Penertiban yang melingkupi Desa Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara ini dilakukan demi menyelamatkan kawasan konservasi di wilayah delineasi IKN.

Operasi ini melibatkan ratusan personel gabungan dari OIKN, TNI, Polri, Kejaksaan, BPKH Wilayah IV Samarinda, serta Satpol PP Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU).

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, menegaskan penertiban menyasar para perambah non-lokal yang menduduki lahan konservasi secara ilegal.

"Mereka yang ber-KTP luar daerah membangun pondok dan berkebun. Ini melanggar undang-undang kehutanan," tegas Edgar di lokasi. Langkah ini juga krusial untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau.

Berdasarkan Kepmen LHK Nomor SK.1231 Tahun 2017, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai 64.814,98 hektare. Namun, pemetaan OIKN tahun 2026 mencatat sekitar 23.556 hektare atau 36 persen di antaranya telah dikuasai warga dan badan hukum secara sepihak.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menyatakan aksi tegas ini mendesak guna mewujudkan konsep forest city. Tekanan pembukaan lahan secara masif terus terjadi, di mana satu orang bisa menguasai dua hingga lima hektare hutan.

"Jika tidak dicegah, sisa 60 persen kawasan konservasi yang belum terjamah akan menyusut dihabisi perambah," kata Thomas. Penertiban ini juga bertepatan dengan upaya pemadaman karhutla yang melahap 420 hektare area dalam sebulan terakhir.

Meski demikian, Thomas menegaskan OIKN tetap mengedepankan pendekatan manusiawi dan keadilan. Penegakan hukum berlaku sama, termasuk penertiban kawasan usaha di Warung Panjang dan Warung Pendek serta entitas badan hukum yang terbukti melanggar.

"Secara aturan, pendudukan hutan ilegal tidak menjadi dasar ganti rugi. Namun, pertimbangan kemanusiaan bagi warga yang bersedia kooperatif meninggalkan lokasi akan kami bahas bersama Kepala Otorita IKN," pungkanya.(Rein) 

​Plt Kepala Dishut Kaltim, Rusmadi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengamankan aset alam yang memiliki rekam jejak sejarah tinggi.

​"Upaya pelestarian warisan geologi Tanjung Sinondok ini menjadi langkah mutlak pemerintah untuk melindungi kekayaan alam yang bernilai sejarah tinggi," ujar Rusmadi, Kamis (11/06). 

​Secara administratif, kawasan eksotis ini terletak di Kampung Teluk Sumbang dan masuk dalam wilayah kerja UPTD KPHP Berau Pantai Dishut Kaltim. Sejak tahun 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan kawasan ini sebagai Warisan Geologi Nasional.

​Ketetapan hukum tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 187.K/GL.1/MEM.G/2024 tentang Penetapan Warisan Geologi.

​Rusmadi menjelaskan, Geosite Tanjung Sinondok menyimpan kompleks batuan pra-tersier yang sangat langka dan memiliki nilai edukasi yang sangat tinggi bagi ilmu kebumian.

Di sepanjang kawasan pesisir itu, tersebar berbagai komponen geologi unggulan seperti batuan breksi, batu gamping klastik, batuan basalt, hingga batuan gabro.

​"Penemuan berbagai komponen batuan purba tersebut sekaligus menjadi bukti nyata secara empiris bahwa daratan Kalimantan pada masa lampau merupakan dasar Samudra," tambahnya.

​Melihat potensi besar tersebut, pemerintah daerah kini memproyeksikan kawasan konservasi ini sebagai laboratorium alam.

Kedepan, perencanaan tata ruang akan difokuskan pada optimalisasi potensi pendidikan, penelitian kebumian, serta pengembangan konsep geowisata terpadu.

​Selain keunggulan di sektor geologi, Tanjung Sinondok juga menawarkan daya tarik ekologis yang memukau. Kawasan ini menyajikan perpaduan bentang alam yang unik, mempertemukan keasrian hutan primer yang dijaga ketat oleh masyarakat dengan keanekaragaman biota bawah laut yang masih sangat terjaga.

"​Para peneliti juga menaruh minat besar pada fenomena alam langka yang ditemukan di lokasi tersebut, yaitu munculnya titik-titik mata air tawar langsung dari pori-pori bebatuan di bawah laut," tuturnya. 

​Kondisi alam yang murni ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat lokal, khususnya suku Basap Teluk Sumbang. Hingga saat ini, mereka tetap hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan sekitar melalui aktivitas penangkapan ikan secara tradisional. (Rdk)

Kegiatan ini dirangkai dengan aksi kepedulian sosial yang berkolaborasi bersama Tim Deputi Utusan Khusus Presiden dan Pemerintah Kabupaten Berau.

Kasi Humas Polres Berau, AKP Suradi, menjelaskan bahwa agenda KKP tersebut bukan sekedar kunjungan kerja biasa, melainkan wujud nyata kehadiran dan kepedulian Polri bersama pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam menanggapi isu lingkungan dan musibah kebakaran.

Rombongan yang terdiri dari petugas pendamping dan 10 peserta Serdik Sespimmen Polri telah melaksanakan serangkaian peninjauan serta pendistribusian bantuan. Kegiatan ini didampingi langsung oleh Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, jajaran Muspika Kelay, serta Tim Deputi Utusan Khusus Presiden, ungkap AKP Suradi.

Rangkaian kegiatan diawali pada siang hari di kamp Conservation Action Network (CAN) Borneo. Di lokasi tersebut, peserta Sespimmen melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas pusat rehabilitasi satwa Long Sam. 

Sebagai bentuk dukungan terhadap para pelestari lingkungan, rombongan juga menyerahkan bantuan nutrisi berupa buah, telur, dan susu kepada staf CAN Borneo.

Setelah meninjau fasilitas satwa, rombongan bergerak mendatangi 50 warga Kampung Merasa yang kebun kakaonya terdampak musibah kebakaran. Dalam kesempatan ini, kolaborasi bantuan kemanusiaan disalurkan langsung kepada para korban.

Bantuan berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp10 juta diserahkan oleh Tim Deputi yang bersumber dari Staf Khusus Presiden, Raffi Ahmad. Melengkapi bantuan tersebut, peserta Sespimmen Polri ikut mendistribusikan 50 paket sembako untuk meringankan beban kebutuhan pokok warga terdampak.

Menjelang petang, kepedulian rombongan berlanjut dengan meninjau lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berada di sekitar area pemakaman Kampung Merasa.

Sebagai wujud dukungan nyata terhadap mitigasi bencana di tingkat desa, peserta Sespimmen menyerahkan bantuan dana operasional penanggulangan karhutla sebesar Rp30 juta. Dana tersebut diterima langsung oleh Kepala Kampung Merasa, Julita.

“Kami berharap sinergi dan bantuan yang disalurkan dalam rangkaian KKP Sespimmen ke-67 ini dapat meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah, sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan di wilayah Berau,” tutup AKP Suradi. (Tim) 

Suara deru halus mesin perahu ketinting miliknya membelah Sunyi sore, menandai dimulainya perburuan udang galah air tawar, rutinitas yang kerap ia jalani hingga larut malam, terutama ketika waktu libur kerja tiba.

Bagi Hendra dan para nelayan di kawasan tersebut, Sungai Kelay bukan sekadar aliran air yang melintasi wilayah mereka, melainkan urat nadi penghidupan yang menghidupi keluarga. Berbekal alat pancing dan perangkap sederhana serta keberanian menembus pekatnya malam, Hendra mengadu nasib di atas perahu kayunya. 

Kadang ia memilih memancing langsung dengan kesabaran ekstra, atau sekadar menyusuri pinggiran sungai untuk melihat dan mengangkat perangkap udang yang telah dipasang sebelumnya.

Hasil perburuan di atas sungai ini memang selalu penuh kejutan. Pendapatan sekali saat menyusuri sungai sangat bervariatif dan bergantung pada kondisi cuaca serta arus air. Namun, pada hari-hari yang bersahabat, keberuntungan kerap memihak pada ketelitiannya. 

Ia tak jarang tersenyum puas ketika berhasil mengumpulkan hasil tangkapan yang melimpah, bahkan tembus hingga 10 sampai 15 kilogram udang galah berukuran besar dalam sekali perjalanan. Namun, di balik riak air dan deretan udang berukuran menjanjikan tersebut, tersimpan kekhawatiran yang mendalam di benak Hendra. 

“Gak tentu kadang lagi bagus, bisa banyak dapat,”ucapnya

Ancaman Setrum dan Racun 

Populasi udang galah yang selama ini menjadi kebanggaan dan penopang ekonomi warga Berau dirasakannya mulai menghadapi ancaman serius. Ancaman itu datang dari dua sisi: penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran, serta aksi oknum tak bertanggung jawab yang nekat menggunakan bahan beracun dan setrum demi mendapatkan hasil cepat tanpa memperdulikan dampak jangka panjang.

Kekhawatiran tersebut makin beralasan mengingat sifat alami dari udang galah Sungai Kelay yang sangat sensitif. Berbeda dengan beberapa jenis biota air lainnya yang bisa dibudidayakan manusia, udang ini memiliki ketergantungan penuh pada habitat aslinya. 

Begitu ditangkap dari sungai, udang harus segera dijual atau dikonsumsi karena hingga saat ini belum ada teknik budidaya yang benar-benar berhasil mengembangkannya di lingkungan buatan.

"Dia tidak bisa dipelihara, biasanya hidup di perairan bebas. Kalau dimasukkan dalam kolam atau keramba sangat sulit berkembang biak dan sering malah mati," tutur Hendra seraya merapikan peralatan pancingnya.

Kenyataan ini menegaskan bahwa keabadian udang galah sepenuhnya berada di tangan alam bebas Sungai Kelay. Hendra meyakini bahwa kedaulatan udang ini sebenarnya sangat mudah dijaga jika semua pihak memiliki kesadaran yang sama. 

Selama para nelayan tetap memegang teguh kearifan lokal dengan mempraktekkan metode penangkapan tradisional yang ramah lingkungan, populasi udang akan terus terjaga secara alami. Alam akan selalu cukup memberi makan bagi mereka yang bijak, tanpa harus tergoda cara-cara instan yang mematikan ekosistem.

Di atas perahu ketintingnya yang perlahan menyusuri kegelapan Sungai Kelay, Ia menyuarakan sebuah tekad dan harapan besar. Ia sangat berharap adanya campur tangan nyata dari pemerintah dalam merancang program perlindungan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan. 

Penegakan hukum terhadap aksi peracunan sungai serta perlindungan habitat air tawar menjadi harga mati. Ia tidak ingin kelestarian ini terhenti di generasinya; ia ingin anak cucu kelak masih bisa menyaksikan kilau udang galah langsung dari jernihnya air Sungai Kelay, bukan sekadar mendengarnya sebagai cerita nostalgia masa lalu. (Rein)

Langkah ini diambil guna memastikan komitmen reklamasi perusahaan sekaligus menjamin keselamatan masyarakat sekitar. ​Dalam sidak tersebut, sorotan utama tertuju pada sisa operasional PT Rantau Panjang Utama Bhakti (RUB) yang menyisakan puluhan hektare lubang menganga.

​“Kami meninjau 60 hektare lubang tambang yang ditinggalkan PT RUB. Kami memerintahkan mereka segera melakukan mitigasi,” tegas Bambang.

Dirinya melanjutkan, mitigasi tersebut harus dilakukan oleh PT RUB untuk menutup ruang bagi munculnya potensi berupa kecelakaan masyarakat di bekas lubang galian tambang. 

“Jadi, itu dimitigasi lagi menjadi 15 hektare kemudian ditutup, dibikin marka dilarang beraktivitas di sana. Jadi, tidak ada lagi kecelakaan tambang masyarakat di lubang tambang,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa jaminan reklamasi merupakan instrumen hukum yang wajib ditaati perusahaan. Pemerintah pun memastikan akan menjatuhkan sanksi yang berat jika kewajiban ini diabaikan.

“Jaminan reklamasi itu kan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan itu tidak akan diberikan RKAB apabila reklamasinya belum dilaksanakan. Semuanya wajib direklamasi,” tegasnya.

Terkait bekas jumlah galian tambang dan kecelakaan kerja di bekas galian tambang, Bambang sendiri mengakui adanya perbedaan data yang dimiliki Pemprov Kaltim dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Data resmi Dinas ESDM Kaltim, mencatat ada 527 titik lubang bekas tambang. Sementara menurut data Jatam mengungkap adanya temuan 1.700 titik eks lubang tambang di seluruh wilayah Kaltim.

“Lalu yang meninggal di lubang tambang hanya sekitar 30 orang, yang disiarkan Jatam 53. Di Berau sendiri saya belum cek datanya (korban jiwa),” pungkasnya. (Rein/daa) 

​Sedikitnya, sebanyak 81 bibit pohon beragam varietas ditanam sebagai bagian dari akselerasi mitigasi perubahan iklim sekaligus langkah menstimulus kepedulian publik terhadap kelestarian alam sekitar.

​Agenda ini menjadi salah satu pilar utama dalam selebrasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Kukar yang tahun ini mengadopsi tema global “Inspired by Nature, For Climate, For Our Future: Saatnya Bekerja untuk Iklim”.

​Dipaparkan oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar Slamet Hadiraharjo, tema yang diusung tahun ini merupakan instruksi bersama guna menggalang aksi kolektif menghadapi triple planetary crisis yang mencakup perubahan iklim, penurunan biodiversitas, serta polusi.

​“Tema ini adalah panggilan untuk bergotong royong memobilisasi aksi nyata menghadapi triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan polusi,” tegasnya.

​Dirinya menguraikan, gerakan menanam pohon di kawasan Taman Pujasera menjadi representasi riil dari spirit kerja iklim yang diamanatkan dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini.

​Lewat aktivitas tersebut, pemerintah daerah berkomitmen memperlihatkan bahwa proteksi terhadap alam wajib diimplementasikan melalui kebijakan konkret yang dampaknya dapat diindra langsung oleh publik.

​Adapun akumulasi 81 pohon yang ditanam mencakup 15 pohon ulin, 10 pohon meranti, 10 pohon kapur, 20 pohon buah-buahan, 8 pohon tabebuya, serta 18 tanaman hias. Prosesi penanaman dipimpin Sekda Sunggono Kasnu bersama Sultan Kutai Kartanegara Ing Martapura ke-21 Sultan Aji Muhammad Arifin.

​Slamet menegaskan, penghijauan pohon tidak semata-mata diorientasikan estetika wilayah. Namun, juga mengandungi signifikansi ekologis yang krusial, mulai dari memperluas tutupan hijau, memfilter kualitas udara, hingga menjadi instrumen adaptasi dan reduksi dampak perubahan iklim lokal.

​Di luar penanaman pohon, selebrasi Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026 di Kukar pun dikonsep guna menguatkan komitmen lintas sektor pada aspek manajemen lingkungan hidup.

​Minimal terdapat tiga sasaran utama yang dibidik lewat rangkaian program tahun ini, yakni memperkokoh sinergisitas seluruh elemen dalam mengendalikan dampak perubahan iklim.

​Berikutnya, mengeskalasi keterlibatan aktif masyarakat untuk kolektif memangkas volume sampah sejak dari hulu, serta memformulasikan kultur gotong royong lewat gerakan peduli lingkungan secara kontinu.

​“Keberhasilan pengelolaan lingkungan bukanlah tugas DLHK semata, melainkan tanggung jawab kita bersama,” urai Slamet dikutip dari Niaga Asia. 

​Sebagai informasi, rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini sejatinya telah digulirkan semenjak awal Juni lewat variasi agenda berbasis lingkungan.

​Program pembuka berupa Gerakan Peduli dan Berperilaku Ramah Lingkungan di Sekolah, melalui orientasi bagi calon sekolah Adiwiyata demi mendongkrak kualitas ekosistem edukasi dan membentuk sekolah berwawasan lingkungan.

​Selanjutnya sambung Slamet, DLHK Kukar juga mengorganisasi Gerakan Aksi Pilah Sampah lewat edukasi manajemen sampah ke masyarakat. Langkah ini difungsikan guna mereduksi tumpukan sampah yang masuk menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sekaligus menstimulasi warga memilah limbah dari lingkup domestik.

​Puncaknya, pada momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, dilaksanakan Gerakan Aksi Iklim berwujud operasi bersih lingkungan dan penghijauan di Taman Pujasera. Menurutnya, skema kegiatan diformulasikan agar Hari Lingkungan Hidup tidak mandek sebagai seremoni musiman, melainkan bertransformasi menjadi gerakan berkelanjutan.

​Di sela acara, ia turut mengekspos sederet capaian fundamental DLHK Kukar per tahun 2026 sebagai bukti autentik komitmen menjaga alam.

​Pertama, Program Kampung Iklim (Proklim). Kini terdapat 71 desa/kelurahan yang dicanangkan sebagai Desa Ramah Lingkungan. Dari total itu, 26 desa/kelurahan dianugerahi sertifikat oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Kampung Iklim berpredikat Utama.

​Kedua, tata kelola sampah. Ia mengonfirmasi persentase volume sampah terolah tadinya menyentuh 12,34 persen. Menurutnya, indikator tersebut dipengaruhi transformasi regulasi Kementerian Lingkungan Hidup.

​“Sampah yang masuk ke TPA dengan sistem open dumping, secara metodologi baru tidak lagi dihitung sebagai capaian pengelolaan sampah. Karena aturan bakar sampah ke TPA adalah residu yang sudah tidak ada nilai ekonomi,” urainya.

​Ketiga, parameter lingkungan. Mengacu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025/2026, akumulasi nilai kualitas lingkungan hidup di Kukar menyentuh angka 80 atau masuk kualifikasi sedang.

​“Untuk meningkatkan agar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kita meningkat, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan, dimulai dari sekitar kita melalui pemilahan sampah rumah tangga,” imbaunya.

​Lewat momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, dirinya menyerukan seluruh komponen masyarakat untuk mengonversi kerja untuk iklim menjadi habituasi harian, bukan sekadar agenda momentum tahunan semata.

​Aktivitas simpel layaknya menyortir sampah domestik, meminimalkan produksi sampah dari hulu, merawat kebersihan sekitar, hingga menanam tanaman merupakan wujud sumbangsih riil masyarakat dalam memelihara bumi.

​“Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia Tahun 2026 ini, marilah kita jadikan kerja untuk iklim sebagai gaya hidup sehari-hari,” pungkasnya.(Rein/Rdk)

​Aksi penghijauan ini merupakan buah kolaborasi besar antara Gerbangtara, Enable Project, World Cleanup Day (WCD) Kaltim, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, serta masyarakat lokal.

​Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Samarinda, Andika Dwi Prastyo, menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar dampak yang dihasilkan bisa dirasakan dalam jangka panjang.

​"Program ini membuktikan bahwa kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, komunitas, dan generasi muda mampu menghasilkan dampak positif bagi lingkungan," ujar Andika, (24/06/2026) 

​Ia juga secara khusus mengapresiasi peran aktif generasi muda Kaltim yang menjadi motor penggerak utama dalam agenda ini. Andika berharap gerakan ini tidak berhenti sebagai seremonial belaka, melainkan tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.

​Di tempat terpisah, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil IV Balikpapan, Rinaldi Lubis, menyatakan bahwa keterlibatan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang berjalan beriringan dengan misi ekonomi.

​"Pegadaian tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan," ujarnya. 

​Melalui sinergi kolektif ini, PT Pegadaian berharap dapat terus menginspirasi banyak pihak untuk mengambil peran serupa demi menjaga ekosistem bumi Kalimantan Timur yang lebih hijau dan lestari untuk generasi masa depan.(Rein/daa) 

Ia menyatakan demi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pembudidaya ikan lokal, maka sudah sepatutnya mencapai kerjasama melalui pihak ketiga. Ini menurutnya adalah solusi yang kongkrit ditengah pemangkasan anggaran yang diberlakukan. 

​"Anggaran kita yang terbatas membuat kegiatan peningkatan SDM secara mandiri dinilai tidak memungkinkan. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan teman-teman dari YAKAN. Melalui kerja sama ini, pembiayaan dan dukungan untuk sekolah lapangan budidaya udang sikur ini dapat terbantu," ujar Abdul Majid.

​Abdul Majid menekankan agar sinergi ini berjalan selaras dengan prinsip ekonomi keberlanjutan. YAKAN yang memiliki misi pelestarian lingkungan, dinilai menjadi mitra yang tepat agar pembukaan lahan tambak dilakukan secara terukur dan mematuhi peraturan yang berlaku, bukan secara sporadis.

​"Kami ingin pemanfaatan sumber daya alam ini menggunakan metode berkelanjutan, tidak membabat habis yang ada. Pembukaan lahan nantinya hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan lahan budidaya dan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar sesuai misi ekonomi hijau kita," tegasnya, Selasa (23/06/2026). 

​Saat ini, proyek percontohan metode budidaya seperti udang siku, sekolah lapangan, berlokasi di Kampung Pegat Betumbuk. Kendati demikian, ia memastikan, tidak menutup kemungkinan metode ini akan direplikasi di kampung-kampung lain yang memiliki potensi serupa.

​"Pegat Betumbuk ini menjadi contoh awal dari kelanjutan program terdahulu. Ke depan, potensi di tempat lain akan terus kita kembangkan berdasarkan hasil dari pelatihan-pelatihan yang sudah berjalan ini," tutupnya. (Rein/daa) 

​Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bersama sejumlah pejabat terkait, dan diterima langsung Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (19/6/2026).

​Potensi yang Belum Maksimal

​Dalam pertemuan itu, Seno Aji mengungkapkan Kalimantan Timur memiliki potensi dana jaminan reklamasi (Jamrek) yang sangat besar dari aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau dikenal galian C.

​"Kami memiliki potensi dana jaminan reklamasi lebih dari Rp1 triliun, bahkan bisa mencapai Rp3,4 triliun," kata Seno Aji melalui akun rema Instagram Pemprov Kaltim.

​Namun, menurutnya, potensi tersebut belum tergarap optimal karena sebagian pelaku usaha masih mengacu pada pola lama dan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban penyetoran dana jaminan reklamasi. 

Ia menilai apabila seluruh perusahaan tambang mematuhi aturan yang berlaku, daerah berpotensi memperoleh tambahan pendapatan hingga Rp1,5 triliun per tahun.

​"Kalau para pelaku usaha galian C taat seperti yang diterapkan di Jawa Tengah, minimal daerah bisa mendapatkan pemasukan sekitar Rp1,5 triliun setiap tahun," ujarnya.

​Studi Banding Regulasi

​Pemprov Kaltim melakukan studi efektivitas kebijakan dan regulasi perizinan Mineral Bukan Logam (MBL), Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (MBLJT), dan batuan yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil studi tersebut diharapkan menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur.

​Seno menilai selama ini kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah belum optimal meski Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah.

​"Kita terlalu euforia, tetapi pertumbuhan ekonomi Kaltim masih stagnan di angka 2,9 persen. Potensi galian C harus bisa memberikan manfaat yang lebih besar ke depan," pungkasnya.(Rein/daa) 

​Langkah progresif ini dimatangkan dalam agenda Konsultasi Publik yang digelar pada Jumat (12/6/2026). Forum strategis tersebut mempertemukan BKSDA Kaltim dengan para akademisi, pegiat lingkungan, pemerintah daerah, serta para raksasa konsesi yang beroperasi di wilayah tersebut, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

​Fokus utama pertemuan tersebut adalah membahas peta indikatif areal preservasi habitat orangutan di Lanskap Keraitan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Konsep ini dinilai sebagai terobosan mutakhir karena mengusung skema inklusif yang tidak mengubah status hukum lahan yang ada.

​Solusi Tanpa Mengubah Status Hukum Lahan

​Melalui skema baru ini, kawasan preservasi dapat ditetapkan di luar area konservasi resmi. Artinya, lahan yang saat ini berstatus sebagai Hutan Lindung, Hutan Produksi, maupun Area Penggunaan Lain (APL) tetap dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi. Namun, para pemangku kepentingan wajib berkomitmen menjaga fungsi ekologisnya demi kelangsungan hidup orangutan.

​Kepala BKSDA Kaltim, Ari Wibawanto, mengungkapkan bahwa pendekatan adaptif ini sangat mendesak untuk diterapkan di Lanskap Keraitan. Wilayah seluas 560 ribu hektare tersebut merupakan salah satu kantong populasi terbesar Orangutan Morio di Kaltim, namun sekaligus menjadi titik panas konflik satwa.

​“Lanskap Keraitan merupakan salah satu sub-lanskap dengan populasi orangutan terbanyak. Berdasarkan data yang kami miliki, hampir 70 persen konflik orangutan di Kaltim terjadi di kawasan ini,” ungkap Ari.

​Ari menambahkan, tingginya angka konflik tersebut dipicu oleh masifnya fragmentasi lahan. Aktivitas pemanfaatan ruang yang tumpang tindih, mulai dari tambang, sawit, HTI, HPH, hingga permukiman warga yang membuat ruang gerak primata endemik ini kian menyusut.

​“Banyaknya fragmentasi lahan membuat sebagian besar orangutan terpaksa hidup dan mencari makan di luar kawasan perlindungan formal,” pungkasnya. (REIN/daa)

​Plt Kepala Dishut Kaltim, Rusmadi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengamankan aset alam yang memiliki rekam jejak sejarah tinggi.

​"Upaya pelestarian warisan geologi Tanjung Sinondok ini menjadi langkah mutlak pemerintah untuk melindungi kekayaan alam yang bernilai sejarah tinggi," ujar Rusmadi, Kamis (11/06). 

​Secara administratif, kawasan eksotis ini terletak di Kampung Teluk Sumbang dan masuk dalam wilayah kerja UPTD KPHP Berau Pantai Dishut Kaltim. Sejak tahun 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan kawasan ini sebagai Warisan Geologi Nasional.

​Ketetapan hukum tersebut disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 187.K/GL.1/MEM.G/2024 tentang Penetapan Warisan Geologi.

​Rusmadi menjelaskan, Geosite Tanjung Sinondok menyimpan kompleks batuan pra-tersier yang sangat langka dan memiliki nilai edukasi yang sangat tinggi bagi ilmu kebumian.

Di sepanjang kawasan pesisir itu, tersebar berbagai komponen geologi unggulan seperti batuan breksi, batu gamping klastik, batuan basalt, hingga batuan gabro.

​Penemuan berbagai komponen batuan purba tersebut sekaligus menjadi bukti nyata secara empiris bahwa daratan Kalimantan pada masa lampau merupakan dasar Samudra, tambahnya.

​Melihat potensi besar tersebut, pemerintah daerah kini memproyeksikan kawasan konservasi ini sebagai laboratorium alam.

Kedepan, perencanaan tata ruang akan difokuskan pada optimalisasi potensi pendidikan, penelitian kebumian, serta pengembangan konsep geowisata terpadu.

​Selain keunggulan di sektor geologi, Tanjung Sinondok juga menawarkan daya tarik ekologis yang memukau. Kawasan ini menyajikan perpaduan bentang alam yang unik, mempertemukan keasrian hutan primer yang dijaga ketat oleh masyarakat dengan keanekaragaman biota bawah laut yang masih sangat terjaga.

“​Para peneliti juga menaruh minat besar pada fenomena alam langka yang ditemukan di lokasi tersebut, yaitu munculnya titik-titik mata air tawar langsung dari pori-pori bebatuan di bawah laut,” tuturnya. 

​Kondisi alam yang murni ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat lokal, khususnya suku Basap Teluk Sumbang. Hingga saat ini, mereka tetap hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan sekitar melalui aktivitas penangkapan ikan secara tradisional. (Rdk)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, melalui Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) melaporkan bahwa longsoran yang terjadi cukup masif.

Pengikisan tanah oleh arus sungai yang deras membuat bentang longsoran mencapai kurang lebih 200 meter.

​"Selain memakan badan jalan penghubung antara RT 01 dan RT 02, abrasi ini juga mengancam pemukiman warga. Tercatat ada dua unit rumah yang dihuni oleh 3 Kepala Keluarga dengan total 10 jiwa kini dalam kondisi terancam," tulis laporan resmi TRC-PB BPBD Berau, Senin (1/6/2026).

​Bukan hanya rumah dan jalan utama kampung, longsor juga merusak lahan perkebunan milik warga setempat serta beberapa tiang lampu penerangan jalan umum (PJU) di sekitar lokasi kejadian.

​Merespon laporan tersebut, Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, bersama Tim TRC turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring visual, pemetaan koordinat, serta pendataan awal terhadap warga yang terdampak.

​"Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan kaji cepat dan monitoring di titik koordinat terdampak. Pendataan ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penanganan darurat lebih lanjut oleh pimpinan," jelas perwakilan tim di lapangan.

​Pihak BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, warga yang berada di sepanjang bantaran sungai diimbau untuk tetap waspada, mengingat kondisi cuaca yang masih fluktuatif dan potensi pergeseran tanah susulan yang masih bisa terjadi. (REIN/daa) 

Camptostemon philippinensis bukan mangrove biasa. Spesies ini masuk dalam kategori terancam punah berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan telah berstatus dilindungi di Indonesia. Populasinya sangat terbatas, hanya tersebar di titik-titik tertentu di Kalimantan dan Sulawesi.

Tim BRIN dan UGM menemukannya di pesisir Kelurahan Pantai Lango dan Pulau Kowangan, Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah sebelumnya menyusuri sekitar 200 kilometer kawasan mangrove Teluk Balikpapan menggunakan perahu — mulai dari Sepaku hingga pesisir kota Balikpapan.

Lebih dari 500 Individu Terdata

Penemuan pertama bermula dari satu pohon di Pulau Kowangan, yang kemudian diikuti sejumlah pohon lain di Pantai Lango. Penelusuran lanjutan dilakukan untuk memetakan jumlah individu, tahap pertumbuhan, dan distribusi spesies di habitat alaminya.

Hasil penelitian yang didanai BRIN dan LPDP melalui skema Pendanaan Ekspedisi dan Eksplorasi (2022) serta RIIM Batch II (2023–2024) mencatat 527 individu C. philippinensis di kawasan Pantai Lango, terdiri dari 452 individu berupa semaian atau anakan muda, 49 pohon dewasa, 26 pancang.

Data ini menunjukkan spesies tersebut masih memiliki kemampuan regenerasi alami yang cukup baik, meski hidup dalam habitat yang sangat terbatas.

Ancaman Nyata di Depan Mata

Peneliti di Pusat Riset Botani Terapan BRIN, Istiana Prihatini, menegaskan bahwa keberadaan spesies ini membuktikan betapa pentingnya Teluk Balikpapan sebagai kantong biodiversitas pesisir yang wajib dijaga.

"Keberadaan C. philippinensis di Teluk Balikpapan menunjukkan kawasan ini memiliki nilai biodiversitas yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius dalam upaya konservasi," ujar Istiana, Selasa (26/5/2026).

Namun ancaman terhadap spesies ini nyata dan datang dari berbagai arah alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pembalakan liar, hingga tekanan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berada tak jauh dari habitat spesies ini.

"Habitat C. philippinensis sangat terbatas. Jika terjadi kerusakan habitat, risiko kepunahan lokal spesies ini akan semakin besar," tegasnya.

Jejak Bekantan di Balik Daun Mangrove
Temuan menarik lain ikut menyertai penelitian ini. Tim menemukan indikasi bekas gigitan primata pada daun C. philippinensis, dan nelayan setempat yang mendampingi tim selama di lapangan juga melaporkan keberadaan kelompok bekantan (Nasalis larvatus) di sekitar kawasan tersebut.

Hal ini memunculkan dugaan adanya hubungan ekologis antara mangrove langka ini dengan bekantan — satwa endemik Kalimantan yang juga berstatus dilindungi. Penelitian lanjutan terkait kaitan keduanya dinilai mendesak untuk dilakukan.

Langkah Konservasi yang Direkomendasikan

Tim peneliti merekomendasikan sejumlah langkah konkret untuk menyelamatkan populasi mangrove langka ini, antara lain perlindungan habitat alami, restorasi kawasan mangrove yang rusak, penyimpanan material genetik, serta pengembangan konservasi ex-situ melalui perbanyakan tanaman.

Penelitian lanjutan mengenai keragaman genetik dan peran ekologis C. philippinensis juga dinilai penting sebagai fondasi strategi konservasi jangka panjang di Indonesia.

Teluk Balikpapan bukan sekadar perairan biasa, ia adalah rumah bagi kehidupan yang tak ternilai. Sudah saatnya kita jaga sebelum terlambat. (REIN/daa)

Kota Balikpapan
1. PT Kaltim Karingau Ternal, Badan Usaha Pelabuhan
2. PT Komatsu Remanufacturing Asia, Mesin, Peralatan dan Perlengkap
3. PT Balikpapan Environmental Services, Pengolahan LB3
4. PT Schlumberger Gcophysics Nusantara, Penunjang Pertambangan
5. PT Petrosea Tbk (Petrosea Support Facilities), Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor; Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
6. PT Thiess Contractor Indonesia, Reparasi Alat Angkutan, Bukan Kendaraan Bermotor; Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan
7. PT LDC East indonesia, Sawit.

Kutai Kartanegara
8. PT Kartanegara Energi Perkasa, Energi PLTGU
9. PT Indo Ridlatama Power, Energi PLTU
10. PT Indonesia Energi Dinamika, Energi PLTU
11. PT Kalimantan Ferro Industry, Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
12. PT Borneo Malaka Selayar, Migas Distribusi
13. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda, Pengelola Jalan Tol
14. PT Dharma Hutani Makmur, Pengusahaan Hutan
15. PT Koetaindo, Pertambangan Batu Bara
16. PT Bukit Raya Coal Mining, Pertambangan Batu Bara
17. PT Alam Karya Gemilang, Pertambangan Batu Bara
18. PT Anggana Coal, Pertambangan Batu Bara
Kalimantan Timur
19. PT Alamjaya Bara Pratama, Pertambangan Batu Bara
20. PT Adimitra Baratama Nusantara, Pertambangan Batu Bara, PT. Welarco Subur Jaya - II, Pertambangan Batu Bara
21. PT Multi Sarana Avindo, Pertambangan Batu Bara
22. PT Megaprima Persada, Pertambangan Batu Bara
23. PT Kayan Putra Utama Coal, Pertambangan Batu Bara
24. PT Bara Tabang, Pertambangan Batu Bara
25. PT Niagamas Gemilang, Sawit
26. PT Sawit Unggul Agro Niaga, Sawit
27. PT Tritunggal Sentra Buana -POM, sawit
28. PT Agri Eastborneo Kencana, Sawit
29. PT Maju Kalimantan Hadapan (Mill), Sawit

Kutai Barat
30. PT Bina Insan Sukses Mandiri, Pertambangan Batu Bara
31. PT Cristian Eka Pratama, Pertambangan Batu Bara
32. PT Bharinto Ekatama, Pertambangan Batu Bara
33. PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk. - Isuy Makmur Estate, Sawit
34. PT Kruing Lestari Jaya, Sawit

Paser
35. PT Perkebunan Nusantara IV Regional V- PKS Longpinang, Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak Oleaginous)
36. PT Gawi Makmur Kalimantan, Sawit
37. PT Muaratoyu Subur Lestari, Sawit
38. PT Agro Inti Kencanamas, Sawit

Kutai Timur
39. PT Batuta Chemical Industrial Park, Kawasan Industri
40. PT Tawabu Mineral Resources, Pertambangan Batu Bara
41. PT Tambang Damai, Pertambangan Batu Bara
42. PT Kaltim Prima Coal, Pertambangan Batu
43. PT Nala Palma Cadudasa, Sawit
44. PT Kresna Duta Agroindo - PKS Rantau Panjang, Sawit
45. PT Long Bagun Prima Sawit, Sawit
46. PT Etam Bersama Lestari, Sawit
47. PT Kobexindo Cement, Semen

Kota Bontang
48. JO Dahana- PT. Black Bear Resources, Kimia
49. PT Kaltim Nitrat Indonesia, Kimia

Kota Samarinda
50. PT Sarana Abadi Lestari, Badan Usaha Pelabuhan
51. PT Multi Kusuma Cemerlang, Karet
52. PT Bukit Baiduri Energi, Pertambangan Batu Bara
53. PT Lanna Harita Indonesia, Pertambangan Batu Bara
54. PT Nuansacipta Coal Investment, Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Penajam Paser Utara
55. PT Nusantara Sembcorp Solar Energi, Energi PLTS

Berau
56. PT Indo Pusaka Berau, Energi PLTU
57. PT Marina Bara Lestari, Pertambangan Batu Bara
58. PT Mega Alam Sejahtera, Pertambangan Batu Bara
59. PT Supra Bara Energi, Pertambangan Batu Bara
60. PT Berau Sawit Sejahtera, Sawit
61. PT Gunta Samba Jaya, Sawit
62. PT Satu Sembilan Delapan, Sawit
63. PT Jabontara Eka Karsa, Sawit
64. PT Hutan Hijau Mas, Sawit

(REIN/daa)

Dosen Mata Kuliah Wawasan Konservasi

Universitas Muhammadiyah Berau

KARTANEWS.COM - Libur Lebaran 2026 menghadirkan fenomena menarik bagi sektor pariwisata Kabupaten Berau. Ribuan wisatawan memadati sejumlah destinasi unggulan, terutama di Kecamatan Biduk-Biduk yang dikenal memiliki panorama alam memukau.

Kawasan ini menjadi tujuan favorit wisatawan karena memiliki beragam objek wisata andalan seperti Labuan Cermin, Pulau Kaniungan, Pantai Sangalaki, serta sejumlah lokasi menarik lainnya.

Lonjakan kunjungan wisatawan bahkan menyebabkan keterbatasan akomodasi. Banyak pengunjung kesulitan memperoleh penginapan karena kapasitas hotel dan homestay belum mampu menampung seluruh wisatawan. Kondisi ini wajar mengingat perjalanan menuju Biduk-Biduk memerlukan waktu sekitar lima jam melalui jalur darat dari Tanjung Redeb, sehingga sebagian besar wisatawan memilih bermalam di kawasan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Berau memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika dikelola secara serius. Masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat langsung melalui usaha penginapan, kuliner, transportasi, hingga penjualan produk lokal.

Di sisi lain, Kabupaten Berau saat ini tengah menyiapkan kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat menuju pengakuan yang lebih luas. Bersama Kabupaten Kutai Timur, kawasan ini sebelumnya telah memiliki puluhan warisan geologi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM RI. Dari jumlah tersebut, 26 warisan geologi berada di wilayah Berau, sementara sisanya tersebar di Kutai Timur.

Beberapa geosite di Berau bahkan telah dikenal luas sebagai destinasi wisata, seperti Labuan Cermin, Air Panas Pemapak, Danau Haji Buang, Segending, hingga Air Terjun Bidadari. Penetapan warisan geologi ini diharapkan menjadi branding baru bagi Berau sebagai daerah wisata berbasis alam dan ilmu pengetahuan.

Namun, salah satu tantangan utama dalam pengembangan geopark adalah kesiapan pengelolaan di lapangan. Banyak pengelola wisata telah memahami potensi destinasi yang mereka kelola, tetapi belum sepenuhnya menghubungkan objek wisata tersebut dengan nilai geologi yang dimilikinya.

Sebagai contoh, pengelola Labuan Cermin umumnya sudah mampu menjelaskan keindahan danau tersebut, tetapi belum banyak yang dapat menerangkan proses terbentuknya danau dua rasa itu—mengapa lapisan atas berupa air tawar, sementara bagian bawah mengandung air asin. Padahal, penjelasan ilmiah seperti ini menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.

Karena itu, peningkatan literasi geopark menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah daerah dan pengelola wisata perlu menghadirkan papan informasi, pusat edukasi, penunjuk arah, hingga identitas visual yang menjelaskan sejarah geologi, proses terbentuknya kawasan, serta nilai konservasi yang dimiliki setiap lokasi. Dengan begitu, wisatawan tidak hanya datang untuk berfoto, tetapi juga memperoleh pengetahuan.

Selain aspek edukasi, geopark juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan homestay berbasis warga. Rumah-rumah penduduk yang layak dan bersih dapat disiapkan menjadi penginapan sederhana dengan standar pelayanan yang baik. Model ini telah diterapkan di Desa Merabu dan terbukti memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

Jika konsep serupa diterapkan di Biduk-Biduk dan kawasan wisata lainnya, maka keterbatasan kamar hotel saat musim liburan dapat diatasi. Di saat yang sama, pendapatan warga pun meningkat.

Berau memiliki modal alam yang luar biasa. Kini yang dibutuhkan adalah pengelolaan yang profesional, edukatif, dan melibatkan masyarakat. Dengan langkah tersebut, geosite Berau bukan hanya menjadi tujuan wisata lokal, tetapi juga destinasi kelas dunia. 

Dalam kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, sedikitnya 6 ton sampah berhasil diangkat dari area Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung.

Kegiatan yang berlangsung pada pertengahan Maret 2026 itu melibatkan sekitar 70 relawan, hasil kolaborasi antara EIGER Adventure Land, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, serta pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Pembersihan difokuskan pada zona pemanfaatan kawasan konservasi yang selama ini menjadi titik penumpukan sampah. Dari tahap awal pembersihan, volume sampah yang berhasil diangkut setara dengan empat truk.

Meski demikian, total timbulan sampah di lokasi tersebut diperkirakan mencapai 30 ton, sehingga proses penanganan akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh area dinyatakan bersih.

Kondisi ini mencerminkan kompleksitas persoalan sampah di wilayah hulu yang tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memicu longsor di kawasan lereng.

Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat timbulan sampah Indonesia mencapai sekitar 56 juta ton per tahun pada 2023.

Dari jumlah tersebut, hanya sebagian yang tertangani dengan baik, sementara sisanya masih berakhir di tempat pembuangan terbuka atau tidak terkelola dan mencemari lingkungan.

Sementara itu, Kabupaten Bogor menghadapi tekanan signifikan dengan volume sampah yang mencapai ribuan ton per hari dan turut mendorong munculnya titik pembuangan liar, terutama di kawasan penyangga seperti Puncak.

Direktur Utama EIGER Adventure Land, Imanuel Wirajaya, menekankan bahwa persoalan sampah tidak semata berkaitan dengan jumlah, tetapi juga perilaku masyarakat dalam pengelolaannya.

Ia menilai perubahan pola pikir dan kebiasaan dalam memilah serta membuang sampah menjadi faktor kunci dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Dampak pembuangan sampah sembarangan sangat luas, mulai dari pencemaran hingga potensi bencana. Perubahan perilaku dan pengelolaan dari sumber menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan Guru Besar Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University, Arief Sabdo Yuwono, yang menilai metode pengelolaan konvensional seperti open dumping sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir harus didukung kesadaran masyarakat.

Aksi bersih ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pengembangan kawasan berbasis ekowisata yang berkelanjutan.

Selain penanganan langsung, program lanjutan juga diarahkan pada edukasi dan pelibatan masyarakat lokal dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur.

Penguatan sistem pengelolaan sampah di kawasan Megamendung akan difokuskan pada pendekatan terpadu yang melibatkan masyarakat setempat, langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah hulu sekaligus menekan risiko bencana lingkungan akibat timbulan sampah. (AUNI/daa*)

Bioetanol merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan organik seperti tebu, jagung, maupun biomassa lainnya. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai campuran bensin dalam berbagai komposisi, termasuk skema E10 atau campuran 10 persen etanol.

Dalam konteks energi nasional, bioetanol dipandang sebagai solusi yang menjembatani kepentingan ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan khususnya di tengah konflik Timur Tengah.

Selain bersumber dari bahan terbarukan, penggunaannya juga mampu menekan emisi gas rumah kaca dibandingkan bahan bakar konvensional.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, menegaskan bahwa pengembangan bioetanol tidak hanya berkaitan dengan inovasi energi, tetapi juga menyentuh aspek strategis seperti kemandirian pasokan energi dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

“Bioetanol menjadi titik temu antara ketahanan energi dan keberlanjutan, sehingga pengembangannya perlu didukung melalui diversifikasi bahan baku, penguatan regulasi, serta kesiapan infrastruktur,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (3/4/2026).

Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari keterbatasan pasokan bahan baku berkelanjutan hingga belum optimalnya rantai pasok dan distribusi. Di sisi lain peluang pengembangan bioetanol cukup besar, mengingat Indonesia memiliki sumber daya pertanian yang melimpah.

Selain berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak, pengembangan bioetanol juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi sektor pertanian melalui peningkatan nilai tambah komoditas lokal serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor hilir.

Dari sisi lingkungan, penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar campuran dinilai mampu menurunkan emisi karbon secara bertahap, sehingga mendukung komitmen Indonesia dalam transisi energi bersih dan pencapaian target penurunan emisi nasional.

Namun demikian, implementasi bioetanol secara luas tetap memerlukan kesiapan menyeluruh, termasuk dukungan kebijakan yang konsisten, insentif bagi pelaku industri, serta edukasi publik terkait manfaat bahan bakar campuran etanol.

Dengan berbagai potensi dan tantangan tersebut, bioetanol dinilai dapat menjadi salah satu pilar penting dalam bauran energi masa depan Indonesia, terutama dalam upaya mewujudkan kemandirian energi yang lebih kuat dan berkelanjutan di tengah dinamika global. (AUNI/daa*)

Menurutnya, sampah yang telah masuk ke laut menjadi jauh lebih sulit ditangani dibandingkan di darat.

Selain itu, karakteristik sampah laut yang mengandung garam juga menyulitkan proses pemusnahan, termasuk melalui metode pembakaran yang berisiko menimbulkan zat berbahaya seperti dioksin dan furan.

Hanif menjelaskan bahwa mayoritas sampah laut sebenarnya berasal dari daratan yang tidak terkelola dengan baik. 

Dari total sampah nasional, baru sekitar 25 persen yang berhasil diolah, sementara 60 persen berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Sisanya, sekitar 40 persen, masih tercecer di lingkungan dan berpotensi terbawa aliran air hingga ke laut.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di darat pada 2029. Namun, dengan capaian saat ini, masih diperlukan upaya signifikan untuk mengejar sekitar 75 persen pengelolaan sampah dalam beberapa tahun ke depan.

“Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan persoalan sampah di darat, karena itu menjadi sumber utama pencemaran di laut,” ujarnya dikutip dari Antara (5/4/2026).

Hanif juga menekankan bahwa penanganan sampah laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, hingga aparat terkait.

Sebagai contoh, penanganan sampah laut di Bali dilakukan secara terpadu setiap periode tertentu, terutama saat terjadi penumpukan akibat arus laut. 

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup, lanjutnya, juga telah membentuk tim nasional khusus untuk menangani sampah laut. 

Meski demikian, luasnya wilayah perairan Indonesia membuat upaya tersebut memerlukan dukungan lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ini menjadi pekerjaan bersama yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan,” tegasnya. (AUNI/daa*)

Dilansir dari detikfinance, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Yanto Santosa, menyampaikan bahwa dengan dukungan teknologi yang tepat, limbah dari industri sawit dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi.

Sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan secara optimal, limbah tersebut berisiko menimbulkan permasalahan lingkungan.

“Limbah kelapa sawit memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Minggu (22/3/2026).

Menurut Yanto, pemanfaatan limbah sawit tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat penerapan ekonomi sirkular, serta berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan.

Ia juga menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas yang dapat menerapkan konsep zero waste, di mana seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Pemanfaatan limbah sawit memberikan banyak manfaat penting,” tegasnya.

Yanto mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang mendukung penerapan konsep zero waste di sektor perkebunan sawit, termasuk optimalisasi pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan.

Selain itu, ia menilai perlunya kolaborasi antara Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan lembaga riset guna mempercepat inovasi pengolahan limbah sawit.

“Kolaborasi BPDP dengan lembaga riset akan memberikan berbagai manfaat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menilai istilah limbah kurang tepat disematkan pada produk samping kelapa sawit.

Menurutnya, produk tersebut sejatinya memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan di berbagai sektor, mulai dari hulu hingga hilir.

“Yang tepat adalah produk utama seperti CPO dan CPKO, serta produk sampingan yang sering disebut limbah, padahal memiliki banyak potensi,” jelasnya.

Namun, ia menyoroti bahwa sejumlah produk samping sawit masih dikategorikan sebagai limbah dalam regulasi lingkungan, bahkan sebagian masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dinilai menjadi kendala dalam pengembangan dan komersialisasi.

“Padahal seluruhnya berasal dari bahan organik,” ujarnya.

Tungkot menambahkan, apabila regulasi tersebut dapat disesuaikan, industri pengolahan produk samping sawit berpeluang berkembang lebih pesat dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan devisa dan penciptaan lapangan kerja.

Optimalisasi pemanfaatan produk samping sawit juga dinilai dapat menekan jejak karbon (carbon footprint), sehingga memperkuat posisi industri sawit sebagai sektor yang berkelanjutan dan berbasis energi terbarukan.

Data Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) 2025 yang dirilis pada Maret 2026 menyebutkan, mayoritas perusahaan menjalankan usaha budidaya tanaman kehutanan, baik pada hutan alam maupun hutan tanaman, termasuk kegiatan pembibitan serta penangkaran tumbuhan dan satwa liar.

Berdasarkan distribusi wilayah, Kota Samarinda menjadi daerah dengan konsentrasi perusahaan kehutanan tertinggi. 

Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Berau, disusul Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Paser, dan Mahakam Ulu. Sementara itu, jumlah perusahaan paling sedikit tercatat di Kutai Barat dan Kota Balikpapan.

Dalam rilis resminya, BPS Kaltim menyebut dominasi Samarinda juga terlihat pada usaha budidaya tanaman kehutanan di hutan alam maupun hutan tanaman.

“Wilayah dengan jumlah perusahaan budidaya tanaman kehutanan pada hutan alam terbanyak yaitu Kota Samarinda sebanyak 30 perusahaan dan Kabupaten Berau sebanyak 8 perusahaan. Sementara pada budidaya hutan tanaman, sebagian besar juga berlokasi di Kota Samarinda sebanyak 10 perusahaan, diikuti Kabupaten Berau sebanyak 6 perusahaan,” demikian keterangan BPS Kaltim.

BPS juga mengungkapkan, sejumlah perusahaan tercatat menjalankan lebih dari satu jenis kegiatan usaha dalam subsektor kehutanan.

Pola dominasi Samarinda dan Berau terlihat konsisten pada berbagai jenis usaha, terutama pada budidaya hutan alam dan hutan tanaman.

Sementara itu, aktivitas penangkaran tumbuhan dan satwa liar tercatat berada di Kabupaten Paser. Adapun kegiatan pembibitan tanaman kehutanan paling banyak berkembang di Kota Samarinda.

Data ini menunjukkan bahwa subsektor kehutanan masih menjadi salah satu pilar penting dalam menopang aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam di Kalimantan Timur.

Salah satu fasilitas yang mulai dioperasikan adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara yang memiliki kapasitas pengolahan hingga 74 ton sampah rumah tangga per hari.

Fasilitas dirancang sebagai sistem pengelolaan sampah modern yang mengintegrasikan proses pemilahan, pengurangan kadar air, hingga pengolahan menggunakan teknologi termal.

TPST juga diproyeksikan menjadi contoh penerapan pengelolaan sampah berbasis energi atau waste to energy di Indonesia.

Manajer PT Bina Karya untuk Operation & Maintenance (OM) TPST 1, Harun menjelaskan bahwa fasilitas tersebut dibangun untuk menangani sampah yang berasal dari kawasan KIPP dan wilayah di sekitarnya.

“TPST 1 IKN dirancang untuk menampung dan mengolah sampah dari kawasan inti pemerintahan. Sistem pengelolaannya menggunakan dua bangunan utama, yaitu bangunan pengolahan fisika dan bangunan pengolahan termal,” ujarnya dalam situs resmi IKN.

Harun menambahkan, kapasitas awal fasilitas ini diproyeksikan mampu mengolah hingga dua unit masing-masing 30 ton sampah per hari, sehingga secara keseluruhan dapat menangani sekitar 60 hingga 74 ton limbah domestik setiap harinya.

Menurutnya, sistem pengolahan berbasis waste to energy memungkinkan sampah yang telah diproses menghasilkan energi, sehingga tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sistem pengelolaan lingkungan di IKN.

“Konsep ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengelolaan sampah modern yang ramah lingkungan dan dapat diterapkan di kota-kota lain di Indonesia,” jelasnya.

Keberadaan TPST 1 juga disiapkan untuk mendukung peningkatan jumlah penduduk di Nusantara seiring pembangunan kawasan hunian dan perpindahan ASN secara bertahap.

Dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi, fasilitas ini diharapkan mampu mengantisipasi meningkatnya produksi sampah di ibu kota baru sekaligus menjaga kualitas lingkungan di kawasan tersebut.

Sementara itu, Project Officer Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan (PGKP) untuk Operation & Maintenance TPST 1, Alifriyanto, menyampaikan bahwa pengoperasian fasilitas ini tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, sejumlah warga di sekitar kawasan IKN turut dilibatkan dalam operasional fasilitas tersebut sebagai tenaga kerja.

“TPST ini tidak hanya mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui keterlibatan dalam operasional fasilitas,” ujarnya.

Selain itu, keberadaan fasilitas pengolahan sampah ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab.

Pengelolaan operasional TPST 1 berada di bawah koordinasi Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan (PGKP) Otorita IKN yang bertugas melakukan supervisi serta pengendalian fasilitas dan PT Bina Karya menjalankan peran sebagai pelaksana teknis operasional.

Dengan pengoperasian TPST berbasis teknologi ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem pengelolaan lingkungan yang modern dan berkelanjutan di ibu kota baru.

Inovasi waste to energy diharapkan tidak hanya mampu mengurangi volume sampah, tetapi juga memanfaatkan limbah sebagai sumber energi yang mendukung keberlanjutan kawasan Nusantara di masa depan.

Di Berau, fokus utama adalah memberikan bekal keterampilan kepada perempuan dari berbagai desa, meliputi Kampung Tabalar Muara, Pegat Batumbuk, Tubaan, Semurut, Buyung-Buyung, dan Pilanjau.

Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya diajarkan cara mengolah hasil perikanan dan produk berbasis mangrove, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai tata kelola organisasi yang profesional.

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa peran perempuan sangat strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Menurutnya, mangrove harus dilihat sebagai penopang kehidupan yang produktif.

"Pemerintah Kabupaten Berau sangat mendukung inisiatif yang mendorong ekonomi pesisir berbasis sumber daya lokal, terutama yang melibatkan kelompok perempuan dan UMKM," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa melalui pendekatan Mangrove to Market, masyarakat mendapatkan keterampilan praktis untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan secara mandiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Abdul Majid, menyoroti pentingnya standar mutu dalam setiap produk yang dihasilkan.

Bagi Majid bahwa produksi tidak boleh berdiri sendiri tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan manajemen kelompok yang kuat.

“Kita harus memastikan praktiknya ramah lingkungan, produknya memenuhi standar mutu, dan kelompoknya memiliki manajemen yang kuat,” tutur Majid.

Dengan standar yang terjaga, hasil olahan mangrove dan perikanan diharapkan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar luas.

Manajer Senior Ekonomi Biru YKAN, Kiki Anggraini, menjelaskan bahwa keberhasilan ekonomi pesisir sangat bergantung pada kapasitas perempuan dalam mengelola keuangan usaha mereka.

Jika kelembagaan kuat dan pencatatan keuangan rapi, dampak positifnya akan langsung dirasakan oleh kesejahteraan keluarga.

“Pendekatan Mangrove to Market memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam berjalan seiring dengan upaya konservasi,” ungkap Kiki.

Manfaat nyata dari pelatihan ini dirasakan langsung oleh para peserta, salah satunya Riska Febriani dari Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Kerjasama Jaya, Kampung Pegat Batumbuk. Riska mengaku mendapatkan perspektif baru mengenai cara mengelola usaha tanpa harus mengeksploitasi alam secara berlebihan.

“Kami jadi lebih memahami bagaimana memanfaatkan mangrove tanpa merusaknya, sekaligus belajar cara mengelola usaha dengan lebih rapi, mulai dari produksi sampai pencatatan keuangan,” katanya.

Harapannya, setelah pelatihan ini berakhir, pendampingan yang berkelanjutan akan terus dilakukan.

Kelompok-kelompok perempuan di enam kampung tersebut diharapkan tidak hanya mampu memproduksi barang berkualitas, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menjaga kelestarian hutan mangrove di Kabupaten Berau untuk generasi mendatang.

Kapal yang bernama KM Dhaliya 3 itu, diketahui membawa sejumlah barang dan penumpang menuju ke Kabupaten Kutai Barat. 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam sebuah video yang beredar, disebutkan bahwa keramnya kapal tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 wita. Sementara jumlah orang yang berada didalam kapal sebanyak 52 orang.

Awal mula kejadian,  kapal tersebut sedang melaju lurus saat berada diperairan Kukar, namun secara tiba-tiba mengalami pergeseran arah hingga menyebabkan kapal terbalik.

Dugaan sementara, penyebab karamnya kapal akibat muatan terlalu banyak, sehingga tak mampu menahan beban hingga tenggelam.

"Kapal sempat berputar lalu, lalu terbalik,"ucap keterangan saksi melalui video yang beredar.

Dari kejadian itu, beruntungnya tidak ada korban jiwa menimpa. Namun, kerugian ditaksir miliran rupiah. (*)

Pemerintah menargetkan sebagian proyek tersebut mulai beroperasi pada 2027 sebagai solusi krisis sampah perkotaan sekaligus penguatan bauran energi bersih.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot menyampaikan bahwa persoalan sampah di kota-kota besar telah memasuki fase darurat, sehingga membutuhkan pendekatan lintas sektor, termasuk pemanfaatan teknologi waste to energy (WtE).

“Penanganan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan TPA. Melalui konversi sampah menjadi energi, kita menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yaitu lingkungan dan kebutuhan energi,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Menurutnya, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan menjadi landasan hukum penting untuk mempercepat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). 

Regulasi ini akan memberikan kepastian skema bisnis yang selama ini menjadi kendala utama minat investasi.

Yuliot menjelaskan, pemerintah telah menyesuaikan harga jual listrik dari PLTSa agar lebih kompetitif dan mencerminkan biaya aktual teknologi pengolahan sampah modern. 

"Penyesuaian tarif ini diharapkan mampu menarik investor swasta untuk terlibat aktif dalam proyek-proyek pengelolaan sampah terpadu," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme dukungan fiskal berupa subsidi untuk menutup selisih antara biaya pokok penyediaan listrik dengan harga ekonomi proyek. Skemanya akan dihitung secara selektif agar tetap menjaga keberlanjutan anggaran negara.

“Kita hitung secara detail kapasitas pembangkit, struktur biaya, dan kemampuan sistem kelistrikan. Prinsipnya, proyek harus layak secara ekonomi tanpa membebani keuangan negara,” jelasnya.

Dalam perencanaan ESDM, pembangunan PLTSa akan dilakukan secara bertahap hingga 2034, dengan fokus awal pada kota-kota yang memiliki timbulan sampah tinggi dan keterbatasan lahan TPA. 

Jika kesiapan lahan dan perizinan terpenuhi, proyek yang mulai dibangun pada 2026 diperkirakan dapat beroperasi dalam rentang 1,5 hingga 2 tahun.

“Dengan asumsi proses berjalan lancar, kami berharap pada 2027 sudah ada pembangkit berbasis sampah yang mulai menyuplai listrik,” kata Yuliot.

Pengembangan PLTSa juga sejalan dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. 

Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi dinilai mampu mengurangi emisi metana dari TPA terbuka sekaligus menekan ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persoalan sampah harus ditangani secara serius dan terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan. 

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Presiden mengungkapkan bahwa sebagian besar TPA di Indonesia diproyeksikan akan melampaui kapasitas maksimal dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat menargetkan pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 kota. 

Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan serta koordinasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap pengelolaan sampah tidak lagi menjadi beban lingkungan, melainkan sumber daya baru yang mendukung ketahanan energi dan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Inspektur Tambang Penempatan Kaltim, Andi Luthfi, menyatakan bahwa keberadaan lubang tambang wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui. Tanpa dasar tersebut, perusahaan tidak memiliki legitimasi untuk meninggalkan lubang bekas tambang.

“Setiap lubang yang tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen AMDAL merupakan pelanggaran. Secara hukum, lubang tersebut tidak boleh dibiarkan dan perusahaan berkewajiban menutupnya,” ujarnya, dikutip dari Antara, Kamis (5/2/2026).

Andi Luthfi menjelaskan bahwa dalam praktik pertambangan batubara, terbentuknya void atau lubang bekas galian memang hampir tidak terhindarkan. Namun demikian, keberadaan lubang tersebut harus direncanakan sejak awal dan tercantum dalam dokumen lingkungan sebagai bagian dari rencana pascatambang.

Menurutnya, banyak perusahaan yang berupaya membenarkan keberadaan lubang bekas tambang dengan alasan pemanfaatan lanjutan, seperti sumber air baku, irigasi, hingga kawasan wisata. Padahal, klaim tersebut kerap tidak didukung kajian teknis dan perencanaan yang memadai.

“Menjadi persoalan serius ketika dalam satu wilayah atau kecamatan, hampir semua perusahaan mengajukan alasan serupa untuk meninggalkan lubang tambang dengan dalih pariwisata. Ini tidak bisa diterima tanpa perencanaan yang sah dan terukur,” tegasnya.

Andi menambahkan, pemanfaatan lubang pascatambang harus melalui kajian komprehensif, mulai dari aspek keselamatan, hidrologi, sosial, hingga nilai ekonomi jangka panjang. 

Tanpa kajian tersebut, lubang bekas tambang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius, seperti pencemaran air, risiko tenggelam, longsor dinding tambang, hingga ancaman keselamatan masyarakat sekitar.

Secara hukum, lubang tambang yang ditinggalkan tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya. 

Sanksi meliputi penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha pertambangan, hingga kewajiban pemulihan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Timur, Joko Istanto, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus melakukan penyelarasan kebijakan antara sektor lingkungan hidup dan pertambangan.

Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memastikan kegiatan industri ekstraktif tidak mengabaikan target peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah.

“DLH fokus pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) yang telah ditetapkan oleh Gubernur. Ini menjadi indikator utama kinerja pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan,” ujarnya, dilansir dari Antara, Kamis (5/2/2026).

Ia menambahkan bahwa capaian IKL di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur menjadi tolok ukur evaluasi pengelolaan lingkungan, termasuk dampak dari aktivitas pertambangan.

"Pemerintah daerah harus berkomitmen memperkuat pengawasan agar kewajiban reklamasi dan pascatambang benar-benar dijalankan oleh perusahaan," tandasnya.

Prabowo menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata nasional, khususnya di Bali, tidak akan terjaga apabila persoalan lingkungan dibiarkan tanpa penanganan nyata dan terarah.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Presiden Prabowo menilai persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan wacana atau saling menyalahkan antarlevel pemerintahan. Menurutnya, dibutuhkan kepemimpinan yang tegas, langkah cepat, serta kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita tidak bisa terus menunggu. Kalau memang perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat akan memimpin langsung penanganannya,” ujarnya.

Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan bahwa kondisi kebersihan di Bali telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Ia mengaku menerima langsung keluhan dari tokoh luar negeri yang menilai kualitas lingkungan di Pulau Dewata mengalami penurunan, khususnya di kawasan pesisir.

Presiden menilai kondisi tersebut berpotensi merusak citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja secara cepat dan luas.

“Pariwisata itu penggerak ekonomi. Tapi tidak mungkin pariwisata bertahan jika pantai dan lingkungannya kotor,” tegasnya.

Presiden secara khusus meminta Gubernur Bali dan para bupati/wali kota untuk mengambil tanggung jawab penuh terhadap kebersihan wilayahnya masing-masing. 

Ia mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat, sekolah, serta unsur lokal lainnya melalui kegiatan gotong royong yang berkelanjutan.

Menurut Prabowo, kepemimpinan daerah harus hadir secara nyata di lapangan, bukan sekadar dalam bentuk kebijakan administratif.

Dalam pernyataan yang cukup tegas, Presiden menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak akan ragu mengambil alih penanganan persoalan sampah apabila pemerintah daerah dinilai lamban atau tidak mampu bertindak efektif.

Ia menyebutkan bahwa TNI, Polri, BUMN, serta kementerian dan lembaga terkait dapat dikerahkan untuk mendukung aksi pembersihan lingkungan secara masif dan terorganisasi.

“Kita bisa gerakkan semua kekuatan negara. Ini soal kepentingan rakyat dan masa depan bangsa,” terangnya.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah. Menurutnya, sampah bukan hanya persoalan kebersihan visual, tetapi juga ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi.

Pesannya menjadi penegasan bahwa sektor pariwisata Indonesia, khususnya Bali sebagai ikon global, hanya dapat bertahan jika didukung oleh lingkungan yang bersih serta kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada kepentingan publik.

Jarak bukaan tambang yang dilaporkan kurang dari 100 meter dari badan sungai dinilai berisiko memicu jebolnya tebing serta pencemaran aliran sungai.

Koordinator Inspektur Tambang Kalimantan Timur, Dlt Juliat Djulson Kapuangan, membenarkan adanya aktivitas galian tersebut. Ia menyatakan lokasi tambang merupakan milik perusahaan pemegang izin resmi, yakni PT SBE, dan bukan termasuk pertambangan ilegal.

“Bukaan tambang itu milik PT SBE, dan statusnya resmi,” ujarnya, dikutip dari detikkalimantan, Selasa (27/1/2026).

Menurut Djulson, setelah menerima laporan mengenai kondisi tambang di sekitar Sungai Kelay, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Timur serta instansi teknis terkait di sektor ESDM. Namun hingga kini, inspeksi lapangan masih menunggu arahan lanjutan.

“Sudah ada pembicaraan untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi bersama DLH. Namun sampai sekarang kami belum mendapat arahan resmi untuk turun ke lapangan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, peran Inspektur Tambang saat ini sebatas melakukan pengawasan teknis. Sementara itu, penilaian kepatuhan lingkungan serta penetapan sanksi berada pada kewenangan DLH Kalimantan Timur.

“Tambang tersebut beroperasi sebelum adanya ketentuan terbaru terkait jarak bukaan tambang dengan sungai. Kalau memungkinkan, tentu harus ada perbaikan atau penutupan kembali. Sekarang aturan jarak sudah ada, tinggal nanti dikolaborasikan dengan DLH untuk tindak lanjutnya,” jelasnya.

Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur menilai kondisi tambang batu bara di sekitar DAS Kelay telah melampaui batas kewajaran dan berpotensi menimbulkan bencana ekologis serius. JATAM menyoroti keberadaan lubang tambang yang disebut lebih dalam dari dasar aliran sungai.

Dilansir dari detikkalimantan, Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing, menyatakan persoalan tersebut bukan lagi sebatas pencemaran air atau sedimentasi, melainkan ancaman struktural terhadap keberlanjutan DAS Kelay.

“Kabupaten Berau merupakan wilayah dengan kepadatan izin tambang batu bara yang tinggi di Kalimantan Timur. Data overlay menunjukkan terdapat sekitar 94 konsesi tambang di Berau, dan tujuh di antaranya berada di wilayah hulu dan tengah DAS Kelay,” ujarnya.

Mustari menjelaskan, aktivitas tambang di kawasan tersebut telah mengubah fungsi ekologis hutan sebagai penahan air. Saat hujan, limpasan air dari wilayah hulu tidak lagi terserap optimal, melainkan langsung mengalir membawa lumpur, sedimen, serta limbah tambang ke Sungai Kelay.

“Dampaknya adalah pendangkalan sungai yang semakin parah, peningkatan debit air secara tiba-tiba, dan banjir berulang yang menjadi ancaman tahunan bagi masyarakat di sepanjang Sungai Kelay,” katanya.

JATAM Kaltim mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit lingkungan menyeluruh terhadap seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Berau. Selama proses audit berlangsung, pihaknya meminta aktivitas pertambangan dihentikan sementara.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan terbuka terhadap perusahaan tambang yang bermasalah. Kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara di Berau juga harus segera dipulihkan,” tegas Mustari.

Ia menambahkan, pembiaran terhadap lubang tambang yang lebih dalam dari sungai berpotensi mengancam keselamatan warga dan masa depan lingkungan Berau.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang digali bukan hanya tanah Berau, tetapi juga keselamatan dan masa depan masyarakatnya,” pungkasnya. (AUNI)

Berdasarkan laporan inilah.com. Laju kendaraan di kawasan ini praktis lumpuh saat jam berangkat dan pulang kerja akibat penyempitan lajur oleh sampah. Ilham (40), seorang pengguna jalan, mengaku frustrasi karena waktu tempuhnya terbuang sia-sia hanya untuk melewati blokade sampah ini.  

“Kalau pagi saat orang-orang pada masuk kerja arus lalu lintas tersendat karena sebagian jalannya tertutup sampah,” keluhnya.

Ia mendesak pemerintah tidak hanya sekadar mengangkut sampah, tapi juga memperbaiki aspal yang mulai hancur akibat rembesan air sampah.

Senada dengan Ilham, para pedagang di sekitar lokasi juga mulai kehilangan kesabaran terhadap kemacetan yang seolah menjadi rutinitas abadi di Ciputat. Rara (36), salah satu pedagang, menyebutkan bahwa pembiaran tumpukan sampah ini secara perlahan mematikan minat pengunjung untuk datang ke pasar.

“Macet tiap hari di sini. Pagi dan sore macet terus. Enggak hari libur, enggak hari biasa, memang sering macet di sini,” tuturnya menggambarkan kondisi Jalan Otista yang kian semrawut.

Namun, saat Tangsel berupaya membuang beban limbahnya ke TPAS Cilowong, mereka justru disambut tembok perlawanan di Kota Serang. Warga Taktakan secara terang-terangan membentangkan spanduk protes dan menolak wilayah mereka dijadikan "tong sampah" tetangga. Warga merasa dikhianati oleh klaim sepihak pemerintah yang menyebut masyarakat telah setuju.

“Mohon ditunjukkan tanda tangan masyarakat yang setuju. Berarti ini bukan mengatasnamakan masyarakat Taktakan,” tegasnya.

Kekhawatiran warga Serang bukan tanpa alasan; aroma busuk dan tetesan air lindi dari truk pengangkut menjadi ancaman nyata bagi kesehatan lingkungan mereka. Ansori, warga yang aktif melakukan pemantauan, mengungkapkan fakta di lapangan bahwa truk-truk dari Tangsel masih menyisakan jejak kotor di sepanjang jalan menuju pembuangan.

“Waktu malam ketiga mobil dari Tangsel air lindinya bercucuran. Malam itu juga kami minta dibalikkan, putar balik,” ujarnya menceritakan aksi pengusiran truk sampah beberapa waktu lalu.

Menanggapi gejolak di hilir, Pemkot Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup akhirnya mengakui adanya miskomunikasi terkait sosialisasi di tengah masyarakat.

Kepala Dinas LH, Farach Richi, menyatakan akan mengevaluasi kembali kesepakatan antar-daerah ini mengingat gelombang penolakan warga yang kian masif. Kini, ribuan ton sampah di Ciputat berada di ambang ketidakpastian; tertahan di bahu jalan Tangsel atau dipaksa balik oleh barikade warga Serang. (J) 

Ini bukan kemajuan ekonomi. Ini adalah penghancuran sistematis yang dilegalkan lewat stempel birokrasi.

Keberadaan dua pit raksasa yang saling berhimpitan ini jelas menabrak semangat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 95, pemegang IUP wajib melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk pengelolaan lingkungan hidup.

Namun, melihat titik "Pit-55" yang merangsek hingga ke bibir sungai, kita patut mempertanyakan implementasi PP No. 96 Tahun 2021. Bagaimana mungkin aspek konservasi mineral dan perlindungan lingkungan bisa terpenuhi jika batas aman (buffer zone) antara dua wilayah konsesi nyaris hilang ditelan alat berat?

Secara spesifik, aktivitas yang mendekati lekuk sungai ini merupakan sinyal merah pelanggaran PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Regulasi ini dengan tegas menetapkan batas sempadan sungai sebagai kawasan lindung. Jika jarak aktivitas tambang tak lagi menyisakan ruang bagi ekosistem sungai untuk bernapas, maka patut dicurigai bahwa dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang menjadi syarat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya dianggap sebagai dokumen formalitas pemanis meja kerja.

Pemerintah sering bersembunyi di balik tameng "penerimaan negara", namun mereka lupa bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan perekonomian nasional harus diselenggarakan berwawasan lingkungan. Apa yang terjadi di Berau saat ini adalah praktik ekonomi yang "rabun dekat"  mengejar royalti jangka pendek dengan menggadaikan pemulihan lingkungan yang biayanya ribuan kali lipat lebih mahal.

Sungai yang meliuk di antara dua konsesi itu adalah saksi bisu keserakahan. Dengan aktivitas pengerukan masif di kedua sisinya, ancaman kebocoran Air Asam Tambang (AAT) bukan lagi sekadar risiko, melainkan kepastian. Logam berat tak butuh izin untuk mengalir ke hilir dan meracuni piring nasi masyarakat, melanggar hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin konstitusi.

Kita sedang menyaksikan bagaimana Berau "dijual" per koordinat. Para pemegang saham mungkin hanya melihat angka keuntungan, namun warga lokal yang harus mencium debunya dan meminum air tercemarnya. Sesuai UU No. 32 Tahun 2009, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan sosial dan gugatan perwakilan kelompok (class action) atas pembiaran kerusakan ini.

Kita harus berani menggugat, bagaimana mungkin dua izin lingkungan bisa terbit berdampingan tanpa memperhitungkan beban kumulatif? Pemerintah seringkali bersembunyi di balik tameng "sudah sesuai prosedur." Tapi prosedur mana yang membenarkan penghancuran hutan secara masif hingga hanya menyisakan jalur hijau tipis yang tak lebih dari sekadar kosmetik lingkungan?

Ini bukan lagi soal investasi atau PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ini soal ekosida yang dilegalkan oleh stempel birokrasi. Ketika satu wilayah dikepung oleh dua IUP (Izin Usaha Pertambangan) sekaligus, daya dukung lingkungan tidak lagi dibagi dua, melainkan dihancurkan berkali lipat.

Jangan tertipu dengan istilah "reklamasi" yang sering didengungkan humas korporasi. Menimbun kembali lubang sedalam itu butuh waktu puluhan tahun, sementara dampak ekologisnya bersifat permanen. Garis merah dan biru di peta itu nantinya hanya akan meninggalkan lubang-lubang raksasa berisi air beracun, sebuah monumen kegagalan negara dalam mengawasi para pengeruk kekayaan alam.

Sudah saatnya inspektur tambang tidak hanya duduk manis di belakang meja atau sekadar menerima laporan rutin di atas kertas yang wangi. Turun ke lapangan, lihat bagaimana sungai itu mulai berubah warna, dan hitung berapa banyak hutan yang hilang dalam sekejap mata.

Berau tidak butuh lebih banyak lubang tambang, Berau butuh keberanian regulator untuk berkata "cukup" sebelum semuanya terlambat. (DA)

Memasuki akhir 2024 hingga 2025, krisis ini ditandai dengan meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA), serta ancaman serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Timbulan Sampah Nasional Terus Meningkat

Data SIPSN KLHK mencatat, timbulan sampah nasional pada 2024 diperkirakan mencapai sekitar 38,6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 36 persen atau 13,8 juta ton sampah belum terkelola dengan baik, baik dibuang ke lingkungan, dibakar secara terbuka, maupun ditumpuk di lahan tanpa pengolahan.

Sementara itu, sebagian besar TPA di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping, meskipun praktik tersebut telah dilarang sejak 2013 melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah yang berisiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan.

Overkapasitas TPA Jadi “Bom Waktu”

Krisis sampah semakin akut akibat keterbatasan kapasitas TPA. Sejumlah TPA besar di Indonesia dilaporkan telah mendekati atau bahkan melampaui batas daya tampung.

TPA Sarimukti di Jawa Barat dan TPA Piyungan di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, sempat mengalami penutupan dan kebakaran akibat akumulasi gas metana dari timbunan sampah. Sementara itu, TPA Bantargebang yang menampung sampah dari DKI Jakarta telah mencapai ketinggian timbunan sekitar 40 hingga 50 meter.

Kementerian Lingkungan Hidup juga memperingatkan bahwa jika pola pengelolaan sampah tidak berubah atau masih berjalan secara business as usual, maka sebagian besar TPA di kota-kota besar Indonesia berpotensi lumpuh total pada 2028.

Krisis Sampah Plastik dan Ancaman Mikroplastik

Masalah lain yang memperparah kondisi darurat adalah lonjakan sampah plastik. Penelitian BRIN tahun 2025 menunjukkan, Indonesia menghasilkan sekitar 12,4 juta ton sampah plastik per tahun, meningkat sekitar 14 persen dibandingkan 2020.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga kesehatan manusia. Studi BRIN menemukan bahwa 92 persen sampel ikan di pasar tradisional di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan terdeteksi mengandung mikroplastik. Bahkan, penelitian lanjutan pada 2024 mengonfirmasi keberadaan nanoplastik dalam aliran darah masyarakat pesisir yang diduga berasal dari konsumsi hasil laut tercemar.

Temuan ini memperkuat kekhawatiran bahwa krisis sampah telah berkembang menjadi ancaman kesehatan jangka panjang.

Akar Masalah Pengelolaan Sampah

Sejumlah penelitian akademik, termasuk kajian dalam Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains (2024), mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab sulitnya penanganan sampah di Indonesia.

Pertama, pola konsumsi masyarakat yang masih bergantung pada produk sekali pakai, terutama plastik. Pertumbuhan belanja daring dan layanan pesan-antar makanan disebut meningkatkan penggunaan kemasan plastik hingga 62 persen.

Kedua, rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumbernya. Data menunjukkan hanya sekitar 11 persen masyarakat yang melakukan pemilahan sampah secara mandiri, sehingga sampah organik dan anorganik tercampur dan menyulitkan proses daur ulang.

Ketiga, lemahnya penegakan hukum dan implementasi kebijakan. Meski sejumlah daerah telah memberlakukan pembatasan plastik sekali pakai, penerapannya di pasar tradisional dan tingkat komunitas masih belum optimal.

Dampak Ekonomi dan Tantangan ke Depan

Krisis sampah juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Kerugian akibat pencemaran sampah terhadap sektor perikanan dan pariwisata diperkirakan mencapai Rp12,1 triliun per tahun.

Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, penguatan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta investasi besar pada teknologi pengolahan sampah modern, seperti refuse-derived fuel (RDF) dan fasilitas pengolahan ramah lingkungan Indonesia berisiko terus terjebak dalam krisis sampah berkepanjangan. (AUNI)

Penetapan status tanggap darurat tersebut dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin, mengatakan langkah ini diperlukan agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak lebih cepat dan terkoordinasi.

“Status tanggap darurat pengelolaan sampah ini ditetapkan melalui keputusan wali kota untuk mempercepat penanganan di lapangan,” ujarnya, melansir Kompas.com, Minggu (28/12/2025).

Asep menjelaskan, status tanggap darurat berlaku selama dua pekan dan masih dimungkinkan untuk diperpanjang apabila hasil evaluasi menunjukkan persoalan sampah belum tertangani secara optimal. “Periode ini bisa diperpanjang sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan,” katanya.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan, Essa Nugraha, menambahkan bahwa setelah status tanggap darurat ditetapkan, BPBD akan membentuk sistem komando penanganan darurat, termasuk satuan tugas khusus pengelolaan sampah.

“Sistem komando ini menjadi kerangka kerja terpadu untuk mengoordinasikan sumber daya, baik personel, peralatan, maupun anggaran, agar penanganan berjalan efektif,” ujarnya.

Menurutnya, satuan tugas tersebut akan menyusun rencana operasi penanganan darurat yang mencakup tahapan aktivasi, koordinasi antarinstansi, pengendalian, pemantauan, hingga evaluasi. Pembagian tugas dan fungsi masing-masing pihak juga akan diatur secara rinci selama masa tanggap darurat.

Berdasarkan keterangan Pemkot Tangerang Selatan dan informasi yang dihimpun, membludaknya sampah di wilayah tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya volume timbulan sampah menjelang dan selama periode libur akhir tahun, seiring aktivitas rumah tangga dan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat.

Selain itu, keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang juga menjadi persoalan struktural yang telah berlangsung cukup lama. Kondisi TPA yang sudah mendekati batas daya tampung menyebabkan proses pengangkutan sampah tidak selalu berjalan optimal, sehingga berdampak pada penumpukan di tingkat lingkungan dan tempat pembuangan sementara.

Gangguan operasional armada pengangkut serta kebutuhan penyesuaian jalur pembuangan sampah ke luar daerah juga turut memengaruhi kelancaran pengelolaan sampah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terukur. (AUNI)

Di Negeri Sakura, penanganan minyak jelantah telah terintegrasi erat dengan budaya kebersihan dan ketertiban. Regulasi yang ketat melarang keras pembuangan minyak ke sistem drainase sebagai sebuah praktik yang dapat merusak infrastruktur pipa dan mencemari badan air.

Solusi teknis yang diadopsi secara massal adalah penggunaan oil solidifier (bubuk pemadat minyak). Zat ini berfungsi sebagai agen konversi yang mengubah minyak panas dari wujud cair menjadi padatan keras menyerupai parafin.

“Pembuangan minyak ke saluran air dilarang karena dapat merusak sistem drainase dan mencemari lingkungan,” ujar seorang analis limbah di Tokyo.

“Penggunaan pemadat membuat pengelolaannya lebih aman dan terstruktur bagi setiap rumah tangga, minyak padat dapat dibuang sebagai sampah bakar (moyasu) sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Pola ini menekankan kemudahan dan kepastian dalam pembuangan, memastikan bahwa minyak jelantah terpisah dari aliran air sejak dari sumbernya, yaitu dapur rumah tangga.

Situasi di Indonesia menghadirkan tantangan kuantitas yang berbeda. Budaya kuliner yang sangat intensif terhadap proses penggorengan menghasilkan volume minyak jelantah yang substansial. Namun, di tengah tantangan ini, muncul peluang ekonomi hijau yang ambisius.

Indonesia berupaya mengubah limbah berbahaya ini menjadi produk bernilai tinggi. Berbagai inisiatif yang digerakkan oleh social enterprise, bank sampah, dan komunitas lokal telah membangun jaringan pengumpulan terstruktur. Minyak yang terkumpul kemudian diolah menjadi biodiesel, yang berperan penting dalam diversifikasi sumber energi terbarukan nasional. Sebagian kecil lainnya dikonversi menjadi sabun dan lilin.

Meskipun skema daur ulang ini berkembang pesat, pemerataan jangkauan masih menjadi isu. Banyak keluarga yang belum terintegrasi ke dalam jaringan pengumpul, sehingga masih mengandalkan metode konvensional, seperti penyerapan dengan serbuk gergaji atau penyimpanan dalam wadah tertutup yang masih berisiko memicu pencemaran jika penanganannya tidak tepat.

Sejumlah akademisi dan pakar lingkungan menilai bahwa kedua model ini sejatinya dapat saling melengkapi untuk menciptakan sistem manajemen limbah yang paripurna.

Indonesia menghadapi dua pekerjaan besar sekaligus, yakni mencegah pencemaran dan memaksimalkan nilai ekonomis minyak jelantah. Daur ulang biodiesel adalah pilihan terbaik untuk volume industri dan komersial yang besar. Akan tetapi, bagi masyarakat dengan produksi minyak jelantah rendah, metode pemadatan layak dipertimbangkan sebagai solusi pelengkap untuk memastikan tidak ada setetes pun minyak yang masuk ke sistem drainase.

Jepang berhasil menunjukkan bagaimana kedisiplinan berbasis teknologi sederhana mampu melembagakan pengelolaan limbah fungsional di tingkat mikro. Sementara itu, Indonesia memperagakan potensi besar untuk mengubah limbah berbahaya menjadi modal ekonomi berkelanjutan. Kombinasi yang cerdas dari disiplin pemadatan di tingkat rumah tangga dan ekosistem daur ulang industri dapat menjadi blueprint regional untuk memecahkan masalah minyak jelantah secara permanen di kawasan Asia. (DAA)