pihak membahas pentingnya peran media massa dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai aktivitas, program, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faizal Anhar, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan insan pers. Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam menjembatani informasi antara lembaga negara dengan masyarakat.

"Kita senang sekali bisa didatangi oleh teman-teman dari media. Memang DPD ini perlu sekali sebenarnya untuk publikasi yang lebih luas lagi," ujar Faizal saat ditemui usai audiensi.

Ia mengakui bahwa selama ini publikasi mengenai aktivitas DPD RI di daerah masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi berbagai kegiatan, termasuk publikasi kelembagaan.

"Memang ada beberapa kondisi sekarang, seperti efisiensi dan lainnya. Tetapi kami berharap ke depannya kolaborasi dengan media bisa terus kita tingkatkan," katanya.

Faizal menilai keberadaan media sangat penting agar masyarakat semakin mengenal fungsi, tugas, dan peran DPD RI sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat pusat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh bagaimana DPD RI bekerja dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah.

"DPD juga harus makin dikenal, terutama di daerah. Apalagi memang DPD merupakan perwakilan daerah. Jadi kontribusi teman-teman media itu sebenarnya sangat kami butuhkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tugas utama DPD RI adalah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah untuk kemudian diperjuangkan dalam proses legislasi maupun pengawasan di tingkat nasional. Karena itu, publikasi yang baik akan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh anggota maupun sekretariat DPD RI di daerah.

Menurut Faizal, keterbukaan informasi kepada publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dengan pemberitaan yang akurat dan berimbang, masyarakat dapat mengetahui secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan DPD RI dalam menjalankan amanat konstitusi.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi yang mulai terbangun melalui audiensi tersebut tidak berhenti pada satu pertemuan saja. Ke depan, berbagai kegiatan yang dilaksanakan Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat dipublikasikan secara lebih luas sehingga manfaatnya dapat diketahui masyarakat.

"Harapan kita ke depannya, kegiatan-kegiatan khususnya di Kantor Daerah Kalimantan Timur dapat terpublikasi dengan baik. Jadi masyarakat juga mengetahui apa saja yang sudah kita lakukan," ujarnya.

Faizal mengatakan, publikasi bukan sekadar menyampaikan informasi mengenai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai proses penyerapan aspirasi yang selama ini dilakukan DPD RI.

Menurutnya, setiap aspirasi yang diterima dari masyarakat memiliki nilai penting karena menjadi bahan masukan untuk diperjuangkan di tingkat pusat sesuai dengan kewenangan DPD RI.

"Kita menjaring aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk kita perjuangkan di pusat. Itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media," katanya.

Ia menambahkan bahwa penyebarluasan informasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan maupun kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, komunikasi antara masyarakat dan DPD RI dapat berjalan lebih terbuka dan produktif.

Faizal juga berharap media dapat menjadi mitra strategis yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan perjuangan aspirasi daerah.

"Kami harapkan kegiatan-kegiatan ini dapat terinfokan kepada masyarakat secara menyeluruh," tuturnya.

Sementara itu, audiensi tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Timur dengan insan pers. Dalam diskusi yang berlangsung, kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik serta penguatan komunikasi yang berkelanjutan.

Media dinilai memiliki peran penting dalam membangun literasi publik mengenai fungsi lembaga negara sekaligus menjadi jembatan penyampai informasi yang kredibel kepada masyarakat. Melalui pemberitaan yang objektif dan profesional, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar mengenai berbagai program dan kegiatan yang dijalankan DPD RI di daerah.

Kolaborasi antara DPD RI dan media juga diharapkan mampu memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah melalui penyampaian aspirasi secara lebih luas. Dengan meningkatnya akses informasi, masyarakat dapat memahami bahwa setiap aspirasi yang disampaikan memiliki peluang untuk diperjuangkan melalui jalur konstitusional di tingkat nasional.

Audiensi tersebut menandai komitmen bersama untuk membangun hubungan yang lebih erat antara lembaga negara dan media massa. Ke depan, komunikasi yang intensif diharapkan mampu menghadirkan informasi yang lebih terbuka, memperluas jangkauan publikasi kegiatan DPD RI Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran strategis DPD RI sebagai wakil daerah dalam memperjuangkan kepentingan Kalimantan Timur di tingkat pusat. (IRLA/daa)

Dalam upaya memperkuat kedaulatan siber, pemerintah melalui BSSN telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk melindungi sumber daya siber, meningkatkan kapabilitas, serta memastikan kedaulatan ruang siber Indonesia di tengah dinamika global. 

Salah satu poin utama dalam menjaga kedaulatan siber adalah memastikan pengelolaan data dilakukan secara mandiri.

Lebih lanjut, ditekankan bahwa keamanan informasi tidak boleh bersifat reaktif atau hanya dilakukan saat menunggu insiden terjadi. Sebaliknya, paradigma security by design harus diterapkan. 

Artinya, setiap pembuatan aplikasi atau sistem informasi harus memikirkan aspek keamanannya sejak tahap perancangan awal, bukan setelah sistem tersebut diakses melalui website atau setelah terjadi kebocoran data. 

“Pengawasan teknis ini jangan dilihat sebagai sebuah momok atau beban. Ini adalah langkah preventif. Jangan sampai data kita berada di luar atau dikelola pihak lain yang tidak semestinya," tegasnya.

Sebagai strategi jangka panjang, keterlibatan seluruh komponen masyarakat dinilai mutlak diperlukan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kedaulatan serta menciptakan ruang siber Indonesia yang tangguh, aman, dan berdaya saing. (REIN/daa)

Langkah agresif ini diambil untuk menekan angka pengangguran daerah. 

Data Disnaker Balikpapan hingga Juni 2026 mencatat masih ada 2.827 pencari kerja yang belum terserap pasar kerja, terdiri atas 1.406 laki-laki dan 1.421 perempuan.

Ke depan, Disnaker akan terus memperkuat program link and match antara dunia pendidikan dan industri, pelatihan berbasis kebutuhan pasar, serta digitalisasi layanan ketenagakerjaan demi mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. (REIN/daa)

​Mengutip laporan ANTARA (12/7/2026), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa suksesnya implementasi B50 membutuhkan pasokan metanol yang sangat besar. Proyeksinya mencapai sekitar 2,5 juta ton setiap tahunnya.

​Merespons besarnya target tersebut, pemerintah kini tengah tancap gas mendorong hilirisasi komoditas mentah agar segera bertransformasi menjadi bahan baku energi yang siap dimanfaatkan.

​Rencananya, pembangunan fasilitas manufaktur di Bojonegoro, Jawa Timur, akan mulai digarap pada Juli 2026 dengan mengandalkan potensi gas bumi lokal sebagai bahan baku utama. Di sisi lain, proyek strategis di Kalimantan Timur akan difokuskan pada optimalisasi hilirisasi batu bara.

​Peralihan bauran energi dari B40 menuju B50 ini dipastikan bakal memicu lonjakan kebutuhan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), dari yang awalnya 14,9 juta kiloliter menjadi 16,7 hingga 18 juta kiloliter. Tak hanya itu, permintaan terhadap minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) juga diprediksi meroket tajam di kisaran 15,2 hingga 16,3 juta ton per tahunnya.

​Langkah agresif pemerintah ini dikawal ketat oleh regulasi yang kuat. Kebijakan ini dipayungi oleh Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026.

​Komitmen penguatan energi nasional ini semakin kokoh usai Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan implementasi Program Mandatori B50 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

​Tingginya serapan domestik melalui kebijakan ini dinilai menjadi angin segar sekaligus solusi konkret bagi para petani kelapa sawit lokal. Mandat baru ini memberikan kepastian pasar serta menjaga stabilitas harga jual CPO di tengah tren kelesuan pasar global.

​Dengan berlakunya aturan ini, seluruh pemangku kepentingan di sektor bahan bakar nabati hingga pihak distributor diwajibkan untuk taat pada standar mutu dan konsisten menerapkan spesifikasi pencampuran 50 persen biodiesel pada solar. (REIN/daa) 

​“Melalui meluapnya volume produksi dari nelayan tangkap setempat, komoditas ini langsung dialokasikan menjadi pilar pemenuhan gizi utama masyarakat dalam program strategis nasional tersebut,” ujar Petrijansyah Noor selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kaltim, Senin (13/7/2026).

​Sejauh ini, implementasi program MBG di wilayah Kalimantan Timur tercatat sudah menyasar sebanyak 332.474 jiwa penerima yang diakomodasi oleh 145 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah penyerapan komoditas lokal ini tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan, tetapi sekaligus menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan para nelayan.

​Performa sektor kelautan Kaltim sendiri memperlihatkan grafik yang impresif. Volume produksi perikanan tangkap mengalami eskalasi dari angka 214.694 ton di periode 2024 menjadi sebesar 218.987 ton sepanjang tahun 2025.

​Memasuki paruh pertama tahun 2026, realisasi tangkapan ikan daerah terpantau sudah menyentuh 111.200 ton. Akumulasi produksi diyakini bakal terus melesat hingga menginjak target 223.300 ton menjelang penutupan tahun nanti.

​Estimasi optimistis ini dikalkulasi merujuk pada tren pertumbuhan berkelanjutan dengan rata-rata kenaikan 1,75% per tahun berdasarkan rekam data periodik 13 tahun ke belakang.

​“Kendati mekanisme distribusi stok sepenuhnya diatur oleh masing-masing unit kerja, pihak kami menggaransi pasokan ikan dari perairan daerah selalu siap sedia menopang operasional dapur SPPG,” pungkasnya.

​Sebagai catatan tambahan, keandalan sektor bahari Kalimantan Timur rupanya tidak cuma diandalkan untuk ketahanan pangan nasional, melainkan juga telah merambah pasar global lewat komoditas ekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, China, hingga Malaysia. (REIN/daa) 

​Penilaian lapangan oleh Tim Verifikasi Geopark Nasional ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen menjaga bentang alam Berau. Labuan Cermin dinilai tidak hanya sekedar destinasi wisata komersial, melainkan sebuah kawasan yang menyimpan nilai ilmiah tinggi, ruang edukasi, benteng konservasi, serta motor penggerak ekonomi masyarakat lokal.

Anggota Tim Verifikasi Geopark Nasional, Mega Fatimah Rosana, menegaskan bahwa ruh dari pengembangan sebuah geopark bukanlah eksploitasi pariwisata massal, melainkan perlindungan terhadap warisan bumi.

“Yang paling utama adalah memastikan kawasan ini terlindungi dengan baik. Pariwisata memang menjadi tujuan akhir, tetapi perlindungan terhadap warisan geologi, alam, dan budaya harus menjadi prioritas,” ujarnya, Rabu (08/07/2026).

Menambah besar-besaran, konsep geopark yang ideal wajib memadukan aspek konservasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sejarawan, pelaku usaha, hingga komunitas lokal menjadi kunci utama keinginan kawasan ini.

Komitmen Penuh Pemkab Berau

Merespons evaluasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyampaikan apresiasi mendalam atas masukan konstruktif yang diberikan oleh tim verifikator. 

Menurutnya, hasil verifikasi lapangan ini akan menjadi 'cetak biru' berharga bagi Pemkab Berau untuk menyempurnakan tata kelola kawasan.

​"Atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Verifikasi Geopark Nasional atas perhatian dan arahnya. Seluruh rekomendasi ini akan menjadi pijakan penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan sesuai standar geopark nasional maupun internasional," kata Muhammad Said. 

​Pihaknya juga berkomitmen penuh untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah pusat, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian Sangkulirang-Mangkalihat. 

“Labuan Cermin dan geosite lainnya adalah warisan alam yang sangat berharga. Kami ingin memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa sedikit pun mengabaikan aspek konservasi. Harapan kami, proses ini dapat menghadirkan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat meraih pengakuan internasional dari UNESCO,” tutupnya.

Melalui proses verifikasi ini, Kabupaten Berau kian mantap menapakkan kaki menuju era pariwisata berkelanjutan. Jika seluruh tahapan berhasil dilalui dengan matang, Geopark Sangkulirang-Mangkalihat berpeluang besar menjadi warisan dunia baru yang menjadikan Indonesia di mata internasional. (REIN/daa)

Agenda yang digelar Senin, 6 Juli 2026 tersebut, melibatkan dosen serta mahasiswa Fakultas Hukum guna mengulas pentingnya legalitas dalam bisnis pembiayaan.

​Utusan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Kaltim, yakni Zainut Taqwim, Astari Intan Pramaesti, dan Empye Aleksander, mengupas tuntas regulasi jaminan fidusia, sistem pendaftaran online, revisi sertifikat, royalti penghapusan, hingga prosedur eksekusi berdasarkan koridor hukum. 

Selain membedah urusan teknis, audiens dibekali pemahaman terkait fungsi sertifikat fidusia sebagai perisai perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun debitur dalam dinamika sektor pembiayaan ekonomi.

​Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan bahwa sosialisasi ini wujud nyata komitmen instansinya dalam mendekatkan pelayanan administrasi hukum lewat jalur kemitraan dengan akademisi perguruan tinggi.

​"Kami berkomitmen memacu literasi hukum masyarakat lewat sinergi edukatif bersama kampus. Berbekal wawasan komprehensif terkait jaminan fidusia, publik bakal semakin aman memperoleh kepastian hukum tiap bertransaksi," sebut Ikmal Idrus melalui rilis resminya, Selasa (7/7/2026).

​Dirinya menilai, insan kampus punya posisi strategis menjadi perpanjangan tangan pemerintah demi mengedukasi masyarakat luas mengenai aturan hukum.

"Kemitraan Kemenkum dan universitas merupakan jembatan utama melahirkan layanan publik bermutu, aplikatif, serta berwawasan kerakyatan," imbuhnya.

​Forum edukasi tersebut berjalan dinamis diwarnai diskusi interaktif seputar teknis pengajuan, hak kewajiban pemohon, hingga dinamika aturan fidusia terbaru.(REIN/daa) 

​Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, saat melakukan aksi simbolis lepasnya tukik (anak penyu) di Pantai Pulau Derawan Wakil bersama Bupati Berau Gamalis. Kegiatan tersebut menjadi penanda komitmen bersama dalam menjaga ekosistem laut di tengah pesatnya industri pariwisata daerah.

​”Wisata di Kepulauan Derawan sudah unggul karena didukung infrastruktur dan alam yang indah. Kini tinggal menambah daya tarik lain yang mempesona, seperti pelestarian penyu, untuk meningkatkan kunjungan,” ujar Seno, Selasa (7/7/2026). 

Penguatan ini dinilai momentumnya sangat tepat mengingat tren kunjungan ke Bumi Batiwakkal sedang melonjak tajam. Data Pemerintah Kabupaten Berau mencatat total kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2025 menembus angka 782.266 orang. 

Angka ini mencerminkan signifikan sebesar 40 persen dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di angka 557.214 wisatawan. Khusus untuk Pulau Derawan sendiri, destinasi ini berhasil menyedot sekitar 92.000 wisatawan domestik maupun mancanegara selama tahun 2025.

​Memasuki tahun 2026, tren positif ini terus berlanjut. Sepanjang periode Januari hingga April 2026, Kabupaten Berau telah mengantongi 201.852 kunjungan. 

Sebagian besar wisatawan fokus pada wisata bahari andalan seperti Derawan dan Maratua. Bahkan, pada momentum libur Idul Fitri 2026, Pulau Derawan terpantau padat dengan menyambut 8.054 pengunjung.

​Seno Aji mengingatkan bahwa pengembangan destinasi unggulan seperti Derawan, Kakaban, Sangalaki, dan Maratua tidak boleh membuat kelestarian lingkungan terabaikan. Baginya, peningkatan pelayanan dan perlindungan habitat satwa adalah kunci utama menciptakan ekosistem pariwisata masa depan.

​“Keberhasilan pengembangan pariwisata harus berjalan seiring dengan upaya konservasi. Sektor pariwisata menjadi alternatif yang kuat sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya bagi Kabupaten Berau,” tutupnya. (REIN/daa)

Menurut Hamsani, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran hibah kepada masyarakat maupun lembaga penerima.

Melalui rakor ini, Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim berkomitmen membangun tata kelola bantuan hibah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. (RDK/daa)

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Berau secara tegas menekankan pentingnya edukasi pengelolaan sampah yang baik, penciptaan lingkungan yang bersih, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat setempat.

​Langkah ini dinilai krusial mengingat eratnya kaitan antara kebersihan lingkungan dengan kesehatan tumbuh kembang anak. Penataan sanitasi yang buruk disinyalir memicu berbagai penyakit infeksi yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya kasus tengkes.

​"Kita berharap ada gambaran bagaimana mengelola sampah yang baik, menciptakan lingkungan yang bersih, sanitasi, dan sebagainya. Ini tanggung jawab bersama semua perangkat daerah yang muaranya kita berharap tingkat peningkatan kesehatan dan angka stunting bisa ditekan lebih rendah," ujarnya.

​Sebagai bentuk tindakan nyata, Pemerintah Kabupaten Berau kini tengah gencar mendorong program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu strategi utama yang diusung adalah dengan mengaktifkan kembali peran bank-bank sampah di pemukiman warga. 

Selain itu, pemerintah daerah juga memicu munculnya inovasi-inovasi kebersihan di tingkat Rukun Tetangga (RT). Gerakan ini dioptimalkan dengan memaksimalkan pemanfaatan alokasi dana RT yang saat ini telah tersedia.

​Di sisi lain, Sekda Berau juga memberikan sorotan tajam terhadap kebiasaan buruk sebagian masyarakat yang masih sering membakar sampah rumah tangga akibat minimnya pemahaman. 

Berdasarkan hasil percakapan medis dan lingkungan, tindakan membakar sampah justru memicu pencemaran udara serta lingkungan yang luar biasa berbahaya bagi kesehatan paru-paru. 

“Oleh karena itu, edukasi menyeluruh untuk mengubah paradigma masyarakat ini dinilai sangat mendesak, berjalan beriringan dengan memberikan harapan warga terhadap partisipasi aktif serta optimalisasi kinerja dari tenaga kebersihan daerah,” tutupnya. (REIN/daa)

Kehadiran tim nasional ini menjadi langkah penting dalam upaya menyalakan sekaligus memvalidasi kelayakan kawasan tersebut sebagai bagian dari jaringan geopark yang diakui secara luas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said memberikan penjelasan rinci mengenai agenda penting ini. Dirinya mengungkapkan bahwa tim penilai tersebut diperkuat oleh para ahli dan perwakilan dari instansi akademis serta lembaga terkemuka, yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, dan Badan Geologi Nasional. 

Selama berada di Berau, tim ahli nantinya akan memfokuskan perjalanannya untuk menyisir dan memeriksa secara langsung keunikan kawasan pesisir Bumi Batiwakkal. 

“Mulai tanggal 8, tim akan bergerak menyisir wilayah Kecamatan Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, kemudian berlanjut ke Kecamatan Biatan. Sementara itu, pada hari Jumat, tim dijadwalkan melakukan kunjungan penting ke kawasan bersejarah, yaitu Keraton Sambaliung dan Museum Gunung Tabur,” jelasnya, Senin (7/07/2026). 

​Untuk diketahui, kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat di wilayah administrasi Berau sendiri menyimpan potensi alam yang luar biasa dengan memiliki 15 geosite dari total 26 geosite yang tersebar di seluruh kawasan geopark. 

Kekayaan geologisnya meliputi hamparan pegunungan karst yang megah, keunikan gugusan gua-gua purba di Pulau Maratua, hingga situs Gua Bloyot yang eksotis di wilayah Kelay. 

Meski demikian, karena keterbatasan jalur aksesibilitas tim, penilaian kunjungan kali ini memang akan lebih terfokus pada objek-objek geosite yang berada di sepanjang jalur pantai pesisir.

Guna menyambut agenda besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau memastikan seluruh elemen di daerah telah siap sepenuhnya. Para camat, badan pengelola kawasan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga tokoh masyarakat setempat dipastikan telah melakukan dua kali simulasi (percobaan). 

“Persiapan matang ini dilakukan agar mereka mampu menampilkan seluruh potensi, keunikan, serta nilai penting dari masing-masing geosite secara maksimal di hadapan tim penilai,” tutupnya. (REIN/daa)

Guna mendongkrak literasi budaya para pelajar di Bumi Batiwakkal, Disbudpar menggalakkan gerakan belajar luar kelas dengan mengoptimalkan kunjungan ke sejumlah situs bersejarah di daerah tersebut.

​Langkah strategis ini difokuskan pada dua destinasi cagar budaya utama, yakni Museum Batiwakkal Kesultanan Gunung Tabur dan Keraton Kesultanan Sambaliung. 

Kedua situs ini dipilih karena menyimpan rekam jejak penting serta bukti autentik dari sejarah panjang pembentukan Kabupaten Berau yang wajib diketahui oleh generasi penerus.

​Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budi Santosa, mengungkapkan bahwa pemanfaatan museum sebagai sarana edukasi seni dan budaya bagi kalangan pelajar sejauh ini masih minim dan belum berjalan optimal. 

Menyadari hal tersebut, pihaknya berkomitmen untuk menjalin koordinasi erat dengan pihak sekolah di seluruh wilayah Berau.

​Guna memastikan efektivitasnya, Disbudpar mendorong agar agenda kunjungan ke museum tidak sekadar menjadi kegiatan wisata biasa, melainkan diintegrasikan langsung ke dalam mata pelajaran yang relevan. Di antaranya adalah pelajaran Sejarah, Seni Budaya, serta Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

​"Kami akan mengimbau para pelajar melalui kepala sekolah agar mereka berkunjung ke museum untuk belajar seni dan budaya. Teknis pelaksanaannya nanti akan dikoordinir langsung oleh pihak sekolah secara berkala pada jam pelajaran tertentu," jelasnya pada Senin (6/7/2026).

​Melalui inovasi pembelajaran ini, Yudha berharap kegiatan berkunjung ke museum dapat bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem akademik siswa. 

Langkah konkrit ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan angka kunjungan ke museum daerah, tetapi juga memantik rasa cinta, kepemilikan, dan kebanggaan yang mendalam di hati generasi muda terhadap kekayaan budaya asli Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung sejak usia dini. (REIN/daa) 

Kepala Disnakertrans Berau, Anang Saprani, mengungkapkan bahwa pihaknya bergerak cepat membangun komunikasi intensif dengan berbagai korporasi dan pelaku usaha lokal demi mematangkan persiapan acara. 

“Khusus untuk sektor perkebunan, kami sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan karena potensi dan peluang kerjanya terbilang sangat besar,” ujarnya pada jumat (03/07/2026).

​Menurutnya, pelibatan aktif UMKM serta perusahaan kelapa sawit dalam bursa kerja kali ini membawa angin segar bagi penguatan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan ini sekaligus memberikan panggung yang setara bagi para pelaku usaha lokal agar bisa bersanding dengan korporasi besar dalam menjaring talenta-talenta lokal yang kompeten. 

​Melalui persiapan yang matang ini, Disnakertrans Berau optimis gelaran tahun ini akan jauh lebih meriah.

"Harapan kami, jumlah peserta dari kalangan perusahaan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu,” pungkasnya. (REIN/daa)

Bupati Kutim yang diwakili Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Sulisman mengatakan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam memotret kondisi dunia usaha secara menyeluruh.

Data yang terkumpul akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.

"Sensus Ekonomi menjadi instrumen utama untuk memotret kondisi riil dunia usaha," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kutai Timur, Widiyantono mengatakan pendataan lapangan telah dimulai sejak 15 Juni dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Di Kutai Timur, sensus akan menjangkau seluruh desa yang tersebar di 18 kecamatan dengan melibatkan 322 petugas statistik, terdiri dari 278 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 44 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).

Dirinya berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan informasi secara jujur dan lengkap kepada petugas agar data yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kondisi ekonomi daerah.

Baginya, hasil sensus akan menjadi referensi penting bagi pemerintah maupun dunia usaha dalam merancang berbagai program pembangunan ekonomi di masa mendatang. (REIN/daa)

Dalam acara tersebut, beragam kegiatan budaya suku Banua yang ada di Kabupaten Berau akan dihadirkan sebagai upaya melestarikan adat dan tradisi masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wagub Kaltim Seno Aji mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung dan mendorong kegiatan budaya yang ada di Bumi Etam, termasuk di Berau.

"Kita harus mencari alternatif baru untuk mendorong perekonomian daerah, salah satunya melalui wisata budaya. Budaya-budaya di Kalimantan Timur harus terus dikembangkan karena mampu menarik wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya, Rabu (01/07/2026).

Bagi Seno, Festival Abutta Banua ini memiliki peran strategis bagi perkembangan pariwisata di Berau. Selain mewarisi budaya masa lampau, kegiatan tersebut menurutnya juga bakal memberikan peningkatan bagi sektor ekonomi masyarakat.

Sementara itu di tempat yang sama, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa Abutta Banua tentunya akan selalu menjadi wadah bagi masyarakat untuk mewarisi tradisi maupun budaya peninggalan leluhur.

Menurutnya, dengan rutinnya pelaksanaan kegiatan tersebut, identitas budaya Banua akan semakin diperkuat dan tidak mudah tergerus oleh zaman yang semakin berkembang.

"Melalui Festival Abutta Banua, kita berharap nilai-nilai luhur, adat istiadat, seni, dan tradisi yang dimiliki Kabupaten Berau dapat terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan jati diri, sekaligus memperkuat posisi Berau sebagai daerah yang kaya akan sejarah, budaya, pariwisata, dan kearifan lokal," tandasnya. (REIN/daa)

Dalam keterangannya, Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto menegaskan komitmen kepolisian untuk mengutamakan pengabdian dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dirinya mengungkapkan bahwa fokus utama institusi saat ini bukan sekedar memberikan pengamanan, melainkan hadir secara nyata melalui berbagai kegiatan preventif dan persuasif.

​"Fokusnya Polri untuk masyarakat dalam hal pengabdian. Jadi yang kita fokuskan itu bukan hanya pengamanan, banyak sektor ataupun mekanisme dalam hal untuk mengabdi terhadap masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan yang bersifat persuasif edukatif, pendekatan ke masyarakat," ucapnya kepada Kartanews.

​Menurutnya, pengamanan biasanya baru berlaku jika suatu kejadian telah terjadi. Oleh karena itu, Polres Berau lebih memilih untuk mengedepankan tindakan pencegahan (preventif) dan mendeteksi serta melihat langsung keluhan yang sedang dirasakan oleh warga. 

​Selain fokus pada pelayanan masyarakat, ia juga menyampaikan pentingnya perputaran ekonomi saat ini di masyarakat. Dalam hal ini, Polres Berau menyatakan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden, khususnya yang berkaitan dengan swasembada pangan.

​Sebab, program ini telah masuk ke dalam target prioritas nasional. Dia menjelaskan berkomitmen untuk membantu pemerintah daerah dalam mengawal dan menyukseskan kebijakan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat tersebut.

Keberhasilan Besar Pemberantasan Narkoba: Amankan 10 Kg Sabu

​Terkait situasi keamanan di wilayah Berau, AKBP Ridho juga mengapresiasi kondisi yang aman, damai, dan kondusif berkat sinergi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, serta TNI. Namun, kewaspadaan terhadap peredaran narkoba tetap ditingkatkan secara intensif mengingat Berau berada di jalur merah peredaran barang haram tersebut.

​Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan pencapaian besar dalam sejarah berdirinya Polres Berau. Jika sebelumnya penangkapan terbesar berkisar di angka 6 kilogram, baru-baru ini Polres Berau berhasil menggagalkan peredaran narkotika dengan barang bukti mencapai 10 kilogram.

Tak hanya itu, pada dua minggu sebelumnya, petugas juga berhasil mengamankan 8 kilogram narkoba dari kasus lainnya. Melalui penangkapan besar-besaran ini, pihak kepolisian berpikir telah menyelamatkan sekitar 4.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Atensi Khusus Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur

​Polres Berau juga memberikan perhatian dan penanganan serius terhadap maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur yang tergolong cukup tinggi di Kabupaten Berau. 

AKBP Ridho menegaskan bahwa seluruh laporan akan ditindaklanjuti secara hukum, baik yang memerlukan penyelidikan mendalam untuk menaikkan status ke penyidikan, maupun kasus yang sudah memiliki saksi jelas.

​Salah satu kasus yang tengah ditangani secara spesifik melibatkan korban dan saksi penyandang disabilitas (tuna wicara). Dalam proses pelengkapan bukti, Polres Berau melibatkan saksi ahli di bidang komunikasi tuna wicara.

“Lebih dari sekedar penegakan hukum, Polres Berau juga fokus pada langkah penanganan pascakejadian dan pencegahan,” jelasnya. 

Dirinya juga menambahkan ​"Trauma Healing" bekerja sama dengan instansi terkait dan lembaga seperti Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2A) untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban juga terus ditingkatkan. 

Selain itu langkah Edukasi Terpadu dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan edukasi dini agar angka kasus pencabulan anak dapat ditekan sejak awal juga menjadi atensi penuh.

"Tanpa harus menunggu adanya laporan baru, kami akan mencoba berkolaborasi sebaik mungkin," tutupnya. (KENDALI/daa) 

Dirinya menjelaskan proses tersebut saat ini masih dalam tahap wacana dan diskusi antar kedua belah pihak. Langkah ini diambil untuk merumuskan formula terbaik, khususnya terkait kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​"Ini kan masih dalam proses, kita juga diskusi dengan Pemerintah Kabupaten. Nanti kita bicarakan bagaimana PAD-nya yang baik," ujar Seno Aji, Rabu (01/07/2026) saat berkunjung ke Bumi Batiwakkal.

​Seno menjelaskan bahwa secara historis, kawasan kepulauan tersebut memang sudah lama berada di bawah pemantauan dan pengelolaan Pemprov Kaltim. Dirinya pun menegaskan, melalui koordinasi yang baru ini, pemerintah berharap dapat mendongkrak kunjungan wisatawan secara lebih signifikan.

Ia menilai keterlibatan Pemprov Kaltim dalam hal, promosi dan publikasi destinasi wisata seperti Pulau Kakaban diharapkan bisa menjangkau skala internasional secara lebih masif kedepannya. 

"Dengan pemerintah provinsi menyampaikan dan mempublikasikan ke mancanegara, nantinya akan menambah devisa masuk ke negara, PAD masuk ke Provinsi dan Kabupaten Berau," tambahnya.

Selain itu, ​Terkait program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat untuk kawasan pariwisata Berau, seperti Kepulauan Derawan dan sekitarnya, Seno Aji menyebutkan belum ada program khusus yang turun saat ini. Namun, Bupati Berau dijadwalkan akan segera bertolak ke Jakarta untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR.

​"Kalau untuk pusat belum ada, karena memang Ibu Bupati mungkin 2-3 hari lagi baru ke pusat. Baru ketemu dengan Dirjen PU. Kemarin kita sudah bicarakan dengan Ibu Bupati supaya segera berangkat ke Jakarta untuk diskusi dengan Dirjen PUPR," jelasnya.

​Kucuran Bantuan Keuangan Rp110 Miliar dari Provinsi

​Sebagai bentuk komitmen nyata dalam membenahi infrastruktur di daerah penunjang wisata tersebut, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi Kabupaten Berau pada tahun anggaran ini.

"​Alokasi Anggaran Rp110 Miliar di​peruntukan bagi perbaikan dan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Berau," pungkasnya. 

​Seno Aji berharap diskusi yang tengah berjalan ini dapat segera menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau. (REIN/daa) 

​Sebagai sajian utama, persembahan tarian tradisional dari suku Dayak Ga'ay berhasil memukau para pengunjung. Gerakan tari yang magis dan penuh filosofi ini menjadi hiburan yang paling dinantikan dalam gelaran tersebut. 

Acara kemeriahan ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji serat ditemani Wakil Bupati Berau, Gamalis serta jajaran Forkopimda. 

Kepala Kampung Tumbit Dayak, Ahmad Jahlan, menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan benteng pertahanan budaya bagi generasi muda.

​"Festival ini adalah bentuk upaya dalam menghidupkan budaya Dayak Ga'ay agar tidak tergerus oleh zaman," ucapnya.

Ia juga menaruh harapan besar agar momentum ini dapat menarik perhatian berbagai pihak untuk mendorong kesejahteraan warga setempat.

“Kami berharap dari kegiatan ini, adanya perhatian pihak terkait di segala aspek dalam mendukung kemajuan masyarakat Tumbit Dayak,” ujarnya 

Sementara itu,​ apresiasi tinggi juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam perayaannya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengingatkan pentingnya menjaga akar budaya sebagai landasan kekuatan bangsa.

​"Apabila negara kita ingin besar, maka lestarikanlah budaya. Pemprov Kaltim memandang penting adat budaya yang ada," tegasnya.

​Dengan suksesnya penutupan Festival Bekudung Betiung tahun ini, masyarakat berharap dukungan dari pemerintah provinsi maupun daerah dapat terus mengalir, baik dalam pelestarian adat maupun pembangunan infrastruktur di Kampung Tumbit Dayak. (REIN/daa) 

Pada saat menghadiri kegiatan Fokus Grup Discussion (FGD) mengenai program pemanfaatan sampah melalui teknologi Artifisial Intelegensi (AI), ia menilai Alat canggih tersebut memiliki manfaat yang cukup besar bagi Berau apabila dapat dihadirkan nantinya. Sebab menurutnya inovasi ini dapat menjadi solusi efektif atas permasalahan sampah di daerah saat ini. 

​Dirinya menilai mesin pengolah sampah ini memiliki keunggulan komparatif karena mampu memilah berbagai jenis sampah secara otomatis, mulai dari sampah basah, plastik, botol, hingga kaca. Selain itu, sistem pengeringannya tergolong cepat, hanya memakan waktu sekitar satu jam.

​"Sampah yang masuk ke dalam mesin ini, walaupun bercampur, nanti ada pemilahan-pemilahannya. Nah, ini yang sangat bagus dan keringnya pun cepat, sekitar satu jam," ujar Dedy, Selasa (30/06/2026). 

Hasilkan Pupuk dan Bahan Bakar Alternatif PLTU

​Menariknya, teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI/robotic) ini diklaim ramah lingkungan dan meminimalkan limbah sisa. Pengoperasian mesin pun sangat efisien karena hanya membutuhkan satu hingga dua orang operator untuk menjalankan program yang sudah terintegrasi.

​Lebih jauh, luaran (output) dari pemrosesan sampah ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain diolah menjadi pupuk, sampah tersebut dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara (RDF) yang siap dipasok ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

​"Nantinya sampah yang diolah dapat menghasilkan semacam bahan pengganti batu bara yang bisa dicanangkan ke PLTU. Itu kan bagus juga, bisa dijual ke PLTU dengan harga murah," jelasnya.

​Pada tahapan awal (wacana), program pengelolaan sampah ini diproyeksikan akan mencakup empat kecamatan inti, yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, ​Gunung Tabur, Sambaliung, dan Teluk Bayur​. 

Kendati demikian, ia menambahkan bahwa jika seluruh infrastruktur telah terbangun, layanan ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh 13 kecamatan di Kabupaten Berau.

Terkait mekanisme transportasi sampah dari tiap kecamatan, pemerintah daerah bersama pihak ketiga akan merancang sistem penjemputan yang paling efektif.

​Menutup keterangannya, Ketua DPRD Berau menekankan pentingnya kolaborasi pendanaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Berau. 

Meskipun kesepakatan awal telah dijajaki, ia meminta pemerintah daerah dan kepala daerah untuk mengkaji lebih lanjut penempatan dana CSR tersebut agar tepat sasaran dan legal secara hukum.

​"Tinggal pemerintah daerah mengkaji lagi masalah dana CSR itu. Apakah bisa, masuknya di mana, jangan sampai salah nanti," tutupnya. (REIN/daa)

​Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, menegaskan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekadar hadiah formalitas, melainkan sebuah amanah besar yang menuntut tanggung jawab lebih tinggi.

​“Kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghargaan atas institusi kerja keras, loyalitas, dan pengabdian personel kepada organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Semakin tinggi pangkat, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban,” ujarnya.

​Dari total 45 personel yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada periode kali ini, berikut rinciannya:

IPDA ke IPTU: 1 personel

AIPDA ke AIPTU: 8 personel

​BRIPKA ke AIPDA : 9 personel

​BRIGPOL ke BRIPKA : 2 personel

​BRIPTU ke BRIGPOL : 4 personel

​BRIPDA ke BRIPTU : 20 personel

BHARADA ke BHARATU : 1 orang

​Jaga Integritas dan Respons Tantangan Zaman

​Di tengah tantangan tugas kepolisian yang kian kompleks, Kapolres mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak terlena. Momentum ini harus dijadikan bahan bakar motivasi untuk mendongkrak kualitas kinerja, kedisiplinan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dirinya juga berpesan agar seluruh personel tetap memegang teguh komitmen Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), humanis, serta menjaga nama baik institusi.

“Saya berharap seluruh personel terus menjaga semangat pengabdian, profesionalisme, dan integritas. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta terus menjaga marwah institusi Polri,” tutupnya. 

​Upacara yang berlangsung tertib ini juga menjadi momen emosional yang dijanjikan bagi keluarga besar para personel yang hadir mendampingi. Dengan pangkat baru ini, Polres Berau diharapkan semakin solid dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. (RDK/daa) 

​Proses pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung khidmat di Pendopo Odah Etam, Jl. Gajah Mada, Samarinda, pada Senin (29/6/2026).

​“Hari ini kita baru saja melakukan pelantikan untuk eselon 2, eselon 3, eselon 4, hingga pengawas fungsional,” ujar Rudy Mas'ud usai memimpin pelantikan.

Bukan Sekadar Penyegaran, Targetnya Akselerasi!

​Rudy menegaskan bahwa perubahan posisi ini bukanlah sekedar rutinitas, melainkan langkah strategi penyegaran organisasi yang murni berdasarkan sistem merit dan manajemen talenta.

​Mengingat para pejabat yang ditunjuk merupakan figur profesional dengan rekam jejak administrator yang panjang di Kaltim, Rudy meminta mereka untuk langsung tancap gas tanpa membuang waktu untuk adaptasi.

​"Pastinya kepala dinas yang baru ini bukan lagi untuk beradaptasi, melainkan untuk berakselerasi. Pejabat lama harus melakukan transfer ilmu agar kita bisa langsung mencapai target-target pembangunan," tegasnya.

Sinyal Pelantikan Susulan di Awal Juli

​Meski puluhan pejabat telah dilantik, nyatanya masih ada 16 posisi eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

​Merespons kekosongan tersebut, Gubernur konfirmasi akan kembali menggelar lanjutan dalam waktu dekat, dengan tetap menyelaraskan proses koordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

​Mungkin bulan depan (Juli), kami juga masih akan melakukan pelantikan lanjutan untuk beberapa posisi eselon 2, 3, dan 4. Sistemnya tetap sama, menggunakan manajemen talenta dari tingkat provinsi hingga proses selter di tingkat kabupaten/kota,” tambah Rudy.

Daftar Pejabat Eselon II yang Resmi Dilantik:

Berikut adalah beberapa nama pejabat eselon II yang menempati posisi baru per hari ini:

​1. Puguh Harjanto – Staf Ahli Bidang III Pemprov Kaltim

2. ​Aji Muhammad Fitra Firnanda – Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Kaltim

​3. Muhammad Faisal – Kepala Dinas Pariwisata Kaltim

4. ​Ririn Sari Dewi – Kepala Dinas Kominfo Kaltim

​5. Arief Murdiyanto – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim

​6. Siti Sugiyanti – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPPMD) Kaltim

7. Syarifah Alawiyah – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim

8. Drg. Ahmad Jais – Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

9. Dr. Mazniati – Wakil Direktur Penunjang RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. (REIN/daa) 

Langkah ini diambil guna menindaklanjuti instruksi dari Panglima TNI, Kapolri, serta Menteri Dalam Negeri untuk menyemarakkan gelaran pesta sepak bola tersebut.

​Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, menyatakan bahwa untuk tahap awal, uji coba penayangan nobar ini akan difokuskan di satu titik terlebih dahulu, yaitu di Videotron Gunung Tabur.

​"Malam ini kami uji coba di Videotron Gunung Tabur. Sementara kami cari yang aman di Gunung Tabur dulu," ujar Didi saat dikonfirmasi via telepon, Senin (29/06/2026) 

Didi menjelaskan bahwa lokasi tersebut dinilai cukup riskan untuk saat ini. Kendati demikian, pihak Diskominfo Berau telah merencanakan agar kegiatan nobar ini dapat bergulir ke wilayah lain seperti Sambaliung secara bergantian.

​Bahkan, jika anggaran yang terbatas nantinya disetujui, pihak Diskominfo berencana mengalihkan lokasi nobar untuk pertandingan babak semifinal dan final ke Gedung Olahraga (GOR).

​Antisipasi Kendala Sinyal Lemah

​Menyikapi potensi gangguan atau lemahnya sinyal digital dalam penyiaran Nobar Piala Dunia ini, Diskominfo Berau mengaku telah melakukan berbagai langkah antisipasi. Uji coba perangkat pun sudah berjalan selama beberapa hari terakhir di kantor Diskominfo.

​Untuk memastikan kelancaran siaran, pihak Diskominfo juga telah memfasilitasi tim teknis dengan perangkat Set Top Box (STB) terestrial.

​"Teman-teman sudah kita belikan alat STB terestrialnya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lain dan sinyal tetap stabil," pungkasnya. (REIN/daa) 

Penyampaian laporan ini merupakan langkah konstitusional sekaligus komitmen nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

​Dalam pidato pengantarnya, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan kabar gembira bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur per 22 Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Berau berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Raihan catatan ini menjadi prestasi tersendiri karena menandai opini WTP yang ke-9 secara berturut-turut, atau yang ke-13 secara keseluruhan bagi Bumi Batiwakkal,” ucapnya, Senin (29/06/2026). 

​Di hadapan pimpinan dan anggota legislatif, Bupati memaparkan komponen realisasi anggaran TA 2025 secara rinci, yang meliputi:

​1. Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp5,36 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp5,07 triliun lebih atau sekitar 94,48%. Belum tercapainya target murni ini disebabkan oleh regulasi dana transfer pusat, khususnya dana bagi hasil (DBH) sektor sumber daya alam, yang belum sepenuhnya ditransfer ke rekening kas daerah hingga anggaran akhir tahun.

2. Selain itu, Belanja Daerah disampaikan sebesar Rp6,04 triliun lebih dan berhasil terealisasi sebesar Rp5,47 triliun lebih atau mencapai 90,58%.

3. Terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp568 miliar lebih yang dipengaruhi oleh adanya beberapa paket pekerjaan fisik yang belum rampung 100% di akhir tahun, serta efisiensi anggaran belanja yang dilakukan di tiap SKPD.

4. Sementara​ itu SiLPA yang terjadi, melalui pos pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA tahun lalu sebesar Rp673 miliar lebih dan berhasil terealisasi 100%, maka diperoleh akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akhir TA 2025 sebesar Rp272 miliar 644 juta lebih.

5. ​Ditambah lagi posisi Neraca Daerah per 31 Desember 2025 mencatat total aset Pemkab Berau mencapai Rp14,99 triliun lebih, dengan kewajiban jangka pendek sebesar Rp42 miliar lebih dan ekuitas dana sebesar Rp14,94 triliun lebih. 

Adapun saldo akhir kas daerah pada Bendahara Umum Daerah tercatat sebesar Rp275 miliar lebih. ​Meski kembali mendulang opini tertinggi dari BPK, Sri Juniarsih mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak berpuas diri dan tetap fokus memperhatikan beberapa catatan rekomendasi terkait sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan-undangan. 

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan menyeluruh demi tercapainya mutu pelayanan publik yang maksimal,” tegasnya.

Di akhir sidang, Bupati menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Berau, seluruh aparatur perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat atas sinergi kuat yang terjalin demi kemajuan pembangunan Kabupaten Berau. (REIN/daa) 

Ia mengatakan bahwa dalam kebijakan tersebut, pemerintah daerah harus memutar otak lebih keras demi memastikan setiap rencana pembangunan yang telah disusun tetap terealisasi tanpa hambatan berarti.

​"Di tengah efisiensi anggaran saat ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD dalam program pembangunan," ujar Sri Juniarsih usai menghadiri acara Focus Grup Discussion mengenai penanganan sampah di Berau, Senin (29/6/2026).

​Sri Juniarsih pun melontarkan istilah sederhana namun sarat makna untuk menggambarkan situasi keuangan Pemkab Berau saat ini. 

Dia mengingatkan semua pihak untuk bersiap "menggencangkan ikat pinggang" sedalam mungkin. Persyaratan ini menjadi penanda bahwa keran anggaran daerah kini harus diputar seketat mungkin. 

​"Kita semua sudah tahu ya, bahwa saat ini sedang efisiensi. Jadi kita harus ikat pinggang kencang-kencang," tuturnya saat memberikan keterangan.

​Umi, sapaan akrab Sri Juniarsih menilai, skema pelibatan perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal untuk membantu meringankan beban pemerintah adalah langkah yang sangat logis untuk dipertimbangkan.

​Mengingat APBD tidak dapat diandalkan sepenuhnya, kolaborasi pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau kemitraan yang diukur dapat menjadi alternatif utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

​"Oleh sebab itu, cara ini menjadi solusi agar pembangunan tetap berjalan. Makanya nanti kami minta melalui dinas terkait untuk menyurati semua perusahaan agar dapat berpartisipasi," tutupnya. (REIN/daa) 

​Melalui Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditandatangani pada Jumat (19/6) pekan lalu, batas maksimal penghasilan bulanan MBR kini disesuaikan secara dinamis berdasarkan zonasi wilayah.

​Aturan yang tertua dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 ini secara resmi mencabut dan menggantikan regulasi lama, yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2021.

​Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa penyesuaian batas penghasilan MBR ini dilakukan berdasarkan kajian mendalam dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kajian tersebut juga mempertimbangkan faktor inflasi, daya beli masyarakat, hingga karakteristik khas dari masing-masing wilayah di Indonesia.

​”Kalau dulu itu dibaginya Papua dan Non-Papua, sekarang ada empat zona,” ujar Maruarar saat memberikan keterangan pada akhir April lalu.

​Dalam regulasi terbaru ini, batas maksimal penghasilan bulanan MBR bagi masyarakat yang belum kawin diklasifikasikan ke dalam empat zona wilayah sebagai berikut:

​Zona 1 (Maksimal Rp8,5 Juta/Bulan): Meliputi wilayah Jawa (di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT).

​Zona 2 (Maksimal Rp9 Juta/Bulan): Meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara.

​Zona 3 (Maksimal Rp10,5 Juta/Bulan): Meliputi seluruh wilayah Papua (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya).

​Zona 4 (Maksimal Rp12 Juta/Bulan): Meliputi wilayah khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

​Dengan adanya penyesuaian ini, masyarakat di wilayah Kalimantan yang memiliki penghasilan hingga Rp9 juta per bulan kini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kemudahan dan fasilitas pembiayaan perumahan dari pemerintah. (Rdk) 

Sumber: IDN Financials

​Strategi Riset yang dijadwalkan berjalan selama lima bulan ini dirancang untuk memetakan potensi nyata serta profil UMKM di seluruh wilayah Benua Etam. Hasil dari pemetaan ini nantinya akan menjadi kompas utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah yang lebih presisi dan tepat sasaran.

​Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Kaltim, Wahyu Gatut Purboyo, menegaskan bahwa sektor UMKM merupakan pilar utama penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, akurasi data penelitian ini sangat krusial.

​“Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan data dan pemahaman yang komprehensif terhadap potensi unggulan UMKM di Kalimantan Timur, sehingga dapat menjadi landasan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif,” ungkap Wahyu di Ruang Rapat Bappeda Kaltim, Rabu (24/6/2026).

​Di sisi lain, keterlibatan Bank Indonesia dalam program ini menjadi bukti komitmen berkelanjutan mereka dalam menyediakan data KPJU berkualitas demi menggenjot daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

​Perwakilan KPw BI Kaltim, Abraham Wahyu Nugroho, memaparkan bahwa penelitian ini tidak main-main karena menggunakan acuan standar nasional. Klasifikasi sektor ekonomi mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari BPS, serta diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengembangan produk unggulan daerah.

​Untuk memastikan hasil penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat langsung diterapkan, tim peneliti dari SEM Institut juga dilibatkan. Muhammad Arif Yunus selaku perwakilan tim ahli menjelaskan, kajian ini akan menyisir berbagai sektor potensial yang memiliki prospek pertumbuhan paling menjanjikan ke depan.

​Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemprov Kaltim optimistis produk lokal daerah tidak hanya akan naik kelas, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. (Kendali) 

​Agenda yang sedianya dimulai tepat pukul 10.00 WITA di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, terkatung-katung tanpa kepastian hingga pukul 13.00 WITA.

​Padahal, rapat paripurna kali ini tergolong krusial. Agendanya adalah mendengarkan penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2025. 

Namun, hingga tenggat waktu tersebut, batang hidung Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga jajaran asisten Pemprov Kaltim sama sekali tidak terlihat.

​Kekecewaan Mendalam Parlemen

​Ketidakhadiran pihak eksekutif tanpa pemberitahuan ini memicu reaksi keras dari para legislator yang telah menunggu lebih dari dua jam bersama para tamu undangan.

​Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, secara terbuka melayangkan kritik tajam. Ia menilai sikap Pemprov Kaltim tidak mencerminkan hubungan antarlembaga yang kooperatif dan saling menghormati.

​"Kita ini kan sejajar dengan pemerintah. Minimal asisten yang mewakili gubernur. Ini satu pun tidak ada yang hadir. Kecewa. Bukan kecewa saya sendiri, rakyat Kalimantan Timur kecewa," tegas Jahidin dengan nada kecewa.

​Rencana Penjadwalan Ulang Malam Ini

​Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, memastikan bahwa rapat akhirnya resmi dibatalkan dan ditunda karena waktu sudah telanjur memasuki jam makan siang.

​"Ini batal karena Pemprov enggak datang. Jadi ditunda dulu karena sudah mau masuk makan siang juga kan waktunya," ujar Ananda.

​Kendati demikian, DPRD Kaltim tidak ingin agenda penting ini mandek terlalu lama. Pihak legislatif berencana untuk menjadwalkan ulang rapat paripurna tersebut pada Senin malam, meski mereka masih harus menunggu kepastian dan informasi lebih lanjut dari pihak eksekutif.

​Ananda juga menggarisbawahi bahwa insiden ini menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi total terhadap pola komunikasi di pemerintahan.

​"Ke depan harus kita perbaiki tata administrasinya juga, birokrasi administrasi surat-menyuratnya juga harus diperbaiki," pungkasnya.(Rein/daa) 

​“Kita sadari, musuh kita masih sampah sampai saat ini. Kita belum tertib dalam membuang sampah,” ujar Gamalis di hadapan para peserta aksi.

​Ia menyoroti kebiasaan buruk sebagian warga yang kerap membuang sampah di lokasi ilegal. Salah satu titik yang mendapat perhatian tajam dari orang nomor dua di Berau ini adalah sepanjang jalan poros menuju Kampung Bangun di kawasan Sambaliung. 

​Dalam upaya mengatasi masalah yang sudah menahun itu, Pemkab Berau mengambil langkah taktis dengan menggalakkan agenda "Selasa dan Jumat Bersih" atau dikenal dengan istilah Korve. Program ini dijalankan berdasarkan Surat Edaran resmi yang telah berlaku sejak 30 Maret 2026 lalu.

​Dalam implementasinya, Gamalis menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan mulai dari camat, lurah, kepala kampung, hingga ketua RT untuk menjadi motor penggerak masyarakat di wilayah masing-masing. Ia juga meminta adanya kerja sama yang aktif dengan pihak swasta.

''Setiap hari Selasa, aksi bersih-bersih mandiri minimal selama 30 menit di area kerja, lingkungan sekolah, dan sekitar rumah masing-masing. Hari Jumat (Sebulan Sekali) Aksi gotong-royong massal yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara serentak," jelasnya.

​Melalui gerakan terstruktur ini, Pemkab Berau berharap kesadaran kolektif masyarakat dapat meningkat demi mewujudkan lingkungan Bumi Batiwakkal yang bersih, sehat, dan bebas dari sampah. (REIN/daa) 

AKP Suradi sendiri akan mengemban tugas baru sebagai Kasubagbinkar Bagian SDM Polres Berau. Sementara itu, Iptu Putut Pujianto sebelumnya menjabat sebagai Kanit Kamsel Satlantas Polres Berau.

Ia mengucapkan terima kasih atas keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menjaga kemtibmas di Kacamata Biduk-biduk. 

“Berkat kerja sama tersebut, situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Biduk Biduk dapat berjalan aman dan kondusif,” ujarnya

​Sementara itu, Kapolsek baru Iptu Putut Pujianto berkomitmen melanjutkan program-program positif pendahulunya. Ia memuji kinerja AKP Suradi yang dinilai sukses membangun anggota kedisiplinan dan menata administrasi kepolisian. 

“Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKP Suradi atas dedikasi dan kinerjanya selama menjabat Kapolsek Biduk Biduk,” tuturnya. 

Ia juga meminta dukungan seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Biduk-Biduk dan Batu Putih untuk bersama-sama menjaga keamanan. ​

“Saya berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program positif yang telah dirintis sebelumnya demi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Biduk Biduk,” tutupnya. (RDK/daa) 

Bakti Sosial yang dimulai pukul 14.00 WITA tersebut dipimpin oleh Kasat Lalu Polres Berau, AKP Rhondy Hermawan, dengan membawa armada pengangkut air bersih untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan pasokan udara.

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”.

“Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin hadir langsung membantu masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan air bersih yang kami salurkan dapat meringankan kebutuhan warga sehari-hari dan semakin mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat,” ujarnya.

Kehadiran personel Satlantas bersama armada pengangkut air bersih disambut antusias oleh warga. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci hingga kebutuhan sehari-hari lainnya

AKP Rhondy menegaskan, Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi momentum refleksi bagi institusi Polri, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Melalui kegiatan sosial seperti ini, kami ingin memberikan manfaat nyata bagi warga,” tambahnya.

Warga pun menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang ditunjukkan Satlantas Polres Berau dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah mereka.

Mengusung semangat Hari Bhayangkara ke-80, Polres Berau terus berkomitmen untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kemasyarakatan. (REIN/daa) 

Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Ahmad Fawaz Albani, menyampaikan bahwa bergabungnya HMI dalam aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi mahasiswa untuk mengawal kepentingan masyarakat. Menurutnya, HMI memiliki komitmen untuk tetap berada di tengah-tengah rakyat ketika berbagai persoalan publik membutuhkan perhatian dan keberpihakan.

Dalam aksi tersebut, massa HMI melebur bersama Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dan menyuarakan lima tuntutan rakyat yang sebelumnya telah disampaikan oleh aliansi. Kelima tuntutan tersebut meliputi Penurunan harga BBM dan bahan pokok (efek domino pangan), Penghentian represivitas aparat di ruang publik, Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis & Koperasi Desa Merah Putih, Penghentian pemborosan anggaran APBN dan APBD, dan Desakan untuk segera memparipurnakan Hak Angket tanpa penundaan.

Sebelum bergerak menuju lokasi utama aksi, seluruh peserta terlebih dahulu berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai titik awal konsolidasi. Di lokasi tersebut, massa melakukan orasi secara bergantian serta menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi demokrasi, penegakan hukum, dan tuntutan agar wakil rakyat segera menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat.

Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Gedung DPRD Kalimantan Timur, massa kemudian bergerak menuju Simpang Jembatan Mahakam, Samarinda, yang menjadi titik kedua aksi. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu pusat lalu lintas masyarakat sehingga diharapkan pesan yang disampaikan dapat diketahui oleh publik secara lebih luas.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 17.00 WITA itu diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat. Puluhan kader HMI Cabang Samarinda yang hadir tampak mengenakan atribut organisasi dan berjalan bersama massa GERAM sepanjang jalannya aksi. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap berbagai persoalan yang menjadi tuntutan aksi.

Dalam keterangannya, Ahmad Fawaz Albani menegaskan bahwa HMI hadir bukan semata-mata untuk menunjukkan eksistensi organisasi, melainkan sebagai bentuk konsistensi perjuangan mahasiswa dalam mengawal demokrasi. Ia menyebut mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan sehingga berbagai aspirasi masyarakat harus terus diperjuangkan melalui cara-cara yang konstitusional.

Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak dapat menghormati jalannya aksi damai serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat.

Situasi di Simpang Jembatan Mahakam sempat memanas ketika massa aksi berusaha mendekati area pengamanan yang dijaga aparat kepolisian. Aksi saling dorong antara peserta unjuk rasa dan petugas sempat terjadi beberapa saat. Meski demikian, aparat bersama koordinator lapangan berupaya meredam ketegangan sehingga situasi kembali kondusif dan aksi dapat dilanjutkan.

Selama aksi berlangsung, para peserta terus menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah dan lembaga legislatif lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur.

HMI Cabang Samarinda juga menyatakan akan terus mengawal setiap perkembangan terkait lima tuntutan rakyat yang menjadi fokus aksi GERAM. Organisasi tersebut menilai pengawasan dari masyarakat sipil dan mahasiswa merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta memastikan setiap kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Aksi kemudian ditutup dengan seruan agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan, mengawal proses demokrasi secara damai, dan terus mengawasi jalannya pemerintahan. Massa membubarkan diri secara tertib setelah rangkaian kegiatan selesai dengan pengamanan dari aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi aksi. (IRLA/daa)

Aksi berlangsung sejak sore hari dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta membawa spanduk, poster, bendera organisasi, serta menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami perlambatan akibat konsentrasi massa, namun tetap dapat dikendalikan oleh petugas di lapangan.

Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang umumnya dipusatkan di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur atau Kantor Gubernur Kalimantan Timur, kali ini massa memilih menggelar demonstrasi di Simpang Tiga Jembatan Mahakam. Lokasi tersebut dinilai memiliki nilai simbolis sebagai titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Samarinda sehingga aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat diketahui publik secara lebih luas.

Humas Aliansi GERAM Jilid 2, Maulana Faiq Maftuh, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi aksi merupakan bentuk kekecewaan terhadap para pemangku kebijakan daerah. Menurutnya, berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pemerintah maupun lembaga legislatif belum memperoleh respons yang dianggap memadai.

"Kami sengaja memilih turun di Simpang Tiga Jembatan Mahakam karena kami ingin menunjukkan bahwa hari ini kami sudah tidak lagi menaruh kepercayaan kepada para pemangku kebijakan daerah. Berkali-kali kami menyampaikan aspirasi di depan kantor pemerintahan, namun tidak menghasilkan langkah konkret sebagaimana yang diharapkan masyarakat," ujar Maulana dalam orasinya.

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut juga menjadi bentuk penyampaian mosi tidak percaya terhadap para pejabat daerah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap berbagai isu yang menyangkut kepentingan publik, khususnya persoalan ekonomi, kebebasan berekspresi, hingga tata kelola anggaran.

Dalam aksi tersebut, Aliansi GERAM Jilid 2 menyampaikan lima tuntutan utama. Tuntutan pertama ialah mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) beserta harga kebutuhan pokok. Massa aksi menilai kenaikan harga BBM memberikan dampak berantai terhadap meningkatnya harga pangan dan kebutuhan sehari-hari yang semakin membebani masyarakat.

Tuntutan kedua ialah penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat di ruang publik. Massa meminta agar setiap bentuk penyampaian pendapat di muka umum dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara serta dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, massa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, berbagai program pemerintah perlu dievaluasi secara terbuka agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Aliansi GERAM Jilid 2 menuntut penghentian pemborosan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD. Massa menilai anggaran negara harus difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tuntutan terakhir yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah desakan agar proses Hak Angket segera diparipurnakan tanpa adanya penundaan. Massa menilai proses tersebut penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol secara transparan dan akuntabel.

Sepanjang aksi berlangsung, para peserta secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tetap mengawal jalannya demokrasi serta aktif mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun lembaga legislatif.

Koordinator lapangan aksi menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan secara damai dan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Massa juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Aksi berlangsung selama beberapa jam sebelum akhirnya massa membubarkan diri secara tertib. Hingga demonstrasi berakhir, situasi di sekitar Simpang Tiga Jembatan Mahakam terpantau kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan petugas terkait.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan lembaga legislatif. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila aspirasi yang mereka suarakan belum mendapatkan tindak lanjut dari para pemangku kebijakan. (IRLA/daa)

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud memaparkan data bahwa hingga akhir tahun 2025, Kalimantan Timur memiliki 293 ribu UMKM aktif. Menariknya, struktur ekonomi daerah ini sangat didominasi oleh pelaku usaha akar rumput. 

Dirinya melanjutkan, tercatat sebanyak 291 ribu unit merupakan usaha mikro dengan omzet maksimal Rp2 miIiar per tahun. Sementara sisanya terdiri dari 1.293 usaha kecil dan 280 usaha menengah.​

Melihat besarnya potensi tersebut, Rudy menilai intervensi pemerintah dalam hal legalitas usaha dan transformasi digital menjadi sangat krusial. 

"Usaha yang sebelumnya belum memiliki legalitas harus dibantu menjadi tertib administrasi. Yang masih konvensional didorong masuk ekosistem digital. Tujuannya agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang," ucap Rudy dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Balikpapan, Rabu (17/6/2026). 

​Ia mengatakan Pemprov Kaltim telah menyusun peta jalan program prioritas sepanjang periode tahun 2026. Beberapa agenda unggulan yang siap digulirkan meliputi pemberdayaan dan perlindungan usaha, pendampingan koperasi modern, peningkatan literasi digital, hingga Bimbingan Teknis (Bimtek) ekspor bagi 100 UMKM potensial.

​Selain itu, program pelatihan terpadu yang menyasar 1.050 UMKM juga dijadwalkan berjalan sepanjang tahun 2025-2026. Pelatihan ini difokuskan pada sektor produktif, seperti kuliner, keahlian barista, digital printing, hingga menjahit untuk melahirkan pelaku usaha yang terampil dan inovatif.

​Sebagai fondasi jangka panjang, Pemprov Kaltim tengah mengejar penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur ekonomi strategis. Di antaranya adalah pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) di Kutai Kartanegara, kawasan industri, serta pusat distribusi provinsi yang ditargetkan rampung tahun ini.

"Seluruh infrastruktur tersebut akan diintegrasikan dengan program kewirausahaan terpadu di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim," ucapnya. 

​Upaya masif ini mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Pusat. Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, memuji birokrasi Kaltim karena proses perizinan dan sertifikasi usaha di wilayah ini dinilai berjalan cepat serta semakin mudah diakses. 

“Ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Ketika akses perizinan dan pembiayaan semakin mudah, maka ekonomi daerah juga akan ikut bergerak,” pungkasnya. (REIN/daa) 

​Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa investasi dan penguatan UMKM merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

​"Kondisi kita hari ini dengan adanya penurunan sektor PDRB dari sektor pertambangan yang terus makin tahun makin menurun, tentu kita harus mencari saluran-saluran alternatif. Salah satunya adalah kawan-kawan dari UMKM ini. Investasi tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan," ujar Gamalis saat diwawancarai awak media, Kamis (18/06/2026) 

​Dalam kesempatan tersebut, Gamalis juga merasa optimis dapat menyusul capaian persentase nilai investasi daerah yang melonjak tajam hingga mendekati angka 200%.

​"Tentu kita memberikan reward penghargaan kepada kawan-kawan DPMPTSP yang dikomandani Pak Nanang. Kita jangan hanya melihat nilai atau angka, tapi capaian persentase yang begitu melonjak sampai hampir 200 persen. Angka 194,71% itu adalah persentase yang saya kira cukup dapat kita apresiasi," ungkapnya.

​Guna menarik minat para investor, Pemkab Berau menyatakan terbuka lebar dan siap menyambut para pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya di Bumi Batiwakkal. Kolaborasi dengan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur juga terus diperkuat untuk memberikan ruang yang luas bagi iklim investasi yang sehat.

​"Investor hari ini kita bukakan pintu seluas-luasnya. Kami akan sambut dengan baik. Terkait regulasi, mudah-mudahan juga tidak terlalu memberatkan bagi investor," tambah Gamalis.

​Kendati memberikan kemudahan, Pemkab Berau tetap memberikan syarat tegas demi melindungi dan memajukan perekonomian masyarakat lokal.

Ia menekankan bahwa setiap perusahaan atau investor yang ingin melakukan perluasan dan pengembangan usahanya di Berau, wajib menggandeng pelaku usaha lokal atau UMKM.

​Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari skema sinergi dan kemitraan yang digagas oleh PTSP Provinsi dan Kabupaten untuk menjembatani pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil.

​"Ketika ada usaha yang ingin melanjutkan pengembangan usahanya, dia harus bermitra. Itu salah satu persyaratan untuk pengembangan usaha. Kami sangat berharap agar supaya investasi dapat masuk ke Berau dalam jumlah banyak," pungkasnya. (REIN/daa) 

​Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, menegaskan bahwa pemerintah daerah memilih mempertahankan tarif yang ada demi menjaga stabilitas daya beli dan iklim investasi.

​“Kita usahakan agar tidak ada. Tarif pajak dan retribusi sudah diatur dalam perda yang berlaku, sehingga tidak ada perubahan,” ujarnya, Rabu (17/06/2026) 

​Menurutnya, kebijakan ini didasarkan pada logika bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada kesehatan ekonomi warga. Jika aktivitas ekonomi tumbuh dan transaksi meningkat, maka penerimaan pajak secara otomatis akan ikut terangkat. 

Sebaliknya, menaikkan tarif di tengah risiko penurunan ruang fiskal justru berpotensi menjadi beban tambahan yang kontraproduktif bagi dunia usaha.

"​Alih-alih menaikkan beban pungutan, Bapenda Berau memilih fokus pada strategi optimalisasi internal. Langkah yang diambil meliputi perluasan basis pajak dengan mendata ulang objek-objek pajak yang belum tergarap maksimal, serta meningkatkan kepatuhan para wajib pajak," jelasnya. 

Selain itu, pemerintah daerah juga akan menggenjot edukasi dan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. ​

Meskipun rincian penurunan kapasitas fiskal untuk tahun 2027 belum tergambar secara detail, Pemkab Berau menilai strategi ini jauh lebih rasional dan aman bagi perekonomian daerah. 

"Pemerintah berharap roda ekonomi di Kabupaten Berau tetap berputar stabil, sehingga basis penerimaan daerah dapat menguat secara alami tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (REIN/daa)

Ia menekankan bahwa setiap PKK yang berada di masing-masing wilayah perlu melakukan kordinasi intensif dengan Pemerintah Kampung. Agar dapat melahirkan program unggulan yang bisa membantu kesejahteraan keluarga. 

"PKK juga punya fungsi yang cukup Krusial dalam membangun masyarakat di kampung," ungkapnya, Selasa (17/06/2026). 

Lebih lanjut, Bupati Berau juga menyoroti persoalan stunting yang saat ini menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Ia meminta PKK kampung untuk memberikan atensi penuh terhadap isu kesehatan ini. 

Menurutnya, kader PKK berada di garda terdepan masyarakat, sehingga memiliki peran lebih untuk mendorong sekaligus mengoptimalkan program-program pencegahan stunting di tingkat keluarga.

"​Melalui edukasi gizi dan pengaktifan posyandu, PKK diharapkan dapat menjalankan program-program yang efektif dan tepat sasaran," pungkasnya.

Sri Juniarsih optimistis bahwa dengan keterlibatan aktif PKK dalam mendampingi masyarakat, angka stunting di Kabupaten Berau dapat ditekan secara signifikan demi melahirkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. (REIN/daa) 

​Tuntutan tersebut secara khusus diarahkan kepada PT Pama Persada Nusantara. Pihak perusahaan dinilai abai terhadap Perda tersebut, sehingga masih banyak warga lokal yang menganggur karena tidak kunjung diakomodir untuk bekerja.

"Kami membawa persoalan ini ke Dewan karena Perusahaan diduga tidak mentaati Perda nomor 8 tahun 2028 itu," ujar salah satu Anggota Banuanta Bersatu saat melakukan RDP bersama DPRD, Senin (15/06/2026). 

​Rapat Dengar Pendapat Menemui Jalan Buntu

​Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menerangkan bahwa tuntutan masyarakat yang diwakili Banuanta Bersatu telah dibawa ke meja Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan. Namun, pertemuan tersebut belum membuahkan kesepakatan atau jalan keluar.

​"Rapat tadi membahas ketenagakerjaan lokal. Pihak Banuanta meminta data warga lokal yang telah dipekerjakan, tetapi perusahaan tidak bisa memberikannya. Alasan mereka, data tersebut bersifat tertutup dan kalau mau ketahui secara oleh Dewan atau pemerintah harus tertutup," ujar Subroto saat memberikan keterangan, Senin (15/06/2026).

​Subroto menambahkan, hingga rapat berakhir, belum ada notulensi atau catatan penting yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Kata dia, pihak perusahaan tidak siap memberikan komitmen tertulis.

​"Kami berharap ada kesepakatan bersama antara Dewan, Banuanta, maupun PT Pama. Namun, karena pihak perusahaan tidak bersedia, ya mau bagaimana lagi?" tuturnya.

​Kekecewaan Warga 

​Di sisi lain, Ketua Banuanta Bersatu, Adji Ismail, sangat menyayangkan sikap PT Pama Persada Nusantara yang menolak menandatangani nota kesepakatan tersebut. Padahal, ia berharap warga di wilayah lingkar tambang bisa diakomodir secara layak sesuai regulasi yang berlaku.

​"Jujur kami kecewa. Perda itu jelas mengatur bahwa perusahaan wajib mengakomodir masyarakat lokal. Namun, saat kami meminta komitmen nyata lewat penandatanganan kesepakatan, pihak PAMA justru menolak," kata Adji kecewa.

​Sebagai informasi, Perda Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 secara tegas mengatur bahwa perusahaan wajib mengakomodir minimal 80% tenaga kerja lokal. Namun, Banuanta Bersatu menilai target tersebut jauh dari kata tercapai.

​"Sangat sedikit warga lokal yang bisa masuk ke PT Pama di Berau. Sebaliknya, perusahaan justru lebih banyak mendatangkan pekerja dari luar daerah," pungkasnya. (REIN/daa) 

Pasalnya untuk memberikan akselerasi pembangunan, pihak NGO punya peran yang krusial dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Ia menekankan segenap unsur Pemerintah Kampung perlu melakukan kordinasi dan kolaborasi dengan pihak tersebut agar proses menuju kampung yang mandiri bisa cepat tercapai.

"Penglibatan NGO bisa dilakukan, agar program-program kampung bisa terlujarnya, tanpa menunggu pemerintah daerah," ujarnya, Senin (15/06/2026) 

Dirinya menegaskan bahwa mengingat kondisi keuangan daerah saat ini yang mengalami efisiensi, tentunya kemampuan kreatifitas sangat dibutuhkan dalam mengelola dana desa agar efektif dan tepat sasaran. 

"Kita harus cermat dalam mengelola keuangan kampung," tuturnya. 

Ia pun berharap dengan skema ini, Pemerintah Kampung dapat menjalankan setiap programnya dengan baik. Sebab telah dibantu oleh pihak ketiga, selain dukungan dari pemerintah daerah. 

"Saya harap ini bisa dilakukan, tentunya kepada para pemerintah kampung jangan sungkan untuk bertanya agar kita bisa membangun berau yang lebih sejahtera," pungkasnya. (REIN/daa) 

Rencana ini diambil agar Bumi Batiwakkal dapat berpartisipasi lebih luas dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun internasional.

​Sekretaris Disbun Berau, Mansur Tanca, menyampaikan bahwa komoditas kopi memang belum mampu bersaing secara ketat dengan kakao untuk saat ini. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus mendorong produktivitas dan kualitas kopi lokal melalui berbagai program strategis.

​"Saat ini memang belum bisa bersaing, tapi perlahan-lahan bisa dengan pengembangan secara konsisten," ucap Mansur Tanca pada Selasa (15/06/2026).

​Pihaknya mengakui bahwa untuk mencapai target tersebut masih dibutuhkan proses yang panjang, terutama dalam hal edukasi dan pengembangan kapasitas bersama para petani di lapangan. 

"Disbun Berau berencana memperkuat pendampingan, mulai dari penyediaan bibit unggul, teknik budidaya yang tepat, hingga modernisasi alat pascapanen," jelasnya. 

​Melalui konsistensi pembinaan tersebut, ia meyakini luasan lahan kopi di Berau bakal makin bertambah dan produktivitasnya meningkat tajam, sering dengan ketertarikan pertani dalam mengembangkan kopi. 

"Jika sektor hulu hingga hilir tergarap dengan baik, komoditas kopi diyakini mampu menjadi pilar ekonomi baru bagi kesejahteraan petani Berau, sekaligus bersanding dengan kakao sebagai produk ekspor unggulan daerah di masa depan," pungkasnya. (REIN/daa) 

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang hadir dalam peringatan tersebut mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum muhasabah atau introspeksi diri, sekaligus memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik.

"Kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur," ungkapnya

Menurutnya, pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekadar pergantian angka dalam penanggalan Islam, melainkan pengingat akan peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang sarat dengan nilai perjuangan, pengorbanan, keteguhan iman, serta semangat perubahan menuju kebaikan.

"Momentum Muharam hendaknya menjadi sarana muhasabah bagi kita semua. Sudah sejauh mana perjalanan hidup kita selama setahun terakhir dan apa yang harus kita perbaiki untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang," ujar Seno. 

Seno menambahkan, bulan Muharam hendaknya menjadi sarana evaluasi diri atas perjalanan hidup yang telah dilalui selama setahun terakhir. 

Lebih lanjut, ia juga menuturkan peringatan 1 Muharam sebagai momentum penting untuk menanamkan semangat hijrah tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam kehidupan sosial, pembangunan daerah dan pengabdian kepada masyarakat. 

"Semangat hijrah yang diwariskan melalui perjalanan Rasulullah SAW menjadi teladan tentang pentingnya perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, memperkuat persatuan, serta menghadirkan nilai-nilai keadilan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, " pungkasnya. (REIN/daa)

Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengungkapkan, usulan untuk meminta bantuan pemerintah pusat memperpanjang dermaga Maratua sekitar 10 meter adalah hal yang dapat dilakukan. Penambahan ini dipandang penting, agar kapal-kapal berukuran besar dapat bersandar dengan aman tanpa terikat kondisi pasang surut air laut.

​“Ini masih tahap diskusi bersama kepala OPD terkait karena merupakan kegiatan APBN. Namun kami akan mengkomunikasikan usulan agar dermaga ini bisa diperpanjang sekitar 10 meter,” ujar Sri Juniarsih, Senin (15/6/2026).

Ia menyampaikan,​ selama ini pasokan BBM ke kapal Pulau Maratua sangat terbatas, bahkan milik Pertamina yang membawa bahan bakar ke wilayah tersebut tercatat hanya mampu datang sekitar dua kali dalam sebulan. Kondisi ini diperparah oleh fasilitas tampat kapal yang ada saat ini, karena sulit merapat ketika air laut sedang surut. ​

Adanya perpanjangan dermaga kata dia, proses bongkar muat logistik dan pasokan energi bagi warga serta pelaku usaha di Maratua diharapkan tidak lagi mengalami hambatan. 

​"Tujuan utamanya untuk memaksimalkan tambatan kapal. Kapal Pertamina yang menyuplai BBM ke Maratua juga akan lebih mudah bersandar," tegangnya. 

​Sri Juniarsih pun meyakini, peningkatan fasilitas ini tidak hanya penting bagi kehidupan warga lokal, akan tetapi mampu menjadi modal penting dalam mendukung ekosistem pariwisata Maratua. 

​“Kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar kapal-kapal yang lebih besar dapat lebih mudah tambat di Maratua dan pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik,” tutupnya. (Rein/daa) 

​Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para petani dan pekebun, untuk segera menghentikan total aktivitas pembakaran lahan, terutama selama musim kemarau berlangsung.

​"Dalam kondisi cuaca yang cukup panas saat ini, kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Risiko kebakaran sangat besar dan dapat merugikan banyak pihak," ujar Gamalis dengan tegas, Senin (15/6/2026).

​Gamalis menjelaskan bahwa kombinasi antara cuaca panas yang menyengat dan kondisi vegetasi lahan yang mengering membuat percikan api sekecil apa pun berpotensi menjadi bencana besar. Kebiasaan tradisional membuka lahan dengan membakar dinilai sudah tidak relevan dan sangat berbahaya dalam situasi saat ini.

​Sebagai alternatif, Pemkab Berau meminta masyarakat dan pelaku usaha runtutan pertanian untuk beralih ke metode pengelolaan lahan yang lebih aman, modern, dan ramah lingkungan tanpa harus menggunakan api.

​Berdasarkan data di lapangan, kasus karhutla sejauh ini mendominasi daftar kejadian yang paling menguras energi dan waktu para petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Berau. Oleh karena itu, kesadaran kolektif dari hulu sangat diperlukan agar bencana kabut asap tidak sampai mengancam kesehatan warga.

​Gamalis berharap masyarakat tidak egois dan mau bekerja sama bahu-membahu untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

​"Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan dengan menghindari aktivitas pembakaran lahan. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menangani kebakaran yang sudah meluas," pungkasnya. (REIN/daa) 

Kapal Diskoperindag Berau ​Eva Yunita, memaparkan bahwa sektor IKM merupakan pilar utama ekonomi domestik yang terbukti tangguh menghadapi fluktuasi pasar.

Menurutnya, industri ini krusial dalam memeratakan pendapatan warga, membuka lapangan kerja baru, sekaligus mentransformasi bahan baku lokal menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. 

Merujuk Regulasi Nomor 3 Tahun 2014, penguatan IKM ditargetkan agar kompetitif serta adaptif terhadap inovasi, didukung penuh oleh Sistem Informasi Industri Nasional. Ia mengungkapkan, ​kekayaan alam Berau sejatinya melimpah, mencakup sektor kehutanan, agrobisnis, maritim, hingga pariwisata. 

"Sayangnya, mayoritas komoditas selama ini dipasarkan berupa material mentah, sehingga keuntungan hilirisasi justru dikuasai pihak luar, " jelasnya. 

Dia juga menuturkan, hambatan mendasar lainnya meliputi minimnya keahlian produksi, keterbatasan adopsi teknologi modern, serta ketiadaan pangkalan data komprehensif mengenai profil riil pelaku usaha tiap komoditi.

​Melalui riset ini, dipetakan 10 komoditi utama lintas kecamatan diantaranya: olahan laut, sawit, karet, lada, cokelat, furnitur kayu, kerajinan anyaman, olahan buah, herbal, dan rumput laut. Output data bakal memetakan kebutuhan spesifik sektor usaha, mulai bimbingan teknis, sertifikasi mutu, sampai perluasan jalur pembiayaan dan niaga.

​Eva menambahkan, letak geografis Berau selaku beranda Kalimantan Timur sekaligus tetangga Ibu Kota Nusantara menjanjikan ceruk pasar potensial.

"Akurasi data menuntun kami memformulasi kebijakan yang presisi. Nantinya, kami siap memfasilitasi pemasaran lewat ekshibisi serta membangun gerai representatif untuk memamerkan produk IKM lokal," pungkasnya.(Rein/daa) 

Kepastian ini ia sampaikan saat menghadiri pelepasan peserta PENAS 2026, ketika di konfirmasi Kartanews.com.

Ia menjelaskan bahwa dalam menentukan keabsahan sebuah Masyarakat Hukum Adat, terdapat lima aspek krusial yang wajib dinilai secara hukum. Kelima aspek itu meliputi ,sejarah masyarakat adat​, wilayah adat, ​hukum adat, ​kelembagaan adat, ​barang-barang atau artefak adat. 

”Yang kami usulkan itu Kampung Dumaring, Tembudan, Long Lanuk, dan Tepian Buah,"ujarnya Selasa (10/06/2026) 

Tentram membeberkan, meskipun keempat Kampung itu telah masuk dalam tahap verifikasi, akan tetapi masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Sebab berdasarkan hasil verifikasi terkini, hampir seluruh kampung yang mengajukan permohonan masih terganjal pada aspek pemenuhan bukti dan pemetaan wilayah adat.

​"Semua yang mengajukan itu masih kekurangan dalam pemenuhan pembuktian pemetaan wilayah. Perlu dicatat, ini adalah wilayah adat, bukan tanah ulayat," tegas Tentram Rahayu.

Selain itu, dirinya mengatakan pengajuan MHA ini tidak semua Kampung dapat diverifikasi lapangan, sebab keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menyebabkan hanya empat saja terakomodir. 

"Tidak semua bisa diverifikasi, karenakan kita lagi efisiensi anggaran jadi empat dulu," katanya. 

Kendati demikian, mengenai kendala yang dihadapi oleh empat kampung tersebut, pihaknya sudah memberikan langkah-langkah teknis dalam menyelesaikan persoalan peta wilayah adat. Sehingga hanya perlu mengikuti tahapan yang sudah diberikan oleh DPMK. 

"Step-step sudah. Proposal masuk, kita verifikasi admin. Nah, karena keterbatasan dana, tidak semua pengajuan itu bisa kami verifikasi ke lapangan," pungkasnya.(Rein/daa) 

​Proyek strategis ini direncanakan menjadi urat nadi baru yang menghubungkan tiga wilayah krusial di Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, hingga Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan.

​Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan bahwa rencana besar ini bukan lagi sekadar wacana. Saat ini, salah satu investor nasional telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan mega proyek tersebut.

​"Insyaallah investor untuk pembangunan jaringan kereta api akan masuk di Kaltara. Itu direncanakan mulai dari Malinau-Tana Tidung sampai ke Tanjung Selor, Bulungan," ujar Zainal, dikutip dari Radar Tarakan.

​Kehadiran moda transportasi berbasis rel ini menjadi secercah harapan baru bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Selama ini, mobilitas warga masih sangat bergantung pada transportasi darat dan sungai yang membutuhkan waktu tempuh relatif panjang dan biaya yang tidak sedikit.

​Terkoneksi ke IKN hingga Jalur Internasional

​Tidak hanya mandek di lingkup provinsi, Pemerintah Provinsi Kaltara menargetkan proyek ini menjadi bagian dari cetak biru (blueprint) transportasi terpadu di seluruh Pulau Kalimantan. 

Target utamanya adalah menyambungkan jalur rel ini hingga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.​ Bahkan, visi pembangunan ini juga melirik potensi konektivitas internasional di pulau borneo.

​"Harapannya juga bisa sampai ke Brunei Darussalam dan Malaysia," tambah Zainal.

​Jika mega proyek ini berhasil diwujudkan, jalur kereta api tersebut diprediksi akan mengubah peta ekonomi kawasan. Selain memperkuat konektivitas antar daerah, infrastruktur ini bakal menjadi jalur logistik lintas negara yang efisien dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di beranda depan Indonesia.

​Sinyal Hijau dari Pusat

​Ambisi Kaltara ini mendapat angin segar dan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dorongan ini menjadi bagian dari komitmen Jakarta dalam melakukan pemerataan infrastruktur nasional agar tidak lagi Jawa-sentris.

​Zainal menyebutkan, dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

​"Pak AHY menyampaikan bahwa semua pulau diupayakan ada kereta api. Kalau Jawa sudah tuntas, Sumatera sudah sebagian, Sulawesi juga sudah ada dari Makassar ke Parepare. Nah, Kalimantan ini belum, dan saat ini kita memulai itu," terangnya.

​Dengan dimulainya proyek di Kaltara, Kalimantan bersiap menyongsong era baru transportasi modern yang diharapkan mampu mempercepat mobilitas barang dan manusia secara signifikan. (REINF/daa) 

​Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa percepatan transformasi digital yang terintegrasi wajib dibarengi dengan penguatan proteksi informasi. Menurutnya, pemusatan sistem layanan publik pada server yang sama meningkatkan kerentanan daerah jika tidak diproteksi dengan ketat.

​“Semakin banyak sistem yang terintegrasi untuk memudahkan pelayanan publik, semakin besar pula risiko yang harus kita hadapi. Semua OPD bergantung pada sistem dan server yang sama. Kalau keamanannya lemah, dampaknya bisa sangat berbahaya,” tuturnya saat memberikan laporan dalam seminar yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (9/6/2026).

​Faisal membeberkan bahwa sepanjang tahun 2025, situs web pemerintah daerah telah dihantam lebih dari 350 kali percobaan serangan siber ilegal. Kerentanan ini tidak hanya bersumber dari celah teknologi, melainkan juga akibat kelalaian manusia (human error). Oleh sebab itu, edukasi SDM dianggap krusial demi mengimbangi pemutakhiran sistem.

​Pandangan tersebut didukung oleh Head of UBT PT Sucofindo, Sugeng Prayitno. Ia menyatakan bahwa secanggih apa pun perangkat keamanan yang diadopsi, efektivitasnya akan nihil tanpa tata kelola yang matang serta kesadaran penuh dari tiap-tiap pengguna perangkat.

​“Regulasi dan standar sudah tersedia, mulai dari ISO hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun fondasi terpenting tetap pada kesadaran dan perilaku pengguna,” papar Sugeng. 

Selain diisi sambutan oleh Director of KISA, Ms. Kwon Hyun-o, seminar ini juga membedah materi krusial. Di antaranya mengenai Cyber Security Operations Center (CSOC) oleh Iman Kartawijaya (LSware Indonesia), penerapan ISO 27001 oleh Miftahul Tsaqif Ramadhana (PT Sucofindo), serta pembahasan sertifikasi dan tanda tangan elektronik dari BSrE.

​Agenda ini turut dihadiri oleh Vice President LS Ware Inc, Bennet Lee, President Director of LS Ware Indonesia, Mr. Kim Man Sun, delegasi BSrE, serta jajaran Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim. Kolaborasi global ini diharapkan mampu mendongkrak ketahanan siber daerah demi menjamin ekosistem digital layanan publik yang andal dan tepercaya. (REIN/daa) 

Keempat Pejabat tersebut ialah, Kepala Kampung Tasuk, Jajang Miharja; Kepala Kampung Biduk-Biduk, Mudasir; Kepala Kampung Suaran, Sofyani; Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun, Muhlis Triadi.

Pada Kesempatan itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas yang memimpin jalannya pelantikan ini, menyampaikan bahwa pejabat yang sudah mengemban amanah diharapkan mampu melahirkan terobosan program percepatan pembangunan yang dapat mendukung kemajuan kampung. 

"​Tentu saya sangat memiliki harapan yang besar atas dilantiknya kepala kampung pada hari ini," ucapnya pada Selasa (09/06/2026). 

Dirinya menegaskan bahwa seluruh tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan kampung untuk memberdayakan masyarakat di wilayah masing-masing bakal menjadi tantangan tersendiri, mengingat saat ini pemerintahan daerah dihadapkan dengan situasi efesiensi anggaran. 

"Mulai hari ini sudah harus bergerak, termasuk mengelola keuangan kampung secara akuntabel sesuai dengan situasi kebijakan efisiensi saat ini, dan tidak ada lagi kampung seperti dulu, alokasi dana kampung kita tidak sebesar dulu lagi.

Oleh sebab itu, Bupati Berau menekankan agar pejabat yang baru saja dilantik untuk rajin berkoordinasi dengan instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk membuat Pemerintah Kampung tidak salah langkah dalam mengambil keputusan dalam bekerja. 

Selain itu, dengan intens berkoordinasi juga dapat menghindari pemerintah Kampung keliru dalam mengelola dana Kampung yang tersedia. 

​"Saya pun meminta kepada bapak-bapak sekalian, harus berkoordinasi aktif dengan camat dan DPMK. Ini merupakan ibu asuh yang akan mendampingi kepala kampung dalam hal apa pun itu, baik keuangan, mengelola sumber daya alam, juga membangun kemitraan-kemitraan," pungkasnya. (REIN/daa) 

​Salah seorang warga Tanjung Redeb, Fahmi, yang diduga terdampak, mengungkapkan adanya tumpang tindih aturan yang dilakukan oleh instansi terkait di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah menyamaratakan skema tarif antara pengurusan tanah mandiri dengan program bersubsidi seperti PTSL.

​"BPHTB ini kan ada dua. Ada program PTSL dan yang murni (mandiri/biaya sendiri). Saya ini kan program PTSL, tapi dari pemerintah daerah itu menyamaratakan," ujar Fahmi usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPRD dan Dispenda Berau. 

​​Fahmi membeberkan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, ketentuan untuk pemohon mandiri diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Pasal 12, sementara untuk program PTSL diatur khusus pada Pasal 15. Di dalam aturan tersebut, nilai BPHTB untuk program PTSL seharusnya dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), bukan menggunakan Nilai Pasar.

"​Akibat salah kaprah dalam penerapan acuan ini, nominal tagihan yang harus dibayar warga melonjak drastis hingga mencekik kantong masyarakat. ​Lonjakan biaya warga yang secara kalkulasi aturan dasar hanya dibebankan biaya Rp6 juta, mendadak ditagih hingga Rp39 juta," ujarnya. 

​Fahmi menegaskan dasar penagihan bermodus nilai pasar ini tidak sah. Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan, jika pemerintah daerah menggunakan hasil kajian kerja sama dengan pihak ketiga, maka aturan baru tersebut wajib dituangkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup), bukan sekadar bermodalkan kebijakan lisan atau instruksi sepihak.

Ia menilai ​kelirunya pemahaman hukum ini, berdampak kepada penerapan di lapangan. Fahmi menyebutkan bahwa banyak masyarakat kecil yang menjadi korban karena ketidaktahuan mereka terhadap regulasi.

​"Dampaknya banyak, Pak. Orang-orang masyarakat kecil yang ikut program PTSL itu ditagih. Bahkan ada yang sebenarnya (tarifnya) nol, malah jadi bayar," kata Fahmi.

​Ia menambahkan, sebagian warga yang awam terpaksa membayar karena takut urusan sertifikatnya mandek. Namun, bagi warga yang memahami hukum, mereka tegas menolak membayar sebelum pemerintah daerah membenahi aturan ini. 

Dalam kesempatan itu pun ia menyampaikan, agar Pemerintah Daerah segera meluruskan implementasi penagihan pajak daerah ini agar kembali bersandar pada Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) dangan benar. 

​"Kami menuntut (pembayaran) sesuai dengan undang-undang dan Perda, tidak mau kurang atau lebih. Termasuk untuk urusan transaksi jual beli, nilainya harus berdasarkan nilai transaksi yang riil," tegas Fahmi di akhir wawancara.

Respon Komisi II DPRD Berau 

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong menegaskan bahwa persoalan ini bukan terletak pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, melainkan adanya perbedaan penafsiran di lapangan. 

Ia menjelaskan, aturan yang dijalankan pada dasarnya sudah sesuai prosedur, namun ada beberapa poin penting yang membutuhkan penyamaan persepsi. Salah satu poinnya adalah penentuan harga pasar yang bersifat fluktuatif.

​"Harga pasar itu fluktuatif, berubah-ubah. Oleh karena itu, kami meminta (petugas) memakai indikator sesuatu yang jelas agar tidak membingungkan masyarakat maupun pihak-pihak yang sedang mengurus pembayaran BPHTB," kata Rudi 

Dirinya melanjutkan, pemerintah daerah sendiri mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Namun, akibat adanya ketidakjelasan tafsir yang berujung pada pembengkakan biaya, banyak proses pengurusan BPHTB masyarakat yang akhirnya tertunda.

Untuk mengatasi kekisruhan tersebut, rapat koordinasi akhirnya menyepakati bahwa beberapa item pengurusan hak tanah akan dikembalikan pada basis penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), bukan harga pasar yang fluktuatif.

​"Item-item tersebut disepakati untuk tetap diberlakukan berdasarkan NJOP (bebas). Selama ini, poin-poin itulah yang menjadi perdebatan karena adanya penggunaan pasal dan penafsiran yang berbeda antara masyarakat dan petugas penerapan di lapangan," pungkasnya. 

Sebagai informasi, dari hasil rapat mengenai aturan tersebut, disepakati beberapa poin yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat yakni : 

1. Perhitungan BPHTB yang diperoleh melalui program PTSL waris, wasiat dihitung berdasarkan NJOP pada saat diberikan dan diterbitkan hak. 

2. Perhitungan BPHTB jual-beli dihitung berdasarkan nilai transaksi kwitansi antara penjual dan pembeli. 

3. Poin pertama dan kedua akan berlaku pada tanggal 15 juni 2026. (REIN/daa)

​Melalui skema Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bentukan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah sekolah di kawasan Balikpapan, Samarinda, serta Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipugar demi melahirkan atmosfer pengajaran yang lebih protektif, kondusif dan mumpuni.

​Seremonial peresmian agenda tersebut dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti bertempat di BSCC Dome Balikpapan, Jumat (5/6/2026).

Langkah renovasi ini menyentuh beraneka tingkatan umur, mulai tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

​Di hadapan ribuan murid dan pengajar, Abdul Mu’ti mengimbau seluruh siswa memakai sarana yang telah diperbaiki guna mendongkrak gairah menimba ilmu sekaligus memanen capaian yang lebih mentereng.

​“Tatkala sekolahnya telah kita benahi lewat agenda Pak Presiden, kalian mesti belajar kian tekun, kian bergembira,” tutur Abdul Mu’ti.

​Atensi penuh jajaran pusat dalam mengatrol derajat edukasi lokal tidak stop di situ. Pada tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memplot dana renovasi bagi 21 instansi sekolah lanjutan di Balikpapan, Samarinda, maupun PPU.

​Berdasarkan paparan Abdul Mu’ti, sekolah bermutu bukan sekadar bermodal fisik yang kokoh, melainkan wajib menghadirkan ekosistem yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).

Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mengutarakan rasa terima kasih atas besarnya kepedulian Presiden Prabowo Subianto demi kemajuan sektor pengetahuan di Bumi Etam.

Ia memandang, pembenahan sekolah merupakan tabungan masa depan untuk mencetak kader bangsa jempolan yang kedepannya akan menggerakkan roda kemajuan regional lalu nasional.

​“Agenda ini bukan cuma mendirikan bangunan, tapi merajut asa. Ini menjadi langkah menyediakan ruang esok hari buat pemuda Kalimantan Timur,” pungkasnya. (REIN/daa) 

Sesuai regulasi yang telah disepakati, seluruh aktivitas pedagang Pasar Subuh diwajibkan untuk berhenti total maksimal pukul 07.00 WITA. Pada jam tersebut, area pasar subuh harus sudah bersih, kosong, serta bebas dari gerobak maupun payung pedagang.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Sanggam Adji Dilayas, Joni, langsung turun tangan memimpin penertiban setelah melihat banyaknya pedagang Pasar Subuh yang membandel.

"Peraturannya sudah jelas, untuk pedagang Pasar Subuh jam 07.00 pagi kegiatan jual beli harus sudah berhenti dan area harus betul-betul kosong dari gerobak maupun payung. Tapi kenyataannya sampai siang ini masih banyak yang melanggar," tegas Joni saat memberikan arahan di lokasi.

Pihak pengelola pasar menjelaskan bahwa kewajiban pengosongan area pada pukul 07.00 WITA ini bertujuan untuk mencegah penumpukan pengunjung di luar dan menjaga estetika pasar. 

Selain itu, aturan ini diterapkan demi pemerataan pendapatan agar pembeli juga masuk mengunjungi pedagang di dalam gedung utama, sehingga tercipta keadilan dan menghindari kecemburuan sosial antar-pedagang.

Dalam sidak tersebut, Kepala UPTD langsung memberikan teguran keras di tempat kepada para pedagang Pasar Subuh yang kedapatan melanggar. Ia menegaskan, jika aturan jam operasional dan pengosongan area ini tetap diabaikan pasca-sidak, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan yang jauh lebih tegas.

Melalui penertiban ini, diharapkan kesadaran para pedagang dapat meningkat demi menciptakan lingkungan Pasar Sanggam Adji Dilayas yang lebih rapi, bersih, adil, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Berau. (J/daa)

Pemerintah Kabupaten Kubar bersama Pemprov Kalimantan Timur menargetkan seluruh konektivitas jalan hingga kampung paling ujung tersebut akan terbuka sepenuhnya pada akhir 2026 hingga awal 2027.

​Komitmen ini ditegaskan oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, dalam konferensi pers terkait percepatan pembangunan ruas Jalan Bongan–Gerunggung pada Kamis (4/6/2026).

Edwin menyebut pembukaan akses ini krusial untuk mendongkrak status kampung sekaligus menghadirkan pelayanan dasar.

​“Penanganan ruas konektivitas ini akan memberikan dampak signifikan karena membuka akses pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, sanitasi, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Frederick Edwin.

​Saat ini, dari total 45 kilometer ruas jalan, baru 10,17 kilometer yang berupa aspal dan beton. Sisanya, sekitar 34 kilometer, masih berupa jalan tanah yang kerap lumpuh saat musim hujan hingga sempat memicu korb jiwa warga yang kesulitan mencari pertolongan medis.

​Untuk menuntaskannya, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kubar berbagi tugas. Pemprov akan fokus pada pembukaan konektivitas utama dengan pengaspalan dan agregat agar jalan tembus ke Kampung Gerunggung.

Sementara itu, Pemkab Kubar mengucurkan anggaran sebesar Rp10 miliar khusus untuk pembangunan jalan beton.

​Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kubar, Michael Hermawan, menambahkan bahwa pembangunan dilakukan bertahap mulai dari Simpang Kilometer 88 karena tantangan geografis dan pasokan material. 

"Pak Gubernur mengutamakan konektivitasnya dulu. Yang penting aksesnya bisa tembus sampai Kampung Gerunggung," pungkasnya. (REIN/daa) 

​"Mencetak generasi berkualitas memerlukan proses panjang yang berkesinambungan. Langkah ini harus diawali dengan memantapkan ketahanan dan kualitas keluarga, yang kemudian disokong oleh program penanggulangan kemiskinan," jelas Sunarto.

​Salah satu pilar utama yang diandalkan pemerintah adalah Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Lewat program ini, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih diajak untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berisiko atau sudah mengalami stunting. Sunarto menyebut partisipasi ini sebagai bentuk investasi sosial sekaligus investasi akhirat.

​Keberhasilan Program Genting terlihat pada tahun 2025, di mana realisasinya mampu menembus angka 1,4 juta penerima manfaat, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 1 juta sasaran. Pada tahun 2026 ini, BKKBN kembali membidik satu juta sasaran dengan formula intervensi yang lebih tajam.

​Tahun ini, fokus penanganan stunting mengalami pergeseran taktis. BKKBN tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi, melainkan menyasar akar masalah lingkungan seperti infeksi berulang yang dipicu oleh hunian tidak sehat. 

"Oleh karena itu, prioritas program kini dialihkan pada renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan sanitasi, jamban sehat, serta akses air bersih, sebelum masuk ke intervensi gizi," Ungkapnya. 

​Guna memastikan keberlanjutan program, BKKBN juga memperkuat edukasi serta program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak kemandirian ekonomi keluarga agar pemenuhan gizi anak dapat terjaga secara mandiri dan berkelanjutan. (REIN/daa) 

Forum yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Teluk Bayur ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus mengkaji dampak kebijakan sebelum resmi diterapkan.

​Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi II DPRD Berau Rudi Parasian Mangunsong, Camat Teluk Bayur Edy Baskoro, unsur unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat.

​Kepala LPPM UM Berau, Abdul Hakim, menjelaskan bahwa timnya bekerja secara independen dalam mengkaji penyesuaian tarif ini. Ada tiga faktor utama yang melatarbelakangi rencana penyesuaian tersebut. 

"​Peningkatan Biaya Produksi, ​Evaluasi Finansial menjaga keberlanjutan operasional Perumda agar tetap sehat ​Pengembangan Layanan, Rencana ekspansi jaringan pipa air bersih ke wilayah yang belum terjangkau untuk beberapa tahun ke depan," ucapnya.

​Camat Teluk Bayur, Edy Baskoro berharap kebijakan ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kualitas pelayanan air bersih. 

Disamping itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, mengingatkan agar penyesuaian tarif dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih memerlukan perhatian. Rudi juga mengimbau warga untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air.

​Konsultasi publik diakhir dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Seluruh aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat telah dicatat untuk dituangkan dalam notulen. 

Data tersebut akan menjadi bahan kajian lanjutan bagi tim peneliti Universitas Muhammadiyah Berau guna menghasilkan rekomendasi kebijakan tarif yang objektif dan berkeadilan bagi seluruh pihak. (ADV/*daa) 

​Dalam keterangannya, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa presiden memutuskan untuk menyegarkan jajaran pimpinan BGN. Selain memberhentikan Dadan, pemerintah juga melepas Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN, diiringi apresiasi atas dedikasi mereka selama ini.

"Bapak presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Pertama, saudara Dadan sebagai Kepala BGN, kedua saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN, ketiga saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil BGN, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini," katanya.

​Sebagai gantinya, posisi pimpinan tertinggi kini diamanahkan kepada Nanik Deyang. Dalam menjalankan tugasnya, ia akan didampingi oleh dua Wakil Kepala BGN yang baru, yaitu Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

“Untuk selanjutnya presiden memutuskan mengangkat saudari Nanik Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, kemudian pasangan Agustina Arumsari, dan saudara Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru,” imbuhnya.

​Sebagai informasi, BGN merupakan lembaga non-kementerian yang dibentuk untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah agenda prioritas yang sudah dikampanyekan Presiden Prabowo sejak Pilpres 2024. Dadan Hindayana sendiri merupakan sosok pertama yang ditunjuk memimpin lembaga ini sejak Agustus 2024.

​Sebelumnya, Dadan mengelola BGN bersama tiga wakil yang membidangi sektor operasional, pengembangan organisasi, hingga komunikasi publik. Namun, jalannya program MBG di bawah arahannya tidak luput dari kendala. Maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa sekolah penerima manfaat memicu evaluasi besar-besaran.

​Akibat rentetan insiden tersebut, BGN terpaksa mengambil tindakan tegas dengan membekukan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Berdasarkan data evaluasi sejak program dimulai pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, sebanyak 8.182 dari total 27.208 SPPG di seluruh Indonesia telah dijatuhi sanksi pembekuan sementara (suspend). (REIN/daa) 

Sejumlah petinggi aparatur sipil negara (ASN), unsur TNI/Polri, serta perwakilan pelajar, hadir dalam momen sakral tersebut, sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai bangsa.

Proses Upacara dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji selaku inspektur Upacara dan membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Pancasila merupakan "bintang penuntun" yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman.

 Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, polarisasi, dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh keberhasilan dalam merawat keberagaman.

Dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, serta beragam agama dan budaya, Indonesia mampu bersatu dalam satu ikatan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.

“Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ujar Wagub Seno saat membacakan amanat tersebut.

Selain menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila juga menjadi fondasi bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung di dalamnya dinilai sebagai instrumen diplomasi yang relevan untuk menjembatani perbedaan dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dan terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau sekadar teks dalam buku sejarah. Jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” pesannya.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan pesan kepada para menteri dan kepala daerah agar memastikan setiap kebijakan publik yang diambil berlandaskan prinsip keadilan sosial, menjamin hak-hak seluruh warga negara, serta memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Pemerintah juga diingatkan untuk terus memperkuat persatuan bangsa dengan melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan paham-paham yang berpotensi mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat.

“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, memperkuat persatuan, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,” pungkas dari amanat tersebut. (PEMPROV KALTIM/daa) 

Direktur sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie menjelaskan bahwa saat ini program kerja penataan mutu pelayanan kesehatan tersebut telah resmi memasuki babak kesiapan pentahapan. 

Seluruh instrumen serta elemen penilaian vital sedang diteliti secara seksama guna memenuhi standar operasional baku yang telah disyaratkan oleh tim penilaian. 

"Masih dikaji dan masih banyak yang harus dipersiapkan," ungkapnya kepada Kartanews, Senin (1/06/2026). 

Selain itu, ia juga menegaskan terkait waktu pasti kapan bakal beroperasi. Lamlay menyatakan bahwa informasi tersebut akan disampaikan secara transparan setelah seluruh rangkaian koordinasi pentahapan awal rampung sepenuhnya.

​"Nanti diinfokan," pungkas Kepala Dinas Kesehatan Berau secara singkat sembari menutup sesi wawancara.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas meminta masyarakat untuk bersabar terkait pengoperasian rumah sakit baru, karena pemerintah harus bergerak hati-hati demi mematuhi regulasi yang berlaku.

​"Kesehatan itu penting dan menjadi prioritas bagi saya. Ini adalah salah satu poin dari Pancasila, yaitu keadilan kepada masyarakat dalam hal kesehatan," ujar Sri Juniarsih saat memberikan keterangan usai melaksanakan upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Bupati.

​​Dia menampikkan, anggapan bahwa pemerintah daerah sengaja mengulur waktu pengoperasian fasilitas kesehatan tersebut. Padahal, kata dia saat ini pemerintah tengah dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus menyesuaikan kemampuan finansial daerah yang ada.

​Selain anggaran, ia juga membeberkan bawah kendala utama yang sedang diselesaikan oleh pemerintah daerah adalah sinkronisasi regulasi operasional bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPJS Kesehatan.

​"Satu rumah sakit itu berdasarkan aturan Kemendagri adalah satu BPJS. Kalau ada dua rumah sakit, berarti harus dua BPJS. Nah, ini kami harus segera melakukan regulasi untuk BPJS rumah sakit yang baru," jelasnya.

​Lebih lanjut dia memaparkan, ada risiko hukum dan sosial jika rumah sakit dipaksakan buka tanpa payung hukum yang matang.

Terlebih lagi jika biaya operasionalnya ditarik tanpa regulasi resmi, hal itu akan dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) yang justru menyulitkan masyarakat. 

Di sisi lain, menggratiskan layanan secara total juga tidak memungkinkan di tengah situasi efisiensi anggaran saat ini.

​"Kami tidak mau membebani masyarakat dan tidak mau juga melanggar regulasi. Kalau kami buka lalu memungut bayaran tanpa aturan, itu namanya pungli, masyarakat pasti ribut. Tapi kalau digratiskan, dari mana kami mengambil dananya di tengah efisiensi anggaran sekarang? Ini yang harus dipahami," tambahnya.

​Meski menghadapi proses birokrasi yang panjang, Sri Juniarsih memastikan bahwa seluruh logistik dan barang kebutuhan rumah sakit sebenarnya sudah masuk dan siap.

Pemkab Berau menargetkan penyesuaian regulasi ini dapat rampung dalam waktu 6 hingga 7 bulan ke depan, namun upaya percepatan terus dilakukan.

​"Upaya kami secepat mungkin. Target kami mungkin sekitar 6 sampai 7 bulan, tapi kami upayakan secepatnya. Mohon doakan kami agar dalam waktu sesegera mungkin rumah sakit baru ini bisa mulai melaksanakan pelayanan," pungkasnya. (REIN/daa) 

​Di bidang investasi, Kaltim berhasil mencatat realisasi investasi sektor non-migas dan non-batubara sebesar Rp59,29 triliun. Capaian ini dinilai sebagai bukti keberhasilan strategi hilirisasi industri dan kemudahan perizinan yang diterapkan Pemprov Kaltim.

​Sektor infrastruktur juga menunjukkan performa positif. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) tahun 2025 mencapai angka 8,78 atau melampaui target 8,39. Peningkatan terlihat pada layanan transportasi, jalan, air bersih, hingga kelistrikan yang terus membaik dalam tiga tahun terakhir.

​Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kaltim terealisasi sebesar Rp17,73 triliun atau 92,61 persen dari target. Sementara penyerapan belanja daerah mencapai Rp19,37 triliun atau 89,28 persen untuk mendukung program-program pro-rakyat.

​Kemajuan juga terlihat pada digitalisasi birokrasi. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kaltim melonjak ke angka 4,13, melampaui rata-rata nasional. Sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) berhasil meraih predikat Sangat Baik (BB) dengan skor 77,82.

​Komitmen terhadap lingkungan hidup turut menjadi perhatian. Kaltim mampu mempertahankan kualitas lingkungan dengan Indeks Kualitas Lahan sebesar 88,63 di atas target yang ditetapkan.

​Gubernur Kaltim menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan instansi terkait yang telah menjaga situasi tetap kondusif.

Pemprov Kaltim menegaskan komitmen untuk terus melanjutkan pembangunan yang berdaya saing, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (REIN/daa) 

Dengan pendekatan yang hangat dan penuh keakraban, Sri Juniarsih berinteraksi langsung bersama anak-anak seraya mengajak mereka membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah yang ditemui di sekitar kawasan permukiman maupun fasilitas umum.

Bupati menegaskan bahwa generasi muda memegang peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Menurutnya, kepedulian terhadap kebersihan tidak perlu menunggu dewasa, melainkan harus dimulai dari tindakan-tindakan sederhana sejak kecil.

"Kita harus mulai dari hal-hal kecil. Kalau melihat sampah, ambil lalu buang ke tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab bersama," ujarnya kepada anak-anak yang hadir.

Lebih lanjut, Sri Juniarsih mendorong agar kebiasaan menjaga kebersihan terus ditanamkan sehingga berkembang menjadi budaya positif di tengah masyarakat.

Ia menekankan bahwa kepedulian lingkungan bukan semata urusan orang dewasa, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

Bupati berharap anak-anak Tanjung Batu dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dan turut mengajak teman-teman mereka untuk hidup bersih serta merawat fasilitas umum agar tetap nyaman digunakan bersama.

"Sebagai generasi muda, kalian harus ikut menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan sehat. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman lainnya untuk peduli terhadap kebersihan," pungkasnya. (REIN/daa)

Kegiatan yang masuk dalam Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, hingga 2 Juni 2026.

Pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomis sekaligus ramah lingkungan. Lebih jauh, program ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan industri kreatif berbasis potensi lokal di kawasan pesisir Berau.

Ketua Dekranasda Berau, Brigjen Pol (Purn) Edy Suswanto, mengungkapkan bahwa potensi limbah kelapa di Kecamatan Pulau Derawan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal menurutnya, bahan tersebut menyimpan nilai ekonomi yang signifikan apabila dikelola dengan tepat.

"Banyak limbah kelapa di Derawan yang sebenarnya dapat diolah menjadi produk kreatif bernilai jual tinggi. Melalui pelatihan ini, kami ingin membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut," ujarnya.

Untuk memastikan kualitas pelatihan, panitia mendatangkan instruktur berpengalaman di bidang kerajinan limbah kelapa dari Kabupaten Bantul. Kehadiran tenaga ahli tersebut diharapkan mampu mendorong para perajin lokal menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan berdaya saing di pasar yang lebih luas.

Dekranasda Berau juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat strategi promosi produk hasil pelatihan. Peluang usaha dari sektor kerajinan limbah kelapa dinilai sangat terbuka, baik melalui pengembangan usaha mandiri maupun kemitraan dengan berbagai pihak.

Edy berharap produk kerajinan berbahan limbah kelapa kelak menjadi ikon Kecamatan Pulau Derawan dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat setempat. (REIN/daa)

Ia menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama yaitu,  Kesesuaian dengan, Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan pengungkapan laporan keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas sistem pengendalian intern.

Meski demikian, BPK mencatat masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, ditemukan 204 temuan dan 591 rekomendasi yang ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan secara berkelanjutan.

Usai menerima LHP, Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada BPK RI atas penilaian serta bimbingan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau.

"Ini menjadi capaian yang sangat membanggakan, terlebih karena rekomendasi yang diberikan kepada Kabupaten Berau pada tahun ini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya," ujarnya.

"Capaian ini merupakan hasil kerja sama, kolaborasi, dan kerja keras seluruh perangkat daerah di Kabupaten Berau," sambungnya.

Sri Juniarsih menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Senada dengan itu, BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas seluruh rekomendasi dalam LHP, agar tidak menjadi temuan berulang yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan di masa mendatang. (REIN/daa)

Terlebih lagi, pihaknya telah melakukan pengajuan SHM tersebut sejak bulan Agustus 2025, namun hingga kini belum ada titik terang dari BPN Berau.

​"ATR/BPN sudah melakukan pengukuran, tetapi setelah mau setahun ini pengurusan belum selesai. Kami selalu konfirmasi, tapi tidak ada pembaruan informasi yang jelas," ujarnya, Senin (25/05/2026)

​Kekecewaan pemohon semakin bertambah ketika beberapa bulan lalu pihak BPN melalui bagian resepsionis menghubungi mereka.

Bukannya memberikan kabar baik mengenai penerbitan SHM, pihak BPN justru mengarahkan dan meminta pemohon menandatangani dan mengisi dokumen baru untuk pengurusan baru, dari jalur Mandiri ke jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

​Sang Kuasa menjelaskan, alasan yang disampaikan petugas BPN saat itu adalah karena antrean jalur mandiri dinilai terlalu lama. Pengalihan ke PTSL disebut-sebut sebagai solusi agar dokumen bisa diproses lebih cepat.
​
"Kami sempat komplain dan bertanya kenapa dialihkan dari mandiri ke PTSL. Alasannya karena antrean mandiri lama. Tapi, setelah kami turuti dan menandatangani dan mengisi formulir dokumen ke PTSL, sampai hari ini (bulan Mei) surat itu juga belum selesai dan belum ada kabar sama sekali," lanjutnya.

Kuasa pemohon mengkritik keras respons terakhir dari pihak BPN Berau saat dimintai kejelasan. Pihak BPN berdalih bahwa area tanah yang diajukan masuk ke dalam kawasan Berau Coal (atau area sengketa/hijau tertentu). Alasan ini dinilai tidak relevan dan mengada-ada oleh pihak pemohon.

​"Kemarin alasannya malah masuk di IUP Barau Coal. Ini kan tidak relevan kami mengurus SHM dan di lingkungan sekitar situ yang kawasannya padat, warga lain sudah banyak yang memiliki surat-surat resmi dan selesai," tegasnya.

​Padahal, berdasarkan pengalaman sang kuasa yang kerap mengurus dokumen serupa, proses di BPN biasanya berjalan cepat jika seluruh berkas atau dokumen administrasi sudah diselesaikan.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemohon masih mendesak pihak BPN Berau untuk memberikan kejelasan dan transparansi terkait kendala utama yang menghambat penerbitan sertifikat tersebut. 

Sesuai Standar Oprasional (SOP) Kementerian ATR/BPN, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk pendaftaran tanah pertama kali membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 98 hari kerja. Jika berkas lengkap, waktu ideal pengurusan mandiri di BPN berkisar antara 30 hingga 98 hari kerja. (RDK/daa)

Langkah ini diambil sebagai bagian dari transformasi birokrasi guna memastikan pemetaan potensi pegawai berjalan lebih akurat, sehingga promosi dan penempatan jabatan benar-benar mengacu pada aspek kompetensi serta kinerja riil.

Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, membeberkan bahwa dari total 10 daerah, saat ini sudah ada lima kabupaten/kota yang resmi mengantongi persetujuan untuk menerapkan sistem tersebut.

“Setelah kami lakukan pembaruan data, dari 10 kabupaten/kota dan satu provinsi yang sudah mendapatkan persetujuan ada lima, yakni Provinsi Kaltim, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, dan Paser,” ujarnya.

Sementara itu, empat kabupaten lain di Kaltim tercatat telah menyelesaikan tahapan ekspos di hadapan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses ekspos tersebut merupakan fase krusial sekaligus langkah final yang harus dilewati pemerintah daerah sebelum mengantongi persetujuan resmi untuk mengoperasikan sistem Manajemen Talenta secara penuh.

“Kalau sudah ekspos ke BKN, berarti tinggal menunggu persetujuan dan penerapan,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni memaparkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini sedang mematangkan berkas untuk menghadapi tahapan ekspos tersebut.

Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dinilai masih membutuhkan asistensi dan pendampingan yang lebih intensif dari pihak provinsi agar bisa segera menyusul ke tahap berikutnya.

“PPU sedang persiapan ekspos, tinggal Mahulu yang akan kami dampingi supaya bisa mempersiapkan ekspos untuk persetujuan dan penerapan MT,” jelasnya.

Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur dapat menerapkan Manajemen Talenta secara menyeluruh pada tahun ini.

“Mudah-mudahan tahun ini kita upayakan seluruh daerah di Kaltim sudah bisa menerapkan Manajemen Talenta,” pungkasnya. (RDK/daa)

Dari hasil pemindaian teknologi ini, tim sukses mengidentifikasi sebanyak 913 individu penyu yang tersebar di wilayah perairan KKP3K KDPS.

Manajer Senior Perlindungan Laut YKAN, Yusuf Fajariyanto menegaskan bahwa kunci sukses konservasi jangka panjang berada pada kombinasi antara teknologi mutakhir dan partisipasi aktif warga.
​
Baginya, pemerintah atau lembaga konservasi tidak bisa bergerak sendiri. Masyarakat pesisir turut memegang peran sentral sebab mereka hidup berdampingan langsung dengan habitat satwa dilindungi tersebut.

​"Temuan sebanyak 913 individu penyu di KKP3K KDPS tersebut memperlihatkan bahwa wilayah ini merupakan habitat penting yang perlu terus dijaga bersama," pungkasnya. (REIN/daa)

​"Kita harus saling dukung dan menguatkan.Kader PKK harus siap hadir di tengah masyarakat, tak hanya diperingati, tetapi dihidupi dengan kerja nyata," ujarnya.

​Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Berau, Maulidiyah, yang hadir mewakili Bupati Berau, meminta para ketua PKK di tingkat kecamatan untuk lebih aktif dan rajin membina kadernya agar program kerja berjalan selaras dengan kabupaten.

​"SDM yang berkualitas lahir dari keluarga yang sehat dan sejahtera. Kami juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadi pendamping dan motivator dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (REIN/daa)

Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, laporan mengenai adanya titik api pertama kali diterima oleh petugas piket pada pukul 13.15 WITA. 

Kemudian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) segera bergerak cepat ke lokasi dan memulai operasi pemadaman tepat pada pukul 14.00 WITA.

​Kepala BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, mengonfirmasi bahwa penyebab utama kebakaran adalah aktivitas pembersihan lahan mandiri oleh warga yang lepas kendali.

​"Kebakaran dipicu oleh pembukaan lahan yang dilakukan saat kondisi cuaca sedang sangat panas dan disertai angin yang bertiup kencang. Hal ini membuat kobaran api dengan cepat menjalar ke vegetasi kering di sekitarnya," jelas Masyhadi dalam keterangannya.

​Guna melokalisasi kobaran api, BPBD Berau menerjunkan kekuatan penuh personil TRC-PB ke titik koordinat N 2.127242°, E 117.548489°. Operasi tanggap darurat di lapangan didukung oleh fasilitas armada berupa satu unit mobil Water Supply (WS) milik BNPB serta satu unit mobil peralatan pendukung.

​Pihak otoritas memastikan tidak ada kendala berarti atau hambatan suplai air selama proses pemadaman berlangsung. Berkat kesigapan petugas di lapangan, api berhasil diisolasi sehingga tidak meluas ke pemukiman warga terdekat.

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.

​Seiring dengan meningkatnya suhu udara di wilayah Kalimantan Timur, BPBD Berau kembali mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar menghentikan total praktik pembersihan atau pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Kondisi semak yang mengering dikombinasikan dengan hembusan angin dinamis membuat percikan api sekecil apa pun berpotensi memicu bencana karhutla berskala besar.

​"Bagi warga yang melihat atau mengetahui adanya indikasi titik api, diharapkan segera menghubungi pusat bantuan bencana melalui Call Center BPBD Berau di nomor (0554) 21113 atau via WhatsApp di +62811591966,"pungkasnya. (REIN/daa)

Keputusan ini diambil mengingat ketidakjelasan konflik Timur Tengah yang masih bergejolak dan belum menemui titik akhir. Sehingga berimbas kepada stabilitas harga bahan bakar. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Arilangga Hartarto menyampaikan bahwa keputusan ini diambil sebagai respon dari konflik Timur Tengah yang mengharuskan negara menghemat pengeluaran bahan bakar. 

"Dalam situasi sekarang, dimana perang belum berakhir, maka akan dilanjutkan Work From Home untuk dua bulan kedepan," ujar Arilangga usai rapat dengan Presiden Prabowo, seperti dikutip dari Tempo pada Kamis (21/5/2026).

Airlangga mengatakan, selain membahas kebijakan WFH, pihaknya juga membahas kebijakan skema sektor ekonomi nasional bersama Presiden. Skema tersebut antara lain insentif ekonomi yang sedang dirancang Pemerintah.

"Untuk mendorong agar kuartal ekonomi kedua bergerak," jelasnya.

Sebelumya, pemerintah telah menerapkan kebijakan WFH setiap hari Jumat, mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil selain gejolak timur tengah, juga bagian dari upaya mendorong sistem pemerintahan yang berbasis digital.

Jumat diambil sebagai hari WFH, karena dinilai hari tersebut tidak sepadat hari lainnya. Akan tetapi ada sektor-sektor lain yang tetap melakukan kerja seperti biasa, tanpa melakukan kerja WFH. (REIN/daa)

Dirinya menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang optimis sekaligus meluncurkan sejumlah kebijakan reformasi radikal di sektor komoditas dan birokrasi.

​Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas fiskal melalui penurunan defisit anggaran, penguatan pendapatan negara, serta alokasi belanja yang produktif demi menopang pembangunan nasional.

Selain menyampaikan poin-poin penting, ia juga menjabarkan target pemerintah dalam meningkatkan ekonomi nasional. Dimulai dari pembangunan ekonomi dan sosial, pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga penurunan angka kemiskinan.

Lompatan Ekonomi 2027 Menuju Target 8 Persen

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Angka ini diproyeksikan sebagai fondasi awal untuk mencapai target jangka panjang, yaitu pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029.

​"Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," ujar Presiden di hadapan anggota dewan.

​Untuk mendukung target tersebut, pemerintah merancang postur fiskal yang ketat namun ekspansif pada sektor produktif diantaranya ialah :

1. Defisit APBN 2027: Ditekan ke kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen dari PDB guna menjaga risiko keuangan jangka panjang.
2. Pendapatan Negara: Ditargetkan meningkat ke kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB melalui optimalisasi pajak dan pengelolaan SDA.
3. Inflasi & Kurs: Inflasi akan dijaga ketat pada rentang 1,5 persen–3,5 persen, sementara nilai tukar Rupiah diproyeksikan berada di angka Rp16.800 hingga Rp17.500 per Dolar AS.​

Pembentukan Badan Pengelola Ekspor: BUMN Jadi Pengekspor Tunggal

Gebrakan besar yang diumumkan Presiden adalah pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) per hari Rabu (20/5/2026).

Melalui aturan baru ini, pemerintah mewajibkan seluruh penjualan hasil komoditas strategis nasional tahap awal menyasar minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal (sole exporter).

​"Hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," jelas Prabowo, menegaskan fungsi kontrol negara terhadap devisa hasil ekspor.

Soroti Anomali Kelas Menengah dan Perbaikan Kesejahteraan

Presiden Prabowo secara terbuka mengaku terpukul melihat anomali struktur ekonomi nasional. Ia menyoroti fakta bahwa meski ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5 persen selama tujuh tahun terakhir, data justru menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah dan ketimpangan sosial di masyarakat.

​Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, RAPBN 2027 diarahkan sebagai "alat perjuangan" untuk menurunkan angka kemiskinan ke target 6,0 persen–6,5 persen dan menekan angka pengangguran terbuka ke rentang 4,30 persen–4,87 persen.

Langkah konkret yang diusung antara lain:

1. Pembangunan 5.000 Desa Nelayan: Program jangka panjang pembenahan pesisir yang dilengkapi dengan fasilitas cold storage, pabrik es, dan SPBU nelayan.
2. Peningkatan Kerja Formal: Menggenjot proporsi lapangan kerja formal dari 35,00 persen (2026) menjadi 40,81 persen pada 2027.
   
3. Jaring Pengaman Sosial: Memperkuat perlindungan bagi guru, petani, UMKM, serta jaminan sosial bagi lansia.

Reformasi Birokrasi: Ultimatum Bea Cukai dan Sapu Bersih Beking Korupsi

Ketegasan Presiden juga diarahkan pada sektor hukum dan penegakan birokrasi. Menanggapi keluhan dunia usaha terkait maraknya pungutan liar (pungli), Prabowo memberikan ultimatum keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi total instansi Bea Cukai.

​"Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," tegasnya.

​Prabowo juga memperingatkan aparat penegak hukum agar tidak menjadi pelindung atau "beking" pejabat korup. Ia bahkan meminta masyarakat luas untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengawasi aparat nakal.

"Kalau aparat enggak beres, langsung videokan. Jangan dilawan, videokan saja dan lapor ke saya," imbuh Presiden.

Politik Inklusif dan Mentalitas Bangsa Merdeka
​
Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo menunjukkan sikap politik yang inklusif dengan menginstruksikan para menterinya untuk tetap adil dan profesional dalam proses tender proyek pemerintah, tanpa mendiskriminasi pihak oposisi seperti PDI Perjuangan (PDIP).

​"Kalau dia menang (tender), dia menang saja, jangan kita lihat latar belakangnya," kata Prabowo menirukan arahannya kepada para menteri.

​Presiden juga menyentil para elite nasional yang dinilai bermental penakut dan terlalu cemas menghadapi gejolak global seperti kurs dolar dan stok BBM. 

Mengingat sejarah kelam masa kolonial di mana derajat bangsa Indonesia pernah direndahkan, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun ekonomi yang mandiri dan tidak inferior terhadap bangsa lain. (REIN/daa)

DPRD Berau mendorong perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau untuk mengambil peran aktif dalam mengembangkan potensi desa.

​Dewan berharap sektor swasta tidak hanya sekadar hadir, melainkan mampu menjalin kemitraan strategis yang berkelanjutan dengan kelembagaan ekonomi kampung.

​"Kita ingin menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan agar perusahaan bisa menjadikan BUMK sebagai 'anak asuh' agar dapat berkembang lebih cepat dan profesional," pungkasnya. (REIN/daa)

“Kami sudah mencoba memasang kamera pengawasan parkir di beberapa titik yang memiliki potensi kebocoran PAD. Jika hasilnya efektif dalam meningkatkan pengawasan dan mencegah kebocoran pendapatan parkir, tentu sistem ini akan diperluas,” jelas Fadli dikutip dari Katakaltim.

​Lebih dari sekadar alat pengawas lalin dan parkir, transparansi data yang dihasilkan oleh CCTV AI ini terbukti andal dalam membantu aparat penegak hukum. Dishub mencatat, rekaman data kendaraan dari sistem Bikonek sudah sering digunakan oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku tindak kejahatan di Kota Minyak.

​“Alhamdulillah selama ini kami juga sering berkoordinasi dengan Polresta Balikpapan dalam membantu pengungkapan tindak kejahatan melalui sistem Balikpapan Connectivity,” ungkapnya.

​Melalui lompatan teknologi ini, Dishub Balikpapan berharap sistem transportasi kota ke depan tidak hanya menjadi lebih modern, tetapi juga mampu menghadirkan ruang publik yang aman, tertib, dan transparan bagi seluruh warga. (REIN/daa)

Indikasi pergeseran batas wilayah tersebut sejauh ini diperkirakan merangsek masuk sekitar lima hingga tujuh kilometer ke arah dalam wilayah Berau.

​"Luar biasa masyarakat kita yang ada di situ kemudian tidak tahu, mungkin mereka (memang tidak tahu)," ujarnya di sela-sela rapat.

​Politisi Gerindra ini mengaku sangat terkejut dan menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak terbuka. Menurutnya, jika terjadi perubahan atau pergeseran wilayah hingga puluhan ribu hektare, sudah seharusnya Pemkab Berau melakukan sosialisasi secara masif dan terbuka kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di kawasan perbatasan.

​"Berarti dari pemerintah kabupaten tidak ada sosialisasi ke sana. Kami saja DPRD Berau tidak tahu kalau wilayah kita itu hilang sekitar 60 ribu hektare," kritiknya.

​Lebih lanjut, Ichsan menegaskan bahwa persoalan tapal batas ini bukan sekadar urusan administratif belaka di atas kertas. Masalah ini berkaitan langsung dengan kedaulatan daerah serta perlindungan hak-hak masyarakat yang berada di wilayah terdampak.

​Pergeseran batas ini dipastikan membawa dampak domino yang besar bagi masa depan warga perbatasan. Mulai dari kejelasan administrasi kependudukan (SiaK), wilayah kelola lahan, kepastian hak atas tanah, hingga potensi hilangnya pengelolaan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut.
​
Oleh karena itu, ia mendesak Pemkab Berau untuk segera memberikan kejelasan dan tidak menutup-nutupi persoalan ini dari publik.
​
"Pemerintah kabupaten wajib menjelaskan secara jujur, bagaimana konsekuensi bagi kita melepas 60 ribu hektare lahan tersebut bagi masa depan masyarakat kita," tegasnya.
​
Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan menyeluruh mengenai dasar hukum, proses terjadinya kesepakatan, hingga mitigasi dampak dari perubahan tapal batas tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan dan konflik sosial di tengah masyarakat perbatasan. (REIN/daa)

DPUPR diminta memprioritaskan pembangunan sumur bor komunal agar warga segera mendapatkan air bersih, serta melakukan pembenahan infrastruktur jalan.

“Jalan yang perlu dibangun juga tidak panjang, hanya sekitar 1,5 kilometer. Artinya, sangat mungkin untuk dilaksanakan dalam agenda pembangunan di anggaran perubahan karena estimasi anggarannya tidak terlalu besar,” tambahnya.

Di sisi lain, Subroto menjelaskan bahwa beberapa poin tuntutan warga tidak bisa diselesaikan secara sepihak oleh Pemkab Berau karena melibatkan kewenangan instansi lain. Masalah jaringan listrik dan internet, misalnya, berada di bawah ranah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut.
​
Persoalan yang tidak kalah pelik adalah sengketa tapal batas wilayah antara RT 017 Gunung Tabur dengan wilayah Provinsi Kaltara. Mengingat dampaknya yang cukup riskan dan melibatkan dua provinsi yang berbeda (Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara).

DPRD Berau meminta pemerintah daerah proaktif menjembatani komunikasi. Sesuai regulasi, penentuan akhir batas wilayah tersebut merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

​“Permasalahan tapal batas ini cukup kompleks dan riskan. Solusinya, kita harus menghadirkan kedua pemerintah daerah untuk duduk bersama dalam satu forum resmi. Harus ada pertemuan antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara agar polemik batas wilayah ini bisa selesai dengan jelas,” pungkas Subroto.(Rein/daa)

Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, menjelaskan bahwa komoditas yang disediakan dalam gerakan ini mencapai ton-an untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Kegiatan ini bukan hanya membantu masyarakat mendapatkan ikan dengan harga terjangkau, tetapi juga untuk mendukung pengendalian inflasi daerah,” ujarnya.
​
Ke depan, gerakan pasar ikan murah ini direncanakan menjadi agenda rutin untuk setiap bulan sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengantisipasi inflasi. 

Sebagai informasi, ikan yang dijualan di pasar murah, seperti ikan layang, kembung, tongkol, senangin, kakap, dan bandeng untuk perairan laut. Sedangkan ikan perairan tawar, yakni patin dan lele.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang turut hadir di lokasi memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para nelayan dan tingginya partisipasi masyarakat.

Menurutnya, potensi sektor perikanan di Bumi Batiwakkal sangat besar dan harus dioptimalkan lewat program yang menyentuh langsung ke tingkat bawah. 

“Gerakan pasar ikan murah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta membantu penanganan stunting melalui peningkatan konsumsi ikan di masyarakat,” kata Bupati Sri Juniarsih.
​
Untuk memperluas dampak positifnya, pemerintah daerah membuka peluang melaksanakan pasar ikan murah secara keliling di beberapa kecamatan, khususnya wilayah yang ketersediaan ikannya masih terbatas.
​
Selain penjualan ikan segar, kegiatan ini juga diramaikan oleh sejumlah pelaku UMKM yang menjajakan berbagai produk olahan hasil perikanan.

Pemkab Berau menegaskan akan terus mendorong hilirisasi sektor perikanan guna meningkatkan nilai jual produk sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir. 
​
Di akhir arahannya, Bupati tidak lupa mengingatkan seluruh pihak mengenai pentingnya praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan agar potensi bahari Berau tetap terjaga dan berkelanjutan. (REIN/daa)

Para anggota yang mundur mengaku kewalahan menyeimbangkan tanggung jawab di pemerintahan dengan pekerjaan profesional mereka yang berjalan beriringan.

​Diantara delapan nama tersebut, terdapat dua sosok penting yang selama ini menduduki posisi strategis, yakni Hijrah Mas’ud Anggota keluarga Gubernur Rudy Mas’ud yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua I Tim Ahli dan Supriansa yang menjadi Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Ia memilih mundur karena domisili dan profesinya sebagai konsultan hukum di Jakarta membuatnya sulit maksimal di daerah.
​
"Beliau merasa sibuk karena berprofesi sebagai konsultan hukum dan berada di luar daerah. Jadi dia mengajukan mundur ke Pak Gubernur," ujar Irianto di Hotel Grand Sawit Samarinda, Selasa (12/5/2026) dikutip dari niagaasia.

Merespons situasi ini, Irianto memastikan bahwa Gubernur Rudy Mas’ud akan segera melakukan perombakan melalui Surat Keputusan (SK) terbaru.

Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan jabatan serta mempertahankan anggota yang masih memiliki komitmen tinggi untuk membantu jalannya roda pemerintahan.

​Sektor yang paling terdampak adalah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, yang sebelumnya merupakan bidang paling gemuk dengan 19 anggota.
​
Terkait adanya tudingan bahwa pembentukan tim ahli ini cacat hukum, Irianto Lambrie memberikan bantahan tegas. Ia menekankan bahwa pembentukan tim telah melalui proses verifikasi dan evaluasi yang ketat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

​"SK Gubernur itu sebelum terbit ada proses administrasi sesuai perundang-undangan. Pergubnya pun telah dievaluasi dan disetujui oleh Kemendagri bidang hukum. Yang berwenang menguji sah atau tidaknya hanyalah pengadilan atau lembaga audit seperti BPK dan Mahkamah Agung," tegas mantan Gubernur Kaltim tersebut.

​Hingga saat ini, Tim Ahli Gubernur Kaltim tetap menjalankan fungsinya untuk berkoordinasi dengan berbagai elemen daerah dalam empat bidang utama SDM, dan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, Infrastruktur, dan Lingkungan, Optimalisasi Pendapatan, serta Informasi dan Komunikasi Publik. (REIN/daa)

Menanggapi kerumitan koordinasi ini, Sencihan menegaskan perlunya kehadiran PPID pelaksana dari Biro Umum, Biro Ekonomi, dan Dinas ESDM pada sidang berikutnya.

​"Tujuannya agar persoalan pelayanan informasi ini menjadi jelas dan tidak seluruhnya dibebankan kepada PPID Utama Provinsi," tegas Sencihan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda mengakui adanya permohonan informasi yang telah diteruskan ke Dinas Perhubungan. Sayangnya, hingga persidangan digelar, pemohon sama sekali belum mendapatkan jawaban.

​Atas dasar tersebut, majelis memutuskan agar sengketa Pemkot Samarinda langsung berlanjut ke tahap mediasi. Sencihan juga memberikan peringatan keras kepada PPID Kota Samarinda agar lebih responsif dalam mengonfirmasi setiap surat yang masuk. 

Koordinasi yang cepat dinilai krusial agar PPID Utama dapat memberikan jawaban tepat waktu kepada masyarakat. Sidang ditutup dengan keputusan skors untuk kedua perkara.

Sengketa yang melibatkan Pemerintah Provinsi akan dilanjutkan melalui pemeriksaan awal susulan, sementara sengketa dengan Pemerintah Kota Samarinda akan diarahkan pada proses mediasi sekaligus penguatan peran PPID pelaksana. (REIN/daa)

Kepastian ini disampaikan oleh Dokter Hewan (DTPHP) Berau, Iwan Kadianto. Ia menyampaikan saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan tahap awal melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa wilayah.

Akan tetapi, pemeriksaan tersebut bisa saja dilakukan dua hingga tiga kali, mengingat hewan kurban yang datang dari luar daerah, tidak datang secara sekaligus.

"Kami ada 6 UPT Pusat Kesehatan Hewan yakni di Segah, Gunung Tabur, kemudian Sambaliung, Biatan, Talisayan, dan Batu Putih, yang melakukan pemeriksaan" ujarnya kepada Kartanews saat ditemui (13/05/2026).

Ia menjelaskan, sebelum ratusan hewan kurban dikirim ke daerah tujuan pada dasarnya telah melalui serangkaian pemeriksaan dari daerah asal, sehingga uji klinisnya sudah melalui dua tahap, berangkat dan datang.

Proses ini dilakukan sebagai upaya memastikan hewan yang dijadikan kurban benar-benar dalam kondisi bugar, tanpa ada indikasi terjangkit penyakit apapun.

"Sudah dilakukan proses karantina, jadi itu dilakukan di daerah asal, untuk dilihat apakah ada gejala klinis penyakit hewan menular atau tidak, lalu diambil juga sampel darahnya oleh petugas di daerah asal. Setelah tidak ada gejala klinis, baru bisa dikirim ke daerah tujuan," jelasnya.

Walaupun telah diuji secara klinis, ia tidak lupa mengimbau kepada masyarakat perihal tanda-tanda hewan ternak yang sehat, apabila ingin mengenali ciri-cirinya.

"Jadi ada kiat-kiat praktis untuk masyarkat kalau mau mengetahui hewan kurban yang sehat, dilihat dari hidungnya kalau basah atau lembab itu sehat, tapi kalau kering itu deman dan itu tidak sehat," terangnya.

Sementara itu, untuk total hewan kurban yang datang di Berau saat ini mencapai 1776, yang terdiri dari 1319 ribu ekor Sapi dan 447 ekor Kambing.

Namun, DTPHP Berau menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan bertambah, mengingat perayaan Idul Adha masih beberapa minggu lagi. (REIN/daa)

Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebanyak 17 pejabat fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada Senin (11/5/2026).
​
Pelantikan berlangsung di halaman Kantor BKPSDM Kutim, yang dipimpin oleh Kepala BKPSDM, Misliansyah, mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
​
​Dari total 17 aparatur sipil negara (ASN) yang dilantik, rincian jabatannya, yakni 2 Orang Pejabat Fungsional Ahli Muda, 15 Orang Pejabat Fungsional Ahli Pertama.

Misliansyah menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik kali ini bukan merupakan tenaga baru, melainkan ASN yang menempuh mekanisme perpindahan jabatan.

Mereka telah memiliki rekam jejak dan pengalaman kerja yang mumpuni di posisi sebelumnya.

​"Seluruh pejabat yang dilantik kali ini telah memiliki pengalaman di posisi sebelumnya. Mereka juga telah melewati berbagai tahapan seleksi ketat, termasuk uji kompetensi sesuai bidang fungsional masing-masing," ungkap Misliansyah.

​Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengangkatan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Proses yang dilalui harus berdasarkan rekomendasi resmi dari instansi pembina di tingkat pusat. 

Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap pejabat fungsional di Kutai Timur memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional.

​Dalam arahannya, Misliansyah mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan merupakan bentuk tanggung jawab moral yang besar, baik kepada negara maupun kepada Tuhan.

​"Sumpah ini bukan sekadar formalitas. Kami berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan bekerja secara optimal pada unit kerja masing-masing untuk mendorong pelayanan publik yang lebih profesional dan efektif," tegasnya.

​Dengan penambahan pejabat fungsional yang berbasis kompetensi ini, Pemkab Kutim berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas ASN secara berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (REIN/daa)

Acara yang berlangsung di Hotel Mercure Tanjung Redeb, pada Selasa (12/5/2026) ini menjadi ajang kolaborasi penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
​
​Responsible Marine Tourism Manager WWF Indonesia, Ratna, menjelaskan bahwa agenda ini dirancang sebagai wadah pertukaran pengetahuan (learning exchange) antara empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Fokus utamanya adalah pengendalian sampah plastik di wilayah pesisir dan kepulauan yang kian mendesak.

​"Selama empat hari ke depan, kami melakukan learning exchange untuk memetik pelajaran (lesson learn) dari masing-masing negara dalam inisiatif Plastic Smart Island," ujar Ratna.

​Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Berau dipilih karena memiliki keunggulan dalam hal sinergi antar lembaga.

"Salah satu yang coba kita angkat adalah kekuatan kolaborasi intersektoral di Berau. Kekuatan kolaborasi inilah yang akan kita jadikan pembelajaran untuk negara lainnya," ungkapnya

Program ini secara konsisten mendorong pengelolaan sampah terpadu yang berlandaskan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Langkah ini dinilai sebagai solusi paling efektif untuk menekan laju peningkatan sampah plastik yang mengancam ekosistem laut.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyatakan bahwa penanganan sampah, baik organik maupun plastik, harus dilakukan secara optimal demi menjaga kelestarian lingkungan Berau di masa depan.
​
"Sampah plastik menjadi atensi kita bersama. Pemerintah Daerah terus mendorong pemanfaatan sampah di Berau agar tidak sekadar menumpuk, tetapi memiliki nilai guna," tegas Gamalis.

Ia berharap forum ini dapat melahirkan sebuah standar baru dalam pengelolaan sampah khususnya plastik, bagi wilayah geografis seperti Berau.

Mengingat wilayah berau memiliki banyak destinasi wisata, maka pengendalian sampah agar kebersihan lingkungan terjaga sangat dibutuhkan.

"Saya sangat menginginkan adanya model pengelolaan sampah yang ideal untuk wilayah kepulauan," pungkasnya. (REIN/daa)

Gelombang protes publik pun menguat. Aksi demonstrasi yang berlangsung pada 21 April dan 4 Mei 2026 di Samarinda menjadi penanda nyata meningkatnya keresahan masyarakat.

Ribuan warga turun ke jalan, mendesak evaluasi kepemimpinan sekaligus menuntut penghentian praktik KKN dalam tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, tudingan nepotisme ikut mencuat, terutama terkait penempatan kerabat pada posisi strategis serta keterkaitan dengan organisasi tertentu.

Menanggapi dinamika tersebut, Sekretaris Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) Kaltim, Yusril Rosyid, menilai persoalan ini tidak bisa disederhanakan sebagai urusan administratif semata. Ia menegaskan bahwa isu tersebut berkaitan erat dengan kualitas demokrasi di daerah.

“Dugaan KKN yang timbul saat ini membuat banyak hal terganggu. Dari ketahanan demokrasi sampai kepada stabilitas politik. Sehingga urusan pemerintahan ini jangan sampai hanya menguntungkan satu pihak saja,” ujarnya, Senin (5/5/2026).

Ia menambahkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan umum, melainkan harus diikuti dengan akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan jabatan publik. Jika prinsip-prinsip good governance diabaikan, legitimasi politik, menurutnya, berpotensi melemah.

“Ya kalau memang posisinya hari ini terpilih secara sah melalui pemilu maka jalankan seluruh tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang sudah di atur, jangan sampai merusak demokrasi masyarakat Kaltim,” katanya.

Lebih jauh, Yusril juga menanggapi pernyataan gubernur yang menyebut keterlibatan keluarga dalam pemerintahan tidak serta-merta melanggar demokrasi selama melalui prosedur yang sah. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut tetap perlu dilihat dari sudut pandang etika politik.

“Bukan tentang pelanggaran yang hari ini belum terlihat, tapi dampak jangka panjang dari pada keterlibatan keluarga ini yang akan merusak demokrasi kita sehingga stabilitas politiknya menjadi buruk,” tegasnya.

Ia pun mendorong lembaga legislatif daerah, yakni DPRD Kalimantan Timur untuk segera melakukan investigasi secara terbuka. Transparansi dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Permasalahan ini juga sudah kita saksikan bersama dalam aksi Jilid 2 di Kantor DPRD Kaltim dan kita ketahui ada 6 fraksi yang sepakat untuk melakukan paripurna Pansus Hak Angket, ini untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak baik terjadi di pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ia juga menyambut positif langkah DPRD dalam menggulirkan hak angket sebagai bentuk respons terhadap tekanan publik.

“Saya sangat puas dan merasa lega karena DPRD Provinsi telah sepakat untuk menggulirkan Hak Angket ini guna menanggapi keresahan masyarakat yang ada tapi hal ini harus di kawal,” pungkasnya. (REIN/daa)

Sebab kondisi komponen elektronik yang sudah uzur membuat perangkat sering mengalami malfungsi dan membutuhkan perbaikan besar.
​
"Jika bicara soal traffic light, kendala utama kita adalah usia produk. Hampir semua perangkat kita sudah beroperasi di atas 10 tahun," ujar Noor Hasani pada Selasa (05/05/2026).

​Data Dishub mencatat, dari total 14 titik traffic light yang tersebar di Tanjung Redeb, hanya satu unit yang masih dalam kondisi prima. Selebihnya, perangkat telah mengalami kerusakan serius pada sistem elektroniknya.

Kondisi ini diperparah dengan masa garansi perawatan dari pabrikan yang rata-rata hanya berlaku selama 5 tahun. Setelah masa itu lewat, tidak ada lagi pemeliharaan menyeluruh dari pihak penyedia.

Keterbatasan tenaga teknis khusus di internal Dishub memaksa tim yang ada bekerja ekstra dengan metode modifikasi mandiri. Noor Hasani mengakui bahwa pihaknya sering melakukan perombakan sistem atau metode "kanibal" komponen agar lampu tetap bisa berfungsi meski tidak normal.

​"Teknisi kami telah melakukan banyak perombakan sistem di dalamnya. Ada komponen yang diganti, ada juga yang terpaksa diakal-akalin agar tetap menyala. Kami mengakui sering terjadi kendala karena kami tidak memiliki teknisi khusus spesialis lampu merah," jelasnya.

​Selain masalah komponen, sistem penyimpanan daya atau UPS pada perangkat lama juga sudah tidak berfungsi. Akibatnya, saat listrik PLN padam, lampu lalu lintas langsung mati total tanpa ada cadangan daya.

​Menyikapi urgensi tersebut, Dishub Berau telah mengusulkan peremajaan total di tiga titik persimpangan paling krusial pada tahun anggaran 2026 ini.

Saat ini, pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam untuk menentukan titik prioritas yang akan mendapatkan penggantian perangkat baru secara menyeluruh. (REIN/daa)

Selain itu, pembentukan tim penanganan korban KDRT dan kekerasan seksual harus segera direalisasikan.

​Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diinstruksikan untuk segera menyusun peta wilayah rawan bencana yang akurat, menentukan titik kumpul, serta memperkuat langkah-langkah mitigasi bagi masyarakat.

​Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan catatan untuk terus meningkatkan mutu fisik pembangunan.

DPRD berharap konektivitas jalan dan jembatan antarwilayah dapat segera dituntaskan agar dampak pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok.
​
Terkait sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, Pemkab juga diminta untuk memberikan perhatian serius dan kejelasan terhadap nasib tenaga honorer yang telah mengabdi. (REIN/daa)

Dinas Perikanan (Diskan) Berau menegaskan telah memasang mata untuk mengantisipasi masuknya predator tangguh ini ke perairan lokal.

​Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengungkapkan bahwa meskipun hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai keberadaan ikan sapu-sapu di sungai-sungai Berau, pihaknya tetap melakukan pemantauan intensif.

​"Untuk saat ini memang belum ada laporan mengenai peredaran ikan itu, tapi kami sudah pantau perkembangannya," ungkapnya.
​
Ikan sapu-sapu dikenal sebagai spesies invasif yang memiliki daya tahan tinggi dan mampu mendominasi habitat. Di beberapa daerah, seperti Banjarmasin, populasi ikan ini sudah meledak dan mengganggu keseimbangan ekosistem sungai.

​Majid menilai kehadiran ikan ini adalah ancaman nyata bagi populasi ikan asli penghuni perairan Berau. Sifatnya yang rakus dan kemampuan reproduksinya yang cepat dapat memicu penurunan drastis stok ikan konsumsi lokal.

"Ini ancaman serius. Di Banjarmasin sudah masuk dan pastinya ini sudah menjadi atensi pemerintah daerah," tegasnya.

​Jika nantinya ditemukan adanya indikasi masuknya ikan predator ini, Diskan Berau berencana menggandeng berbagai pihak terkait untuk melakukan tindakan cepat. Salah satu solusi yang disiapkan adalah dengan pengendalian populasi secara fisik.

​"Cara menanganinya bisa dengan dikurangi populasinya, yakni ditangkap secara masal," pungkas Majid.

​Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para penghobi ikan hias, untuk tidak melepasliarkan ikan sapu-sapu ke sungai guna menjaga kelestarian biota asli Bumi Batiwakkal. (REIN/daa)

​Salah satu poin penting yang disampaikan dalam dialog tersebut adalah Rudy Mas’ud mendorong standar upah yang lebih kompetitif. Ia menginginkan agar kesejahteraan buruh di Kaltim tidak hanya bergantung pada angka upah minimum.

​"Standar minimum itu dasar, tapi kami ingin ada ruang negosiasi yang lebih luas. Tujuannya agar pekerja bisa mendapatkan upah di atas minimum tanpa menggoyang keberlangsungan industri. Ini soal keseimbangan yang harus kita jaga bersama," ungkapnya.

​Dengan data penyerapan tenaga kerja di sektor kelapa sawit yang mencapai 341.000 jiwa, Pemprov Kaltim menyadari besarnya tantangan di sektor ini. Selain isu upah, Gubernur menyoroti pentingnya adaptasi pekerja menghadapi era digitalisasi dan ekonomi hijau.

​Sebagai solusi jangka panjang, Gubernur menginstruksikan pengaktifan kembali Forum Komunikasi Formal. Wadah ini akan menjadi jembatan langsung untuk membedah persoalan buruh di sektor-sektor raksasa Kaltim, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga migas secara berkelanjutan.

​Di sisi perlindungan kesehatan, Pemprov Kaltim memastikan bahwa jaminan sosial tetap menjadi prioritas. Integrasi antara alokasi BPJS pemerintah untuk 180.000 warga dengan kewajiban perusahaan akan terus dikawal ketat.

​"Kami tidak ingin ada satu pun pekerja di Kalimantan Timur yang kehilangan hak dasarnya, baik itu jaminan kesehatan maupun keamanan saat bekerja," pungkasnya. (REIN/daa)

Bupati Sri Juniarsih meminta agar Pemprov memberikan bantuan, baik dari sisi pengadaan alat kesehatan (alkes) maupun pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).

​"Kami berharap ke depan RSU baru ini bisa menjadi rumah sakit rujukan Provinsi Kaltim untuk wilayah utara," tegasnya di hadapan para pemangku kebijakan.

​Sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Mengingat jenjang SMA merupakan kewenangan provinsi, Pemkab Berau mengusulkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk memangkas jarak tempuh siswa di daerah terpencil.

Kawasan pesisir pembangunan sekolah di Kampung Pegat Bukur untuk melayani siswa dari Inaran dan Bena Baru. Kawasan Pedalaman pembangunan di Kampung Long Keluh untuk melayani lima kampung di wilayah Hulu Sungai Kelay.

Selain itu, Bupati mendorong Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk memperkuat fasilitas pendukung di destinasi unggulan. Usulan tersebut mencakup, pembangunan pengamanan pantai di Pulau Derawan dan Maratua, pemecah ombak di sepanjang pesisir Talisayan hingga Biduk-Biduk.

​"Kami berharap kegiatan peningkatan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi ini dapat terus dilanjutkan secara berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (REIN/daa)

Acara yang digelar di Gedung Odah Etam pada Kamis (30/4/2026) ini menjadi pijakan krusial bagi penyusunan postur APBD 2027.

​Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah di tengah dinamika pembangunan yang kian kompleks.

Ia menyoroti posisi Kalimantan Timur yang kini berada di pusaran pembangunan nasional seiring dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kaltim diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi super hub ekonomi di kawasan timur Indonesia.

​“Kita memiliki posisi strategis sebagai kontributor utama ekonomi. Namun, ketergantungan kita pada sektor migas dan batubara harus segera dikurangi. Transformasi ekonomi berbasis hilirisasi dan investasi bernilai tambah adalah harga mati,” tegas Rudy Mas'ud di hadapan para peserta Musrenbang

​Meski fokus pada transformasi ekonomi, Gubernur memastikan bahwa urusan wajib pelayanan dasar tetap menjadi pilar utama. Program-program unggulan yang selama ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dipastikan akan berlanjut di tahun 2027.

​Sektor pendidikan dan kesehatan akan terus diperkuat melalui program 'Gratispol & Jospol', kemudian pembangunan sekolah-sekolah unggulan untuk menyambut puncak bonus demografi 2030, serta fasilitas Kesehatan untuk memperluas jangkauan rumah sakit di wilayah-wilayah strategis Kaltim.

Rudy mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk mengedepankan pengelolaan anggaran yang efisien. Ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pajak dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

​"Perencanaan tahun 2027 harus adaptif dan berorientasi pada hasil. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi agar setiap rupiah yang kita anggarkan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bumi Etam," pungkasnya. (REIN/daa)

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Seksi PD Pontren Kemenag Berau, Fatahuddin, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Ia mengingatkan agar seluruh Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berpijak pada AD/ART serta pedoman pendidikan pesantren yang berlaku

Penerbitan ijazah tahun ini menjadi momentum bersejarah bagi Ponpes Daarur Rahmah karena merupakan kali pertama bagi para alumni. Fatahuddin menginstruksikan agar ijazah diberikan kepada seluruh santri yang telah memenuhi syarat kelulusan.

​“Ijazah yang diterbitkan harus pada jenjang Ulya dengan sistem pendidikan Dirasah Islamiah pola muallimin. Selain itu, penulisan syahadah diharapkan menggunakan bahasa Arab sebagai bentuk menjaga ciri khas dan jati diri pendidikan pesantren,” ujarnya, Rabu (29/04/2026) berdasarkan kanal resmi Kemenag.

​Penerapan pola muallimin dan penggunaan bahasa Arab dalam syahadah dinilai penting untuk menjaga kualitas serta nilai filosofis lulusan pesantren yang mendalami ilmu-ilmu keislaman secara mendalam (tafaqquh fiddin).

​Sementara itu, pihak pengurus Ponpes Daarur Rahmah, Hasanuddin menyampaikan apresiasi atas supervisi yang dilakukan oleh Kemenag Berau. Menurutnya, pendampingan ini sangat diperlukan agar proses administrasi kelulusan tidak menyalahi aturan negara.

​“Kami sangat mengapresiasi pendampingan dari Kemenag Berau. Ini menjadi panduan penting bagi kami untuk memastikan penerbitan ijazah di pondok berjalan tertib, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik,” ungkap Hasanuddin.

​Langkah koordinatif ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para santri lulusan Ponpes Daarur Rahmah agar ijazah mereka memiliki legalitas yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. (REIN/daa)

1. Pelatihan Keterampilan: Penyediaan sekitar 100 jenis keahlian dasar untuk re-skilling pekerja.

2. Bantuan Stimulan: Dukungan modal usaha bagi masyarakat agar tetap mandiri secara ekonomi.

​Selain masalah ekonomi, Rendi menyoroti isu pengelolaan sampah yang semakin mendesak. Adanya larangan open dumping dan jarak angkut yang melebihi 80 km menjadi beban berat bagi daerah.

Dirinya meminta dukungan OIKN dalam pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru serta kejelasan kebijakan operasionalnya. 

Terkait PAD, Rendi berharap sektor pariwisata unggulan seperti pantai dan hutan pinus tetap dapat dikelola secara kolaboratif antara Pemkab Kukar dan OIKN.
​
​Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan alternatif relokasi bagi pelaku UMKM.

OIKN membuka ruang usaha di kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bagi masyarakat lokal, termasuk pemilik rumah makan dan pengusaha kecil.

​“Penanganan IKN tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pembinaan sosial dan peningkatan kapasitas SDM. Kami berkomitmen untuk melibatkan masyarakat lokal dalam ekosistem ekonomi baru di IKN,” ujar Bimo.

​Pertemuan ini diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih jelas agar transisi wilayah menuju IKN tidak merugikan masyarakat Kukar, melainkan menjadi peluang pertumbuhan baru. (REIN/daa) 

2. Sentra Budidaya Laut difokuskan pada dua poros. Utara: Kepulauan Maratua dan Derawan. Selatan: Batu Putih dan Biduk-Biduk.
​
Saat ini, pihak Diskan tengah fokus merampungkan aspek administratif dan teknis di lapangan. Budiono menegaskan bahwa progres tahun ini masih berjalan sesuai rencana dengan target pencapaian maksimal.

​“Tahun ini (progresnya) masih dalam persiapan lahan dan dokumen perencanaan untuk pengadaan. Target kita tentu terealisasi 100 persen,” pungkasnya.

​Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan yang lebih terukur dan terorganisir. (REIN/daa)

2. Hanif Faisol menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan

3. Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Kepresidenan

4. Muhammad Qodari menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

5. Hasan Nasbi menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi

6. Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia

Rotasi kali ini menambah panjang daftar perubahan dalam kabinet Prabowo. Sebelumnya, gelombang reshuffle pertama terjadi pada 17 September 2025.

Pergantian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dari Budi Gunawan kepada Djamari Chaniago, serta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang kini dijabat oleh Erick Thohir.

​Menyusul kemudian pada 8 Oktober 2025, perombakan menyasar posisi wakil menteri dan Badan Pengelola BUMN. Terakhir, pada 5 Februari 2026, posisi Wakil Menteri Keuangan resmi diisi oleh Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono. (REIN/daa)

2. Ruang poli

3. Ruang pendaftaran

Selain itu, estetika lingkungan yang meliputi tanaman hias dan pembangunan penahan tanggul di depan rumah sakit.

Kemudian ia mengatakan, ihwal peralatan medis saat ini tengah dalam proses pengiriman. Sehingga diharapkan bisa segera datang tepat waktu sebelum peresmian. (REIN/daa)

Ia menyampaikan bakal membuka secara gamblang apapun kebijakan yang diambil agar masyarakat bisa memperoleh secara menyeluruh dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Kemudian terkait pernyataannya baru-baru ini, yang menyamakan tenaga ahli dengan Pimpinan Nasional. Ia mengakui tidak bermaksud untuk membandingkan dan menurutnya banyak yang salah menafsirkan.

"Saya memohon maaf atas pernyataan itu, dan tidak ada maksud untuk membandingkan pada konteks yang tidak semestinya," tutup Rudy. (REIN/daa)

Langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan unit-unit koperasi di tingkat kecamatan dan desa agar memiliki payung hukum yang kuat dan manfaat yang lebih luas bagi anggota.

​"Kami harap PKK di kecamatan dan desa dapat bergabung dalam unit koperasi ini untuk kesejahteraan bersama," tuturnya.
​
Mengakhiri arahannya, Siti Robiah berpesan agar kolaborasi lintas sektor antara camat dan pengurus PKK terus diperkuat.

Sinergi ini dianggap kunci utama untuk menyukseskan program kerja yang berdampak langsung pada masyarakat bawah, sehingga beban kerja yang berat dapat diselesaikan secara bersama-sama melalui kerja kolektif. (REIN/daa)

Tak berhenti di situ, ia juga merencanakan pembuatan Rencana Induk Pencegahan Kebakaran untuk menentukan posisi hidran baru yang terkoneksi langsung dengan jalur PDAM.

​Selain urusan teknis, Rakhmadi menekankan pentingnya kepatuhan sektor swasta dalam memitigasi risiko kebakaran. 

Dalam waktu dekat, tim Disdamkarmat dijadwalkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan, terutama perkebunan yang memiliki risiko tinggi kebakaran lahan (karhutla).

​"Kami harus inspeksi ke perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan harus bisa mengantisipasi, apalagi perkebunan sudah ada sarana operasionalnya," tegasnya.
​
Pihaknya juga akan mengintensifkan kunjungan rutin ke pos-pos pemadam kebakaran di tingkat kecamatan.

Hal ini dilakukan untuk memantau langsung kekurangan logistik serta memastikan seluruh peralatan dalam kondisi siap tempur.

​Di akhir keterangannya, Rakhmadi mengingatkan bahwa secanggih apa pun teknologi yang digunakan, peran aktif masyarakat tetap menjadi kunci utama. 

Warga dianggap lebih memahami seluk-beluk wilayah dan akses masuk tercepat bagi armada pemadam.

​"Peran aktif masyarakat itu perlu kita perkuat. Karena mereka yang lebih tahu kondisi di lapangan, akses masuk selang yang lebih dekat di mana," pungkasnya. (REIN/daa)
​

Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan capaian positif yang sudah ada, sembari memperkuat indikator-indikator yang masih dianggap lemah melalui langkah-langkah yang lebih terarah.
​
Salah satu fokus utama dalam evaluasi tahun ini adalah peningkatan status KLA Kabupaten Berau. Pemkab Berau menargetkan kenaikan predikat dari status Madya menuju Nindya.

​“Pada evaluasi tahun ini, seluruh perangkat daerah diminta mengisi data secara jujur, lengkap, dan didukung bukti yang valid. Hal ini penting agar gambaran kondisi di lapangan benar-benar akurat,” tegasnya.
​
​Sekda melanjutkan bahwa keberhasilan program KLA tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi solid antara perangkat daerah, sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat.
​
Dirinya menegaskan bahwa tujuan akhir dari upaya ini bukanlah semata-mata mengejar penghargaan, melainkan menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi mendatang.
​
“Ini bukan sekadar soal predikat, tetapi tanggung jawab bersama dalam memastikan anak-anak di Berau mendapatkan hak dan perlindungan yang layak,” pungkasnya. (REIN/daa)

​Ia menambahkan bahwa kehadiran pelaku usaha dalam sebuah acara menjadi kunci terjadinya perputaran ekonomi yang nyata. 

Dengan begitu, sebuah kegiatan tidak hanya sekadar mengandalkan keramaian massa, tetapi juga menjadi sarana transaksi produktif bagi produk-produk lokal.

​“Kalau UMKM terlibat aktif, perputaran ekonomi akan sangat terasa. Event tidak hanya menjadi ramai, tetapi juga memberikan dampak kesejahteraan yang nyata,” tambahnya.

​Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengubah pola pikir penyelenggara agar setiap kegiatan memiliki nilai tambah (value added).

Transformasi dari sekadar acara formal menjadi penggerak ekonomi menjadi target utama Pemkab Berau dalam beberapa tahun ke depan.

​“Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi, setiap kegiatan harus memberi nilai tambah dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, bukan sekadar seremonial belaka,” pungkasnya.

​Dengan adanya kewajiban ini, para pelaku UMKM di Berau diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing dan menjadi daya tarik utama dalam setiap perhelatan besar di Kabupaten Berau. (REIN/daa)

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Lazismu Kalimantan Timur, Rusfauzi Hamdi, mengingatkan seluruh pengurus bahwa mengelola organisasi sebesar Lazismu merupakan amanah yang berat. 

Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) demi menjaga kepercayaan umat.
​
“Amanah adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Dengan kolaborasi yang kuat, program kebaikan bisa berjalan lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih luas,” ungkap Rusfauzi.
​
Acara Rakerwil ini juga menjadi momentum apresiasi bagi cabang-cabang di daerah. Pada penghujung kegiatan, dilakukan penyerahan penghargaan bagi Lazismu tingkat kabupaten/kota atas capaian kinerja mereka.

​Penyerahan donasi secara simbolis untuk Palestina. Lazismu Kutai Timur menyerahkan dana kemanusiaan sebesar Rp30.861.700 yang disalurkan melalui Lazismu Kalimantan Timur untuk kemudian diteruskan ke pusat.

​Rakerwil ini diharapkan dapat melahirkan program-program inovatif dalam pengelolaan zakat di wilayah "Bumi Etam" untuk satu tahun ke depan.

Kedua, jika pengembang tidak sanggup membangun, maka konsumen menuntut pengembalian dana secara utuh.
​
“Kalau memang tidak bisa direalisasikan, kami minta uang kami dikembalikan tanpa potongan 30 persen. Kami ingin refund penuh,” tegasnya

​Hingga kini belum diperoleh dari pihak pengembang Balikpapan Regency terkait keterangan resmi kepada media.

Pertemuan antara perwakilan konsumen dan pihak manajemen dilaporkan masih terus berlangsung guna mencari jalan tengah. (REIN/daa)

Pada Kamis (16/4/2026), Wakil Bupati Berau, Gamalis bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, termasuk Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menuju kantor Telkom Regional IV Kalimantan di Balikpapan. Misinya hanya satu, memastikan transformasi digital bukan cuma slogan di brosur wisata.
​
Beban Manis 200 Ribu Wisatawan

​Angka tidak bisa berbohong. Gamalis memaparkan fakta yang cukup mencengangkan. Hingga pertengahan April 2026, tercatat sebanyak 201.852 ribu wisatawan telah menginjakkan kaki di Berau. Angka ini adalah berkah, namun sekaligus beban bagi infrastruktur telekomunikasi yang ada.

​"Ini menjadi tantangan bagi kami di daerah. Untuk memberikan pelayanan terbaik, pemenuhan jaringan telekomunikasi adalah mutlak," ujar Gamalis di hadapan jajaran manajemen Telkom.

​Bagi Pemkab Berau, sinyal adalah oksigen baru terhadap 13 kecamatan, 100 kampung, dan 10 kelurahan. Terutama di destinasi unggulan yang kerap mengalami "koma digital" saat puncak kunjungan tiba.

Bukan Hanya untuk Swafoto

​Sejalan dengan Wabup, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto membawa pendangan lain dari permohonan nelayan yang ada di area tersebut. Ia menyoroti Pulau Kaniungan di Kecamatan Biduk Biduk. 

Menurut Dedy, keberadaan menara telekomunikasi (tower) di wilayah pesisir bukan sekadar fasilitas bagi turis yang ingin memamerkan kemewahan alam Berau. Ada urgensi yang lebih mendasar bagi para nelayan setempat.

​"Jika ada jaringan, ini sangat membantu nelayan kita. Komunikasi adalah alat bantu kerja mereka di laut," tegas Dedy.

​Kabar Baik dari Derawan hingga Maratua

​Gayung bersambut. EVP Telkom Regional IV, Irwan Andrianto Nugroho, menyadari betul bahwa Berau adalah "permata" Kalimantan Timur. Ia memberikan angin segar berupa langkah konkret yang sudah dan akan segera berjalan.

​Salah satu kabar paling menggembirakan adalah peningkatan bandwidth di Pulau Derawan. Tak tanggung-tanggung, kapasitasnya digenjot dari 750 M menjadi 1.200 M.

Peningkatan ini diproyeksikan akan memberikan efek domino positif hingga ke Pulau Maratua, memastikan kualitas internet tetap stabil meski ribuan gawai mengaksesnya secara bersamaan.
​
Langkah Setelah Audiensi
​
Pertemuan di Balikpapan tersebut bukanlah akhir, melainkan babak baru. Telkom berkomitmen untuk segera turun ke lapangan guna melakukan survei mendalam.

Sebuah Forum Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan di Berau juga telah dijadwalkan untuk merumuskan peta jalan digital yang lebih presisi.

Kini, harapan besar terletak di pundak sinergi antara Pemkab Berau dan Telkom.

Jika jaringan telekomunikasi telah merata, maka kecantikan Bumi Batiwakkal tidak lagi hanya tersimpan dalam memori ponsel wisatawan, tapi terpancar secara real-time ke seluruh penjuru dunia, sembari mengangkat kesejahteraan warga di pesisir hingga pelosok kampung. (REIN/daa)

Ia mengatakan bahwa perda tersebut telah dirancang sejak 5 tahun lalu. Akan tetapi, baru dapat ditetapkan sebab harus melalui berbagai proses yang panjang. 

"Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini adalah upaya menjalankan amanat undang-undang dalam rangka menjaga ketersediaan lahan pangan," kata Lita kepada Kartanews.

Dengan LP2B kata dia, Pemerintah dapat memplot lahan-lahan yang bisa dijadikan cadangan untuk pengembangan tanaman, seperti jagung dan padi, tanpa harus khawatir lahan tersebut beralih fungsi menjadi hal yang lain, sebab telah dilindungi payung hukum yang jelas.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah mengusulkan lahan seluas 3200 hektar akan menjadi cadangan pengembang tanam pangan apabila dibutuhkan.

"Kita usulkan kurang lebih 3200 hektar, itu sudah kita hitung untuk cadangan kebutuhan pangan kita sampai 10 tahun kedepan," tuturnya pada Senin (13/4/2026).

Kemudian, untuk wilayah yang menjadi proyeksi lahan basah tersebut, Lita membeberkan ada 5 Kampung, yakni Kampung Merancang, Labanan, Buyung-Buyung, Tasuk, dan Talisayan. 

"Itu yang berpotensi memilik lahan basah," ujarnya.

Ia berharap dengan perda ini, Berau tidak lagi bergantung kepada daerah lain dalam hal persedian pangan, sebab telah memiliki lahan pertanian luas untuk mewujudkan kemandirian pangan. (REIN/daa)

Dari total 1.100 BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia, tim juri melakukan penyaringan awal yang sangat ketat hingga hanya menyisakan 300 perusahaan yang dinyatakan layak melaju ke tahap final.
​
"Penilaian tidak hanya didasarkan pada kinerja keuangan semata, tetapi juga sejauh mana BUMD memberikan dampak sosial yang nyata bagi daerahnya," ujar Djohermansyah.

​Pencapaian Perumda Batiwakkal untuk tetap berada di jajaran "300 terbaik" sekaligus meraih predikat Bintang 5 secara konsisten menunjukkan bahwa pengelolaan air minum di Berau telah memenuhi standar nasional, baik dari sisi profitabilitas maupun tanggung jawab sosial.

Terlebih lagi, hanya sekitar 27% dari total peserta nasional yang mampu menembus babak final. Kemudai kinerja keuangan yang sehat harus dibarengi dengan dampak sosial (seperti kemudahan akses air bersih dan keterlibatan masyarakat).

Proses yang memakan waktu lebih dari 4 bulan menunjukkan kedalaman evaluasi juri terhadap data publikasi dan data sekunder perusahaan.

“Implementasi ESG kami jalankan secara komprehensif, mulai dari aspek lingkungan, sosial hingga tata kelola. Ini menjadi fondasi untuk memperkuat daya saing perusahaan di tengah dinamika global,” ujarnya.

Keberhasilan Perumda Batiwakkal bukan kali pertama. Sejak 2020, perusahaan ini konsisten meraih TOP BUMD Bintang 5 pada 2020, 2022, 2024, dan 2026.

Konsistensi tersebut mengantarkan Batiwakkal meraih Golden Trophy, sebagai simbol kinerja unggul dan berkelanjutan di tingkat nasional. 

Perumda Batiwakkal berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus, yaitu Penghargaan kepada Bupati Berau Sri Junarsih Mas sebagai Pembina BUMD, Perumda Batiwakkal sebagai TOP BUMD Bintang 5, serta Saipul Rahman selaku TOP CEO BUMD.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, seperti pelatihan ESG bagi seluruh pegawai, penerapan standar manajemen lingkungan dan keselamatan kerja (ISO 14001 dan ISO 45001), serta pelibatan masyarakat melalui forum RT dalam proses pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan dukungan dari Ibu Bupati Berau selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), selanjutnya kepada Dewan Pengawas, serta seluruh pihak yang selama ini selalu mendukung peningkatan kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau,” jelasnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Mustakim Suharjana, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Perumda Air Minum Batiwakkal atas prestasi yang diraih.

“Semoga pencapaian ini menjadi cambuk semangat untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (REIN/daa)

2. ​Raperda tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

3. ​Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan di Daerah.

4. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau Tahun 2026-2046.

5. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

6. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

7. ​Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.

8. ​Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

​Ketua DPRD Berau, Dedi Okto Nooryanto menyampaikan bahwa ditandatanganinya 8 rumusan Raperda ini merupakan langkah penting bagi jalannya roda pemerintahan. 

Menurutnya, kesepakatan ini menjadi acuan baru bagi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.

​"Raperda ini nantinya akan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan secara lebih terukur dan memiliki dasar hukum yang kuat," ungkap Dedi.

​Senada dengan hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajiban hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat.

​"Ini adalah bentuk pemenuhan tanggung jawab konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjalankan program kerja pemerintah daerah," tuturnya.

Ia juga mengatakan, mengingat banyaknya potensi daerah yang belum difungsikan secara maksimal, perda yang telah disepakati diharakan mampu membawa perubahan yang signifikan.

"Dengan ditandatanganinya program ini, kami berharap dapat memberikan efek positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Berau," pungkasnya. (REIN/daa)

Keresahan ini dipicu oleh surat Sekretaris Daerah Kaltim Nomor 400.7.3.1/1510/Dinkes-IV/2026 terkait pemberitahuan optimalisasi kepesertaan JKN.

Dalam surat tersebut, Pemprov Kaltim menyatakan bahwa pembiayaan iuran kini dikembalikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.

​"Keputusan ini sangat mengejutkan karena tidak pernah dibahas secara intens dengan kami. Tiba-tiba dihentikan di tengah tahun anggaran berjalan," ujar Andi Harun saat memberikan keterangan pada Jumat (10/4/2026)

​Andi Harun menekankan beberapa poin krusial yang dianggap merugikan tata kelola keuangan daerah,  diantaranya pelanggaran regulasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sinkron dengan aturan yang ada, bahkan menyebut Pemprov Kaltim melanggar regulasi yang mereka buat sendiri.

Kemudian ketidakpastian anggaran, penghentian bantuan di tengah tahun berjalan (April 2026) menciptakan beban tak terduga pada APBD Kota Samarinda yang sudah disahkan sebelumnya.

Wali Kota menilai langkah ini tidak prosedural karena mengabaikan prinsip koordinasi antarlevel pemerintahan (Provinsi dan Kota).
​
​Mengingat dampaknya yang luas terhadap stabilitas layanan kesehatan masyarakat, Andi Harun meminta agar keputusan tersebut segera ditinjau ulang atau dibatalkan.

​"Kami minta keputusan ini dibatalkan karena tidak prosedural dan berpotensi melanggar ketentuan hukum," tegasnya.

​Sementara itu, pihak Pemprov Kaltim belum memberikan tanggapan resmi terkait keberatan yang disampaikan oleh Pemkot Samarinda tersebut. Ketegangan ini dikhawatirkan akan memengaruhi sinkronisasi program kesehatan antara provinsi dan daerah di masa depan. (REIN/daa)

Adanya kegiatan ini tentu berguna mengantisipasi potensi sengketa lahan yang kian banyak ditemukan.

​Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M. Said menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat adat bukanlah sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga kondusivitas wilayah.

Ia menekankan peran sentral tokoh-tokoh adat termasuk Sultan dari Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung yang selama ini kerap menjadi penengah utama dalam konflik sosial di masyarakat.
​
"Kami sangat concern terhadap perlindungan masyarakat hukum adat ini. Dengan segala transformasi pembangunan yang ada, jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak negatif," ujar Said dalam sambutannya.
​
​Dirinya menambahkan, salah satu persoalan yang kerap memicu sengketa adalah kerawanan konflik lahan, terutama di wilayah perbatasan seperti antara Berau dan Bulungan.

Menurutnya, ketidaktahuan aparat di tingkat kampung atau kecamatan sering kali memicu tumpang tindih lahan dengan perusahaan, yang pada akhirnya bermuara pada sengketa hukum berkepanjangan.

​"Pengakuan hak adat ini diharapkan menjadi solusi permanen atas masalah klasik tersebut," ujarnya.
​
​Sementara itu, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMPD Kaltim, Mariah, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut, bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat melalui serangkaian proses identifikasi, verifikasi, hingga validasi dokumen pengakuan.

Kegiatan itu merupakan kolaborasi strategis antara Pemprov Kaltim dengan Partnership melalui program Enable.
​
"Tujuan utamanya adalah melakukan percepatan pemberian pengakuan dan perlindungan demi mewujudkan masyarakat adat di Kalimantan Timur yang sejahtera, aman, tumbuh, dan terukur," jelas Mariah dalam laporannya.

​Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menyusun data sebaran masyarakat adat yang lebih akurat dan terintegrasi di wilayah Berau dan Kutai Timur.

Dengan adanya pengakuan resmi, masyarakat hukum adat diharapkan tidak lagi hanya menjadi penonton di tanah sendiri, melainkan bertransformasi menjadi penyokong utama pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (REIN/daa)

​Bupati memberikan sejumlah instruksi tegas kepada para pejabat yang baru dilantik, di antaranya tuntutan untuk melahirkan program-program kreatif, menunjukkan kinerja optimal bagi masyarakat, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

​"Jangan sampai melanggar regulasi. Komitmen ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sinergi antar-OPD akan selalu dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan," tegasnya.

​Berikut adalah daftar lengkap 11 pejabat JPT Pratama yang baru dilantik:

• ​Mustakim Suharjana (sebelumnya Kepala DLHK) kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

• ​Andi Marewangeng (sebelumnya Kepala Dishub) kini menjabat sebagai Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan.

• ​Junaidi (sebelumnya Kepala DTPHP) kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM.

• ​Jaka Siswanta (sebelumnya Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM) kini menjabat sebagai Kepala BKPSDM.

• ​Lita Handini (sebelumnya Kepala Disbun) kini menjabat sebagai Kepala DTPHP.

• ​Zulkifli Azhari (sebelumnya Kepala Disnakertrans) kini menjabat sebagai Kepala DLHK.

• ​Anang Saprani (sebelumnya Kepala Satpol PP) kini menjabat sebagai Kepala Disnaker.

• ​Rusnan Hefni (sebelumnya Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi) kini menjabat sebagai Kepala Dishub.

• ​Rakhmadi Pasarakan (sebelumnya Kepala Dinas Pangan) kini menjabat sebagai Kepala Disdamkarmat.

• Rabiatul Islamiah (sebelumnya Kepala DPPKBP3A) kini menjabat sebagai Kepala Dispusip.

• ​Yudha Budisantosa (sebelumnya Kepala Dispusip) kini menjabat sebagai Kepala Disbudpar.
​
Dengan adanya pergeseran ini, Pemerintah Kabupaten Berau berharap agar para pejabat dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal dalam melayani masyarakat Berau sepanjang tahun 2026. (REIN/daa*)

Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan instansi pemerintah.

Melalui aturan ini, pemerintah menekankan pentingnya fleksibilitas dalam bekerja tanpa mengubah ketentuan jam kerja yang berlaku.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.

“Kebijakan ini bertujuan mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, dan berbasis digital, sehingga produktivitas ASN serta kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (6/4/2026).

Dalam penerapannya, ASN diwajibkan menjalankan work from office (WFO) selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis, sementara satu hari kerja, yaitu Jumat, dapat dilakukan melalui skema work from home (WFH).

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak mengurangi tuntutan terhadap capaian kinerja.

Menurutnya, penilaian terhadap ASN, akan difokuskan pada output dan dampak kerja, bukan semata kehadiran fisik.

“Orientasi kita adalah hasil kerja, bukan lagi sekadar presensi, sehingga setiap ASN dituntut tetap profesional dan bertanggung jawab dalam kondisi kerja apa pun,” tegasnya.

Pemerintah juga memberikan ruang bagi masing-masing instansi untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaan sesuai kebutuhan organisasi, termasuk pengaturan proporsi pegawai yang bekerja dari kantor maupun dari rumah.

Namun demikian, Rini mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak boleh mengganggu layanan publik, terutama pada sektor-sektor vital.

“Layanan esensial, seperti kesehatan, keamanan, administrasi kependudukan, kebersihan, hingga layanan darurat harus tetap berjalan optimal dan mudah diakses masyarakat,” katanya.

Selain pengaturan pola kerja, kebijakan ini juga diiringi dengan langkah efisiensi operasional, antara lain pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi rapat daring, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta penghematan energi di lingkungan perkantoran.

Digitalisasi turut menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, khususnya dalam pengelolaan kehadiran dan pelaporan kinerja ASN.

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, setiap instansi diwajibkan melakukan evaluasi rutin dan menyampaikan laporan kepada Menteri PANRB, sementara pemerintah daerah juga harus melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 4 setiap bulan.

Pemerintah menegaskan bahwa kanal pengaduan masyarakat tetap dibuka guna memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.

“Transformasi tata kelola pemerintahan harus benar-benar tercermin dalam pola kerja ASN sehari-hari,” tandas Rini. (AUNI/daa*)

Selama periode Lebaran tahun ini, volume kargo tercatat sebesar 164.508 kilogram atau turun 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam menghadapi lonjakan penumpang, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan sejak dini, mulai dari penguatan infrastruktur hingga peningkatan sistem pengawasan.

Upaya tersebut memastikan seluruh rangkaian penerbangan selama arus mudik dan balik berjalan aman, tertib dan lancar.

Lanjutnya, selain menyiagakan personel keamanan gabungan dan petugas pelayanan untuk membantu penumpang, pengelola bandara juga menegaskan komitmen tinggi terhadap aspek keselamatan penerbangan.

“Standar keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama yang tidak dapat ditawar dalam setiap tahapan inspeksi kelayakan udara pesawat,” tegas Kadek.

Meningkatnya animo masyarakat ini menjadi motivasi bagi pengelola bandara untuk terus berbenah dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan.

“Atas nama seluruh jajaran, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan layanan kepada kami. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman” pungkasnya. (REIN/daa*)

Penataan ini menjadi tanggung jawab utama kepala UPT pasar yang baru saja dilantik. Pemerintah daerah berharap adanya langkah cepat dan konkret untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini berlarut-larut.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, terutama terkait sistem portal elektronik yang sebelumnya sempat menuai reaksi dari pedagang.

Ia menyampaikan bahwa kepala UPT yang baru harus segera bergerak melakukan penataan serta memperbaiki berbagai aspek pengelolaan pasar.

“Persoalan yang selama ini menjadi perhatian harus segera ditangani, termasuk keberlanjutan penerapan portal elektronik yang sempat menimbulkan polemik,” ujarnya.

Menurutnya, setelah perayaan Idulfitri, pemerintah akan kembali melakukan sosialisasi agar pedagang dan masyarakat memahami fungsi portal tersebut. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih persuasif dari petugas pasar.

“Penyampaian informasi harus dilakukan secara humanis, agar tidak memicu kesalahpahaman. Kita tidak ingin gesekan seperti sebelumnya terulang kembali,” tambahnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa fasilitas portal elektronik merupakan aset pemerintah daerah. Jika tidak dimanfaatkan secara optimal, hal tersebut berpotensi menjadi temuan saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada operasional pasar subuh yang dinilai masih belum tertib. Perubahan jam operasional yang kerap terjadi membuat aktivitas perdagangan sulit dikontrol.

Sementara itu, Kepala UPT PSAD yang baru, Joni, menyatakan kesiapannya menjalankan arahan pimpinan sekaligus melanjutkan program yang telah berjalan.

Ia menegaskan bahwa penataan fungsi portal elektronik akan menjadi fokus utama, bersamaan dengan pengaturan ulang jam operasional pasar subuh.

“Pengembalian fungsi portal elektronik menjadi prioritas. Selain itu, jam operasional pasar subuh akan ditata kembali agar aktivitas jual beli lebih tertib,” jelasnya.

Tak hanya itu, aspek kebersihan pasar juga menjadi perhatian serius. Pengelolaan kebersihan akan diperbaiki secara bertahap guna menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan terjaga. (tsy/daa*)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat menegaskan langkah ini sebagai prioritas untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, mengatakan pihaknya tengah mempercepat tindak lanjut berbagai usulan warga yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terutama pada sektor fisik yang masih banyak belum terealisasi.

“Pada 2026 kami ingin memastikan perencanaan tidak lagi bersifat umum, tetapi benar-benar fokus pada kebutuhan yang paling mendesak di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah proyek yang sudah berjalan di berbagai wilayah tetap dilanjutkan, namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat kelurahan.

“Program yang sudah ada tidak dihentikan, tetapi kami sinkronkan lagi agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah lanjutan peningkatan jalan di kawasan Gunung Tabur. Menurutnya, koordinasi dengan pihak kelurahan menjadi kunci agar proyek berjalan efektif.