Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai potensi kenaikan harga pada beberapa komoditas strategis di pasar.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih mengatakan hasil pemantauan harga hingga awal Maret 2026 menunjukkan sebagian besar bahan pokok masih berada pada level yang relatif terkendali.

“Secara umum kondisi terkendali. Namun, perhatian khusus diberikan pada komoditas yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga acuan pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Antara, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan hasil monitoring pasar pada 5 Maret 2026, harga beras medium di Kaltim tercatat sekitar Rp15.459 per kilogram, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp16.623 per kilogram.

Sementara itu, gula pasir diperdagangkan pada kisaran Rp18.842 per kilogram. Untuk minyak goreng curah, harga rata-rata masih bertahan di sekitar Rp17.714 per liter.

Cabai rawit merah tercatat menjadi komoditas dengan lonjakan harga paling signifikan, mencapai Rp74.625 per kilogram dan cabai merah keriting berada di kisaran Rp46.625 per kilogram dan bawang merah sekitar Rp44.983 per kilogram.

Komoditas protein hewani juga masih berada pada level tinggi dengan harga daging sapi rata-rata mencapai Rp158.565 per kilogram di sejumlah pasar tradisional.

Berbeda dengan komoditas lainnya, harga daging ayam ras justru menunjukkan sedikit penurunan.

Kondisi ini dinilai dapat membantu menyeimbangkan pengeluaran rumah tangga masyarakat menjelang meningkatnya konsumsi pada masa Ramadan dan Lebaran.

Menurut Heni, perbedaan harga antarwilayah di Kalimantan Timur masih menjadi persoalan yang perlu diatasi secara bertahap. 

Faktor geografis, biaya distribusi, serta keterbatasan infrastruktur logistik membuat harga komoditas tertentu berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Selain itu, ketergantungan pasokan dari luar daerah juga turut memengaruhi stabilitas harga di pasar lokal. Sejumlah komoditas seperti cabai dan daging sapi masih banyak didatangkan dari provinsi lain, termasuk Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang puncak permintaan Lebaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pengawasan pasar dan distribusi barang.

Langkah yang dilakukan antara lain pemantauan harga secara rutin, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, hingga pelaksanaan operasi pasar murah guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat

“Stabilitas harga pangan sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu pemerintah terus berupaya memastikan distribusi lancar dan stok tersedia hingga ke daerah-daerah,” pungkas Heni.

Keunikan kulinernya menghadirkan ragam hidangan dengan karakter rasa manis dan gurih yang dinilai sesuai sebagai menu berbuka puasa.

Saat Ramadan, masyarakat umumnya mencari sajian yang mampu mengembalikan energi secara bertahap serta tetap nyaman bagi pencernaan. 

Kuliner khas Berau menawarkan alternatif menu berbuka yang tidak hanya lezat, tetapi juga mengandung nilai tradisi dan kearifan lokal.

Berikut sejumlah rekomendasi kuliner khas Berau yang cocok disajikan saat berbuka puasa:

1. Sangko (Kue Tradisional Manis)

Sangko merupakan kue tradisional berbahan dasar tepung ketan dan gula merah yang diolah dengan cara dikukus. Teksturnya kenyal dengan rasa manis yang khas dan tidak berlebihan. 

Kandungan karbohidrat dari ketan serta gula merah menjadikan kue ini efektif membantu memulihkan energi setelah seharian berpuasa. Sangko umumnya dinikmati dalam kondisi hangat dan dipadukan dengan teh tawar sebagai pelengkap.

2. Bubur Ancur Paddas

Hidangan ini berasal dari tradisi masyarakat lokal, khususnya suku Banua. Istilah “paddas” merujuk pada kekayaan rempah yang digunakan, bukan rasa pedas dari cabai. 

Bubur Ancur Paddas disajikan dengan campuran beras yang dimasak hingga lembut bersama sayuran, jagung, dan bumbu tradisional. 

Rasanya gurih dengan aroma rempah yang kuat serta tekstur yang halus, sehingga relatif ringan di lambung dan sesuai sebagai menu pembuka berbuka puasa.

3. Tehe-Tehe (Nasi Ketan dalam Cangkang Bulu Babi)

Tehe-Tehe merupakan kuliner khas pesisir yang mencerminkan kedekatan masyarakat Berau dengan sumber daya laut. Hidangan ini dibuat dari beras ketan yang dicampur santan, kemudian dimasak menggunakan cangkang bulu babi yang telah dibersihkan. 

Prosesnya memungkinkan sari laut meresap ke dalam ketan, menghasilkan cita rasa gurih yang khas. Meski tergolong unik, sajian ini menjadi simbol kekayaan tradisi maritim daerah.

4. Udang Singgang

Sebagai daerah dengan potensi perikanan yang besar, Berau memiliki berbagai olahan hasil laut, salah satunya Udang Singgang. Udang segar, terutama dari perairan Sungai Kelay dan Segah, dipanggang atau dibakar dengan bumbu sederhana untuk mempertahankan rasa alaminya. 

Metode pengolahan ini menghasilkan perpaduan rasa manis alami dengan aroma asap yang khas. Kandungan protein yang tinggi menjadikan hidangan ini sesuai sebagai lauk utama saat berbuka.

Keberagaman kuliner tidak hanya memperkaya pilihan menu berbuka puasa, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat Berau. Berkembangnya kuliner modern, sajian tradisional tetap menjadi bagian penting dalam tradisi Ramadan, menghadirkan cita rasa yang menenangkan sekaligus menjaga nilai kebersamaan.

Dengan karakter rasa yang seimbang dan relatif ramah di pencernaan, kuliner khas Berau menjadi alternatif menu berbuka puasa yang layak diperkenalkan lebih luas sebagai bagian dari kekayaan gastronomi daerah.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa kenaikan produksi beras ini sejalan dengan meningkatnya produksi padi nasional yang ditopang oleh produktivitas dan perluasan luas panen.

“Produksi beras sepanjang Januari sampai Desember 2025 tercatat sebesar 34,69 juta ton. Angka ini meningkat sekitar 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” ujarnya dalam rilis resmi BPS, Senin (2/2/2026).

Ateng menjelaskan, capaian angka tetap produksi beras tersebut relatif konsisten dengan proyeksi lembaga internasional. Sebelumnya, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) serta Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia berada di kisaran 34,6 juta ton pada 2025.

Dari sisi hulu, produksi padi nasional juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sepanjang Januari–Desember 2025, produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar 7,06 juta ton GKG atau 13,29 persen dibandingkan tahun 2024.

“Produksi padi pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,44 juta ton GKG, meningkat lebih dari 22 persen dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Secara kumulatif, produksi padi sepanjang 2025 mencapai 60,21 juta ton GKG,” jelas Ateng.

Ia menambahkan, peningkatan produksi padi nasional tidak terlepas dari membaiknya produktivitas. Sepanjang 2025, rata-rata produktivitas padi dalam kualitas gabah kering panen (GKP) tercatat sebesar 63,55 kuintal per hektare, sedangkan dalam kualitas gabah kering giling (GKG) mencapai 53,18 kuintal per hektare.

Selain produktivitas, faktor perluasan luas panen juga berkontribusi terhadap peningkatan produksi. BPS mencatat luas panen padi sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 11,32 juta hektare atau meningkat sekitar 12,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Memasuki awal tahun 2026, BPS juga mencatat potensi produksi padi yang masih menjanjikan. Pada periode Januari–Maret 2026, potensi produksi padi diperkirakan mencapai 17,65 juta ton GKG, meningkat sekitar 15,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara potensi produksi beras pada periode yang sama diproyeksikan mencapai 10,16 juta ton atau naik sekitar 15,79 persen.

“Angka Januari hingga Maret 2026 masih bersifat potensi dan dapat berubah, tergantung kondisi di lapangan seperti cuaca, serangan hama, banjir, kekeringan, maupun pergeseran waktu panen,” ungkapnya.

Secara spasial, potensi panen padi pada awal 2026 diperkirakan terkonsentrasi di wilayah sentra produksi nasional, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta sejumlah provinsi di Sumatra, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Capaian produksi beras tahun 2025 ini dinilai menjadi indikator membaiknya kinerja sektor pertanian nasional. 

Pemerintah berharap peningkatan produksi yang ditopang oleh produktivitas dan luas panen tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas pasokan beras, serta mendukung keberlanjutan pembangunan pertanian di tengah tantangan iklim dan dinamika global.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, menjelaskan bahwa waktu dimulainya Ramadan memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi inflasi bulanan. 

Menurutnya, apabila Ramadan dimulai di awal bulan, lonjakan harga cenderung terkonsentrasi dalam satu periode. Sebaliknya, jika dimulai di pertengahan bulan, tekanan inflasi akan terbagi ke dua bulan berbeda.

“Ketika Ramadan tidak berlangsung satu bulan penuh dalam satu periode kalender, biasanya puncak inflasi justru bergeser ke bulan berikutnya. Pola ini terlihat konsisten dalam data lima tahun terakhir,” ujarnya.

BPS mencatat, pada Ramadan 2023 yang dimulai pada 23 Maret, kenaikan harga mulai terlihat pada Maret namun mencapai puncaknya pada April 2023. 

Sementara itu, pada 2025 ketika Ramadan dimulai pada 1 Maret, inflasi bulanan pada Maret melonjak hingga 1,65 persen, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Inflasi tersebut relatif tinggi karena seluruh periode Ramadan berlangsung dalam satu bulan penuh,” kata Puji.

Dengan mempertimbangkan pola historis tersebut, BPS menilai pembacaan inflasi Ramadan 2026 perlu dilakukan secara hati-hati, terutama karena awal puasa jatuh di pertengahan Februari. Kondisi ini berpotensi membuat tekanan harga meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada Maret.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengingatkan bahwa inflasi menjelang Idulfitri merupakan fenomena yang berulang setiap tahun. Namun, ia menegaskan lonjakan harga yang terlalu tinggi tidak dapat dibenarkan.

“Setiap menjelang Lebaran memang selalu ada kenaikan harga. Tapi kalau lonjakannya tidak wajar, itu yang harus dicegah,” ujarnya.

Menurut Tomsi, inflasi bulanan dalam kondisi normal berada di kisaran 0,3 persen. Namun, pada periode Lebaran 2025, inflasi tercatat melonjak hingga sekitar 1,6 persen, atau lebih dari lima kali lipat dari kondisi normal.

Ia menilai lonjakan tersebut terjadi hampir di seluruh kelompok komoditas, dengan beberapa harga pangan bahkan meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah diminta lebih aktif melakukan pengendalian harga menjelang dan selama Ramadan.

 “Pengendalian inflasi akan terus dilakukan, terutama pada periode rawan seperti Ramadan dan Idulfitri,” tegasnya.

BPS mencatat, sejumlah komoditas pangan secara konsisten menjadi penyumbang inflasi pada awal Ramadan, antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit. Komoditas-komoditas tersebut dinilai perlu mendapat perhatian khusus melalui penguatan distribusi dan pengawasan stok.

Di sisi lain, beberapa bahan pangan justru berpotensi memberikan andil deflasi, seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan tomat, terutama ketika pasokan melimpah. (AUNI)

Kepala Satgas Pangan, Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan, aparat tidak akan mentolerir praktik penimbunan, pengoplosan, repacking, penyelundupan, hingga manipulasi distribusi pangan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

“Pelanggaran di sektor pangan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Karena itu, negara harus hadir dan memastikan hukum ditegakkan,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, Sabtu (24/1/2026).

Ade Safri menjelaskan, Satgas Pangan akan memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir untuk mendeteksi potensi tindak pidana. 

Sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain penimbunan bahan pokok penting untuk kepentingan spekulatif, pengoplosan dan pengemasan ulang produk pangan, peredaran barang tanpa izin edar, serta penyelundupan melalui jalur tidak resmi.

Menurutnya, pendekatan persuasif dan preventif tetap dikedepankan. Namun, apabila pelanggaran terus dilakukan, penegakan hukum akan menjadi langkah akhir yang tidak bisa dihindari.

“Jika imbauan dan langkah pencegahan tidak diindahkan, maka penegakan hukum menjadi opsi terakhir. Kami pastikan proses hukum akan berjalan tegas dan profesional,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa praktik kejahatan pangan tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berdampak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

“Pangan adalah kebutuhan dasar. Ketika ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum, itu berarti merugikan rakyat banyak,” terangnya.

Andi Amran menegaskan tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga atau melakukan pelanggaran distribusi, mengingat kondisi pasokan pangan nasional dinilai dalam keadaan aman. 

Pemerintah mencatat stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 3,3 juta ton dan diproyeksikan meningkat hingga 5–6 juta ton pada periode Mei hingga Juli 2026.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan sekitar 1,5 juta ton beras melalui program SPHP untuk mendukung operasi pasar dan pasar murah. Kondisi harga beras global yang cenderung menurun juga menjadi salah satu indikator kuat bahwa lonjakan harga di dalam negeri tidak memiliki dasar yang kuat. (AUNI)

Upaya ini merupakan koordinasi lintas kementerian, lembaga, asosiasi pelaku usaha, dan aparat penegak hukum untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan pokok strategis yang kerap mengalami tekanan pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga harga pangan agar tetap sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan yang telah ditetapkan.

“Pemerintah fokus memastikan harga pangan tetap stabil dan terjangkau. Dengan ketersediaan stok yang memadai, tidak ada alasan harga pangan melonjak, khususnya menjelang Ramadan,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Selain pengawasan harga di sepanjang rantai pasok, pemerintah juga melanjutkan berbagai program intervensi pasar, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program tersebut dinilai efektif menjaga daya beli masyarakat, sekaligus membantu pelaku usaha kecil tetap beroperasi dalam kondisi harga yang wajar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi pangan pada periode Ramadan dan Idulfitri dalam beberapa tahun terakhir masih berada dalam batas yang terkendali. Inflasi pangan bulanan selama lima tahun terakhir tercatat tetap berada di bawah ambang kewajaran, meski sempat mengalami fluktuasi pada tahun-tahun tertentu.

Pada akhir 2025, inflasi pangan tercatat sebesar 2,74 persen. Pemerintah menilai angka tersebut masih dapat ditekan melalui kombinasi penguatan pengawasan harga dan percepatan program stabilisasi pasokan.

Andi Amran menjelaskan bahwa ketersediaan stok pangan nasional saat ini berada dalam kondisi aman. Stok beras nasional, misalnya, tercatat mencapai 3,3 juta ton, tertinggi sepanjang akhir tahun. 

Komoditas lain seperti minyak goreng, telur, bawang merah, dan daging ayam juga dinilai mencukupi hingga Idulfitri.

“Dengan stok yang kuat, stabilitas harga menjadi kunci. Pemerintah ingin memastikan keseimbangan, agar produsen dan pelaku usaha tetap berusaha dengan baik, sementara masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau,” jelasnya.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha pangan dan UMKM, untuk berperan aktif menjaga stabilitas harga sesuai ketentuan yang berlaku untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga inflasi tetap terkendali selama Ramadan dan Idulfitri. (AUNI)

Selain sebagai buah konsumsi, durian juga memiliki nilai strategis dalam sektor hortikultura nasional. Komoditas ini menjadi sumber pendapatan musiman bagi petani di berbagai daerah, sekaligus berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi lokal ketika puncak panen berlangsung. 

Di sejumlah wilayah sentra durian, musim panen kerap dimanfaatkan sebagai momentum perdagangan langsung dari petani ke konsumen, sehingga kualitas buah lebih terjaga dan rantai distribusi dapat dipersingkat.

Pola Musim Durian di Indonesia

Secara umum, durian di Indonesia berbuah dua kali dalam setahun. Namun, waktu panen sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, terutama curah hujan. Puncak utama musim durian biasanya terjadi pada periode November hingga Februari. Sementara itu, di beberapa wilayah seperti Sumatera dan Jawa, terdapat musim panen tambahan atau musim gadu yang berlangsung sekitar Juni hingga Agustus.

Secara agronomis, kualitas dan karakter rasa durian juga ditentukan oleh faktor lingkungan, antara lain jenis tanah, intensitas hujan, usia pohon, serta ketinggian lokasi tanam. Faktor-faktor tersebut menyebabkan durian dari varietas yang sama dapat memiliki perbedaan cita rasa antarwilayah. Kondisi ini pula yang menjadikan durian lokal dari daerah tertentu memiliki penggemar tersendiri.

Ragam Varietas Durian dan Karakter Rasanya

Berbagai varietas durian unggulan kini banyak beredar di pasar lokal hingga internasional, masing-masing dengan keunikan rasa dan tekstur.

Durian Musang King atau Mao Shan Wang yang berasal dari Malaysia dikenal sebagai varietas premium. Daging buahnya berwarna kuning pekat menyerupai kunyit, dengan tekstur sangat lembut dan minim serat. Cita rasanya merupakan perpaduan manis kuat dengan sentuhan pahit elegan di akhir. Ciri khas varietas ini adalah pola menyerupai bintang di bagian bawah buah.

Durian Montong, varietas asal Thailand, menjadi salah satu jenis paling populer di Indonesia. Ukuran buahnya besar dengan daging tebal berwarna kuning pucat hingga krem. Teksturnya padat dan berserat halus, sementara rasanya dominan manis dengan aroma yang relatif tidak terlalu menyengat, sehingga cocok bagi penikmat pemula.

Durian Bawor berasal dari Banyumas, Jawa Tengah, dan kerap dijuluki sebagai Montong-nya Indonesia. Varietas ini memiliki daging berwarna oranye kemerahan, tebal, dengan biji cenderung kecil. Rasanya manis legit dengan sedikit sensasi pahit yang lebih terasa akibat proses fermentasi alami.

Sementara itu, durian Petruk merupakan varietas lokal dari Jepara yang dikenal dengan aroma tajam dan kuat. Daging buahnya berwarna kuning kecokelatan, bertekstur agak lembek dan berserat. Rasa manisnya cukup menonjol dan menjadi ciri khas durian tradisional nusantara.

Durian Black Thorn atau Duri Hitam dikenal sebagai pesaing Musang King di kelas premium. Dagingnya berwarna oranye terang hingga kemerahan, dengan tekstur sangat creamy menyerupai mentega. Rasa manisnya intens, gurih, dan memiliki aroma harum, sehingga harganya relatif lebih tinggi di pasaran.

Preferensi Konsumen dan Pasar

Dari sisi preferensi, durian dengan rasa manis dominan seperti Montong umumnya lebih diminati oleh penikmat pemula. Sementara itu, varietas dengan karakter pahit-manis yang kuat, seperti Musang King dan Black Thorn, cenderung digemari oleh penikmat durian berpengalaman. 

Adapun durian lokal seperti Bawor dan Petruk tetap memiliki pangsa pasar tersendiri, terutama bagi konsumen yang menyukai aroma tajam dan cita rasa khas durian Indonesia.

Dari aspek perdagangan, harga durian sangat dipengaruhi oleh musim panen, ukuran buah, serta kualitas daging. Pada puncak musim, pasokan yang melimpah cenderung menekan harga, sedangkan di luar musim, durian berkualitas tinggi dapat dipasarkan dengan nilai yang lebih mahal, khususnya untuk varietas unggulan.

Untuk memperoleh durian dengan kualitas optimal, terdapat sejumlah indikator yang dapat diperhatikan. Tangkai buah yang masih lembap dan segar menandakan durian baru jatuh dari pohon. Aroma yang kuat namun segar menunjukkan tingkat kematangan yang tepat. 

Selain itu, bunyi berat saat buah diketuk menandakan daging sudah empuk dan terlepas dari dinding kulit, sedangkan duri yang pendek dan jarang umumnya menunjukkan daging buah yang lebih tebal.

Namun, durian ternyata mengandung kalori, gula, dan kalium yang cukup tinggi. Oleh karena itu, konsumsinya disarankan secara bijak, terutama bagi penderita diabetes, hipertensi, maupun masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu. (AUNI)

Di tengah tingginya ketergantungan terhadap beras dan gandum impor, pemerintah bersama sektor swasta terus mendorong pengembangan dan pemanfaatan komoditas pangan asli Nusantara.

Sejumlah komoditas pangan lokal menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi produksi, inovasi olahan, maupun penetrasi pasar. Salah satunya adalah sagu. 

Indonesia tercatat memiliki cadangan sagu terbesar di dunia dengan luas mencapai sekitar 5,5 juta hektare, terutama di Papua, Maluku, dan Riau. Saat ini, sagu tidak hanya dikonsumsi secara tradisional tetapi telah diolah menjadi produk modern seperti mie sagu dan beras analog.

Selain sagu, sorgum juga mulai menjadi perhatian nasional. Tanaman ini dikenal tahan terhadap kondisi iklim ekstrem dan kekeringan, sehingga dinilai cocok dikembangkan sebagai substitusi gandum. Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pusat pengembangan sorgum nasional. Pemerintah menargetkan pengembangan sorgum hingga ribuan hektare sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan jangka panjang.

Komoditas porang juga mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tanaman umbi ini mengandung glukomanan tinggi yang menjadi bahan baku produk pangan sehat seperti shirataki. Produk olahan porang telah menembus pasar ekspor, terutama ke Jepang dan China, seiring meningkatnya permintaan pangan rendah kalori.

Sementara itu, singkong terus diarahkan menjadi bahan pangan strategis melalui pengembangan tepung mocaf (Modified Cassava Flour). Melalui berbagai program, termasuk Food Estate, singkong dioptimalkan sebagai pengganti terigu karena kualitasnya yang semakin mendekati gandum impor.

Badan Pangan Nasional (NFA) mencatat, pengembangan pangan lokal sejalan dengan strategi diversifikasi pangan nasional. Melalui peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), pemerintah berupaya menekan konsumsi beras per kapita dan meningkatkan konsumsi umbi-umbian serta sumber karbohidrat lokal lainnya.

Tren gaya hidup sehat turut menjadi pendorong utama. Permintaan produk bebas gluten di perkotaan meningkat, mendorong tepung lokal seperti tepung garut, tepung jagung, dan mocaf semakin banyak tersedia di pasar modern. 

Selain itu, hilirisasi produk pangan lokal juga semakin berkembang, ditandai dengan hadirnya mie jagung, mie sagu, hingga beras analog dengan indeks glikemik lebih rendah.

Dalam peta jalan diversifikasi pangan 2020–2024, NFA menetapkan enam komoditas utama pengganti nasi, yakni singkong, talas, sagu, jagung, ubi jalar, dan kentang. 

Singkong yang sebelumnya dianggap sebagai “makanan kelas dua” kini diolah menjadi berbagai produk inovatif seperti tiwul instan dan gula singkong yang mampu menjangkau pasar nasional hingga ekspor. Ubi jalar bahkan telah berhasil menembus pasar Jepang melalui produk olahan bernilai tambah.

Meski menunjukkan perkembangan positif, pangan lokal masih menghadapi sejumlah tantangan. Stigma sosial terhadap konsumsi non-beras masih kuat di sebagian masyarakat. Selain itu, rantai pasok pangan lokal dinilai belum seefisien beras yang telah lama mendapat subsidi, serta keterbatasan teknologi pengolahan di sejumlah daerah yang memengaruhi konsistensi kualitas produk.

Namun demikian, dukungan pemerintah melalui pelatihan, bantuan peralatan, serta penguatan UMKM pangan lokal terus digencarkan. Inovasi teknologi, perubahan pola pikir masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas dinilai menjadi kunci keberhasilan diversifikasi pangan ke depan.

Dengan pengelolaan yang tepat dan hilirisasi berkelanjutan, pangan lokal Indonesia diyakini memiliki potensi ekonomi yang besar sekaligus mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. (AUNI)

Penghargaan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Panen Raya Nasional sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Di hadapan ribuan petani dan jajaran pemerintah, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif dan keberpihakan nyata negara kepada sektor pertanian.

“Izinkan saya mengikuti naluri dan kebiasaan saya sejak muda, menyampaikan hormat kepada saudara-saudara semua yang telah berjuang dan mengabdi, sehingga bangsa ini mampu mencapai swasembada pangan,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, Sabtu (10/1/2025).

Presiden mengungkapkan bahwa saat dilantik, pemerintah menargetkan swasembada pangan dapat tercapai dalam empat tahun. Namun, soliditas kerja antara pemerintah pusat, kementerian teknis, dan petani di lapangan mampu mempercepat pencapaian tersebut.

“Saya menargetkan swasembada empat tahun, tetapi dalam satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki sendiri dan tidak lagi bergantung pada bangsa lain. Ini adalah bukti kerja keras, persatuan, dan keberanian mengambil keputusan,” ungkapnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa petani merupakan pilar utama ketahanan dan kedaulatan bangsa. Ia mengingatkan peran historis petani sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini.

“Tidak ada negara yang benar-benar merdeka jika pangannya bergantung pada negara lain. Sejak dulu, petani selalu hadir menjaga bangsa ini,” tuturnya.

Keberhasilan swasembada pangan nasional diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kerangka Sampel Area (KSA) November 2025 yang memproyeksikan produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, melebihi kebutuhan konsumsi domestik. 

Capaian ini juga sejalan dengan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang menempatkan Indonesia pupuksebagai produsen beras terbesar di kawasan ASEAN.

Pemerintah menilai capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang berpihak kepada petani, antara lain penyederhanaan regulasi , penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen, modernisasi alat dan mesin pertanian, pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi, hingga kebijakan penyerapan gabah langsung oleh Perum BULOG dengan harga Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukanlah titik akhir, melainkan fondasi untuk memperkuat sektor pangan nasional secara berkelanjutan.

“Ini bukan akhir, ini awal. Setelah beras, kita akan dorong swasembada komoditas lain dan memperkuat sektor peternakan serta perikanan agar rakyat mendapatkan pangan dan protein yang cukup serta terjangkau,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian swasembada pangan merupakan hasil kerja bersama seluruh petani Indonesia dengan dukungan penuh pemerintah.

“Atas nama petani Indonesia, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden. Harga gabah meningkat, pupuk tersedia dan terjangkau. Swasembada ini adalah hasil kerja kolektif petani di seluruh Indonesia,” tandasnya. (AUNI)

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Swasembada Pangan Nasional, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Sebelumnya, berdasarkan data evaluasi Polres Berau per 30 Desember 2025, total produksi jagung di wilayah hukum Polres Berau mencapai 4.339,4 ton sepanjang tahun 2025.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi pangan daerah. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dan aparat keamanan menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa jagung merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Berau, terutama di wilayah Kampung Tasuk. Dengan dukungan berbagai pihak, kawasan tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi sentra produksi jagung yang mampu menopang kebutuhan pangan daerah.

“Potensi jagung di wilayah ini cukup besar. Jika dikelola secara optimal, bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan petani,” katanya.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau mendukung penuh program nasional swasembada pangan, termasuk pengembangan komoditas lokal yang berkelanjutan. Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemenuhan pangan bergizi, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang.

Sementara itu, Kabag Ops SDM Polres Berau, AKP Herman, menyampaikan bahwa Polri berkomitmen mengambil peran aktif dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui pemanfaatan lahan produktif dan pendampingan kepada masyarakat, Polres Berau mendorong pengembangan budidaya jagung di berbagai wilayah.

“Kami ingin menjadi bagian dari solusi dalam penguatan ketahanan pangan. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada secara produktif,” ujarnya.

Pelaksanaan swasembada ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur kepolisian, pemerintah daerah, kementerian terkait, asosiasi usaha, hingga sektor swasta dan para petani. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap produksi jagung di Kabupaten Berau dapat terus meningkat dan mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional. (AUNI)

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyatakan, kenaikan tersebut menunjukkan kinerja produksi jagung nasional yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Secara kumulatif, produksi jagung pada 2025 bertambah hampir satu juta ton.

“Produksi jagung nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 meningkat sekitar 0,97 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” ujar Pudji dikutip pada laman resmi Kementerian Pertanian, Kamis (8/1/2026).

BPS juga mencatat produksi jagung pada November 2025 berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada bulan tersebut, produksi jagung diperkirakan mencapai 1,03 juta ton, sedangkan pada November 2024 tercatat sebesar 0,98 juta ton.

“Capaian produksi pada November 2025 lebih tinggi dibandingkan November tahun sebelumnya, yang menunjukkan tren produksi jagung yang relatif positif,” kata Pudji.

Untuk periode ke depan, BPS memproyeksikan produksi jagung nasional masih berada pada kondisi yang cukup stabil. Potensi produksi pada akhir 2025 hingga awal 2026 diperkirakan mengalami peningkatan.

“Potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada Desember 2025 hingga Februari 2026 diperkirakan sebesar 4,22 juta ton atau meningkat 0,03 juta ton atau 0,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” jelasnya.

Dari sisi luas panen, hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukkan luas panen jagung pipilan pada November 2025 mencapai 0,16 juta hektare, meningkat dibandingkan November 2024 yang seluas 0,14 juta hektare. Sementara itu, potensi luas panen pada Desember 2025 hingga Februari 2026 diperkirakan mencapai 0,70 juta hektare.

Meski demikian, potensi luas panen jagung pipilan pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026 tercatat mengalami penurunan tipis sebesar 0,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Secara kumulatif, potensi luas panen jagung pipilan sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan seluas 2,72 juta hektare atau meningkat 0,17 juta hektare atau 6,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Pudji.

Ia menambahkan, angka potensi luas panen tersebut telah mencakup tanaman jagung yang dipanen tidak untuk dipipil, seperti jagung muda maupun jagung untuk hijauan pakan ternak.

“Angka potensi ini masih dapat berubah bergantung pada kondisi pertanaman di lapangan, antara lain serangan hama, banjir, kekeringan, waktu panen oleh petani, serta faktor teknis lainnya,” pungkasnya. (AUNI)

Capaian tersebut merupakan hasil pengelolaan lahan pertanian yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari kelompok tani masyarakat, kemitraan dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan sistem tumpang sari, hingga pemanfaatan lahan pondok pesantren.

Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, menyampaikan bahwa program ketahanan pangan merupakan bagian dari upaya Polri untuk hadir dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Polres Berau tidak hanya berfokus pada tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu pilar ketahanan nasional. Program penanaman jagung ini adalah wujud nyata komitmen tersebut,” ujarnya, dalam keterangan resminya saat press rilis akhir tahun 2025, Rabu (31/12/2025).

Dari sisi luasan, total lahan tanam jagung yang telah direalisasikan mencapai 1.003,25 hektare dari potensi lahan tersedia seluas 1.455 hektare, sebagaimana data Dinas Pertanian Kabupaten Berau. 

Sementara itu, luas lahan yang berhasil dipanen sepanjang 2025 tercatat 855 hektare dengan kontribusi produksi berasal dari pola tanam monokultur maupun tumpang sari bersama perusahaan mitra, baik yang tergabung dalam GAPKI maupun non-GAPKI.

Dalam mendukung stabilitas harga dan distribusi hasil panen, Perum Bulog Kabupaten Berau telah menyerap jagung petani sebanyak 131,45 ton selama tahun 2025. Penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan volume mencapai 71,55 ton. 

Adapun harga pembelian yang berlaku saat ini, Bulog menetapkan harga Rp6.400 per kilogram untuk jagung dengan kadar air 14–16 persen dan Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 17–20 persen. Sementara itu, harga di tingkat tengkulak berkisar Rp7.000 per kilogram untuk kadar air 14 persen dan Rp6.000 per kilogram untuk kadar air 18 persen.

Meski mencatatkan hasil positif, pelaksanaan program ketahanan pangan di lapangan tidak terlepas dari sejumlah kendala, seperti bencana banjir di beberapa wilayah, kondisi tanah yang keras dan berbatu, serta gangguan hama hewan yang memengaruhi produktivitas tanaman.

Menanggapi tantangan tersebut, Kapolres Berau menyiapkan berbagai langkah strategis dan inovatif. Upaya tersebut meliputi pendampingan intensif kepada petani melalui kerja sama dengan Dinas Pertanian dalam penyediaan benih unggul dan penyuluhan, dukungan permodalan bagi kelompok tani untuk kegiatan pembersihan lahan dan pengadaan bibit, serta fasilitasi teknologi pascapanen.

Selain itu, Polres Berau juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pengadaan mesin pengering (dryer) dan solar dryer di setiap kecamatan guna menjaga mutu hasil panen. Peran Bhabinkamtibmas turut dioptimalkan melalui pengecekan rutin dan pendampingan lahan jagung di wilayah binaan masing-masing.

Melalui rangkaian langkah tersebut, Polres Berau optimistis program ketahanan pangan ini tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat di seluruh 13 kecamatan se-Kabupaten Berau. (AUNI)

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa secara nasional stok telur ayam ras berada pada level surplus sehingga tidak terdapat potensi kekurangan pasokan dalam waktu dekat.

“Stok telur secara nasional sangat mencukupi. Produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk selama Ramadhan dan Lebaran. Dari sisi ketersediaan, tidak ada masalah,” ujarnya, Rabu (24/12/2025), dikutip dari laman resmi Bapanas.

Ia menjelaskan bahwa fluktuasi harga telur ayam ras yang terjadi di sejumlah daerah lebih dipengaruhi oleh faktor musiman, terutama meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Ia menegaskan bahwa kenaikan harga tersebut bukan disebabkan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kalau dilihat, program MBG memang ada pengaruh, tetapi masih sangat kecil. Yang lebih dominan adalah peningkatan permintaan menjelang Nataru,” jelasnya.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional, kebutuhan konsumsi telur ayam ras sepanjang tahun diperkirakan mencapai 6,487 juta ton. Dari jumlah tersebut, kebutuhan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG hanya sekitar 1,96 persen atau setara 127,3 ribu ton. Sementara produksi telur nasional diproyeksikan mencapai 6,561 juta ton atau masih berada di atas kebutuhan.

Selain itu, stok akhir tahun telur ayam ras secara nasional diperkirakan mengalami peningkatan signifikan. Bapanas memproyeksikan stok akhir 2025 mencapai 74,5 ribu ton, naik tajam dibandingkan stok akhir 2024 yang tercatat sekitar 29,3 ribu ton.

Meski pasokan dinilai aman, pemerintah tetap mewaspadai pergerakan harga di tingkat konsumen. Ketut menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan para peternak agar harga di tingkat produsen tetap berada pada kisaran yang telah disepakati.

“Di tingkat peternak, harga kami jaga di kisaran Rp22.000 sampai Rp25.000 per kilogram. Dengan harga tersebut, seharusnya pedagang masih bisa menjual ke konsumen sesuai Harga Acuan Penjualan Rp30.000 per kilogram,” katanya.

Data Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan bahwa rerata harga telur ayam ras di tingkat konsumen mulai mengalami penurunan tipis dalam sepekan terakhir. Per 24 Desember, rerata harga nasional tercatat sebesar Rp31.595 per kilogram, turun dibandingkan pekan sebelumnya. Provinsi Bali tercatat memiliki harga terendah dengan rerata Rp27.635 per kilogram.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lengah dalam menjaga stabilitas harga telur ayam ras di pasaran.

“Telur stoknya cukup, bahkan lebih dari cukup. Tidak boleh ada kenaikan harga. Kalau terjadi kenaikan, akan kita tindak. Karena stok nasional kita aman,” tegasnya saat meninjau Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana dikutip dari laman resmi Bapanas, Jumat (26/12/2025).

Pemerintah memastikan pemantauan pasokan dan harga telur ayam ras akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. (AUNI)

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat pengawasan distribusi dan harga pangan di lapangan. Ia meminta pelaku usaha, asosiasi, hingga distributor untuk menjalankan ketentuan harga yang telah ditetapkan, terutama pada momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat jelang Nataru.

“Pemerintah berharap seluruh pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan HET dan HAP yang berlaku. Stok pangan nasional saat ini dalam kondisi sangat mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk terjadi lonjakan harga di tingkat konsumen,” ujar Amran saat Rapat Koordinasi Pengendalian Stabilitas Pangan HBKN 2025, Kamis (18/12/2025), sebagaimana dikutip dari laman resmi Bapanas.

Amran menambahkan, pemerintah bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan guna memastikan distribusi berjalan lancar dan harga tetap terkendali. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari perlindungan daya beli masyarakat.

Dari sisi ketersediaan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 34,79 juta ton, meningkat 13,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog diproyeksikan mencapai 3,7 juta ton hingga akhir 2025.

Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas protein hewani. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional per Desember 2025, produksi daging ayam ras diperkirakan surplus sebesar 147,9 ribu ton, sementara telur ayam ras surplus sekitar 45,2 ribu ton dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional.

Kepala Bapanas juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menata rantai distribusi pangan agar berjalan lebih adil dan efisien, termasuk menindak praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Pemerintah akan terus melakukan penertiban terhadap pelanggaran di sektor pangan, baik terkait distribusi maupun perizinan. Langkah ini penting agar tata kelola pangan semakin tertib dan kepercayaan publik tetap terjaga,” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan Panel Harga Pangan, harga beras secara nasional menunjukkan tren stabil. Per 17 Desember 2025, rata-rata harga beras medium tercatat sebesar Rp13.559 per kilogram, sementara beras premium berada di kisaran Rp15.572 per kilogram. Kedua komoditas tersebut mengalami penurunan tipis dibandingkan pekan sebelumnya. (AUNI)

Pemerintah akan menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Dilansir dari detik.com, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya telah menyampaikan bahwa distribusi penyaluran Minyakita akan diubah dengan melibatkan BUMN Pangan.

MinyaKita diwajibkan menyalurkan minimal 35 persen produksi melalui dua BUMN pangan, yaitu Perum Bulog dan ID Food. Langkah ini dirancang untuk memperkuat rantai distribusi sekaligus memastikan penyebaran MinyaKita lebih merata, terutama ke pasar tradisional dan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Targetnya, revisi Permendag tersebut diteken sebelum momentum Nataru 2025-2026. Dengan begitu, Budi Santoso berharap distribusi Minyakita menjadi lebih baik. Pemerintah juga berharap dampak stabilisasi harga dapat terlihat secara penuh pada awal 2026, seiring distribusi melalui BUMN mulai berjalan konsisten.

Selama ini, harga MinyaKita di sejumlah daerah tercatat jauh melampaui HET, bahkan mencapai Rp35.000 hingga Rp50.000 per liter di beberapa wilayah Indonesia Timur akibat kendala distribusi dan praktik penjualan di atas HET oleh pengecer.

Selain penguatan distribusi, beleid baru ini juga mengatur:

• Pemberian insentif Domestic Market Obligation (DMO) yang lebih terarah bagi produsen.
• Pengetatan sanksi bagi pelaku usaha yang menimbun atau menjual MinyaKita di atas HET, baik secara online maupun offline. (AUNI)

Tidak hanya cabai, harga telur ayam ras juga turut naik dan kini berada di kisaran Rp32.250 per kg. Kedua komoditas ini diketahui sangat sensitif terhadap perubahan pasokan dan permintaan sehingga kenaikan harganya langsung terasa oleh konsumen rumah tangga.

Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai rawit merah, tetapi juga merata pada beberapa jenis cabai lainnya, antara lain:

- Cabai merah keriting: Rp65.750/kg

- Cabai merah besar: Rp59.200/kg

- Cabai rawit hijau: Rp52.400/kg

Tren ini diperkirakan berkaitan dengan menurunnya pasokan dari sentra produksi akibat faktor cuaca, distribusi yang tersendat, serta meningkatnya permintaan memasuki musim liburan Nataru.

Di sisi lain, sejumlah komoditas protein hewani juga menunjukkan variasi harga:

- Daging ayam ras: Rp40.300/kg

- Daging sapi kualitas I: Rp140.850/kg

- Daging sapi kualitas II: Rp132.800/kg

Kenaikan harga pangan strategis ini menjadi perhatian jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), periode yang biasanya disertai peningkatan konsumsi. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pemantauan rutin serta memperkuat langkah stabilisasi, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan stok dari produsen tetap terjaga.

PIHPS menegaskan bahwa harga yang dirilis merupakan rata-rata nasional, sehingga dapat berbeda dengan harga yang berlaku di pasar tradisional dan ritel di masing-masing daerah. (AUNI)