Aksi yang mewarnai aula sidang PBB tersebut tidak hanya dilakukan oleh perwakilan Indonesia. Sejumlah diplomat dari berbagai negara lain juga berbondong-bondong meninggalkan kursi mereka sebagai bentuk protes keras terhadap aksi militer rezim Israel.

Berdasarkan tayangan UN Web TV, gelombang pengunduran diri dari ruang sidang tersebut sempat memicu kekacauan hingga memicu antrean panjang di pintu keluar. Pemimpin sidang bahkan harus mengetuk palu beberapa kali untuk menenangkan suasana dan meminta para peserta menjaga ketertiban.

Menanggapi boikot massal tersebut, Netanyahu justru melontarkan sindiran keras di hadapan forum sebelum mengawali pidatonya.

"Sebelum saya mulai, jika masih ada pengecut moral yang belum keluar dari ruangan ini, silakan keluar sekarang," ujar Netanyahu menyindir para delegasi.

Menurut laporan Jerusalem Post yang dikutip Sputnik, kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat kali ini terbilang singkat hanya sekitar enam jamkhusus untuk menyampaikan pidato di PBB. Dalam agenda yang sangat singkat itu, ia dipastikan tidak menggelar pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump maupun Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Kehadiran PM Israel di PBB tahun 2026 ini berlangsung di tengah tingginya ketegangan global. Rezim Israel terus mendapat kecaman internasional atas kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di Lebanon yang memicu eskalasi konflik kawasan. 

Selain itu, status Netanyahu masih membayang sebagai buronan internasional menyusul surat perintah penangkapan yang dirilis Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2024.(Rein) 

Merujuk kajian ilmiah yang dipublikasikan National Geographic, Selat Hormuz tidak sekadar perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman, melainkan kawasan yang merekam dinamika pembentukan Bumi, sehingga kerap disebut sebagai laboratorium alami geologi.

Sekitar seperempat distribusi minyak global melintasi jalur ini, menjadikannya salah satu titik paling krusial dalam sistem energi dunia, sekaligus wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi secara ekonomi dan geopolitik.

Fenomena geologi di kawasan ini bermula sekitar 35 juta tahun lalu ketika Lempeng Arab bergerak ke arah utara dan bertumbukan dengan Lempeng Eurasia.

Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan hingga kini masih terus terjadi dalam skala tertentu.

Melansir detik.com, Kepala Departemen Ilmu Bumi Durham University, Mark Allen, menjelaskan bahwa tabrakan benua merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan.

“Proses tabrakan benua tidak terjadi dalam sekejap,” ujarnya

Ia juga menambahkan bahwa gaya tektonik di dalam Bumi tetap aktif meskipun kedua lempeng telah saling bertemu.

Akibat tekanan tersebut, kerak Bumi mengalami pelipatan dan penebalan yang kemudian membentuk Pegunungan Zagros di wilayah Iran, sementara di sisi lain terbentuk cekungan yang terisi air dan berkembang menjadi Teluk Persia serta Selat Hormuz.

Keunikan lain dari kawasan ini adalah keberadaan ophiolite, yaitu batuan yang berasal dari dasar samudra namun terdorong naik ke permukaan akibat aktivitas tektonik, fenomena yang tergolong langka dan menjadi objek penting dalam studi geologi.

Profesor Ilmu Kebumian University of Oxford, Mike Searle, menyebut wilayah ini sebagai salah satu lokasi terbaik di dunia untuk mengamati struktur tersebut.

“Ini adalah salah satu kompleks ophiolite terbesar dan terbaik di dunia,” katanya.

Selain ophiolite, kawasan ini juga dikenal dengan keberadaan kubah garam atau salt domes, yakni lapisan garam purba yang terdorong ke atas akibat tekanan dari pergerakan lempeng, dalam beberapa kasus bahkan membentuk aliran menyerupai gletser di lereng pegunungan.

Proses geologi yang berlangsung selama ratusan juta tahun tersebut juga menjadi faktor utama terbentuknya cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar.

Wilayah ini dulunya merupakan laut dangkal yang memungkinkan akumulasi material organik yang kemudian terperangkap saat terjadi tabrakan lempeng.

Kondisi inilah yang menjadikan Selat Hormuz tidak hanya penting dari sisi geologi, tetapi juga sebagai tulang punggung distribusi energi global, meski demikian aktivitas tektonik yang masih berlangsung membuat kawasan ini tetap rentan terhadap gempa bumi dan perubahan lanskap.

Dengan karakteristik geografis yang sempit, Selat Hormuz juga berfungsi sebagai chokepoint atau jalur sempit yang sangat menentukan stabilitas pasokan energi dunia, sehingga setiap gangguan di wilayah ini berpotensi memicu dampak luas terhadap perekonomian global.

Selat Hormuz pada akhirnya menjadi contoh nyata bagaimana proses alam yang berlangsung selama jutaan tahun tidak hanya membentuk lanskap Bumi, tetapi juga memengaruhi dinamika ekonomi dan kehidupan manusia hingga saat ini. (AUNI/daa*)

Kecaman tersebut tertuang dalam pernyataan bersama yang dirilis Pakistan pada Kamis (2/4/2026), mewakili Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Dalam pernyataan itu, negara-negara tersebut menilai kebijakan tersebut berpotensi memperburuk ketegangan dan mendesak semua pihak menahan diri dari langkah yang dapat memperkeruh situasi.

Parlemen Israel sebelumnya menyetujui RUU yang diinisiasi Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dengan dukungan 62 anggota parlemen dan penolakan 48 lainnya.

Aturan tersebut membuka peluang penerapan hukuman mati, termasuk melalui metode gantung, sebagai hukuman standar di pengadilan militer bagi warga Palestina yang dinyatakan bersalah dalam kasus serangan mematikan.

Sejumlah pihak menilai kebijakan ini bersifat diskriminatif dan berpotensi melanggar hukum internasional.

Dalam laporan Al Arabiya, pernyataan bersama itu juga menyoroti meningkatnya praktik diskriminatif yang dinilai memperkuat sistem apartheid serta mengancam stabilitas kawasan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri turut mengecam keras kebijakan tersebut. Dalam pernyataannya, Kemlu RI menilai langkah Israel bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal dan melanggar berbagai ketentuan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

“Kebijakan tersebut tidak dapat diterima dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI, Rabu (1/4/2026).

Indonesia juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas guna memastikan perlindungan terhadap rakyat Palestina serta akuntabilitas atas kebijakan itu.

Sementara itu, laporan Reuters menyebutkan adanya kekhawatiran di kalangan warga Palestina, khususnya di Tepi Barat, terhadap potensi penerapan hukuman mati tanpa proses hukum yang adil.

Meski demikian, sejumlah ahli hukum Israel menilai undang-undang tersebut berpeluang dibatalkan Mahkamah Agung karena bertentangan dengan konvensi internasional.

Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, juga memperingatkan bahwa penerapan hukuman mati dalam aturan itu berpotensi melanggar hak untuk hidup serta larangan perlakuan tidak manusiawi.

RUU tersebut dijadwalkan mulai berlaku dalam waktu 30 hari, meski implementasinya masih berpotensi tertunda oleh proses hukum yang tengah berjalan.

Selain itu, program literasi digital akan digencarkan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara produktif dan aman.

​Meutya juga menekankan bahwa pengembangan AI tidak hanya soal kecanggihan teknologi, melainkan instrumen untuk menjawab kebutuhan sektor strategis.

“Pemanfaatan AI kami arahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pangan. Teknologi harus membantu guru mengajar, membantu tenaga kesehatan bekerja lebih cepat, dan membantu petani mengambil keputusan,” tambahnya.

Sektor sumber daya manusia menjadi poin krusial dalam kesepakatan ini. Indonesia akan menjalankan berbagai program pelatihan, beasiswa, hingga pertukaran tenaga ahli guna mencetak talenta AI yang siap bersaing di level industri global.

​“Talenta digital menjadi kunci. Kami ingin lebih banyak anak muda Indonesia terlibat dalam pengembangan teknologi, bukan hanya sebagai pengguna,” tegas Meutya.
​
Kerja sama ini direncanakan berlaku selama lima tahun ke depan. Untuk memastikan implementasi yang terukur.

Kedua negara akan membentuk komite bersama yang bertugas memantau perkembangan program secara berkala di berbagai sektor, termasuk ekonomi digital dan infrastruktur komputasi berperforma tinggi.

​Melalui langkah ini, pemerintah optimis masyarakat Indonesia akan segera mendapatkan manfaat nyata dari transformasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelenggara menyebutkan sekitar delapan juta orang terlibat dalam aksi yang tersebar di 50 negara.

Lebih dari 3.300 titik demonstrasi menjadikannya salah satu gerakan sipil terbesar sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025.

Aksi ini dipicu berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial, mulai dari gaya kepemimpinan yang dianggap cenderung otoriter, penggunaan kewenangan eksekutif, hingga kebijakan militer yang disebut menyeret Amerika Serikat konflik dengan Iran.

Sejumlah massa di kota besar, seperti New York, Washington, Atlanta, hingga San Diego, memadati ruas jalan dan ruang publik. Di Ibu Kota Washington ribuan orang berkumpul di kawasan National Mall sambil membawa spanduk berisi kritik keras terhadap presiden Trump.

“Tidak ada negara yang bisa berjalan tanpa persetujuan rakyat, kami merasa konstitusi sedang berada dalam ancaman,” ujar Marc McCaughey, seorang veteran militer, saat mengikuti aksi di Atlanta. Dikutip dari kompas.com, Selasa (31/3/2026).

Partisipasi demonstran datang dari berbagai kalangan, termasuk tokoh publik di New York, aktor Robert De Niro yang turut hadir dan kembali menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan Trump.

Aksi juga berlangsung di tengah kondisi cuaca ekstrem, seperti di Michigan. Warga bertahan dalam suhu di bawah titik beku demi menyuarakan aspirasi mereka.

Gelombang “No Kings” tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga meluas ke sejumlah kota di Eropa, seperti Amsterdam, Madrid, dan Roma. Puluhan ribu orang dilaporkan ikut unjuk rasa dengan pengamanan ketat aparat setempat.

Gerakan ini merupakan kelanjutan dari aksi serupa yang digelar pada 2025 yang terus berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.

Sejumlah isu juga disorot, seperti kebijakan imigrasi, pendekatan hukum terhadap lawan politik, hingga sikap pemerintah terhadap perubahan iklim.

“Sejak aksi terakhir, kami melihat negara ini semakin diarahkan ke dalam konflik, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Naveed Shah dari organisasi veteran Common Defense.

Minnesota menjadi salah satu titik perhatian dalam aksi kali ini, menyusul meningkatnya sorotan terhadap kebijakan imigrasi federal. Sejumlah tokoh politik dan seniman turut ambil bagian dalam menyuarakan kritik.

Pada saat tekanan publik yang meningkat, tingkat dukungan terhadap Trump dilaporkan menurun dan berada di bawah 40 persen, kondisi ini terjadi menjelang pemilihan paruh waktu yang akan digelar pada November mendatang.

Aksi “No Kings” mencerminkan menguatnya gelombang oposisi di tengah polarisasi politik yang kian tajam di Amerika Serikat, sekaligus menjadi penanda dinamika demokrasi yang terus bergerak di negara tersebut.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengatakan koordinasi terus dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri serta instansi terkait guna menjamin kelancaran pelayaran sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

“Kementerian ESDM terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat berjalan aman dan lancar. Tidak hanya soal muatan tetapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (29/3/2026).

Dari sisi diplomasi, Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran telah lebih dulu menjalin komunikasi dengan otoritas setempat, langkah ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap kapal dan awaknya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyebutkan bahwa respons positif telah diterima dari pihak Iran dan saat ini prosesnya memasuki tahap tindak lanjut teknis.

“Dalam perkembangannya telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran, saat ini hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,” katanya.

Sementara itu, Pertamina melalui anak perusahaannya, Pertamina International Shipping (PIS), tengah menyiapkan berbagai kebutuhan teknis dan administratif untuk mendukung pelintasan dua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa keselamatan awak kapal dan keamanan muatan tetap menjadi perhatian utama dalam proses tersebut.

“Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal serta keamanan kapal dan muatannya, kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pada sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri, salah satunya melalui diversifikasi sumber impor minyak mentah dan bahan bakar minyak dari kawasan di luar Timur Tengah.

Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan di tengah ketidakpastian kawasan, sekaligus memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi.

Berdasarkan data 2025, impor minyak mentah Indonesia tercatat mencapai 135,33 juta barel, dengan sekitar 19 persen berasal dari Arab Saudi.

Sisanya dipasok dari berbagai kawasan seperti Afrika, Amerika, dan Asia Tenggara, termasuk kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk produk BBM.

Sejumlah negara di kawasan Asia mulai mengambil langkah strategis guna mengantisipasi dampak lanjutan dari terganggunya distribusi minyak dan gas, khususnya melalui jalur vital Selat Hormuz.

Selat Hormuz selama ini menjadi salah satu jalur pelayaran energi paling krusial di dunia. Berdasarkan data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, lebih dari 80 persen pengiriman minyak mentah dan gas alam cair (LNG) yang melintasi jalur tersebut ditujukan ke negara-negara Asia.

Kondisi ini menempatkan kawasan Asia pada posisi yang sangat rentan terhadap gejolak pasokan energi global.

Ketegangan yang memuncak sejak akhir Februari 2026, ditandai dengan serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, telah memicu respons balasan yang berdampak pada terganggunya jalur distribusi energi.

Situasi ini tidak hanya memicu lonjakan harga minyak dunia, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian di pasar energi internasional.

Merespons kondisi tersebut, sejumlah negara di Asia mulai menerapkan kebijakan penghematan energi serta langkah-langkah darurat guna menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.

Vietnam, misalnya, mengambil kebijakan dengan mengurangi frekuensi penerbangan domestik sebagai upaya menghemat penggunaan bahan bakar avtur.

Otoritas penerbangan sipil negara tersebut menyebutkan bahwa keterbatasan pasokan Jet A-1 menjadi alasan utama penyesuaian jadwal penerbangan.

“Pasokan bahan bakar penerbangan yang terbatas akibat konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu operasional maskapai, sehingga diperlukan langkah pengurangan penerbangan domestik,” demikian pernyataan resmi otoritas penerbangan Vietnam dalam sebuah pernyataan, dilansir Tribunnews pada Sabtu (23/3/2026).

Meski demikian, layanan penerbangan pada rute utama dan internasional tetap diupayakan berjalan normal guna menjaga konektivitas.

Di Sri Lanka, pemerintah menempuh langkah penghematan energi secara langsung melalui pembatasan penggunaan listrik di ruang publik dan instansi pemerintah. Kebijakan tersebut mencakup pemadaman lampu jalan, papan reklame, serta pengurangan penggunaan pendingin ruangan.

Juru bicara pemerintah Sri Lanka, Nalinda Jayatissa, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menekan konsumsi energi nasional hingga 25 persen di tengah tekanan pasokan yang semakin ketat.

“Kenaikan harga minyak dan gas akibat konflik telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan energi nasional, sehingga diperlukan langkah pengendalian konsumsi,” ujarnya.

Sementara itu, Filipina menetapkan status darurat energi nasional sebagai bentuk respons terhadap potensi krisis pasokan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah menciptakan ketidakpastian besar di pasar energi global.

“Gangguan rantai pasok dan lonjakan harga minyak internasional menjadi ancaman nyata terhadap keamanan energi negara,” katanya dalam pernyataan resminya.

Ia menambahkan, kebijakan darurat ini memungkinkan pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan bahan bakar, termasuk memberikan fleksibilitas dalam kontrak energi guna memastikan ketersediaan pasokan.

Filipina juga mengambil langkah diplomatik dengan menjajaki kemungkinan memperoleh pasokan energi dari negara-negara yang selama ini berada di bawah sanksi, sebagai upaya diversifikasi sumber energi.

Di Jepang, pemerintah mengandalkan cadangan strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional.

 Perdana Menteri, Sanae Takaichi menyampaikan bahwa pelepasan cadangan minyak dilakukan secara bertahap, baik dari sektor swasta maupun cadangan milik negara.

“Kami telah memulai pelepasan cadangan swasta sejak 16 Maret dan akan melanjutkannya dengan cadangan nasional mulai 26 Maret,” ujarnya.

Jepang turut berkontribusi dalam skema pelepasan cadangan minyak global yang dikoordinasikan oleh Badan Energi Internasional (IEA), dengan total kontribusi mendekati 80 juta barel.

Selain itu, Jepang juga memanfaatkan cadangan minyak bersama yang disimpan di wilayahnya oleh negara-negara produsen seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pasokan.

Terakhir, Indonesia turut mengambil langkah antisipatif melalui rencana kebijakan efisiensi konsumsi bahan bakar, salah satunya dengan penerapan skema kerja dari rumah (work from home/WFH).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa kebijakan tersebut saat ini masih menunggu arahan Presiden.

“Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar tanpa mengganggu pelayanan publik. Pelaksanaannya akan disesuaikan agar sektor esensial tetap berjalan optimal,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa skema WFH bukan hal baru dan pernah diterapkan sebelumnya saat pandemi Covid-19.

Langkah-langkah yang diambil berbagai negara di Asia menunjukkan meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi krisis energi global.

Dengan dinamika geopolitik yang masih berlangsung, berbagai kebijakan strategis diperkirakan akan terus berkembang seiring upaya masing-masing negara dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang rentan terhadap konflik.

Dilansir dari CNN Indonesia, antrean panjang terjadi di berbagai kota besar, seperti Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, hingga Telangana. Lonjakan permintaan ini dipicu kekhawatiran akan terganggunya distribusi energi akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Pemerintah India telah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan memastikan bahwa pasokan bahan bakar dalam kondisi aman. 

Namun, ketergantungan tinggi India terhadap impor minyak melalui Selat Hormuz membuat kekhawatiran publik sulit diredam, terlebih jalur tersebut kini terdampak konflik.

Situasi ini turut mendorong sejumlah perusahaan mengambil langkah penghematan energi, di antaranya menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home) serta membatasi operasional fasilitas seperti kantin. 

Penggunaan kendaraan listrik dan energi juga mulai digalakkan guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Di ibukota New Delhi juga mulai tampak terasa krisis pada komoditas LPG. Harga gas melonjak tajam, bahkan beredar di pasar gelap dengan harga jauh di atas batas normal. Kondisi ini memukul masyarakat berpenghasilan rendah dan terpaksa kembali menggunakan bahan bakar tradisional.

Sheela Kumari, pekerja rumah tangga berusia 36 tahun, mengaku tidak lagi mampu membeli tabung LPG setelah harganya melonjak drastis.

“Dulu kami membeli tabung gas seharga 1.800 hingga 2.000 rupee, tetapi sekarang di pasar gelap mencapai 5.000 rupee,” ujarnya.

Ia menyebut kenaikan hampir menyamai total pendapatan bulanannya yang berkisar 6.000 rupee, sehingga pilihan untuk kembali menggunakan kayu dan batu bara menjadi langkah yang tidak terhindarkan.

“Pilihan terbaik bagi kami adalah kembali menggunakan kayu dan batu bara,” tuturnya.

India sendiri merupakan salah satu importir LPG terbesar di dunia dengan ketergantungan tinggi pada pasokan dari kawasan Timur Tengah. Gangguan distribusi akibat konflik dan blokade di Selat Hormuz memperburuk kondisi pasokan di dalam negeri.

Menanggapi situasi tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi meminta pemerintah daerah untuk menindak praktik pasar gelap serta menjaga stabilitas distribusi energi. 

Ia juga menegaskan bahwa pasokan energi nasional tetap dalam kondisi terkendali dan masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembelian yang berlebihan.

Dilansir dari detik.com (16/3/2026), selebaran tersebut berisi ajakan kepada masyarakat Lebanon untuk menuntut pelucutan senjata kelompok Hizbullah.

Namun, keberadaan kode QR pada selebaran itu malah menimbulkan kekhawatiran karena diduga dapat menjadi sarana serangan siber.

Militer Lebanon bersama sejumlah pakar keamanan siber memperingatkan bahwa kode QR tersebut berpotensi digunakan sebagai alat phishing. Warga yang memindai kode itu melalui ponsel dikhawatirkan dapat menjadi target peretasan atau pencurian data.

Selain itu, sebagian kode QR dilaporkan terhubung ke akun WhatsApp dan Facebook yang dikaitkan dengan Unit 504 militer Israel, sebuah unit intelijen yang diketahui memiliki tugas merekrut informan di luar negeri.

Tidak hanya melalui selebaran, warga Lebanon juga dilaporkan menerima panggilan telepon serta pesan singkat berisi ancaman yang dikirim secara acak sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Sejumlah pesan bahkan dikirim ke kantor pemerintahan dan gedung pengadilan yang membuat beberapa gedung sempat dievakuasi karena kekhawatiran akan potensi serangan udara.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan pemerintahnya berkomitmen menjaga keamanan wilayah utara Israel.

“Kami menjanjikan ketenangan dan keamanan bagi masyarakat di wilayah utara, dan itulah yang akan kami berikan,” ujarnya seperti dikutip Reuters.

Pengamat menilai penyebaran selebaran, kode QR, serta pesan ancaman merupakan bagian dari strategi perang psikologis di tengah konflik yang terus memanas antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon.

Sebelumnya, militer Israel juga mengeluarkan peringatan kepada warga agar menjauhi sejumlah kawasan yang disebut berada di dekat fasilitas Hizbullah yang menjadi target serangan, termasuk di wilayah Bachoura, Grand Serail, dan distrik Zuqaq al-Blat.

Melalui konsolidasi kekuasaan yang kuat, Khamenei memusatkan otoritas negara di bawah lembaga Pemimpin Tertinggi dan memperkuat institusi keamanan seperti Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). 

Kepemimpinannya ditandai oleh pendekatan keras terhadap oposisi domestik, kebijakan luar negeri konfrontatif, serta ambisi pengembangan kemampuan nuklir yang menjadi bagian dari strategi keamanan Iran.

Berikut rangkuman perjalanan politik dan sosok kepemimpinan Ali Khamenei:

Latar Belakang dan Awal Peran Revolusioner

Ali Khamenei lahir pada 19 April 1939 di Mashhad, salah satu pusat keagamaan penting bagi umat Syiah di Iran. Ia menempuh pendidikan keagamaan di kota Qom dan belajar di bawah sejumlah ulama terkemuka, termasuk Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Sejak awal 1960-an, Khamenei aktif dalam gerakan oposisi terhadap monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi. Seorang aktivisme yang membuatnya beberapa kali ditangkap oleh aparat keamanan kerajaan.

Ketika Revolusi Iran pecah pada 1979 dan Khomeini kembali dari pengasingan, Khamenei menjadi salah satu tokoh yang dipercaya dalam struktur kekuasaan baru. Ia diangkat menjadi anggota Dewan Revolusi, kemudian menjabat sebagai wakil menteri pertahanan serta perwakilan Khomeini di Dewan Pertahanan Tertinggi.

Untuk waktu singkat, ia juga pernah memimpin IRGC yang kemudian berkembang menjadi salah satu institusi militer dan politik paling berpengaruh di Iran.

Masa Jabatan Presiden Iran (1981–1989)

Karier politik Khamenei semakin menanjak setelah serangkaian serangan bom pada awal 1980-an yang menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran. Pada 1981 ia diangkat sebagai sekretaris jenderal Partai Republik Islam.

Pada tahun yang sama, ia maju dalam pemilihan presiden dan memenangkan pemilu pada Oktober 1981 lalu kembali terpilih untuk masa jabatan kedua pada 1985.

Namun selama masa kepresidenannya, kekuasaan eksekutif sebagian besar berada di tangan perdana menteri Mir Hossein Mousavi dan hubungan antara keduanya sering diwarnai perbedaan pandangan politik.

Meski demikian, posisi Khamenei tetap penting dalam menjaga stabilitas politik Iran serta memperkuat ideologi velayat-e faqih, yaitu konsep pemerintahan yang dipimpin oleh ulama.

Menjadi Pemimpin Tertinggi Iran

Setelah wafatnya Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 1989, Iran menghadapi persoalan suksesi kepemimpinan dan majelis Ahli kemudian menunjuk Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran.

Penunjukan tersebut sempat menuai kontroversi karena saat itu Khamenei belum menyandang gelar ulama senior. Ia masih memiliki gelar hojatoleslam yang berada di bawah tingkat ayatollah.

Untuk mengakomodasi pengangkatannya, konstitusi Iran direvisi pada 1989 untuk memperluas kewenangan Pemimpin Tertinggi dalam mengawasi politik, militer, dan kebijakan strategis negara.

Konsolidasi Kekuasaan dan Intervensi Politik

Sepanjang masa kepemimpinannya, Khamenei memainkan peran penting dalam dinamika politik Iran dan sering memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Pada awal 1990-an, ia memiliki hubungan kerja yang relatif stabil dengan Presiden Hashemi Rafsanjani. Namun ketegangan muncul pada era Presiden Mohammad Khatami (1997–2005) yang membawa agenda reformasi politik serta upaya membuka hubungan dengan Barat.

Khamenei dikenal skeptis terhadap Amerika Serikat dan reformasi politik yang dianggap terlalu liberal dan sikapnya tersebut membuatnya sering membatasi ruang gerak pemerintahan reformis.

Pada pemilihan presiden 2005, kemenangan kandidat konservatif Mahmoud Ahmadinejad juga dinilai tidak lepas dari dukungan kelompok konservatif yang dekat dengan Khamenei.

Krisis Politik Pemilu 2009

Tantangan terbesar bagi kepemimpinan Khamenei terjadi pada pemilihan presiden 2009 ketika Ahmadinejad dinyatakan menang telak atas kandidat reformis Mir Hossein Mousavi.

Hasil tersebut memicu gelombang protes besar yang dikenal sebagai Gerakan Hijau. Demonstrasi berlangsung di berbagai kota di Iran dan menuduh pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilu.

Khamenei secara terbuka mendukung hasil pemilu dan memperingatkan oposisi agar menghentikan aksi demonstrasi. Aparat keamanan kemudian menindak tegas demonstrasi yang menyebabkan sejumlah korban jiwa serta ribuan penangkapan.

Program Nuklir dan Isolasi Internasional

Program nuklir Iran menjadi salah satu isu paling kontroversial selama masa kepemimpinan Khamenei.

Pada 2015, Iran menandatangani kesepakatan nuklir internasional yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bersama sejumlah negara besar dunia, atas kesepakatan ini membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi.

Namun pada 2018, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian dan kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran dan langkah itulah yang memicu krisis ekonomi dan memperburuk hubungan Iran dengan Barat.

Gelombang Protes dan Ketidakpuasan Publik

Iran mengalami sejumlah gelombang protes selama dekade terakhir kepemimpinan Khamenei. Demonstrasi besar terjadi pada 2017 dan 2019 akibat tekanan ekonomi. 

Ketegangan semakin meningkat setelah kematian Jina Mahsa Amini pada 2022 saat berada dalam tahanan polisi moral Iran karena dianggap melanggar aturan berpakaian.

Peristiwa tersebut memicu gerakan protes nasional yang dikenal dengan slogan Women, Life, Freedom. Demonstrasi menyoroti berbagai isu seperti hak perempuan, kebebasan sipil, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan.

Kebijakan Regional dan “Poros Perlawanan”

Pada bidang kebijakan luar negeri, Khamenei memperkuat jaringan aliansi regional yang sering disebut sebagai Poros Perlawanan.

Aliansi mencakup sejumlah kelompok dan pemerintahan yang berseberangan dengan Israel dan Amerika Serikat, di antaranya:

• Hizbullah di Lebanon

• Hamas di Palestina

• milisi Syiah di Irak

• pemberontak Houthi di Yaman

• pemerintahan Suriah di bawah Bashar al-Assad

Melalui jaringan ini, Iran memperluas pengaruhnya di Timur Tengah serta meningkatkan peran IRGC dalam konflik regional.

Konflik Regional dan Melemahnya Pengaruh Iran

Ketegangan regional meningkat setelah serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023 yang memicu perang besar di Gaza. Konflik tersebut membuat hubungan Iran dan Israel semakin tegang.

Pada April 2024, Iran untuk pertama kalinya meluncurkan serangan drone dan rudal langsung ke wilayah Israel setelah serangan Israel yang menewaskan perwira senior IRGC di Suriah.

Situasi semakin memburuk ketika Israel dan Iran terlibat konfrontasi militer selama 12 hari pada Juni 2025. 

Amerika Serikat turut membantu Israel dalam operasi militer tersebut yang menyebabkan kerusakan besar pada sistem pertahanan udara Iran dan menghambat program nuklirnya.

Pada saat yang sama, Iran juga mengalami kemunduran pengaruh regional setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah pada akhir 2025.

Konflik Langsung dengan Amerika Serikat dan Israel

Setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025, Washington kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran.

Amerika Serikat menuduh Iran bertanggung jawab atas aktivitas sekutunya di kawasan, termasuk serangan pemberontak Houthi terhadap Israel dan kapal-kapal di Laut Merah.

Pada Maret 2025, Trump mengirim surat kepada Khamenei yang meminta Iran bernegosiasi untuk membongkar program nuklirnya serta membatasi pengaruh regional dan program rudalnya.

Khamenei menolak usulan itu dan menyebutnya sebagai bentuk intimidasi terhadap Iran. 

Meski demikian, beberapa minggu kemudian negosiasi tidak langsung sempat berlangsung dengan Oman sebagai mediator, namun gagal setelah konflik Iran–Israel pecah pada Juni 2025.

Setelah konflik tersebut, sanksi internasional terhadap Iran semakin meningkat, terutama setelah berakhirnya JCPOA pada Oktober 2025. 

Adapun dampaknya, ekonomi Iran mengalami tekanan berat dan nilai mata uang rial dilaporkan kehilangan lebih dari 40 persen nilainya pada akhir tahun.

Pada 28 Desember 2025, demonstrasi besar kembali pecah di Teheran akibat kesulitan ekonomi yang semakin parah dan dengan cepat menyebar ke berbagai kota di Iran.

Demonstrasi mendapat perhatian internasional dan sebagian dukungan dari pihak luar, termasuk tokoh oposisi Iran di pengasingan seperti Reza Pahlavi, putra mantan Shah Iran.

Pada awalnya pemerintah Iran mencoba merespons keluhan masyarakat untuk membuka dialog. Namun pada 9 Januari 2026, Khamenei mengambil sikap keras terhadap demonstran, menuduh mereka merusak negara demi menyenangkan pemerintah Amerika Serikat.

Pemerintah kemudian melakukan penindakan yang disebut sebagai salah satu yang paling keras sejak Revolusi Iran 1979 yang berhasil meredam gelombang protes dalam beberapa hari.

Serangan Militer 2026 dan Kematian Khamenei

Setelah gelombang protes mereda, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Teluk Persia dalam pengerahan kekuatan terbesar di Timur Tengah sejak invasi Irak tahun 2003.

Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terkoordinasi terhadap Iran yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur strategis negara tersebut.

Dalam tahap awal operasi militer, Ali Khamenei dilaporkan menjadi salah satu target utama dan tewas dalam serangan tersebut.

Kematian Khamenei mengakhiri masa kepemimpinannya selama 37 tahun sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, menjadikannya salah satu pemimpin dengan masa jabatan terlama dalam sejarah modern Timur Tengah.

sumber artikel: Britannica

Peristiwa tersebut tidak hanya menyisakan duka nasional, tetapi juga memunculkan pertanyaan strategis mengenai arah kebijakan Iran ke depan, stabilitas internal, serta potensi eskalasi kawasan.

Bendera merah dalam tradisi Syiah memiliki makna historis dan teologis yang kuat. Warna merah melambangkan darah yang belum terbalaskan serta seruan atas keadilan terhadap kematian seorang tokoh yang dianggap syahid.

Dalam konteks politik Iran modern, simbol ini kerap digunakan sebagai pesan terbuka bahwa negara tidak akan membiarkan suatu peristiwa berlalu tanpa respons.

Pengibaran simbol serupa pernah terjadi pada Januari 2020 setelah terbunuhnya Jenderal Qassem Soleimani. Saat itu, langkah tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa respons militer tengah dipertimbangkan.

Masjid Jamkaran sendiri bukan lokasi sembarangan. Situs religius di Kota Qom itu memiliki posisi strategis dalam lanskap ideologi Republik Islam Iran.

Qom merupakan pusat pendidikan teologi Syiah dan basis para ulama berpengaruh yang selama ini menjadi pilar legitimasi sistem politik Iran.

Ayatollah Ali Khamenei menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi sejak 1989. Pada struktur ketatanegaraan Iran, posisinya berada di atas presiden dan memiliki kewenangan tertinggi atas militer, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), peradilan, media negara, hingga kebijakan luar negeri.

Kematian Khamenei membuka fase transisi politik yang sensitif. Berdasarkan konstitusi Iran, Majelis Ahli memiliki kewenangan untuk menunjuk pemimpin baru. Namun, proses ini tidak terlepas dari dinamika internal antara kelompok konservatif garis keras, faksi pragmatis, serta pengaruh IRGC yang selama ini memiliki posisi dominan dalam struktur keamanan dan ekonomi.

Kematian Khamenei terjadi di tengah ketegangan yang telah meningkat antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Sebelumnya, Iran melancarkan serangan balasan kepada sejumlah negara Teluk yang memiliki fasilitas militer AS, termasuk Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Serangannya dilaporkan menyebabkan gangguan operasional dan penutupan sementara wilayah udara di beberapa negara.

Kondisi ini berimplikasi langsung pada stabilitas kawasan Teluk, termasuk keamanan jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz. Setiap eskalasi di kawasan ini berpotensi memengaruhi harga minyak dunia serta stabilitas ekonomi negara-negara pengimpor energi.

Pada situasi tersebut, Oman kembali muncul sebagai mediator potensial. Kementerian Luar Negeri Oman menyatakan bahwa Iran terbuka terhadap langkah deeskalasi.

Laporan Reuters menyebutkan adanya kesiapan Teheran untuk mempertimbangkan jalur diplomasi, meskipun belum terdapat detail resmi mengenai bentuk atau waktu pembicaraan lebih lanjut.

Pengibaran bendera merah di Jamkaran tidak sekadar ritual simbolik. Pada konteks geopolitik Iran, tindakan ini juga dapat dibaca sebagai komunikasi strategis baik kepada publik domestik maupun kepada pihak eksternal.

Untuk publik internal, simbol itu memperkuat narasi solidaritas dan legitimasi ideologis sedangkan bagi aktor eksternal, pesan tersebut berpotensi ditafsirkan sebagai peringatan bahwa respons Iran masih terbuka dalam berbagai bentuk, baik diplomatik maupun militer.

Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan dua kapal terkena proyektil tak dikenal yang memicu kebakaran, sementara satu kapal lainnya mengalami ledakan dengan jarak yang sangat dekat dan seluruh awak kapal dilaporkan selamat.

Selain itu, satu insiden terpisah yang melibatkan evakuasi awak juga tengah diselidiki penyebabnya.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim tiga kapal tanker bendera Inggris dan Amerika Serikat menjadi sasaran rudal dan terbakar. Namun hingga kini, pemerintah Inggris dan AS belum memberikan konfirmasi resmi terkait klaim tersebut.

Serangan terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ketegangan memuncak setelah serangan gabungan AS-Israel dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei yang kemudian dibalas Iran dengan serangan ke sejumlah titik di kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia. Ancaman keamanan di kawasan tersebut memicu kekhawatiran gangguan distribusi energi global.

Iran sebelumnya telah memperingatkan kapal-kapal asing untuk tidak melintasi selat tersebut.mData pelacakan kapal dari platform Kpler menunjukkan sedikitnya 150 kapal tanker memilih berlabuh di luar kawasan Teluk dan menunda pelayaran.

Beberapa kapal berbendera Iran dan China dilaporkan tetap melintas, namun aktivitas pengiriman internasional secara umum mengalami perlambatan drastis.

“Karena ancaman Iran, selat secara efektif tertutup. Risiko terlalu tinggi dan biaya asuransi melonjak tajam,” ujar analis Kpler, Homayoun Falakshahi, dikutip dari BBC, Senin (2/3/2026).

Kenaikan risiko langsung tercermin di pasar komoditas. Pada perdagangan awal Asia, minyak mentah Brent melonjak lebih dari 7 persen menjadi 78,25 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) naik 7,3 persen ke level 71,93 dolar AS per barel.

Kepala Riset Energi MST Research, Saul Kavonic, menilai pasar masih menunggu perkembangan situasi.

“Pasar tidak dalam kondisi panik. Investor akan mengamati apakah lalu lintas di Selat Hormuz dapat kembali normal. Jika ya, harga berpotensi terkoreksi,” ujarnya.

Namun sejumlah analis memperingatkan, jika gangguan berlangsung lama atau jalur tersebut benar-benar ditutup, harga minyak berpotensi melampaui 100 dolar AS per barel.

Presiden Asosiasi Otomotif Inggris (AA), Edmund King, menyebut konflik berkepanjangan akan menjadi katalis gangguan distribusi energi global.

“Besarnya kenaikan harga sangat bergantung pada durasi konflik,” katanya.

Sebagai respons terhadap lonjakan harga, kelompok negara produsen minyak OPEC+ yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia menyepakati peningkatan produksi sebesar 206 ribu barel per hari.

Kendati demikian, sejumlah pengamat meragukan tambahan suplai tersebut cukup untuk menstabilkan pasar jika jalur distribusi utama tetap terganggu.

Pada sektor pelayaran, perusahaan logistik global Maersk mengumumkan penghentian sementara pelayaran melalui Selat Bab el-Mandeb dan Terusan Suez dan kapal-kapalnya dialihkan melalui Tanjung Harapan sebagai langkah mitigasi risiko keamanan.

UKMTO mengimbau seluruh kapal komersial agar meningkatkan kewaspadaan saat melintas di Teluk Arab dan Teluk Oman.

Perusahaan keamanan maritim Vanguard Tech juga mengonfirmasi adanya laporan insiden yang melibatkan kapal berbendera Gibraltar, Palau, Kepulauan Marshall, dan Liberia.

Eskalasi terbaru ini mempertegas posisi Selat Hormuz sebagai titik rawan geopolitik yang berdampak langsung terhadap stabilitas energi global.

Jika ketegangan tidak segera mereda, dampaknya diperkirakan meluas ke sektor perdagangan internasional, inflasi global, hingga stabilitas ekonomi berbagai negara pengimpor energi.

Uni Emirat Arab (UEA), khususnya Kota Dubai menjadi salah satu wilayah yang terdampak insiden tersebut.

Berdasarkan laporan sejumlah media internasional dan pernyataan resmi Dubai Media Office, otoritas UEA berhasil menggagalkan sejumlah pesawat nirawak (drone) yang diluncurkan dari Iran sejak Sabtu (28/2/2026).

Meski berhasil dicegat, serpihan dari drone yang dihancurkan di udara dilaporkan jatuh di beberapa titik dan menyebabkan kerusakan terbatas.

Salah satu lokasi yang terdampak adalah Bandara Internasional Dubai (DXB). Otoritas bandara mengonfirmasi adanya kerusakan ringan pada salah satu ruang tunggu penumpang akibat insiden. Situasi disebutkan dapat segera dikendalikan melalui prosedur tanggap darurat yang telah disiapkan sebelumnya.

Empat orang staf bandara dilaporkan mengalami luka ringan dan telah memperoleh penanganan medis. Sebagai langkah antisipatif, sebagian besar terminal dikosongkan guna memastikan keselamatan penumpang dan petugas.

Hingga kini, otoritas setempat masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak insiden tersebut.

Selain bandara, insiden juga terjadi di kawasan Palm Jumeirah, salah satu area prestisius di Dubai. Otoritas setempat mengonfirmasi bahwa sebuah bangunan di kawasan tersebut terdampak serpihan, sehingga memicu respons cepat dari tim tanggap darurat. Area kejadian telah diamankan untuk mencegah risiko lanjutan.

Manajemen jaringan perhotelan internasional Accor mengungkapkan bahwa insiden tersebut berkaitan dengan area Fairmont The Palm.

Puing-puing dilaporkan jatuh di sekitar area parkir, menyebabkan empat orang yang berada di lokasi mengalami luka dan langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Pemerintah UEA belum merinci sejauh mana dampak operasional di kedua lokasi tersebut, namun memastikan bahwa sistem pertahanan udara dan mekanisme penanganan darurat berjalan sesuai prosedur.

Situasi keamanan di Dubai dilaporkan dalam kondisi terkendali, sementara otoritas terus memantau perkembangan lebih lanjut di tengah meningkatnya ketegangan regional.

Peristiwa ini menambah daftar dampak langsung dari dinamika konflik yang melibatkan Iran dan kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan negara-negara Teluk terhadap potensi eskalasi lanjutan.

Momen tersebut berlangsung dalam kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan Manchester United Muslim Supporters Club (MUMSC) bekerja sama dengan pihak klub.

Azan dikumandangkan oleh qari asal Inggris, Ibrahim Idris atau yang dikenal sebagai Ibi Idris. Suara azannya menggema di stadion berkapasitas lebih dari 70 ribu penonton itu menandai waktu berbuka puasa bagi para peserta yang hadir.

Sekitar 80 orang yang terdiri atas pengurus dan anggota komunitas suporter Muslim Manchester United mengikuti kegiatan tersebut. Usai berbuka puasa, para peserta melaksanakan salat Magrib berjamaah di area stadion.

Selain mengumandangkan azan, Ibi Idris juga membacakan ayat suci Alquran dan memimpin pelaksanaan salat. Kehadiran unsur keagamaan di dalam stadion yang selama ini identik dengan kompetisi sepak bola profesional menghadirkan suasana yang berbeda.

Video azan yang menggema di stadion pun viral di media sosial. Beragam respons emosional mengalir dari para penggemar, termasuk dari Indonesia.

“Masya Allah Tabarakallah… Glory ,Glory,” tulis salah satu warganet.

Komentar lain bernada bangga dan haru juga bermunculan, menyebut momen tersebut sebagai simbol keberkahan dan kebanggaan bagi suporter Muslim Manchester United. Sejumlah komentar juga menyampaikan apresiasi serta menilai momen tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman di lingkungan sepak bola internasional.

Penyelenggaraan buka puasa bersama di Old Trafford merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada Ramadan sebelumnya. Namun, tahun ini menjadi perhatian khusus karena untuk pertama kalinya azan dikumandangkan secara langsung di dalam stadion.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen terhadap nilai inklusivitas serta penghormatan terhadap latar belakang budaya dan agama para suporter.

Old Trafford tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang merepresentasikan keberagaman komunitas pendukungnya.

Momentum juga menandai pertemuan antara olahraga dan ekspresi keagamaan dalam satu ruang publik yang sama, sekaligus menunjukkan bahwa praktik keagamaan dapat berlangsung berdampingan dengan aktivitas olahraga profesional dalam suasana yang tertib dan saling menghormati.

Perseteruan yang awalnya dipicu insiden konser K-Pop itu berkembang menjadi perdebatan lintas negara, memunculkan isu rasisme, sentimen budaya, hingga ajakan boikot produk hiburan Korea Selatan.

Konflik tersebut mencerminkan dinamika relasi dalam industri budaya populer global yang selama ini dipandang mampu menjembatani perbedaan lintas negara. Namun, di sisi lain, ketegangan identitas dan kebanggaan nasional justru mengemuka di tengah interaksi digital yang masif.

Berikut rangkuman perkembangan konflik tersebut:

Bermula dari Insiden Konser di Kuala Lumpur

Perselisihan dipicu terjadi pada konser grup DAY6 di Kuala Lumpur, Malaysia, 31 Januari 2026. Sejumlah penggemar asal Korea yang terafiliasi dengan komunitas fansite kedapatan membawa kamera profesional berlensa tele, meskipun panitia telah melarang penggunaan perangkat tersebut di area konser.

Keberadaan kamera besar itu dinilai menghalangi pandangan penonton lain, sehingga memicu keluhan di media sosial.

Alih-alih mereda, perdebatan justru melebar setelah muncul komentar dari sejumlah akun Knetz yang dianggap merendahkan penonton lokal.

Sebagian komentar tersebut dinilai mengandung stereotip dan bernada rasis terhadap masyarakat Asia Tenggara, sehingga memantik reaksi kolektif dari warganet kawasan ini.

Munculnya SEAblings dan Solidaritas Regional

Merespons serangan verbal tersebut, netizen dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam membentuk aliansi digital yang dijuluki “SEAblings” gabungan dari “Southeast Asia” dan “siblings”.

Aliansi ini menjadi simbol solidaritas regional untuk menanggapi komentar yang dinilai diskriminatif. Tagar-tagar terkait konflik pun sempat menjadi tren di platform X (sebelumnya Twitter), TikTok, dan Instagram.

Fenomena ini menunjukkan kuatnya jejaring digital Asia Tenggara dalam merespons isu yang dianggap menyentuh harga diri kolektif kawasan.

Indonesia Jadi Salah Satu Pusat Perlawanan Digital

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara paling aktif dalam perdebatan tersebut. Sejumlah komentar yang menyasar budaya dan kondisi ekonomi Indonesia memicu respons keras dari warganet.

Nama aktor Baskara Mahendra serta girlgroup NO NA ikut terseret dalam polemik, setelah menjadi bahan ejekan terkait konsep video musik yang menampilkan latar persawahan. Komentar bernada merendahkan itu dinilai mencerminkan stereotip terhadap negara berkembang.

Perbincangan meluas di berbagai platform, memperlihatkan bagaimana isu hiburan dapat dengan cepat bertransformasi menjadi perdebatan identitas nasional.

Tuduhan Rasisme dan Stereotip Fisik

Beberapa unggahan yang beredar memperlihatkan komentar yang menyamakan perempuan Asia Tenggara dengan stereotip hewan dan menyebut masyarakat kawasan ini “terbelakang”. Komentar tersebut memicu kemarahan luas karena menyasar warna kulit dan latar sosial ekonomi.

Isu ini kemudian berkembang menjadi diskursus mengenai rasisme daring (online racism) dan standar kecantikan yang dianggap bias. Sejumlah warganet Asia Tenggara menilai komentar tersebut menunjukkan adanya pandangan superioritas budaya.

Di sisi lain, sebagian Knetz juga dilaporkan mengutuk komentar rasis tersebut dan menyerukan agar konflik tidak digeneralisasi.

Humor dan Meme Jadi Senjata Balasan

Alih-alih sepenuhnya membalas dengan kemarahan, banyak SEAblings memilih pendekatan satir dan humor. Beragam meme viral beredar, mulai dari parodi bahasa Inggris beraksen Korea hingga video musik bertema “Seperti Mati Lampu” sebagai respons atas ejekan tertentu.

Strategi ini dinilai memperkuat solidaritas internal sekaligus meredam ketegangan dengan pendekatan kreatif. Fenomena tersebut menegaskan peran budaya digital Asia Tenggara yang dikenal ekspresif dan adaptif.

Dukungan dari Negara Lain

Konflik ini juga menarik perhatian warganet di luar Asia Tenggara. Sejumlah akun dari Jepang dan China terlihat menunjukkan simpati terhadap SEAblings. Beberapa netizen dari India, Pakistan, hingga Amerika Latin juga ikut berkomentar.

Pengamat media sosial menilai dukungan lintas negara tersebut tidak terlepas dari dinamika geopolitik dan sejarah hubungan regional di Asia Timur. Meski demikian, solidaritas yang muncul lebih banyak didorong sentimen anti-rasisme ketimbang agenda politik formal.

Seruan Boikot Produk Hiburan Korea

Sebagai respons lanjutan, muncul ajakan boikot terhadap produk budaya Korea Selatan, termasuk K-Pop dan drama Korea. Tagar boikot sempat ramai diperbincangkan, disertai imbauan untuk tidak menonton konten atau membeli produk terkait.

Selain itu, terdapat laporan mengenai pemberian ulasan negatif terhadap akun atau lokasi tertentu secara daring. Meski demikian, hingga kini belum ada data resmi yang menunjukkan dampak signifikan terhadap industri hiburan Korea secara keseluruhan.

Refleksi atas Polarisasi di Era Media Sosial

Perseteruan Knetz dan SEAblings menjadi contoh bagaimana media sosial dapat memperbesar konflik yang bermula dari insiden kecil. Identitas budaya, nasionalisme, dan kebanggaan regional mudah teraktivasi dalam ruang digital yang minim batas geografis.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya literasi digital dan etika komunikasi lintas budaya di tengah arus globalisasi hiburan. 

Industri K-Pop yang selama ini dipandang sebagai jembatan budaya justru memperlihatkan sisi lain dari dinamika kekuasaan dan persepsi superioritas.

Sekilas Istilah yang Muncul

• Knetz : Istilah untuk menyebut netizen Korea Selatan yang aktif di forum daring.
• SEAblings: Sebutan bagi warganet Asia Tenggara yang bersatu dalam isu tertentu, terutama terkait fandom dan identitas kawasan.
• Fansite: Komunitas penggemar yang mendokumentasikan aktivitas idol dengan kamera profesional.

Pada 2026, peringatan ini kembali menjadi refleksi atas perjalanan panjang perjuangan kesetaraan hak asasi manusia, khususnya di Amerika Serikat.

Penetapan 26 Februari merujuk pada peristiwa tewasnya Trayvon Martin pada 26 Februari 2012 di Sanford, Florida. Remaja Afrika-Amerika berusia 17 tahun itu ditembak oleh George Zimmerman, seorang warga sipil yang kemudian dibebaskan dari tuntutan pidana. 

Putusan pengadilan tersebut memicu kemarahan luas dan gelombang protes di berbagai wilayah Amerika Serikat. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu pemicu lahirnya kampanye media sosial bertagar #BlackLivesMatter pada 2013. 

Kampanye yang digagas oleh tiga aktivis perempuan, Alicia Garza, Patrisse Cullors, dan Opal Tometi, sebagai bentuk respons terhadap vonis bebas Zimmerman serta sebagai seruan untuk mengakhiri kekerasan terhadap komunitas kulit hitam.

Awal Mula dan Perkembangan Gerakan BLM

Mengutip berbagai sumber internasional, gerakan Black Lives Matter (BLM) secara resmi berkembang menjadi organisasi dan jaringan advokasi pada 13 Juli 2013. Sejak saat itu, BLM menjelma menjadi gerakan global yang menyoroti praktik brutalitas polisi, diskriminasi struktural, serta ketimpangan dalam sistem peradilan pidana.

Gerakan ini tidak hanya terbatas pada protes jalanan, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan, reformasi kepolisian, serta advokasi hak sipil. 

BLM memperluas fokusnya pada isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan sistem perumahan yang dinilai masih menyisakan bias rasial.

Perhatian dunia terhadap gerakan ini meningkat signifikan pada 2020 setelah kematian George Floyd di Minneapolis, yang terekam dalam video dan memicu demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat serta di berbagai negara di Eropa, Asia, hingga Australia. Aksi solidaritas lintas negara tersebut menjadikan isu keadilan rasial sebagai agenda global.

Makna Peringatan 26 Februari

Black Lives Matter Day diperingati sebagai bentuk penghormatan terhadap Trayvon Martin sekaligus pengingat bahwa perjuangan melawan rasisme belum selesai. 

Meski bukan hari libur nasional di Amerika Serikat, sejumlah komunitas, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat memanfaatkan tanggal ini untuk menggelar diskusi publik, kampanye kesadaran, aksi solidaritas, serta kegiatan edukatif lainnya.

National Day Archives dan National Today mencatat bahwa 26 Februari kerap dijadikan momentum refleksi mengenai pentingnya kesetaraan hukum dan perlindungan hak asasi manusia tanpa memandang latar belakang ras.

Sementara itu, sejumlah sumber menyebut peringatan BLM juga kerap dilakukan sepanjang Februari yang bertepatan dengan Black History Month di Amerika Serikat serta pada Juli, bulan berdirinya gerakan tersebut.

Black Lives Matter sendiri mendefinisikan misinya sebagai upaya membongkar supremasi kulit putih dan membangun sistem yang lebih adil melalui intervensi terhadap kekerasan yang dilakukan negara maupun warga sipil terhadap komunitas kulit hitam. Gerakan ini juga menekankan pentingnya solidaritas lintas ras dan kolaborasi global dalam memperjuangkan keadilan sosial.

Sorotan Global terhadap Isu Rasisme

Dalam konteks yang lebih luas, isu rasisme dan diskriminasi rasial tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui berbagai resolusi dan laporan khusus menegaskan bahwa diskriminasi berbasis ras masih menjadi tantangan serius di berbagai negara. 

Oleh karena itu, peringatan seperti Black Lives Matter Day dinilai relevan sebagai bagian dari upaya global mendorong kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Momentum 26 Februari menjadi pengingat bahwa perjuangan hak sipil membutuhkan konsistensi dan komitmen bersama. Peringatan ini tidak hanya menyoroti peristiwa masa lalu, tetapi juga mendorong dialog berkelanjutan tentang reformasi kebijakan, penegakan hukum yang adil, serta penghapusan stereotip dan prasangka rasial.

Dengan demikian, Black Lives Matter Day bukan sekadar peringatan historis, melainkan simbol ajakan untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari nilai universal kemanusiaan.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang memuat berbagai aturan baru, termasuk penyesuaian terhadap hambatan non-tarif dalam perdagangan. 

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai sertifikasi dan pelabelan halal di Indonesia.

Dalam dokumen ART disebutkan bahwa Indonesia akan membebaskan sejumlah produk manufaktur asal AS dari kewajiban sertifikasi halal, terutama untuk kategori kosmetik dan alat kesehatan. 

Kebijakan ini ditujukan untuk memperlancar arus perdagangan serta menyederhanakan prosedur administratif bagi produk impor tertentu.

“Untuk memfasilitasi ekspor kosmetik, alat kesehatan, dan barang manufaktur lainnya dari AS yang saat ini mungkin memerlukan sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk AS dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal,” demikian tertulis dalam dokumen ART.

Tidak hanya produk utama, pengecualian juga berlaku bagi wadah dan material lain yang digunakan dalam distribusi barang manufaktur. Namun, pengecualian tersebut tidak mencakup wadah yang dipakai untuk pengangkutan makanan, minuman, kosmetik, dan produk farmasi.

Selain pembebasan kewajiban, pemerintah Indonesia juga menyatakan akan menyederhanakan mekanisme sertifikasi halal untuk produk AS. Lembaga sertifikasi halal di AS yang telah diakui otoritas Indonesia diperbolehkan menerbitkan sertifikat tanpa persyaratan tambahan.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan, Indonesia akan mempercepat proses pengakuan lembaga sertifikasi halal asal AS guna mendukung kelancaran perdagangan kedua negara.

Penyesuaian juga mencakup sektor pangan dan pertanian. Indonesia menyatakan akan menerima praktik penyembelihan dari AS selama memenuhi ketentuan hukum Islam atau standar negara anggota Institut Standar dan Metrologi untuk Negara-negara Islam (SMIIC).

“Indonesia akan menerima praktik penyembelihan AS yang sesuai dengan hukum Islam atau standar negara mana pun yang merupakan negara anggota Institut Standar dan Metrologi untuk Negara-negara Islam (SMIIC),” demikian tertuang dalam dokumen tersebut.

Produk nonhewani serta pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun nonrekayasa juga dikecualikan dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal. 

Kebijakan serupa diterapkan terhadap perusahaan pengemasan, penyimpanan, dan pergudangan asal AS dalam rantai pasok ekspor pertanian ke Indonesia.

“Indonesia akan membebaskan perusahaan pengemasan, penyimpanan, dan pergudangan AS dalam rantai pasokan ekspor pertanian AS bersertifikat halal ke Indonesia dari persyaratan pengujian kompetensi halal dan sertifikasi bagi karyawan mereka,” bunyi pernyataan dalam dokumen itu.

Kesepakatan ini juga memastikan Indonesia tidak akan mewajibkan perusahaan AS menunjuk tenaga ahli halal untuk mengawasi operasional sebagai syarat ekspor ke pasar domestik.

Penyesuaian regulasi merupakan bagian dari komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi dengan menekan hambatan non-tarif yang selama ini dinilai menghambat kelancaran perdagangan.

Di sisi lain, Indonesia turut memperoleh keuntungan melalui pembebasan tarif terhadap ribuan produk ekspor nasional ke pasar AS. Fasilitas tersebut mencakup sektor manufaktur dan industri padat karya yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan ini disusun sebagai bagian dari rencana operasional terpadu untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta kelancaran ibadah jutaan jemaah dari berbagai negara.

Dilansir dari detik.com, otoritas terkait menegaskan bahwa Ramadan merupakan periode dengan tingkat kunjungan tertinggi sepanjang tahun. Kepadatan diperkirakan meningkat signifikan menjelang waktu berbuka puasa, setelah salat Tarawih, serta pada malam-malam ganjil di penghujung Ramadan.

Strategi Antisipasi Kepadatan Pengunjung 

Untuk mengurai potensi penumpukan massa, otoritas Masjidil Haram mengoptimalkan sistem manajemen arus jemaah di dalam dan sekitar area masjid. Petugas keamanan dan relawan disiagakan di berbagai titik strategis guna mengarahkan pergerakan jemaah sesuai jalur yang telah ditetapkan.

Jemaah diimbau mengikuti petunjuk lapangan, tidak berdesakan, serta segera meninggalkan area salat setelah ibadah selesai guna memberi kesempatan kepada jemaah lain. Otoritas juga mengingatkan agar akses pintu darurat, koridor utama, dan jalur evakuasi tidak dijadikan tempat berkumpul.

Pemanfaatan Teknologi Digital

Sebagai bagian dari transformasi layanan haji dan umrah, pintu-pintu masuk Masjidil Haram kini dilengkapi sistem indikator digital yang menampilkan kapasitas area secara real time. Penanda warna digunakan untuk menunjukkan ketersediaan ruang salat, sehingga jemaah dapat langsung diarahkan ke lokasi yang masih dapat diakses.

Selain itu, sistem perizinan umrah berbasis digital tetap diberlakukan. Jemaah diwajibkan mengantongi izin resmi melalui aplikasi yang telah ditentukan serta mematuhi jadwal kunjungan guna mencegah kepadatan berlebih.

Mengatur Transportasi dan Akses Kendaraan

Dalam upaya mengurangi kemacetan di kawasan pusat Mekkah, pemerintah mendorong penggunaan moda transportasi publik, termasuk bus dan kereta cepat Haramain. Pembatasan kendaraan pribadi diterapkan pada jam-jam sibuk di sekitar Masjidil Haram.

Area parkir terpadu disiapkan di sejumlah titik pinggiran kota dengan layanan antar-jemput menuju masjid. Kebijakan ini bertujuan memperlancar mobilitas sekaligus mengurangi tekanan lalu lintas di zona inti.

Otoritas keamanan juga melarang sepeda motor, sepeda, dan kendaraan tanpa izin memasuki area pejalan kaki di sekitar masjid demi menjaga keselamatan jemaah.

Perhatian bagi Lansia dan Disabilitas

Pedoman terbaru turut menekankan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan. Jalur prioritas, area salat khusus, serta layanan kendaraan listrik disediakan bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas untuk mempermudah mobilitas, termasuk saat melaksanakan tawaf dan sa’i.

Keluarga yang membawa anak-anak diminta mempertimbangkan kondisi fisik serta kepadatan lokasi sebelum memasuki area dengan tingkat keramaian tinggi.

Imbauan Kesehatan dan Keselamatan

Di tengah potensi suhu panas dan kepadatan tinggi, jemaah diingatkan menjaga kondisi fisik dengan memperbanyak konsumsi air, beristirahat cukup, serta segera mendatangi pos kesehatan apabila mengalami gangguan medis. Fasilitas layanan kesehatan disiagakan di berbagai titik sekitar Masjidil Haram.

Pada sektor akomodasi, otoritas juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko kebakaran. Jemaah diminta tidak menggunakan instalasi listrik secara berlebihan serta memahami jalur evakuasi darurat di tempat menginap.

Penegakan Aturan

Sejumlah larangan diberlakukan secara tegas, termasuk membawa barang berbahaya, merokok di area terlarang, berjualan tanpa izin, hingga menghalangi jalur pergerakan jemaah. Otoritas meminta seluruh pengunjung menjaga barang pribadi dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada petugas.

Ibadah berlangsung dengan khidmat meskipun aparat keamanan Israel melakukan penjagaan ketat di sejumlah akses masuk menuju kawasan tersebut.

Sejak menjelang salat Isya, jamaah mulai memadati pelataran Al-Haram Al-Sharif, sebutan bagi kompleks Masjid Al-Aqsa yang juga dikenal oleh umat Yahudi sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci. 

Aparat keamanan terlihat ditempatkan di beberapa titik strategis untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap warga yang hendak memasuki area masjid.

Berdasarkan informasi, lokasi menunjukkan jamaah laki-laki dan perempuan memenuhi area dalam dan luar masjid, termasuk halaman sekitar Kubah Batu (Dome of the Rock). 

Saf-saf salat tersusun rapi, sementara lantunan ayat suci Al-Qur’an menggema di seluruh kompleks, menandai dimulainya rangkaian ibadah malam Ramadan. 

Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam dan menjadi tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan ibadah di kompleks Al-Aqsa kerap berlangsung di bawah pengamanan ketat, khususnya pada momentum keagamaan seperti Ramadhan.

Pembatasan akses dan pemeriksaan keamanan menjadi bagian dari prosedur yang diterapkan otoritas setempat dengan alasan stabilitas dan keamanan kawasan.

Meski demikian, antusiasme warga Palestina untuk melaksanakan ibadah di Al-Aqsa tetap tinggi. Jamaah terus berdatangan hingga waktu salat dimulai, menunjukkan semangat keagamaan yang kuat dalam menyambut bulan suci.

Salat Tarawih di Masjid Al-Aqsa diperkirakan akan terus dipadati jamaah, terutama pada malam-malam terakhir Ramadan yang secara tradisional menjadi puncak kehadiran umat Muslim di sana.

Menurut laporan tersebut, seorang wanita Spanyol yang bersama mereka merekam insiden tersebut. Dalam video, salah satu wanita mengatakan bahwa mereka tidak melanggar hukum Spanyol dan bahwa museum tidak berhak mengusir mereka.

Menanggapi insiden tersebut, Duta Besar Israel untuk Spanyol, Dana Erlich, menulis di platform media sosial X.

 “Tiga wanita Yahudi dikeluarkan dari sebuah museum di Madrid karena mengenakan Bintang David dan bendera Israel.” tulis keterangan tersebut.

Insiden ini terjadi di tengah bayang-bayang perang Gaza yang telah secara mendalam memengaruhi ruang publik dan pusat-pusat budaya di Eropa, terutama di Spanyol. Dalam beberapa bulan terakhir, pusat-pusat seni dan akademik di Madrid telah menjadi arena debat panas, dan kadang-kadang tegang, tentang hak asasi manusia dan politik internasional. 

Kehadiran simbol-simbol Israel di ruang-ruang tersebut dipandang oleh sebagian publik bukan sebagai penanda identitas, melainkan sebagai pernyataan politik dukungan terhadap aksi militer. Para analis percaya bahwa reaksi kuat terhadap simbol-simbol ini mencerminkan polarisasi mendalam dalam masyarakat terkait perkembangan di Gaza yang telah menewaskan ribuan orang. 

Pemulangannya dilakukan setelah perempuan tersebut diketahui hidup dalam kondisi keterbatasan ekonomi pascaberakhirnya sebuah ikatan pernikahan dengan warga negara Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia, Shamsul Anuar Nasarah, mengidentifikasi perempuan tersebut sebagai Norida Akmal Ayob (45). Ia sebelumnya mengikuti suaminya ke Lombok dan menetap bersama anaknya.

“Namun, pernikahan Norida tidak bertahan lama dan dia akhirnya hidup sendiri dalam kemiskinan dan kekurangan,” ujar Shamsul Anuar dalam pernyataan melalui akun Facebook resminya, Minggu (15/2/2026), dilansir dari kompas.com.

Setelah berpisah dari suaminya yang kemudian menikah kembali, Norida bekerja sebagai petugas kebersihan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya.

“Dia mencari nafkah sebagai petugas kebersihan untuk meneruskan kehidupan bersama anak-anaknya setelah berpisah dari suaminya,” tambahnya.

Shamsul menyebut Norida memiliki dua anak dengan status kewarganegaraan berbeda. Nur Fateen Akmadiana lahir di Malaysia dan berstatus warga negara Malaysia, sedangkan Muhamad Sabani Daniel lahir di Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia.

Informasi mengenai kondisi Norida diperoleh setelah keluarganya di Kampung Bukit Sapi, Lenggong, melaporkan situasi tersebut kepada pihak berwenang.

“Saya dimaklumkan bahwa Norida hidup dalam serba kekurangan, anak-anaknya tidak dapat melanjutkan persekolahan dan berada dalam keadaan terabaikan,” ungkapnya.

Proses repatriasi dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Departemen Imigrasi Malaysia, serta otoritas imigrasi Indonesia.

“Saya telah mengutus pegawai yang dipimpin oleh Dazma Shah Daud bersama Sekretaris Pribadi saya ke Lombok bagi mengurus proses pemulangan,” ujar Shamsul.

Ia memastikan bahwa Norida dan anaknya telah kembali ke Malaysia dalam keadaan selamat.

“Alhamdulillah, mereka kini telah kembali ke tanah air dengan selamat,” tambahnya.

Pemerintah Malaysia menyatakan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negaranya yang menghadapi kesulitan di luar negeri sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Manajemen Amazon menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari penataan ulang organisasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan daya saing perusahaan, khususnya di tengah ketatnya persaingan pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dalam pernyataan resmi melalui blog perusahaan pada Rabu (28/1/2026) dikutip dari Kompas.com, Amazon menilai struktur organisasi yang lebih ramping dibutuhkan agar perusahaan dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan teknologi.

“Kami terus menyederhanakan organisasi dengan mengurangi lapisan manajemen, memperkuat kepemilikan, dan menghilangkan birokrasi yang tidak perlu,” ujar Beth Galetti, Senior Vice President Human Resources Amazon.

PHK terbaru ini menyusul pengumuman sebelumnya pada Oktober 2025, ketika Amazon menyatakan akan memangkas sekitar 14.000 karyawan korporat. 

Dengan demikian, total pengurangan tenaga kerja dalam dua gelombang terakhir mencapai sekitar 30.000 orang atau hampir 9 persen dari total staf kantor Amazon.

Berdasarkan laporan yang diajukan ke Komisi Kesempatan Kerja Setara Amerika Serikat (EEOC) pada 2024, Amazon memiliki lebih dari 350.000 karyawan korporat, menjadikannya salah satu perusahaan swasta terbesar di Amerika Serikat.

Amazon menegaskan, langkah PHK ini sejalan dengan visi CEO Andy Jassy yang mendorong perusahaan agar beroperasi lebih gesit, menyerupai perusahaan rintisan terbesar di dunia. Menurut Jassy, kecepatan inovasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya saing di era AI.

Meski demikian, Galetti menekankan bahwa pengurangan tenaga kerja ini tidak akan menjadi pola rutin. Amazon, kata dia, masih terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasinya.

“Kami menilai kembali kepemilikan, kecepatan, dan kemampuan berinovasi demi kepentingan pelanggan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan,” ujarnya.

Di saat yang sama, Amazon menyatakan tetap membuka rekrutmen secara selektif, terutama untuk posisi yang berkaitan langsung dengan pengembangan teknologi dan layanan berbasis AI.

Sejalan dengan restrukturisasi tenaga kerja, Amazon juga mengumumkan penyesuaian pada bisnis ritel fisiknya. Perusahaan berencana menutup sejumlah gerai Amazon Fresh dan Amazon Go, serta memusatkan operasional ritel pada jaringan Whole Foods Market.

Langkah tersebut mencerminkan evaluasi berkelanjutan Amazon terhadap efektivitas berbagai lini bisnis, sekaligus upaya memfokuskan sumber daya pada sektor yang dinilai memiliki prospek jangka panjang.

Sebelumnya, Andy Jassy menyatakan bahwa adopsi AI akan membawa perubahan signifikan terhadap struktur tenaga kerja perusahaan. Menurutnya, teknologi AI berpotensi meningkatkan efisiensi, namun juga mengubah kebutuhan jenis pekerjaan di masa depan.

“Kami akan membutuhkan lebih sedikit orang untuk beberapa jenis pekerjaan, dan lebih banyak orang untuk pekerjaan lain yang muncul seiring berkembangnya AI,” kata Jassy dalam pernyataan terpisah.

Kebijakan terbaru Amazon ini menunjukkan bagaimana transformasi berbasis AI mulai berdampak langsung pada strategi bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan teknologi global. (AUNI)

Trump menyampaikan bahwa armada tersebut dipimpin oleh kapal induk USS Abraham Lincoln dan memiliki kemampuan operasional penuh untuk menjalankan misi secara cepat apabila situasi memburuk.

“Sebuah armada besar sedang bergerak menuju Iran, dengan kecepatan tinggi, kekuatan besar, serta tujuan yang jelas,” tulis Trump melalui akun Truth Social miliknya, diikutip dari Kompas.com, Kamis (29/1/2026).

Ia menegaskan bahwa pengerahan militer kali ini lebih besar dibandingkan operasi Angkatan Laut AS sebelumnya di kawasan Amerika Latin. Menurutnya, kekuatan tersebut disiapkan untuk merespons berbagai skenario, termasuk tindakan militer berskala besar.

“Ini adalah armada yang lebih besar, dipimpin oleh kapal induk Abraham Lincoln, dibandingkan pengerahan yang pernah dilakukan ke Venezuela,” ujarnya.

Trump juga melontarkan peringatan keras kepada Iran dengan menyebut bahwa serangan lanjutan, jika terjadi, akan berdampak jauh lebih besar dibandingkan operasi militer AS terhadap fasilitas Iran pada Juni 2025.

“Armada ini siap, bersedia, dan mampu melaksanakan misinya dengan cepat, termasuk dengan kekuatan penuh jika diperlukan,” tegas Trump.

Meski demikian, Trump kembali menekankan bahwa Washington masih membuka ruang diplomasi. Ia mendesak pemerintah Iran agar segera bersedia berunding dan menghentikan ambisi pengembangan senjata nuklir.

“Saya berharap Iran segera datang ke meja perundingan dan menyepakati kesepakatan yang adil dan setara, tanpa senjata nuklir, demi kepentingan semua pihak,” katanya.

Trump juga menyebut bahwa peluang diplomatik sebelumnya telah diberikan, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Teheran.

Meningkatnya ketegangan tersebut, posisi Amerika Serikat menghadapi tantangan dari sekutu-sekutunya di kawasan Teluk. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) secara terbuka menyatakan tidak akan mendukung atau memfasilitasi serangan militer AS terhadap Iran.

Pada Selasa (27/1/2026), pemerintah Arab Saudi secara resmi melarang penggunaan wilayah udara dan teritorialnya untuk kepentingan serangan ke Iran. Sikap ini menyusul pernyataan Kementerian Luar Negeri UEA sehari sebelumnya, sebagaimana dilaporkan "The Wall Street Journal".

Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, menyampaikan sikap tersebut secara langsung kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam percakapan telepon.

“Kerajaan Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun wilayahnya digunakan untuk tindakan militer apa pun terhadap Iran,” demikian pernyataan resmi pemerintah Saudi.

Penolakan dua negara Teluk tersebut dinilai sebagai hambatan diplomatik serius bagi pemerintahan Trump, terutama di tengah pertimbangan opsi militer sebagai respons atas situasi politik dan keamanan di Iran, termasuk penindakan terhadap aksi demonstrasi dalam negeri.

Para analis menilai, tanpa dukungan logistik dan geopolitik dari sekutu regional utama, opsi militer AS terhadap Iran berpotensi menghadapi risiko strategis yang lebih besar, baik dari sisi operasi maupun stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. (AUNI)

Dokumen tersebut berjudul "Panduan untuk Krisis dan Perang" yang pertama kali diterbitkan pada 2022. Dalam panduan itu, pemerintah merinci 21 jenis barang penting yang perlu disiapkan warga sebagai bekal bertahan hidup apabila terjadi kondisi darurat yang mengharuskan evakuasi.

Pemerintah Polandia menekankan pentingnya kesiapan mandiri masyarakat, terutama dalam situasi ketika pasokan listrik, air bersih, dan makanan berpotensi terputus.

"Dalam kondisi krisis, gangguan terhadap listrik, air, dan pasokan makanan sangat mungkin terjadi. Pastikan Anda telah menyiapkan seluruh kebutuhan sebelumnya. Target utamanya adalah mampu bertahan setidaknya selama satu minggu,” demikian bunyi anjuran dalam dokumen tersebut, dikutip dari Tribunnews, Kamis (29/1/2026).

Polandia menjadi salah satu dari sejumlah negara Eropa yang aktif mengedukasi warganya terkait kesiapsiagaan menghadapi skenario terburuk. 

Kekhawatiran terhadap eskalasi konflik global meningkat dalam beberapa waktu terakhir, seiring berlanjutnya perang Rusia–Ukraina, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, serta dinamika geopolitik internasional lainnya.

Selain Polandia, negara-negara seperti Swedia dan Finlandia juga telah menerbitkan panduan serupa bagi masyarakatnya.

Dalam panduan tersebut, pemerintah menganjurkan setiap keluarga menyiapkan tas evakuasi berisi perlengkapan dasar, di antaranya alat komunikasi darurat, perlengkapan medis, dokumen penting, pakaian, makanan siap saji, serta alat penunjang keselamatan lainnya.

Warga juga disarankan memberi identitas pada setiap tas evakuasi dan memastikan seluruh anggota keluarga memiliki perlengkapan masing-masing sesuai kebutuhan.

Belakangan, pemerintah Polandia mulai mendistribusikan versi terbaru panduan kesiapsiagaan tersebut ke jutaan rumah tangga. Buku panduan mencakup petunjuk menghadapi berbagai ancaman, mulai dari serangan udara, aksi terorisme, gangguan siber, hingga potensi ancaman senjata kimia, biologi, dan nuklir.

Kantor Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyampaikan bahwa jutaan panduan telah disalurkan langsung kepada masyarakat.

“Kami telah mendistribusikan lebih dari empat juta Panduan Keselamatan. Panduan ini merupakan bagian dari Program Perlindungan Penduduk dan Pertahanan Sipil, dan secara bertahap akan menjangkau seluruh rumah tangga,” tulis Kantor Perdana Menteri Polandia melalui platform X pada 12 Januari 2026, dilansir dari Tribunnews, Kamis (29/1/2026).

Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan sipil di tengah ketidakpastian situasi keamanan global. (AUNI)

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan di akun X Kemenlu RI pada Kamis (22/1/2026), disebutkan bahwa Indonesia menerima undangan Presiden AS untuk menjadi anggota dewan bersama Turkiye, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

“Para menteri luar negeri menyambut baik undangan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, kepada para pemimpin negara mereka untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian,” tulis Kemenlu RI.

Kemenlu menjelaskan, setiap negara anggota akan menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai dengan ketentuan hukum nasional serta prosedur administratif yang berlaku. Para menteri luar negeri juga menegaskan komitmen bersama dalam mendukung upaya perdamaian internasional.

Berdasarkan laporan NY Times yang terbit Senin (19/1/2026) dilansir dari CNN Indonesia, pembentukan Dewan Perdamaian awalnya dikaitkan dengan rencana pascakonflik Gaza. Trump disebut menggagas dewan ini sebagai badan transisi internasional yang bertugas mengawasi proses rekonstruksi wilayah Palestina.

Dewan akan beranggotakan kepala negara dari negara-negara peserta, dengan Donald Trump bertindak sebagai ketua. 

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) turut memberikan dukungan resmi melalui resolusi yang diusulkan Amerika Serikat pada November 2025, sehingga memberikan legitimasi internasional terhadap keberadaan dewan hingga setidaknya akhir 2027.

Resolusi tersebut juga memberi mandat kepada dewan untuk berkoordinasi dengan pemerintah terkait dalam perekrutan pasukan penjaga perdamaian internasional bagi Gaza, sambil menunggu reformasi yang dilakukan oleh Otoritas Palestina.

Namun, ruang lingkup Dewan Perdamaian disebut berkembang lebih luas dari rencana awal. Hal ini terlihat dalam draf piagam yang disebarkan Amerika Serikat pada Jumat (16/1/2026).

Dalam dokumen tersebut, Dewan Perdamaian tidak hanya ditugaskan menangani Gaza, tetapi juga diberi mandat untuk menjamin perdamaian berkelanjutan di wilayah yang terdampak atau berpotensi terdampak konflik. 

Piagam itu juga menyerukan pembentukan mekanisme perdamaian internasional yang lebih fleksibel dan efektif dari sejumlah pengamat, karena dinilai sebagai kritik terselubung terhadap peran konvensional PBB.

Draf piagam tersebut turut memberikan kewenangan signifikan kepada Presiden AS. Selain hak veto, Trump disebut memiliki wewenang menunjuk penggantinya sendiri sebagai ketua dewan, serta berhak mengeluarkan resolusi atau arahan strategis dalam pelaksanaan misi Dewan Perdamaian.

Keikutsertaan Indonesia dalam dewan ini menambah daftar keterlibatan diplomatik Indonesia dalam forum internasional, khususnya dalam isu perdamaian dan stabilitas kawasan, meski dinamika dan implikasi politiknya masih terus menjadi sorotan global. (AUNI)

Sebagian besar korban dilaporkan jatuh pada 8 dan 9 Januari 2026, bertepatan dengan diberlakukannya pemadaman internet secara luas di seluruh negeri. Langkah itu disebut-sebut dilakukan untuk membatasi arus informasi keluar dari Iran.

Menurut laporan Iran International, kekerasan terhadap demonstran terjadi atas perintah langsung Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Media tersebut menilai pemutusan komunikasi dilakukan secara terkoordinasi, bukan semata untuk alasan keamanan, melainkan untuk menutup akses publik terhadap fakta di lapangan.

“Iran kini berada di bawah pemadaman informasi yang sistematis, yang bertujuan menyembunyikan kebenaran,” tulis Iran International, dikutip dari Tribunnews, Rabu (14/1/2026).

Selain pemadaman internet, pemerintah Iran juga dilaporkan menutup ratusan media cetak nasional dan lokal sejak Kamis (8/1/2026). Penutupan masif ini disebut sebagai yang terburuk dalam sejarah pers Iran.

“Ini bukan upaya pengendalian krisis, melainkan pengakuan atas ketakutan bahwa kebenaran akan terungkap,” lanjutnya

Saat ini, hanya Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB) dan sejumlah kecil situs berita yang masih dapat diakses di dalam negeri. Namun, media-media tersebut beroperasi di bawah pengawasan ketat dan sensor langsung aparat keamanan.

Iran International menyatakan akan menyerahkan temuan mereka kepada lembaga internasional terkait setelah proses verifikasi selesai.

“Republik Islam tidak akan bisa menutupi kejahatan ini dengan mengisolasi rakyat Iran dari dunia,” ungkapnya.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kecaman keras terhadap rencana pemerintah Iran yang disebut-sebut akan mengeksekusi mati para pengunjuk rasa.

Melalui akun media sosial Truth Social, Trump memperingatkan Teheran agar tidak melanjutkan hukuman mati tersebut.

“Jika Iran mengeksekusi para demonstran ini, Amerika Serikat akan mengambil tindakan yang sangat tegas dan kuat,” tulis Trump, sebagaimana dikutip dari Anadolu.

Pernyataan Trump menambah tekanan internasional terhadap Iran, di tengah meningkatnya sorotan dunia atas dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi selama gelombang protes berlangsung. (AUNI)

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran tidak akan menunggu serangan terjadi sebelum merespons. Menurutnya, Iran memiliki hak untuk melakukan tindakan pendahuluan apabila terdapat indikasi ancaman nyata terhadap kedaulatan negara.

“Setiap serangan terhadap Iran akan menjadikan wilayah pendudukan, seluruh pusat dan pangkalan militer, serta kapal-kapal Amerika di kawasan sebagai target yang sah,” ujarnya dikutip Tribunnews, Senin (12/1/2026).

Ia menuturkan bahwa Iran tidak ingin terjadi kesalahan perhitungan yang justru menyeret kawasan ke dalam konflik yang lebih luas.

“Kami tidak akan membatasi diri hanya menunggu serangan. Jika ada tanda-tanda ancaman objektif, Iran akan bertindak lebih awal,” lanjutnya.

Gelombang protes di Iran sendiri bermula pada akhir Desember 2025, dipicu memburuknya kondisi ekonomi. Aksi yang awalnya dilakukan para pedagang di Teheran itu kemudian menyebar ke berbagai kota dan melibatkan kalangan mahasiswa. Kerusuhan yang terjadi dilaporkan telah menelan korban jiwa hingga ratusan orang.

Laporan Tribunnews menyebutkan, melemahnya nilai tukar rial terhadap dolar AS turut memperparah kondisi ekonomi, mendorong kenaikan harga barang impor dan memukul sektor perdagangan ritel.

Situasi semakin sensitif setelah Amerika Serikat dan Israel secara terbuka menyatakan dukungan terhadap demonstran yang menuntut perubahan politik di Iran. Pemerintah Iran menilai sikap tersebut sebagai bentuk intervensi asing.

Media pemerintah Iran bahkan menyebut para pengunjuk rasa sebagai “teroris”, sebuah label yang dikhawatirkan membuka jalan bagi penindakan aparat keamanan secara lebih keras, sebagaimana terjadi pada gelombang protes sebelumnya.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan berbagai opsi dalam merespons situasi Iran, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan di pesawat Air Force One.

“Sepertinya mereka mulai membunuh para demonstran,” ujarnya.

Trump sebelumnya menegaskan AS akan membantu para pengunjuk rasa apabila pemerintah Iran menggunakan kekerasan dalam meredam demonstrasi. Pernyataan tersebut semakin memperuncing ketegangan antara Teheran dan Washington di tengah situasi domestik Iran yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. (AUNI)

Komando Wilayah Angkatan Darat Kedua Thailand, divisi yang mengomandoi operasi di perbatasan, menyatakan bahwa target bombardir mereka bukanlah sekadar instalasi militer konvensional, melainkan kompleks bangunan yang dicurigai menjadi gudang operasional dan markas jaringan penipuan global.

Dalam laporan terbaru yang dirilis Kamis (18/12/2025), pihak militer Thailand mengeklaim telah berhasil melumpuhkan sedikitnya enam fasilitas yang diidentifikasi sebagai pusat aktivitas ilegal dan kasino dalam rentetan serangan tersebut.

"Pasukan kami telah menetralisir sejumlah fasilitas yang terindikasi kuat menjadi basis operasional jaringan penipuan di wilayah target. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembersihan terhadap ancaman non-tradisional yang mengganggu stabilitas kawasan," tulis pernyataan resmi militer Thailand.

Pergeseran target serangan ini menunjukkan bahwa Thailand kini membidik sektor ekonomi gelap yang dituding menjadi kedok bagi kekuatan musuh. Militer Thailand menganggap wilayah-wilayah kasino tersebut sebagai titik strategis yang harus dihancurkan untuk memutus mata rantai kerugian finansial global yang mencapai miliaran dolar.

Gempuran ini terjadi di tengah memanasnya kembali hubungan kedua negara setelah insiden baku tembak pada 8 Desember lalu. Meski sempat ada upaya mediasi internasional, aksi bombardir terhadap kompleks-kompleks di Kamboja ini menandakan bahwa Thailand memilih jalur agresi militer langsung untuk menindak pusat-pusat kriminalitas yang beroperasi di wilayah sengketa tersebut. (J)

Pernyataan itu muncul dalam pertemuan pejabat tinggi militer dan parlemen Iran pada awal pekan ini. Dalam laporan Kompas.com, Iran menegaskan tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan militer dan politik dari luar.

“Kami akan bertindak tegas jika pelanggaran terhadap wilayah kami terus dilakukan,” kata pejabat militer Iran seperti dilaporkan Kompas.

Selat Hormuz yang membentang antara Iran dan Semenanjung Arab menjadi jalur utama bagi lebih dari seperlima distribusi minyak dunia. Setiap gangguan terhadap lalu lintas laut di kawasan ini bisa mengguncang kestabilan ekonomi global.

Detik.com mencatat bahwa imbas dari ancaman tersebut telah terasa di pasar energi. Harga minyak mentah global melonjak tajam, dipicu kekhawatiran atas kemungkinan tertahannya pasokan dari Teluk Persia.

“Ancaman Iran menambah tekanan psikologis di pasar apalagi dengan situasi Timur Tengah yang masih belum stabil,” tulis Detik dalam laporannya.

Di tengah situasi yang tegang, Amerika Serikat dikabarkan telah mengerahkan kekuatan militer tambahan ke kawasan Teluk. Langkah ini sebagai bagian dari strategi pencegahan terhadap potensi blokade maritim oleh Iran.

CNN Indonesia melaporkan bahwa beberapa kapal perang AS mulai berpatroli lebih intensif, bersamaan dengan pernyataan dari Pentagon bahwa mereka akan menjaga kebebasan pelayaran di perairan internasional.

Meski pernyataan penutupan Selat Hormuz menjadi perhatian dunia, sebagian pihak menilai langkah tersebut belum tentu akan benar-benar dijalankan. Pandangan beberapa analis yang menyebut Iran juga menghadapi risiko besar jika menutup selat yang juga menjadi jalur ekspor utama mereka sendiri.

“Iran tidak hanya mengancam dunia tapi juga bisa melukai perekonomiannya sendiri,” tulis Liputan6, mengutip analis energi Timur Tengah.

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah Iran soal kapan atau bagaimana penutupan selat akan dilakukan. Namun sinyal ketegangan yang terus meningkat membuat banyak negara mulai bersiap, baik secara diplomatik maupun logistik, jika benar-benar terjadi gangguan.

Selat Hormuz kini menjadi salah satu titik panas yang berpotensi memicu guncangan global tak hanya secara politik tetapi juga ekonomi. (AUNI)

Prosesi yang berlangsung di Gedung DPR-MPR ini menandai titik penting dalam sejarah politik Indonesia, dengan kedua pemimpin tersebut diharapkan membawa visi baru yang akan mengarahkan negara menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Pelantikan dimulai dengan suasana yang penuh khidmat ketika Prabowo Subianto mengucapkan sumpah jabatan di hadapan para anggota MPR, tamu undangan, dan perwakilan dari berbagai negara.

Sesaat setelah Prabowo, Gibran Rakabuming Raka yang mencatatkan dirinya sebagai salah satu wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia mengambil sumpah sebagai Wakil Presiden

Prabowo menegaskan kesungguhannya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai kepala negara, memegang teguh konstitusi, serta berjanji untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya.

“Kami akan mengutamakan kepentingan Bangsa Indonesia dan kepentingan Rakyat Indonesia diatas segala kepentingan, diatas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami,” tegas Prabowo dalam pidato perdananya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dan internasional, termasuk mantan presiden, pemimpin partai politik, serta perwakilan dari lembaga-lembaga internasional. Suasana di gedung DPR-MPR bukan hanya menjadi saksi pelantikan pemimpin baru tetapi juga simbol dari kontinuitas dan transformasi dalam demokrasi Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya mengkonfirmasi kemenangan pasangan ini dalam Pemilu 2024 dengan perolehan suara signifikan, mengungguli kandidat lainnya. Namun, bukan sekadar angka yang membawa mereka ke puncak melainkan narasi kampanye yang menekankan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi teknologi.

Prabowo yang dikenal sebagai sosok dengan pengalaman panjang di bidang pertahanan dan politik disandingkan dengan Gibran, seorang pemimpin muda yang dinilai membawa perspektif segar dalam pemerintahan. (DAA)