Hal tersebut diungkapkan oleh PFM Ahli Madya perwakilan BPOM Samarinda, Moh Faizal, saat berbicara dalam edukasi terkait kewaspadaan zat berbahaya pada pangan, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, perubahan bentuk pada kemasan merupakan indikasi kuat adanya kerusakan pada isi produk di dalamnya.

​"Misalnya kemasannya terlihat bagus, tetapi terdapat bagian yang menggembung atau cekung, maka patut dicurigai dan sebaiknya tidak dibeli," ujar Faizal.

​Untuk menghindari risiko atau produk ilegal. BPOM Samarinda mengampanyekan langkah pencegahan bernama Cek KLIK.

Jurus ini mewajibkan konsumen memeriksa empat aspek penting sebelum bertransaksi dengan ​Kemasan (tidak rusak/cacat), Label (informasi produk jelas),​ Izin Edar (terdaftar resmi), ​Kedaluwarsa (belum lewat masa aman). 

​Faizal juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dengan mengunduh aplikasi BPOM Mobile guna memastikan legalitas produk secara instan di lapangan.

​Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa ancaman keracunan pangan bisa dipicu oleh banyak faktor. Mulai dari penggunaan bahan baku yang tidak layak, kontaminasi sengaja zat berbahaya, hingga buruknya proses distribusi dan penanganan produk.

​Jika masyarakat terlanjur mengonsumsi produk yang bermasalah dan mengalami gangguan kesehatan, BPOM meminta agar korban segera dibawa ke fasilitas kesehatan.

​"Jika terjadi kasus keracunan, yang paling utama adalah segera mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan terdekat. Setelah itu, masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut agar dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut," tambahnya.

​​Guna memikirkan ruang gerak peredaran produk berbahaya, BPOM Samarinda membuka pintu laporan selebar-lebarnya bagi warga yang menemukan pelanggaran di pasar.

“Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pengaduan yang aktif setiap hari, mulai dari layanan telepon, pesan WhatsApp, media sosial resmi, hingga datang langsung ke kantor BPOM Samarinda,” pungkasnya. (REIN/daa) 

Para ahli menilai pola konsumsi berlebihan dapat berdampak pada fungsi kognitif dan kesehatan mental.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kombinasi durasi singkat dan algoritma yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna berpotensi memengaruhi cara kerja otak, terutama dalam hal fokus, memori, dan kontrol impuls.

Neuropsikolog dari Vanderbilt University Medical Center, James Jackson, menyatakan kekhawatiran terhadap fenomena ini bukan tanpa dasar, sama halnya seperti kemunculan video gim di masa lalu.

“Penelitian saat ini mulai menunjukkan adanya efek negatif pada otak ketika video pendek dikonsumsi secara berlebihan,” ujarnya dikutip dari detikhealth, Senin (6/4/2026).

Temuan dari sejumlah studi internasional, termasuk di kawasan Timur Tengah, mengindikasikan adanya hubungan antara intensitas konsumsi video pendek dengan penurunan kemampuan memori serta meningkatnya kelelahan kognitif.

kondisi ini terjadi karena otak terus dipaksa memproses informasi dalam waktu singkat tanpa jeda yang cukup.

Di sisi lain, Endokrinologis Pediatrik Nidhi Gupta menilai fenomena ini telah melahirkan bentuk kecanduan baru yang lebih kompleks, sehingga perlu penelitian jangka panjang untuk memastikan apakah dampak tersebut dapat dipulihkan.

“Ini seperti video game dan televisi dalam versi yang jauh lebih intens,” katanya.

Kekhawatiran serupa diperkuat oleh tinjauan yang dipublikasikan dalam Psychological Bulletin milik American Psychological Association, yang menganalisis 71 studi dengan hampir 100.000 responden, hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi video pendek dalam intensitas tinggi berkaitan dengan penurunan kemampuan kognitif, terutama pada rentang perhatian dan pengendalian diri.

Selain itu, paparan berlebihan juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, stres, hingga perasaan kesepian.

kondisi ini dipicu oleh pola konsumsi cepat yang membuat otak terbiasa dengan stimulasi instan dan sulit beradaptasi dengan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi lebih lama.

Fenomena ini juga melahirkan istilah baru yang semakin populer, yakni “brain rot”, yang merujuk pada penurunan kualitas fungsi mental akibat konsumsi konten digital secara berlebihan. Istilah tersebut bahkan telah masuk dalam daftar kata populer yang mencerminkan kekhawatiran global terhadap dampak teknologi digital.

Para ahli mengingatkan bahwa tanpa pengendalian, kebiasaan mengonsumsi video pendek secara terus-menerus berpotensi mengganggu produktivitas, menurunkan kualitas belajar, serta memengaruhi perkembangan kognitif, khususnya pada anak dan remaja yang masih dalam tahap pertumbuhan.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk membatasi durasi penggunaan media sosial, menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan non-digital, serta meningkatkan kesadaran terhadap pola konsumsi konten, sehingga manfaat teknologi tetap dapat dirasakan tanpa mengorbankan kesehatan mental dan fungsi otak dalam jangka panjang. (AUNI/daa*)

Menu tersebut terdiri dari nasi putih, sate ayam dengan bumbu kacang, capcay, hingga buah jeruk pontianak.

Dalam memastikan keamanan pangan, Sidokkes Polres Berau menggunakan dua metode pengujian utama:

• ​Metode Organoleptik: Tim melakukan penilaian terhadap aspek fisik makanan, mulai dari rasa, aroma, warna, tekstur, hingga tampilan. Hasilnya, seluruh menu dinyatakan dalam kondisi baik tanpa ada tanda-tanda perubahan kualitas.

• ​Uji Reagen Kimia: Untuk memastikan bebas dari bahan berbahaya, tim melakukan uji laboratorium terhadap kandungan formalin, boraks, sianida, arsenik, dan nitrit. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel negatif dari zat berbahaya.

​“Kami memastikan seluruh makanan yang akan didistribusikan dalam kondisi aman, higienis, dan layak konsumsi. Ini menandakan makanan sangat aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya anak-anak,” jelas Mawar.
​
Sebanyak 2.054 porsi makanan hasil inspeksi ini kemudian didistribusikan ke berbagai titik penerima manfaat di wilayah Berau, di antaranya:

• ​TK Kemala Bhayangkari
• ​SDN 002 Tanjung Redeb
• ​SMKN 1 Berau
• ​SMAN 1 Berau
• ​Posyandu Kemala

​Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Berau dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pengawasan distribusi makanan yang sesuai standar keamanan pangan.

Pihak Sidokkes berkomitmen untuk terus melaksanakan pengawasan serupa secara berkala guna menjamin kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga. (REIN/daa*)

Varian ini disebut lebih banyak menginfeksi kelompok anak-anak, sehingga memicu kekhawatiran terkait potensi penyebaran.

“Cicada” sendiri merupakan nama populer untuk varian turunan Omicron dengan kode ilmiah BA.3.2. Penamaan ini bukan istilah resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melainkan sebutan tidak formal yang berkembang di masyarakat dan media untuk memudahkan identifikasi varian tersebut.

Kelompok anak dinilai lebih rentan terhadap varian ini karena sebagian belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap, sehingga tingkat kekebalannya relatif lebih rendah dibandingkan kelompok usia dewasa.

Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan bahwa varian tersebut belum terdeteksi di Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menegaskan kondisi di dalam negeri masih terkendali.

“Varian dominan di Indonesia adalah XFG sebesar 57 persen, LF.7 sebesar 29 persen, dan XFG 3.4.3 sebesar 14 persen, dengan risiko yang tergolong rendah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa hingga saat ini belum terdapat bukti bahwa varian Cicada menyebabkan peningkatan penularan maupun memperparah gejala.

“Belum ada data yang menunjukkan peningkatan keparahan, hospitalisasi, dan kematian akibat varian tersebut,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, WHO juga menilai risiko kesehatan masyarakat dari varian BA.3.2 atau “Cicada” masih berada pada tingkat rendah.

Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun tetap disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Langkah pencegahan, seperti mencuci tangan, menjaga pola makan bergizi, istirahat cukup, serta menggunakan masker saat sakit atau berada di keramaian tetap menjadi kunci utama menghindari penularan.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan varian COVID-19 secara global sebagai langkah antisipasi dini.

Kebijakan ini ditujukan bagi seluruh daerah khususnya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan.

Berdasarkan data hingga minggu ke-11 tahun 2026, tercatat 58 KLB campak di 39 kabupaten/kota pada 14 provinsi, jumlah kasus yang sempat mencapai 2.740 di awal tahun kini menurun menjadi 177 kasus. Meski demikian kewaspadaan dinilai belum dapat diturunkan secara signifikan.

Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Andi Saguni, menyatakan tenaga kesehatan memiliki risiko tinggi tertular karena intensitas interaksi dengan pasien di fasilitas pelayanan.

“Dengan meningkatnya kasus campak dan tingginya angka perawatan di rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang berisiko tinggi," ujarnya.

"Oleh karena itu langkah kewaspadaan dan perlindungan harus diperkuat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan,” jelasnya dalam situs resmi Kemenkes, Minggu (29/3/2026).

Sebagai langkah pengendalian, Kemenkes telah melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) serta Catch-Up Campaign (CUC) Campak/MR di 102 kabupaten/kota dengan sasaran anak usia 9 hingga 59 bulan. 

Namun, upaya tersebut masih dinilai perlu diiringi penguatan sistem pencegahan di tingkat fasilitas kesehatan.

Melalui surat edaran Kemenkes, rumah sakit dan fasilitas kesehatan diminta meningkatkan skrining dan triase sejak dini, menyiapkan ruang isolasi, memastikan ketersediaan alat pelindung diri, serta memperkuat pengendalian infeksi di lingkungan layanan.

Selain itu, tenaga kesehatan diimbau tetap disiplin menjalankan protokol pencegahan dan segera melaporkan apabila menemukan gejala yang mengarah pada campak.

“Kami mengimbau seluruh tenaga kesehatan untuk tetap disiplin menjalankan protokol pencegahan dan segera melaporkan jika menemukan kasus suspek, respons cepat sangat penting untuk mencegah penularan yang lebih luas,” tuturnya.

Kemenkes juga menegaskan bahwa setiap temuan kasus suspek campak wajib dilaporkan maksimal dalam waktu 24 jam melalui sistem surveilans yang telah ditetapkan.

Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus menekan penyebaran penyakit di masyarakat.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menegaskan bahwa penyakit ini tidak boleh dianggap ringan, khususnya bagi individu yang belum memiliki kekebalan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa siapa pun yang tidak memiliki imunitas, baik karena belum divaksinasi maupun tidak membentuk kekebalan pascavaksinasi, berisiko terinfeksi campak. 

Kelompok paling rentan mengalami komplikasi berat adalah anak-anak yang belum divaksinasi serta ibu hamil.

Selain itu, risiko kematian akibat campak lebih tinggi pada individu dengan kondisi gizi buruk atau sistem kekebalan tubuh yang lemah dan aktor lingkungan seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, konflik, hingga kepadatan hunian juga turut memperbesar potensi penyebaran penyakit.

Secara klinis, gejala campak biasanya muncul 10 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Gejala awal meliputi demam, batuk, pilek, mata merah berair, serta munculnya bintik putih di dalam rongga mulut. Ruam khas kemudian muncul di wajah dan menyebar ke seluruh tubuh dalam beberapa hari.

WHO mencatat, sebagian besar kematian akibat campak disebabkan oleh komplikasi serius seperti pneumonia, ensefalitis, diare berat, hingga dehidrasi. Pada ibu hamil, infeksi campak juga dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah.

Kemenkes RI mengonfirmasi bahwa dokter berinisial AMW (26) yang meninggal di Cipanas, Kabupaten Cianjur, merupakan kasus suspek campak dengan komplikasi berat. 

Berdasarkan hasil investigasi awal, pasien mengalami gejala berupa demam, ruam, serta sesak napas yang berkembang menjadi pneumonia.

“Pihak RSUD Cimacan telah melakukan penanganan medis sesuai standar pada 26 Maret 2026. Namun pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah pihak rumah sakit mengupayakan pelayanan maksimal,” ujar Kepala Biro Komunikasi Kemenkes, Aji Muhawarman, Jumat (27/3/2026).

Menindaklanjuti kasus tersebut, Kemenkes bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur langsung melakukan penyelidikan epidemiologi untuk menelusuri sumber penularan serta mencegah penyebaran lebih luas.

Langkah yang dilakukan meliputi penelusuran kontak erat, pemetaan risiko penyebaran, serta pemberian vitamin A sebagai upaya menekan risiko komplikasi pada masyarakat sekitar.

Kemenkes menegaskan bahwa campak tidak hanya menyerang anak-anak, tetapi juga dapat berdampak fatal pada orang dewasa yang belum memiliki kekebalan.

“Kasus ini mengingatkan kita bahwa penyakit campak bukan hanya dapat menyerang anak-anak. Orang dewasa yang belum pernah divaksinasi atau belum pernah terinfeksi campak tetap memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi serius dan berakibat fatal,” tegasnya.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memastikan status imunisasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala campak guna mencegah dampak yang lebih berat.

Memasuki awal tahun 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim mencatat sedikitnya 105 kasus suspek yang kini tersebar di berbagai wilayah kecamatan.

​Lonjakan ini menjadi perhatian serius lantaran mayoritas pasien merupakan anak-anak. Kelompok ini dinilai paling rentan karena sistem imunitas yang belum terbentuk sempurna.
​
​Kepala Puskesmas Teluk Lingga, dr. Sri Endrayati, mengungkapkan bahwa fasilitas kesehatan mulai dipadati pasien dengan gejala klinis yang mengarah kuat pada campak. Meski demikian, kepastian diagnosis tidak bisa diputuskan di tingkat Puskesmas.

​"Untuk memastikan diagnosis, kami harus mengambil sampel darah yang kemudian dikirim ke laboratorium khusus di Balikpapan atau Banjarmasin. Biasanya hasil pemeriksaan baru keluar sekitar dua minggu," jelas dr. Sri Endrayati.
​
Keterlambatan hasil laboratorium ini menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan cepat, namun langkah isolasi dan perawatan gejala tetap dilakukan sejak dini.

Menyikapi situasi ini, Kepala Dinkes Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menegaskan bahwa pihaknya tengah bergerak cepat di lapangan.

Fokus utama saat ini adalah melakukan pelacakan (tracking) kasus secara masif guna mencegah penyebaran yang lebih luas.

​"Kami menggencarkan imunisasi tambahan dan memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat," tegas dr. Yuwana.
​
​Kenaikan kasus di Kutai Timur ini merupakan bagian dari "gelombang" campak di tingkat nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 25 Maret 2026, tercatat sebanyak 10.453 kasus suspek di seluruh Indonesia, dengan 8.372 kasus telah terkonfirmasi.

​Tragisnya, dari ribuan kasus tersebut, dilaporkan enam orang meninggal dunia. Data menunjukkan bahwa mayoritas korban meninggal adalah balita yang tidak memiliki riwayat imunisasi campak sama sekali.

​Fakta ini menjadi peringatan keras bagi warga Kutai Timur untuk segera memastikan anak-anak mereka mendapatkan dosis imunisasi lengkap di posyandu atau puskesmas terdekat guna menghindari risiko fatal.

Menjelang lebaran, risiko penularan campak berpotensi meningkat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat. Arus mudik menyebabkan peningkatan aktivitas berkumpul dalam jumlah yang besar sehingga menuntut kewaspadaan lebih untuk mengantisipasi penyebaran campak.

Secara nasional, Kementerian Kesehatan RI masih menemukan kasus campak dan rubella di sejumlah daerah, kondisi tersebut berkaitan dengan belum meratanya cakupan imunisasi pascapandemi COVID-19.

Beberapa wilayah melaporkan peningkatan kasus sehingga pemerintah terus memperkuat imunisasi kejar (Catch Up Campaign) dan meningkatkan deteksi dini di berbagai sektor layanan kesehatan.

Di Kabupaten Berau, kondisi relatif terkendali karena dalam satu tahun terakhir tidak ditemukan kasus campak yang berujung kematian maupun kasus positif, namun potensi penularan tetap perlu diwaspadai terutama dari luar daerah saat arus mudik berlangsung.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Berau, Tuty Handayanie, menegaskan bahwa imunisasi tetap menjadi langkah perlindungan utama karena mampu membentuk kekebalan tubuh sehingga saat terpapar virus gejala cenderung lebih ringan dan risiko komplikasi dapat ditekan.

"Orang yang sudah mendapatkan vaksin campak memang masih berpotensi tertular, tetapi gejala yang muncul umumnya jauh lebih ringan dibandingkan yang belum pernah diimunisasi," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/3/2026). 

Selain imunisasi, masyarakat perlu menerapkan langkah pencegahan secara konsisten seperti menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, menerapkan etika batuk dan bersin, serta menggunakan masker saat mengalami gejala flu atau berada di keramaian guna menekan risiko penularan.

“Ini bagian terpenting yang sering disepelekan, jadi selain imunisasi, masyarakat perlu menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk, dan menggunakan masker saat sakit atau di keramaian,” tambahnya.

Peran orang tua juga menjadi penting dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan anak, terutama ketika muncul gejala demam yang disertai ruam.

Selain itu, pemeriksaan ke fasilitas kesehatan perlu segera dilakukan agar penanganan lebih cepat sekaligus mencegah penyebaran lebih luas.

Menurutnya, upaya lain yang tidak kalah penting adalah menjaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, serta menghindari kelelahan selama perjalanan mudik.

Terakhir, masyarakat perlu memastikan sirkulasi udara tetap baik di rumah maupun tempat berkumpul serta menjaga kebersihan lingkungan.

Dinkes Berau berharap penerapan langkah pencegahan yang konsisten dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat, potensi penyebaran campak dapat ditekan sehingga perayaan Idulfitri dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

Kemenkes sendiri menegaskan bahwa campak bukan penyakit ringan karena dapat menimbulkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak, terutama pada anak dengan kondisi gizi kurang atau tanpa imunisasi.

Dinas Kesehatan Pemprov Kaltim menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit, khususnya pada anak-anak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltim, Fit Nawati, menjelaskan bahwa campak merupakan infeksi virus mudah menular yang umumnya diawali dengan demam, disertai batuk, pilek, mata merah, serta munculnya ruam pada kulit.

“Biasanya diawali demam, kemudian diikuti batuk, pilek, mata merah, dan muncul bercak merah pada kulit,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Ia mengungkapkan bahwa masih ada sebagian anak yang belum mendapatkan imunisasi, sehingga perlindungan terhadap penyakit tersebut belum merata.

“Masih ada sekitar sepertiga anak yang belum terjangkau imunisasi, ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Menurutnya, bayi dan balita yang tidak diimunisasi menjadi kelompok paling rentan tertular, sehingga orang dewasa juga dapat berperan sebagai pembawa virus, terutama jika kondisi kesehatannya kurang baik.

Dinkes Kaltim mengajak orang tua untuk lebih aktif memastikan anak memperoleh imunisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta melakukan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga dinilai penting untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini imunisasi campak diberikan dalam tiga tahap, yakni pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak memasuki kelas 1 sekolah dasar.

Data Dinkes menunjukkan cakupan imunisasi pada bayi usia 9 bulan baru mencapai sekitar 62 persen dan pada usia 18 bulan sekitar 60 persen. 

Sementara itu, pada anak kelas 1 SD, cakupannya sudah lebih tinggi, yakni sekitar 92 persen karena pelaksanaan imunisasi dilakukan melalui lingkungan sekolah.

“Melalui sekolah, edukasi kepada orang tua dan guru bisa berjalan lebih efektif sehingga cakupan imunisasi anak menjadi lebih tinggi,” tutupnya.

Sekitar 7 juta anak yang telah menjalani pemeriksaan, hampir 10 persen di antaranya terdeteksi mengalami gejala kecemasan dan depresi yang berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis serta produktivitas di masa depan.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, data skrining menunjukkan sekitar 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak mengalami gejala kecemasan (anxiety disorder), sementara 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak terdeteksi menunjukkan gejala depresi (depression disorder), temuan ini dinilai menjadi sinyal serius mengenai kondisi kesehatan mental anak di Indonesia.

“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa pada anak cukup besar dan harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah, keluarga maupun lingkungan pendidikan,” ujarnya dalam situs resmi Kemenkes, dikutip, Minggu (15/3/2026).

Menurut Budi, gangguan kesehatan mental pada anak tidak muncul secara tiba-tiba tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari tekanan akademik di sekolah, perundungan atau bullying, konflik dalam keluarga, hingga penggunaan media sosial secara berlebihan.

Hal tersebut menjadi faktor keterbatasan ruang yang aman bagi anak untuk mengekspresikan emosi dan tekanan psikologis yang mereka alami.

“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya tetapi juga lingkungan di sekitarnya, pola asuh keluarga, suasana belajar di sekolah, serta kemampuan anak untuk menghadapi tekanan melalui keterampilan hidup atau life skill,” katanya.

Sejumlah penelitian internasional juga menunjukkan bahwa tekanan sosial dan perubahan pola interaksi akibat teknologi digital ikut memengaruhi kondisi mental anak dan remaja saat ini.

Laporan UNICEF 2023 menyebutkan paparan media sosial yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko kecemasan, perasaan rendah diri, hingga depresi pada kelompok usia remaja terutama ketika mereka terpapar standar sosial yang tidak realistis.

Dari faktor lain, keluarga juga menjadi elemen penting dalam kesehatan mental anak, riset Kementerian Kesehatan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan konflik keluarga, komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak, serta tekanan ekonomi rumah tangga dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap gangguan kecemasan dan depresi.

Masalah kesehatan mental pada anak juga memiliki konsekuensi jangka panjang apabila tidak ditangani sejak dini karena dapat memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, hingga kualitas hubungan sosial saat mereka memasuki usia dewasa.

Data WHO menyebutkan sekitar 50 persen gangguan kesehatan mental pada orang dewasa sebenarnya mulai muncul sejak usia remaja namun tidak terdeteksi atau tidak ditangani secara memadai.

kondisi tersebut akhirnya dapat berujung pada rendahnya produktivitas, kesulitan beradaptasi di dunia kerja, hingga meningkatnya risiko perilaku menyakiti diri sendiri bahkan sampai mengakhiri hidupnya.

Tren yang sama juga tercermin dalam data Global School-Based Student Health Survey (GSHS) yang menunjukkan peningkatan percobaan bunuh diri pada pelajar di Indonesia dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023, peningkatan ini menunjukkan tekanan psikologis pada kelompok usia sekolah semakin besar dalam beberapa tahun terakhir.

Jika kondisi kesehatan mental anak tidak ditangani secara serius, dampaknya dapat terlihat dalam satu hingga dua dekade mendatang ketika generasi yang saat ini berada di bangku sekolah memasuki usia produktif sekitar 15 hingga 20 tahun ke depan, yakni periode 2040–2045 yang juga bertepatan dengan target Indonesia menuju visi Indonesia Emas.

Dalam skenario tersebut, gangguan kesehatan mental yang tidak tertangani dengan serius berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi mengatakan hasil skrining CKG akan ditindaklanjuti oleh fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat daerah terutama Puskesmas.

Menurutnya, langkah ini bertujuan memastikan anak-anak yang terdeteksi memiliki gejala mendapatkan pendampingan psikologis serta penanganan medis yang diperlukan dengan mudah dan cepat.

“Hasil skrining tidak berhenti pada pendataan saja, Puskesmas akan melakukan penilaian lanjutan dan memberikan intervensi sesuai kebutuhan anak,” ujarnya.

Saat ini, Pemerintah juga tengah memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat layanan primer karena saat ini jumlah psikolog klinis di Puskesmas masih terbatas yakni sekitar 203 orang di seluruh Indonesia, sehingga Kemenkes mendorong penambahan tenaga profesional serta memperluas layanan konseling bagi anak dan remaja.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan krisis kesehatan mental melalui platform Healing119.id yang menyediakan bantuan psikologis bagi individu yang mengalami tekanan mental atau membutuhkan pendampingan darurat.

Tingginya mobilitas masyarakat serta potensi kerumunan selama masa libur dinilai dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan hingga minggu ke-8 tahun 2026 terdapat 10.453 kasus suspek campak, dengan 8.372 kasus terkonfirmasi serta enam kematian. 

Selain itu, tercatat 45 kejadian luar biasa (KLB) campak yang terjadi di 29 kabupaten/kota yang tersebar di 11 provinsi, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa tren kasus campak sempat mengalami peningkatan pada awal tahun, namun mulai menunjukkan penurunan pada Februari.

“Tren kasus suspek campak meningkat pada Januari dan mulai menurun sepanjang Februari 2026. Hingga minggu ke-8 tahun ini tercatat lebih dari sepuluh ribu suspek campak. Pemerintah terus melakukan respons cepat untuk mencegah penularan yang lebih luas,” ujarnya dalam situs resmi Kementerian Kesehatan.

Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah, terutama menjelang libur panjang Idulfitri yang identik dengan peningkatan aktivitas perjalanan dan pertemuan keluarga.

“Menjelang mudik Lebaran, mobilitas masyarakat akan meningkat dan potensi kerumunan lebih besar. Karena itu masyarakat perlu tetap waspada terhadap penularan campak, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap,” katanya.

Sebagai langkah pengendalian, Kementerian Kesehatan mempercepat pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) serta program Catch Up Campaign atau imunisasi kejar campak-rubella (MR) di wilayah yang terdampak maupun berisiko tinggi. 

Program dijadwalkan berlangsung selama Maret 2026 di 102 kabupaten/kota dengan sasaran anak usia 9 hingga 59 bulan.

Pelaksanaan imunisasi dilakukan melalui berbagai fasilitas layanan kesehatan dan titik pelayanan masyarakat, seperti puskesmas, posyandu, satuan pendidikan usia dini seperti PAUD dan taman kanak-kanak, tempat ibadah, hingga pos pelayanan di jalur mudik.

Andi juga mengajak para orang tua untuk memastikan anak mereka telah mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang dianjurkan.

“Kami mengajak para orang tua untuk segera memeriksa status imunisasi anak dan melengkapinya jika belum lengkap. Imunisasi merupakan perlindungan paling efektif untuk mencegah anak tertular campak,” ujarnya.

Selain memperkuat cakupan imunisasi, masyarakat juga diimbau untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

Langkah pencegahan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk, serta menggunakan masker saat berada di kerumunan dinilai penting untuk menekan risiko penularan.

Kementerian Kesehatan juga mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri jika anak menunjukkan gejala campak.

“Apabila anak mengalami gejala campak atau sedang sakit, sebaiknya tidak bepergian terlebih dahulu dan segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mengurangi kontak dengan orang lain juga penting untuk mencegah penularan lebih luas,” kata Andi.

Pemerintah menegaskan pengendalian penyakit campak membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. 

Cakupan imunisasi minimal 95 persen dinilai penting untuk membentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit secara lebih luas.

Kebijakan diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang dijadwalkan mulai diterapkan pada 28 Maret 2026.

Pembatasan akses media sosial bagi anak dan remaja dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental karena mampu mengurangi paparan berbagai konten yang tidak sesuai dengan perkembangan usia anak.

Dilansir dari detikhealth, Spesialis kesehatan jiwa, dr. Lahargo Kembaren, SpKJ menilai anak-anak pada umumnya belum memiliki kemampuan berpikir kritis serta kontrol diri yang matang untuk menyaring informasi yang beredar di media sosial, sehingga membuat mereka lebih rentan terpengaruh oleh berbagai konten negatif.

Menurutnya, anak dan remaja dapat dengan mudah terpapar konten kekerasan, pornografi, maupun gaya hidup yang tidak realistis yang kerap muncul di berbagai platform digital.

“Anak-anak sering kali belum memiliki kemampuan berpikir kritis dan kontrol diri yang matang, sehingga lebih rentan terpengaruh pada konten kekerasan, pornografi, hingga gaya hidup yang tidak realistis di media sosial,” ujarnya dikutip dari detikhealth, Minggu (8/3/2026).

Selain itu, pembatasan akses media sosial juga dinilai dapat mengurangi risiko perundungan siber (cyberbullying) dan tekanan sosial yang kerap dialami remaja di dunia digital.

dr. Lahargo menjelaskan bahwa banyak remaja mengalami stres akibat fenomena perbandingan sosial yang muncul di media sosial. Mereka kerap membandingkan diri dengan orang lain yang dianggap lebih menarik, sukses, atau populer.

“Banyak remaja mengalami stres karena perbandingan sosial di media sosial, misalnya merasa kurang cantik, kurang sukses, atau kurang populer dibanding orang lain,” katanya.

Ia juga menyoroti potensi kecanduan digital yang semakin meningkat di kalangan anak dan remaja dengan algoritma pada platform media sosial yang dirancang untuk membuat pengguna terus kembali membuka aplikasi.

Dalam kondisi tersebut, anak yang belum memiliki sistem kontrol diri yang kuat berisiko menggunakan media sosial secara berlebihan.

Penggunaan yang tidak terkontrol dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari menurunnya kualitas tidur, terganggunya konsentrasi belajar, hingga berkurangnya interaksi sosial di dunia nyata.

“Secara psikologis, menunda penggunaan media sosial sampai usia yang lebih matang bisa membantu perkembangan emosi dan identitas diri yang lebih sehat,” ungkap dr. Lahargo.

Dampak Lain yang Perlu Diwaspadai

Selain risiko kesehatan mental, penggunaan gadget dan media sosial yang berlebihan pada anak juga dapat menimbulkan sejumlah dampak lain yang tidak kalah serius.

Pertama, menurunnya kemampuan konsentrasi dan prestasi akademik. Anak yang terlalu sering menggunakan gawai cenderung mengalami kesulitan fokus dalam belajar karena terbiasa dengan stimulasi cepat dari konten digital.

Kedua, berkurangnya aktivitas fisik. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bermain di luar atau berinteraksi secara langsung sering kali tergantikan oleh aktivitas menatap layar dalam waktu lama.

Ketiga, melemahnya kemampuan interaksi sosial secara langsung. Ketergantungan pada komunikasi digital dapat membuat anak kurang terampil dalam membangun hubungan sosial di dunia nyata.

Kondisi Anak Indonesia di Era Gadget

Sejumlah data menunjukkan bahwa penggunaan gadget di kalangan anak Indonesia saat ini berada pada tingkat yang cukup tinggi.

Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), lebih dari 78 persen anak dan remaja di Indonesia telah terhubung dengan internet dan sebagian besar dari mereka mengakses internet melalui telepon genggam pribadi.

Sementara itu, laporan Kementerian Kesehatan dan sejumlah studi kesehatan anak menunjukkan bahwa banyak anak menghabiskan waktu lebih dari tiga hingga lima jam per hari menggunakan gawai, terutama untuk mengakses media sosial, bermain gim, dan menonton video daring.

Selain itu, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menunjukkan meningkatnya laporan kasus perundungan siber yang melibatkan anak dan remaja dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi dinilai menjadi sinyal bahwa penggunaan teknologi digital pada anak membutuhkan pengawasan yang lebih serius dari keluarga maupun lingkungan sekitar.

Tantangan Setelah Pembatasan

Meski demikian, dr. Lahargo menilai pembatasan akses media sosial juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya berkaitan dengan proses adaptasi remaja yang saat ini telah menjadikan media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Bagi sebagian remaja, media sosial menjadi sarana utama untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebaya.

“Jika tiba-tiba dibatasi, mereka bisa merasa kehilangan ruang komunikasi dengan teman,” ujarnya.

Selain itu, terdapat pula risiko munculnya praktik akses secara sembunyi-sembunyi, terutama apabila pembatasan diterapkan tanpa diiringi edukasi yang memadai.

Dalam kondisi tersebut, anak berpotensi mencari cara untuk tetap mengakses media sosial, misalnya dengan menggunakan akun milik orang lain atau membuat identitas palsu.

“Jika aturan terlalu ketat tanpa edukasi, anak mungkin mencari cara untuk mengakali aturan, misalnya menggunakan akun orang lain atau identitas palsu,” katanya.

Pentingnya Literasi Digital dan Pendampingan Orang Tua

Karena itu, dr. Lahargo menekankan bahwa pembatasan akses media sosial seharusnya tidak hanya berupa larangan semata tetapi upaya juga perlu disertai edukasi literasi digital serta pendampingan dari orang tua.

Menurutnya, kondisi penggunaan media sosial di kalangan anak saat ini cukup memprihatinkan, banyak anak menghabiskan waktu yang panjang di dunia digital tanpa pengawasan yang memadai dari kedua orangtuanya.

Dengan adanya pembatasan yang disertai edukasi dan pengawasan keluarga, diharapkan anak dapat membangun kebiasaan penggunaan teknologi yang lebih sehat, bijak serta terhindar dari berbagai tekanan psikologis yang muncul di ruang digital.

Melalui Departemen Kesehatan Thailand, sejak 11 Februari 2026 negara tersebut menetapkan bahwa kategori “manis normal” pada minuman hanya boleh menggunakan sekitar 50 persen kadar gula dibandingkan standar sebelumnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional Thailand untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta menekan angka obesitas dan penyakit tidak menular (Non-Communicable Diseases/NCDs) yang terus meningkat akibat konsumsi gula berlebih.

Dikutip dari detikhealth, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif dalam upaya memperbaiki pola konsumsi masyarakat.

Namun menurut Nadia, Indonesia masih memerlukan waktu dan persiapan yang cukup jika ingin menerapkan kebijakan serupa.

“Kalau ditanya apakah Indonesia bisa seperti Thailand, mungkin suatu saat bisa. Tapi kita masih perlu waktu untuk mempersiapkan masyarakat,” ujarnya.

Nadia menjelaskan, langkah utama yang saat ini ditempuh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pola makan sehat, khususnya mengenai konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL).

Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk membaca komposisi makanan dan minuman masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih produk yang dikonsumsi.

“Edukasi kepada masyarakat sangat penting, termasuk bagaimana memilih makanan sehat dan memahami kandungan gula, garam, dan lemak pada produk makanan maupun minuman,” katanya.

Selain masyarakat, sektor industri juga dinilai perlu beradaptasi jika kebijakan pengurangan gula nantinya diterapkan secara lebih ketat.

“Menurunkan kadar gula, garam, dan lemak bukan hal yang sederhana. Kita harus menyiapkan masyarakat sekaligus industri yang memproduksi makanan dan minuman,” lanjutnya.

Nadia juga menyoroti faktor budaya yang turut memengaruhi kebiasaan konsumsi makanan dan minuman manis di Indonesia. Beberapa daerah, makanan atau minuman manis bahkan menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung lama.

Ia mencontohkan budaya kuliner di Yogyakarta yang dikenal memiliki cita rasa manis dan tidak terlepas dari sejarah wilayah sebagai daerah penghasil gula.

“Secara budaya memang ada daerah yang sejak dulu terbiasa dengan rasa manis. Misalnya di Yogyakarta, karena daerah tersebut merupakan penghasil gula,” ujarnya.

Menurut Nadia, pada masa lalu minuman manis bahkan menjadi simbol keramahan tuan rumah kepada tamu.

“Dulu kalau ada tamu diberi teh tapi tidak terlalu manis, bisa dianggap kurang menghormati tamu. Itu bagian dari budaya yang sudah turun-temurun,” jelasnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan konsumsi gula tambahan tidak lebih dari 10 persen dari total asupan energi harian, atau sekitar 50 gram gula per hari untuk orang dewasa. Bahkan, WHO menyarankan pengurangan hingga 25 gram per hari untuk manfaat kesehatan yang lebih optimal.

Konsumsi gula berlebih diketahui berkaitan erat dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit tidak menular seperti:

- Obesitas

- Diabetes Tipe 2

- Penyakit Jantung

- Hipertensi

- Gangguan Metabolisme

Di Indonesia sendiri, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan tren peningkatan penyakit tidak menular dalam beberapa tahun terakhir yang sebagian dipengaruhi oleh pola makan tidak sehat dan gaya hidup kurang aktif.

Berdasarkan hasil program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilakukan sepanjang 2025 hingga awal 2026, sekitar 93 persen warga Jakarta terindikasi memiliki aktivitas fisik yang rendah atau menjalani gaya hidup sedentari.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan temuan ini disebut menjadi salah satu faktor dominan yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular, khususnya penyakit kardiovaskular.

“Dari hasil pemeriksaan kesehatan, temuan paling banyak berada pada kelompok risiko penyakit kardiovaskular, terutama obesitas sentral dan kurangnya aktivitas fisik yang mencapai sekitar 93 persen,” ujar Ani Ruspitawati, dikutip dari Antara, Rabu (18/2/2026).

Menurut Ani, rendahnya aktivitas fisik masyarakat perlu mendapat perhatian serius karena dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, hingga diabetes.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan kebiasaan kurang bergerak tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga menjadi fenomena yang cukup luas di Indonesia.

“Kami memiliki data bukan hanya di Jakarta, tetapi juga secara nasional. Faktanya, masyarakat Indonesia memang masih kurang melakukan aktivitas fisik,” ujarnya dilansir dari detikhealth (5/3/2026).

Menurutnya, bahwa gaya hidup sedentari dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit meskipun seseorang tidak memiliki berat badan berlebih.

“Walaupun seseorang tidak obesitas, jika aktivitas fisiknya rendah tetap berisiko terhadap berbagai penyakit tidak menular,” tambahnya.

Nadia menilai kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari aktivitas fisik juga terlihat dalam rutinitas sehari-hari. Salah satu contohnya adalah preferensi masyarakat menggunakan fasilitas yang lebih praktis dibandingkan bergerak aktif.

Ia mencontohkan fenomena antrean masyarakat yang menunggu lift untuk menuju stasiun LRT di sekitar kantor Kementerian Kesehatan, meskipun tersedia akses tangga.

“Kalau kita lihat di depan kantor Kementerian Kesehatan, misalnya pada sore hari, banyak orang mengantre lift untuk naik ke LRT, padahal sudah tersedia tangga,” jelasnya.

Nadia menambahkan, di sejumlah negara lain masyarakat tetap berusaha aktif bergerak meskipun menggunakan fasilitas seperti eskalator, misalnya dengan tetap berjalan saat menaikinya.

“Di luar negeri, kalau orang tidak ingin naik tangga, mereka menggunakan eskalator tetapi tetap berjalan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk mendorong masyarakat lebih aktif,” katanya.

Gaya hidup sedentari diketahui memiliki dampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut kurangnya aktivitas fisik sebagai salah satu faktor risiko utama kematian dini di dunia.

Kurangnya aktivitas fisik dapat memicu berbagai masalah kesehatan, di antaranya:

- Meningkatnya risiko penyakit jantung dan stroke

- Diabetes tipe 2

- Obesitas dan gangguan metabolisme

- Penurunan kebugaran tubuh dan daya tahan fisik

- Gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi

Selain itu, gaya hidup yang minim aktivitas juga berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Orang yang jarang bergerak cenderung lebih mudah mengalami kelelahan, nyeri otot, serta penurunan konsentrasi dalam aktivitas sehari-hari.

Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat untuk meningkatkan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari selama lima hari sesuai rekomendasi WHO.

Aktivitas tersebut tidak harus berupa olahraga berat, tetapi dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, menggunakan tangga, atau melakukan aktivitas fisik ringan secara rutin.

Temuan ini merupakan bagian dari pengujian terhadap 11.654 produk obat bahan alami dan suplemen kesehatan sepanjang Januari–Desember 2025.

Dilansir dari detikhealth, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar menegaskan, pencampuran BKO dalam produk herbal merupakan pelanggaran serius. 

“Penggunaan bahan kimia obat sangat dilarang karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius hingga risiko kematian apabila digunakan tanpa pengawasan medis yang tepat,” ujarnya.

Berikut daftar produk yang diumumkan BPOM beserta kandungan BKO yang terdeteksi:

Klaim Pelangsing/Stamina Pria

• Fix Slim Super Booster – mengandung sibutramin dan N-desmethyl sibutramin
• Hendel Exitox Green Coffee Bean Extract 500 mg – mengandung sibutramin
• Faslim – mengandung sibutramin dan N-desmethyl sibutramin
• Extra Slimming – mengandung sibutramin
• Slimmy Pink – mengandung bisakodil
• Kapsul Butea-S – mengandung sildenafil dan tadalafil
• Kopi Mandalika – mengandung sildenafil dan tadalafil

Klaim Pegal Linu

• Jamu Jawa Tradisional Jamu Herbal Alami – mengandung deksametason

Klaim Gejala Kencing Manis

• Jiang Tang Wan – mengandung glibenklamid

BPOM menjelaskan, sibutramin telah dilarang karena berisiko meningkatkan tekanan darah dan gangguan jantung. Sildenafil dan tadalafil merupakan obat keras untuk disfungsi ereksi yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter. 

Deksametason adalah kortikosteroid yang dapat menekan sistem imun jika digunakan tanpa pengawasan. Sementara glibenklamid berisiko menyebabkan hipoglikemia bila tidak dikonsumsi sesuai aturan medis.

BPOM mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau mengonsumsi produk-produk tersebut serta selalu memeriksa izin edar melalui laman atau aplikasi resmi BPOM sebelum membeli obat atau suplemen kesehatan.

Obat seperti omeprazole dan lansoprazole termasuk dalam kategori obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter.

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar menilai tingginya konsumsi obat keras di masyarakat tidak lepas dari derasnya arus informasi di era digital. Menurutnya, kemudahan akses informasi kesehatan melalui internet dan media sosial kerap tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai.

“Jadi begini, kita melihat ya di era keterbukaan sekarang ini dan di era kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ini, semua ilmu, semua pemahaman itu ada di internet. Apa artinya masyarakat kita, rakyat kita, dan generasi kita diberikan begitu banyak informasi. Ledakan informasi. Banjir informasi," ujarnya, dikutip dari detikhealth, Jumat (20/2/2026).

Taruna menekankan pentingnya literasi kesehatan agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, terutama terkait penggunaan obat. BPOM, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan obat.

Dirinya juga menyoroti maraknya promosi obat oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi medis. Ia menyebut terdapat praktik promosi obat yang tidak sesuai indikasi atau peruntukannya.

“Banyak obat yang dipromosikan seolah-olah bisa digunakan secara bebas, padahal tidak sesuai dengan peruntukannya,” katanya.

Omeprazole dan lansoprazole sendiri termasuk obat keras yang ditandai dengan simbol lingkaran merah pada kemasan.

Kedua obat ini umumnya digunakan untuk terapi gangguan asam lambung seperti gastroesophageal reflux disease (GERD), tukak lambung, hingga infeksi tertentu yang memerlukan pengawasan medis.

BPOM mengingatkan bahwa penggunaan obat keras tanpa pengawasan dokter berpotensi menimbulkan efek samping serius.

“Jika tidak sesuai peruntukannya, bisa menyebabkan toksisitas, gangguan ginjal, gangguan jantung, bahkan risiko lain dalam jangka panjang,” jelasnya.

Selain itu, penggunaan obat golongan tertentu secara tidak rasional dapat memicu resistensi, terutama pada antibiotik. Meski omeprazole dan lansoprazole bukan antibiotik, prinsip kehati-hatian dalam penggunaan obat keras tetap berlaku.

Sebagai alternatif untuk keluhan ringan gangguan lambung, BPOM menjelaskan terdapat obat kategori bebas yang dapat dibeli tanpa resep dokter, ditandai dengan simbol lingkaran biru pada kemasan. Namun demikian, penggunaannya tetap harus mengikuti aturan pakai yang tertera.

BPOM juga mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan obat yang dikonsumsi memiliki izin edar resmi dan terdaftar di BPOM. Pengecekan dapat dilakukan melalui laman atau aplikasi resmi BPOM guna memastikan keamanan produk.

Taruna menegaskan, konsultasi dengan tenaga kesehatan tetap menjadi langkah utama sebelum mengonsumsi obat keras.

“Pastikan penggunaan obat berdasarkan resep dokter dan sesuai indikasi medis,” ujarnya.

Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya kasus gangguan lambung di kalangan usia produktif yang dipicu pola makan tidak teratur, stres, serta gaya hidup kurang sehat.

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Supianto menyampaikan bahwa praktik pelarangan vape telah diterapkan di sejumlah negara Asia. Singapura, Thailand, dan Maladewa telah melarang impor, penjualan, maupun konsumsi rokok elektronik.

Malaysia juga disebut sedang mengarah pada kebijakan pembatasan yang lebih ketat hingga pelarangan menyeluruh.

“BNN merekomendasikan agar kebijakan terhadap vape ditinjau secara serius, termasuk opsi pelarangan. Produk ini, baik yang mengandung narkoba maupun tidak, tetap memiliki risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaan,” ujar Supianto, dikutip pada kompas.com, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, hasil pengujian laboratorium terhadap 438 sampel cairan rokok elektronik menunjukkan 23,97 persen di antaranya mengandung narkotika.

Sementara dalam pengujian yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan (pro justitia), seluruh sampel yang diperiksa dinyatakan positif mengandung zat terlarang.

Menurut Supianto, hal ini memperlihatkan bahwa vape kerap dimanfaatkan sebagai medium baru dalam penyalahgunaan narkotika. Modus ini dinilai lebih sulit terdeteksi karena bentuk dan aromanya menyerupai produk legal yang beredar luas di pasaran.

Data Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan peningkatan signifikan prevalensi pengguna rokok elektronik di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pada 2011, prevalensi pengguna tercatat sebesar 0,3 persen, kemudian melonjak menjadi 3 persen pada 2021.

BNN juga menyoroti tren penggunaan vape yang semakin meluas di luar tempat hiburan malam dan menjangkau kelompok usia sekolah. Padahal, ketentuan yang berlaku mengatur bahwa produk tersebut diperuntukkan bagi individu berusia 21 tahun ke atas.

“Fakta di lapangan menunjukkan anak usia SMP dan SMA sudah banyak yang menggunakan vape. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada,” kata Supianto.

BNN memandang kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap perlindungan generasi muda, mengingat risiko adiksi nikotin serta potensi penyalahgunaan zat berbahaya lainnya.

Rekomendasi pelarangan dan regulasi akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bagian dari strategi pencegahan narkotika yang lebih komprehensif.

BNN menekankan bahwa kebijakan ini perlu mempertimbangkan aspek kesehatan publik, perlindungan anak, serta perkembangan modus penyalahgunaan narkoba yang semakin variatif.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian peredaran zat adiktif dan mencegah semakin luasnya dampak negatif rokok elektronik di masyarakat.

Berdasarkan estimasi Kemenkes RI, jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) di Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 564.000 orang. Hingga pertengahan tahun, tren temuan kasus baru masih menunjukkan peningkatan seiring dengan masifnya pelaksanaan tes HIV di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada periode Januari hingga Maret 2025, tercatat 15.382 kasus baru HIV serta 4.850 kasus AIDS. Data ini menunjukkan bahwa penularan HIV masih berlangsung, terutama pada kelompok usia produktif dan kelompok dengan faktor risiko tinggi.

Kemenkes juga mencatat peningkatan kasus pada kelompok remaja usia 15–19 tahun. Pada Maret 2025, sekitar 2.700 remaja tercatat terinfeksi HIV. Kondisi ini dikaitkan dengan keterbatasan edukasi kesehatan reproduksi serta perilaku berisiko di kalangan remaja.

Dari sisi sebaran wilayah, sekitar 76 persen kasus HIV nasional terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas. Berdasarkan data penemuan kasus baru pada triwulan pertama 2025, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 2.599 kasus, disusul Jawa Barat sebanyak 2.233 kasus dan Jawa Tengah dengan 1.432 kasus.

Sementara itu, DKI Jakarta mencatat 1.069 kasus, Sumatera Utara sebanyak 809 kasus, dan Papua dengan 672 kasus baru. Papua tetap menjadi salah satu provinsi dengan tingkat prevalensi HIV yang tinggi meskipun memiliki jumlah penduduk lebih kecil dibandingkan wilayah lain.

Pola penularan HIV pada tahun 2025 masih didominasi oleh hubungan seksual berisiko. Kasus terbanyak ditemukan pada kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL) dan pelanggan pekerja seks. Selain itu, penularan juga terjadi melalui hubungan heteroseksual, penggunaan jarum suntik tidak steril, serta faktor risiko lainnya.

Penularan HIV dari ibu ke anak juga masih ditemukan. Pada triwulan pertama 2025, terdeteksi 488 ibu hamil positif HIV. Pemerintah terus mengintensifkan pelaksanaan program Triple Elimination untuk mencegah penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi.

Sejumlah tantangan utama juga masih terletak pada kesenjangan akses dan kepatuhan terapi. Data menunjukkan bahwa sekitar 31 hingga 67 persen ODHIV tercatat aktif menjalani terapi Antiretroviral (ARV). Rendahnya cakupan pengobatan ini berpotensi menghambat upaya penekanan angka kematian dan penularan HIV.

Kemenkes menargetkan pencapaian 95-95-95 pada tahun 2030, yakni 95 persen ODHIV mengetahui status HIV-nya, 95 persen menjalani terapi ARV, dan 95 persen dari mereka yang menjalani terapi berhasil mencapai supresi virus. 

Hingga Maret 2025, sekitar 63 persen ODHIV telah terdeteksi, dan 55 persen di antaranya berhasil menekan jumlah virus.

Data historis menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS di Indonesia telah menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022 tercatat 62.856 kasus HIV/AIDS, sementara pada tahun 2023 dilaporkan 16.410 kasus AIDS baru dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kasus tertinggi.

Tingginya angka kasus HIV di Indonesia menjadi tantangan serius dan tanggung jawab perlunya penguatan upaya pencegahan, peningkatan edukasi kesehatan, perluasan pemeriksaan HIV, serta penurunan stigma terhadap ODHIV guna mendukung keberhasilan pengendalian HIV secara nasional.

Jika HIV dibiarkan tanpa penanganan yang komprehensif, dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga berpotensi memperluas penularan, meningkatkan beban sistem kesehatan, serta menggerus produktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia khususnya bagi generasi muda. 

Penanggulangan HIV menuntut perhatian dan keterlibatan seluruh elemen, baik pemangku kebijakan maupun masyarakat di semua lapisan, tanpa memandang status sosial.

Upaya dilakukan melalui penguatan standar keamanan, mutu, serta pendampingan terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan bahwa jamu merupakan bagian penting dari sejarah panjang peradaban bangsa Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan herbal telah menjadi bagian dari upaya manusia menjaga kesehatan sejak ribuan tahun lalu.

“Jamu berakar dari kearifan lokal Nusantara dan telah digunakan selama ribuan tahun sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan, kebugaran, dan keseimbangan hidup,” ujarnya saat meresmikan grand opening Café Jamu Acaraki di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dirinya menjelaskan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanaman herbal telah dikenal sejak masa prasejarah. 

Salah satu temuan ilmiah bahkan mengungkap praktik medis kuno yang memanfaatkan bahan alam sebagai penunjang penyembuhan.

“Para peneliti menemukan bukti bahwa sekitar 31.000 tahun lalu telah dilakukan praktik amputasi bedah di Pulau Kalimantan yang diperkirakan menggunakan obat-obatan herbal untuk membantu penyembuhan, mencegah infeksi, dan memberikan efek anestesi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Taruna menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan jamu sebagai produk kesehatan modern. Ia menyebutkan, keanekaragaman hayati Indonesia menjadi kekuatan utama dalam pengembangan obat berbasis bahan alam.

“Indonesia memiliki lebih dari 31 ribu spesies tumbuhan, dan ribuan di antaranya memiliki potensi farmakologis yang sangat besar untuk dikembangkan,” katanya.

Dengan potensi tersebut, BPOM mendorong modernisasi jamu agar tidak hanya diproduksi berdasarkan tradisi, tetapi juga memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat modern.

Menurutnya, BPOM secara aktif melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing industri jamu nasional.

“Kami berkomitmen melakukan pendampingan agar semakin banyak UMKM mampu memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat produk,” ujarnya.

Ia optimistis pada tahun 2026 akan terjadi peningkatan signifikan jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan BPOM.

“Kami optimis pada 2026 akan ada penambahan ratusan ribu UMKM yang didampingi oleh BPOM agar semakin maju dan berdaya saing,” katanya.

Taruna berharap kehadiran Café Jamu Acaraki dapat menjadi etalase modernisasi jamu Indonesia sekaligus menginspirasi pelaku usaha lain untuk terus berinovasi.

“Terobosan ini diharapkan dapat menjadi spirit baru dalam mengembangkan jamu Indonesia, sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan produk herbal yang diperhitungkan di tingkat global,” tuturnya.

Melalui sinergi antara regulator dan pelaku usaha, BPOM menargetkan jamu Indonesia dapat tumbuh sebagai industri berbasis kearifan lokal yang modern, aman, dan kompetitif di pasar internasional.

Whip pink merupakan tabung berisi gas dinitrogen oksida (N₂O) yang secara umum digunakan sebagai cream charger dalam industri makanan dan minuman, seperti untuk menghasilkan busa pada kopi, krim, roti, dan kue.

Dalam praktik yang semestinya, gas N₂O memiliki fungsi legal dan lazim dipakai di sektor kuliner maupun medis. Di dunia kesehatan, gas ini dikenal sebagai laughing gas yang digunakan dalam prosedur medis tertentu dengan pengawasan ketat tenaga profesional. 

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, whip pink justru disalahgunakan dengan cara dihirup langsung untuk mendapatkan sensasi euforia sesaat. Penyalahgunaan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena konsumsi gas N₂O tanpa kontrol medis dapat berdampak serius bagi kesehatan. 

Sejumlah literatur kesehatan menyebutkan bahwa inhalasi gas ini secara berlebihan berisiko menyebabkan gangguan pernapasan, penurunan kadar oksigen dalam darah, gangguan saraf, hingga berujung pada kehilangan kesadaran dan kematian. Fenomena ini pun mendapat perhatian Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi, Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa gas N₂O dalam whip pink saat ini belum termasuk dalam kategori zat narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketiadaan pengaturan tersebut tidak boleh menjadi celah pembenaran bagi penyalahgunaan.

“Gas ini disalahgunakan oleh masyarakat, termasuk anak-anak kita, untuk mencari euforia atau kesenangan dengan efek yang cepat. BNN tidak bisa bekerja sendiri dan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengawasi peredarannya, mengingat secara regulasi zat ini belum diatur sebagai narkotika,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (3/2/2026), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Suyudi, efek stimulan dari gas N₂O tergolong tinggi apabila digunakan tidak sesuai peruntukannya. Penggunaan tanpa dosis dan pengawasan yang tepat berpotensi menimbulkan dampak fatal, sehingga diperlukan kewaspadaan bersama, baik dari aparat, orang tua, maupun masyarakat luas.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak dan remaja, mengingat kelompok usia tersebut dinilai paling rentan terpengaruh tren penyalahgunaan whip pink. Padahal, produk ini pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri makanan dan medis, bukan untuk dikonsumsi secara bebas.

“Whip pink sebenarnya digunakan untuk kepentingan medis dan juga produk makanan, seperti untuk kopi, roti, kue, dan sebagainya. Jadi penggunaannya harus sesuai dengan fungsinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suyudi menyampaikan bahwa BNN masih melakukan kajian untuk menilai apakah gas N₂O ke depan perlu dimasukkan dalam kategori narkotika atau setidaknya diatur secara khusus guna mencegah penyalahgunaan yang semakin meluas.

“Kami masih mengkaji hal tersebut,” tambahnya.

BNN mengimbau masyarakat agar tidak ikut-ikutan mencoba whip pink demi sensasi sesaat, serta berperan aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan di lingkungan sekitar. Langkah pencegahan dini dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan gas tersebut secara tidak bertanggung jawab.

Surat edaran ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini.

Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan, pimpinan rumah sakit, kepala puskesmas, serta laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.

Berikut poin-poin utama yang diinstruksikan Kemenkes:

Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan surveilans

• Melakukan pemantauan dan verifikasi tren kasus suspek meningitis/ensefalitis, Influenza Like Illness (ILI), Severe Acute Respiratory Infection (SARI), ISPA, dan pneumonia.
• Melaksanakan surveilans berbasis indikator melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) serta surveilans sentinel lainnya.
• Melakukan penemuan kasus berbasis sindrom pernapasan akut berat dan meningoensefalitis akut sesuai definisi operasional kasus.
• Melaksanakan kajian epidemiologis penyakit dan faktor risiko potensi KLB, termasuk riset pemodelan, prediktif, dan operasional.
• Mengeluarkan peringatan kewaspadaan dini KLB virus Nipah.
• Meningkatkan kesiapsiagaan dan respons awal KLB melalui pendekatan one health, termasuk koordinasi dengan sektor kesehatan hewan dan satwa liar.

2. Pengendalian faktor risiko

• Melakukan penyuluhan dan penggerakan masyarakat untuk pencegahan penyakit virus Nipah.

3. Penguatan sumber daya kesehatan

• Mensosialisasikan standar diagnosis dan tatalaksana kasus virus Nipah kepada seluruh fasilitas dan tenaga kesehatan.
• Memastikan kesiapan rumah sakit rujukan dalam penanganan kasus.
• Berkoordinasi dengan UPT Kekarantinaan Kesehatan untuk kewaspadaan pada pelaku perjalanan.
• Menyediakan alokasi anggaran untuk kewaspadaan dan penanggulangan KLB virus Nipah.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

1. Pelaksanaan surveilans

• Meningkatkan pengawasan alat angkut, orang, dan barang dari luar negeri, terutama dari negara terjangkit.
• Melakukan pengawasan deklarasi kesehatan pelaku perjalanan melalui SATUSEHAT Health Pass.
• Melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pengamatan gejala di pintu masuk internasional.
• Melakukan pemeriksaan dan observasi lanjutan terhadap pelaku perjalanan bergejala serta merujuk ke rumah sakit rujukan jika masuk kategori suspek atau probable.
• Melaporkan kasus melalui SKDR, PHEOC, dan Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan.

2. Pengendalian faktor risiko

• Melakukan penilaian risiko terhadap alat angkut dan barang yang masuk ke Indonesia.
• Melaksanakan investigasi dan respons bersama otoritas terkait.
• Memperketat pengawasan faktor risiko yang dibawa oleh hewan, tumbuhan, dan produk sejenis berkoordinasi dengan instansi karantina.

3. Penguatan sumber daya kesehatan

• Meningkatkan kesiapsiagaan petugas, logistik, serta sarana dan prasarana di pintu masuk negara.
• Memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk otoritas bandara, pelabuhan, imigrasi, bea cukai, dinas kesehatan, laboratorium, dan rumah sakit rujukan.
• Melakukan sosialisasi kewaspadaan virus Nipah kepada seluruh lintas sektor.
• Mendukung pengiriman spesimen port-to-port ke laboratorium rujukan.
• Menyusun rencana kontinjensi dan rencana tanggap darurat menghadapi KLB atau wabah virus Nipah.

Rumah Sakit, Puskesmas, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Pelaksanaan surveilans

• Memantau dan memverifikasi tren kasus ILI, SARI, ISPA, pneumonia, serta meningitis/ensefalitis.
• Melakukan penemuan dan tatalaksana kasus sesuai pedoman nasional.
• Berkoordinasi dengan laboratorium rujukan dalam pengelolaan spesimen dengan prinsip biosafety dan biosecurity.
• Mengoptimalkan peran rumah sakit sentinel penyakit infeksi emerging.

2. Pengendalian faktor risiko

• Menyebarluaskan komunikasi risiko kepada tenaga kesehatan dan masyarakat.
• Memperkuat kewaspadaan standar, kontak, droplet, dan airborne.
• Menyediakan APD dan ruang isolasi untuk pencegahan dan pengendalian infeksi.

3. Penguatan sumber daya kesehatan

• Meningkatkan kapasitas pelayanan rujukan.
• Melakukan pembaruan data ketersediaan fasilitas dan alat kesehatan melalui aplikasi RS Online dan ASPAK.

Laboratorium Kesehatan Masyarakat

• Berkoordinasi dengan dinas kesehatan, rumah sakit rujukan, dan UPT Kekarantinaan Kesehatan dalam pengelolaan spesimen.
• Berkoordinasi dengan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.
• Melakukan asesmen mandiri kapasitas dan sumber daya pemeriksaan.
• Mengoptimalkan kemampuan pemeriksaan virus Nipah.
• Melaporkan hasil pemeriksaan melalui aplikasi All Record TC-19 pada menu Penyakit Infeksi Emerging.

Imbauan kepada Masyarakat

• Tidak mengonsumsi nira atau aren mentah dan memastikan dimasak sebelum dikonsumsi.
• Mencuci dan mengupas buah sebelum dikonsumsi serta membuang buah yang terdapat bekas gigitan kelelawar.
• Mengonsumsi daging ternak yang dimasak hingga matang dan tidak mengonsumsi hewan terinfeksi.
• Menerapkan protokol kesehatan, termasuk etika batuk, cuci tangan, dan penggunaan masker saat bergejala.
• Menghindari kontak dengan hewan ternak yang berpotensi terinfeksi, serta menggunakan APD bila diperlukan.
• Tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi pemerintah.
• Melaporkan temuan kasus dalam waktu kurang dari 24 jam melalui SKDR dan PHEOC.
• Mengirim spesimen ke laboratorium rujukan nasional sesuai ketentuan.

Kemenkes menegaskan bahwa seluruh jajaran kesehatan diminta aktif memantau perkembangan kasus virus Nipah secara global melalui kanal resmi nasional dan internasional sebagai bagian dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan nasional.

Kasus terjadi di Gang Kopral, RT 03, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur. Pasien diketahui bernama Herman, seorang pekerja bangunan asal Sulawesi yang tengah mengerjakan rumah warga di wilayah tersebut.

Ketua RT 03 Mamburungan, Hasim, mengatakan pasien tinggal sementara di bedeng bangunan yang berada di area pinggir sungai. Kondisi lingkungan dinilai berisiko karena tingginya populasi tikus.

“Pasien tinggal di bedeng bangunan di pinggir sungai. Di lokasi itu memang banyak tikus. Ia sempat dirawat sekitar dua minggu di Rumah Sakit Kota Tarakan dan bahkan menjalani cuci darah,” ujarnya dikutip dari korankaltara.com, Kamis (29/1/2026).

Menurut Hasim, gejala awal yang dialami pasien berupa demam tinggi disertai muntah-muntah. Setelah menjalani pemeriksaan awal di puskesmas, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Kota Tarakan dan RSUD dr H Jusuf SK untuk penanganan lanjutan.

Setelah kondisi kesehatannya membaik, pasien dinyatakan boleh pulang dan memutuskan kembali ke kampung halamannya di Makassar melalui jalur laut.

“Kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Untuk kontrol lanjutan kemungkinan dilakukan di daerah asalnya,” tuturnya.

Sebagai langkah pencegahan, Puskesmas Mamburungan melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang sempat melakukan kontak erat dengan pasien. Sebanyak lima orang menjalani pemeriksaan darah.

“Hasil pemeriksaan kontak erat semuanya negatif. Lingkungan tempat tinggal pasien juga sudah dibersihkan bersama warga, dan barang-barang yang berpotensi menularkan sudah dimusnahkan,” jelasnya.

Selain sterilisasi lingkungan, upaya pengendalian populasi tikus juga direncanakan. Pihak terkait akan memasang perangkap tikus di sekitar lokasi kejadian untuk mendukung surveilans penyakit.

“Rencananya akan dipasang perangkap untuk mengetahui apakah tikus-tikus di sekitar lokasi membawa bakteri leptospira,” kata Hasim.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Devi Ika Indriarti, memastikan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan epidemiologi secara menyeluruh, baik di fasilitas kesehatan maupun lingkungan tempat tinggal pasien.

“Penyidikan epidemiologi telah dilakukan di RSUD dr H Jusuf SK serta di lingkungan tempat tinggal pasien dan rumah warga sekitar. Rapid Diagnostic Test leptospirosis juga dilakukan terhadap beberapa orang dengan hasil negatif,” terangnya.

Devi menambahkan, pembersihan lingkungan dilakukan secara menyeluruh, termasuk area makan, ruang tidur, serta penanganan pakaian pasien untuk menekan potensi penularan.

“Pasien saat ini dalam kondisi membaik setelah menjalani hemodialisis atau cuci darah, yang dilakukan untuk membantu fungsi ginjal akibat infeksi,” jelasnya.

Dinas Kesehatan Tarakan juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui bidang promosi kesehatan. 

Warga diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi disertai nyeri otot, terutama nyeri betis.

Secara medis, leptospirosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan bakteri Leptospira yang hidup di ginjal hewan seperti tikus, anjing, sapi, dan babi. Penularan terjadi melalui kontak kulit atau selaput lendir dengan air atau tanah yang tercemar urine hewan terinfeksi.

“Gejala berat dapat berupa mata dan kulit menguning, gagal ginjal, perdarahan, gangguan pernapasan, hingga gangguan jantung. Pengobatan dengan antibiotik harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah komplikasi serius,” tegas Devi.

Risiko penularan leptospirosis cenderung meningkat pada musim hujan karena bakteri dapat bertahan di genangan air. Masyarakat diimbau menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan populasi tikus, serta menghindari kontak langsung dengan air yang berpotensi tercemar. (AUNI)

Dosen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Dr. dr. Wan Nedra Komaruddin, Sp.A, mengingatkan para pekerja lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan kesehatan saat bertugas di tengah hujan deras dan kondisi banjir. 

Paparan air kotor dalam waktu lama dinilai berpotensi memicu berbagai penyakit infeksi yang dapat berdampak serius bila tidak ditangani sejak dini.

Dilansir dari Kompas.com, Wan Nedra yang juga pemilik Klinik Asshomadiyah Medicare Centre menyebut, kelompok pekerja seperti wartawan, kurir ekspedisi, hingga petugas teknis memiliki risiko lebih tinggi karena aktivitas mereka menuntut mobilitas tinggi di ruang terbuka.

“Pekerja lapangan menghadapi risiko penyakit yang tidak ringan, mulai dari leptospirosis, infeksi kulit, diare, sampai infeksi saluran pernapasan,” kata Wan Nedra di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ia menjelaskan, Leptospirosis menjadi salah satu penyakit yang paling perlu diwaspadai saat banjir. Penyakit ini disebabkan bakteri Leptospira yang berasal dari urine tikus atau hewan lain dan mencemari genangan air.

“Bakteri bisa masuk melalui luka kecil di kulit. Gejalanya bisa berupa demam tinggi dan nyeri otot, lalu berkembang menjadi gangguan ginjal dan hati jika terlambat ditangani,” jelasnya.

Selain leptospirosis, paparan air banjir yang tercemar juga dapat memicu infeksi kulit seperti dermatitis, bisul, dan infeksi jamur. Risiko penyakit saluran pencernaan seperti diare dan tifus pun meningkat akibat masuknya bakteri dan virus melalui makanan atau tangan yang terkontaminasi.

Wan Nedra menambahkan, kondisi lingkungan yang lembap dan dingin dalam waktu lama turut melemahkan daya tahan tubuh. 

“Situasi ini meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu, bronkitis, hingga pneumonia,” ujarnya.

Ia menekankan, langkah pertama yang harus dilakukan setelah terpapar air banjir adalah segera membersihkan diri. 

“Segera mandi dengan air bersih dan sabun. Bagian tubuh yang kontak langsung dengan air banjir harus dibersihkan menyeluruh, dan luka sekecil apa pun perlu dibersihkan serta diberi antiseptik,” katanya.

Selain itu, pekerja lapangan disarankan segera mengganti pakaian dan alas kaki yang basah, serta membersihkan perlengkapan kerja seperti sepatu bot dan sarung tangan agar tidak menjadi sumber penularan kuman.

“Kalau dalam beberapa hari muncul demam, nyeri otot, diare, atau luka bernanah, jangan ditunda untuk periksa ke fasilitas kesehatan,” imbaunya.

Sebagai upaya pencegahan, Wan Nedra merekomendasikan penggunaan alat pelindung diri seperti sepatu bot tahan air, sarung tangan, dan jas hujan. Ia juga menyarankan pekerja membawa perlengkapan pribadi, termasuk sabun antiseptik dan kaus kaki cadangan.

Untuk menjaga daya tahan tubuh, konsumsi vitamin C, vitamin B kompleks, zinc, dan multivitamin dinilai dapat membantu, meski tetap harus diimbangi dengan istirahat dan asupan gizi yang cukup. 

Pekerja lapangan juga dianjurkan membawa obat-obatan dasar seperti antiseptik luka, obat antijamur, obat diare, dan oralit, serta memastikan status vaksin tetanus masih aktif.

“Dengan persiapan yang baik, disiplin menjaga kebersihan, dan kesadaran terhadap gejala awal penyakit, pekerja lapangan bisa tetap sehat, aman, dan produktif meski bekerja di tengah cuaca ekstrem,” pungkasnya. (AUNI)

Peringatan disampaikan mengingat hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun terapi antivirus spesifik untuk virus tersebut.

“Perlu saya tekankan bahwa sampai sekarang tidak ada vaksin untuk mencegah penyakit akibat virus Nipah, dan juga belum ada obat yang spesifik. Karena itu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan, termasuk di Indonesia,” ujar Prof. Tjandra, sebagaimana diberitakan Inilah.com, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, laporan terbaru menunjukkan terjadinya kasus infeksi virus Nipah di Barasat, Negara Bagian Benggala Barat, India. Dua kasus awal dilaporkan menimpa tenaga kesehatan, yakni seorang perawat laki-laki dan seorang perawat perempuan.

“Dari dua kasus tersebut, penularan kemudian terjadi ke sedikitnya tiga orang lainbya. Artinya, sudah ada bukti penularan antar manusia. Saat ini sekitar 100 orang yang sedang menjalani karantina dan pemantauan ketat,” jelasnya.

Prof. Tjandra menambahkan, kondisi kedua perawat tersebut berbeda. Perawat laki-laki dilaporkan telah menunjukkan perbaikan, sementara perawat perempuan masih dirawat intensif di ruang Intensive Critical Care Unit (ICCU) dalam kondisi kritis.

Secara ilmiah, virus Nipah merupakan virus RNA dari keluarga Paramyxoviridae yang dikenal memiliki tingkat patogenisitas tinggi. Virus ini bersifat zoonotik dengan reservoir alami pada kelelawar pemakan buah. 

Penularan dapat terjadi dari hewan ke manusia, antar manusia, maupun melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, seperti buah atau nira yang tercemar.

“Selama saya bertugas di WHO Asia Tenggara, kami pernah menangani laporan kejadian luar biasa virus Nipah di India dan juga kasus berulang di Bangladesh,” ungkap Prof. Tjandra.

Ia menyebutkan, sejak pertama kali teridentifikasi pada 1998–1999 di Malaysia, dunia telah mencatat sekitar 750 kasus virus Nipah. Wabah atau kejadian sporadis kemudian dilaporkan di Bangladesh, India, Malaysia, Filipina, dan Singapura yang menunjukkan bahwa virus ini telah beredar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Dari sisi klinis, masa inkubasi virus Nipah umumnya berkisar 4 hingga 21 hari, meskipun pada kondisi tertentu dapat berlangsung lebih lama. 

Gejala awal sering kali tidak spesifik dan menyerupai penyakit infeksi saluran napas, seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, serta rasa lemas.

“Jika menyerang paru-paru, keluhan bisa berkembang dari batuk dan sesak napas menjadi pneumonia berat hingga gagal napas. Sementara pada sistem saraf pusat, virus ini dapat menyebabkan ensefalitis atau meningitis,” jelasnya.

Menurut Prof. Tjandra, keterlibatan otak merupakan kondisi paling berbahaya. “Pada ensefalitis, pasien dapat mengalami kebingungan, penurunan kesadaran, kejang, sampai koma. Pada kondisi berat, angka kematian bisa mencapai 40 hingga 75 persen,” ungkapnya.

Hingga kini penanganan virus Nipah masih bersifat suportif, yakni fokus pada perawatan intensif dan penanganan gejala, sehingga pencegahan melalui surveilans, deteksi dini, dan pengendalian infeksi menjadi kunci utama.

Sebelumnya, hingga 25 Januari 2026, otoritas kesehatan India melaporkan lima kasus terkonfirmasi virus Nipah di Barasat. Dua kasus pertama terdeteksi di sebuah rumah sakit swasta, sementara tiga kasus lainnya teridentifikasi beberapa hari kemudian. 

Investigasi awal menunjukkan kedua perawat diduga terinfeksi saat merawat pasien dengan gangguan pernapasan berat yang meninggal sebelum sempat dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Meningkatnya jumlah kasus mendorong otoritas setempat memberlakukan kembali langkah karantina wilayah terbatas, pelacakan kontak erat, serta pengawasan kesehatan darurat guna mencegah perluasan penularan. (AUNI)

Pernyataan tersebut disampaikan Budi saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (19/1/2026). Budi menjelaskan bahwa secara global, WHO mencatat prevalensi gangguan kesehatan mental berada pada kisaran satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 280 juta jiwa, Budi menilai potensi gangguan kesehatan mental di Tanah Air tidak dapat dipandang sebelah mata.

“Jika mengacu pada data WHO, maka dengan populasi Indonesia saat ini, potensi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental bisa mencapai puluhan juta orang,” ujarnya, dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (23/1/2026).

Meski demikian, data menunjukkan bahwa jumlah kasus yang terdeteksi masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari hasil skrining melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah.

Budi menyebutkan, hasil skrining menunjukkan angka gangguan kesehatan mental pada kelompok dewasa masih di bawah satu persen, sementara pada anak-anak tercatat sekitar lima persen.

Menurutnya, rendahnya angka temuan  tidak serta-merta mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Banyak kasus gangguan kesehatan mental yang belum terdeteksi maupun dilaporkan, dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan serta masih kuatnya stigma sosial.

Gangguan kesehatan mental yang teridentifikasi pun bervariasi, mulai dari depresi, gangguan kecemasan, ADHD, hingga gangguan berat seperti skizofrenia.

Untuk menjawab tantangan yang ada, Menkes saat ini tengah memperkuat sistem layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas. Penguatan dilakukan melalui penyediaan pedoman tata laksana, layanan konseling, hingga dukungan pengobatan dasar.

“Kami sedang menyiapkan sistem agar pelayanan kesehatan mental dapat diakses di puskesmas, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pertolongan sejak dini,” ujarnya.

Selain aspek layanan, Kemenkes juga menyoroti pentingnya edukasi publik guna mengikis stigma terhadap penyintas gangguan kesehatan mental. Budi menegaskan bahwa kesehatan mental memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik.

Jika tidak ditangani secara tepat, gangguan kesehatan mental berpotensi berdampak pada produktivitas kerja, kualitas hidup individu, hingga kondisi sosial masyarakat secara luas. (AUNI)

Peringatan tersebut berkaitan dengan penarikan sejumlah produk formula bayi yang diproduksi Nestlé Suisse SA di Pabrik Konolfingen, Swiss, di beberapa negara. Penarikan dilakukan menyusul adanya potensi cemaran toksin cereulide pada bahan baku arachidonic acid (ARA) oil tertentu yang digunakan dalam proses produksi.

Produk yang menjadi perhatian adalah S-26 Promil Gold pHPro 1, formula bayi untuk usia 0–6 bulan, dengan nomor izin edar ML 562209063696, serta nomor bets 51530017C2 dan 51540017A1.

BPOM menyebut, berdasarkan penelusuran data impor, dua bets produk yang sama diketahui masuk ke Indonesia. Meski demikian, hasil pengujian laboratorium BPOM menunjukkan tidak ditemukannya kandungan toksin cereulide pada sampel produk tersebut.

“Hasil pengujian terhadap sampel produk dari dua bets terdampak menunjukkan toksin cereulide tidak terdeteksi dengan batas kuantifikasi kurang dari 0,20 mikrogram per kilogram,” demikian pernyataan BPOM, dikutip dari Detik, Rabu (14/1/2026).

Kendati hasil uji dinyatakan aman, BPOM menegaskan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Langkah ini diambil mengingat konsumen produk tersebut merupakan kelompok rentan, yakni bayi.

Sebagai bentuk antisipasi, BPOM telah menginstruksikan PT Nestlé Indonesia untuk menghentikan sementara distribusi dan importasi produk formula bayi dengan nomor bets yang teridentifikasi. Di saat yang sama, perusahaan juga diminta melakukan penarikan produk dari peredaran.

Menindaklanjuti arahan tersebut, PT Nestlé Indonesia telah melaksanakan penarikan sukarela (voluntary recall) terhadap seluruh produk formula bayi dengan bets terdampak, di bawah pengawasan langsung BPOM. BPOM memastikan akan terus memantau proses penarikan dan menjamin bahwa hanya produk yang memenuhi standar keamanan pangan yang beredar di masyarakat. (AUNI)

Juru Bicara Kemenkes RI, drg. Widyawati, menjelaskan bahwa temuan tersebut diperoleh melalui sistem surveilans nasional yang melibatkan 88 titik sentinel influenza like illness (ILI) dan severe acute respiratory infection (SARI). Jaringan surveilans tersebut mencakup puskesmas, balai kesehatan, serta rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah.

“Seluruh sampel diperiksa di laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium rujukan dengan standar biosafety level 3. Hingga akhir Desember, tercatat 62 kasus terkonfirmasi di delapan provinsi,” ujarnya, Rabu (31/12/2025), dikutip dari detik.com.

Berdasarkan hasil pemantauan laboratorium sebaran kasus terbanyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat yang menjadi wilayah dengan kontribusi tertinggi terhadap temuan nasional.

Dari sisi demografi, Kemenkes mencatat mayoritas pasien merupakan perempuan dengan proporsi mencapai sekitar 64 persen. Sementara itu, kelompok usia anak-anak juga menjadi perhatian serius. Anak berusia 1 hingga 10 tahun menyumbang sekitar 35 persen dari total kasus yang terdeteksi.

Kemenkes menilai temuan ini sebagai indikator penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza, khususnya varian baru yang memiliki potensi penularan lebih cepat. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa pemantauan dan pengendalian terus dilakukan secara berkelanjutan melalui jejaring surveilans dan laboratorium di seluruh Indonesia.

Masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan orang yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan.

Selain itu, Kemenkes mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau sesak napas, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit penyerta. 

Vaksinasi influenza juga direkomendasikan sebagai langkah pencegahan guna menekan risiko penularan dan keparahan penyakit di tengah dinamika mutasi virus yang terus berkembang. (AUNI)

Pelaksana Tugas Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine menyampaikan bahwa berdasarkan kajian ilmiah terbaru hingga Desember 2025, influenza A (H3N2) merupakan virus yang pernah memicu pandemi global dan kembali menunjukkan peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada kelompok usia anak.

“Varian ini memang menjadi perhatian global, namun hingga saat ini tidak ada indikasi peningkatan keparahan penyakit dibandingkan varian influenza lain,” ujarnya Selasa (30/12/2025), dilansir dari detik.com.

Ia menambahkan bahwa vaksin influenza yang saat ini digunakan masih memberikan perlindungan yang cukup baik terhadap subclade K. Efektivitas vaksin diperkirakan berada pada kisaran 64–78 persen pada anak-anak dan 41–55 persen pada kelompok dewasa, terutama dalam mencegah gejala berat dan komplikasi.

Berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah negara Eropa selama periode Mei hingga November 2025, peningkatan proporsi subclade K juga tidak diikuti lonjakan signifikan pada angka rawat inap, perawatan intensif, maupun kematian akibat influenza.

Sementara itu, dokter spesialis paru dari RS Paru Persahabatan, dr. Agus Dwi Susanto menjelaskan bahwa meskipun tingkat keparahan secara umum tidak meningkat, gejala subclade K dapat dirasakan lebih berat dibanding flu musiman biasa maupun COVID-19 dengan gejala ringan.

“Pasien dapat mengalami demam tinggi hingga 39–41 derajat Celsius, nyeri otot hebat, kelelahan ekstrem, batuk kering, serta nyeri kepala dan tenggorokan yang cukup berat,” jelasnya.

dr. Agus menjekaskan bahwa subclade K memiliki tingkat penularan yang relatif cepat, di mana satu orang yang terinfeksi berpotensi menularkan virus kepada dua hingga tiga orang lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan secara konsisten.

Upaya pencegahan yang dianjurkan meliputi:

• Menjaga stamina tubuh dengan makan minum cukup dan bergizi, istirahat cukup, olahraga
• Jaga kebersihan lingkunga
• Cuci tangan teratu
• Pakai masker bila kontak dengan penderita atau di keramaian
• Vaksinasi influenza
• Bila sakit flu, jangan batuk, bersin sembarangan
• Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin

Kemenkes menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan varian influenza ini dan mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala flu berat atau berkepanjangan. (AUNI)

Fenomena ketindihan selalu punya posisi unik dalam hidup banyak orang. Saya sendiri masih ingat satu malam beberapa tahun lalu. Saya terbangun, atau saya pikir sudah bangun, tetapi tubuh saya terasa seperti kantong pasir yang dipaku ke kasur. Mau gerak tidak bisa, mau teriak hanya bergetar di dalam kepala. Sensasinya mirip laptop yang menyalakan layar duluan, tetapi keyboardnya masih belum terbaca. Pengalaman itu yang kemudian membuat saya penasaran dan mulai membaca berbagai penelitian tentang apa yang sebenarnya terjadi saat kita tidur.

Tulisan ini mencoba menjelaskan penyebab ketindihan dengan bahasa sederhana. Alurnya mungkin tidak terlalu rapi, karena fenomenanya sendiri memang tidak teratur. Kadang muncul saat kita sedang sehat sehat saja, kadang saat tubuh terasa lelah tanpa alasan jelas. Namun semuanya tetap bisa dilihat jejak ilmiahnya.

1. Pola Tidur yang Tidak Teratur

Salah satu pemicu paling umum adalah pola tidur yang berantakan. Tidur terlalu malam, bangun terlalu siang, lalu mencoba memperbaiki jadwal hanya pada hari tertentu. Saya pernah berada dalam fase seperti itu dan justru saat itulah ketindihan paling sering muncul. Otak seperti bangun duluan, sementara tubuh masih berada dalam mode “diam”.

2. Stres dan Pikiran yang Terlalu Aktif

Ketindihan juga sering datang ketika pikiran sedang penuh. Malam malam ketika kepala tidak mau tenang dan terus memikirkan banyak hal, tidur biasanya terasa dangkal. Saya sendiri beberapa kali mengalami ketindihan setelah hari yang melelahkan, bukan karena fisik tetapi karena pikiran menolak istirahat. Tidur jadi tidak stabil, dan di celah ketidakstabilan itu tubuh kadang “terjebak”.

3. Posisi Tidur Telentang

Banyak orang menyadari bahwa posisi tidur telentang membuat mereka lebih rentan mengalami ketindihan. Saya juga merasakan hal yang sama. Ketika telentang, tubuh terasa terlalu tenang sehingga transisi tidur kadang terasa lebih mudah terganggu. Meski mekanismenya tidak selalu jelas, pola ini muncul berulang kali pada banyak orang.

4. Kurang Tidur Berkepanjangan

Ada periode tertentu ketika tubuh terasa capek sebelum tidur padahal tidak melakukan apa pun. Biasanya itu tanda kurang tidur yang menumpuk. Ketika ini terjadi, tidur jadi seperti perjalanan di jalan berlubang: baru mulai tenang sedikit, lalu goyah lagi. Ketika fase tidur sering terganggu, ketindihan menjadi lebih mungkin muncul.

5. Gangguan Tidur seperti Narcolepsy

Pada sebagian orang, ketindihan bukan lagi kejadian sesekali tetapi berlangsung sangat sering. Jika sudah mengganggu aktivitas harian, biasanya ada kemungkinan gangguan tidur yang lebih serius. Narcolepsy adalah salah satu kondisi yang dikenal sering menyebabkan ketindihan berulang, karena mekanisme pengatur tidur mudah terganggu.

6. Kemungkinan Pengaruh Genetik

Ada juga orang yang bercerita bahwa hampir semua anggota keluarganya pernah mengalami ketindihan. Awalnya saya kira itu hanya sugesti atau cerita yang menular, tetapi ternyata ada penelitian yang menunjukkan adanya kemungkinan faktor genetik. Tidak berarti pasti menurun, tetapi beberapa orang mungkin memang lebih sensitif sejak lahir.

Penutup

Setelah membaca berbagai sumber dan mengalami beberapa episode sendiri, saya merasa ketindihan bukan sekadar gangguan tidur. Ini semacam alarm kecil yang menunjukkan ada sesuatu dalam hidup kita yang tidak berjalan stabil. Entah itu tidur yang kacau, stres yang menumpuk, atau tubuh yang kelelahan tanpa disadari.

Memahami penyebabnya tidak otomatis membuat ketindihan hilang, tetapi setidaknya mengurangi ketakutan yang tidak perlu. Ketindihan bukan ancaman gaib, melainkan sinyal bahwa tubuh dan pikiran membutuhkan perhatian lebih. Dan sebagian besar pemicunya bisa diperbaiki melalui kebiasaan sehari hari.

Kebijakan revolusioner ini, dikutip dari Kompas.com, disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

"Selama ini rujukan kita berjenjang. Ke depan, kami akan melakukan perubahan menjadi rujukan berbasis kompetensi," tegasnya.

Dengan sistem baru ini, Azhar menjelaskan bahwa pasien tidak perlu lagi menjalani proses rujukan yang panjang dan berliku. Pasien dari FKTP, seperti Puskesmas, dapat langsung dirujuk ke rumah sakit manapun, baik itu RS yang terakreditasi Madya, Utama, ataupun Paripurna, asalkan memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

Inti dari perubahan ini adalah kebutuhan medis pasien menjadi prioritas utama. Rujukan akan didasarkan pada tingkat keparahan penyakit dan kemampuan spesifik rumah sakit dalam menanganinya, bukan sekadar jenjang kelasnya.

Perombakan sistem rujukan ini diperkirakan akan membawa dampak positif yang besar, terutama pada efisiensi biaya dan kualitas penanganan pasien.

Pasien diharapkan bisa langsung mendapatkan penanganan tuntas di satu rumah sakit rujukan. Menurutnya, ini akan berdampak pada penghematan anggaran BPJS Kesehatan karena pembayaran hanya akan dilakukan ke satu rumah sakit yang melayani secara tuntas, tanpa perlu biaya rujukan berulang.

"Begitu sudah dirujuk, maka rujukan tersebut harus dilayani oleh rumah sakit tersebut secara tuntas," imbuhnya.

Penerapan rujukan berbasis kompetensi ini menandai komitmen Kemenkes dalam menempatkan kebutuhan dan penyembuhan pasien sebagai fokus utama dalam sistem layanan kesehatan. (J)

Salah satu laporan utama yang disampaikan dalam rapat tersebut berasal dari puskesmas Suaran yang memaparkan hasil program asesmen dan parenting bagi orang tua ABK. Program ini dilaksanakan pada Mei 2025 melalui kolaborasi antara puskesmas Suaran, Forum Pemerhati Anak Berkebutuhan Khusus (FPABK), Ikatan Okupasi Terapi Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) kabupaten Berau.

Dari hasil asesmen, ditemukan sebanyak 31 anak di kampung Suaran yang menunjukkan gejala keterlambatan tumbuh kembang. Kegiatan tersebut juga di dukung oleh Dinas (DPPKBP3A) Berau sebagai bagian dari program locus Kota Layak Anak (KLA) di bidang penyandang disabilitas.

Hasil Asesmen Tumbuh Kembang Anak: • Gejala Autism Spectrum Disorder (ASD): 9 anak • Keterlambatan belajar/suspect retardasi mental: 11 anak • Down Syndrome: 2 anak • Hiperaktif/Suspect ADHD: 7 anak • Tuna Rungu: 1 anak • Cerebral Palsy: 1 anak

Menindaklanjuti hasil tersebut, FPABK bersama HIMPSI dan Ikatan Okupasi Terapi Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain:

• Pemeriksaan lanjutan oleh psikolog, psikiater, dan dokter rehabilitasi medik. • Pembentukan sekolah inklusi di Kampung Suaran dan pelatihan guru dari jenjang PAUD hingga SMA. • Layanan terapi berkala (okupasi terapi, terapi wicara, fisioterapi, serta bimbingan belajar individual). • Pelatihan pengasuhan untuk orang tua ABK serta program home program yang dimonitor bidan puskesmas. • Dukungan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan untuk asesmen psikologis anak.

Perwakilan FPABK sekaligus petugas di Sekolah Luar Biasa (SLB) kabupaten Berau, Abiyan menyampaikan bahwa keterbatasan tenaga pengajar menjadi tantangan serius. Saat ini, hanya terdapat 14 guru untuk 250 siswa. Bahkan tahun ini, SLB harus menolak sekitar 20 calon siswa karena keterbatasan tersebut.

“Kami bukan tidak mau menerima tapi memang sudah tidak mampu. Gedung mungkin bisa diakali tapi kekurangan guru sangat sulit diatasi. Kami harap ada kebijakan bersama untuk mengatasi ini,” ujarnya.

Selain itu, dari hasil kunjungan tim Bantuan Operasional Daerah (BOPDA) ke sejumlah satuan pendidikan PAUD, TK dan KB di Tanjung Redeb, ditemukan bahwa hampir seluruhnya menerima 3–5 anak ABK. Namun mayoritas guru belum memiliki kompetensi menangani ABK yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam waktu dekat.

“Kita semua sepakat bahwa anak ABK harus sekolah, tetapi sistem kita belum siap. Fasilitas tidak memadai, guru terbatas, dan sekolah inklusi masih minim,” lanjutnya.

Atas komitmen dan inisiatif yang dilakukan, Puskesmas Suaran diapresiasi sebagai pelopor utama pemetaan kebutuhan ABK di tingkat kampung. Kampung Suaran juga direkomendasikan sebagai lokasi prioritas pembangunan sekolah inklusi di Kabupaten Berau.

“Kami sangat mengapresiasi semangat puskesmas Suaran. Ini bisa menjadi contoh bagi puskesmas lain di kabupaten Berau. Semoga ini menjadi langkah awal membangun sistem pendukung yang inklusif bagi seluruh ABK,” terangnya.

Rapat koordinasi lintas sektor ini menyepakati pentingnya sinergi antar instansi untuk menciptakan solusi konkret dan berkelanjutan tidak hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang demi masa depan anak-anak berkebutuhan khusus di kabupaten Berau sebagai generasi emas 2045.

Upaya yang dilakukan puskesmas Suaran bersama mitra lintas sektor menjadi cermin nyata bahwa pendampingan terhadap ABK memerlukan langkah kolaboratif, berkelanjutan dan berbasis komunitas. Diharapkan inisiasi ini tidak hanya berhenti pada pemetaan tetapi mampu mendorong lahirnya kebijakan inklusif yang merata hingga ke tingkat kampung. (AUNI)

Layanan ini mencakup pemeriksaan tekanan darah, tes lab sederhana, serta pemberian obat dan vitamin, bertujuan menjaga stamina pengemudi.

Kasi Dokkes Polres Berau, Penata dr. Mawar M. memimpin langsung kegiatan ini bersama tim medis Sidokkes dan mitra kesehatan. Turut hadir dr. Abdul Djabbar Kareem, Aiptu Sudirman, Brigpol Malinda A.Md. Kep, Brigpol Dini, Firda Syarif, S.Farm, Riyanti Faizah S.A.Md. Keb, dan Apt. Yonanda, S.Farm.

Sebanyak 25 pengemudi ojek online mengikuti pemeriksaan ini dengan penuh antusias. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh keakraban antara petugas kesehatan dan para peserta.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap para mitra transportasi yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat,” ujar dr. Mawar M.

Ia menambahkan, melalui momentum Hari Bhayangkara ke-79, Polres Berau ingin memberikan manfaat dan membantu menjaga kesehatan para pengemudi ojek.

Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Polres Berau berkomitmen untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang humanis. (Humas Polres Berau/J)

Melalui surat edaran resmi bertanggal 5 Juni 2025, Dinas Kesehatan meminta seluruh kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Berau untuk meningkatkan kewaspadaan pasca-liburan dengan memantau situasi epidemiologi serta melaporkan kasus-kasus mencurigakan secara cepat dan tepat melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus penyakit menular seperti ILI (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), SARI, pneumonia, hingga COVID-19 yang kerap mengalami peningkatan pasca-libur panjang akibat mobilitas masyarakat yang tinggi.

Beberapa instruksi penting dalam edaran tersebut antara lain:

1. Pemantauan kasus 24 jam melalui sistem surveilans berbasis kejadian. 2. Peningkatan standar kewaspadaan di fasilitas layanan kesehatan. 3. Penguatan kemampuan rujukan rumah sakit dalam menangani penyakit infeksi emerging. 4. Promosi kesehatan seperti penerapan PHBS, cuci tangan pakai sabun, dan penggunaan masker di area padat. 5. Koordinasi aktif dengan jejaring puskesmas dan surveilans kabupaten.

Kabid P2P, Garnia dalam wawancara bersama wartawan Kartanews pada (10/6/2025) menyampaikan bahwa sangat penting sinergi antara petugas kesehatan dan masyarakat untuk menghindari terjadinya KLB/wabah di wilayah Berau.

"Kami sangat berharap ada sinergi antara petugas dan masyarakat. Masyarakat harus sadar pentingnya pencegahan, mulai dari menjaga kebersihan, mengenali gejala awal penyakit hingga segera berobat jika mengalami keluhan di puskesmas terdekat," ujarnya.

Dengan adanya langkah pencegahan ini, Dinas Kesehatan berharap dapat meminimalkan risiko penyebaran penyakit menular di tengah masyarakat pasca-liburan. (AUNI)

Menanggapi data tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Berau, Garnia menyampaikan bahwa pihaknya terus mengintensifkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit menular tidak hanya terbatas pada DBD.

“Kami telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh puskesmas bukan hanya terkait DBD tetapi juga penyakit menular lainnya yang berpotensi meningkat, seperti malaria, diare, ISPA dan sejenisnya. Secara menyeluruh, kami maksimalkan penanganan gejala-gejala tersebut secara cepat dan tanggap bersama seluruh petugas kesehatan,” ujarnya saat ditemui, Senin (10/6/25).

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketanggapan puskesmas di seluruh kecamatan. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan surat edaran kewaspadaan dini yang telah disampaikan sebelumnya.

“Kami melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh instruksi dilaksanakan di lapangan. Alhamdulillah, sejauh ini semua puskesmas telah menjalankannya dengan baik,” tambahnya.

Meski penurunan DBD menunjukkan hasil yang menggembirakan, Garnia menegaskan bahwa upaya pengendalian penyakit tidak boleh berhenti sampai di sini. Edukasi kepada masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat harus terus digencarkan.

“Penyakit seperti DBD dan malaria berbasis lingkungan. Maka dari itu, peran petugas serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi protokol kesehatan sangat menentukan. Insya Allah dengan sinergi antara petugas kesehatan dan masyarakat, kita bisa terus menekan peningkatan kasus-kasus lainnya,” terangnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus memperkuat upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas penyakit menular. (AUNI)

"Kesehatan dan keselamatan penumpang adalah prioritas utama kami. Kegiatan fogging ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menciptakan lingkungan bandara yang higienis dan bebas dari potensi penyebaran penyakit," ungkap Kepala BLU UPBU Kelas I Kalimarau, Ferdinan Nurdin.

Kegiatan fogging ini dilakukan secara menyeluruh di area bandara, termasuk ruang tunggu, area keberangkatan dan kedatangan, serta area publik lainnya. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan turut andil dalam memastikan bahwa kegiatan fogging dilakukan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

"Kami bekerja sama dengan UPBU Kelas I Kalimarau untuk memastikan bahwa lingkungan bandara aman dan sehat bagi para pemudik. Fogging adalah salah satu langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah dan malaria," ujar perwakilan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan.

UPBU Kelas I Kalimarau berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa bandara, tidak hanya dalam aspek keselamatan penerbangan, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan adanya upaya ini, diharapkan perjalanan arus mudik Idulfitri 2025 dapat berjalan lancar, aman, dan selamat. (DAA)

Tim pengawasan gabungan yang terdiri dari personel Dinas Kesehatan dan BBPOM Samarinda menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik penjualan takjil yang tersebar di berbagai wilayah Berau, termasuk Teluk Bayur, Bugis, Tanjung Redeb, dan sentra UMKM di sekitar Masjid Agung Baitul Hikmah. Kegiatan ini difokuskan pada deteksi dini kandungan bahan berbahaya yang mungkin terdapat dalam produk-produk takjil yang dijajakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Pengawasan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan keamanan pangan selama bulan Ramadhan," tegas Kepala BBPOM Samarinda, Sem Lapik, saat memimpin operasi tersebut.

"Kami ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa takjil yang mereka konsumsi aman dan layak,"  sambungnya.

Dari 27 sampel takjil yang diuji secara langsung di lokasi, tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan bahan berbahaya. Hasil ini disambut baik oleh BBPOM Samarinda yang sebelumnya telah memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya menjaga kualitas dan keamanan produk.

"Kami sangat mengapresiasi kesadaran dan kepatuhan para pelaku UMKM di Berau," ujarnya.

[caption id="attachment_1658" align="alignnone" width="696"]              BBPOM Samarinda saat melakukan pengujian pada Takjil di Area Masjid Agung Baitul Hikmah Berau[/caption]

Selain melakukan pengujian, tim pengawasan juga memberikan edukasi kepada para pedagang mengenai praktik-praktik kebersihan yang baik dalam penanganan makanan. Salah satu imbauan yang ditekankan adalah pentingnya menyimpan makanan di tempat tertutup untuk menghindari kontaminasi serangga.

Sem Lapik juga mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan teliti dalam memilih produk pangan. Ia menyarankan agar masyarakat selalu memperhatikan label kemasan, memastikan produk memiliki izin edar yang sah dan memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli.

"Jika masyarakat menemukan produk yang mencurigakan atau memiliki indikasi mengandung bahan berbahaya, jangan ragu untuk melaporkannya kepada kami," pungkasnya. (DAA)

Dalam sambutannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan pentingnya peran FBS dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ia meminta agar forum tersebut segera merealisasikan program-program strategis yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Komunikasi dan koordinasi lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat diperlukan agar program-program FBS dapat berjalan sesuai visi yang telah ditetapkan," ujarnya.

Ia juga menekankan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan, edukasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.

Ia pun turut menyoroti pentingnya edukasi kesehatan yang membutuhkan pendekatan jangka panjang dan konsistensi. Salah satu fokus utama yang diangkat adalah penurunan angka stunting di Kabupaten Berau. Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi dan pola hidup sehat.

Di sisi lain, Ketua FBS, Sultan menyampaikan bahwa pihaknya akan melanjutkan program-program yang telah berjalan selama periode sebelumnya. Ia juga menegaskan kesiapan FBS dalam menghadapi penilaian kabupaten/kota sehat tingkat nasional.

"Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat di Berau. Selain itu, kami juga akan memperkuat pengurus tingkat kampung agar target-target pemerintah pusat dan daerah dapat tercapai," ucapnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program kerja FBS, pemerintah daerah menggandeng perusahaan-perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sultan optimis bahwa sinergi ini akan membantu mewujudkan visi peningkatan kesehatan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

"Dengan langkah-langkah strategis ini, kami berharap dapat menciptakan masyarakat Kabupaten Berau yang lebih sehat dan sejahtera," pungkasnya. (DAA)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional.

Ketua Baznas Berau beserta jajaran menyambut hangat kedatangan rombongan yang kemudian meninjau langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di Rumah Sehat Baznas. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui BAZNAS.

"Kami mendorong pemerintah provinsi dan daerah untuk menjadikan BAZNAS sebagai tujuan utama bagi para mustahik serta program CSR perusahaan," ujarnya.

Dirinya secara khusus memberikan apresiasi kepada PT Berau Coal yang telah secara konsisten menyalurkan ZIS melalui Baznas. Beliau berharap agar kontribusi ini dapat terus berlanjut dan meningkat setiap tahunnya.

"Tentu harapannya dukungan dari Berau Coal dan perusahaan lainnya dapat terus istiqamah dan semakin berkembang setiap tahunnya. Dengan demikian, peran BAZNAS dalam membantu masyarakat dapat semakin optimal,” tuturnya.

[caption id="attachment_1605" align="alignnone" width="696"]                                              Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji[/caption]

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas juga memberikan sambutan hangat atas kunjungan ini. Ia menyatakan bahwa momen ini merupakan langkah penting dalam mempererat sinergi antara Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim.

“Semoga kunjungan ini semakin memperkuat kerja sama demi kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau. Agenda di Rumah Sehat BAZNAS menjadi salah satu dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Wagub Kaltim selama kunjungannya, termasuk diskusi dengan masyarakat serta penyerahan bantuan sosial. (DAA)

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Berau, Suhartini mengatakan pengukuran tahap II ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam menentukan apakah jamaah haji memenuhi syarat istitha'ah kesehatan.

Istitha'ah kesehatan haji adalah kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

“Pada tahap kedua ini harus dilakukan secara keseluruhan dan dari hasil ini kita dapat melihat apakah jamaah memenuhi istitha'ah atau tidak,” ujarnya.

Sebanyak 155 orang jamaah haji Berau tercatat mengikuti pengukuran ini. Ia menjelaskan bahwa jika terdapat jamaah yang tidak memenuhi persyaratan kebugaran jasmani sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), pihaknya akan berupaya agar tingkat kebugaran calon jamaah haji tersebut mencapai kategori 'cukup'.

"Namun untuk yang dinyatakan gugur atau tidak itu belum dari ada pernyataan dari kementerian,” jelasnya.

[caption id="attachment_1516" align="alignnone" width="696"] Salah satu pemeriksaan yang dilakukan jamaah haji[/caption]

Suhartini menambahkan, Dinkes Berau masih dalam tahap mengupayakan agar seluruh calon jamaah haji sehat dan tidak termasuk dalam kriteria yang dapat menggugurkan keberangkatan. Upaya ini dilakukan dengan memberikan resep dan anjuran dari dokter kepada setiap jamaah haji untuk dibawa pulang dan dikonsultasikan kembali ke puskesmas masing-masing.

"Ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengetahui tingkat kebugaran setiap jamaah haji berdasarkan pengujian dari dokter," imbuhnya.

Pengukuran kebugaran jasmani yang dilakukan meliputi dua metode, yaitu Rockport Test dengan lintasan 1,6 meter dan Six Minute Walk Test (6MWT) atau tes jalan kaki 6 menit yang dikhususkan untuk pengukuran kebugaran jasmani lansia.

Dengan adanya pengukuran kebugaran jasmani ini, diharapkan calon jamaah haji dapat mempersiapkan diri secara optimal dan menjaga kesehatan hingga pelaksanaan ibadah haji. (DAA)

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja yang setiap hari berinteraksi dengan lingkungan bandara yang dinamis dan berisiko.

Fokus utama dari pengujian ini adalah pada personel operasional yang secara langsung terpapar oleh kebisingan mesin pesawat dan faktor risiko lainnya. Seluruh pegawai yang memiliki lisensi atau sertifikat wajib mengikuti sosialisasi serta pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan pendengaran dan penglihatan.

Kepala Kantor Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Kalimarau, Ferdinan Nurdin mengatakan bahwa Kegiatan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para personel penerbangan.

“Dengan mengetahui kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya, kita dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja,” ucapnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, BKP juga melakukan evaluasi terhadap peralatan kerja dan alat pelindung diri yang digunakan oleh para personel. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

Pentingnya Keselamatan Kerja dalam Penerbangan Keselamatan kerja merupakan aspek yang sangat krusial dalam industri penerbangan. Kondisi kerja yang aman dan sehat tidak hanya akan meningkatkan produktivitas para pekerja, tetapi juga akan memberikan rasa aman kepada para penumpang.

[caption id="attachment_1102" align="aligncenter" width="696"]                                  pengukuran kebisingan di wilayah bandara kalimarau oleh BKP[/caption]

Kepala Unit PKP-PK Bandara Kalimarau, Gunawan menyampaikan apresiasinya dan terima kasihnya kepada BKP atas pelaksanaan kegiatan ini dan dirinya berharap ini dapat rutin dilaksanakan.

“Melalui kegiatan ini, kami dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam sistem keselamatan kerja kami saat ini dan berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara rutin agar kami dapat terus meningkatkan standar keselamatan di bandara,” tandasnya. (DAA)

Sekda Berau, Muhammad Said menekankan pentingnya perhatian serius dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terhadap peningkatan kualitas pelayanan RSUD Talisayan. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah, terutama sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat.

“Kesehatan adalah aspek yang paling mendasar dalam pembangunan. Ini merupakan mandat langsung dari pemerintah pusat dan harus menjadi fokus bersama bagi OPD terkait,” ujarnya.

Dikatakannya bahwa RSUD Talisayan merupakan pusat pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat pesisir yang jauh dari pusat kota Berau. Oleh karena itu, Said menegaskan perlunya upaya bersama untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan di kota.

“Ini adalah tugas kita semua untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi pasien dari daerah pesisir terus optimal. Selama ini, rujukan dari pesisir ke kota sudah cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pemberdayaan tenaga kesehatan di RSUD Talisayan. Namun, ia mengakui bahwa saat ini proses penganggaran pegawai tidak mudah, mengingat perekrutan tenaga kesehatan harus melalui jalur formasi CPNS dan P3K.

“Kita menghadapi keterbatasan dalam hal penganggaran tenaga kesehatan karena harus melalui prosedur rekrutmen CPNS dan P3K, ini menjadi tantangan bagi pelayanan di kecamatan-kecamatan,” ungkapnya.

“Namun, hari ini kita berupaya bersama untuk menemukan solusi terbaik melalui sinergi OPD terkait dan RSUD Talisayan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Muhammad Said menyebut bahwa RSUD Talisayan tengah bersiap untuk meningkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bersamaan dengan empat puskesmas lainnya di wilayah Tanjung Redeb, Sambaliung, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur. Ia berharap proses percepatan penyelesaian administrasi dapat segera dirampungkan dalam beberapa pekan ke depan.

“Percepatan penyelesaian dokumen administrasi BLUD untuk RSUD Talisayan dan keempat puskesmas tersebut sangat diharapkan. Kehadiran BLUD ini mencerminkan keseriusan OPD terkait dalam mewujudkan anggaran yang lebih mandiri tanpa harus selalu bergantung pada alokasi dari pemerintah kabupaten,” terangnya.

Said juga menegaskan bahwa meski RSUD Talisayan nantinya akan memiliki kemandirian dalam hal pengelolaan anggaran, pengawasan keuangan tetap berada di bawah Dinas Kesehatan.

“Kita harus memastikan bahwa meskipun RSUD Talisayan telah menjadi BLUD, pengelolaan keuangannya tetap terpantau dengan baik oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Berau, mengingat populasi Kabupaten Berau yang kini telah mencapai sekitar 290 ribu jiwa. Jarak yang jauh antara RSUD Talisayan dan pusat kota menjadi tantangan tersendiri yang harus segera diatasi oleh OPD terkait.

“Saat ini, pelayanan kesehatan di RSUD Talisayan menjadi perhatian utama karena jaraknya yang jauh dari kota, sementara penduduk Berau terus bertambah. Ini adalah tanggung jawab bersama OPD terkait,” tegasnya.

Dirinya berharap agar RSUD Talisayan dengan status BLUD nantinya dapat menjadi lebih mandiri dalam hal pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia. Ia juga mendorong manajemen RSUD untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

“Saya berharap manajemen RSUD Talisayan dapat terus melakukan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan, dan saya yakin RSUD Talisayan mampu menjadi BLUD yang mandiri,” tandasnya. (DAA)