Destry menegaskan bahwa proses transisi kepemimpinan ini tidak akan mengganggu agenda strategis maupun operasional harian otoritas moneter.

Guna memberikan kepastian kepada pelaku pasar dan masyarakat, Destry memastikan seluruh mandat dan wewenang Bank Indonesia akan tetap berjalan optimal.

Fokus utama bank sentral saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, keandalan sistem pembayaran, serta ketahanan sistem keuangan nasional. 

"Bank Indonesia akan selalu memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang demi mencapai stabilitas rupiah dan sistem keuangan. Langkah ini penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor riil," pungkasnya.(Rein)

​Keputusan ini terbilang cukup mengejutkan mengingat Nanik belum lama mengemban amanat tersebut. Presiden Prabowo melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN pada 8 Juni 2026 berdasarkan Keppres Nomor 18/M Tahun 2026.
​
Pengangkatan Nanik saat itu dilakukan untuk menggantikan posisi Dadan Hindayana yang dicopot dari jabatannya akibat terseret kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Angkat Sudaryono Jadi Kepala BGN

Sementara itu, usai pemunduran Ninik, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal melantik Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru pada Rabu (22/7/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kepastian pelantikan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa perubahan kepemimpinan ini merespons dinamika terbaru di internal BGN.
​
"Ada dinamika baru di mana Kepala BGN mengajukan pengunduran diri. Bukan hal yang mudah untuk mencari penggantinya, dan Bapak Presiden akhirnya memutuskan menunjuk Bapak Sudaryono, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertanian, sebagai Kepala BGN," terang Prasetyo.
​
Prasetyo mengungkapkan, pemilihan Sudaryono didasari pertimbangan matang. Menurutnya, Sudaryono memiliki keterlibatan yang mendalam sejak awal perancangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
​
“Beliau sejak awal sudah terlibat bersama kami dalam berdiskusi, menggagas, hingga merumuskan konsep teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis,” simpulnya.(Rdk)

Ketegasan strategi baru ini terbukti melalui penindakan data nyata. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Komdigi telah mencatat sekitar 3,7 juta situs dan konten judi online. Tidak hanya itu, kerja sama erat dengan OJK berhasil mengidentifikasi 38 ribu rekening mencurigakan, di mana 32.500 di antaranya kini telah ditutup total setelah melalui proses pembersihan.
​
Di sisi lain, industri perbankan nasional kini bertindak sebagai garda terdepan di sektor hulu. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan perlindungan dari kejahatan keuangan kini menjadi tantangan utama untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

Penguatan prinsipKenali Pelanggan Anda(KYC) danPemeriksaan Tuntas yang Ditingkatkan(EDD) diperketat guna mendeteksi transaksi janggal sejak dini. Efektivitas sistem perlindungan perbankan ini dibuktikan oleh data dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Hingga Mei 2026, tercatat ada 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah baru. Selain itu, perbankan juga melakukan penutupan hubungan usaha terhadap 51,2 ribu nasabah, serta memblokir 32.454 rekening yang terindikasi kuat terkait aktivitas perjudian.
​
Melalui pendekatan menyeluruh yang menyasar pemutusan akses, pembekuan aliran dana, hingga penegakan hukum pelaku terhadap, pemerintah optimistis ruang digital Indonesia pada tahun 2026 akan menjadi jauh lebih aman, bersih, dan berintegritas.(Rein/Rdk)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Menurut Anang, keputusan Febrie merupakan wujud komitmen dalam menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum di lingkungan Korps Adhyaksa.

"Kejagung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas serta fungsi penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Anang dalam keterangan resminya.

Ia juga mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Febrie yang berlokasi di Sentul, Bogor pada Jumat (10/7/2026).

Dalam operasi tersebut, penyidik dikabarkan menemukan sejumlah uang tunai serta logam mulia berupa emas batangan seberat 74 kilogram. Menanggapi hal itu, Febrie Adriansyah membenarkan bahwa aset properti di Sentul merupakan rumah pribadinya yang diperoleh sejak lama secara sah.

Terkait temuan uang dan emas dalam jumlah besar tersebut, Febrie menyatakan kesiapannya untuk memberikan klarifikasi secara transparan kepada penyidik. Namun, ia menegaskan tidak akan membeberkan detail materi perkara kepada publik secara prematur.

"Mengenai temuan tersebut, semua ada pemilik dan peruntukan kegiatannya. Penjelasan perinci akan saya sampaikan melalui forum resmi sesuai prosedur hukum yang berlaku, bukan melalui jumpa pers," tegasnya di Gedung Bundar Kejagung sebelum menyatakan mundur. (REIN/daa)

​Dalam memastikan pertimbangannya, aturan ini diterbitkan untuk menjamin penyediaan batu bara untuk kebutuhan listrik dan industri dalam negeri. Sekaligus memastikan kualitas barang dan penerimaan negara tetap terjaga.

​Dasar perubahan utama ini tertua dalam tiga poin penting.

1. Poin pertama, tertuang di dalam Pasal 19. Di antaranya ayat 2 yang berisi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi perlindungan yang berisi:

"​(Poin L) Pelaksanaan kegiatan pencampuran batubara bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara yang mendapatkan persetujuan pencampuran Batubara".

Selain itu, laporan juga harus mencakup pemenuhan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta realisasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya.

​2. Poin kedua, mengutip Pasal 33, di mana aturan mengenai perbaikan administrasi diperjelas. Jika ditemukan kesalahan prosedur atau kekeliruan dalam penilaian saat proses persetujuan atau persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Menteri ESDM atau Gubernur pejabat berwenang berhak melakukan perbaikan tanpa prosedur tambahan yang berbelit.

3. ​Poin ketiga menjadi yang paling penting, yakni ditetapkannya aturan khusus mengenai pencampuran batubara melalui penambahan Pasal 34A dan 34B. Kini, pencampuran batubara hanya dapat dilakukan guna memenuhi spesifikasi mutu tertentu, dan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri ESDM terlebih dahulu.

Ketentuan ini berlaku bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK kelanjutan kontrak, maupun pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang RKAB-nya sudah disetujui.

​Untuk mengajukan izin pencampuran, usaha harus mengajukan permohonan melalui sistem informasi resmi dengan melampirkan dokumen lengkap, antara lain persetujuan RKAB pemilik batubara utama dan bahan campuran, salinan perjanjian pembelian serta penjualan, hasil uji kualitas dari lembaga survei terdaftar, serta simulasi data mutual sebelum dan sesudah pencampuran.

Data mutu yang harus dilaporkan meliputi nilai kalori, kandungan belerang, kadar air, dan kadar abu. Persetujuan yang diberikan berlaku sesuai masa berlakunya RKAB, dan setiap persetujuan permohonan wajib disertai alasan yang jelas.

​Lebih lanjut, dalam Pasal 34B disebutkan bahwa ketentuan teknis yang lebih rinci mengenai pedoman permohonan, evaluasi, dan pemberian izin akan diatur tersendiri melalui Keputusan Menteri. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 ini telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada tanggal 8 Juni 2026 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal diundangkan. (RDK/daa)

Momentum jeda internasional ini bakal dimaksimalkan Herdman untuk membangun fondasi tim yang solid sekaligus mendongkrak posisi Indonesia di peringkat FIFA.

​Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga uji coba berkelas di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. 

Skuad Garuda ditantang Oman pada 5 Juni, disusul laga kontra Mozambik pada 9 Juni. Dua pertandingan ini menjadi bagian krusial dari persiapan jangka panjang menuju ASEAN Championship 2026 dan Piala Asia 2027.

​Herdman memanggil kombinasi pemain berpengalaman dan wajah-wajah potensial untuk mengisi skema utamanya. Di sektor penjaga gawang, persaingan dipastikan sengit dengan hadirnya Emil Audero dan Maarten Paes.

Sementara lini belakang tampil sangat kokoh dan mewah berkat kehadiran Kevin Diks, Justin Hubner, serta bek muda Mathew Baker.

​Untuk lini serang, kreativitas Marselino Ferdinan dan Saddil Ramdani akan berpadu dengan ketajaman striker seperti Ole Romeny dan Mauro Zijlstra. Eksperimen taktik ini diharapkan mampu menyajikan permainan ofensif yang kompetitif.

​Daftar Lengkap Skuad Garuda (Juni 2026):

​Kiper: Emil Audero, Maarten Paes, Nadeo Argawinata.

​Bek: Kevin Diks, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Baggott, M. Ferarri, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Dony Tri Pamungkas, Mathew Baker.

​Gelandang: Joey Pelupessy, Rayhan Hannan, Calvin Verdonk, Ivar Jenner.

​Penyerang: Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, Mauro Zijlstra, Marselino Ferdinan, Saddil Ramdani. (REIN/daa)

Posisi Hilal Memenuhi Kriteria MABIMS
​
Dalam paparannya, Menag menyebutkan bahwa saat pemantauan dilakukan, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk. Ketinggian hilal tercatat berkisar antara 3 hingga 6 derajat.

​Selain itu, sudut elongasi juga dilaporkan telah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS)

Hilal Terlihat Jelas di Lamongan

​Untuk memastikan akurasi data, Kemenag sebelumnya telah menyebar tim pemantau hilal di 88 titik strategis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari puluhan titik tersebut, hilal terkonfirmasi terlihat dengan jelas, salah satunya di wilayah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

​Kesaksian dari para perukyat di Lamongan tersebut juga telah disahkan melalui sumpah di Pengadilan Agama setempat, sehingga menjadi penguat yang valid dalam pengambilan keputusan sidang.

"Sidang Isbat ini merupakan wadah musyawarah penting yang memadukan pendekatan sains (hisab) dan syariat (rukyat) secara objektif," tegas Menag Nasaruddin Umar.

​Pemerintah berharap dengan dasar keputusan yang kuat ini, seluruh umat Islam di tanah air dapat menyambut dan merayakan Hari Raya Iduladha dengan penuh kekhidmatan dan kebersamaan. (REIN/daa)

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (13/5/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
​
Jaksa Roy Riady, dalam pembacaan amar tuntutannya, menyatakan bahwa Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 18 tahun," ujar Jaksa Roy di hadapan majelis hakim.

​Selain hukuman fisik, Nadiem juga dibebani denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Namun, poin yang paling mencolok adalah tuntutan uang pengganti yang mencapai angka fantastis, yakni total Rp5,6 triliun.

Jaksa menegaskan bahwa jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut setelah disita dan dilelang, maka akan digantikan dengan tambahan pidana penjara selama 9 tahun.

​Kasus ini bermula dari proyek pengadaan laptop Chromebook yang dinilai merugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. Hasil audit menunjukkan adanya kemahalan harga (mark-up) yang mencapai Rp1,5 triliun.

Selain itu, pengadaan sistem CDM senilai Rp621 miliar dianggap tidak memberikan manfaat dan cenderung mubazir. Jaksa meyakini Nadiem melanggar Pasal 603 jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal dalam KUHP terbaru.

​Skandal ini tidak hanya menyeret sang mantan menteri. Tiga terdakwa lainnya, termasuk mantan Direktur Sekolah Dasar dan Direktur SMP Kemendikbudristek, serta seorang tenaga konsultan, telah dijatuhi vonis penjara antara 4 hingga 4,5 tahun. (REIN/daa)

Dana tersebut diproyeksikan untuk beberapa agenda strategis, seperti menambal Defisit Anggaran, Program Pembangunan, serta  Penambahan alokasi untuk perbaikan sekolah dan dana abadi pendidikan (LPDP).
​
​Menteri Keuangan memberikan sinyal bahwa aliran dana dari hasil penegakan hukum tidak akan berhenti di sini.

Menurutnya, masih banyak potensi penyelamatan uang negara yang tengah diproses oleh aparat penegak hukum.

​"Ini kan belum selesai, masih ada banyak dan masih akan ada lagi ke depan. Jadi (kondisi anggaran) amanlah," pungkas Purbaya dengan optimis.

​Penyerahan aset ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menunjukkan bahwa supremasi hukum berdampak langsung pada kesejahteraan fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional. (REIN/daa)

Sebuah studi terbaru menemukan bahwa agen AI dan chatbot kini semakin sering menunjukkan perilaku menyimpang, seperti manipulasi, kecurangan, hingga pengabaian instruksi pengguna.

Riset tersebut didukung AI Security Institute (AISI) yang bernaung di bawah pemerintah Inggris dan dilaksanakan oleh Centre for Long-Term Resilience (CLTR).

Penelitian ini menyoroti perbedaan signifikan perilaku AI saat diuji di lingkungan laboratorium dibandingkan ketika beroperasi secara langsung dalam interaksi dunia nyata.

Berdasarkan analisis data dari platform X yang melibatkan model AI dari sejumlah perusahaan besar, seperti Google, OpenAI, Anthropic, dan X.

Peneliti mengidentifikasi ratusan kasus perilaku tidak semestinya, sedikitnya 700 insiden kecurangan tercatat dalam interaksi harian, dengan tren peningkatan hingga lima kali lipat dalam kurun enam bulan terakhir sejak Oktober hingga Maret.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa sejumlah agen AI kerap melanggar instruksi yang diberikan, bahkan secara sengaja menghindari sistem pengamanan yang telah dirancang untuk membatasi tindakan berisiko.

Dalam laporan tersebut diungkap sejumlah kasus konkret, di antaranya chatbot yang menghapus dan mengarsipkan ratusan email tanpa persetujuan pengguna, kemudian agen AI yang menulis konten bernada merendahkan terhadap penggunanya sendiri, hingga upaya menciptakan agen AI lain untuk menghindari larangan dalam sistem.

Selain itu, ditemukan pula praktik manipulasi berbasis empati, di mana AI memberikan alasan yang tidak benar untuk meyakinkan pengguna melakukan tindakan tertentu.

Sementara model lain dilaporkan memalsukan informasi internal guna memberikan kesan seolah-olah keluhan pengguna telah ditindaklanjuti secara resmi. (AUNI/daa*)

Pakar keamanan AI menilai fenomena ini sebagai bentuk risiko baru dalam ekosistem digital, bahkan berpotensi menjadi ancaman serius apabila tidak ditangani dengan tepat, terutama ketika teknologi ini diterapkan pada sektor strategis.

“AI kini dapat dikategorikan sebagai risiko internal baru,” ujar salah satu pendiri perusahaan riset keamanan AI, Irregular, menyoroti potensi penyalahgunaan kemampuan sistem secara otonom, dikutip dari Inilah.com, Senin (6/4/2026).

Sementara itu, mantan peneliti AI pemerintah Inggris, Tommy Shaffer Shane, mengingatkan bahwa peningkatan kemampuan AI dalam waktu singkat dapat memperbesar risiko jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai.

Ia mengibaratkan kondisi saat ini sebagai “karyawan junior” yang belum sepenuhnya andal, namun berpotensi berkembang menjadi entitas yang jauh lebih kompleks dan sulit dikendalikan dalam waktu dekat.

Menanggapi temuan tersebut, sejumlah perusahaan teknologi menyatakan telah memperkuat sistem pengamanan pada model AI mereka, Google menyebut telah menerapkan berbagai lapisan mitigasi risiko serta melibatkan lembaga independen untuk pengujian, sementara OpenAI menegaskan bahwa sistemnya dirancang untuk menghentikan proses secara otomatis sebelum melakukan tindakan berisiko tinggi.

Temuan ini mempertegas urgensi penguatan regulasi, pengawasan, serta pengembangan standar etika dalam pemanfaatan AI, agar teknologi yang berkembang pesat ini tetap berada dalam kendali dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat luas. (AUNI/daa*)

Banyak yang menilai klasifikasi usia yang ditampilkan tidak mencerminkan konten sebenarnya, bahkan dinilai terlalu tinggi atau justru terlalu rendah dari semestinya.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa rating IGRS yang muncul di Steam bukan merupakan hasil klasifikasi resmi yang telah melalui proses verifikasi pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terkait batasan usia pengguna gim.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, sistem rating yang ditampilkan pada platform tersebut masih menggunakan mekanisme internal berbasis deklarasi mandiri atau self-declare, dan belum melalui tahapan verifikasi sebagaimana diatur dalam regulasi di Indonesia.

“Rating yang beredar tersebut bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS, kondisi ini berpotensi menimbulkan misinterpretasi di masyarakat, khususnya terkait kelayakan usia terhadap suatu gim,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Komdigi menekankan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyajikan informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan, serta memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada pengguna, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan.

Kewajiban tersebut telah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komdigi menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara informasi yang ditampilkan di platform dengan regulasi nasional, termasuk penggunaan label IGRS tanpa melalui proses verifikasi resmi.

Sebagai tindak lanjut, Komdigi akan meminta klarifikasi dari pihak Stream dan melakukan pembahasan lebih lanjut guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di Indonesia.

“Kami meminta platform untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik benar dan dapat dipertanggungjawabkan, ini bukan hanya persoalan kepatuhan, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam melindungi pengguna,” kata Sonny.

Apabila dalam proses evaluasi ditemukan pelanggaran, Komdigi menyatakan akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku, termasuk sanksi administratif terhadap penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban.

Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan penguatan terhadap sistem IGRS, baik dari sisi verifikasi maupun pengawasan, guna meningkatkan akurasi dan kredibilitas klasifikasi gim di Indonesia.

Komdigi turut mengimbau masyarakat untuk mengacu pada informasi resmi melalui laman IGRS maupun kanal resmi kementerian, serta melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian melalui layanan helpdesk yang telah disediakan. (AUNI/daa*)

Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa skema insentif tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga dilengkapi mekanisme pengendalian yang tegas.

Dalam sistem tersebut, mitra hanya berhak menerima insentif apabila layanan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Ia menyebut, insentif sebesar Rp6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas SPPG dinyatakan tidak layak operasional atau gagal memenuhi ketentuan teknis.

“Jika fasilitas tidak siap atau tidak memenuhi standar, maka pada hari itu juga insentif tidak diberikan,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2026).

Lebih lanjut, Rufriyanto menjelaskan bahwa sejumlah indikator menjadi acuan dalam penilaian kelayakan operasional, di antaranya kualitas sanitasi, keamanan pangan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

Pelanggaran, seperti kontaminasi air, gangguan sistem pengolahan limbah, kerusakan peralatan penyimpanan makanan, hingga tidak terpenuhinya sertifikasi higienis sanitasi dapat menjadi dasar penghentian insentif.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk memastikan mitra menjalankan layanan secara konsisten dan menjaga standar mutu setiap hari, karena seluruh risiko operasional berada pada pihak penyedia layanan.

Selain itu, penerapan skema ini juga menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola program publik agar lebih akuntabel dan berorientasi pada kualitas layanan.

Rufriyanto menambahkan, meskipun pelaksanaan program masih memerlukan penyesuaian di lapangan, skema kemitraan SPPG dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan ini secara objektif sebagai langkah jangka panjang dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, bukan semata-mata sebagai kebijakan teknis.

“Ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun sistem yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas generasi di masa depan,” tutupnya. (AUNI/daa*)

• ​Transparansi: Audit keuangan berkala untuk memastikan akuntabilitas.

• ​Keadilan: Distribusi yang inklusif bagi wartawan, perusahaan pers, dan organisasi yang berkontribusi pada kemerdekaan pers.

​Dana tersebut nantinya diproyeksikan untuk membiayai peliputan investigasi, perlindungan hukum wartawan, peningkatan kapasitas insan pers, hingga advokasi anti-kekerasan terhadap jurnalis.
​
​Uji publik ini menjadi forum kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari tokoh pers nasional, seperti Prof. Bagir Manan dan Bambang Harymurti, hingga akademisi dari berbagai universitas terkemuka, seperti UI, Unhas, USU, dan lainnya.

Selain itu, hadir pula perwakilan konstituen Dewan Pers, seperti AJI, PWI, IJTI, AMSI, JMSI, hingga PRSSNI.

​Dewan Pers kini tengah menghimpun seluruh masukan dari uji publik tersebut untuk menyempurnakan rancangan peraturan agar menjadi regulasi yang legitimate dan mampu menjawab tantangan nyata industri media di era digital. (REIN/daa*)

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kemunculan label yang mengaitkan produk dengan MBG sepenuhnya merupakan inisiatif pihak produsen sebagai bagian dari strategi pemasaran, bukan kebijakan resmi pemerintah.

“BGN tidak pernah membuat kontrak atau komitmen dengan produsen mana pun. Jika ada produk yang mencantumkan label susu sekolah, itu merupakan upaya pemasaran dari pihak perusahaan,” ujarnya dikutip dari detik.com, Jumat (3/4/2026).

Dadan menjelaskan, selama ini pengadaan susu dalam program MBG dilakukan secara terbuka oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, dengan mekanisme pembelian di pasar sesuai harga yang berlaku. 

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada penunjukan khusus terhadap produsen tertentu maupun skema pengadaan terpusat.

“Seluruh SPPG membeli di pasar bebas, tidak ada kerja sama khusus atau kewajiban menggunakan produk tertentu,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang yang memastikan bahwa pihaknya tidak pernah memproduksi atau menunjuk produk susu tertentu sebagai bagian dari program MBG.

“Itu bukan produk kami, MBG tidak pernah membuat atau memiliki produk susu sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, publik di media sosial dihebohkan dengan beredarnya produk susu kemasan berlabel “Susu Gratis Program MBG, Tidak untuk Diperjualbelikan” yang justru ditemukan dijual bebas di minimarket. 

Produk kemasan 125 mililiter tersebut dipasarkan dengan harga sekitar Rp4.000 per kemasan.

Kemudian kehebohan tersebut memantik fenomena yang memicu pertanyaan publik terkait pengawasan distribusi program MBG. (AUNI/daa*)

Sebelumnya, kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi panggilan terkait kepatuhan terhadap aturan pembatasan akses pengguna di bawah usia 16 tahun.

Meta sebagai induk Facebook, Instagram, dan Threads, serta Google yang menaungi YouTube, sebelumnya mengajukan penjadwalan ulang dengan alasan memerlukan koordinasi internal.

Namun, hingga waktu yang ditentukan, kewajiban untuk menghadiri pemeriksaan belum juga dipenuhi.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan bahwa langkah pemanggilan kedua ini merupakan bagian dari proses penegakan aturan yang tidak dapat ditunda secara berlarut.

“Permohonan penjadwalan ulang telah kami terima, namun hingga kini kewajiban untuk memenuhi panggilan belum dijalankan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, pemanggilan terhadap penyelenggara sistem elektronik dapat dilakukan hingga tiga kali sebelum sanksi dijatuhkan.

Prosedur merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 serta Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

Komdigi menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi pelindungan anak di ruang digital bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menyangkut aspek keamanan dan keselamatan pengguna usia dini.

Menurut Alexander, setiap penundaan dalam memenuhi kewajiban tersebut berpotensi memperpanjang risiko yang dihadapi anak-anak saat mengakses platform digital.

“Karena itu, kami menuntut kepatuhan yang nyata dan tepat waktu dari seluruh platform, termasuk perusahaan global,” tegasnya.

Pemerintah memastikan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik akan terus berlanjut apabila panggilan tidak dipenuhi, mekanisme penegakan hukum akan dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.

Komdigi juga menegaskan bahwa pelindungan anak menjadi prioritas utama dalam tata kelola ruang digital nasional, sehingga diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, termasuk penyedia platform.

“Kami berharap ada itikad baik dan langkah konkret dari setiap penyelenggara sistem elektronik. Mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak merupakan tanggung jawab bersama,” tutupnya.

Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang lebih adaptif.

“Pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD kami imbau untuk menerapkan work from home bagi pekerja selama satu hari kerja dalam satu minggu, dengan pengaturan jam kerja disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan,” ujar Yassierli yang disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kemnaker menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi hak pekerja, termasuk pembayaran upah maupun hak lainnya yang tetap diberikan sesuai ketentuan serta tidak memengaruhi hak cuti tahunan.

Dari sisi lain, pekerja tetap berkewajiban menjalankan tugasnya, sementara perusahaan harus menjaga produktivitas dan kualitas layanan.

“Kebijakan ini tetap menjamin hak pekerja, baik dari sisi upah maupun hak lainnya, serta tidak mengurangi cuti tahunan, namun produktivitas dan kualitas kerja harus tetap terjaga,” tegasnya.

Meski demikian, Yassierli menyebut kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh sektor, terutama bagi bidang yang membutuhkan kehadiran fisik seperti layanan kesehatan, energi, infrastruktur, pelayanan publik, industri, ritel, transportasi, logistik, hingga sektor keuangan.

Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan kerja. Melalui pemanfaatan teknologi hemat energi, penguatan budaya hemat energi, serta pengendalian konsumsi energi secara terukur.

“Perusahaan perlu melakukan langkah nyata dalam efisiensi energi, baik melalui penggunaan peralatan yang lebih hemat maupun penguatan budaya penggunaan energi secara bijak di tempat kerja,” ujarnya.

Menaker juga menekankan pentingnya keterlibatan pekerja dan serikat pekerja dalam implementasi kebijakan tersebut, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, guna menciptakan inovasi serta pola kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan.

“Keterlibatan pekerja dan serikat pekerja menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang adaptif dan efisien,” pungkasnya.

Kebijakan tersebut sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor energi dan mobilitas, meski kondisi ekonomi nasional tetap dinilai stabil dengan ketahanan fiskal  serta pasokan energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mendorong pola kerja yang lebih adaptif berbasis digital sekaligus menekan biaya energi dan mobilitas, serta akan dievaluasi dalam waktu dua bulan untuk memastikan efektivitasnya.

"(Penerapan WFH) diatur melalui surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital," katanya dalam konferensi pers yang digelar secara hybrid dari Seoul, Korea, Selasa (31/3/2026).

Pada Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, disebutkan sejumlah kebijakan Transformasi Budaya Kerja & Efisiensi Energi yang berlaku mulai 1 April 2026 sebagai berikut:

1. Work From Home (WFH) ASN

ASN menerapkan WFH satu hari dalam sepekan, yaitu setiap hari Jumat, kebijakan ini bertujuan mengurangi mobilitas serta mendorong efisiensi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

2. Sektor Tetap Work From Office (WFO)

Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis, seperti industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap bekerja normal dari kantor atau lapangan, sementara kegiatan pendidikan dasar hingga menengah tetap berlangsung tatap muka penuh tanpa pembatasan kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler.

3. Efisiensi Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas dalam negeri dikurangi hingga 50 persen, sedangkan perjalanan luar negeri ditekan hingga 70 persen, langkah ini dilakukan untuk menekan pengeluaran negara.

4. Pembatasan Kendaraan Dinas

Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional tertentu dan kendaraan listrik, pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi publik.

5. Refocusing Anggaran

Anggaran sebesar Rp121 hingga Rp130 triliun dialihkan ke program prioritas nasional, termasuk mendukung pemulihan di sejumlah wilayah.

6. Pengaturan BBM Subsidi

Pembelian BBM subsidi tetap menggunakan barcode MyPertamina, dengan batas maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan non angkutan umum guna memastikan distribusi tepat sasaran.

7. Harga BBM Tetap

Pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi per 1 April 2026.

8. Program Makan Bergizi Gratis

Program ini dilaksanakan lima hari dalam sepekan, dengan pengecualian bagi wilayah 3T, asrama, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi, kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.

9. Dorongan Efisiensi Energi

Pemerintah mendorong perluasan hari bebas kendaraan bermotor di daerah serta mengajak sektor swasta untuk menerapkan efisiensi energi di lingkungan kerja.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendorong penggunaan energi dan anggaran negara yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kebijakan akan kembali dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar luas di masyarakat terkait isu kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero), dengan mempertimbangkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintah bersama Pertamina, atas arahan Bapak Presiden, memutuskan untuk belum melakukan penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, pemerintah menjamin ketersediaan pasokan BBM tetap aman dan harga masih dalam kondisi terjangkau bagi masyarakat.

Prasetyo juga menegaskan bahwa masyarakat diminta tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang. Ketersediaan BBM kami pastikan aman dan tidak ada perubahan harga saat ini,” tegasnya.

Pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta memastikan sumber informasi yang diperoleh berasal dari kanal resmi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menurut Bahlil, mekanisme penyesuaian harga pada dasarnya telah diatur dalam regulasi Kementerian ESDM, khususnya untuk BBM non-subsidi.

BBM yang berpotensi mengalami perubahan harga adalah jenis non-subsidi, terutama yang masuk kategori industri atau digunakan oleh kelompok masyarakat mampu.

“Dalam regulasi, harga BBM industri memang mengikuti pergerakan pasar. Jadi tanpa diumumkan pun, penyesuaian itu berjalan secara otomatis,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Ia mencontohkan, BBM dengan kadar oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98 termasuk dalam kategori yang umumnya digunakan oleh kalangan dengan daya beli lebih tinggi sehingga tidak memerlukan intervensi subsidi dari pemerintah.

Sementara itu, untuk BBM bersubsidi, pemerintah memastikan belum ada rencana kenaikan dalam waktu dekat dan kebijakan tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat kecil.

“Untuk subsidi, sampai saat ini masih stabil. Pemerintah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” katanya.

Bahlil juga mengimbau publik untuk menunggu keputusan resmi pemerintah terkait kebijakan harga BBM, mengingat penyesuaian akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi nasional.

Penetapan harga BBM sendiri umumnya dilakukan pada awal bulan, sehingga perkembangan kebijakan dalam waktu dekat menjadi perhatian masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan nekropsi, keduanya dinyatakan mati akibat infeksi Feline Panleukopenia Virus (FPV). 

Pelaksana Tugas Kepala BBKSDA Jawa Barat, Ammy Nurwaty, menjelaskan gejala awal terdeteksi pada 22 Maret 2026 saat Hara menunjukkan penurunan aktivitas disertai muntah dan diare, dari pemeriksaan awal juga ditemukan adanya infeksi parasit cacing.

“Satwa langsung diberikan penanganan berupa obat antiparasit, penurun asam lambung, serta vitamin untuk mendukung kondisinya,” ujarnya dalam keterangan resminya pada laman resmi Kementerian Kehutanan.

Sebagai langkah pencegahan, Harimau Huru yang berada dalam satu kandang turut diberikan penanganan awal dan dipisahkan guna meminimalkan risiko penularan.

“Upaya isolasi dilakukan sejak dini untuk mencegah penyebaran penyakit,” katanya.

BBKSDA Jawa Barat, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung serta tim dokter hewan dari UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penanganan terpadu.

Pada 23 Maret 2026, kondisi Hara dilaporkan memburuk dengan gejala diare berdarah, hasil uji cepat dari sampel feses menunjukkan positif Feline Panleukopenia Virus, meski telah mendapatkan terapi intensif, Hara dinyatakan mati pada 24 Maret 2026.

“Hasil nekropsi menunjukkan adanya perdarahan pada saluran pencernaan serta kerusakan vili usus yang merupakan ciri khas infeksi FPV,” jelasnya.

Sementara itu, Huru yang menunjukkan gejala serupa sempat mendapatkan penanganan intensif dari tim gabungan dan sempat melewati fase kritis, namun pada 26 Maret 2026 satwa tersebut juga dinyatakan mati.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerusakan pada saluran pencernaan serta hasil uji yang juga positif FPV,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Feline Panleukopenia Virus merupakan penyakit yang sangat menular pada satwa dari famili Felidae, virus ini menyerang sel-sel yang aktif membelah terutama pada saluran pencernaan sehingga menyebabkan kerusakan jaringan secara masif.

“Pada satwa muda dengan sistem kekebalan yang belum optimal, penyakit ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi,” terangnya.

Sebagai langkah lanjutan, BBKSDA Jawa Barat bersama pengelola melakukan peningkatan biosekuriti, termasuk desinfeksi lingkungan secara intensif, pembatasan lalu lintas orang dan peralatan, serta pemantauan kesehatan seluruh satwa karnivora.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran penyakit serupa dan menjaga kondisi satwa lain tetap dalam keadaan sehat.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh platform X dan Bigo Live.

Meutya menyebut kedua platform tersebut telah menunjukkan komitmen nyata melalui penyesuaian kebijakan dan sistem yang mendukung perlindungan anak di ruang digital.

Platform X, misalnya, telah memperbarui ketentuan usia minimum pengguna menjadi 16 tahun yang tercantum dalam pusat bantuan mereka.

Selain itu, X juga mulai melakukan identifikasi serta penonaktifan akun pengguna di bawah usia ketentuan yang dijadwalkan dimulai pada 28 Maret 2026.

Sementara itu, Bigo Live menetapkan batas usia minimum pengguna menjadi 18 tahun, sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Platform ini juga memperkuat sistem pengawasan melalui kombinasi teknologi kecerdasan buatan dan moderasi oleh manusia untuk mendeteksi serta menindak akun yang melanggar ketentuan usia.

Menurut Meutya, langkah yang diambil kedua platform tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan digital global mampu beradaptasi dengan regulasi nasional secara cepat dan bertanggung jawab.

Pemerintah, lanjutnya, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran aturan bagi platform yang beroperasi di Indonesia.

Seluruh penyelenggara sistem elektronik diminta segera menyesuaikan fitur, layanan, dan kebijakan internalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kepatuhan ini bukan pilihan, melainkan kewajiban. Semua platform harus memastikan ruang digital aman, khususnya bagi anak,” tegasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jumat (27/3/2026),

Pemerintah juga menyatakan akan melakukan pemantauan secara intensif terhadap implementasi kebijakan. Setiap komitmen yang disampaikan oleh platform akan dievaluasi secara berkelanjutan guna memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.

Bagi platform yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah meminta agar segera melakukan penyesuaian tanpa penundaan.

Langkah penegakan hukum administratif pun telah disiapkan sebagai bentuk pengawasan, guna menjamin terciptanya ekosistem digital yang aman dan ramah anak di Indonesia.

Langkah tersebut, diambil melalui pertimbangan matang bersama sejumlah negara mayoritas Muslim.

Prabowo menyampaikan, keterlibatan Indonesia berawal dari sikap yang dirinya tegaskan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September, yakni mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

Tidak lama setelah pidato tersebut, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara Muslim yang tergabung dalam Group of Eight, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir diundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana perdamaian di Gaza.

Dalam pertemuan itu, utusan khusus AS, Steve Witkoff memaparkan rencana perdamaian yang terdiri dari 21 poin. Prabowo menilai terdapat peluang dalam beberapa poin yang membuka jalan bagi kemerdekaan Palestina.

“Jadi, kita lihat ini poin 19 dan 20 ada peluang untuk kemerdekaan Palestina, walaupun kita tahu ini terbatas. Akhirnya, kita berdelapan berdiskusi dan memutuskan untuk mendukung,” ujarnya dalam acara 'Presiden Prabowo Menjawab' di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan pada Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan, para pemimpin negara tersebut kemudian menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani sebagai perwakilan untuk menyampaikan sikap bersama kepada Presiden AS.

“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo mengutip pesan yang disampaikan kepada pihak Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan Dewan Perdamaian kemudian muncul dan diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 dan delapan negara tersebut kembali melakukan pembahasan sebelum akhirnya sepakat untuk bergabung.

Menurutnya, keikutsertaan dalam BoP dinilai sebagai langkah strategis agar negara-negara tersebut memiliki ruang lebih besar dalam memengaruhi kebijakan internasional yang berpihak pada Palestina.

“Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi, akhirnya kita putuskan untuk masuk,” tegasnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan tetap bersikap tegas dan tidak menutup kemungkinan keluar dari forum tersebut apabila dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional maupun perjuangan Palestina.

“Selama kita di dalam BoP bisa membantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan terus berusaha. Tetapi jika sudah tidak ada harapan dan justru kontraproduktif, kita akan mempertimbangkan untuk keluar,” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan tersebut juga dapat diambil bersama negara-negara anggota Group of Eight lainnya. Prabowo berharap keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya perdamaian jangka panjang di Palestina.

“Sejak dulu, Indonesia selalu konsisten membela kemerdekaan Palestina, dan itu yang terus kami perjuangkan,” pungkasnya.

Proyek strategis tersebut meliputi pengembangan Gendalo–Gandang (South Hub) serta Geng North–Gehem (North Hub).

​Langkah besar ini melibatkan nilai investasi yang sangat masif, diperkirakan mencapai lebih dari US$15 miliar atau setara dengan Rp254,54 triliun. Penetapan FID ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi hulu migas di Indonesia.

​Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan bahwa keputusan investasi ini merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya pemerintah menggenjot produksi gas nasional guna memperkuat ketahanan energi dalam negeri.

​“Keputusan investasi ini menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan produksi gas nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. SKK Migas bersama pemerintah akan terus mendorong percepatan pengembangan proyek-proyek strategis seperti ini,” ujar Djoko dalam keterangan resminya, Kamis (19/3/2026).
​
​Menyusul pengumuman FID tersebut, Eni bergerak cepat dengan menjalankan proses tender pengadaan barang dan jasa secara paralel.

Djoko mengungkapkan bahwa perusahaan bahkan telah melakukan pembelian barang kategori Long Lead Item (LLI) atau komponen dengan masa tunggu pemesanan yang lama guna menjamin kelancaran konstruksi di lapangan.

​“Kemarin Managing Director Eni Indonesia telah melaporkan langsung kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai pengumuman FID ini,” tambah Djoko dikutip dari Wartaekonomi.
​
Kehadiran proyek North Hub dan South Hub di perairan Kalimantan Timur ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan gas untuk kebutuhan industri dan domestik, tetapi juga memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta penciptaan lapangan kerja di wilayah sekitar operasi.

​Pemerintah melalui SKK Migas berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan proyek ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat luas sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Mengusung tema “Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga, Nusantara Harmoni, Indonesia Maju” yang menekankan pentingnya persaudaraan, toleransi, serta keseimbangan hidup dalam keberagaman.

Tema tersebut mengandung pesan kuat tentang persatuan di tengah perbedaan, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga harmoni sosial dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Perayaan Nyepi tahun ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung dengan malam takbiran menyambut Idulfitri 1447 Hijriah, situasi ini mencerminkan realitas keberagaman Indonesia yang berjalan berdampingan dalam suasana saling menghormati.

Momentum dua perayaan keagamaan ini menjadi cerminan kuat nilai toleransi, di mana setiap umat menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing dengan tetap menjaga ketertiban dan menghargai ruang spiritual pihak lain.

Bagi umat Hindu, Nyepi merupakan hari suci yang dijalani melalui Catur Brata Penyepian selama 24 jam penuh yang mencakup tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak bepergian, serta tidak menikmati hiburan, keheningan dimaknai sebagai sarana introspeksi diri dan pengendalian pikiran serta perilaku.

Sementara itu, umat Muslim menyambut malam takbiran dengan gema takbir sebagai ungkapan rasa syukur setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, suasana penuh kebahagiaan ini menjadi simbol kemenangan spiritual yang sarat makna.

Perbedaan cara perayaan tersebut justru memperlihatkan nilai yang saling melengkapi, di mana Nyepi mengajarkan ketenangan dan refleksi diri, sedangkan takbiran menghadirkan semangat syukur dan kebersamaan.

Dalam konteks itulah, sikap saling menghormati menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan di tengah masyarakat, setiap individu memiliki peran dalam menciptakan suasana kondusif agar kedua momentum keagamaan dapat berlangsung dengan khidmat dan damai.

Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa, dengan menjaga toleransi dan memperkuat persaudaraan, masyarakat Indonesia mampu merawat harmoni sosial secara berkelanjutan di tengah perbedaan yang ada.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian sidang kabinet paripurna yang dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga pejabat khusus presiden.

Penyerahan zakat Presiden diterima langsung oleh Ketua Baznas Sodik Mudjahid yang dalam kesempatan tersebut tercatat sebanyak 111 muzaki berpartisipasi dengan total penghimpunan zakat mencapai lebih dari Rp3,8 miliar

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penunaian zakat menjadi bentuk keteladanan sekaligus penguatan peran Baznas dalam mengelola potensi ekonomi umat.

“Kita memberi contoh dengan menunaikan zakat dan ini menunjukkan peran penting Baznas dalam mengelola kekuatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Prabowo juga menambahkan bahwa seluruh lembaga keuangan dan ekonomi berbasis keagamaan perlu dikoordinasikan dan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi agar lebih efektif dan efisien

Sementara itu, Ketua Baznas, Sodik Mudjahid menyampaikan apresiasi atas partisipasi Presiden dan jajaran kabinet dalam momentum Ramadan.

“Pembayaran zakat oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri memberikan nilai yang sangat besar bagi penguatan gerakan zakat nasional,” katanya

Baznas menargetkan penghimpunan zakat sebesar Rp515 miliar selama Ramadan 2026 sebagai bagian dari target tahunan sebesar Rp1,4 triliun di tingkat pusat.

Sedangkan secara nasional pengelolaan zakat ditargetkan mencapai Rp66 triliun dengan proyeksi penghimpunan Ramadan sekitar Rp6 triliun yang melibatkan ratusan lembaga zakat di seluruh Indonesia

Sodik berharap keteladanan para pemimpin negara dapat mendorong partisipasi masyarakat luas dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menunaikan zakat karena selain membantu sesama juga menjadi bekal di akhirat, Baznas siap menyalurkan amanah tersebut kepada para mustahik sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Menurut Meutya, masa liburan menjadi kesempatan yang tepat bagi keluarga untuk meningkatkan interaksi secara langsung di tengah tingginya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

“Gunakan momentum liburan dan mudik untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Gadget bisa dimatikan sementara atau setidaknya penggunaannya dikurangi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (16/3/2026)

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga tengah bersiap menerapkan kebijakan perlindungan anak di ruang digital yang direncanakan mulai berlaku efektif pada 28 Maret mendatang.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Meutya mendorong orang tua mulai membimbing anak-anak agar tidak terlalu bergantung pada media sosial, khususnya bagi anak yang masih berusia di bawah 16 tahun.

“Untuk anak-anak di bawah 16 tahun, kita sedang menuju implementasi kebijakan yang akan berlaku pada 28 Maret. Sejak sekarang anak-anak bisa mulai dilatih perlahan untuk mengurangi penggunaan media sosial dengan pendampingan orang tua,” katanya.

Meutya menilai perubahan kebiasaan dalam penggunaan teknologi digital membutuhkan kesiapan dari keluarga. Karena itu, peran orang tua dinilai sangat penting dalam membangun pola komunikasi yang sehat dengan anak.

“Libur Lebaran bisa menjadi waktu yang baik bagi orang tua dan anak untuk berbicara dari hati ke hati sekaligus mempersiapkan perubahan tersebut,” ujarnya.

Menkomdigi berharap momentum mudik dan libur Lebaran dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperbanyak aktivitas bersama keluarga sehingga anak-anak memiliki lebih banyak kesempatan berinteraksi secara langsung tanpa ketergantungan pada perangkat digital.

​2. KM. Lambelu
• ​18 Maret 2026: Berangkat pukul 13.00 WITA (Tujuan: Parepare – Makassar – Baubau – Larantuka)
• ​23 Maret 2026: Berangkat pukul 18.00 WITA (Tujuan: Pantoloan – Tarakan – Nunukan)
• ​26 Maret 2026: Berangkat pukul 20.00 WITA (Tujuan: Parepare – Makassar)

​3. KM. Dorolonda
• ​17 Maret 2026: Berangkat pukul 01.00 WITA (Tujuan: Surabaya)
• ​19 Maret 2026: Berangkat pukul 17.00 WITA (Tujuan: Surabaya)
• ​22 Maret 2026: Berangkat pukul 13.00 WITA (Tujuan: Pantoloan – Bitung)
• ​26 Maret 2026: Berangkat pukul 14.00 WITA (Tujuan: Surabaya)
• ​29 Maret 2026: Berangkat pukul 13.00 WITA (Tujuan: Pantoloan – Bitung – Ternate – Ambon)

​4. KM. Sinabung
• ​18 Maret 2026: Berangkat pukul 16.00 WITA (Tujuan: Surabaya)

​Menanggapi tingginya antusiasme mudik, Kepala Cabang PT Pelni Balikpapan, Ridwan Mandaliko, mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan mereka sejak dini.

Ia menekankan pentingnya membeli tiket hanya melalui kanal resmi yang telah disediakan perusahaan guna menghindari kendala selama perjalanan.

“Kami mengingatkan seluruh pelanggan Pelni membeli tiket jauh-jauh hari. Jumlah seat dan kuota penumpang terbatas, sehingga jika pembelian dilakukan mendekati hari keberangkatan, kemungkinan tiket sudah habis,” ucap Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan juga mengingatkan masyarakat agar waspada dan tidak tergiur menggunakan jasa perantara atau oknum yang mengatasnamakan Pelni dalam proses pembelian tiket.

Calon penumpang disarankan memanfaatkan aplikasi PELNI Mobile, situs resmi, atau loket resmi untuk menghindari praktik percaloan.

“Pembelian tiket sebaiknya dilakukan melalui Aplikasi Pelni Mobile atau kanal penjualan resmi lainnya. Selain lebih aman, cara ini juga lebih praktis dan transparan,” pungkasnya.

Untuk memastikan kelancaran distribusi energi di wilayah Kalimantan, perusahaan membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2026.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani mengatakan Satgas RAFI mulai beroperasi sejak 9 Maret 2026 dengan fokus utama mengawasi distribusi serta menjaga ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat.

“Seluruh aspek operasional telah kami siapkan, mulai dari stok hingga sistem distribusi. Kami ingin masyarakat beribadah dan merayakan lebaran dengan tenang tanpa khawatir soal pasokan energi,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (15/3/2026).

Isfahani menjelaskan, pembentukan Satgas merupakan langkah rutin yang dilakukan Pertamina setiap menjelang Ramadan dan Idulfitri guna mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat yang berpotensi memicu kenaikan kebutuhan energi, terutama bahan bakar kendaraan dan LPG rumah tangga.

Berdasarkan proyeksi Pertamina, puncak arus mudik Lebaran tahun ini diperkirakan terjadi pada 14–15 Maret serta kembali meningkat pada 18–19 Maret 2026. 

Sementara itu arus balik diprediksi berlangsung pada 24–25 Maret dan kembali meningkat pada 28–29 Maret 2026.

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode tersebut, konsumsi energi juga diprediksi mengalami perubahan. 

Pertamina memperkirakan permintaan produk gasoline atau bensin serta LPG akan mengalami peningkatan, sementara konsumsi gas oil atau diesel serta minyak tanah diproyeksikan mengalami penurunan selama periode mudik Lebaran.

Untuk menjaga kelancaran distribusi energi di wilayah Kalimantan, Pertamina menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung yang terdiri dari 16 Terminal BBM dan tiga Terminal LPG. 

Selain itu, jaringan distribusi juga diperkuat dengan 786 SPBU, 558 Pertashop, 527 agen LPG, serta 52 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

Distribusi energi juga didukung oleh armada pengangkut yang terdiri dari 762 mobil tangki dan 99 unit skidtank guna memastikan pasokan BBM dan LPG dapat menjangkau berbagai wilayah selama masa Ramadan dan Idulfitri.

Sementara itu Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan pihaknya juga menyiapkan sejumlah layanan tambahan untuk mendukung kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun wisata selama periode Lebaran.

“Pertamina menyiapkan layanan tambahan di jalur mudik dan jalur wisata, termasuk SPBU siaga serta fasilitas bagi pemudik,” ujarnya.

Sejumlah layanan di antaranya meliputi 90 SPBU yang beroperasi selama 24 jam, layanan motorist atau Pertamina Delivery Service bagi pelanggan yang membutuhkan pengantaran BBM darurat, serta empat unit Serambi MyPertamina yang disediakan sebagai tempat istirahat bagi pemudik.

Pertamina juga menghadirkan sejumlah program promo bagi pelanggan selama periode mudik, melalui aplikasi MyPertamina, masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar Rp300 per liter untuk produk Pertamax Series dan Dex Series pada periode 18–29 Maret 2026.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran transportasi udara selama masa mudik Lebaran, Pertamina turut memberikan potongan harga Avtur sebesar 10 persen di 37 bandara di Indonesia.

Penetapan tersebut sekaligus menghadirkan masa libur yang relatif panjang karena berdekatan dengan peringatan Hari Suci Nyepi.

Ketentuan mengenai hari libur nasional dan cuti bersama itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Berdasarkan keputusan, rangkaian libur Lebaran berlangsung pada 20 hingga 24 Maret 2026 dan waktunya berdekatan dengan Hari Suci Nyepi pada 18–19 Maret 2026, sehingga ASN berpotensi menikmati masa libur hingga tujuh hari berturut-turut.

Berikut jadwal lengkap libur Nyepi dan Lebaran 2026:

• Rabu, 18 Maret 2026: Cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
• Kamis, 19 Maret 2026: Libur nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
• Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
• Sabtu, 21 Maret 2026: Libur akhir pekan/Idul Fitri
• Minggu, 22 Maret 2026: Libur akhir pekan/Idul Fitri
• Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
• Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah

Selain menetapkan jadwal libur, pemerintah juga mengatur penyesuaian pola kerja bagi ASN melalui kebijakan work from anywhere (WFA) menjelang dan setelah Lebaran.

Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

ASN diperbolehkan melaksanakan tugas kedinasan dari lokasi mana pun pada periode tertentu guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, termasuk saat arus mudik dan arus balik Lebaran.

Berikut jadwal pelaksanaan WFA bagi ASN:

• Senin, 16 Maret 2026: WFA menjelang Nyepi dan Lebaran
• Selasa, 17 Maret 2026: WFA menjelang Nyepi dan Lebaran
• Rabu, 25 Maret 2026: WFA setelah Lebaran
• Kamis, 26 Maret 2026: WFA setelah Lebaran
• Jumat, 27 Maret 2026: WFA setelah Lebaran

Dengan aturan tersebut, ASN tetap dapat menjalankan tugas kedinasan secara fleksibel sekaligus memiliki kesempatan lebih luas untuk merencanakan perjalanan mudik dan berkumpul bersama keluarga selama masa libur Lebaran dengan durasi yang cukup lama.

Presiden Prabowo menyampaikan dengan tegas bahwa praktik korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa karena dapat menghambat pembangunan serta merugikan kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen akan melakukan upaya serius untuk menekan berbagai praktik penyelewengan yang bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai agama.

“Memang kita harus menghilangkan korupsi, penyelewengan, dan semua praktik-praktik yang tidak benar dan tidak baik yang dilarang oleh semua agama. Tidak ada negara yang berhasil manakala pemerintahnya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi,” tegasnya.

Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan negara secara bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 

Prabowo menambahkan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang seharusnya dapat digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan kesejahteraan.

“Kita harus berjuang keras untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan rakyat. Kita tidak boleh membiarkan ada rakyat yang terlantar, karena bangsa ini dianugerahi kekayaan yang sangat besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Kekayaan nasional harus dikelola untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, bukan justru dibawa keluar negeri atau dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab.

“Kita tidak boleh kalah dengan mereka yang ingin mengambil kekayaan rakyat untuk kepentingan sendiri dan melemahkan bangsa kita,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo turut mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga integritas serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Presiden menyatakan optimisme bahwa dengan semangat persatuan dan kerja bersama, Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan serta mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan operasi ini difokuskan untuk memutus jaringan bisnis perambahan hutan dengan sasaran utama pemilik lahan, pemodal, serta pengendali alat berat yang terlibat dalam pembukaan kawasan hutan secara ilegal.

“Operasi ini untuk memutus rantai bisnis perambahan hutan sehingga penindakan diarahkan kepada pemilik lahan, pemodal, dan pengendali alat berat, bukan masyarakat kecil,” ujarnya.

Dwi menjelaskan selain penindakan pidana pemerintah juga menyiapkan langkah administratif terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang melanggar serta gugatan perdata untuk memulihkan kawasan hutan sekaligus menuntut ganti rugi negara.

Operasi tahun 2026 merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dilakukan pada akhir 2025 ketika tim gabungan berhasil menguasai kembali sekitar 8.200 hektare kawasan hutan yang telah dirambah sekaligus memusnahkan sedikitnya 24.100 batang kelapa sawit yang ditanam secara ilegal.

Dalam operasi, petugas juga merobohkan 186 pondok milik perambah serta memutus tujuh jembatan yang digunakan sebagai akses menuju kawasan hutan sambil mengamankan satu unit bulldozer dan satu unit ekskavator yang diduga digunakan untuk membuka lahan.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto mengatakan, operasi tahun ini telah dimulai sejak 5 Maret dengan melibatkan unsur Polri Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) serta dinas terkait di daerah dengan fokus lokasi pada Taman Wisata Alam Seblat Hutan Produksi Air Ipuh Hutan Produksi Teramang serta kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Ia menambahkan tiga perkara perambahan hutan yang terungkap dalam operasi sebelumnya telah selesai disidik dan para tersangka saat ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Mukomuko.

Sementara itu, aparat juga meminta keterangan perangkat desa untuk menelusuri alur jual beli lahan yang terjadi di kawasan tersebut serta menerima pernyataan dari sejumlah warga yang bersedia menyerahkan kembali lahan yang mereka kuasai kepada negara.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, sebanyak 49.057.682 penerima manfaat berasal dari kalangan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.

Sekolah sebagai sasaran utama pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional yang bertujuan meningkatkan kesehatan sekaligus mendukung konsentrasi belajar anak di lingkungan pendidikan.

Perbandingan data global yang dihimpun dari World Food Programme (WFP) menunjukkan India menempati peringkat pertama dengan sekitar 118 juta penerima manfaat program makan sekolah diikuti Indonesia dengan lebih dari 61 juta penerima.

Sementara negara lain berada di bawahnya seperti Brasil dengan sekitar 38,5 juta penerima, China sekitar 34,57 juta penerima serta Amerika Serikat sekitar 30,1 juta penerima.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat khususnya anak usia sekolah untuk menekan masalah kekurangan gizi.

Pelaksanaan program ini diperkuat melalui pembentukan Badan Gizi Nasional yang bertugas mengoordinasikan kebijakan pemenuhan gizi nasional termasuk penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran prioritas seperti siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan balita.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional, Khairul Hidayarti mengatakan capaian jumlah penerima manfaat yang besar menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang layak.

“Dengan lebih dari 61,2 juta penerima manfaat Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia sehingga hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” ujarnya dalam situs resmi Badan Gizi Nasional, Minggu (8/3/2026).

Khairul menambahkan program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar penyediaan makanan bagi siswa tetapi merupakan investasi masa depan bangsa karena pemenuhan gizi yang baik akan mendukung kesehatan serta meningkatkan kemampuan belajar anak-anak Indonesia,” katanya.

Secara global, program makan sekolah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan perlindungan sosial.

Data menunjukkan dari 174 negara di dunia sekitar 107 negara telah menjalankan program makan sekolah dalam skala nasional sebagai upaya memperkuat kualitas gizi anak dan pembangunan sumber daya manusia.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan platform konten audio dan video digital NOICE untuk memperluas akses distribusi, monetisasi, serta pengembangan talenta kreator lokal.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengatakan, banyak kreator di Indonesia yang telah menghasilkan karya, namun masih menghadapi kendala dalam menemukan jalur distribusi yang tepat agar karya tersebut dapat menjangkau audiens lebih luas.

“Banyak kreator datang kepada kami dengan membawa karya film atau konten digital yang ingin dipublikasikan, tetapi mereka belum mengetahui saluran distribusi yang tepat. Kolaborasi dengan platform seperti NOICE menjadi penting agar karya-karya tersebut dapat dikurasi dan dipertemukan dengan ekosistem distribusi yang sesuai,” ujarnya saat menerima audiensi manajemen NOICE di Autograph Tower, Jakarta, Jumat (6/3/2026). 

Menurut Riefky, kerja sama antara pemerintah dan platform digital menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional yang saat ini diproyeksikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru (the new engine of growth).

Ia menegaskan pentingnya membuka akses distribusi yang lebih luas bagi kreator film dan konten digital. Melalui kolaborasi dengan platform digital, karya kreator diharapkan dapat tersalurkan secara optimal sekaligus terhubung dengan ekosistem industri yang lebih besar.

Selain memperluas distribusi konten, Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan talenta kreatif. 

Salah satunya melalui program Emak-Emak Matic yang bertujuan mendorong masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk terlibat sebagai kreator konten dan pelaku ekonomi digital.

Pemerintah juga berupaya menghubungkan berbagai komunitas kreator dan asosiasi konten digital dengan platform distribusi agar karya mereka memiliki peluang monetisasi yang lebih luas.

Dari sisi lain, dukungan juga diberikan melalui akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Kreator yang memiliki karya berbasis kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP) dapat memanfaatkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung proses produksi maupun pengembangan konten digital.

Program pembiayaan akan disertai dengan pendampingan dari Kementerian Ekonomi Kreatif bersama mitra platform guna memastikan pemanfaatan dana berjalan optimal.

Sementara itu, Chief Business Officer NOICE, Niken Sasmaya, mengatakan platformnya terus berupaya mengembangkan ekosistem kreator melalui berbagai inovasi model monetisasi konten digital.

Ia menyebutkan, hingga saat ini NOICE telah mencatat lebih dari lima juta unduhan dengan beragam format konten yang tersedia, mulai dari podcast, audio series, hingga film digital.

Menurut Niken, platform tersebut mengembangkan konsep fan economy yang memungkinkan kreator memperoleh penghasilan langsung dari audiens mereka. Kreator dapat menentukan harga konten secara mandiri serta memanfaatkan berbagai fitur distribusi dan promosi yang tersedia di platform.

“Kami ingin membantu para kreator agar tidak hanya berkarya, tetapi juga memperoleh penghasilan langsung dari audiens mereka. Melalui program afiliasi yang kami miliki, komunitas juga dapat ikut mempromosikan konten kreator dan mendapatkan komisi dari penjualan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, Kementerian Ekonomi Kreatif dan NOICE berharap dapat memperkuat ekosistem kreator digital nasional sekaligus membuka peluang lebih besar bagi kreator lokal untuk berkembang di industri konten digital.

Tahun ini, masa libur sekolah tercatat lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya karena berdekatan dengan sejumlah hari libur nasional dan cuti bersama.

Seperti pola yang diterapkan setiap tahun, siswa dari jenjang SD hingga SMA sederajat mendapatkan waktu libur pada awal Ramadan, menjelang akhir Ramadan, serta setelah perayaan Idul Fitri. 

Pada 2026, durasi libur sekolah menjadi lebih panjang karena awal Ramadan berdekatan dengan sejumlah hari libur nasional, termasuk Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, serta libur akhir pekan.

Selain itu, momentum awal Ramadan juga berada dalam periode yang tidak jauh dari Hari Raya Nyepi, sehingga rangkaian hari libur saling berdekatan dan memperpanjang jeda kegiatan belajar.

Jika dihitung secara keseluruhan, pelajar akan menikmati sekitar 21 hari masa libur yang terdiri dari tujuh hari libur pada awal Ramadan dan 14 hari libur menjelang hingga setelah Lebaran.

Jadwal Libur Sekolah Awal Ramadan 2026

Libur sekolah pada awal Ramadan berlangsung selama tujuh hari yang mencakup libur nasional, cuti bersama, serta akhir pekan.

• Senin, 16 Februari 2026: Cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
• Selasa, 17 Februari 2026: Libur nasional Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
• Rabu, 18 Februari 2026: Libur sekolah awal Ramadan
• Kamis, 19 Februari 2026: Libur sekolah awal Ramadan
• Jumat, 20 Februari 2026: Libur sekolah awal Ramadan
• Sabtu, 21 Februari 2026:.Libur akhir pekan
• Minggu, 22 Februari 2026: Libur akhir pekan

Setelah periode tersebut, kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali berjalan hingga mendekati akhir Ramadan.

Jadwal Libur Sekolah Akhir Ramadan dan Lebaran 2026

Menjelang perayaan Idul Fitri, siswa kembali mendapatkan masa libur yang cukup panjang, yaitu selama 14 hari berturut-turut.

• Senin, 16 Maret 2026: Libur akhir Ramadan
• Selasa, 17 Maret 2026: Libur akhir Ramadan
• Rabu, 18 Maret 2026: Libur akhir Ramadan
• Kamis, 19 Maret 2026: Libur akhir Ramadan
• Jumat, 20 Maret 2026: Libur akhir Ramadan
• Sabtu, 21 Maret 2026: Libur nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
• Minggu, 22 Maret 2026: Libur nasional Idul Fitri 1447 Hijriah
• Senin, 23 Maret 2026: Libur setelah Lebaran
• Selasa, 24 Maret 2026: Libur setelah Lebaran
• Rabu, 25 Maret 2026: Libur setelah Lebaran
• Kamis, 26 Maret 2026: Libur setelah Lebaran
• Jumat, 27 Maret 2026: Libur setelah Lebaran
• Sabtu, 28 Maret 2026: Libur akhir pekan
• Minggu, 29 Maret 2026: Libur akhir pekan

Meski jadwal tersebut menjadi acuan umum, pelaksanaannya di setiap sekolah bisa saja berbeda. Beberapa sekolah, terutama sekolah swasta, biasanya memiliki kebijakan akademik tersendiri sehingga jadwal libur dapat berbeda sekitar dua hingga tiga hari.

Namun secara keseluruhan, masa libur Ramadan dan Lebaran tahun ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi siswa untuk beristirahat dari kegiatan belajar di sekolah.

Regulasi ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Peraturan akan menjadi pedoman teknis bagi penyelenggara sistem elektronik, khususnya platform digital, dalam menjalankan kewajiban melindungi anak dari berbagai potensi bahaya di internet.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menghadapi meningkatnya risiko yang dihadapi anak-anak di ruang siber.

“Hari ini kami menerbitkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari PP TUNAS. Melalui aturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujarnya dalam situs resmi Komdigi, Jumat (06/03/2026).

Ia menegaskan, perkembangan teknologi digital yang pesat membawa konsekuensi meningkatnya ancaman terhadap anak, mulai dari paparan konten tidak layak hingga berbagai bentuk kejahatan siber.

“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan daring. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” tegasnya.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah juga menetapkan tahapan implementasi kebijakan perlindungan anak di platform digital dan penerapan aturan akan dimulai 28 Maret 2026 dengan langkah awal berupa penonaktifan akun anak berusia di bawah 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.

Sejumlah platform yang masuk dalam kategori tersebut antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox.

Meutya mengakui penerapan kebijakan ini memerlukan proses penyesuaian dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara platform digital. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.

“Kita patut berbangga karena Indonesia menjadi salah satu pelopor negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital. Ini dilakukan untuk memastikan generasi muda dapat tumbuh sehat di tengah perkembangan teknologi,” katanya.

Komdigi berharap kebijakan dapat membangun ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi generasi muda, sekaligus memastikan transformasi digital nasional berjalan seiring dengan upaya perlindungan terhadap anak.

“Kita ingin teknologi memanusiakan manusia dan mendukung perkembangan generasi muda secara utuh,” tutup Meutya.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan biaya transportasi yang lebih terjangkau.

Pendaftaran program Mudik Gratis mulai dibuka pada Jumat, 6 Maret 2026. Adapun program mencakup 97 trayek pelayaran yang melayani berbagai wilayah kepulauan di Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, mengatakan program tiket gratis ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat yang ingin merayakan Idulfitri bersama keluarga.

“Program tiket kapal gratis ini merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga. Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat pulang kampung meskipun memiliki keterbatasan biaya transportasi laut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Pelaksanaan program ini melibatkan lima operator pelayaran nasional yang melayani sejumlah rute pelayaran di berbagai wilayah Indonesia. 

1. PT Belibis Papua Mandiri melayani 22 trayek,
2. PT Pelayaran Dharma Indah 54 trayek,
3. PT Pelayaran Sakti Inti Makmur 18 trayek,
4. PT Dharma Lautan Utama dua trayek, serta
5. PT Jembatan Nusantara satu trayek

Sejumlah rute strategis yang disiapkan dalam program ini antara lain Sorong–Waisai dan Jayapura–Biak di wilayah Papua. 

Pada kawasan Maluku tersedia rute Ambon menuju beberapa pulau seperti Namlea, Ambalau, Leksula, Bula, Geser, dan Gorom.

Selain itu, terdapat pula rute Kendari–Raha dan Kendari–Baubau di Sulawesi Tenggara. 

Untuk wilayah barat dan tengah Indonesia, rute yang tersedia di antaranya Banda Aceh–Sabang, Gresik–Bawean, Kalianget–Kangean, Jangkar–Raas, Lembar–Surabaya, serta Balikpapan–Parepare.

“Kami memilih rute yang memang banyak dibutuhkan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan yang masih sangat bergantung pada transportasi laut,” kata Masyhud.

Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melakukan pendaftaran setelah dibuka, mengingat kuota tiket gratis terbatas.

“Proses pendaftaran cukup mudah, masyarakat hanya perlu menyiapkan identitas diri dan mengikuti mekanisme pendaftaran yang ditetapkan oleh masing-masing operator kapal,” ujarnya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon penumpang, antara lain menyiapkan identitas diri, seperti KTP, SIM, atau Kartu Keluarga, dan identitas yang digunakan saat pendaftaran harus sesuai dengan yang dibawa saat keberangkatan.

Selain itu, satu orang diperbolehkan mendaftarkan maksimal empat penumpang dalam satu Kartu Keluarga. Penumpang juga dilarang membawa barang berbahaya maupun minuman keras selama berada di atas kapal.

Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa tiket gratis tersebut tidak boleh diperjualbelikan ataupun dipindahtangankan kepada pihak lain. 

Informasi mengenai rute dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui masing-masing operator pelayaran atau melalui akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut @djplkemenhub151. 

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda menyampaikan bahwa Presiden memberikan pemaparan menyeluruh terkait perkembangan situasi internasional terkini, termasuk meningkatnya ketegangan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

“Presiden memberikan pembaruan dan penjelasan mengenai berbagai perkembangan terbaru di dunia, khususnya yang menjadi perhatian bersama, yaitu eskalasi perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Didiskusikan implikasinya terhadap Indonesia dan terhadap tatanan global,” ujar Hassan kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Hassan, diskusi berlangsung terbuka dan komprehensif. Selain menyoroti aspek keamanan dan stabilitas global, pembahasan juga menyentuh potensi dampak ekonomi, terutama terkait pasokan energi dunia.

“Dibahas implikasinya terhadap keamanan dan perdamaian internasional, serta potensi dampaknya terhadap ekonomi global, khususnya supply minyak dan gas. Kita juga menghitung kemungkinan efeknya terhadap Indonesia, termasuk memperkirakan berapa lama konflik ini akan berlangsung,” jelasnya.

Hassan menambahkan, Presiden Prabowo menilai penting untuk melibatkan para tokoh nasional dalam bertukar pandangan mengenai tantangan eksternal yang dapat memengaruhi kebijakan dalam negeri. Kepala Negara disebut terbuka terhadap berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan peserta forum.

“Presiden memandang perlu mengomunikasikan langsung persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah. Beliau juga sangat terbuka terhadap usulan dan pemikiran yang berkembang dalam diskusi,” katanya.

Terkait posisi Indonesia, Hassan menegaskan bahwa konflik yang terjadi dinilai sebagai tindakan sepihak yang tidak memiliki legitimasi mandat internasional. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula perkembangan terkait Board of Peace (BoP) dan kemungkinan dampak eskalasi konflik terhadap efektivitas peran tersebut.

“Kita membahasnya dalam konteks perkembangan terakhir, termasuk kemungkinan apakah konflik di Iran dapat memengaruhi posisi dan mandat BoP. Semua itu menjadi bagian dari perhitungan strategis,” ujarnya.

Adapun sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono. 

Hadir pula para mantan Menteri Luar Negeri; pimpinan partai politik koalisi; Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie; Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani; Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari; serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat konsolidasi nasional dalam merespons dinamika global yang berpotensi berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri.

Program akan dilaksanakan dalam tiga gelombang pelatihan, masing-masing diikuti sekitar 20 ribu peserta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan program ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas dan daya saing angkatan kerja nasional.

“Seluruh rangkaian pelatihan disediakan secara gratis oleh pemerintah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, serta etos kerja peserta, baik untuk bekerja maupun berwirausaha,” ujarnya dikutip dari situs resmi Setneg, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, desain pelatihan mengedepankan prinsip link and match dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan permintaan pasar kerja.

“Konsep yang digunakan adalah keselarasan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, lulusan pelatihan diharapkan dapat langsung terserap dan memenuhi tuntutan dunia kerja,” tambahnya.

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 dilaksanakan serentak di 21 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah.

Peserta yang lolos seleksi akan memperoleh sejumlah fasilitas, antara lain pelatihan tanpa biaya, makan siang, bantuan transportasi, serta perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari BPVP dan Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Adapun fasilitas asrama disediakan sesuai kriteria dan kapasitas masing-masing balai pelatihan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan bahwa program ini terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki akun pada platform SIAPkerja.

“Khusus untuk Batch 1, prioritas diberikan kepada lulusan SMA/SMK/MA sederajat tahun 2023 hingga 2025. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar kerja sekaligus memastikan program tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini melengkapi kebijakan penguatan sumber daya manusia, termasuk Program Pemagangan Nasional yang menyasar lulusan perguruan tinggi.

“Selain program pemagangan untuk lulusan perguruan tinggi, kami juga menghadirkan alternatif pelatihan bagi lulusan SMA/SMK agar memiliki kompetensi yang siap pakai,” katanya.

Pada gelombang pertama, bidang pelatihan yang dibuka meliputi teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan, manufaktur, otomotif, pariwisata, serta konstruksi.

Jenis pelatihan yang ditawarkan antara lain Internet of Things (IoT), instalasi panel surya, pengelasan, pengoperasian mesin computer numerical control (CNC), otomasi industri, kendaraan listrik, cyber security, digital marketing, smart farming, hingga pengolahan pangan industri.

Pendaftaran dan seleksi peserta Batch 1 dilakukan secara daring melalui laman skillhub.kemnaker.go.id dengan jadwal sebagai berikut:

• 23 Februari–6 Maret 2026: registrasi dan pendaftaran
• 9–15 Maret 2026: proses seleksi peserta
• 16 Maret 2026: pengumuman hasil seleksi
• 1 April 2026: pelaksanaan pelatihan dimulai

Pemerintah berharap program ini dapat memperkuat kesiapan tenaga kerja nasional dalam menghadapi dinamika industri serta meningkatkan peluang kerja dan kewirausahaan di berbagai sektor strategis.

Menurut Bahlil, ketahanan stok BBM domestik saat ini berada di atas 20 hari.

“Stok masih cukup, di atas 20 hari,” ujarnya dalam keterangan resminya di Istana Negera, Selasa (3/3/2026).

Meski demikian, pemerintah tengah menghitung potensi dampak lanjutan terhadap sektor energi nasional, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM.

“Karena bagaimanapun kita masih impor sekitar 1 juta barel per hari. Jadi ini harus kita antisipasi dari sisi pasokan dan harga,” tambahnya.

Bahlil menyebutkan akan melaporkan perkembangan situasi kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus membahas langkah mitigasi bersama Dewan Energi Nasional (DEN).

“Besok kami rapat di ESDM bersama Dewan Energi Nasional untuk membahas dampaknya dan langkah yang perlu diambil,” ujarnya.

Ketua partai Golkar ini juga menegaskan hingga saat ini belum terdapat tekanan terhadap skema subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun ia mengakui harga minyak mentah global berpotensi mengalami koreksi signifikan apabila ketegangan geopolitik terus meningkat.

“Sampai hari ini belum ada masalah terhadap subsidi. Tapi harga dunia pasti akan terkoreksi jika situasi di Timur Tengah semakin memanas,” ungkapnya.

Secara global, Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melintasi selat tersebut setiap hari.

Gangguan di kawasan ini berpotensi menghambat distribusi dan memicu lonjakan harga minyak mentah internasional.

Berdasarkan data terkini, harga minyak mentah acuan Brent tercatat mencapai US$78,91 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) berada di level US$72,23 per barel. Sejumlah analis memperkirakan harga minyak berpotensi naik ke kisaran US$80-100 per barel apabila ketegangan terus berlanjut.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira memperkirakan harga minyak mentah berpeluang menembus kisaran US$100 hingga US$120 per barel jika eskalasi berlanjut. Dalam sebulan terakhir saja, harga minyak tercatat telah naik sekitar 13 persen.

“Jika Selat Hormuz terganggu, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia terdampak. Ini sangat signifikan bagi pasar energi global,” ujarnya dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (3/3/2026).

Bhima menambahkan, risiko keamanan di kawasan konflik turut memengaruhi biaya logistik dan asuransi kapal pengangkut minyak. Sejumlah perusahaan asuransi disebut mulai membatasi perlindungan untuk kapal yang melintasi wilayah berisiko tinggi.

Kondisi ini dinilai dapat memperlambat distribusi dan memperberat biaya impor energi, termasuk bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak.

Dalam asumsi makro APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi salah satu variabel kunci. Berdasarkan simulasi fiskal, setiap kenaikan US$1 per barel di atas asumsi APBN berpotensi menambah beban belanja negara sekitar Rp10 triliun lebih, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi.

Jika harga minyak bergerak ke kisaran US$100–120 per barel, tekanan terhadap APBN diperkirakan meningkat signifikan. Beban tersebut tidak hanya berasal dari subsidi BBM, tetapi juga kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) serta subsidi listrik.

“Ada potensi beban ganda terhadap APBN, terutama jika disertai pelemahan nilai tukar rupiah akibat arus modal keluar (flight to quality),” kata Bhima.

Sebagai catatan, ketahanan energi nasional selama ini mengandalkan kombinasi produksi domestik dan impor.

Produksi minyak dalam negeri berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional mendekati 1,5–1,6 juta barel per hari, sehingga selisihnya harus dipenuhi melalui impor.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keselamatan jemaah.

“Dengan mempertimbangkan eskalasi situasi di Timur Tengah yang masih dinamis, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya sampai kondisi lebih kondusif,” ujarnya dalam situs resmi Kemenhaj, Minggu (1/3/2026).

Ia menegaskan, imbauan bersifat preventif dan tidak berarti penghentian total kegiatan umrah dan terus memantau perkembangan situasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Kami menempatkan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama. Karena itu, langkah antisipatif perlu dilakukan agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, bagi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi, pemerintah memastikan kondisinya dalam pemantauan.

Koordinasi dilakukan antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah yang terdampak penyesuaian jadwal penerbangan tetap mendapatkan akomodasi yang layak dan berada di lokasi yang aman,” ujar Dahnil.

Wamenhaj juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Informasi resmi akan kami sampaikan secara berkala. Kami meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu yang belum jelas sumbernya,” katanya.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026, Dahnil memastikan hingga saat ini tidak terdapat perubahan dalam tahapan persiapan.

“Untuk persiapan haji 2026, seluruh proses tetap berjalan sesuai jadwal. Belum ada kebijakan yang berubah,” ujarnya.

Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi regional dan menyesuaikan kebijakan apabila diperlukan.

Menurut Brian, LPDP merupakan instrumen strategis negara dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang tidak hanya memiliki kapasitas akademik mumpuni, tetapi juga menjunjung tinggi komitmen kebangsaan dan etika.

“LPDP adalah investasi jangka panjang bangsa untuk melahirkan SDM unggul di Indonesia. Karena itu, selain kapasitas keilmuan yang tinggi, integritas, komitmen, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi syarat utama,” ujarnya, dikutip dari kompas.com, Kamis (26/2/2026)

Ia menekankan, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan penerima maupun alumni LPDP harus ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab. Proses penanganan, wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar tetap menjaga kredibilitas program beasiswa tersebut.

“Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Brian juga menyampaikan bahwa Direktur LPDP telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait guna memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur. Ia mengajak masyarakat untuk menghormati proses yang sedang berlangsung agar penilaian tetap objektif dan profesional.

“Kita hormati prosesnya, dan kita pastikan semuanya berjalan secara objektif dan profesional sesuai ketentuan,” tuturnya.

Isu ini mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang menampilkan seorang mantan penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas (DS), menyampaikan bahwa anaknya telah resmi menjadi warga negara Inggris. 

Dalam pernyataannya, DS menyebut cukup dirinya yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), sementara untuk anaknya ia menginginkan kewarganegaraan dengan paspor yang dinilai lebih kuat.

Pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang publik, mengingat DS dan suaminya diketahui menempuh pendidikan S2 dan S3 dengan dukungan pembiayaan dari LPDP.

Menanggapi hal tersebut, LPDP sebelumnya menyatakan bahwa salah satu pihak terkait belum menuntaskan kewajiban masa pengabdian di Indonesia sesuai ketentuan, yakni selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. 

Sementara itu, meskipun DS disebut telah menyelesaikan kewajiban formalnya, pernyataannya di ruang publik dinilai tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang selama ini menjadi prinsip dasar program beasiswa.

Polemik ini kembali memantik diskusi publik mengenai tanggung jawab moral, integritas dan komitmen kebangsaan para penerima beasiswa negara, di tengah upaya pemerintah memperkuat kualitas dan daya saing SDM Indonesia di kancah global.

Spesies tersebut diberi nama Rafflesia harjatii dan hasil kajiannya telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Sains Malaysiana edisi 12 Januari 2026.

Penemuan ini merupakan hasil penelitian mendalam yang dilakukan sejak 2022 untuk mengungkap identitas bunga Rafflesia yang sebelumnya telah terpantau di kawasan konsesi PT ITCI Kartika Utama (ITCIKU), Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jejak keberadaan bunga tersebut sebenarnya telah dicatat sejak dekade 1980-an. Pada 2019, peneliti kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Tri Atmoko, melaporkan populasi Rafflesia di kawasan tersebut, namun belum dapat memastikan status taksonominya.

Kepastian klasifikasi baru diperoleh setelah tim ahli botani melakukan analisis komprehensif, mencakup perbandingan morfologi rinci dan uji genetik molekuler.

Penelitian ini dipimpin Prof. Agus Susatya dari Universitas Bengkulu dan melibatkan sejumlah peneliti BRIN, antara lain Ridha Mahyuni, Sudarmono, Dian Latifah, Willie Smits, dan Arief Priyadi.

Hasil Analisis Morfologi dan Genetik

Berdasarkan hasil kajian, Rafflesia harjatii dinyatakan berbeda secara signifikan dari seluruh spesies Rafflesia yang telah teridentifikasi di Kalimantan. Perbedaan tersebut tidak hanya pada bentuk fisik, tetapi juga pada struktur internal bunga serta karakter genetiknya.

Secara morfologi, diameter bunga R. harjatii berkisar antara 17 hingga 22 sentimeter, menjadikannya salah satu Rafflesia berukuran relatif kecil di Pulau Kalimantan. Spesies ini memiliki bercak putih yang lebih jarang namun berukuran lebih besar dibandingkan spesies lain.

Bagian diafragma tampak lebih tebal dengan bukaan sempit. Struktur ramenta bagian menyerupai duri di dalam bunga berkembang baik, berbentuk silindris hingga menyerupai gada kecil. Ciri ini berbeda dari spesies lain yang umumnya memiliki ramenta pendek atau pipih.

Peneliti juga menyoroti ketiadaan struktur “jendela” pada permukaan dalam diafragma, yang menjadi pembeda utama dibandingkan empat spesies Rafflesia Kalimantan lainnya, yakni R. hasseltii, R. keithii, R. tuan-mudae, dan R. pricei. Selain itu, R. harjatii hanya memiliki satu anulus, sementara keempat spesies tersebut memiliki dua anulus.

Perbandingan dengan spesies yang deskripsinya belum lengkap, seperti R. borneensis dan R. witkampii, dinilai sulit dilakukan. Namun, secara karakter, R. harjatii memiliki kemiripan terdekat dengan R. tengku-adlinii, terutama karena sama-sama tidak memiliki struktur jendela pada diafragma.

Habitat dan Karakter Ekologi

Prof. Agus menjelaskan dalam risetnya bahwa spesies ini ditemukan tumbuh sebagai parasit pada tanaman inang Tetrastigma leucostaphyllum dari famili Vitaceae. Lokasinya berada di hutan sekunder tua campuran Dipterocarpaceae pada ketinggian 325–329 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lahan 10–25 persen.

Kondisi tanah di lokasi tersebut memiliki pH antara 5,4 hingga 7, dengan kelembapan mencapai 89 persen. Vegetasi dominan di kawasan itu meliputi Shorea laevis, Polyalthia tanuipes, Diplospora malaccensis, dan Xanthophyllum macrophyllum.

Kuncup dewasa R. harjatii berdiameter sekitar 8,4–10 sentimeter dengan periode mekar diperkirakan berlangsung pada November hingga Desember.

Status Endemik dan Tantangan Konservasi

Hingga saat ini, tim peneliti mencatat keberadaan tiga subpopulasi di area penelitian. Berdasarkan asesmen awal, Rafflesia harjatii dinyatakan sebagai spesies endemik Kalimantan Timur karena belum ditemukan di wilayah lain.

Dr. Ridha Mahyuni menjelaskan bahwa lokasi temuan berada dalam kawasan konservasi perusahaan yang relatif terlindungi dari gangguan aktivitas manusia. Namun demikian, ancaman alami seperti curah hujan tinggi dan perubahan kondisi mikrohabitat tetap menjadi faktor risiko bagi kelangsungan hidup spesies ini.

Tim peneliti berencana melanjutkan kerja sama dengan pengelola kawasan guna melakukan pemantauan populasi secara lebih komprehensif.

Penghormatan atas Nama Harjatii

Nama harjatii disematkan sebagai bentuk penghargaan kepada Harjati Hashim Djojohadikusumo atas kontribusinya dalam bidang konservasi dan pelestarian hutan. Ia diketahui aktif memimpin berbagai inisiatif melalui Yayasan Arsari Djojohadikusumo dan Wadah Foundation yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan lingkungan.

Potensi Penemuan Lanjutan

Penemuan Rafflesia harjatii memperkuat posisi hutan Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. BRIN mengisyaratkan bahwa masih terdapat sejumlah kandidat spesies Rafflesia lain yang tengah difinalisasi datanya dan berpotensi diumumkan dalam waktu dekat.

Temuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kawasan hutan tropis Indonesia bukan sekadar bentang alam, melainkan laboratorium alami yang menyimpan potensi ilmiah besar.

Upaya penelitian dan perlindungan habitat dinilai menjadi kunci untuk memastikan kekayaan hayati tersebut tetap lestari bagi generasi mendatang.

Ketentuan diputuskan melalui forum musyawarah penetapan nisab zakat pendapatan dan jasa dengan mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, serta dinamika perekonomian nasional.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, menjelaskan bahwa angka nisab tahun ini mengalami kenaikan sekitar 7 persen dibandingkan 2025. Penyesuaiannya sejalan dengan tren pertumbuhan upah tahunan yang tercatat berada di kisaran 6,17 persen.

Dengan penetapan tersebut, setiap muslim yang memiliki penghasilan setara atau melebihi Rp7,64 juta per bulan dan telah memenuhi ketentuan haul diwajibkan menunaikan zakat sebesar 2,5 persen dari penghasilannya.

Penentuan nisab mengacu pada standar 85 gram emas yang dalam perhitungan tahun ini menggunakan harga rata-rata emas 14 karat sepanjang 2025. Dari acuan tersebut diperoleh nilai setara Rp91,68 juta per tahun. 

Penggunaan emas sebagai tolok ukur dinilai memberikan ukuran yang lebih objektif dan adaptif terhadap fluktuasi ekonomi.

Secara regulatif, kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. 

Dalam PMA tersebut tidak diatur secara spesifik jenis karat emas yang digunakan sebagai standar, sehingga BAZNAS memiliki ruang untuk menetapkan jenis emas dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan muzaki dan mustahik.

Waryono menegaskan bahwa kajian terhadap standar nisab merupakan bagian dari ijtihad kebijakan agar tetap relevan dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. 

Koordinasi antara Kementerian Agama, BAZNAS, serta para pemangku kepentingan zakat dinilai penting guna memastikan tata kelola zakat nasional berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad menyampaikan bahwa penetapan nisab tidak dapat ditunda karena menyangkut kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan zakat di seluruh Indonesia. Standar yang jelas diperlukan sebagai rujukan bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat.

Dalam proses pembahasannya, BAZNAS turut mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap keberlangsungan program pemberdayaan mustahik, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. 

Pemilihan standar emas 14 karat dipandang sebagai titik keseimbangan antara kepatuhan syariah dan sensitivitas terhadap daya beli masyarakat.

Selain itu, penggunaan emas 14 karat dinilai masih proporsional jika dibandingkan dengan indikator ekonomi lain seperti harga beras premium, standar perak, serta konsep Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). 

Melalui pendekatan ini, kebijakan nisab 2026 diharapkan mampu menjaga keadilan bagi muzaki sekaligus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan mustahik dalam sistem zakat nasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menyampaikan bahwa kebutuhan pengisian formasi akibat pensiun menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam merancang kebijakan rekrutmen aparatur tahun depan. Meski demikian, ia menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait pembukaan seleksi CPNS 2026.

“Kita memiliki sekitar 160.000 ASN yang pensiun dan tentu formasi itu perlu dihitung kembali kebutuhannya. Mudah-mudahan tahun 2026 bisa dibuka seleksi, tetapi semuanya masih dalam proses perencanaan,” ujarnya, diikutip dari kompas.com, (25/2/2026).

Menurutnya, proses pembukaan seleksi CPNS tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan perencanaan yang komprehensif, termasuk perhitungan kemampuan fiskal negara. 

Ketersediaan anggaran menjadi faktor krusial mengingat belanja pegawai merupakan komponen besar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pengisian formasi tidak hanya melihat jumlah yang pensiun, tetapi juga kesiapan anggaran. Bisa saja kebutuhannya 160.000, namun kemampuan anggaran belum tentu dapat mengakomodasi seluruhnya sekaligus,” jelasnya.

Selain faktor fiskal, pemerintah juga tengah melakukan pemetaan kebutuhan jabatan dan kompetensi di setiap kementerian dan lembaga. Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi, digitalisasi layanan, serta penguatan sumber daya manusia berbasis keahlian.

Rini menegaskan bahwa pengadaan ASN ke depan akan lebih selektif dan disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional serta program prioritas presiden. Artinya, rekrutmen tidak semata-mata menggantikan pegawai yang pensiun, melainkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tertentu.

“Yang paling penting adalah kompetensi. Setiap instansi harus memetakan kebutuhan sesuai arah kebijakan dan program prioritas nasional,” katanya.

Pemerintah, lanjut Rini, juga memberi perhatian khusus kepada lulusan baru atau fresh graduate agar memiliki kesempatan berkontribusi dalam birokrasi pemerintahan. Regenerasi ASN dinilai penting untuk menghadirkan talenta muda yang adaptif terhadap transformasi digital dan perubahan tata kelola pemerintahan.

“Kami ingin memberi ruang bagi generasi muda yang memiliki kompetensi dan semangat inovasi untuk bergabung dalam birokrasi,” ujarnya.

Data Kementerian PANRB sebelumnya menunjukkan bahwa tren pensiun ASN dalam beberapa tahun terakhir memang cukup tinggi, terutama pada kelompok usia di atas 58 tahun. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena berdampak pada distribusi usia pegawai dan kesinambungan layanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan daerah.

Pada kebijakan pengadaan ASN beberapa tahun terakhir juga mengedepankan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menjawab kebutuhan tenaga teknis dan tenaga pelayanan dasar. Skema ini dinilai lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan spesifik instansi.

Meski sinyal pembukaan CPNS 2026 mulai disampaikan, pemerintah menegaskan bahwa keputusan resmi tetap menunggu hasil pemetaan kebutuhan nasional serta pembahasan anggaran bersama Kementerian Keuangan dan DPR RI.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Alumni AS Network (AAN) wilayah Kalimantan ini berlangsung meriah dengan dihadiri hampir 300 pengunjung dari beragam latar belakang.

Mengusung tema “Celebrating 250 Years of Innovation, Security, and Entrepreneurship in the United States through the Role of Alumni in Strengthening Community Engagement in Indonesia”, festival ini berhasil menjadi ruang temu antara alumni program Amerika Serikat, komunitas kreatif, pelajar, akademisi, hingga pelaku usaha lokal.

Tim Sakaraska (Sampan Karsa Alumni AS-Kalimantan) yang terdiri dari Theo Nugraha, Ario Maulana, Chairunnisa, Misbahul Aslam, Rahman Putra, dan Sukarti menjadi motor penggerak terselenggaranya kegiatan tersebut.

Kolaborasi juga terbangun dengan dukungan U.S. Embassy Jakarta, jaringan alumni Amerika Serikat di berbagai daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda, serta sejumlah institusi pendidikan dan komunitas kreatif.

Kegiatan dimulai dengan sambutan serta pengenalan sektor ekonomi kreatif oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Kota Samarinda, Agnes Gering Belawing, SP dengan memaparkan strategi penguatan ekosistem ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.

Salah satu agenda utama adalah workshop dan talkshow yang menghadirkan Dwie Arum Meynina, BA (Hons). Sesi ini mendapat perhatian besar dari peserta karena membahas pengembangan kapasitas generasi muda dalam kewirausahaan dan kepemimpinan berbasis pengalaman global.

Beragam aktivitas interaktif turut memeriahkan festival ini. EducationUSA Samarinda menghadirkan permainan edukatif bertema sejarah dan budaya Amerika Serikat. Sementara itu, PERAK SMART mengajak peserta mengikuti permainan rakyat dan olahraga tradisional yang sarat nilai kebersamaan. 

Forum diskusi dan presentasi dari Yayasan Suara Rimba, KEPO Kutai, serta perwakilan Universitas Mulawarman juga ikut serta menjadi wadah pertukaran gagasan lintas sektor dan lintas negara.

Zona ekonomi kreatif juga menjadi daya tarik tersendiri. Sejumlah pelaku usaha lokal memamerkan produk unggulan, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Kehadiran berbagai komunitas dan asosiasi jasa boga turut memperkuat promosi potensi ekonomi lokal Samarinda dan Kalimantan Timur.

“Suasana festival sangat meriah, dengan penonton yang datang dari berbagai latar dan bidang di kota Samarinda. Sakaraska Festival 2026 berhasil menjadi ajang promosi inovasi dan kreativitas, serta memperkuat hubungan antara masyarakat dan alumni AS-Kalimantan,” ungkap Theo Nugraha dalam keterangan tertulis, mewakili panitia, Selasa (24/2/2026).

Memasuki agenda malam, rangkaian acara dibuka dengan sambutan Ketua Proyek Sakaraska Theo Nugraha, perwakilan Alumni AS Network, serta mitra lokal. Perwakilan Kedutaan Besar atau Konsulat Amerika Serikat yang menjelaskan perjalanan 250 tahun inovasi, keamanan, dan kewirausahaan di Negeri Paman Sam serta relevansinya bagi penguatan komunitas di Indonesia.

Peresmian festival dilakukan oleh Wakil Ketua TP PKK Kota Samarinda, Elly Luchritia Nova Saefuddin Zuhri, dan saat yang sama, Tim Sakaraska meluncurkan program Learning Management System (LMS), sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan pembelajaran daring dan kolaborasi berkelanjutan antaranggota komunitas.

Nuansa pertukaran budaya semakin terasa melalui penampilan musik dan tari. Grup Next Door to the Blues membawakan musik blues, Rizal Ramdani tampil dengan genre hip hop, sementara Octhavianie Jessyca Putri menampilkan Tari Kancet Lasan. 

Sanggar Pesona 22 dari SMP Negeri 22 Samarinda turut mempersembahkan tarian daerah Kalimantan yang memukau penonton.

Didukung berbagai mitra lokal, komunitas pendidikan, organisasi kepemudaan, serta sejumlah media partner, Sakaraska Festival 2026 tidak hanya menjadi perayaan kolaborasi alumni, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat jejaring, mempromosikan kreativitas, dan membangun keterlibatan masyarakat.

Melalui festival ini, Alumni AS-Kalimantan menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi kreatif, serta diplomasi masyarakat berbasis kolaborasi lintas budaya di Kalimantan Timur.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

“Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,” demikian bunyi Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ.

Apabila perbaikan belum dapat dilakukan, Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa penyelenggara jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada lokasi kerusakan sebagai langkah pencegahan.

Ancaman Pidana dan Denda

Lebih lanjut, Pasal 273 UU LLAJ memuat sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Ancaman hukuman berbeda-beda, tergantung akibat yang ditimbulkan.

Jika kecelakaan menyebabkan luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan, penyelenggara jalan dapat dipidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp12 juta.

Apabila korban mengalami luka berat, ancaman meningkat menjadi pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.

Sementara itu, jika kelalaian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, penyelenggara jalan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.

Ketentuan ini menegaskan bahwa aspek keselamatan pengguna jalan merupakan tanggung jawab hukum yang melekat pada penyelenggara infrastruktur, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota sesuai status jalannya.

Penguatan dalam UU Jalan

Selain UU LLAJ, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan juga mempertegas kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan. 

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan jalan mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan guna menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Undang-undang ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menempuh jalur hukum apabila terjadi kerugian akibat kelalaian dalam penyelenggaraan jalan. 

Adapun gugatan perdata dapat diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum, sementara dalam kondisi tertentu dapat pula dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana kelalaian jika memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sesuai Kewenangan

Dalam sistem administrasi pemerintahan, kewenangan penyelenggaraan jalan dibagi berdasarkan status jalan, yakni jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, serta jalan kabupaten/kota oleh pemerintah daerah setempat. 

Dengan demikian, kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung terhadap kondisi jalan yang berada dalam kewenangannya. Prinsip kehati-hatian dan respons cepat menjadi kunci untuk mencegah konsekuensi hukum. 

Pemasangan rambu peringatan, pembatas jalan sementara, atau penutupan akses pada titik berbahaya merupakan langkah minimal yang wajib dilakukan sebelum perbaikan permanen dilaksanakan.

Masyarakat yang mengalami kerugian akibat jalan rusak dapat melakukan dokumentasi kejadian, mengumpulkan bukti dan saksi, serta melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Selain itu, warga juga dapat menempuh mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) apabila terdapat dugaan kelalaian pemerintah dalam memenuhi kewajibannya.

Ketentuan pidana dan perdata tersebut membuka ruang intropeksi bagi pemerintah yang diharapkan semakin meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkala, bukan sekedar rangkaian hukum formalitas tanpa aksi tegas.

Keselamatan pengguna jalan bukan hanya tanggung jawab moral, melainkan kewajiban hukum yang apabila diabaikan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi penyelenggara jalan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa keberadaan payung hukum khusus mengenai perampasan aset akan memperkuat instrumen penegakan hukum.

Menurutnya, penanganan perkara korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku, tetapi juga harus disertai upaya pengembalian aset hasil kejahatan.

“Kehadiran regulasi ini akan menjadi langkah maju yang strategis dalam memperkuat kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya guna memastikan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara,” ujarnya, dikutip dari Inilah.com, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, dalam praktik penegakan hukum, pemulihan aset (asset recovery) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Melalui mekanisme tersebut, negara diharapkan dapat memperoleh kembali kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

Budi menegaskan, perampasan aset memiliki peran signifikan dalam menciptakan efek jera bagi pelaku. Dengan mekanisme ini, pelaku tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kehilangan keuntungan ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum.

“Perampasan aset hasil tindak pidana menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera, karena pelaku tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kehilangan manfaat ekonomi yang diperoleh dari kejahatan tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tanpa mekanisme perampasan aset yang efektif, upaya pemberantasan korupsi berisiko tidak menyentuh akar persoalan, yakni motif keuntungan finansial yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Pembahasan hingga pengesahan RUU Perampasan Aset dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem hukum nasional.

KPK menilai regulasi tersebut nantinya dapat memperkuat penerapan pendekatan follow the money, termasuk dalam proses penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law serta perlindungan hak asasi manusia.

KPK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan regulasi yang mendukung efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus memaksimalkan pengembalian aset negara.

Dalam forum tersebut, Yandri menegaskan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi desa harus berpihak pada masyarakat lokal. Ia menilai, pertumbuhan minimarket yang kian masif hingga ke desa-desa berpotensi menghambat ruang tumbuh koperasi yang baru dibentuk.

“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Kopdes Merah Putih tidak boleh sekadar simbol program, tetapi harus benar-benar menjadi penggerak ekonomi warga. Ia mempertanyakan efektivitas pembangunan koperasi desa jika pada saat bersamaan jaringan ritel modern terus memperluas penetrasinya.

“Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Itu artinya tidak apple to apple. Mereka sudah sangat besar dan selama ini cenderung monopoli, tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” tegasnya.

Yandri juga menyoroti jumlah gerai minimarket yang telah mencapai puluhan ribu unit secara nasional. Ia menilai dominasi tersebut perlu ditata agar tidak semakin mempersempit peluang usaha masyarakat desa.

“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ. Sudah 20.000 lebih gerainya. Luar biasa merajalelanya. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan terhadap penguatan lembaga ekonomi desa, baik melalui koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah menyiapkan langkah strategis dan peta jalan yang jelas jika ingin membatasi dominasi ritel modern. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan tantangan dari pelaku usaha besar.

“Saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti pemerintah mengambil langkahnya,” ujarnya.

Perlukah Penutupan Total?

Berdasarkan informasi yang dihimpun, wacana penghentian ekspansi ritel modern di wilayah perdesaan memunculkan perdebatan mengenai efektivitas langkah tersebut dalam memperkuat ekonomi desa. Sejumlah aspek strategis perlu dipertimbangkan secara komprehensif sebelum kebijakan diambil.

Dari perspektif keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, pembatasan ekspansi dinilai dapat membuka ruang tumbuh bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih agar tidak langsung berhadapan dengan jaringan usaha bermodal besar.

Namun demikian, kebijakan penutupan total juga berpotensi menimbulkan implikasi terhadap iklim investasi dan kepastian usaha. Ritel modern selama ini berperan dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan serta menjadi bagian dari mata rantai distribusi barang kebutuhan pokok.

Tanpa perencanaan dan mekanisme transisi yang jelas, pembatasan secara drastis dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas pasokan serta keberlangsungan lapangan kerja.

Sejumlah pengamat ekonomi menilai pendekatan yang lebih moderat dapat menjadi opsi kebijakan. Alternatif tersebut antara lain berupa pengaturan zonasi dan jarak antar-gerai, pembatasan jumlah ekspansi dalam kurun waktu tertentu, serta kewajiban kemitraan dengan UMKM dan koperasi desa.

Kesiapan tata kelola, profesionalisme manajemen, efisiensi distribusi, serta dukungan permodalan dan pengawasan menjadi faktor krusial agar koperasi desa mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan.

Saat ini, pemerintah melalui holding BUMN pertambangan MIND ID menguasai 51 persen saham perusahaan tambang tersebut.

Penambahan kepemilikan itu merupakan bagian dari kesepakatan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI pasca-2041. Kesepakatan ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc di Washington, D.C pada 18 Februari 2026.

Bahlil menjelaskan, dalam skema perpanjangan izin tersebut, Indonesia memperoleh tambahan divestasi saham sebesar 12 persen tanpa kewajiban membayar biaya akuisisi sebagaimana proses divestasi sebelumnya.

“Saat ini komposisi saham Indonesia adalah 51 persen. Dalam perpanjangan ini, akan dilakukan divestasi tambahan 12 persen kepada negara tanpa biaya akuisisi saham, sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada tahun 2041,” ujarnya dalam konferensi pers virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi intensif selama sekitar dua tahun terakhir yang melibatkan pemerintah Indonesia, MIND ID, serta manajemen Freeport-McMoRan.

Sebagian dari tambahan saham itu, lanjut Bahlil, direncanakan dialokasikan untuk pemerintah daerah Papua sebagai bentuk penguatan peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Perpanjangan IUPK diberikan dengan mempertimbangkan proyeksi produksi tambang Grasberg di Timika, Papua. Pemerintah memperkirakan puncak produksi akan terjadi pada 2035, sehingga kepastian izin jangka panjang dinilai penting untuk menjamin kesinambungan operasi.

Saat ini, produksi konsentrat PTFI tercatat sekitar 3,2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut dihasilkan kurang lebih 900 ribu ton tembaga serta 50 hingga 60 ton emas per tahun, menjadikan tambang tersebut salah satu yang terbesar di dunia.

“Karena puncak produksi diperkirakan pada 2035, maka penting bagi kita untuk memastikan keberlanjutan operasional di Timika, Papua,” katanya.

Ia menambahkan, peningkatan kepemilikan saham negara diharapkan berdampak pada kenaikan penerimaan negara, baik dari dividen maupun royalti, serta menjaga keberlangsungan lapangan kerja di sektor pertambangan Papua.

“Dengan demikian, lapangan kerja dapat terjaga, pendapatan negara meningkat, serta royalti dan penerimaan daerah juga meningkat,” ujarnya.

Pemerintah akan menargetkan posisi Indonesia semakin dominan dalam pengelolaan salah satu aset tambang strategis nasional, sekaligus memperkuat kontrol negara atas sumber daya mineral bernilai tinggi.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan, SMA Unggul Garuda merupakan satuan pendidikan jenjang menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif. Tujuannya menyiapkan lulusan dengan kompetensi kuat di bidang sains dan teknologi serta berpeluang melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik.

“SMA Unggul Garuda adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi,” demikian bunyi salah satu pasal dalam regulasi tersebut.

Perpres ini menempatkan penyelenggaraan SMA Unggul Garuda di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Dalam pelaksanaannya, terdapat dua skema, yakni pembangunan sekolah baru dan transformasi sekolah yang sudah ada.

SMA Unggul Garuda Baru dibangun dan dikelola pemerintah pusat. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional pendidikan dan dilengkapi kurikulum pengayaan yang ditetapkan menteri.

Penerimaan peserta didik dilakukan secara nasional dengan mempertimbangkan kemampuan akademik, latar belakang ekonomi, asal wilayah, dan kapasitas sekolah. Adapun jalur seleksi terdiri atas jalur beasiswa dan jalur reguler.

SMA Unggul Garuda merupakan Transformasi yang berasal dari SMA atau madrasah aliyah yang telah berjalan dan memenuhi syarat tertentu, antara lain terakreditasi A serta memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, atau internasional.

Sekolah yang ditetapkan sebagai model transformasi akan mendapat penguatan manajemen, peningkatan kapasitas guru, serta pembinaan peserta didik.

Perpres juga mengatur pengawasan pelaksanaan program. Menteri Kemendiktisaintek diwajibkan melakukan evaluasi paling sedikit setiap enam bulan dan melaporkannya kepada Presiden.

Terkait pembiayaan, penyelenggaraan SMA Unggul Garuda bersumber dari APBN dan dapat didukung sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam paparannya, Presiden menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi stabilitas nasional dan iklim investasi. Ia menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa kompromi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

"Saya bertekad untuk patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh! Saya tidak mau, dan saya sudah buktikan ya, saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu," tegasnya.

Presiden menyatakan dirinya memegang mandat rakyat untuk memastikan sistem hukum berjalan adil dan transparan. 

Pada 31 Juli 2025, Presiden memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam perkara suap terkait buronan Harun Masiku. 

Dalam periode yang sama, Presiden juga mengeluarkan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong yang dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula. Keduanya diketahui berada di kubu politik berbeda pada Pemilihan Presiden 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan para hakim agar menjatuhkan putusan berdasarkan standar pembuktian yang kuat dan tidak menyisakan keraguan. Ia menekankan pentingnya prinsip beyond a reasonable doubt dalam setiap vonis pengadilan.

“Putusan harus benar-benar adil dan tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Jika masih ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, maka kehati-hatian harus dikedepankan,” katanya.

Menurut Prabowo, masyarakat membutuhkan sistem peradilan yang bersih dan imparsial untuk menjamin rasa aman serta kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia meyakini bahwa keberhasilan suatu negara tidak terlepas dari pemerintahan yang menjunjung integritas dan keadilan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyatakan lonjakan trafik komunikasi setiap Ramadan dan Idulfitri menuntut kesiapan jaringan yang terintegrasi dengan sistem transportasi dan keselamatan publik.

“Pergerakan masyarakat saat mudik berdampak langsung pada peningkatan penggunaan layanan telekomunikasi, terutama di jalur transportasi, terminal, bandara, kawasan wisata, dan permukiman. Karena itu, pengamanan infrastruktur digital menjadi bagian penting dari pengamanan mudik secara keseluruhan,” ujarnya, diikutip dalam laman situs resmi Komdigi, Jumat (20/2/2026).

Masa siaga ditetapkan pada 15 hingga 29 Maret 2026. Dari total 386 posko, lima di antaranya merupakan posko utama yang berfungsi sebagai pusat kendali. Selain itu, terdapat dukungan dari operator seluler serta 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di 35 provinsi dan bersiaga selama 24 jam.

Kemkomdigi juga mengaktifkan dashboard pemantauan terpadu yang memungkinkan pengawasan kualitas sinyal dan kepadatan trafik data secara waktu nyata (real time). Sistem ini terhubung dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi potensi gangguan jaringan maupun hambatan pada jalur transportasi yang dapat berdampak pada layanan komunikasi.

Berdasarkan evaluasi periode Natal dan Tahun Baru 2025–2026, kecepatan internet rata-rata tercatat mencapai 80 Mbps untuk unduh dan sekitar 35 Mbps untuk unggah. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Lebaran 2025 yang berada di kisaran 44,75 Mbps (unduh) dan 24,43 Mbps (unggah).

Selain menjaga kualitas konektivitas, pengawasan spektrum frekuensi turut diperketat untuk menjamin keselamatan transportasi udara dan perkeretaapian, termasuk operasional kereta cepat. 

Pada periode libur akhir tahun lalu, sempat terjadi interferensi frekuensi yang berpotensi mengganggu layanan, namun berhasil ditangani melalui koordinasi cepat di lapangan.

Ancaman kejahatan siber juga menjadi perhatian. Kemkomdigi meningkatkan patroli terhadap praktik penggunaan perangkat pemancar ilegal atau dikenal sebagai fake BTS. Modus ini biasanya memanfaatkan kendaraan dengan perangkat pemancar bergerak untuk mengirim pesan singkat penipuan ke ponsel masyarakat di lokasi padat, seperti titik kemacetan.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan institusi resmi dan tidak sembarang mengklik tautan yang diterima melalui SMS. Layanan darurat 112 dipastikan tetap beroperasi selama masa mudik.

Pemerintah juga melakukan rekayasa trafik data serta optimalisasi kapasitas jaringan di wilayah yang diperkirakan mengalami lonjakan penggunaan internet tertinggi. Langkah-langkah ini mampu mendukung kelancaran komunikasi masyarakat selama periode mudik, sekaligus meminimalkan risiko gangguan jaringan dan potensi penyalahgunaan infrastruktur telekomunikasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, kebijakan penghentian ekspor bahan mentah terbukti meningkatkan nilai tambah dan penerimaan negara, sebagaimana terlihat pada komoditas nikel.

Ia mengungkapkan bahwa nilai ekspor nikel Indonesia saat ini mengalami lonjakan signifikan pascapelarangan ekspor bijih nikel pada 2018–2019.

“Ekspor nikel kita pada 2018–2019 berada di kisaran USD3,3 miliar. Setelah kebijakan pelarangan ekspor diberlakukan dan hilirisasi berjalan, pada 2024 nilainya mencapai sekitar USD34 miliar. Ini peningkatan hampir sepuluh kali lipat dalam lima tahun,” ujarnya dalam forum Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2/2026) lalu.

Menurut Bahlil, peningkatan tersebut tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperluas pemerataan pembangunan industri di berbagai daerah.

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penghentian ekspor sejumlah komoditas mentah lainnya, termasuk timah. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

“Ke depan, beberapa komoditas akan kita evaluasi, termasuk timah. Prinsipnya, kita tidak ingin lagi mengekspor bahan mentah. Kita dorong pembangunan industri hilir di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati bangsa sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menghentikan ekspor bauksit mentah sebagai bagian dari konsistensi kebijakan hilirisasi sektor mineral.

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek mencakup hilirisasi bauksit dan nikel, gasifikasi batubara, pembangunan kilang minyak, serta sejumlah proyek di sektor energi dan sumber daya alam lainnya. Implementasi proyek-proyek tersebut ditargetkan mulai berjalan tahun ini.

Produk hasil hilirisasi akan mampu menggantikan berbagai komoditas impor sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional. Pemerintah juga membuka peluang bagi investor domestik, termasuk sektor perbankan, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut.

“Pasarnya jelas di dalam negeri sebagai substitusi impor. Ini peluang besar bagi industri keuangan nasional untuk terlibat aktif dalam pembiayaan,” kata Bahlil.

Dalam proyeksi jangka panjang hingga 2040, program hilirisasi diperkirakan mampu menarik investasi hingga USD618 miliar. Dari total tersebut, sekitar USD498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batubara, serta USD68,3 miliar dari sektor minyak dan gas bumi.

Selain itu, hilirisasi diproyeksikan menghasilkan nilai ekspor sebesar USD857,9 miliar, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD235,9 miliar, serta menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja.

Pemerintah menilai kebijakan ini menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus memperkuat struktur ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Surat edaran ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan selama bulan suci ramadhan.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara proses akademik dan penguatan karakter peserta didik selama bulan suci ramadhan.

“Pembelajaran di bulan ramadhan harus tetap berjalan dengan baik, namun tetap memperhatikan kondisi fisik dan psikologis peserta didik yang sedang menjalankan ibadah puasa. Karena itu diperlukan penyesuaian pola belajar yang lebih fleksibel dan humanis,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dalam edaran dijelaskan bahwa pada tanggal 18-21 Februari 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan pendidikan. Penugasan tersebut diharapkan tidak membebani peserta didik.

“Kami menekankan agar satuan pendidikan tidak memberikan tugas yang berlebihan, apalagi yang menuntut penggunaan gawai dan internet secara intensif atau menimbulkan biaya tambahan bagi orang tua,” tegasnya.

Selanjutnya, pada 23 Februari hingga 14 Maret 2026, kegiatan pembelajaran kembali dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan.

Selama Ramadhan, kegiatan belajar dianjurkan diintegrasikan dengan aktivitas yang memperkuat iman, takwa, akhlak mulia, serta kepedulian sosial.

Bagi peserta didik beragama Islam, kegiatan dapat berupa tadarus Al-Qur’an, pesantren kilat, kajian keislaman, dan pembinaan karakter. Sementara bagi peserta didik non-Muslim, pembinaan rohani dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Dirjen Pendidikan Islam menambahkan, Ramadhan merupakan momentum strategis untuk membangun karakter dan kepemimpinan peserta didik.

“Ramadhan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan pendidikan. Di sinilah nilai disiplin, empati, dan tanggung jawab sosial dapat ditanamkan secara lebih kuat,” ungkapnya.

Libur bersama Idulfitri ditetapkan pada 16–20 Maret serta 23–27 Maret 2026. Selama masa libur tersebut, peserta didik diharapkan memanfaatkan waktu untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai persaudaraan di tengah masyarakat. Kegiatan pembelajaran dijadwalkan akan kembali dimulai pada 30 Maret 2026.

Selain pengaturan jadwal, kepala satuan pendidikan diminta melakukan penyesuaian aktivitas belajar, termasuk mengurangi intensitas kegiatan fisik seperti olahraga, melaksanakan asesmen formatif untuk memantau perkembangan peserta didik, serta memberikan perhatian khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

“Kami juga meminta satuan pendidikan memastikan keamanan sarana dan prasarana selama masa libur, serta menyediakan kanal komunikasi yang jelas bagi orang tua apabila membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan,” lanjutnya.

“Sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah sangat penting agar pembelajaran Ramadan berjalan aman, dan bermakna,” pungkasnya.

“Atas nama Kementerian Agama dan pribadi, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili kepada umat Konghucu dan warga bangsa yang merayakan. Semoga tahun ini membawa kedamaian, kesehatan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan bagi kita semua,” ujarnya, dikutip dari situs resmi Kemenag, Senin (17/2/2026).

Dalam pesannya, Menteri Agama menekankan bahwa Tahun Baru Imlek hendaknya menjadi refleksi untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap momentum pergantian tahun ini dapat menghadirkan suasana yang lebih harmonis, penuh kedamaian, serta dilandasi sikap saling menghormati.

Imam masjid besar Istiqlal ini juga menyoroti pentingnya menegakkan keadilan sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. Menurutnya, keadilan sosial harus menjadi komitmen bersama, terutama dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya.

“Keadilan merupakan fondasi kehidupan berbangsa. Dengan menjunjung tinggi nilai tersebut, berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan, dapat diatasi melalui semangat persaudaraan dan kepedulian,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Momentum Imlek 2577 Kongzili, lanjutnya, diharapkan semakin memperkokoh solidaritas, persatuan, dan komitmen terhadap keadilan sosial demi terwujudnya Indonesia yang rukun dan sejahtera.

“Semoga Tahun Baru Imlek ini menjadi penguat persatuan serta membawa keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam kebajikan,” tutupnya.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2026.

“Salah satu aturan dalam SKB tersebut adalah pembatasan operasional angkutan barang mulai 13 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026, baik di jalan tol maupun jalan arteri. Langkah ini kami lakukan semata-mata demi melindungi keselamatan jutaan masyarakat serta memastikan perjalanan berlangsung aman, lancar, dan nyaman,” ujar dikutip dari situs resmi Kemenhub, Senin (16/2/2026).

Menurut Dudy, kebijakan pembatasan selama 16 hari tersebut bukan tanpa dasar. Pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tingkat kepadatan lalu lintas dan angka kecelakaan pada periode lebaran tahun-tahun sebelumnya, termasuk melalui analisis traffic modeling bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Data Korlantas Polri tahun 2024 mencatat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang mencapai 27.337 kejadian atau sekitar 10,4 persen dari total kecelakaan nasional.

Pada tahun yang sama, truk dengan muatan dan dimensi berlebih (ODOL) tercatat sebagai penyebab kecelakaan terbesar kedua dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 6.390 orang.

“Setiap peningkatan satu persen volume kendaraan berat pada puncak arus mudik dan balik berdampak signifikan terhadap penurunan kecepatan rata-rata dan peningkatan potensi kemacetan. Tanpa pengaturan, dampaknya bisa menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar,” jelasnya.

Meski demikian, Menhub menegaskan pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan dunia usaha. Pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi angkutan barang tertentu.

“Kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan yang mengangkut BBM atau BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta kebutuhan pokok, dengan syarat kendaraan tersebut tidak melanggar ketentuan muatan dan dimensi,” katanya.

Ia menilai kebijakan ini merupakan solusi yang seimbang antara kepentingan mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik nasional.

“Karena itu, kebijakan ini bisa dikatakan sebagai jalan tengah yang solutif bagi semua pihak,” tambah Dudy.

Pemerintah sengaja menerbitkan aturan ini jauh sebelum periode mudik untuk memberi waktu penyesuaian kepada pelaku usaha angkutan barang. Menhub mengimbau agar pengiriman logistik dapat direncanakan dan diselesaikan sebelum masa pembatasan dimulai pada 13 Maret 2026.

Selain itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik juga diminta mempersiapkan diri dengan baik, termasuk memperhatikan faktor cuaca.

“Jaga kondisi kesehatan dan selalu pantau situs resmi BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca. Yang tidak kalah penting, patuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan,” ujarnya.

Pemerintah berharap pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan lebih tertib, aman, dan minim risiko kecelakaan, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode hari raya.

Sidang isbat merupakan forum resmi yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriah, termasuk penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa penetapan 1 Ramadhan akan dilakukan melalui pembahasan terpadu antara metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pemantauan bulan sabit).

“Hasil hisab dan rukyat akan kami bahas bersama para ahli dan perwakilan berbagai unsur. Keputusan yang diambil nantinya akan diumumkan kepada masyarakat sebagai pedoman bersama umat Islam di Indonesia,” ujar Abu Rokhmad, dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (6/2/2026).

Sidang isbat akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta. Sejumlah pihak dijadwalkan hadir, di antaranya perwakilan Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selain itu, forum ini juga melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, Tim Hisab Rukyat Kemenag, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan pondok pesantren.

Muhammadiyah Tetapkan 18 Februari 2026

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada metode hisab hakiki dengan mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.

Dengan pendekatan kesatuan matlak global, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan berlaku serentak di seluruh dunia pada tanggal tersebut. KHGT menawarkan sistem penanggalan berbasis sains dengan integrasi global.

Meski demikian, perbedaan penetapan awal Ramadhan masih dimungkinkan terjadi selama metode pendekatan lokal dan global digunakan secara berdampingan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1497, 2, dan 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Idul Fitri 1447 H ditetapkan pada 21–22 Maret 2026. Dengan asumsi bulan Ramadhan berlangsung 30 hari, maka awal puasa diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026.

Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa kepastian 1 Ramadhan tetap menunggu hasil sidang isbat yang dilaksanakan pada 29 Syakban 1447 H atau 17 Februari 2026.

Keputusan akhir nantinya akan diumumkan secara resmi kepada publik usai sidang, sebagai acuan bersama dalam memulai ibadah puasa Ramadhan tahun ini.(*)

Kebijakan berlaku selama lima hari pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, WFA bukanlah tambahan hari libur, melainkan untuk mengatur pola kerja yang memberikan keleluasaan untuk lokasi kerja.

“Pemerintah akan menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya. Ini clear WFA atau Flexible Working Arrangement. Tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026), diikutip dari Detik.com.

Menurut Airlangga, kebijakan ini disiapkan untuk membantu masyarakat mengatur perjalanan mudik dan arus balik Lebaran tanpa mengganggu produktivitas kerja. Fleksibilitas diharapkan dapat meredam kepadatan pergerakan pada waktu-waktu tertentu.

“Ini untuk memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri, dengan tetap memberikan fleksibilitas hari kerja bagi ASN maupun pekerja swasta,” katanya.

Pemerintah memproyeksikan lonjakan mobilitas masyarakat pada periode Lebaran 2026 akan signifikan, berkaca pada tren tahun sebelumnya. Airlangga menyebut, mobilitas saat Idul Fitri 2025 mencapai 154,62 juta orang.

“Pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 mobilitas masyarakat mencapai 154,62 juta orang. Libur Natal dan Tahun Baru 110,43 juta, dan secara year on year di 2025 tumbuh 5,11 persen,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli meminta pemerintah daerah mengimbau perusahaan swasta agar menerapkan kebijakan serupa.

“Kami mengharapkan perusahaan dapat memberlakukan WFA pada 25, 26, dan 27 Maret 2026, selain 16 dan 17 Maret sebelum Lebaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026.

“Pelaksanaan WFA dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja,” katanya.

Meski demikian, WFA tidak berlaku bagi sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan keberlangsungan produksi. Yassierli menyebut sektor kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya dikecualikan dari skema ini.

“Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pelayanan langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga memastikan bahwa penerapan WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan. Hak upah pekerja tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan yang berlaku.

“Upah selama WFA diberikan sesuai dengan yang diterima saat bekerja di tempat biasa. Jam kerja dan pengawasan dapat diatur perusahaan agar produktivitas tetap terjaga,” ujar Yassierli.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, survei MBG dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program sekaligus mengukur dampaknya terhadap rumah tangga penerima manfaat. Menurutnya, pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan, yakni survei khusus penyelenggaraan program dan survei baseline dampak.

“Survei baseline melibatkan 81.100 rumah tangga, sehingga hasilnya cukup representatif hingga tingkat provinsi,” ujar Amalia dalam keterangan resminya.

Berdasarkan hasil survei, mayoritas penerima manfaat menyatakan lebih mudah mengakses makanan bergizi sejak program MBG berjalan. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan makan siang berkurang, serta terjadi perubahan pola konsumsi kearah yang lebih sehat, terutama di wilayah perdesaan.

Tidak hanya berdampak pada aspek gizi, MBG juga berkontribusi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat menyerap tenaga kerja baru, dengan sekitar 20 persen pekerja berasal dari kelompok yang sebelumnya tidak bekerja.

“Program ini memberikan efek ganda. Selain memperbaiki kualitas konsumsi pangan, MBG juga membuka peluang kerja dan membantu menurunkan pengeluaran rumah tangga untuk makanan,” tambahnya.

Penurunan pengeluaran pangan juga dinilai memberikan ruang bagi rumah tangga penerima manfaat untuk mengalokasikan dana pada kebutuhan lain, termasuk tabungan. Meski demikian, BPS juga mencatat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program, khususnya terkait fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan bahan baku di beberapa daerah.

Dari sisi perekonomian nasional, BPS melakukan simulasi neraca sosial ekonomi yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran MBG sebesar Rp43,28 triliun berpotensi menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Selain itu, program ini diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,9 persen pada 2025.

Hari Pers Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Penetapannya, merujuk pada berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Surakarta pada 9 Februari 1946 yang merupakan organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia pascakemerdekaan. 

Keberadaan PWI menjadi simbol konsolidasi pers nasional dalam mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah Pers Nasional

Sejarah pers Indonesia berkaitan erat dengan perjuangan melawan kolonialisme. Pada awal abad ke-20, pers menjadi medium utama dalam menyebarkan gagasan kebangsaan dan melawan dominasi kekuasaan kolonial. 

Salah satu pelopor pers nasional adalah Tirto Adhi Soerjo melalui penerbitan surat kabar Medan Prijaji yang terbit di Bandung. Media ini dikenal sebagai surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi dan secara konsisten menyuarakan kepentingan rakyat serta kritik terhadap ketidakadilan kolonial.

Selama pendudukan Jepang pada 1942, pers dijadikan alat propaganda dengan terbitnya lima surat kabar regional seperti Jawa Shinbun, Sumatra Shinbun, dan Celebes Shinbun.

Dalam periode inilah terbentuk lembaga-lembaga penting yang menjadi fondasi ekosistem pers Indonesia, antara lain LKBN Antara pada 13 Desember 1937, Radio Republik Indonesia (RRI) pada 11 September 1945, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berdiri pada 1946. PWI kelak memainkan peran penting dalam memperjuangkan eksistensi pers nasional.

Pada masa pergerakan nasional, pers berfungsi sebagai alat perjuangan politik dan sarana pendidikan publik. Media menjadi ruang artikulasi gagasan kemerdekaan, pembentuk kesadaran kolektif, serta penghubung antar kelompok pergerakan di berbagai wilayah Nusantara. 

Peran pers terus berlanjut pada masa revolusi kemerdekaan, saat itu media digunakan untuk mengabarkan perjuangan diplomasi dan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia.

Dinamika Pers Pasca-Kemerdekaan

Memasuki masa pascakemerdekaan, pers Indonesia menghadapi berbagai dinamika politik. Pada periode Orde Lama dan Orde Baru, kebebasan pers mengalami pembatasan signifikan. Praktik sensor, pembredelan, dan pencabutan izin terbit menjadi bagian dari pengendalian negara terhadap media. Kondisi ini membatasi ruang kritik dan menghambat fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan.

Landasan resmi peringatan Hari Pers Nasional ditetapkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, yang bertepatan dengan tanggal berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia. 

Penetapan ini menandai pengakuan negara terhadap kontribusi pers sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk perannya dalam mendukung pembangunan nasional dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Gagasan penetapan Hari Pers Nasional sejatinya telah berkembang jauh sebelum Keppres tersebut diterbitkan. Wacana ini mengemuka dalam Kongres PWI ke-28 di Padang pada 1978 dan kemudian memperoleh persetujuan Dewan Pers dalam sidang di Bandung pada 19 Februari 1981. Sejak saat itu, peringatan HPN diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan lokasi yang berpindah-pindah di berbagai ibu kota provinsi, melibatkan partisipasi insan pers, masyarakat, serta pemerintah daerah.

Perubahan mendasar juga terjadi setelah Reformasi 1998. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak utama kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pers nasional tidak dikenai sensor, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Selain itu, regulasi tersebut menjamin kemerdekaan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik serta menempatkan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang melindungi kemerdekaan pers.

Peran Pers dalam Sistem Demokrasi

Dalam kerangka demokrasi, pers memiliki fungsi strategis sebagai penyedia informasi, pendidikan publik, hiburan, kontrol sosial, dan kegiatan ekonomi. Pers berperan menyampaikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat, sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

Fungsi kontrol sosial pers menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan. Melalui kerja jurnalistik, pers mengungkap penyimpangan, pelanggaran hukum, dan kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat. 

Di sisi lain, pers juga memiliki peran edukatif, yakni membantu masyarakat memahami kebijakan publik, proses politik, serta dinamika sosial secara komprehensif. Sebagai entitas ekonomi, pers dituntut menjaga keberlanjutan usaha media tanpa mengorbankan independensi redaksi. Profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik menjadi prasyarat utama agar pers tetap dipercaya publik.

Tantangan Pers di Era Digital

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam ekosistem media. Arus informasi kini bergerak sangat cepat dan tidak lagi dimonopoli oleh media arus utama. Media sosial dan platform digital memungkinkan setiap individu menjadi produsen informasi. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan tantangan serius berupa maraknya hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta polarisasi opini publik. Dalam situasi ini, pers nasional dituntut memperkuat perannya sebagai penjernih informasi. 

Selain tantangan substansi, pers juga menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan model bisnis media. Ketergantungan pada platform digital dan algoritma distribusi menuntut media beradaptasi secara teknologi, tanpa mengorbankan independensi redaksi dan kualitas pemberitaan.

Relevansi Hari Pers Nasional

Peringatan Hari Pers Nasional menjadi momentum evaluasi atas komitmen pers dalam menjaga kualitas demokrasi. Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab profesional dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik.

Hari Pers Nasional 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” yang ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tema tersebut merefleksikan posisi strategis pers nasional dalam menjaga kualitas demokrasi serta memperkuat kedaulatan bangsa di tengah tantangan disrupsi digital dan dinamika geopolitik global.

Tema HPN 2026 dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama, Pers Sehat, merujuk pada praktik jurnalistik yang profesional, independen, dan berlandaskan etika. Pers yang sehat diharapkan mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi penopang utama kehidupan demokrasi.

Pilar kedua, Ekonomi Berdaulat, menekankan pentingnya kemandirian media secara ekonomi. Kemandirian tersebut dinilai krusial agar media tidak terikat pada kepentingan tertentu dan tetap dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara objektif. Selain itu, ketahanan ekonomi media juga menjadi faktor penentu dalam menghadapi kompetisi dengan platform digital berskala global.

Adapun pilar ketiga, Bangsa Kuat, menggambarkan kontribusi pers dalam memperkokoh persatuan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Melalui pemberitaan yang edukatif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik, pers diharapkan turut mendorong kemajuan sosial dan pembangunan nasional.

Melalui tema tersebut, peringatan HPN 2026 diarahkan sebagai momentum konsolidasi insan pers untuk memperkuat profesionalisme, menjaga independensi, serta terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

”Tentu saja disini (Ibu Kota Nusantara) kita memiliki tanggung jawab juga untuk memberikan kontribusi. Dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, tanggung jawab tersebut akan beralih kepada generasi muda yang melanjutkan peran yang sebelumnya kita  jalankan,” ungkapnya.

Kegiatan diskusi ini dilanjutkan dengan kunjungan ke sejumlah titik strategis di KIPP Nusantara, meliputi kawasan Kantor Bersama, Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT), serta area Glamping. Rangkaian agenda ditutup dengan penanaman pohon di Plaza Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol komitmen keberlanjutan dan jejak hijau Nusantara.

Melalui kolaborasi akademik ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam membangun Nusantara sebagai ruang pembelajaran terbuka yang mendorong riset, inovasi, dan kepemimpinan generasi masa depan dalam pembangunan kota berkelanjutan. 

Peristiwa tersebut dinilai menjadi peringatan serius bahwa kebijakan perlindungan anak, khususnya melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), harus benar-benar diterapkan secara konsisten dan menyeluruh hingga ke tingkat satuan pendidikan dan lingkungan keluarga.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa penguatan sistem perlindungan anak melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak harus berjalan secara berkelanjutan agar anak-anak dapat belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang aman,” ujarnya dalam keterangan resminya.

Menteri PPPA menekankan bahwa kasus ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam memastikan anak-anak mendapatkan ruang aman di sekolah dan lingkungan sosialnya, termasuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif.

Terkait penanganan kasus, Kementerian PPPA melalui layanan SAPA 129 telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) Kabupaten Ngada. 

Namun, pendampingan psikologis terhadap keluarga korban belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan tenaga psikolog klinis di daerah tersebut.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera memperkuat layanan pendampingan, termasuk dengan menghadirkan psikolog klinis di rumah sakit daerah, UPTD PPPA, maupun puskesmas. Layanan ini sangat penting sebagai ruang aman bagi anak dan keluarga,” kata Arifah.

Ia juga menyoroti bahwa kerentanan anak tidak hanya dialami oleh anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki yang kerap luput dari perhatian akibat konstruksi sosial.

“Anak laki-laki juga memiliki kerentanan yang sering kali tidak terlihat. Mereka berhak didengarkan, berhak merasa aman untuk menyampaikan keluhan, baik terkait sekolah, pertemanan, maupun tekanan psikologis lainnya,” ujarnya.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kemen PPPA mencatat, sepanjang 2025 lebih dari 6.000 anak laki-laki tercatat sebagai korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Banyak di antaranya tidak melaporkan kasus yang dialami karena stigma dan rasa takut.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak harus bersifat inklusif dan responsif, tanpa membedakan jenis kelamin,” tegas Arifah.

Kementerian PPPA akan terus mendorong penguatan kebijakan perlindungan anak, termasuk melalui pengarusutamaan maskulinitas positif, agar anak dan remaja laki-laki memiliki keberanian untuk mengekspresikan emosi, mencari pertolongan, dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan ketika menghadapi persoalan.

Produksi batubara nasional didukung oleh cadangan besar yang tersebar terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

Batubara hingga kini masih menjadi komoditas strategis nasional. Selain menopang ketahanan energi dalam negeri melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sektor ini juga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, ekspor, serta penyerapan tenaga kerja, khususnya di wilayah penghasil.

Mengacu pada Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara 2021–2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi dengan sumber daya dan cadangan batubara terbesar di Indonesia. 

Sumber daya batubara dibedakan berdasarkan kedalaman, yakni batubara permukaan pada kedalaman 0–100 meter dan batubara bawah permukaan di atas 100 meter. 

Berikut tujuh provinsi dengan potensi batubara terbesar di Indonesia:

1. Kalimantan Timur

Provinsi ini menjadi lumbung utama batubara nasional dengan wilayah tambang yang tersebar di Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Berau. 

Sumber daya batubara permukaan terverifikasi mencapai sekitar 36,9 miliar ton dengan cadangan 10,9 miliar ton. Sementara di bawah permukaan, sumber daya tercatat sekitar 19,8 miliar ton. Kalimantan Timur juga berperan penting sebagai daerah penyangga industri energi dan ekspor batubara nasional.

2. Sumatera Selatan

Sumatera Selatan menempati posisi kedua dengan sejarah panjang pertambangan batubara, terutama di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Selain itu, tambang juga terdapat di Kabupaten Lahat dan Musi Banyuasin. 

Sumber daya batubara permukaan mencapai sekitar 33,9 miliar ton dengan cadangan 8,5 miliar ton, sedangkan bawah permukaan diperkirakan menyimpan lebih dari 21 miliar ton.

3. Kalimantan Selatan

Wilayah Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Tapin menjadi pusat pertambangan batubara di Kalimantan Selatan. Batubara dari provinsi ini banyak diekspor ke negara-negara Asia Timur dan Amerika. 

Sumber daya permukaan tercatat sekitar 9,9 miliar ton dengan cadangan 3 miliar ton, sementara potensi bawah permukaan mencapai lebih dari 1 miliar ton.

4. Kalimantan Tengah

Tambang batubara di Kalimantan Tengah tersebar di Kotawaringin Barat, Gunung Mas, Murung Raya, dan Barito Selatan. 

Sumber daya permukaan tercatat sekitar 3,7 miliar ton dengan cadangan hampir 1 miliar ton. Meski produksinya belum sebesar Kalimantan Timur dan Selatan, potensi wilayah ini terus dikembangkan.

5. Jambi

Provinsi Jambi menjadi salah satu sentra batubara di Sumatera dengan lokasi tambang di Bungo, Sarolangun, dan Muaro Jambi. 

Sumber daya batubara permukaan terverifikasi sekitar 2,8 miliar ton dengan cadangan lebih dari 900 juta ton, sementara bawah permukaan diperkirakan mencapai ratusan juta ton.

6. Kalimantan Utara

Sebagai provinsi termuda di Kalimantan, Kalimantan Utara memiliki potensi batubara yang cukup besar, terutama di Nunukan, Tarakan, dan Bulungan. 

Sumber daya permukaan tercatat sekitar 1,8 miliar ton dengan cadangan lebih dari 500 juta ton. Wilayah ini dinilai strategis karena dekat dengan jalur ekspor internasional.

7. Aceh

Aceh melengkapi daftar tujuh besar penghasil batubara nasional. Tambang batubara terdapat di Aceh Barat dan Nagan Raya dengan sumber daya permukaan sekitar 1,1 miliar ton. Batubara dari Aceh selama ini diekspor ke sejumlah negara, termasuk India dan Amerika Serikat.

Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Dalam arahannya, Presiden mengingatkan bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia, tatanan dunia telah diwarnai pertarungan ideologi dan kepentingan kekuatan besar. Menurut Prabowo, situasi ini membentuk lanskap geopolitik yang terus memengaruhi stabilitas global hingga saat ini.

“Sejak presiden pertama, kita Indonesia dan seluruh dunia berada di tengah perang ideologi besar, di mana dunia terbagi dalam blok-blok kekuatan,” ujarnya.

Presiden menilai bahwa konflik berskala internasional yang tengah berlangsung, seperti perang di Ukraina serta krisis kemanusiaan di Gaza, tidak dapat dipandang sebagai peristiwa regional semata. 

Konflik tersebut dinilai memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi global, keamanan internasional, serta ketahanan nasional berbagai negara, termasuk Indonesia.

Presiden meminta seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan global yang berkembang.

“Ini yang ingin saya sampaikan kepada seluruh barisan pemerintahan, mari kita waspada dan memahami tantangan-tantangan yang ada di dunia ini,” katanya.

Presiden Prabowo juga membagikan pengamatannya dari sejumlah pertemuan internasional yang dihadirinya baru-baru ini di Eropa, termasuk World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Ia menyebutkan adanya kekhawatiran yang meningkat di kalangan pemimpin dunia terkait potensi eskalasi konflik global yang lebih luas.

“Hampir semua pemimpin dunia merisaukan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga,” ungkapnya.

Menurut Prabowo, konflik berskala global terutama yang melibatkan senjata nuklir akan membawa dampak lintas batas yang serius, termasuk risiko pencemaran lingkungan, gangguan terhadap ketahanan pangan dan sektor perikanan, serta perubahan iklim ekstrem akibat fenomena nuclear winter yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Presiden juga menegaskan kembali posisi Indonesia yang tetap berpegang pada politik luar negeri bebas dan aktif serta prinsip nonblok. Indonesia, kata dia, tidak akan terlibat dalam pakta militer mana pun dan akan terus menjalin hubungan persahabatan dengan seluruh negara.

“Filosofi luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” ujarnya.

Namun demikian, Presiden menekankan bahwa sikap nonblok harus diimbangi dengan kemandirian nasional yang kuat. Jika Indonesia tidak menggantungkan keamanan pada aliansi militer, maka bangsa ini harus memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kekuatan sendiri.

“Bung Karno mengajarkan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman mengajarkan kita untuk percaya pada kekuatan sendiri,” katanya.

Presiden juga menyinggung realitas hubungan internasional yang menurutnya kerap ditentukan oleh kekuatan, bukan semata prinsip ideal.

“Yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki, dan yang lemah akan menderita,” tambahnya.

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap rasional dan tenang dalam merespons dinamika global. Kesiapsiagaan, menurutnya, merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan bangsa dan negara.

“Kita tidak ingin perang, tetapi jika kita tidak ingin perang, maka kita harus siap menghadapi segala kemungkinan,” pungkasnya.

Pengetatan kebijakan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan menjadi fokus utama untuk mencegah berkurangnya tanah pertanian produktif di berbagai daerah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan, dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah akibat konversi menjadi kawasan nonpertanian, seperti industri dan perumahan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional jika tidak segera dikendalikan.

“Dalam pembicaraan dengan beliau (Presiden Prabowo) tadi, kami melaporkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang kami ambil, dan langkah-langkah itu perlu dikonsultasikan. Alhamdulillah, Bapak Presiden merestui,” ujar Nusron usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Nusron menjelaskan, arah kebijakan pertanahan saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030. 

Dalam regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai instrumen utama menjaga keberadaan sawah.

“Kalau mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025, lahan sawah yang masuk kategori LP2B adalah lahan yang harus diproteksi dan tidak boleh dialihfungsikan. Jumlahnya minimal 87 persen dari total lahan baku sawah,” katanya.

Sebagai langkah pengamanan sementara, pemerintah menetapkan seluruh lahan baku sawah (LBS) sebagai LP2B di wilayah yang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya belum menetapkan perlindungan minimal 87 persen. 

Kebijakan akan diberlakukan hingga pemerintah daerah menetapkan pembagian yang jelas antara lahan yang dilindungi dan lahan yang dapat dikonversi.

“Bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B dalam RTRW tetapi belum mencapai 87 persen, kami minta dilakukan revisi RTRW paling lama enam bulan. Tujuannya agar proporsi perlindungan sawah sesuai ketentuan dan lahan pertanian kita tidak terus menyusut,” ujarnya.

Pemerintah menilai, penguatan kebijakan tata ruang merupakan langkah strategis untuk memastikan tanah sawah tetap menjadi aset nasional yang terlindungi. Upaya juga diharapkan mampu menahan laju alih fungsi lahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi petani dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan nonpertanian tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lahan pangan, sejalan dengan target jangka panjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya kasus konten “Sewa Pacar” di Tasikmalaya yang diduga mengarah pada eksploitasi anak dan menyebabkan sejumlah anak menjadi korban.

Menurut Menteri PPPA, kasus tersebut mencerminkan semakin kompleksnya pola kejahatan terhadap anak, di mana pelaku kerap menyamarkan tindakan kekerasan melalui kemasan hiburan, relasi semu, atau interaksi yang tampak wajar di ruang publik maupun digital. Modus tersebut dinilai berbahaya karena mampu menurunkan kewaspadaan anak dan lingkungan sekitarnya.

“Child grooming merupakan kejahatan serius yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pelaku membangun kepercayaan, menciptakan kedekatan emosional, lalu memanipulasi kondisi psikologis anak hingga korban sulit menolak atau melaporkan,” ujar Arifah Fauzi dalam keterangannya, Jumat (31/1/2026).

Dirinya menekankan bahwa setiap bentuk child grooming merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak dan tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, negara wajib hadir secara tegas melalui penegakan hukum, pencegahan, serta pemulihan bagi korban.

Ia menjelaskan bahwa praktik child grooming dapat terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, komunitas sosial, hingga ruang digital. 

Pelaku memanfaatkan relasi kuasa, kedekatan emosional, serta kerentanan anak untuk secara perlahan mengikis batas aman dan kewaspadaan korban.

Dalam upaya pencegahan, Arifah Fauzi menekankan pentingnya literasi digital, pendidikan seksualitas yang sesuai usia, serta penguatan keberanian anak untuk menolak perlakuan tidak pantas. 

Selain itu, keterlibatan orang tua, pendidik, dan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci dalam membangun sistem perlindungan anak yang efektif.

“Anak harus dibekali kemampuan mengenali situasi berisiko, berani berkata tidak, dan merasa aman untuk bercerita. Komunikasi yang terbuka dan hangat antara anak dan orang dewasa sangat menentukan,” katanya.

Menteri PPPA juga mengapresiasi langkah aparat kepolisian di Tasikmalaya yang bertindak cepat dalam penanganan kasus tersebut, serta partisipasi masyarakat yang turut melaporkan aktivitas mencurigakan di ruang digital. Menurutnya, kepedulian publik dan kewaspadaan kolektif menjadi benteng awal dalam mencegah kejahatan terhadap anak.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pencegahan child grooming perlu diperkuat melalui pendampingan penggunaan gawai, penerapan prosedur perlindungan anak yang jelas di lingkungan keluarga dan pendidikan, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan ramah anak.

“Kita harus menciptakan lingkungan yang responsif, di mana anak merasa didengar, dipercaya, dan dilindungi. Pencegahan kekerasan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Kementerian PPPA, lanjut Arifah Fauzi, akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut serta memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan perlindungan anak berjalan optimal. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Layanan SAPA 129 di Call Center 129 atau WhatsApp 08111-129-129.

NU tidak lahir dari ruang kosong sejarah. Kelahirannya merupakan respons atas kegelisahan para ulama Nusantara terhadap situasi keagamaan dan geopolitik global pada awal abad ke-20. Secara internal, terdapat kekhawatiran akan tergerusnya tradisi Islam Nusantara yang berakar pada pesantren, bermadzhab, dan berwatak moderat. 

Sementara secara eksternal, dinamika politik di Timur Tengah, khususnya setelah penguasaan Hijaz oleh Dinasti Saud memunculkan ancaman terhadap keberlangsungan praktik keagamaan yang beragam, termasuk kebebasan bermadzhab serta pelestarian situs-situs sejarah Islam.

Dalam konteks tersebut, para ulama pesantren yang dipimpin oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari bersama KH. Abdul Wahab Hasbullah membentuk Komite Hijaz. Komite ini bertujuan menyuarakan aspirasi umat Islam Nusantara kepada penguasa Hijaz. Dari gerakan inilah kemudian lahir Nahdlatul Ulama yang secara harfiah berarti “kebangkitan para ulama”.

Sejak awal, NU menegaskan diri sebagai penjaga ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) dengan berpegang pada empat prinsip utama, yakni tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), i’tidal (adil), dan tasamuh (toleran). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi ideologis NU dalam merespons perubahan sosial dan politik, tanpa kehilangan akar tradisi keilmuan Islam.

Selama satu abad perjalanannya, NU meneguhkan khidmah sebagai orientasi utama gerakannya. Khidmah dimaknai bukan sekadar pengabdian ritual keagamaan, melainkan kerja nyata untuk meningkatkan martabat umat dan menjaga keutuhan bangsa.

Dalam bidang pendidikan, NU mengelola puluhan ribu pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, serta ribuan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. Pesantren NU tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga ruang pembentukan karakter, etika sosial, dan nasionalisme religius.

Dalam bidang sosial dan ekonomi, NU hadir melalui berbagai lembaga, seperti LAZISNU yang bergerak dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta LPNU yang mendorong penguatan ekonomi umat. Upaya pemberdayaan ini menyasar masyarakat bawah dengan tujuan menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Kontribusi NU dalam sejarah kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari momen-momen krusial perjalanan republik. 

Pada masa revolusi kemerdekaan, NU memainkan peran penting melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang membakar semangat perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Resolusi ini menjadi salah satu tonggak penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada masa-masa berikutnya, NU konsisten berdiri di garis depan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NU terlibat aktif dalam menghadapi pemberontakan ideologis yang mengancam persatuan bangsa, serta menjadi pilar utama dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan konsep Hubbul Wathan Minal Iman, NU berhasil merajut harmoni antara nilai keislaman dan kebangsaan.

Memasuki era globalisasi, peran NU melampaui batas-batas nasional. NU mulai tampil sebagai aktor penting dalam diplomasi keagamaan internasional. Melalui gagasan Islam Nusantara, NU menawarkan model Islam yang damai, inklusif, dan kontekstual kepada dunia.

Inisiatif seperti Religion of Twenty (R20) menjadi bukti konkret keterlibatan NU dalam forum global. R20 menghadirkan para pemimpin agama dunia untuk membahas kontribusi agama dalam menyelesaikan persoalan global, mulai dari konflik, ekstremisme, hingga krisis kemanusiaan.

Selain itu, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) kini tersebar di lebih dari 30 negara. Keberadaan PCINU menjadi jembatan dakwah kultural, dialog lintas iman, serta diplomasi masyarakat sipil di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Amerika, dan Afrika.

Memasuki abad kedua, tantangan yang dihadapi NU semakin kompleks. Disrupsi digital, krisis identitas generasi muda, serta ketegangan geopolitik global menuntut NU untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan jati diri.

Transformasi digital menjadi keniscayaan agar dakwah dan pendidikan pesantren tetap menjangkau generasi Z dan Alpha. Di saat yang sama, NU dituntut memperkuat kemandirian ekonomi organisasi agar khidmahnya tidak terkooptasi kepentingan politik praktis. 

Refleksi satu abad Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa NU bukan sekadar organisasi massa, melainkan gerakan keilmuan, kebudayaan, dan pengabdian. 

Temuan tersebut mencatat perputaran dana dalam jumlah sangat besar dan melibatkan jaringan transaksi yang kompleks.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan konfirmasi dan pendalaman atas data yang disampaikan PPATK. Koordinasi dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi sekaligus menelusuri potensi kerugian negara.

“Kami sedang melakukan konfirmasi dengan PPATK. Saya sudah bertemu dengan Deputi Analisa dan Pengawasan PPATK,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, dikutip dari Kompas.com, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, praktik pertambangan emas ilegal tidak hanya berkaitan dengan kegiatan penambangan di lapangan, tetapi juga melibatkan pola transaksi keuangan berlapis yang mempersulit penelusuran aliran dana.

“Dalam kasus tambang emas ilegal, perputaran uangnya dilakukan dalam beberapa layer dan melibatkan banyak pihak. Karena itu perlu dipastikan mana yang menjadi hak negara agar dapat diterima oleh negara,” katanya.

Sebelumnya, PPATK mengungkapkan adanya dugaan perputaran dana hampir mencapai Rp1.000 triliun yang berkaitan dengan aktivitas PETI dan distribusi emas ilegal. Temuan tersebut merupakan hasil analisis transaksi keuangan sepanjang periode 2023 hingga 2025.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa nilai transaksi yang teridentifikasi secara langsung terkait dugaan PETI mencapai Rp185,03 triliun. Aktivitas tersebut ditemukan di berbagai wilayah, termasuk Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa, serta sejumlah pulau lainnya.

“Ditemukan dugaan penambangan emas tanpa izin di berbagai wilayah Indonesia, termasuk distribusi emas ilegal yang melibatkan jaringan lintas daerah,” katanya dalam Catatan Capaian Strategis PPATK 2025, Kamis (29/1/2026).

Selain itu, PPATK juga mencatat adanya aliran emas hasil PETI yang mengarah ke pasar luar negeri. Praktik tersebut dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di sektor pertambangan.

Dalam konteks GFC, PPATK telah menyusun 27 hasil analisis dan dua informasi tambahan dengan total nilai transaksi mencapai Rp517,47 triliun. 

Temuan ini memperkuat indikasi bahwa aktivitas PETI tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian dan penerimaan negara.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menindak praktik pertambangan ilegal, sekaligus memastikan optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara. 

Hasil Global Flourishing Study (GFS) 2024–2025, riset kolaboratif antara Harvard University, Baylor University,  dan Gallup, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menempati posisi teratas dalam indeks kebahagiaan dan kebermaknaan hidup. 

Studi ini menilai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga relasi sosial, kesehatan mental, makna hidup, dan kualitas hubungan antarmanusia.

Dalam survei tersebut, sekitar 79 persen warga Indonesia menyatakan diri merasa bahagia dan puas dengan kehidupannya, angka yang melampaui rata-rata global. Indonesia bahkan melampaui sejumlah negara maju di Eropa dan Amerika Utara yang memiliki pendapatan per kapita jauh lebih tinggi.

Temuan serupa juga tercermin dalam laporan Ipsos Global Advisor 2024. Survei tersebut mencatat 82 persen responden di Indonesia mengaku bahagia, menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia dan menjadi negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di Asia Tenggara. Angka ini berada jauh di atas rata-rata global yang tercatat sekitar 73 persen.

Para peneliti menilai, tingginya tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia tidak didorong oleh faktor materi semata. Sebaliknya, kekuatan hubungan sosial, nilai kekeluargaan, budaya gotong royong, serta spiritualitas menjadi fondasi utama yang menopang rasa bahagia masyarakatnya.

Dalam laporan GFS, Indonesia menonjol dalam indikator dukungan sosial, rasa memiliki komunitas, serta kemampuan menghadapi tekanan hidup. Nilai-nilai tersebut dinilai membentuk ketangguhan mental (resiliensi) yang kuat, bahkan di tengah keterbatasan ekonomi.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut menanggapi hasil survei tersebut. Ia menyebut capaian itu sebagai sebuah paradoks yang mengharukan.

“Ini membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu identik dengan kemewahan. Meskipun masih banyak rakyat kita hidup sederhana, rasa syukur, kebersamaan, dan solidaritas sosial membuat bangsa ini tetap bahagia,” ujar Prabowo dalam salah satu pernyataannya.

Fenomena ini juga menguatkan temuan berbagai studi psikologi sosial yang menyebutkan bahwa makna hidup, relasi sosial yang sehat, dan rasa tujuan memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebahagiaan jangka panjang dibandingkan kekayaan materi semata.

Peneliti dari Harvard University dalam Global Flourishing Study menegaskan bahwa negara-negara dengan ikatan komunitas kuat cenderung mencatat skor kebahagiaan lebih tinggi, meskipun menghadapi tantangan ekonomi. 

Indonesia disebut sebagai contoh nyata bagaimana nilai budaya lokal mampu menjadi penyangga kesejahteraan psikologis masyarakat.

Namun demikian, para ahli juga mengingatkan bahwa capaian ini tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap persoalan struktural, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Kebahagiaan yang dirasakan masyarakat perlu diiringi dengan peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan.

Dengan hasil ini, Indonesia tidak hanya mencatat prestasi dalam aspek kesejahteraan subjektif, tetapi juga memberi pelajaran penting bagi dunia bahwa kebahagiaan manusia tidak semata-mata ditentukan oleh angka ekonomi, melainkan oleh kualitas hubungan sosial, nilai budaya, dan rasa makna dalam kehidupan sehari-hari. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, langkah ini ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi selama periode mudik dan libur Lebaran.

“Menjelang puasa hingga Idul Fitri, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat konsumsi dan mobilitas masyarakat,” ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah memfinalisasi skema diskon transportasi yang akan berlaku bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Program direncanakan mencakup transportasi udara, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, hingga tarif jalan tol.

“Diskon transportasi sudah dipersiapkan, termasuk pesawat, kereta api, kapal laut, angkutan darat, dan juga tarif tol,” katanya.

Selain insentif transportasi, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan dan Lebaran.

“Untuk bantuan sosial, baik beras maupun minyak goreng, juga sedang kami siapkan,” ujarnya.

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa rincian besaran diskon maupun jumlah penerima bantuan masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran untuk paket kebijakan Lebaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp13 triliun.

“Detailnya akan diumumkan kemudian. Untuk sementara, kisaran anggarannya sekitar Rp13 triliun,” tambahnya.

Pemerintah secara rutin meluncurkan paket stimulus serupa pada momen libur besar nasional, seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Idul Fitri guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat.

Sebagai perbandingan, pada periode libur Nataru 2025–2026 pemerintah memberikan diskon 30 persen tiket kereta api, potongan 20 persen tarif angkutan laut, diskon jasa kepelabuhanan hingga 100 persen, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Kebijakan serupa diharapkan kembali mampu mendorong pergerakan masyarakat, memperkuat sektor transportasi dan pariwisata, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional selama Ramadan dan Lebaran 2026. (AUNI)

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren akan melahirkan kebutuhan pendanaan baru yang bersifat strategis dan berjangka panjang.

“Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menimbulkan kebutuhan anggaran baru yang bersifat strategis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Ditjen Pesantren dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama pesantren, yakni pendidikan, keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat. Luasnya mandat tersebut menuntut dukungan fiskal yang memadai agar kebijakan dan program dapat berjalan efektif.

Ruang lingkup kerja Ditjen Pesantren nantinya mencakup pembinaan kelembagaan, peningkatan kualitas pendidikan pesantren, hingga penguatan peran pesantren dalam mendorong kemandirian ekonomi umat.

Selama ini, ekosistem pesantren masih berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan fokus utama pada fungsi pendidikan. Dengan pembentukan unit eselon I tersendiri, pemerintah berharap pengelolaan pesantren dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

“Ekosistem pesantren yang saat ini dikelola oleh Ditjen Pendidikan Islam diselenggarakan melalui fungsi pendidikan,” kata Nasaruddin.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga menambahkan, kehadiran Ditjen Pesantren diharapkan mampu memperkuat tata kelola pesantren secara terintegrasi, seiring meningkatnya peran strategis pesantren dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan.

Dalam rapat kerja yang sama, Kementerian Agama juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp702,98 miliar. Dana akan diperuntukkan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi sarana serta prasarana layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera.

“Bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan layanan kehidupan beragama dan pendidikan keagamaan,” tuturnya.

Berdasarkan data Satuan Tugas Bidang Sosial Keagamaan Kementerian Agama, tercatat sebanyak 3.207 satuan layanan terdampak. Jumlah tersebut meliputi 562 madrasah, 1.033 pondok pesantren, 17 perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), 1.593 rumah ibadah lintas agama, serta unit layanan keagamaan lainnya.

“Kerusakan ini berdampak langsung pada terganggunya proses pembelajaran, layanan keagamaan, serta aktivitas sosial keagamaan masyarakat,” pungkasnya. (AUNI)

Aturan baru tersebut memuat penyesuaian nilai batas wajar gratifikasi, mekanisme pelaporan, hingga penguatan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi pemerintah.

Informasi perubahan terbaru peraturan KPK mengenai gratifikasi ini disampaikan melalui media sosial Instagram @offficial.kpk pada Rabu (28/1/2026). Dalam ketentuan terbaru, KPK menaikkan batas nilai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan untuk sejumlah kategori. 

Untuk hadiah pernikahan atau acara adat dan keagamaan, batas wajar ditetapkan sebesar Rp1,5 juta per pemberi, meningkat dari sebelumnya Rp1 juta. Sementara gratifikasi antar rekan kerja yang tidak diberikan dalam bentuk uang kini dibatasi Rp500 ribu per pemberi, dengan total maksimal Rp1,5 juta per tahun.

Adapun ketentuan gratifikasi antar rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun yang sebelumnya memiliki batas nilai tertentu, dalam peraturan terbaru dinyatakan dihapus.

Selain penyesuaian nilai, Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 juga mengatur batas waktu pelaporan gratifikasi. 

Laporan yang disampaikan melebihi 30 hari kerja berpotensi ditetapkan sebagai milik negara, tanpa mengesampingkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan lain menyangkut mekanisme penandatanganan Surat Keputusan (SK) penetapan status gratifikasi. Jika sebelumnya didasarkan pada besaran nilai gratifikasi, kini penandatanganan SK ditentukan berdasarkan sifat “prominent” atau tingkat jabatan pelapor.

KPK juga mempercepat tindak lanjut kelengkapan laporan gratifikasi. Dalam aturan baru, laporan yang tidak dilengkapi lebih dari 20 hari kerja sejak tanggal pelaporan tidak akan diproses lebih lanjut. Sebelumnya, batas waktu kelengkapan laporan ditetapkan hingga 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Peraturan ini turut menegaskan peran strategis Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap instansi. 

UPG bertugas menerima, mengelola, dan meneruskan laporan gratifikasi, memelihara barang titipan, menindaklanjuti laporan sesuai keputusan KPK, serta mendorong penyusunan kebijakan internal pengendalian gratifikasi. 

Selain itu, UPG juga bertanggung jawab melakukan sosialisasi serta memberikan pelatihan dan dukungan implementasi di lingkungan instansi masing-masing.

KPK berharap pembaruan regulasi ini dapat meningkatkan kepatuhan aparatur negara dalam pelaporan gratifikasi serta memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui sistem pengendalian yang lebih jelas, tegas, dan akuntabel. 

Adapun jika masyarakat ingin mengetahui secara lebih lengkap tentang perubahan peraturan KPK mengenai gratifikasi yang tertuang pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2026 ini, dapat langsung mengunjungi website bit.lyPeraturanKPKNomor1Tahun2026. (AUNI)

Pernyataan tersebut disampaikan Ahok saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

“Kenapa orang-orang yang menurut saya paling kompeten justru dicopot? Kalau mau diperiksa, periksa sekalian, dari BUMN sampai Presiden bila perlu," ujar Ahok di hadapan majelis hakim, dikutip dari Inilah.com, Rabu (28/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan Ahok saat jaksa penuntut umum menanyakan alasan pencopotan dua direktur utama anak usaha Pertamina, yakni Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ahok menilai kedua pejabat itu memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi besar dalam upaya pembenahan tata kelola kilang dan distribusi bahan bakar minyak.

“Bagi saya, dua orang ini adalah direktur utama terbaik yang pernah dimiliki Pertamina. Semua arahan yang saya sampaikan dijalankan dengan baik, termasuk perbaikan produksi kilang dan Patra Niaga,” katanya.

Ahok mengaku tidak memahami alasan pencopotan, mengingat keduanya dinilai berpengalaman dan memahami sektor yang dikelolanya. Ia pun menilai proses penegakan hukum seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.

“Kalau memang ada masalah, silakan dibuka seterang-terangnya. Jangan yang bekerja justru disingkirkan,” tuturnya.

Pernyataan sempat disambut tepuk tangan pengunjung sidang. Namun, Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji langsung mengingatkan agar persidangan tetap berlangsung tertib.

“Tolong pengunjung sidang menjaga ketertiban. Ini ruang sidang, bukan tempat hiburan,” tegas hakim.

Dalam perkara ini, Ahok hadir sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, putra pengusaha Riza Chalid, serta sejumlah terdakwa lain. Ia juga dijadwalkan memberikan keterangan dalam perkara terdakwa lain yang masih berkaitan dengan kasus yang sama.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Kerry Adrianto Riza terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp285 triliun. Dakwaan dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2025.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut terdakwa diduga terlibat dalam pengaturan sewa kapal dan terminal bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan pengadaan. Kerja sama tersebut dinilai hanya bersifat formalitas dan menguntungkan pihak tertentu.

“Kerja sama sewa terminal tidak memenuhi kriteria pengadaan yang memungkinkan dilakukan melalui penunjukan langsung,” demikian kutipan jaksa dalam dakwaan.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (AUNI)

Batu bara itu ditemukan di sejumlah dermaga bongkar muat (jetty) yang berada di Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam operasi pengamanan yang digelar pada 14–15 Januari 2026.

Direktur Jenderal Gakkum ESDM, Jeffri Huwae, mengatakan penemuan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya terhadap praktik penambangan tanpa izin yang merugikan negara.

“Tumpukan batu bara ini merupakan kekayaan negara yang sangat rawan hilang. Karena itu, kami segera melakukan pengamanan di lapangan untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar,” ujarnya, dikutip dari laman resmi ESDM, Selasa (27/1/2026).

Sebagai langkah awal, Ditjen Gakkum ESDM telah memasang segel dan garis pengamanan di lokasi temuan, serta memasang papan larangan yang menegaskan bahwa batu bara tersebut berstatus aset negara.

Jeffri menjelaskan, tahap berikutnya adalah penelusuran asal-usul batu bara untuk memastikan sumber penambangannya. 

Selain itu, dilakukan pula penilaian kualitas dan kuantitas batu bara yang ditemukan dengan melibatkan surveyor independen dan instansi berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setelah seluruh proses verifikasi dan penilaian selesai, batu bara tersebut akan dilelang, dan hasil lelangnya akan disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor ESDM,” katanya.

Jeffri menambahkan, penindakan terhadap pertambangan ilegal menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola sumber daya alam serta mengoptimalkan penerimaan negara. 

Praktik penambangan tanpa izin tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial di daerah sekitar tambang.

Operasi pengamanan ini melibatkan sejumlah unsur penegak hukum dan keamanan, antara lain Kodam VI/Mulawarman, Polda Kalimantan Timur, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Secara nasional, pemerintah terus memperkuat pengawasan sektor pertambangan melalui pendekatan penegakan hukum terpadu, termasuk penertiban jalur distribusi dan pengawasan dermaga untuk mencegah pengangkutan hasil tambang ilegal. (AUNI)

Pengakuan terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nila sebagai saksi dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, dkk, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dalam BAP yang dibacakan di persidangan, Nila disebut menerima uang dalam rentang waktu Agustus 2021 hingga Agustus 2024 dengan nilai keseluruhan berkisar Rp 370 juta hingga Rp 1,85 miliar.

“Di BAP nomor 14, saudari menyatakan menerima dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2024 kisaran Rp 370 juta sampai Rp 1,85 miliar,” ujar jaksa saat membacakan BAP di hadapan majelis hakim, dikutip dari Kompas, Selasa (27/1/2026).

Nila mengakui besaran pasti uang yang diterimanya sulit dipastikan karena tidak dilakukan pencatatan rutin setiap bulan. Ia menyebut jumlah penerimaan bersifat fluktuatif, tergantung pembagian yang diterimanya dalam periode tertentu.

“Kalau misalnya saya menerima Rp 50 juta untuk satu bulan, berarti 50 kali sekian. Itu hanya range saja, karena nilai setiap bulannya tidak selalu sama,” kata Nila di persidangan.

Berdasarkan BAP yang dibacakan jaksa, uang hasil pemerasan disebut dibagi dengan komposisi 10 persen untuk operasional, 45 persen untuk pimpinan, dan 45 persen untuk tim pelaksana. Namun, Nila mengaku tidak mengetahui secara rinci nominal pembagian tersebut.

“Itu bukan pembagian dari saya. Yang saya terima berbeda-beda setiap bulan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, nominal yang diterima masing-masing anggota tim Kemenaker juga tidak sama. Ada yang menerima sekitar Rp 10–20 juta per bulan, bahkan ada yang lebih besar. 

Sementara dirinya mengaku menerima Rp 10–50 juta per bulan, sedangkan staf lain menerima kisaran Rp 2–9 juta per bulan.

Melihat besaran dana yang diterima saksi, jaksa menilai peran Nila tidak berbeda secara substansi dengan para terdakwa dalam perkara tersebut.

“Sama dong perbuatan saudara dengan para terdakwa ini. Nasib saudara saja yang lebih baik,” tambah jaksa di persidangan.

Sebagai informasi, sertifikat K3 merupakan dokumen wajib yang menunjukkan pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja bagi perusahaan, terutama di sektor industri berisiko tinggi. 

Sertifikat ini menjadi syarat penting dalam operasional perusahaan dan pengawasan ketenagakerjaan, sehingga proses penerbitannya harus dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik koruptif.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas pengawasan ketenagakerjaan serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam layanan publik strategis. (AUNI)

Di Sukabumi, Jawa Barat, tawuran pelajar terjadi saat jam pulang sekolah dan mengakibatkan dua siswa mengalami luka serius akibat senjata tajam. Peristiwa serupa juga dilaporkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, ketika sekelompok pelajar terlibat bentrokan di sekitar fasilitas umum. 

Sementara itu, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, aksi tawuran menyebabkan beberapa pelajar mengalami luka berat dan kini masih dalam proses penyelidikan aparat.

Adapun di wilayah Jakarta Pusat, kepolisian mengamankan sejumlah remaja yang diduga terlibat tawuran serta menyita senjata tajam yang digunakan dalam aksi tersebut. Penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan meluasnya kekerasan pelajar di kawasan perkotaan.

Kepolisian menegaskan bahwa aksi tawuran tidak hanya melanggar ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menjerat pelaku dengan ketentuan pidana berat, terutama jika melibatkan kepemilikan dan penggunaan senjata tajam.

Aparat menyatakan penegakan hukum tetap dilakukan meski pelaku masih berusia anak, dengan mengedepankan mekanisme peradilan anak sesuai ketentuan yang berlaku.

Maraknya tawuran sejalan dengan meningkatnya keterlibatan anak dalam berbagai tindak pidana. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri yang dihimpun melalui sistem EMP, sejak 1 Januari hingga 20 Februari 2025, tercatat 437 anak menjadi terlapor dalam kasus pencurian.

Selain itu, 460 anak tercatat terlibat sebagai terlapor dalam perkara penganiayaan dan pengeroyokan. Sementara pada kasus narkotika, terdapat 349 anak yang harus berhadapan dengan hukum. Data yang sama juga mencatat adanya keterlibatan anak dalam kasus perkelahian pelajar dan mahasiswa.

Salah satu kasus pencurian yang menyita perhatian terjadi di Pangkalpinang, Bangka Belitung, ketika belasan anak diamankan aparat setelah diduga melakukan pencurian sepeda secara berkelompok di sejumlah lokasi berbeda.

Data menunjukkan bahwa kenakalan remaja tidak hanya terbatas pada tawuran, tetapi telah merambah ke berbagai bentuk kejahatan konvensional dan terorganisasi.

Aparat keamanan dan pengamat sosial menilai, tawuran pelajar umumnya berawal dari konflik sepele, adu ejek, atau tantangan di media sosial yang kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik.

Penggunaan senjata tajam menjadi faktor yang memperparah dampak tawuran dan meningkatkan risiko korban luka berat hingga meninggal dunia.

Dari sisi psikososial, keterlibatan anak dalam kekerasan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi krisis identitas, ketidakmatangan emosional, serta lemahnya kontrol diri. 

Sementara faktor eksternal mencakup lingkungan pergaulan, minimnya pengawasan keluarga, trauma psikologis, hingga pengaruh negatif media dan kelompok sebaya.

Lingkungan pendidikan juga dinilai memiliki peran penting. Kurangnya penguatan karakter, pengawasan di luar jam sekolah, serta lemahnya koordinasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat kerap menjadi celah munculnya perilaku menyimpang.

Polri menyatakan terus mengintensifkan patroli, pengawasan wilayah rawan, serta pendekatan preventif melalui pembinaan dan edukasi kepada pelajar. Penegakan hukum tetap dilakukan terhadap pelaku kekerasan, sekaligus diimbangi dengan pendekatan perlindungan anak agar tidak memutus masa depan anak-anak Indonesia.

Pemerintah dan aparat penegak hukum mengimbau keterlibatan aktif orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam mengawasi serta membina anak dan remaja. Pencegahan dini dinilai menjadi kunci untuk menekan angka tawuran dan mencegah anak semakin dalam terjerumus ke dalam tindak pidana. (AUNI)

Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, Fuad Nasar, menjelaskan bahwa kebijakan wajib halal mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika, termasuk barang gunaan dan kemasan.

“Ini bukan semata kewajiban administratif, tetapi kepentingan bersama dalam menggerakkan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2026 di Jakarta, dikutip Senin (26/1/2026).

Fuad menegaskan, dalam sistem jaminan produk halal, Kementerian Agama berperan sebagai penghubung antarlembaga dan pemangku kepentingan. 

Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sementara penetapan fatwa halal berada di bawah otoritas Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Produk adalah milik pelaku usaha. Di titik itulah Kemenag hadir menghubungkan seluruh kepentingan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa misi Kementerian Agama tidak berhenti pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap halal, melainkan mendorong tumbuhnya budaya cinta halal.

“Cinta halal tidak cukup dibangun lewat pasal-pasal regulasi. Ia harus diperkuat melalui literasi, sosialisasi, edukasi, kolaborasi, dan penguatan ekosistem halal secara berkelanjutan,” tegasnya.

Fuad juga memaparkan bahwa Direktorat Jaminan Produk Halal (DJPH) memiliki keterkaitan erat dengan sejumlah unit kerja di lingkungan Kemenag, khususnya Direktorat Jenderal Bimas Islam. 

Sinergi dengan Direktorat Bina KUA, misalnya, diwujudkan melalui peran para penghulu yang di lapangan juga berkontribusi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bagi pelaku UMKM.

Sementara itu, kerja sama dengan Direktorat Penerangan Agama Islam difokuskan pada penguatan dakwah dan literasi halal, sedangkan kolaborasi dengan Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah diarahkan pada pembinaan keagamaan, layanan konsultasi halal, serta penguatan aspek syariah dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, DJPH juga bekerja sama dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Menurut Fuad, penguatan UMKM menjadi bagian dari prioritas strategis Kementerian Agama.

“Penguatan ekonomi umat, terutama UMKM, adalah bagian dari Asta Protas Kementerian Agama. Di situ kami terus mendorong agar pelaku usaha memperhatikan sertifikasi halal, termasuk melalui skema self declare,” ujarnya.

Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM, lanjut Fuad, tercermin melalui Program Sehati (Sertifikat Halal Gratis) yang difasilitasi BPJPH. Programnya menyediakan kuota hingga 1 juta sertifikat per tahun, dan meningkat menjadi 1,35 juta sertifikat pada 2026, dengan sekitar 60–70 persen anggaran BPJPH dialokasikan untuk pembiayaan sertifikasi gratis.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak semata berorientasi pada capaian angka. 

“Kuota itu harus terisi. Kalau tidak, akan mubazir karena disubsidi APBN. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat agar cinta halal, sehingga ekosistem halal tumbuh secara alami,” tegasnya.

DJPH juga mendorong penguatan literasi halal melalui berbagai program, termasuk Halal Goes to Campus, serta mendukung kebijakan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Fuad, program MBG menjadi momentum penting dalam memperluas implementasi sertifikasi halal.

“Program MBG menjadi trigger penting sertifikasi halal nasional. Selain higienis dan bergizi, aspek kehalalan harus terpenuhi,” katanya.

Ia menambahkan, DJPH bersama Bappenas telah melakukan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan MBG pada akhir 2025, sekaligus menyusun instrumen pengawasan yang terintegrasi dengan sistem pemantauan Bappenas.

Pada aspek kelembagaan, Fuad menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 714 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di tingkat kanwil, kantor kementerian agama kabupaten/kota, hingga KUA, serta keputusan Dirjen Bimas Islam sebagai petunjuk pelaksanaannya. (AUNI)

Dalam kunjungannya, Jaksa Agung memberikan arahan kepada seluruh jajaran Adhyaksa di Kalimantan Timur sekaligus mengevaluasi kinerja institusi penegak hukum di wilayah strategis nasional tersebut.

ST Burhanuddin mengapresiasi kinerja Kejati Kalimantan Timur yang dinilai mampu menjaga profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.

“Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Kejaksaan dalam mendukung agenda prioritas pemerintah periode 2024–2029, khususnya reformasi hukum dan pemberantasan korupsi demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Jaksa Agung juga menyoroti capaian realisasi anggaran Kejati Kalimantan Timur tahun 2025 yang mencapai 97,12 persen. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang akuntabel menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan dan efektif.

“Meskipun terdapat penyesuaian anggaran pada tahun 2026, saya minta seluruh satuan kerja tetap menjaga kualitas realisasi anggaran dan terus mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak,” tegasnya.

Pada bidang penegakan hukum, ST Burhanuddin menyebutkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur telah berkontribusi pada penyelamatan keuangan negara lebih dari Rp18 miliar.

Ia menginstruksikan agar tunggakan perkara, khususnya kasus-kasus lama yang belum tuntas, segera diselesaikan serta diiringi dengan optimalisasi pemulihan kerugian negara melalui pelacakan dan penyitaan aset.

“Penanganan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada kasus-kasus kecil seperti Dana Desa. Kejaksaan harus berani menyasar perkara dengan nilai kerugian negara besar dan berdampak luas bagi masyarakat,” katanya.

Selain penindakan pidana, Kejaksaan juga diminta aktif mengawal proyek strategis nasional dan daerah agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Hal tersebut termasuk dukungan terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis melalui pendampingan hukum dan pengawasan.

Jaksa Agung turut mengingatkan jajaran agar meningkatkan pengawasan terhadap potensi aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, mengingat besarnya potensi sumber daya alam Kalimantan Timur.

“Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang besar, namun juga rawan terhadap perambahan hutan dan pertambangan tanpa izin. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Menutup arahannya, ST Burhanuddin mengingatkan seluruh insan Adhyaksa untuk menjaga integritas dan profesionalisme, termasuk dalam penggunaan media sosial.

“Gunakan media sosial secara bijak untuk menyampaikan informasi positif tentang kinerja Kejaksaan dan hindari hal-hal yang dapat merusak marwah institusi,” tandasnya. (AUNI)

Ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler yang mulai diberlakukan secara nasional.

Melalui regulasi ini, pemerintah mempersempit ruang peredaran nomor seluler tanpa identitas jelas yang selama ini kerap dimanfaatkan untuk tindak kejahatan siber. Setiap nomor kini wajib terhubung dengan identitas pelanggan yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan registrasi kartu seluler tidak lagi sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen penting dalam perlindungan masyarakat di ruang digital.

“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah,” ujar Meutya dalam keterangan resminya, Jumat (23/1/2026).

Dalam aturan baru tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Aktivasi hanya dapat dilakukan setelah pelanggan menyelesaikan proses registrasi yang tervalidasi sesuai ketentuan.

Registrasi bagi warga negara Indonesia dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikombinasikan dengan data biometrik berupa pengenalan wajah. 

Sementara itu, warga negara asing diwajibkan menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal yang sah. Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, proses registrasi harus melibatkan identitas dan data biometrik kepala keluarga.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya merupakan fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital,” tuturnya.

Pemerintah juga menetapkan pembatasan maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pelanggan pada masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara massal.

Selain itu, penyelenggara diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor agar masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor seluler yang terdaftar atas identitasnya. Jika ditemukan nomor yang tidak dikenali atau digunakan tanpa izin, pelanggan berhak mengajukan permohonan pemblokiran.

“Mekanisme pengaduan juga disiapkan untuk nomor yang disalahgunakan dalam tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan,” jelasnya.

Dalam aspek perlindungan data pribadi, pemerintah menegaskan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pelanggan, termasuk penerapan standar keamanan informasi internasional dan sistem pencegahan penipuan.

Pemerintah juga membuka mekanisme registrasi ulang bagi pelanggan lama yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat menyesuaikan dengan sistem registrasi berbasis biometrik yang kini diberlakukan.

Untuk menjamin kepatuhan, sanksi administratif akan dikenakan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan registrasi, tanpa menghilangkan kewajiban untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut. (AUNI)

Pencabutan izin ini diumumkan dalam rapat terbatas pada Senin (19/1/2026) sebagai respons atas kerusakan lingkungan dan meningkatnya bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penataan ulang tata kelola sumber daya alam nasional.

“Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan beroperasi di kawasan hutan secara tidak sesuai ketentuan. Kawasan tersebut akan dikembalikan menjadi aset negara,” ujarnya.

Berikut Daftar 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut

Sebanyak 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dicabut izinnya dengan total luasan ratusan ribu hektare, terdiri dari:

1. PT Aceh Nusa Indrapuri – Aceh

2. PT Rimba Timur Sentosa – Aceh

3. PT Rimba Wawasan Permai – Aceh

4. PT Minas Pagai Lumber – Sumatera Barat

5. PT Biomass Andalan Energi – Sumatera Barat

6. PT Bukit Raya Mudisa – Sumatera Barat

7. PT Dhara Silva Lestari – Sumatera Barat

8. PT Sukses Jaya Wood – Sumatera Barat

9. PT Salaki Summa Sejahtera – Sumatera Barat

10. PT Anugerah Rimba Makmur – Sumatera Utara

11. PT Barumun Raya Padang Langkat – Sumatera Utara

12. PT Gunung Raya Utama Timber – Sumatera Utara

13. PT Hutan Barumun Perkasa – Sumatera Utara

14. PT Multi Sibolga Timber – Sumatera Utara

15. PT Panei Lika Sejahtera – Sumatera Utara

16. PT Putra Lika Perkasa – Sumatera Utara

17. PT Sinar Belantara Indah – Sumatera Utara

18. PT Sumatera Riang Lestari – Sumatera Utara

19. PT Sumatera Sylva Lestari – Sumatera Utara

20. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun – Sumatera Utara

21. PT Teluk Nauli – Sumatera Utara

22. PT Toba Pulp Lestari Tbk – Sumatera Utara

Selain sektor kehutanan, pemerintah juga mencabut izin enam perusahaan di sektor perkebunan, pertambangan, energi, dan pemanfaatan hasil hutan kayu, yaitu:

23. PT Ika Bina Agro Wisesa – Aceh (IUP Perkebunan)

24. CV Rimba Jaya – Aceh (PBPHHK)

25. PT Agincourt Resources – Sumatera Utara (IUP Pertambangan)

26. PT North Sumatra Hydro Energy – Sumatera Utara (IUP PLTA)

27. PT Perkebunan Pelalu Raya – Sumatera Barat (IUP Perkebunan)

28. PT Inang Sari – Sumatera Barat (IUP Perkebunan)

Pemerintah memastikan kawasan yang izinnya dicabut akan dikelola kembali sesuai peruntukannya, termasuk untuk konservasi dan rehabilitasi hutan. Satgas PKH juga akan melanjutkan penertiban serupa di wilayah lain guna memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan. (AUNI)

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penguasaan kembali kawasan tersebut dilakukan guna memperkuat perlindungan lingkungan serta mendukung komitmen Indonesia terhadap pelestarian keanekaragaman hayati.

“Dari luasan yang berhasil dikuasai kembali, sekitar 900 ribu hektare ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi untuk mendukung keanekaragaman hayati, baik di tingkat nasional maupun global,” ujarnya saat menyampaikan capaian Satgas PKH di Jakarta, Selasa (20/1/2026) malam.

Penetapan kawasan konservasi tersebut mencakup area strategis, salah satunya Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau seluas 81.793 hektare. Kawasan ini selama bertahun-tahun menghadapi tekanan serius akibat ekspansi perkebunan dan alih fungsi lahan.

Secara keseluruhan, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali sekitar 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan di berbagai wilayah Indonesia. Luasan tersebut ditemukan melalui proses audit dan pemeriksaan intensif terhadap kepatuhan perizinan usaha.

Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik. Satuan tugas ini diberi mandat untuk menertibkan kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sah.

Penertiban kawasan hutan semakin dipercepat setelah terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hasil audit Satgas PKH di tiga provinsi tersebut dilaporkan kepada Presiden dalam rapat terbatas pada 19 Januari 2026.

Berdasarkan laporan itu, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Perusahaan tersebut terdiri atas 22 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas lebih dari 1 juta hektare, serta enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat menyampaikan bahwa Satgas PKH hingga kini juga telah menguasai kembali sekitar 1,5 juta hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal di berbagai daerah.

“Dari luasan tersebut, kawasan konservasi seluas 688.427 hektare telah diserahkan kembali kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan ekosistem secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Rohmat menambahkan, Kementerian Kehutanan terus memperkuat tata kelola kawasan hutan melalui integrasi data geospasial nasional dalam platform Jaga Rimba. Sistem ini dilengkapi dengan peringatan dini berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi deforestasi dan kebakaran hutan.

“Ke depan, sistem ini akan diperkuat dengan notifikasi langsung kepada unit pelaksana teknis di lapangan agar respons dapat dilakukan lebih cepat,” ujarnya.

Selain penguatan sistem pengawasan, Kementerian Kehutanan juga mengusulkan pembentukan 35 pusat koordinasi wilayah kehutanan, peningkatan jumlah unit penegakan hukum, serta penambahan personel Polisi Kehutanan.

“Saat ini rasio pengamanan masih satu personel untuk sekitar 26 ribu hektare. Kami mengusulkan penambahan sekitar 21 ribu personel agar rasio pengawasan menjadi satu banding 5.000 hektare, yang juga akan didukung pemanfaatan drone untuk pemantauan lapangan,” pungkasnya. (AUNI)

Penegasan ini disampaikan menyusul maraknya informasi palsu yang beredar di media sosial dan mengatasnamakan institusi tersebut.

Belakangan, sejumlah konten di berbagai platform digital, termasuk TikTok, menyebutkan adanya pendaftaran CPNS dan PPPK Kemenag tahun 2026. Informasi tersebut bahkan disertai tautan pendaftaran serta klaim kemudahan proses seleksi yang diduga kuat untuk menipu masyarakat.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, Wawan Djunaedi memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan hoaks.

“Sampai saat ini Kementerian Agama belum membuka rekrutmen CPNS maupun PPPK. Informasi yang beredar di media sosial dengan mengatasnamakan Kemenag tersebut adalah tidak benar,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (22/1/2026).

Wawan menegaskan bahwa setiap proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenag selalu dilakukan secara terbuka dan mengikuti kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Seluruh pengumuman resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah, seperti situs web Kementerian Agama, media sosial resmi Kemenag, serta portal nasional rekrutmen ASN. Tidak pernah dilakukan melalui pesan pribadi atau tautan yang tidak jelas,” jelasnya.

Wawan mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi, terlebih apabila disertai permintaan data pribadi, pungutan biaya, atau janji kelulusan.

“Masyarakat perlu berhati-hati. Rekrutmen ASN tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apa pun dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Kemenag mengajak masyarakat untuk aktif melakukan verifikasi informasi sebelum mengambil tindakan, serta segera melaporkan apabila menemukan konten mencurigakan yang mengatasnamakan Kementerian Agama.

“Jika menemukan informasi yang diragukan kebenarannya, kami minta masyarakat segera melakukan klarifikasi melalui kanal resmi Kemenag atau melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan penyebaran disinformasi, sekaligus memastikan seluruh proses kepegawaian berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (AUNI)

Atmosfer religius mulai terasa di tengah masyarakat, seiring meningkatnya persiapan ibadah, penguatan niat, hingga perencanaan aktivitas menjelang menjalankan puasa.

Menjelang Ramadhan, umat Islam lazim memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak amalan sunnah, menyelesaikan kewajiban ibadah yang tertunda, seperti utang puasa tahun sebelumnya, serta mempersiapkan kondisi fisik dan mental agar dapat menjalankan ibadah puasa secara optimal.

Dalam sistem kalender Islam, ibadah puasa Ramadhan dilaksanakan pada tanggal 1 Ramadhan. Namun, karena kalender Hijriah menggunakan peredaran bulan, penetapan awal Ramadhan setiap tahunnya tidak dapat langsung disamakan dengan kalender Masehi dan harus ditentukan melalui metode tertentu.

Di Indonesia, penetapan awal Ramadhan umumnya mengacu pada keputusan resmi pemerintah serta rujukan dari organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Perbedaan metode penentuan awal bulan kerap membuat tanggal awal puasa tidak selalu seragam.

Lantas, kapan awal puasa Ramadhan 2026?

Awal Puasa Ramadhan 2026 Versi Pemerintah

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah memprakirakan bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Meski demikian, tanggal tersebut masih bersifat perkiraan. Penetapan resmi awal Ramadhan akan dilakukan melalui sidang isbat yang lazim digelar pada akhir bulan Syaban. Sidang isbat melibatkan berbagai unsur, seperti perwakilan organisasi Islam, ahli astronomi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta instansi terkait lainnya.

Dalam sidang, pemerintah mengombinasikan metode hisab atau perhitungan astronomi dengan rukyatul hilal, yakni pengamatan langsung terhadap hilal di berbagai lokasi di Indonesia.

Jika dihitung dari hari ini, Rabu (21/1/2026), umat Islam memiliki waktu sekitar 29 hari lagi untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadhan berdasarkan prakiraan pemerintah. 

Rentang waktunya dapat dimanfaatkan untuk melunasi utang puasa, membayar fidyah, serta membiasakan diri dengan ibadah sunnah.

Perkiraan Awal Puasa Ramadhan 2026 Versi NU

Nahdlatul Ulama (NU) juga memprakirakan awal Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Perkiraan ini tercantum dalam Almanak NU Tahun 2026 yang disusun oleh Lembaga Falakiyah Pengurus Besar NU.

Secara perhitungan astronomi, hasil tersebut sejalan dengan kalender yang diterbitkan Kementerian Agama. Namun, NU tetap menjadikan rukyatul hilal sebagai rujukan utama dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Oleh karena itu, NU akan melakukan pemantauan hilal pada tanggal 29 Syaban 1447 H di berbagai titik pengamatan di seluruh Indonesia. Keputusan resmi mengenai awal Ramadhan versi NU akan diumumkan setelah hasil rukyat diverifikasi dan ditetapkan secara kelembagaan.

Apabila mengacu pada kalender sementara, maka dari hari ini umat Islam memiliki sekitar 29 hari menuju awal Ramadhan 2026 menurut NU.

Jadwal Puasa Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah

Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan awal Ramadhan 1447 H. Melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Penetapan ini didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal, yakni perhitungan astronomi yang menetapkan awal bulan Hijriah tanpa menunggu hasil pengamatan hilal secara langsung.

Dengan metode tersebut, Muhammadiyah dapat menetapkan kalender ibadah jauh hari sebelumnya, sehingga warga persyarikatan memiliki kepastian dalam menyusun agenda ibadah, pendidikan, maupun kegiatan sosial.

Jika dihitung dari Rabu (21/1/2026), maka tersisa sekitar 28 hari menuju awal puasa Ramadhan 2026 versi Muhammadiyah.

Alasan Perbedaan Penetapan Awal Ramadhan

Perbedaan awal puasa Ramadhan di Indonesia merupakan hal yang lazim dan telah berlangsung sejak lama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah.

Pemerintah dan NU menggunakan metode rukyatul hilal yang dikombinasikan dengan hisab, sementara Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal. Meski berbeda pendekatan, seluruh metodenya memiliki dasar keilmuan dan landasan syariat masing-masing.

Perbedaan ini telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan umat Islam di Indonesia dan diharapkan dapat disikapi dengan sikap saling menghormati serta menjaga persatuan.

Jadwal Libur Idul Fitri 2026

Selain jadwal awal puasa, masyarakat juga mulai mencari informasi mengenai libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, pemerintah telah menetapkan jadwal libur Lebaran.

SKB tersebut tertuang dalam SKB Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB.

Adapun jadwal libur dan cuti bersama Idul Fitri 2026 sebagai berikut:

• Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri
• Sabtu, 21 Maret 2026: Libur nasional Idul Fitri
• Minggu, 22 Maret 2026: Libur nasional Idul Fitri
• Senin, 23 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri
• Selasa, 24 Maret 2026: Cuti bersama Idul Fitri

Berdasarkan ketentuan, masyarakat berkesempatan menikmati libur Idul Fitri selama lima hari berturut-turut yang dapat dimanfaatkan untuk silaturahmi, mudik, maupun kegiatan keagamaan lainnya. (AUNI)

Penyesuaian akan diterapkan di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam skema ini, makanan MBG tetap dibagikan pada jam sekolah seperti biasa, namun tidak dikonsumsi di tempat. Para penerima manfaat membawa makanannya pulang untuk disantap saat waktu berbuka puasa.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pola distribusi MBG selama Ramadan bukan merupakan kebijakan baru. Skema serupa telah diterapkan pada Ramadan sebelumnya dan dinilai efektif.

“Untuk Ramadan, polanya sama seperti tahun lalu. Di daerah mayoritas Muslim, makanan dibagikan saat jam sekolah, tetapi dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka. Makanannya dirancang tahan hingga 12 jam sejak disiapkan sampai dikonsumsi,” ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, tantangan utama pelaksanaan MBG selama Ramadan tidak hanya terletak pada distribusi, tetapi juga pada aspek keamanan pangan. Makanan harus tetap aman, layak konsumsi, dan bernutrisi meski baru dimakan beberapa jam setelah dibagikan.

BGN melakukan penyesuaian menu dengan memilih makanan siap santap yang memiliki daya tahan cukup lama tanpa mengurangi kandungan gizi.

“Menu yang disiapkan adalah menu siap santap, tetapi memiliki ketahanan yang baik,” jelasnya.

Dadan menambahkan, menu MBG selama Ramadan disusun dengan prinsip sederhana, praktis, dan bergizi seimbang. Selain nilai gizi, ketahanan makanan menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan bahan pangan.

Beberapa menu yang disiapkan antara lain kurma, telur rebus, buah-buahan, abon, serta penganan lokal yang tidak mudah basi.

“Contohnya kurma, telur rebus, buah, abon, sampai kue-kue lokal yang bisa bertahan lama,” katanya.

Sesuai kebijakan, penyesuaian ini sejalan dengan prinsip keamanan pangan yang selama ini diterapkan BGN, termasuk pengendalian risiko kontaminasi dan pembusukan makanan.

BGN memastikan seluruh menu MBG selama Ramadan tetap memenuhi standar gizi nasional dan kaidah keamanan pangan.

Sementara itu, bagi wilayah dengan mayoritas penduduk yang tidak menjalankan ibadah puasa, pelaksanaan MBG tidak mengalami perubahan. Pola distribusi dan waktu konsumsi makanan tetap dilakukan seperti hari-hari biasa.

“Untuk daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanannya tetap normal,” pungkasnya. (AUNI)

Burhanuddin menjelaskan, sepanjang 2025 Kejaksaan RI menerima sebanyak 4.748 laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.131 perkara dikembangkan ke tahap proses hukum, dengan 1.590 perkara di antaranya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan.

“Dari laporan yang masuk, ribuan perkara telah kami tindak lanjuti hingga tahap penuntutan sebagai bentuk komitmen Kejaksaan dalam penegakan hukum,” ujarnya, dikutip dari Inilah com, Rabu (21/1/2025).

Selain perkara korupsi, Kejaksaan juga menangani tindak pidana di bidang kepabeanan, perpajakan, dan cukai, termasuk perkara yang berkaitan dengan TPPU. Secara kumulatif, Kejaksaan telah melakukan penuntutan terhadap 562 perkara serta mengeksekusi 221 perkara.

Besarnya potensi kerugian negara, Burhanuddin menyampaikan bahwa Kejaksaan juga mencatat keberhasilan dalam upaya penyelamatan keuangan negara.

“Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp24,71 triliun,” katanya.

Selain penyelamatan keuangan negara dalam bentuk rupiah, Kejaksaan turut mengamankan aset valuta asing berupa 11,29 juta dollar Amerika Serikat, 26,4 juta dollar Singapura, serta 57.200 euro. Dari penanganan perkara tindak pidana khusus, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tercatat mencapai Rp19,12 triliun.

Burhanuddin menegaskan, langkah penyelamatan keuangan negara yang dilakukan Kejaksaan bersifat sementara dan merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

“Upaya tersebut dilakukan melalui penyitaan, pemblokiran, serta pencegahan pengalihan aset untuk menghentikan kerugian negara dan mengamankan aset selama proses hukum berlangsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemulihan kerugian negara secara permanen baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Putusan pengadilan tersebut yang nantinya memerintahkan perampasan aset hasil kejahatan untuk disetorkan ke kas negara,” ungkapnya.

Dalam penanganan perkara korupsi dan TPPU, Kejaksaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Kejaksaan juga menempatkan strategi asset recovery sebagai salah satu fokus utama penegakan hukum, tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara. 

Dalam prosesnya, Kejaksaan turut berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam penelusuran aliran dana dan pengamanan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Burhanuddin menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan dengan tetap menjunjung prinsip due process of law dan menghormati hak-hak pihak terkait hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (AUNI)

Adapun gugatannya, yaitu menyoroti ketentuan yang dinilai membuka ruang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak oleh penyedia layanan ketika masa aktif berakhir.

Berdasarkan penelusuran di laman resmi MK, Rabu (21/1/2026), sebagaimana yang dilansir dari detik.com, permohonan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor Perkara 33/PUU-XXIV/2026. 

Pemohon menggugat Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam permohonannya, TB Yaumul Hasan Hidayat mengaku sebagai mahasiswa Universitas Terbuka yang seluruh proses pembelajarannya dilakukan secara daring. Ia menilai akses internet merupakan kebutuhan mendasar untuk menjalankan hak atas pendidikan.

Pemohon menjelaskan bahwa layanan internet yang digunakannya diperoleh dengan membeli kuota menggunakan dana pribadi. Namun, sistem masa berlaku kuota yang diterapkan penyedia layanan membuat sisa kuota langsung hangus meskipun belum digunakan.

“Berlakunya norma a quo yang dimaknai membolehkan penghapusan atau penghangusan kuota internet yang telah dibayar penuh telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, nyata, dan sedang berlangsung,” ujar pemohon dalam permohonannya.

Ia menilai, praktik penghangusan kuota berdampak langsung terhadap kelangsungan pendidikannya. Ketika kuota habis masa aktifnya, ia mengaku tidak dapat mengikuti perkuliahan daring, mengakses materi kuliah, maupun mengikuti evaluasi akademik.

Menurut pemohon, kondisi tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar itu, pemohon meminta MK menyatakan pasal yang digugat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa kuota internet yang telah dibayar konsumen tidak boleh dihapus atau dihanguskan secara sepihak.

Pemohon juga meminta agar setiap pembatasan masa berlaku layanan data internet diwajibkan memiliki mekanisme yang adil, transparan, dan proporsional, serta tidak menghilangkan nilai manfaat kuota yang telah dibayar tanpa kompensasi yang layak.

Sebagai konteks, isu masa berlaku dan penghangusan kuota internet selama ini kerap menjadi sorotan publik dan lembaga perlindungan konsumen. 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk syarat dan ketentuan penggunaannya.

Selain itu, perkembangan pembelajaran daring pascapandemi menjadikan akses internet sebagai sarana esensial, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi jarak jauh. 

Gugatan ini dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi MK untuk menilai ulang keseimbangan antara kepentingan bisnis penyelenggara telekomunikasi dan perlindungan hak dasar konsumen. (AUNI)

Ketua Delegasi JCCI, Hayashi Hiroto, menyampaikan ketertarikan dan apresiasinya terhadap skala pelaksanaan MBG di Indonesia yang dinilai sangat masif. Program MBG saat ini menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat setiap hari, jumlah yang setara dengan hampir setengah populasi Jepang.

“Kami menawarkan program magang bagi siswa SMK serta pelatihan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari transfer of knowledge,” ujarnya dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip dari Kompas, Rabu (21/1/2026).

Pernyataan disampaikan Hayashi saat memimpin kunjungan delegasi JCCI ke SPPG Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat, untuk melihat secara langsung proses penyediaan dan distribusi MBG di sekolah-sekolah.

Hayashi menjelaskan, Jepang telah menjalankan program makan siang sekolah sejak tahun 1889. Selama lebih dari 137 tahun, programnya menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional Jepang, tidak hanya untuk pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter, kedisiplinan, dan kebiasaan hidup bersih.

“Pengalaman panjang Jepang dalam program makan siang sekolah dapat menjadi referensi dalam peningkatan aspek keamanan pangan pada pelaksanaan MBG di Indonesia,” katanya.

Ia menilai, secara umum petunjuk teknis dan standar operasional MBG di Indonesia sudah berada pada tingkat yang tinggi dan hampir setara dengan Jepang. Namun, terdapat perbedaan pada aspek teknis pengolahan makanan.

“Di Jepang, suhu setiap menu diukur sebelum disajikan, dengan standar minimal 80 derajat Celsius untuk memastikan makanan aman dikonsumsi,” jelasnya.

Dalam sistem makan siang sekolah Jepang, makanan disiapkan di dapur khusus (school lunch center) dengan standar higienitas ketat. Selain itu, siswa juga dilibatkan dalam proses distribusi makanan di sekolah sebagai bagian dari pendidikan tanggung jawab dan kerja sama.

Hayashi menilai, kemampuan Indonesia membangun sistem MBG dalam waktu relatif singkat dan dalam skala nasional menjadi daya tarik tersendiri bagi Jepang untuk melakukan studi banding.

Delegasi JCCI datang ke Indonesia untuk mempelajari secara langsung pengembangan sistem MBG yang dijalankan pemerintah, mulai dari dapur, distribusi, hingga penerapan standar keamanan pangan.

Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Dian Fatwa, menyambut baik kunjungan dan tawaran kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan Jepang akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas MBG.

“Capaian MBG menunjukkan Indonesia mampu menjalankan program berskala masif dan kini menjadi lokasi studi banding. Kerja sama dengan Jepang akan memperkuat kualitas dan keamanan pangan,” ujarnya.

Dian juga menambahkan bahwa kemitraan tersebut berpotensi mempererat hubungan bilateral Indonesia–Jepang, khususnya di bidang pendidikan, gizi, dan pengembangan sumber daya manusia. (AUNI)

Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Burhanuddin merinci, dari ratusan laporan yang telah ditangani tersebut, sebanyak 17 laporan dinyatakan terbukti, 20 laporan tidak terbukti, sementara 614 laporan lainnya dilimpahkan untuk ditangani oleh satuan kerja sesuai kewenangannya.

“Dari seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk, hampir seluruhnya telah kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku,” ujarnya, dikutip dari Inilah com, Rabu (21/1/2025).

Selain aspek pengawasan, Jaksa Agung juga menyoroti upaya penegakan disiplin internal di lingkungan Kejaksaan. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 165 pegawai Kejaksaan dijatuhi sanksi disiplin.

“Mayoritas, yaitu 72 orang, dikenakan hukuman berat berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian dengan tidak hormat, terutama karena melakukan perbuatan tercela,” terangnya.

Jaksa Burhanudin juga menambahkan, pelanggaran disiplin yang ditangani terdiri dari 79 kasus perbuatan tercela dan 71 kasus indisipliner lainnya.

Selanjutnya, ia juga melaporkan capaian Kejaksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tingkat penyelesaian rekomendasi BPK hingga akhir 2025 mencapai 91,11 persen dengan total 1.089 temuan audit yang telah ditindaklanjuti.

“Kinerja pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi tersebut turut berkontribusi pada keberhasilan penyelamatan potensi kerugian negara,” jelasnya.

Menurut Burhanuddin, nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sepanjang 2025 mencapai Rp555 miliar.

“Keberhasilan penyelamatan potensi kerugian negara tersebut mencapai Rp555 miliar,” tandasnya. (AUNI)

Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun kembali hunian warga serta memulihkan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah sepanjang 2024 hingga awal 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun, bencana banjir bandang dan longsor berdampak signifikan terhadap tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total rumah warga yang mengalami kerusakan tercatat mencapai 238.783 unit. 

Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 208.693 unit rumah rusak, disusul Sumatera Utara sebanyak 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan, pemerintah memprioritaskan pemulihan hunian masyarakat sebagai langkah awal pemulihan pascabencana. 

Dari total anggaran yang disiapkan, sekitar Rp8,2 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan kembali dan perbaikan rumah warga terdampak.

“Anggaran ini difokuskan untuk memastikan masyarakat dapat kembali menempati hunian yang layak, aman, dan tahan terhadap risiko bencana,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews, Selasa (20/1/2026).

Selain sektor perumahan, pemerintah juga mengalokasikan dana sekitar Rp51,8 triliun untuk pemulihan infrastruktur publik. Anggaran tersebut mencakup perbaikan dan pembangunan kembali jalan nasional dan daerah, jembatan penghubung antarwilayah, fasilitas air bersih, sistem sanitasi, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang rusak akibat bencana.

Pemerintah menegaskan, program rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga mengedepankan prinsip build back better. Konsepnya bertujuan membangun kembali infrastruktur dan permukiman dengan standar ketahanan yang lebih baik agar mampu meminimalkan risiko bencana serupa di masa mendatang.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melakukan penataan ulang kawasan rawan bencana, termasuk relokasi terbatas bagi permukiman yang berada di zona berisiko tinggi. Selain itu, penguatan infrastruktur pengendali banjir, perbaikan daerah aliran sungai (DAS), serta pembangunan struktur penahan longsor juga menjadi bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.

Proses pemulihan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah setempat. 

Pemerintah daerah berperan dalam pendataan, penentuan prioritas pembangunan, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera dipicu oleh kombinasi faktor cuaca ekstrem, tingginya curah hujan, serta kondisi geografis wilayah yang rentan. BNPB sebelumnya mencatat bahwa sebagian besar wilayah Sumatera memiliki tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi yang tinggi, terutama pada musim hujan. (AUNI)

Anwar menyampaikan penyesalannya atas digelarnya hiburan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, meskipun pihak panitia menyatakan acara tersebut berlangsung setelah rangkaian utama Isra Mikraj selesai.

“Kami sangat menyayangkan adanya kegiatan menyanyi dan berjoget setelah acara peringatan Isra Mikraj. Terlebih lagi, penampilan tersebut memperlihatkan interaksi laki-laki dan perempuan yang tidak pantas untuk disaksikan di ruang publik,” ujarnya dikutip dari detik.com, Senin (19/1/2026).

Menurut Anwar, polemik ini muncul karena atribut dan simbol peringatan keagamaan masih terpasang ketika hiburan digelar, sehingga menimbulkan kesan pelecehan terhadap nilai-nilai agama.

“Jika spanduk dan simbol peringatan Isra Mikraj sudah dicopot, kemungkinan reaksi masyarakat tidak akan sebesar sekarang. Namun karena simbol keagamaan masih terlihat, kegiatan tersebut terkesan mencederai ajaran Islam,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa peringatan Isra Mikraj semestinya menjadi momentum refleksi atas keteladanan Nabi Muhammad SAW, bukan justru diikuti dengan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran yang diperingati.

“Kita memperingati Isra Mikraj untuk mengenang perjuangan dan ajaran Nabi. Bila setelah itu, di tempat yang sama dan dengan simbol-simbol yang masih terpasang, dilakukan kegiatan yang melanggar nilai agama, maka hal tersebut jelas tidak etis dan tidak elok,” tegas Anwar.

Anwar juga mengimbau seluruh pihak, baik panitia maupun masyarakat, agar lebih berhati-hati dan sensitif dalam menyelenggarakan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan peringatan keagamaan, demi menjaga suasana tetap kondusif dan saling menghormati.

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Isra Mikraj Desa Parangharjo, Hadiyanto, membenarkan adanya hiburan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa penampilan biduan digelar setelah seluruh rangkaian acara inti selesai.

“Memang benar ada hiburan, namun itu dilakukan setelah acara Isra Mikraj selesai dan seluruh undangan, termasuk para kiai, sudah meninggalkan lokasi,” katanya.

Hadiyanto menjelaskan, hiburan tersebut merupakan inisiatif spontan internal panitia dan tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Menyusul polemik yang berkembang, panitia telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui video klarifikasi di Polsek Songgon.

Pihak panitia menyatakan akan menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (AUNI)

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan bahwa angka tersebut mencerminkan komitmen kuat negara dalam melindungi setiap warga negaranya, tanpa memandang latar belakang permasalahan yang dihadapi.

“Sepanjang 2025, Indonesia telah memulangkan 27.768 WNI dari berbagai situasi krisis,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews, Jumat (16/1/2025).

Berdasarkan data Kemenlu RI, ribuan WNI tersebut dipulangkan dari sejumlah kondisi darurat, mulai dari konflik bersenjata, kejahatan transnasional, penipuan daring (online scam), hingga kasus judi daring lintas negara yang melibatkan WNI di luar negeri.

Kemenlu RI mencatat bahwa meningkatnya kasus kejahatan transnasional, khususnya yang berkaitan dengan penipuan online dan judi daring, menjadi tantangan serius dalam perlindungan WNI di kawasan Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya. Banyak WNI menjadi korban eksploitasi, penipuan, hingga penyekapan oleh jaringan kriminal internasional.

Sebagai langkah antisipasi dan penguatan perlindungan, Kemenlu RI terus memperkuat berbagai instrumen kerja sama internasional. Upaya tersebut meliputi peningkatan kerja sama antarnegara dan mitra internasional, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), serta percepatan digitalisasi layanan perlindungan WNI di luar negeri.

Sugiono juga menekankan bahwa perlindungan WNI merupakan prioritas utama diplomasi Indonesia, khususnya di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Perlindungan WNI adalah mandat konstitusi. Negara harus hadir dan memastikan keselamatan warganya di mana pun berada,” tegasnya.

Kemenlu RI juga mengimbau masyarakat Indonesia yang hendak bekerja atau bepergian ke luar negeri agar selalu mengikuti prosedur resmi, meningkatkan kewaspadaan, serta memanfaatkan layanan perlindungan dan pelaporan yang telah disediakan oleh perwakilan RI di luar negeri. (AUNI)

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Rizal Irawan mengatakan enam perusahaan yang digugat yakni PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. 

Korporasi-korporasi tersebut diketahui menjalankan aktivitas usaha di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru, Sumatera Utara.

“Total nilai gugatan terhadap enam perusahaan tersebut mencapai Rp4.843.232.560.026. Dari jumlah itu, sebesar Rp4.657.378.770.276 merupakan tuntutan ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup, sedangkan Rp178.481.212.250 ditujukan untuk biaya pemulihan lingkungan,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/1/2026), dikutip dari Kompas.

Rizal memastikan seluruh gugatan telah resmi didaftarkan pada hari yang sama. Adapun perkara tersebut diajukan ke beberapa pengadilan negeri, yakni dua gugatan di Pengadilan Negeri Kota Medan, dua gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta satu gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ia menjelaskan, gugatan perdata tersebut diajukan dengan menggunakan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan prinsip tersebut, penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan dari pihak tergugat.

“Gugatan ini bersifat strict liability. Harapannya, langkah hukum ini dapat mendorong pemulihan lingkungan hidup dan ekosistem yang terdampak, sekaligus mengembalikan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” katanya.

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada akhir 2025 diketahui menyebabkan dampak luas, mulai dari kerusakan permukiman warga, fasilitas umum, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. 

KLH menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari menurunnya daya dukung lingkungan di kawasan hulu dan daerah aliran sungai akibat aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan kaidah perlindungan lingkungan.

Selain tuntutan ganti rugi dan pemulihan lingkungan, gugatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada korporasi agar lebih patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan bencana.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tindakan tersebut dilakukan menyusul bencana banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi itu pada penghujung 2025. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan kontribusi aktivitas perusahaan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi tersebut.

Pada Desember 2025, KLH juga memanggil delapan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara untuk dimintai klarifikasi terkait aktivitas usaha mereka. Berdasarkan data KLH per 15 Desember 2025, perusahaan yang dipanggil antara lain PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, serta PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.

KLH menegaskan langkah gugatan perdata ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum lingkungan secara menyeluruh, sekaligus bentuk komitmen negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak kerusakan ekosistem. (AUNI)

Dalam pernyataan tertulis yang diunggah melalui akun resmi media sosial Instagram @KakSetoSahabatAnak, Rabu (14/1/2026), Kak Seto menyatakan bahwa praktik pendampingan anak dan cara pandang terhadap relasi kuasa telah mengalami perkembangan signifikan dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Child grooming merupakan pola perilaku di mana orang dewasa secara bertahap membangun kedekatan emosional dengan anak atau remaja untuk tujuan manipulasi, eksploitasi, atau pelecehan. Proses ini kerap berlangsung secara halus dan berulang, sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan.

Menurut LPAI, pelaku grooming umumnya memanfaatkan kerentanan korban dengan memberikan perhatian berlebihan, pujian, hadiah, atau dukungan emosional, lalu secara perlahan menciptakan ketergantungan psikologis. 

Dalam tahap lanjutan, pelaku dapat menjauhkan anak dari lingkungan keluarga atau teman sebaya serta menormalisasi perilaku tidak pantas sebagai sesuatu yang wajar.

“Kami mengecam segala bentuk manipulasi, relasi tidak setara, dan praktik child grooming. Anak tidak pernah berada dalam posisi setara untuk dimintai pertanggungjawaban atas relasi yang dibangun melalui tekanan, bujuk rayu, atau ketimpangan kuasa,” tulis Kak Seto, dikutip Kamis (15/1/2026).

LPAI menegaskan bahwa dampak child grooming dapat berlangsung jangka panjang, antara lain trauma psikologis, gangguan perkembangan emosional, serta distorsi pemahaman korban terhadap hubungan yang sehat dan aman. Karena itu, korban sering kali membutuhkan pendampingan psikologis profesional.

Kak Seto juga mengimbau orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hubungan anak dengan orang dewasa di luar keluarga yang berlangsung tanpa batasan jelas. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pengawasan yang proporsional sebagai langkah pencegahan.

“Kami menghormati keberanian siapa pun yang memilih untuk bersuara atas pengalaman masa lalunya. Suara tersebut penting agar sistem perlindungan anak terus diperbaiki dan semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak,” ujarnya.

LPAI mengajak seluruh pihak menyikapi isu ini dengan empati, kebijaksanaan, serta fokus pada tujuan bersama, yaitu menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak Indonesia hari ini dan di masa depan. (AUNI)

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono mengatakan, substansi utama RUU Perampasan Aset terletak pada pengaturan metode perampasan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Ketentuan ini menjadi fondasi bagi upaya negara untuk mengambil kembali aset hasil tindak pidana, baik melalui jalur pidana konvensional maupun mekanisme khusus.

“Jantung dari undang-undang ini ada di Pasal 3 yang mengatur metode perampasan aset,” katanya dalam rapat pembahasan RUU Perampasan Aset bersama Komisi III DPR RI, Kamis (15/1/2026), dikutip dari Kompas.

Dirinya menjelaskan, RUU tersebut membuka dua jalur perampasan aset. Pertama, perampasan aset yang dilakukan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. 

Kedua, perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pidana, atau dikenal dengan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (in rem), dengan syarat dan kriteria tertentu.

“Perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana, atau tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6,” sambungnya.

Meski membuka ruang perampasan aset tanpa vonis pidana, Bayu menegaskan bahwa mekanisme tersebut tetap ditempuh melalui prosedur hukum yang ketat. RUU Perampasan Aset mengatur hukum acara tersendiri guna memastikan proses perampasan tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

“Tanpa putusan pidana bukan berarti tanpa proses hukum. Mekanismenya tetap melalui hukum acara yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini,” katanya.

Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah kondisi yang memungkinkan penerapan perampasan aset tanpa putusan pidana. Di antaranya apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, mekanisme tersebut juga dapat diterapkan ketika perkara pidana tidak dapat dilanjutkan ke persidangan.

RUU ini juga mengatur kondisi lain, yakni apabila pelaku telah diputus bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun di kemudian hari ditemukan aset hasil tindak pidana yang belum tercantum dalam putusan perampasan.

“Dalam kondisi tertentu, aset tindak pidana yang baru diketahui setelah putusan inkracht tetap dapat dirampas melalui mekanisme ini,” jelasnya.

Dari sisi nilai, RUU Perampasan Aset membatasi penerapan mekanisme tanpa putusan pidana hanya untuk aset dengan nilai minimal Rp1 miliar. Pembatasan ini dimaksudkan agar penerapan aturan difokuskan pada kejahatan dengan dampak ekonomi signifikan, seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi.

“Aset yang dapat dirampas melalui mekanisme ini harus bernilai paling sedikit Rp1 miliar,” tambahnya.

Menurut Bayu, penetapan ambang batas tersebut didasarkan pada studi perbandingan dengan praktik di sejumlah negara, termasuk Inggris, serta mempertimbangkan karakteristik perkara yang selama ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami melakukan perbandingan dengan negara lain, seperti Inggris, dan nilainya relatif sebanding. Namun ketentuan ini masih sangat terbuka untuk dibahas,” katanya.

Sebagai catatan, RUU Perampasan Aset telah lama menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Regulasi ini diharapkan dapat menutup celah hukum yang selama ini membuat aset hasil kejahatan sulit dirampas, terutama ketika pelaku meninggal dunia atau melarikan diri sebelum proses peradilan selesai. (AUNI)

Proyek tersebut tercatat sebagai kilang minyak terbesar di Indonesia dan menjadi tonggak penting dalam penguatan infrastruktur energi nasional.

Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di lokasi proyek dengan menekan tombol secara simbolis, didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan,” ujar Prabowo, di lokasi, Senin (12/1/2026).

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas selesainya megaproyek tersebut. Ia menilai beroperasinya Kilang Balikpapan merupakan pencapaian strategis yang menunjukkan kemampuan bangsa dalam membangun industri energi berskala besar.

“Saya menyambut dengan rasa bangga atas apa yang kita resmikan hari ini. Ini adalah prestasi penting bagi negara dan bangsa, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras,” katanya.

Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa RDMP Balikpapan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dari sebelumnya sekitar 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari. Peningkatan kapasitas ini diyakini berdampak signifikan terhadap penghematan devisa negara.

“Ini RDMP terbesar di Indonesia. Dengan tambahan kapasitas sekitar 100 ribu barel, kita bisa menghemat devisa lebih dari Rp 60 triliun,” ujarnya.

Menurut Bahlil, kilang ini juga telah dirancang untuk menghasilkan bahan bakar berkualitas tinggi setara standar Euro 5 yang lebih ramah lingkungan dan mendukung target net zero emission.

Proyek RDMP Balikpapan merupakan megaproyek dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp 123 triliun. Proyek ini mencakup modernisasi kilang eksisting, sistem penerimaan minyak mentah, fasilitas pengolahan, hingga penguatan keandalan rantai pasok energi nasional.

Selain meningkatkan produksi bahan bakar minyak, Kilang Balikpapan juga dilengkapi fasilitas Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex. Fasilitas ini memungkinkan pengolahan residu minyak menjadi produk bernilai tinggi, termasuk LPG dan produk petrokimia.

Dengan keberadaan RFCC Complex, kilang ini mampu memproduksi bahan bakar rendah emisi serta produk petrokimia seperti propylene dan sulfur, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam hilirisasi industri energi dan petrokimia.

Peresmian RDMP Balikpapan menandai langkah strategis pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor BBM, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta memperkokoh ketahanan energi nasional. (AUNI)

Berdasarkan jadwal yang dirilis, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, sekitar pukul 14.30 Wita. Selanjutnya, Presiden bersama rombongan menuju Kantor Besar PT Pertamina (Persero) untuk meresmikan proyek strategis nasional Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Peresmian infrastruktur energi terintegrasi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan dan kemandirian energi nasional. 

RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek unggulan Pertamina yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengolahan minyak serta kualitas produk bahan bakar dalam negeri.

Rangkaian kegiatan peresmian RDMP Balikpapan diawali dengan pertunjukan tari nusantara dan dilanjutkan dengan peninjauan galeri proyek yang menampilkan capaian pembangunan serta kontribusi RDMP terhadap sektor energi nasional.

Usai agenda di Balikpapan, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sekitar pukul 16.55 Wita, Presiden dan rombongan bertolak menuju IKN menggunakan helikopter dari helipad PUPR.

Presiden diperkirakan tiba di Helipad PUPR IKN atau Helipad Halaman Istana IKN pada pukul 17.15 Wita. Di IKN, Presiden dijadwalkan melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas pendidikan, termasuk sekolah rakyat dan Sekolah Nusantara, sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia di ibu kota baru.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, baik di sektor energi maupun pendidikan, seiring dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. (AUNI)

Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan menyebut pihaknya tidak terkejut dengan OTT tersebut. Menurutnya, dugaan praktik suap dalam perhitungan pajak bukan kasus tunggal, melainkan masalah yang telah mengakar.

“Berdasarkan pengetahuan dan pengaduan yang kami terima, praktik korupsi dan pemerasan di sektor pajak ini tidak bersifat kasuistik, tetapi sudah sistemik,” katanya, dikutip dari Inilah.com, Senin (12/1/2026).

Dirinya menilai, penindakan yang hanya menyasar satu atau dua kantor pajak tidak akan mampu memutus mata rantai korupsi. Oleh karena itu, IWPI mendesak KPK melakukan penyadapan secara menyeluruh terhadap seluruh kantor pajak di Indonesia.

“Kami mendorong KPK mengambil langkah luar biasa, yakni melakukan penyadapan terhadap 352 KPP dan 34 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Ini penting untuk membongkar praktik korupsi yang terstruktur dan berulang,” ujarnya.

Selain itu, IWPI juga menyoroti keberadaan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor 1 Tahun 2024 yang melarang perekaman audio dan visual di lingkungan kantor pajak. Menurut Rinto, aturan tersebut justru berpotensi melemahkan pengawasan publik.

“Larangan perekaman bukan mencegah pelanggaran, tetapi justru berpotensi menutup alat bukti. Kebijakan ini perlu dievaluasi karena bertentangan dengan semangat transparansi,” tegasnya.

Di sisi lain, Rinto menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam membersihkan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). IWPI juga menyatakan kesiapan menyerahkan data dan laporan dugaan pelanggaran pegawai pajak kepada aparat penegak hukum.

“Kami siap memberikan data dan laporan sebagai bentuk dukungan pemberantasan korupsi sekaligus menyelamatkan keuangan negara,” tegasnya.

Ia turut menegaskan bahwa dalam banyak kasus, wajib pajak tidak memiliki niat awal untuk menyuap. Pemberian uang, menurutnya, kerap terjadi akibat tekanan dan ancaman dari oknum aparat pajak.

“Relasi yang terjadi bukan suap sukarela, melainkan pemerasan berbasis kewenangan, seperti ancaman penerbitan SKP bernilai besar yang bisa mengganggu kelangsungan usaha,” jelasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas terungkapnya kasus tersebut.

“DJP terus melakukan pembenahan secara nyata dan tegas, serta memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan,” ungkapnya.

Rosmauli juga mengimbau wajib pajak untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi. Ia menegaskan, seluruh pegawai DJP diminta menjadikan kasus ini sebagai momentum memperkuat integritas dan profesionalisme, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. (AUNI)

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyampaikan bahwa keputusan pemutusan akses dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap ruang digital nasional, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

“Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencegah dampak lebih luas dari penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial yang berpotensi melanggar norma kesusilaan dan merugikan hak-hak warga negara,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Komdigi menilai praktik pembuatan deepfake seksual tanpa persetujuan bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi telah menyentuh aspek pelanggaran hak asasi manusia. 

Manipulasi visual berbasis AI tersebut dinilai dapat merusak martabat individu, menciptakan trauma psikologis bagi korban, serta menghilangkan kendali seseorang atas identitas visualnya di ruang digital.

Selain melakukan pemutusan akses sementara, Komdigi juga telah memanggil perwakilan Platform X untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait mekanisme pengamanan Grok serta langkah mitigasi yang dilakukan guna mencegah penyalahgunaan teknologi AI di platform tersebut.

Langkah pemerintah ini memiliki dasar hukum, antara lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Regulasi tersebut mewajibkan setiap PSE memastikan layanannya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan konten yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Melalui sisi penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia mengingatkan bahwa pembuatan dan penyebaran konten deepfake tanpa izin pemilik data dapat dikenakan sanksi pidana. 

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji menegaskan bahwa manipulasi data elektronik yang merugikan pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum.

“Jika dapat dibuktikan bahwa konten tersebut merupakan hasil manipulasi data elektronik tanpa persetujuan, maka perbuatan itu dapat diproses secara pidana,” ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, fitur Grok AI menjadi sorotan global karena kemampuannya menghasilkan dan memodifikasi gambar secara instan. 

Sejumlah laporan menyebutkan fitur tersebut disalahgunakan untuk mengedit foto individu termasuk figur publik dan anak-anak menjadi konten bermuatan seksual.

Sebagai respons, Platform X mulai membatasi sebagian fitur pengeditan gambar Grok dengan mengaitkannya pada layanan berbayar X Premium. 

Namun, pemerintah menilai pembatasan tersebut belum sepenuhnya menutup celah penyalahgunaan, mengingat akses Grok masih tersedia melalui berbagai jalur lain di dalam maupun di luar platform X.

Komdigi menegaskan bahwa penghentian akses Grok bersifat sementara dan akan dievaluasi lebih lanjut. 

Ke depan, Komdigi menyatakan akan terus memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan agar inovasi digital dapat berkembang secara bertanggung jawab dan tidak membahayakan masyarakat. 

Latar Belakang Aplikasi Grok AI

Grok merupakan aplikasi chatbot berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh X AI, perusahaan teknologi milik Elon Musk. Aplikasi ini pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari strategi integrasi kecerdasan artifisial ke dalam platform media sosial X dengan tujuan menghadirkan asisten digital yang mampu merespons pertanyaan pengguna secara real time, menganalisis informasi terkini, serta menghasilkan teks dan gambar berdasarkan perintah pengguna.

Berbeda dengan chatbot AI pada umumnya, Grok dirancang memiliki akses langsung ke konten dan percakapan publik di platform X, sehingga mampu merespons isu aktual secara cepat. Seiring pengembangannya, Grok juga dibekali fitur pengolahan visual, termasuk pembuatan dan pengeditan gambar berbasis prompt yang memperluas fungsi AI dari sekadar pemrosesan teks menjadi produksi konten visual.

Namun, minimnya pembatasan awal terhadap fitur visual tersebut memunculkan celah penyalahgunaan. Sejumlah pengguna memanfaatkan Grok untuk memanipulasi foto individu menjadi konten deepfake bermuatan pornografi tanpa persetujuan pemilik gambar. (AUNI)

Purbaya menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan Lembaga National Single Window (LNSW), terdapat 10 perusahaan sawit yang terdeteksi melaporkan nilai ekspor jauh di bawah harga sebenarnya, bahkan mencapai sekitar 50 persen dari nilai riil.

“Kami mendeteksi adanya perusahaan sawit yang melakukan under invoicing ekspor hingga separuh dari nilai sebenarnya. Praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan dan akan kami tindak,” ujarnya, dikutip dari Inilah.com, Jumat (9/1/2026).

Meski demikian, Purbaya belum membeberkan identitas perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat. Ia menegaskan hahwa penindakan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain sektor sawit, dirinya juga menemukan indikasi praktik ilegal di sektor baja dan bahan bangunan yang melibatkan perusahaan asing. 

Menurutnya, praktik tersebut dijalankan dengan menjual barang secara tunai tanpa memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN), sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara.

“Untuk sektor baja saja, potensi kerugian negara bisa mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun. Ini angka yang sangat besar dan harus segera ditangani,” ujarnya.

Purbaya menyayangkan bahwa praktik-praktik tersebut dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi secara optimal. Ia menilai perlu adanya penguatan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat di bidang perpajakan dan kepabeanan.

“Ini menjadi perhatian serius. Pengawasan harus diperkuat agar praktik-praktik yang merugikan negara tidak terus berulang,” katanya.

Ia juga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui temuan tersebut dan meminta agar penanganannya dilakukan secara tegas dan terukur. Purbaya menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden dalam memperbaiki tata kelola penerimaan negara.

“Saya ingin memastikan kebijakan dan langkah yang diambil sejalan dengan arahan Presiden, agar penerimaan negara terlindungi dan praktik-praktik pelanggaran dapat dihentikan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa under invoicing merupakan praktik pelanggaran dengan cara memberitahukan nilai barang lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Modus ini dapat mengurangi kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor, sehingga merugikan penerimaan negara.

Selain berdampak pada fiskal, praktik tersebut juga dinilai mengganggu iklim usaha nasional karena barang impor dapat beredar dengan harga lebih murah dibandingkan produk dalam negeri.

Pemerintah telah mengatur penanganan praktik under invoicing melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. 

Dalam aturan tersebut, diterapkan skema self assessment untuk barang kiriman hasil perdagangan dengan konsekuensi sanksi denda jika ditemukan pelanggaran, sementara barang kiriman nonperdagangan tetap menggunakan skema official assessment.

Kementerian Keuangan menegaskan akan terus memperkuat pengawasan serta penegakan hukum guna menutup celah praktik manipulasi nilai transaksi yang merugikan negara. (AUNI)

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut usai mengikuti Retret Kabinet dan Taklimat Awal Tahun yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Besaran anggaran tersebut mengalami lonjakan signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berada pada kisaran Rp71 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan perluasan skala layanan agar program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui secara merata di seluruh daerah.

Prasetyo menjelaskan, program MBG tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan bantuan sosial, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.Pemerintah menilai pemenuhan gizi yang memadai sejak dini merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas nasional.

Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional (BGN), masih ditemukan sejumlah kendala teknis selama implementasi program pada Desember 2025, termasuk persoalan distribusi dan penerapan standar higienitas pangan.

“Beliau menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan. Masih ada kurang lebih 15 kejadian di bulan Desember, yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” tegas Prasetyo.

Presiden, lanjut Prasetyo, menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat dan konsisten agar peningkatan anggaran tidak diiringi dengan risiko penurunan kualitas layanan maupun keselamatan penerima manfaat.

Pada tahun 2026, Badan Gizi Nasional akan memfokuskan pelaksanaan program pada sejumlah aspek strategis, antara lain penguatan rantai pasok berbasis potensi lokal, peningkatan sistem pemantauan dan pelaporan berbasis digital, serta standarisasi kandungan gizi sesuai rekomendasi ahli kesehatan.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan UMKM, koperasi, serta pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku program MBG. Skema ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan yang segar dan berkualitas.

Selain berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat, program Makan Bergizi Gratis diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kerakyatan. Dengan alokasi anggaran yang besar, perputaran ekonomi di sektor pertanian, peternakan, dan logistik di tingkat daerah diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

Pemerintah optimistis, dengan pengawasan yang ketat serta disiplin pelaksanaan yang diperkuat, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara berkelanjutan, aman, dan tepat sasaran. (AUNI)

Prasetyo menyampaikan bahwa kepemilikan hotel tersebut merupakan hasil keberhasilan Indonesia dalam memenangkan proses pengadaan kompleks layanan jemaah haji di Arab Saudi.

“Untuk pertama kalinya Indonesia berhasil memiliki kompleks haji di Arab Saudi, termasuk hotel di Makkah,” ujarnya, dikutip dari Detik, Rabu (7/1/2025).

Ia menjelaskan, capaian tersebut dilaporkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani dalam kegiatan retret kabinet. Keberhasilan itu, menurut Prasetyo, tidak terlepas dari upaya diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan pemerintah Indonesia.

“Pak Rosan melaporkan bahwa Indonesia telah memenangkan proses tersebut dan kini memiliki hotel sendiri di Makkah berkat diplomasi yang dilakukan,” ujarnya.

Prasetyo juga menambahkan, kepemilikan aset tersebut dimungkinkan setelah adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang untuk pertama kalinya membuka peluang bagi negara lain untuk memiliki aset di wilayahnya.

“Pemerintah Arab Saudi mengubah aturan sehingga sebuah negara dapat memiliki aset di sana. Ini menjadi kabar baik bagi Indonesia dan memberikan manfaat besar bagi umat Islam,” tambahnya.

Berdasarkan informasi resmi hingga Januari 2026, pembangunan Kampung Haji Indonesia merupakan proyek nyata yang dijalankan melalui BPI Danantara. Berikut poin-poin utamanya:

Akuisisi Aset Properti

• Indonesia telah mengakuisisi Hotel Novotel Makkah Thakher City
• Terdiri dari tiga menara dengan 1.461 kamar, berkapasitas sekitar 4.383 jemaah
• Disertai akuisisi lahan sekitar 5 hektare untuk pengembangan lanjutan
• Nilai investasi tahap awal diperkirakan mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp7,8 triliun

Lokasi Strategis

• Berada di kawasan Thakher City, wilayah Tahrir, Makkah
• Berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram
• Terhubung dengan Terowongan Al-Hujun, sehingga mempermudah akses jemaah ke Masjidil Haram

Rencana Pengembangan

• Akan dibangun 13 menara tambahan
• Kapasitas total diproyeksikan mencapai 6.025 kamar untuk 23.000–24.000 jemaah
• Dilengkapi pusat perbelanjaan, sentra kuliner Indonesia, serta kantor layanan jemaah permanen
• Ditujukan untuk menekan biaya haji dan mengurangi ketergantungan pada sewa hotel musiman.

Jadwal Operasional

• Musim Haji 2026: Hotel Novotel mulai digunakan secara bertahap, masih menunggu tahapan survei otoritas Arab Saudi
• Kuartal IV 2026: Pembangunan menara tambahan dijadwalkan dimulai
• Tahun 2027: Kawasan Kampung Haji Indonesia ditargetkan beroperasi lebih optimal dan terintegrasi

Keberadaan hotel tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta kenyamanan jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang. (AUNI)

Dikutip dari inilah.com. Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasko Ruseimy, mengecam keras dugaan aksi penganiayaan tersebut, dirinya langsung melakukan langkah cepat dengan menemui pihak berwenang guna memastikan perlindungan bagi korban. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap lansia merupakan tindakan kriminal yang mencederai nilai kemanusiaan.  

“Penganiayaan terhadap perempuan lanjut usia tersebut sebagai tindakan yang tak dapat ditoleransi. Saya sudah temui Kapolda Sumbar, dan kami berharap segera dieksekusi para pelaku penganiayaan nenek Saudah itu,” tegasnya.

Vasko juga memberikan instruksi khusus kepada Kapolres Pasaman untuk memberikan atensi penuh pada kasus ini hingga tuntas. Ia meminta agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tanpa kompromi, mengingat adanya dugaan keterlibatan oknum dari sektor pertambangan ilegal. Hal ini dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia.

Di sisi lain, Kapolres Pasaman AKBP Muhammad Agus Hidayat memastikan bahwa proses hukum telah berjalan dan masuk dalam tahap pengejaran pelaku. Pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kejadian yang berada di Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao. Petugas juga telah menggali informasi langsung dari korban guna memperkuat bukti-bukti kekerasan yang terjadi pada awal Januari 2026 tersebut.

Sejauh ini, tim penyidik kepolisian telah mengidentifikasi setidaknya enam orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi pengeroyokan dan penganiayaan tersebut. Identitas para terduga pelaku telah dikantongi dan kini menjadi target perburuan tim di lapangan. Polisi terus berupaya mengumpulkan bukti pendukung tambahan guna menjerat para pelaku dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan mereka.

Kejadian yang menimpa nenek Saudah ini memicu gelombang simpati dan desakan publik agar sektor tambang ilegal di wilayah Pasaman ditertibkan secara menyeluruh. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga para pelaku mendekam di balik jeruji besi. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu mempercepat proses penangkapan enam nama terduga pelaku yang kini tengah dicari. (J)

Secara substansial, brain drain merujuk pada migrasi sukarela para ilmuwan, intelektual, dan tenaga profesional dari negara asalnya ke negara lain demi memperoleh kesempatan yang lebih baik, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, maupun kualitas hidup. Fenomena ini bukan sekadar peristiwa statistik, tetapi berakar pada persepsi, harapan, dan pengalaman hidup masyarakat yang kompleks.

Menurut Prof. Hermanto Siregar, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, brain drain bukanlah fenomena yang bisa disikapi semata sebagai ancaman, melainkan sebuah realitas yang tak terelakkan di era globalisasi. Menurutnya, mobilitas tenaga kerja terampil adalah bagian dari dinamika ekonomi global — suatu konsekuensi dari keterbukaan pasar tenaga kerja dan perbedaan insentif antara negara berkembang dan negara maju.

Prof. Hermanto juga menekankan bahwa brain drain dapat membawa manfaat tertentu apabila dikelola secara strategis. Tenaga kerja Indonesia yang berpijak di luar negeri berpotensi mengirimkan remitansi, meningkatkan devisa, serta membawa pengalaman dan pengetahuan baru yang kelak dapat dimanfaatkan untuk memperkuat praktik dan inovasi di tanah air apabila ada mekanisme brain gain yang efektif.

Namun demikian, pandangan kritis untuk tidak memandang fenomena ini sebagai bentuk kegagalan total juga datang dari Dr. Hempri Suyatna, Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menilai bahwa viralnya tagar tersebut mencerminkan sikap kritis generasi muda terhadap bagaimana negara hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja, menjamin kualitas pendidikan, dan memberikan kepastian sosial.

Dari sudut pandang ekonomi makro, Wijayanto Samirin, Ekonom Senior Universitas Paramadina, mengingatkan bahwa kehilangan talenta terampil justru bisa memperlemah daya saing nasional, terutama ketika Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi yang idealnya harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan.

Banyak warganet, terutama di platform seperti Reddit, menggambarkan tagar #KaburAjaDulu sebagai ekspresi frustrasi mendalam terhadap fenomena sosial dan ekonomi di Indonesia. Salah satu pengguna yang sedang bekerja di luar negeri, atau TKI_Kesasar, menceritakan perspektif pribadinya sebagai programmer Indonesia yang sudah 15 tahun tinggal di New York, menunjukkan bahwa sebagian diaspora masih mempertimbangkan pulang, tetapi menilai peluang hidup dan pertumbuhan karier di luar negeri jauh lebih menjanjikan.

Komentar lain dari netizen di Reddit mencerminkan bahwa bagi sebagian generasi muda, pilihan untuk “kabur” bukan semata tentang meninggalkan negara, tetapi mencari ruang di mana kompetensi mereka dihargai dan bisa berkembang secara maksimal — sebuah penilaian yang muncul dari pengalaman pribadi menghadapi kurangnya kesempatan di dalam negeri.

Narasi lain dalam opini publik mengaitkan fenomena ini dengan persepsi bahwa negara tidak cukup hadir dalam menjawab kebutuhan generasi muda: minimnya lapangan kerja berkualitas, biaya hidup yang tinggi, serta sulitnya akses terhadap fasilitas sosial yang layak. Bagi mereka, tagar #KaburAjaDulu sekaligus menjadi bentuk sindiran terhadap kebijakan yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Fenomena brain drain yang mencuat melalui wacana publik seperti #KaburAjaDulu memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan nasional. Tidak hanya menjadi cerminan ketidakpuasan, tetapi juga panggilan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi retensi talenta yang lebih efektif, memperkuat kualitas pendidikan tinggi, serta menciptakan lapangan kerja yang kompetitif secara global.

Pendekatan kebijakan yang progresif seperti memastikan keterlibatan diaspora dalam pembangunan nasional, merancang insentif untuk talent asing asal Indonesia, atau mengurangi hambatan struktural yang membuat kompetensi domestik kurang dihargai, perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengatasi fenomena ini secara komprehensif.

Tagar #KaburAjaDulu bukan sekadar tren viral. Fenomena ini mencerminkan lapisan opini publik yang kompleks, antara friksi antara harapan individu terhadap masa depan mereka dan realitas sosial-ekonomi yang ada di Indonesia. Suara para pakar seperti Prof. Hermanto Siregar, Dr. Hempri Suyatna, dan Wijayanto Samirin menggarisbawahi bahwa brain drain merupakan aspek global yang tidak bisa dihindari, namun tetap membutuhkan respons kebijakan yang cerdas dan manusiawi. Sementara narasi dari masyarakat umum menunjukkan bahwa di balik angka migrasi, terdapat cerita pribadi, aspirasi profesional, serta kritik struktural yang perlu diperhatikan oleh khalayak luas dan pembuat kebijakan.

Fenomena brain drain, atau perpindahan sumber daya manusia terdidik dan berkualitas tinggi ke luar negeri, sejatinya merupakan realitas yang telah dialami oleh banyak negara berkembang. Di Indonesia, wacana itu mendapatkan dimensi baru ketika tagar #KaburAjaDulu menjadi viral di media sosial pada awal tahun 2025, mencerminkan kekecewaan sekaligus keinginan kuat generasi muda untuk mencari peluang di luar negeri.

Secara substansial, brain drain merujuk pada migrasi sukarela para ilmuwan, intelektual, dan tenaga profesional dari negara asalnya ke negara lain demi memperoleh kesempatan yang lebih baik, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, maupun kualitas hidup. Fenomena ini bukan sekadar peristiwa statistik, tetapi berakar pada persepsi, harapan, dan pengalaman hidup masyarakat yang kompleks.

Menurut Prof. Hermanto Siregar, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, brain drain bukanlah fenomena yang bisa disikapi semata sebagai ancaman, melainkan sebuah realitas yang tak terelakkan di era globalisasi. Menurutnya, mobilitas tenaga kerja terampil adalah bagian dari dinamika ekonomi global — suatu konsekuensi dari keterbukaan pasar tenaga kerja dan perbedaan insentif antara negara berkembang dan negara maju.

Prof. Hermanto juga menekankan bahwa brain drain dapat membawa manfaat tertentu apabila dikelola secara strategis. Tenaga kerja Indonesia yang berpijak di luar negeri berpotensi mengirimkan remitansi, meningkatkan devisa, serta membawa pengalaman dan pengetahuan baru yang kelak dapat dimanfaatkan untuk memperkuat praktik dan inovasi di tanah air apabila ada mekanisme brain gain yang efektif.

Namun demikian, pandangan kritis untuk tidak memandang fenomena ini sebagai bentuk kegagalan total juga datang dari Dr. Hempri Suyatna, Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menilai bahwa viralnya tagar tersebut mencerminkan sikap kritis generasi muda terhadap bagaimana negara hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja, menjamin kualitas pendidikan, dan memberikan kepastian sosial.

Dari sudut pandang ekonomi makro, Wijayanto Samirin, Ekonom Senior Universitas Paramadina, mengingatkan bahwa kehilangan talenta terampil justru bisa memperlemah daya saing nasional, terutama ketika Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi yang idealnya harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan.

Banyak warganet, terutama di platform seperti Reddit, menggambarkan tagar #KaburAjaDulu sebagai ekspresi frustrasi mendalam terhadap fenomena sosial dan ekonomi di Indonesia. Salah satu pengguna yang sedang bekerja di luar negeri, atau TKI_Kesasar, menceritakan perspektif pribadinya sebagai programmer Indonesia yang sudah 15 tahun tinggal di New York, menunjukkan bahwa sebagian diaspora masih mempertimbangkan pulang, tetapi menilai peluang hidup dan pertumbuhan karier di luar negeri jauh lebih menjanjikan.

Komentar lain dari netizen di Reddit mencerminkan bahwa bagi sebagian generasi muda, pilihan untuk “kabur” bukan semata tentang meninggalkan negara, tetapi mencari ruang di mana kompetensi mereka dihargai dan bisa berkembang secara maksimal — sebuah penilaian yang muncul dari pengalaman pribadi menghadapi kurangnya kesempatan di dalam negeri.

Narasi lain dalam opini publik mengaitkan fenomena ini dengan persepsi bahwa negara tidak cukup hadir dalam menjawab kebutuhan generasi muda: minimnya lapangan kerja berkualitas, biaya hidup yang tinggi, serta sulitnya akses terhadap fasilitas sosial yang layak. Bagi mereka, tagar #KaburAjaDulu sekaligus menjadi bentuk sindiran terhadap kebijakan yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Fenomena brain drain yang mencuat melalui wacana publik seperti #KaburAjaDulu memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan nasional. Tidak hanya menjadi cerminan ketidakpuasan, tetapi juga panggilan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi retensi talenta yang lebih efektif, memperkuat kualitas pendidikan tinggi, serta menciptakan lapangan kerja yang kompetitif secara global.

Pendekatan kebijakan yang progresif seperti memastikan keterlibatan diaspora dalam pembangunan nasional, merancang insentif untuk talent asing asal Indonesia, atau mengurangi hambatan struktural yang membuat kompetensi domestik kurang dihargai, perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengatasi fenomena ini secara komprehensif.

Tagar #KaburAjaDulu bukan sekadar tren viral. Fenomena ini mencerminkan lapisan opini publik yang kompleks, antara friksi antara harapan individu terhadap masa depan mereka dan realitas sosial-ekonomi yang ada di Indonesia. Suara para pakar seperti Prof. Hermanto Siregar, Dr. Hempri Suyatna, dan Wijayanto Samirin menggarisbawahi bahwa brain drain merupakan aspek global yang tidak bisa dihindari, namun tetap membutuhkan respons kebijakan yang cerdas dan manusiawi. Sementara narasi dari masyarakat umum menunjukkan bahwa di balik angka migrasi, terdapat cerita pribadi, aspirasi profesional, serta kritik struktural yang perlu diperhatikan oleh khalayak luas dan pembuat kebijakan.

Wakil Menteri Hukum RI, Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa pelapor berhak menempuh praperadilan apabila penyidik tidak memproses laporan dalam waktu yang wajar atau terjadi penundaan tanpa alasan yang jelas.

“Kalau sekarang melapor kepada polisi mengenai suatu perkara, ternyata perkara itu tidak ditindaklanjuti oleh penyidik, saudara-saudara bisa mengajukan praperadilan karena adanya keterlambatan yang tidak semestinya,” katanya, dikutip dari Kompas, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya, mekanisme ini dikenal sebagai undue delay, yakni kondisi ketika laporan hukum dibiarkan tanpa kejelasan proses oleh aparat penegak hukum.

Edward menjelaskan, pengaturan tersebut merupakan salah satu pembaruan penting dalam KUHAP yang baru, karena memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ketika laporan pidana diabaikan oleh aparat penegak hukum.

“Jadi, apabila laporan tidak ditanggapi, mekanisme praperadilan bisa ditempuh,” ujarnya.

Selain menyangkut laporan yang tidak ditindaklanjuti, ia juga menyebutkan adanya perluasan objek praperadilan di luar tindakan upaya paksa. Salah satunya terkait penahanan, terutama apabila terdapat perbedaan perlakuan penahanan antara kepolisian dan kejaksaan dalam satu perkara.

“Ketika di kepolisian seseorang ditahan, tetapi di kejaksaan tidak, atau sebaliknya, hal tersebut dapat diajukan praperadilan,” katanya.

Tak hanya itu, praperadilan juga dapat diajukan atas tindakan penyitaan barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan perkara pidana yang sedang ditangani.

“Penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana juga bisa diuji melalui praperadilan,” tuturnya.

Dengan perluasan objek praperadilan ini, KUHAP yang baru diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak asasi warga negara serta mendorong proses penegakan hukum yang lebih transparan dan profesional. (AUNI)

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya terkait perkembangan proyek hilirisasi yang tengah dijalankan Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp100 triliun.

“Dalam pertemuan itu dibahas beberapa hal penting, termasuk progres lima titik proyek hilirisasi Danantara yang direncanakan memulai tahapan peletakan batu pertama pada awal bulan depan,” ujarnya, dikutip dari Kompas, Selasa (6/1/2026).

Ia menjelaskan, proyek hilirisasi tersebut akan dilaksanakan di sejumlah provinsi dan diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya dalam negeri.

Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 6 miliar dolar AS yang setara dengan Rp100 triliun dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja.

Selain agenda hilirisasi, pertemuan juga menyinggung perkembangan proyek waste to energy yang berfokus pada penataan pengelolaan sampah. Program ini ditujukan untuk menekan volume sampah terbuka sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi dari pengolahan limbah.

“Pengembangan proyek waste to energy menjadi perhatian, karena tidak hanya mengurangi timbunan sampah terbuka, tetapi juga memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi,” katanya.

Pertemuan tersebut mencerminkan perhatian Presiden terhadap percepatan proyek strategis nasional, khususnya di sektor hilirisasi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. (AUNI)

Berdasarkan data Kemenaker, KHL DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp 5.898.511 per bulan, menjadikannya wilayah dengan kebutuhan biaya hidup paling tinggi secara nasional. Tingginya KHL di ibu kota dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, harga hunian, transportasi, serta kebutuhan jasa perkotaan yang relatif mahal.

Pada posisi kedua nasional, Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat KHL sebesar Rp 5.735.353 per bulan, hanya terpaut sekitar Rp 163 ribu dari DKI Jakarta. Angka tersebut menempatkan Kaltim di atas Kepulauan Riau yang berada di peringkat ketiga dengan KHL Rp 5.717.082 per bulan.

Posisi Kaltim ini menunjukkan meningkatnya biaya hidup di wilayah tersebut, seiring perannya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), pusat aktivitas ekonomi baru, serta wilayah dengan tantangan logistik dan distribusi barang yang relatif tinggi.

Urutan bawah tiga besar, deretan provinsi dengan KHL tinggi didominasi wilayah timur Indonesia. Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tercatat memiliki KHL yang sama, yakni Rp 5.314.281 per bulan. 

Selanjutnya, Bali berada di posisi berikutnya dengan KHL Rp 5.253.107, disusul Papua Barat dan Papua Barat Daya yang masing-masing mencatat KHL Rp 5.246.172 per bulan.

Kemenaker menilai, tingginya KHL di wilayah-wilayah tersebut tidak lepas dari karakter geografis kepulauan, biaya logistik yang mahal, serta status daerah sebagai kawasan wisata atau pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.

Sementara itu, sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia, Sumatra, dan Jawa justru mencatat KHL di kisaran Rp 3–4 juta per bulan. Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan KHL terendah secara nasional, yakni Rp 3.054.508 per bulan, disusul Sulawesi Barat sebesar Rp 3.091.442 dan Sumatera Selatan sebesar Rp 3.299.907 per bulan. (AUNI)

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyampaikan bahwa sopir kendaraan distribusi MBG menerima upah harian berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000. Jika diakumulasi selama satu bulan kerja, pendapatan mereka dapat melampaui Rp3 juta.

Sementara itu, menurut Ubaid, masih banyak guru honorer yang menerima upah jauh di bawah angka tersebut. Ia mencontohkan guru honorer di sekolah negeri di Jakarta yang hanya memperoleh gaji sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per bulan.

“Ini terjadi di Jakarta, bukan di daerah terpencil. Fakta ini menunjukkan kesenjangan yang sangat mencolok,” ujarnya dikutip dari Kompas, Sabtu (3/1/2026).

JPPI menilai situasi tersebut ironis mengingat peran guru sebagai ujung tombak dalam mencerdaskan generasi muda. Namun, kesejahteraan guru honorer hingga kini dinilai belum menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran negara.

Ubaid menyebut banyak guru honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun di sektor pendidikan, tetapi masih menerima penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap tenaga pendidik.

Ia juga menilai pemerintah memiliki ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jika alokasi anggaran pendidikan tidak terserap besar oleh program MBG.

Menurut JPPI, kebijakan pemberian MBG secara menyeluruh kepada seluruh siswa, tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, perlu dievaluasi. Ubaid membandingkan dengan praktik di sejumlah negara lain, seperti Jepang, yang menerapkan skema makan gratis terbatas pada jenjang pendidikan tertentu.

“Ketika anggaran terbatas, seharusnya ada skala prioritas. Negara perlu menentukan mana yang paling mendesak,” katanya.

JPPI mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan anggaran pendidikan agar lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, sebagai bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan nasional. (AUNI)

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa KUHP yang disahkan pada 2022 tersebut menggantikan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda yang selama ini masih digunakan. KUHP baru disusun sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum nasional yang selaras dengan nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

“Setiap aturan baru tentu memiliki tantangan. Potensi penyalahgunaan memang ada, namun hal itu harus diimbangi dengan pengawasan publik yang kuat,” ujarnya, dikutip dari Reuters, Rabu (3/12/2025).

Meski demikian, sejumlah kalangan, khususnya aktivis demokrasi dan pegiat hak asasi manusia, menilai beberapa pasal dalam KUHP baru memiliki definisi yang terlalu luas. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat, serta membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik kepada pemerintah.

Pemerintah menegaskan bahwa revisi KUHP juga mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), sehingga tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.

Dalam KUHP baru, hubungan seksual di luar pernikahan dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun. Namun, penindakan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak tertentu, seperti pasangan sah, orang tua, atau anak dari pihak yang dirugikan.

Selain itu, penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara diatur dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara. KUHP juga melarang penyebaran paham komunisme atau ideologi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun.

Pasal lain yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai penyerangan terhadap kehormatan atau martabat seseorang, yang mencakup pencemaran nama baik dan fitnah. Sejumlah pakar hukum menilai rumusan pasal ini masih berpotensi menimbulkan tafsir yang beragam.

Supratman memastikan aparat penegak hukum telah mendapatkan sosialisasi terkait penerapan KUHP baru. Bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga mulai efektif pada tanggal yang sama, pemerintah mengklaim telah menyiapkan mekanisme pengawasan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. (AUNI)

Salah seorang pengunjung asal Berau, Kalimantan Timur, Yayat, mengaku tetap bertahan di kawasan Monas bersama keluarganya meskipun cuaca kurang bersahabat. Dengan perlengkapan payung dan jas hujan, ia memilih menikmati suasana malam tahun baru secara santai di ruang terbuka.

“Di sini kan bisa ajak anak lebih santai, bisa sambil duduk, makan-makan, banyak jajanan juga. Kalau di Bundaran HI susah,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari detik, Kamis (1/1/2026).

Ia mengatakan memang sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan hujan. Ia berencana tetap berada di Monas hingga detik-detik pergantian tahun.

“Memang sudah prepare karena kita berpikir potensi hujan. Rencana sih sampai pergantian tahun, makanya kita siapkan semua,” tuturnya.

Selain ingin menikmati suasana tahun baru di Jakarta, Yayat juga menyebut kehadirannya di Monas untuk melihat konsep perayaan yang digelar secara sederhana tanpa petasan maupun kembang api, sebagai bentuk empati terhadap masyarakat di Sumatera yang masih terdampak musibah.

“Kita mau tahu euforianya seperti apa tahun ini, apalagi terkait musibah di Aceh dan Sumatera. Apakah dirayakan besar-besaran atau secara sederhana,” ungkapnya.

Ia pun menilai perayaan sederhana menjadi pilihan yang tepat dalam kondisi saat ini.

Pengunjung lain, Nathan, bersama istrinya Riri, datang jauh-jauh dari Makassar untuk merayakan malam tahun baru di Monas. Meski hujan turun, keduanya tetap bertahan dengan mengenakan jas hujan demi merasakan suasana pergantian tahun di ikon Jakarta tersebut.

“Iya, ini jas hujan kita beli tadi. Kalau masih gerimis kita bertahan, tapi kalau hujannya deras mungkin kita akan rapi-rapi,” katanya, sebagaimana dikutip dari detik.

Dirinya menjelaskan bahwa Monas dipilih karena area yang luas dan dinilai lebih nyaman dibandingkan lokasi lain yang cenderung lebih padat saat malam tahun baru.

“Tempatnya lebih luas dibanding tempat lainnya. Kalau di Bundaran HI padat sekali, di sini lebih lega,” ujarnya.

Hingga menjelang pergantian tahun, kawasan Monas tetap dipenuhi pengunjung yang memilih menikmati malam tahun baru dengan suasana kebersamaan, meski di tengah hujan yang sesekali turun. (AUNI)

Suasana malam pergantian tahun tersebut diisi dengan refleksi mendalam dan dialog hangat antara Presiden dengan keluarga terdampak.

Di hadapan para warga, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketegaran jiwa dan optimisme meskipun sedang berada dalam situasi yang sulit. Ia menuturkan bahwa keikhlasan dan semangat kolektif adalah kunci utama untuk menghadapi segala tantangan di masa depan.

”Kita tentunya berdoa terus bahwa yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan. Tapi kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita,” tegasnya.

Menjelang detik-detik pergantian tahun, Kepala Negara menyampaikan ucapan selamat yang sarat akan doa bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran Presiden di lokasi bencana ini menjadi simbol nyata solidaritas pemerintah yang terus mendampingi rakyat, baik dalam pemulihan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan menyongsong tahun yang baru.

“Selamat Tahun Baru, Tahun 2026, semoga Yang Mahakuasa selalu memberi yang terbaik kepada kita semua,” pungkasnya. (J)

Operasi yang berlangsung sejak 28 hingga 30 Desember 2025 ini berhasil membekukan sekitar 70 ribu ton batu bara yang ditemukan di lima titik strategis, mulai dari area penambangan hingga pelabuhan khusus (jetty) di Kecamatan Loa Kulu dan Sebulu.

Direktur Jenderal Gakkum ESDM, Jeffri Huwae menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyelamatkan kekayaan negara yang rawan hilang akibat aktivitas ilegal tersebut.

“Secara keseluruhan, batu bara yang diamankan tersebar di lima titik lokasi yang berada di pelabuhan khusus atau jetty batu bara serta area penambangan. Batu bara ini akan dilelang, dan hasilnya akan menjadi penerimaan negara bukan pajak sektor energi dan sumber daya mineral,” tegasnya.

Saat ini, tumpukan batu bara raksasa tersebut telah disegel dengan garis barikade Ditjen Gakkum ESDM serta dipasangi plang pengumuman sebagai aset negara.

Penertiban ini merupakan respon langsung pemerintah atas pengaduan masyarakat yang resah dengan keberadaan stockpile ilegal di lingkungan mereka.

Dalam melaksanakan pengamanan ini, Ditjen Gakkum ESDM tidak bergerak sendiri, melainkan bersinergi dengan Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Setelah melalui proses penilaian kualitas oleh tim surveyor, seluruh batu bara sitaan tersebut akan segera dilelang guna memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan negara. (J)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, saat ini anggaran renovasi rumah yang tercantum dalam APBN 2026 baru mencakup sekitar 400 ribu unit. Namun, Presiden mendorong adanya akselerasi besar agar dampak program dapat dirasakan lebih luas.

“Presiden melihat perlu ada lompatan signifikan. Bahkan target hingga 2 juta unit renovasi rumah dinilai memungkinkan untuk dijalankan,” ujarnya usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Fahri menjelaskan, tantangan terbesar terletak pada pelaksanaan renovasi di wilayah perkotaan. Kompleksitas persoalan lahan, perizinan, dan pembiayaan menjadi hambatan utama yang membutuhkan pendekatan khusus dan terintegrasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan. Lembaga ini nantinya akan berperan mengoordinasikan pengadaan dan pengelolaan lahan, penyederhanaan perizinan, hingga skema pembiayaan dan manajemen hunian berbasis sosial.

“Selama ini kewenangan pembangunan rumah tersebar di berbagai instansi. Ke depan, perlu satu badan yang mampu mengonsolidasikan seluruh kebutuhan agar pembangunan perumahan rakyat bisa berjalan cepat dan efektif,” jelasnya.

Pembentukan lembaga baru tersebut juga merujuk pada praktik terbaik di sejumlah negara yang memiliki badan khusus untuk percepatan pembangunan hunian. Di Indonesia, model serupa dinilai penting untuk mengurai persoalan lintas sektor yang selama ini memperlambat realisasi program perumahan.

Terkait rencana tersebut, Kementerian PKP telah melakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, dengan target pengesahan lembaga pada awal 2026.

Selain itu, Fahri menyebut pihaknya juga berkomunikasi dengan Danantara sebagai salah satu penyedia lahan strategis, terutama untuk pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

“Semua aspek ini akan diatur dalam regulasi pembentukan badan percepatan pembangunan perumahan rakyat agar program renovasi dan pembangunan rumah bisa berjalan lebih masif dan terarah,” pungkasnya. (AUNI)

Kunjungan maraton ini merupakan kali kelima bagi Presiden dalam memantau penanganan bencana secara langsung guna menjamin seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa kendala.

Setibanya di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Presiden segera bertolak menggunakan Helikopter Caracal TNI AU menuju Kabupaten Tapanuli Selatan.

Fokus utama dalam kunjungan kali ini adalah meninjau pembangunan jembatan bailey yang dikerjakan secara gotong royong oleh aparat dan warga setempat. Infrastruktur ini memiliki peran sangat vital karena menjadi urat nadi penghubung utama antarwilayah yang sebelumnya terisolasi total akibat terjangan bencana.

Kehadiran jembatan strategis tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan mobilitas orang, tetapi juga mempercepat distribusi logistik dan akses layanan dasar yang sempat terhambat. Presiden menegaskan bahwa percepatan infrastruktur adalah kunci utama untuk membangkitkan kembali roda ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat terdampak agar segera normal kembali.

Selain memantau infrastruktur, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri mendatangi posko-posko pengungsian untuk berdialog langsung dengan warga. Ia memastikan bahwa pelayanan kesehatan, konsumsi, dan bantuan sosial telah tersalurkan secara layak dan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.

Aksi ini mempertegas komitmen yang pernah ia sampaikan saat mengunjungi Kabupaten Agam sebelumnya, bahwa pemerintah akan terus bekerja setiap hari untuk memperbaiki keadaan.

“Kita akan mampu mengatasinya semua bersama-sama. Semua tidak sendiri, kita semua memikirkan tiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara,” katanya. (J)

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati kuota impor gula bahan baku industri sebesar 3.124.394 ton.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, mengatakan impor gula tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan industri dalam negeri.

“Disepakati bahwa untuk gula bahan baku industri itu sesuai dengan usulan, yaitu sebesar 3.124.394 ton,” ujarnya usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Selain kuota reguler, pemerintah juga menetapkan tambahan impor gula industri sebesar 508.360 ton melalui skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor – Kemudahan Bahan (KITE KB). Skema ini diperuntukkan bagi industri yang berorientasi ekspor.

Tatang menegaskan, kebijakan impor tersebut tidak mencakup gula konsumsi. Pemerintah memastikan kebutuhan gula masyarakat akan dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Untuk gula konsumsi, tidak ada impor. Jadi seluruh impor ini khusus untuk kebutuhan industri,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kuota impor gula industri reguler dan impor melalui fasilitas KITE KB merupakan dua mekanisme yang berbeda dan tidak saling menggantikan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa mayoritas gula yang diimpor untuk kebutuhan industri berbentuk gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar.

Menurutnya, sekitar 98 persen dari total impor gula industri non-KITE KB merupakan GKM, sementara sisanya berupa gula khusus, termasuk yang berbahan dasar bit. Sebagian GKM tersebut juga dimanfaatkan untuk industri non-konsumsi, seperti bahan penyedap.

Dalam skema KITE KB, lanjut Putu, impor gula dilakukan dalam dua bentuk, yakni gula kristal mentah yang diolah kembali di dalam negeri serta sebagian kecil gula yang telah berbentuk rafinasi.

Selain gula, pemerintah juga menetapkan kuota impor sejumlah komoditas pangan lain untuk kebutuhan industri pada 2026. Di antaranya impor garam industri untuk kebutuhan Chlor Alkali Plant (CAP) sebesar 1.188.147,005 ton, serta impor daging lembu sebanyak 17.097 ton untuk keperluan industri.

Pemerintah juga membuka impor sektor perikanan, yakni 23.576 ton ikan untuk kebutuhan industri di bawah Kementerian Perindustrian dan 29.225 ton ikan non-industri yang berada dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tatang menyampaikan, seluruh penetapan kuota impor tersebut didasarkan pada usulan pelaku usaha yang kemudian diverifikasi oleh kementerian dan lembaga teknis terkait, seperti Kementerian Pertanian, KKP, serta Kementerian Perindustrian.

“Keputusan hari ini merupakan hasil kompilasi dan konfirmasi ulang dari usulan-usulan yang telah diverifikasi oleh kementerian teknis,” kata Tatang.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga kesinambungan pasokan bahan baku industri sekaligus mendukung kelangsungan kegiatan usaha dan ekspor pada tahun mendatang. (AUNI)

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025 tentang kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik di ruang publik komersial. Aturan ini bertujuan melindungi hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak cipta.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum, Hermansyah Siregar, mengatakan pemutaran lagu atau musik yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha termasuk dalam kategori pemanfaatan komersial.

“Pemutaran lagu dan/atau musik di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, hingga moda transportasi merupakan bentuk penggunaan komersial,” ujarnya, dikutip dari Detik, Senin (29/12/2025).

Pelaku usaha diwajibkan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Hermansyah menegaskan, royalti bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan merupakan hak ekonomi yang melekat pada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Hermansyah juga menambahkan, kepatuhan pelaku usaha dalam membayar royalti melalui mekanisme resmi turut menjaga keberlangsungan ekosistem musik nasional. LMKN ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang secara nasional untuk menarik, menghimpun, dan menyalurkan royalti.

Dalam pelaksanaannya, LMKN bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mewakili para pencipta dan pemilik hak cipta. LMK kemudian bertugas mendistribusikan royalti kepada pemilik karya yang digunakan secara komersial.

Komisioner LMKN, Marcell Siahaan, menjelaskan mekanisme pembayaran royalti dirancang agar lebih sederhana dan tertib bagi pelaku usaha.

“Pelaku usaha tidak perlu bingung harus membayar ke siapa. Cukup melalui LMKN, dan kami memastikan royalti disalurkan secara adil dan transparan kepada para pemilik hak,” katanya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berperan sebagai regulator dan pembina sistem pengelolaan royalti. Selain menetapkan kebijakan, DJKI juga aktif melakukan sosialisasi agar pelaku usaha dan masyarakat memahami pentingnya perlindungan hak cipta serta tata cara pemenuhan kewajiban royalti.

Penerbitan surat edaran ini sekaligus memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. 

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana PP tersebut.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan peran LMKN sebagai platform terpusat pembayaran royalti, memperluas cakupan penggunaan komersial lagu dan musik, serta mengamanatkan transparansi distribusi royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait.

Pemerintah mengimbau para pelaku usaha untuk segera memastikan penggunaan musik di tempat usahanya telah sesuai ketentuan. Kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan kreator dan keberlanjutan industri musik nasional. (AUNI)

Lompatan besar terlihat pada pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan. Teddy mengungkapkan bahwa dari 78 titik jalan nasional yang sempat terputus, kini hanya tersisa enam titik saja yang masih dalam tahap penyambungan. Fokus pemerintah memang tertuju pada aksesibilitas agar pasokan logistik tidak lagi bergantung pada jalur udara.

 “Per sekarang, satu bulan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar, 50 meter ke atas, bahkan di Bireuen itu sampai 180 meter, itu tersambung. Kenapa jembatan yang utama kita fokus? Karena agar jalur logistik masuk, tembus antarkabupaten dan antarprovinsi,” tuturnya.

Sektor kesehatan pun mencatat angka pemulihan yang hampir sempurna. Sebanyak 87 rumah sakit yang awalnya lumpuh kini sudah bisa melayani pasien kembali. Hal serupa terjadi pada fasilitas puskesmas, di mana dari 867 unit yang sempat terhenti operasionalnya, kini hanya tersisa delapan puskesmas yang masih dalam proses pemulihan.

Di sisi lain, nasib warga yang kehilangan tempat tinggal mulai menemui titik terang. Selain target 1.050 hunian yang rampung dalam sepekan ke depan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembangunan masif 15.000 rumah melalui koordinasi dengan Kepala Danantara.

Teddy menegaskan bahwa kecepatan penanganan ini bukan sekadar soal anggaran, melainkan hasil dari kerja sama “tak berjarak” antara petugas dan masyarakat di lapangan.

“Bapak Presiden dari awal menginstruksikan kepada semuanya agar secepat mungkin dilakukan pemulihan. Ya ini hasilnya. Kenapa bisa? Karena di lapangan para petugas dan warga nyatanya itu sama-sama, saling bantu, gotong royong semua. Petugas, warga, relawan, jadi satu semua,” pungkasnya.

Dengan beroperasinya kembali pasar-pasar tradisional dan sekolah yang mulai dibenahi, wajah ekonomi dan pendidikan di wilayah pesisir Sumatra perlahan mulai bangkit dari keterpurukan. (J)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan bahwa transisi ini bertujuan agar pemerintah daerah benar-benar siap melakukan pembangunan kembali secara permanen. Di Aceh, 7 daerah sudah memasuki masa transisi, sementara di Sumatera Utara terdapat 8 daerah, dan di Sumatera Barat sebanyak 10 kabupaten/kota telah memulai fase rehabilitasi.

“Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pascabencana. Ini adalah kunci utama kegotongroyongan untuk memulihkan Sumatra,” ujarnya di Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

Pemerintah juga fokus pada pemulihan layanan dasar. Untuk daerah yang jaringan komunikasinya masih terputus, pemerintah telah menambah 280 unit Starlink guna menjamin kelancaran koordinasi. Di sektor kesehatan, hampir seluruh RSUD telah beroperasi kembali, dan dari 867 puskesmas terdampak, kini hanya tersisa delapan unit yang masih dalam tahap pemulihan.

Menjelang tahun ajaran baru pada 5 Januari 2026, sektor pendidikan menjadi prioritas utama. Meski ada sekitar 3.100 sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menargetkan persiapan ruang kelas selesai pada 4 Januari mendatang.

“Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai. Namun, memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah,” jelasnya.

Selain pendidikan, pemulihan ekonomi melalui pasar tradisional juga menunjukkan progres signifikan, di mana hampir seluruh pasar di Sumatera Utara telah beroperasi kembali. Di sisi hunian, sebanyak 1.050 unit hunian sementara (huntara) telah mulai dibangun melalui kolaborasi antara BNPB, pemerintah daerah, serta Danantara bersama jajaran BUMN. Upaya masif ini diharapkan dapat segera mengembalikan stabilitas kehidupan masyarakat di wilayah pesisir Sumatra. (J)

Dalam keterangannya di Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025), Kapolri menegaskan bahwa ribuan personel tambahan tersebut memiliki misi khusus untuk memulihkan fasilitas publik dan rumah warga yang terdampak.

“Ada kurang lebih kita bagi 1.500 itu yang di Aceh, ada juga yang di Sumatera Utara dengan tugas membantu mempercepat pembersihan terkait rumah, tempat ibadah, sekolah-sekolah, dan juga sektor-sektor pelayanan publik. Termasuk juga pemasangan sumur bor dan kebutuhan lain yang diperlukan,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain tenaga manusia, Polri juga memobilisasi peralatan berat dan fasilitas penunjang kehidupan. Hingga saat ini, sebanyak 32 mobil tangki air, 400 tangki air bersih, hingga 1.431 jet pump telah dikerahkan ke lokasi bencana. Fokus utama Polri saat ini adalah memastikan akses sanitasi dan air bersih warga kembali normal melalui pembangunan 75 unit MCK serta target penambahan 564 titik sumur bor baru.

Kapolri juga memastikan distribusi logistik tidak terhambat meski medan yang dilalui cukup sulit. Helikopter dan pesawat Polri tetap disiagakan untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi.

“Untuk heli dan pesawat kami tetap standby-kan untuk membantu distribusi logistik yang ada, dan sampai saat ini ada 150,41 ton distribusi logistik yang sudah kami laksanakan,” lanjut Kapolri.

Uniknya, Polri juga menghadirkan layanan yang menyentuh langsung kebutuhan harian warga, seperti jasa servis dan cuci motor gratis bagi kendaraan yang rusak terendam banjir atau lumpur. Jenderal Listyo Sigit memastikan personelnya siap mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) jika sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai arahan Menko PMK. (J)

Tito memaparkan bahwa pemerintah telah menetapkan santunan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta bagi kerusakan sedang. Sementara untuk kategori rusak berat, pemerintah menyediakan pilihan hunian sementara atau biaya bantuan bagi yang memilih mengungsi di rumah keluarga.

“Intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang, ini akan diberikan biaya dukungan. Untuk yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan karena ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan,” ujarnya dalam keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

Penanganan hunian tetap pun dilakukan melalui sinergi tiga skema, yakni BPI Danantara yang membangun 15 ribu unit, Kementerian PKP melalui dana APBN, serta skema gotong royong pihak swasta. Tito berharap data penerima segera disetorkan ke BNPB agar dana bisa langsung cair tanpa harus menunggu data seluruh daerah terkumpul lengkap.

“Kami harapkan secepat mungkin data ini, tentu datanya tidak harus menunggu lengkap, bergelombang karena kan nanti ada lagi yang mungkin belum terdata. Yang penting punya data dulu utama, baseline, dan segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial. BNPB langsung akan membayarkan,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis di sisi birokrasi, Mendagri telah menerbitkan surat edaran kepada 3 pemerintah provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak sebagai payung hukum untuk melakukan perubahan APBD. Tito menilai anggaran daerah yang disusun sebelum bencana sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan mendesak di lapangan saat ini.

“Untuk itu APBD yang dibuat sebelum bencana, itu sudah tidak relevan. Kami memberikan surat edaran sebagai payung hukum untuk rekan-rekan Kepala Daerah tersebut, 52 plus 3 provinsi, dan juga pimpinan DPR masing-masing untuk melakukan APBD perubahan, menyesuaikan dengan kondisi yang baru,” pungkasnya. (J)

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, merinci bahwa bantuan tersebut disebar ke titik-titik terdampak dalam bentuk paket sembako, perlengkapan keluarga (family kit), kebutuhan anak, hingga penyediaan logistik untuk 42 dapur umum.

“Dari total Rp100,4 miliar tersebut, alokasi terbesar mengalir ke Aceh senilai Rp43,6 miliar, disusul Sumatera Utara Rp37,4 miliar, dan Sumatera Barat Rp19,4 miliar,” jelas Agus Jabo dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Selain bantuan logistik, santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia juga mulai dicairkan. Pemerintah memberikan Rp15 juta per orang kepada 86 ahli waris yang datanya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah dan BNPB. Tidak berhenti di situ, bantuan pascabencana berupa uang tunai Rp3 juta per keluarga untuk perabotan rumah tangga dan tambahan lauk-pauk Rp450 ribu per bulan juga telah disiapkan.

Di sisi distribusi, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjamin tidak ada tumpukan logistik di gudang. Dalam sebulan terakhir, 1.526 ton logistik telah dikirim dengan tingkat distribusi mencapai 97 persen.

“SOP kami sangat ketat, tidak ada barang yang mengendap lebih dari 2x24 jam. Begitu datang, langsung didistribusikan. Laju pengiriman di setiap posko rata-rata di atas 80 persen,” tegasnya.

Untuk meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal, pemerintah menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan untuk 16.264 kepala keluarga. Proses pencairannya pun akan dilakukan dengan sistem “jemput bola” melalui bank-bank Himbara agar masyarakat tidak perlu mengantre lama di kantor bank. (J)

Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sebagaimana dikutip dari Kompas, Senin (29/12/2025).

“Perintah Presiden melalui Kemenhan adalah mencari 100 jembatan Bailey dari luar negeri untuk mendukung penanganan bencana,” ujarnya.

Menurutnya, jembatan-jembatan tersebut akan dipasang di berbagai daerah di Indonesia yang mengalami kerusakan infrastruktur akibat bencana, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir bandang serta tanah longsor.

Maruli menjelaskan, proses pengadaan dan penempatan jembatan ditargetkan dapat dirampungkan dalam waktu dekat. Pemerintah berharap pemasangan dapat dimulai pada Januari dan rampung paling lambat Februari 2026.

“Mudah-mudahan Januari ini bisa dirapatkan dan paling lama Januari–Februari seluruh jembatan sudah bisa terpasang,” katanya.

Sementara itu, TNI Angkatan Darat telah melakukan pendataan kebutuhan jembatan pascabencana di sejumlah wilayah. Dari hasil pendataan tersebut, tercatat 44 titik jembatan membutuhkan penanganan segera.

Dari jumlah tersebut, 12 jembatan Bailey telah selesai dipasang, 6 jembatan masih dalam tahap pemasangan, dan 15 jembatan lainnya sedang dalam proses pengiriman dari Jakarta ke lokasi terdampak bencana.

Selain jembatan Bailey, TNI AD juga memasang jembatan American Rolling Mill Company (Armco) serta jembatan gantung untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan terisolasi.

“Ada juga jembatan Armco yang jumlahnya terus bertambah. Saat ini sudah ada di 47 titik, enam selesai, tiga masih dipasang, sisanya dalam pengiriman. Selain itu, ada permintaan jembatan gantung agar minimal bisa dilalui dua sepeda motor untuk membawa logistik,” ungkapnya.

Langkah tersebut wujud pemerintah mempercepat distribusi bantuan, membuka kembali akses masyarakat, serta mendukung pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak bencana. (AUNI)

Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan, Senin (29/12/2025), jumlah tersebut dihimpun sejak 18 Desember hingga 26 Desember 2025 dan mengalami kenaikan 4,85 persen dibandingkan periode yang sama pada Nataru 2024/2025 sebesar 9.649.440 orang.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Ernita Titis Dewi, menegaskan bahwa peningkatan pergerakan masyarakat tersebut, harus diimbangi dengan penguatan aspek keselamatan transportasi.

“Sepuluh juta orang telah melakukan perjalanan dengan angkutan umum selama Nataru 2025/2026. Namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Kami terus menekankan kepada operator untuk meningkatkan pengawasan operasional,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenhub.

Ernita juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan perjalanan, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menyesuaikan aktivitas perjalanan dengan kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Berikut adalah rincian akumulatif pergerakan penumpang berdasarkan moda transportasi:

• Kereta Api: 3.526.380 orang, menjadi primadona utama karena ketepatan waktu dan kenyamanan.
• Angkutan Udara: 2.460.518 orang, mencerminkan tingginya mobilitas jarak jauh dan perjalanan wisata.
• Penyeberangan: 1.731.248 orang, dengan titik krusial di Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk tetap padat.
• Angkutan Darat (Bus): 1.519.397 orang, pergerakan di Terminal Tipe A dan B menunjukkan tren stabil.
• Angkutan Laut: 880.304 orang, menjadi tulang punggung konektivitas di wilayah kepulauan.

Selain angkutan umum, pergerakan kendaraan pribadi juga terpantau meningkat. Dari gerbang Tol Jakarta, tercatat 1,58 juta kendaraan keluar dan 1,48 juta kendaraan masuk selama periode H-7 hingga H+1 Natal. Sementara lalu lintas kendaraan di Tol Jabodetabek mencapai 4,05 juta unit, dan Tol Non-Jabodetabek tercatat 3,37 juta kendaraan.

Terkait pengendalian kepadatan lalu lintas, Ernita menjelaskan pemerintah telah menyiapkan pengaturan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang penerapannya menyesuaikan kondisi lapangan.

“Pengaturan lalu lintas dilakukan berdasarkan diskresi Korlantas Polri sesuai dengan kondisi dan tingkat kepadatan di lapangan,” katanya.

Di ruas jalan arteri, baik di wilayah Jabodetabek maupun non-Jabodetabek, volume kendaraan juga terpantau tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah seiring potensi peningkatan curah hujan dan cuaca ekstrem.

Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi terkini terkait cuaca dan kondisi lalu lintas, serta selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

Posko Pusat Angkutan Nataru 2025/2026 akan beroperasi 24 jam hingga 5 Januari 2026 sebagai pusat koordinasi nasional dalam memastikan perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun berjalan aman, tertib, dan lancar. (AUNI)

Dikutip dari CNBC Indonesi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menekankan bahwa sinergi antarlembaga sangat krusial untuk memutus rantai aliran dana kejahatan ekonomi yang memanfaatkan sistem pembayaran nasional. 

“Kerja sama ini harus terus digiatkan untuk membantu pemberantasan tindak pidana ekonomi yang memanfaatkan rekening bank di Indonesia,” tegasnya.

Di sisi lain, raksasa platform media sosial TikTok turut mengambil langkah masif dalam membersihkan konten perjudian di ruang digital. Berdasarkan data paruh pertama tahun 2025, TikTok melaporkan telah menghapus lebih dari 424 ribu video yang terindikasi mempromosikan judi online.

Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, mengungkapkan bahwa tindakan tegas tidak hanya menyasar konten video, tetapi juga interaksi di kolom komentar.

“Kami telah menurunkan lebih dari 1,6 juta komentar yang berisi promosi perjudian online. Tantangan ke depan semakin besar karena munculnya isu penipuan online yang metodenya kian dimanipulasi oleh pelaku kejahatan,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Upaya sinkronisasi antara pemutusan aliran dana oleh OJK dan pembersihan konten oleh platform digital ini diharapkan mampu menekan angka pertumbuhan judi online yang kian meresahkan masyarakat di berbagai pelosok daerah. (J)

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembangunan Kampung Haji. Beliau menginginkan jamaah asal Indonesia mendapatkan fasilitas penginapan yang representatif dan memiliki lokasi strategis di dekat Masjidil Haram.

"Menteri Rosan melaporkan bahwa diplomasi Presiden Prabowo mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Arab Saudi, terutama pasca komunikasi telepon antara Presiden dengan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman (MBS) awal Desember lalu," jelasnya dalam keterangan tertulis.

Tercatat, Menteri Rosan telah melakukan pertemuan intensif sebanyak empat kali dengan otoritas Saudi untuk mematangkan titik lokasi menara serta luas kawasan Kampung Haji tersebut. Kehadiran kawasan ini diharapkan menjadi solusi permanen agar jamaah Indonesia memiliki tempat tinggal yang nyaman dan mandiri saat menjalankan ibadah.

Selain isu di luar negeri, Presiden Prabowo juga menagih progres pembangunan 15.000 hunian bagi korban bencana di Sumatra yang dikelola oleh BPI Danantara. Berdasarkan laporan yang diterima, sebanyak 500 unit hunian ditargetkan rampung pada pekan ini.

Pengerjaan rumah bagi warga terdampak ini dilakukan secara kolaboratif bersama BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan. Langkah cepat ini menegaskan visi Presiden untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan terukur dan berkeadilan bagi seluruh rakyat yang terdampak. (J

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan resmi tersebut, pihaknya telah menyiapkan tahapan persiapan intensif pada awal Januari guna menjamin kesiapan operasional di lapangan. Masa persiapan akan berlangsung sejak 2 hingga 7 Januari 2026 dan melibatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Menurutnya, periode tersebut difokuskan untuk memastikan kesiapan dapur layanan, kelancaran distribusi makanan ke sekolah dan kelompok sasaran, serta kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam program. Seluruh aspek keamanan pangan, logistik, dan pengawasan gizi menjadi perhatian utama agar layanan berjalan optimal sejak hari pertama pelaksanaan.

“Kami ingin memastikan seluruh komponen telah siap sebelum program dimulai secara serentak. Mulai dari dapur, distribusi, hingga tenaga di lapangan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025), dikutip dari Kompas.

Meski pelaksanaan serentak dijadwalkan pada Januari 2026, BGN menegaskan bahwa layanan pemenuhan gizi tidak berhenti selama periode libur akhir tahun 2025. Pada rentang 26 hingga 31 Desember 2025, layanan tetap diberikan secara prioritas kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sementara itu, pemberian makan bagi anak sekolah selama masa libur bersifat fleksibel. Sekolah atau siswa yang masih membutuhkan layanan tetap dapat dilayani, namun tidak diwajibkan bagi mereka yang tengah menjalani libur sekolah atau menghadapi kendala teknis distribusi.

Dadan menambahkan, program MBG pada 2026 dirancang dalam skala nasional dan melibatkan ribuan pemasok bahan pangan dari berbagai daerah. Pemerintah berharap program ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk pertanian dan peternakan dari pelaku usaha daerah.

Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan anggaran yang signifikan guna memastikan program ini menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting secara nasional.

BGN menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat antara pemerintah pusat dan daerah agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini dinilai sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor serta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. (AUNI)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mella sedang melakukan pendakian bersama satu saudaranya, Ardian Prasetyo dan satu rekannya, Shieva Panji Pratama. Rombongan ini terpantau melakukan registrasi di loket pendakian sekitar pukul 11.00 WIB. Namun, saat berada di area pos antara HM 26–27 sekitar pukul 16.00 WIB, cuaca buruk melanda dan korban terhantam sambaran petir.

Proses evakuasi melibatkan tim gabungan sebanyak 30 orang yang terdiri dari petugas Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb), kepolisian, dan relawan setempat. Korban sempat dievakuasi menuju Basecamp Gringga dalam kondisi tidak sadar sebelum akhirnya dilarikan ke RSUD Muntilan pada malam harinya.

"Setelah dilakukan pemeriksaan medis, pihak rumah sakit menyatakan korban telah meninggal dunia. Kematian dipastikan murni akibat sambaran petir," jelas Kapolsek Sawangan, AKP Glenter Pitoyo.

Kepergian Mella meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga dan kerabatnya di Kalimantan Timur. Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga pada Jumat (26/12/2025) untuk dipulangkan dan dimakamkan di Jawa Tengah.

Tragedi ini menjadi pengingat bagi para pendaki, khususnya warga Berau yang sedang merantau atau berlibur, untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem saat melakukan aktivitas di alam bebas. (J)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyampaikan bahwa seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah tetap bekerja tanpa henti demi memastikan keselamatan serta pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana yang digelar pada Kamis (25/12/2025), di mana Pratikno mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Provinsi Aceh bersama Kepala BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Menurut Pratikno, kehadiran pemerintah di wilayah terdampak bertujuan memastikan seluruh tahapan penanganan, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan bahwa tidak ada penghentian aktivitas meski berada di momen pergantian tahun.

“Seluruh unsur terus bergerak bersama. Fokus utama kami adalah menolong masyarakat terdampak dan memastikan proses pemulihan berlangsung cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mengungkapkan bahwa hingga kini sebanyak 13 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Rinciannya, empat daerah berada di Provinsi Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat.

Meski demikian, di Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang masa tanggap darurat guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal sebelum memasuki fase pemulihan.

Selain itu, percepatan penanganan juga terlihat dari progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Di Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memasuki tahap pembangunan huntara. Sementara enam kabupaten lainnya masih dalam proses penyiapan lahan dan pembukaan akses, serta dua kabupaten masih melakukan identifikasi lokasi.

Pratikno menjelaskan, pembangunan huntara dan huntap dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan TNI dan Polri di bawah koordinasi BNPB. Tantangan utama saat ini adalah kesiapan lahan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Di Sumatra Utara, empat daerah yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat telah memulai pembangunan huntara maupun hunian tetap. Sedangkan di Sumatra Barat, lima kabupaten tengah menjalankan proses pembangunan huntara dengan jumlah unit yang disesuaikan kebutuhan warga terdampak.

Pada sektor infrastruktur, pemerintah mencatat sebanyak 81 ruas jalan nasional terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, 72 ruas telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan guna memastikan kelancaran konektivitas dan distribusi logistik.

Pemulihan juga menyasar sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan sekolah-sekolah terdampak dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Saat ini, sekitar 65 persen fasilitas pendidikan telah siap digunakan setelah melalui proses pembersihan dan perbaikan.

Pratikno menegaskan bahwa arahan Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah sangat jelas, yakni mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

“Tujuannya bukan hanya memulihkan, tetapi memastikan kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat kembali berjalan bahkan menjadi lebih baik,” tegasnya.

Di tengah kondisi cuaca yang masih fluktuatif, pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui koordinasi BNPB, BMKG, serta TNI-Polri guna menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi.

Pemerintah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, relawan, dan organisasi kemanusiaan yang telah bergotong royong membantu percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. (AUNI)

Dalam pesannya, Presiden Prabowo menyampaikan harapan agar perayaan Natal membawa damai, kasih, serta pengharapan bagi seluruh umat Kristiani. Presiden juga menekankan bahwa nilai-nilai Natal merupakan kekuatan moral yang penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Presiden Prabowo turut mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan saudara-saudara sebangsa yang saat ini tengah menghadapi berbagai bencana di sejumlah wilayah Indonesia. 

Pemerintah, menurut Presiden Prabowo, terus berupaya secara maksimal untuk menangani dampak bencana dan meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Semoga mereka senantiasa diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta diberi jalan keluar atas berbagai kesulitan yang dihadapi,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perayaan Natal hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat empati, solidaritas sosial, serta semangat gotong royong di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Menurutnya, persatuan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo kembali menyampaikan doa dan harapan bagi seluruh umat Kristiani serta bangsa Indonesia agar senantiasa diberkahi kedamaian dan keselamatan.

“Atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, saya mengucapkan Selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Tanah Air. Semoga damai Natal dan pengharapan menyertai kita semua, serta Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi bangsa Indonesia,” tutupnya. (AUNI)

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (24/12/2025). Menurutnya, total dana yang masuk ke kas negara saat ini telah melampaui angka Rp10 triliun, meningkat signifikan dibandingkan data per 16 Desember lalu yang baru mencapai Rp4,5 triliun.

“Yang dibalikin? 10 triliun ada, tapi mungkin lebih,” ungkap Purbaya Yudhi Sadewa di hadapan awak media.

Meski tidak merinci secara detail daftar seluruh instansi yang memulangkan dana tersebut, Menkeu menyebutkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu instansi yang mengembalikan anggaran. Selain itu, terdapat sisa dana dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak terserap sepenuhnya oleh masyarakat.

Purbaya menjelaskan bahwa pengembalian ini terjadi karena K/L tidak mampu membelanjakan sisa anggaran mereka hingga pengujung tahun 2025. Berdasarkan data historis, ia menegaskan bahwa hampir tidak pernah ada kementerian atau lembaga yang mampu mencapai penyerapan belanja hingga 100 persen.

Kembalinya dana triliunan rupiah ini ke kas negara menjadi instrumen penting bagi Kemenkeu dalam menjaga efisiensi fiskal dan memastikan tata kelola anggaran tetap akuntabel di akhir periode tahun berjalan. (J)

Di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Satgas PKH menyerahkan hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp6,62 triliun serta penguasaan kembali kawasan hutan seluas lebih dari 4 juta hektare di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

Jaksa Agung, ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga saat ini Satgas PKH berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare. 

Dari jumlah tersebut, pada tahap kelima dilakukan penyerahan lahan perkebunan sawit seluas 896.969 hektare kepada negara untuk dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penguasaan kembali kawasan hutan ini merupakan hasil kerja terpadu lintas kementerian dan lembaga, sebagai wujud kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (24/12/2025). 

Selain penguasaan lahan, Satgas PKH juga berhasil menyelamatkan keuangan negara berupa uang tunai sebesar Rp6.625.294.190.469,74. Dana tersebut berasal dari denda administratif serta hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Rinciannya, sebesar Rp4,34 triliun berasal dari denda administratif terhadap 20 perusahaan perkebunan sawit dan satu perusahaan nikel, sementara Rp2,28 triliun lainnya merupakan hasil pemulihan keuangan negara dari perkara korupsi, termasuk kasus ekspor crude palm oil (CPO) dan impor gula.

Jaksa Agung juga mengungkapkan potensi penerimaan negara ke depan yang sangat signifikan. Untuk tahun 2026, potensi denda administratif dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan diperkirakan mencapai lebih dari Rp142 triliun.

Dalam laporannya, Jaksa Agung turut menyinggung upaya relokasi penduduk di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, sebagai bagian dari strategi pemulihan kawasan hutan dan ekosistem.

Satgas PKH juga menemukan korelasi kuat antara terjadinya banjir bandang di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan alih fungsi lahan secara masif di daerah hulu sungai oleh korporasi. Temuan ini menjadi dasar penguatan langkah penegakan hukum dan penataan ulang kawasan hutan demi mencegah bencana ekologis berulang.

Dalam prosesi penyerahan simbolis yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung menyerahkan laporan capaian penguasaan kembali kawasan hutan seluas lebih dari 4 juta hektare kepada Menteri Pertahanan. Selanjutnya, dana hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp6,6 triliun diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Selain itu, penertiban kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan, sementara lahan perkebunan sawit hasil penertiban diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh unsur Satgas PKH, mulai dari Kejaksaan, Polri, TNI, hingga kementerian dan lembaga terkait yang dinilai telah bekerja keras di lapangan, meski kerap menghadapi perlawanan dari pihak-pihak tertentu.

“Saya tahu di lapangan tidak mudah. Ada intimidasi, ada preman, bahkan ada yang dibayar oleh korporasi besar. Tapi saudara-saudara tetap berdiri di garis depan,” ujar Presiden, dalam siaran pers Rabu (24/12/2025).

Prabowo menginstruksikan aparat penegak hukum agar tidak ragu dan tidak pandang bulu dalam menindak pelanggar hukum. Ia juga menjanjikan langkah-langkah yang lebih berani dan tegas pada tahun 2026.

“Kalian adalah pendekar sejati, patriot yang membela kebenaran demi jutaan rakyat Indonesia,” tutupnya. (AUNI)

Pembangunan ini menjadi istimewa karena pada tahap awal, sebanyak 2.603 unit rumah dibangun sepenuhnya menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi pribadi, tanpa menyentuh dana APBN. Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar negara memberikan solusi hunian yang layak dan berkelanjutan bagi rakyat yang terdampak bencana secara efisien.

"Kami memulai pembangunan hunian tetap di wilayah Tapanuli dan segera berlanjut ke Aceh serta Sumatera Barat. Sesuai arahan Presiden, seluruh instansi mulai dari TNI, Polri, hingga kementerian terkait harus kompak hadir di tengah masyarakat," ujar Maruarar Sirait.

Dalam kunjungannya ke Sibolga, Menteri yang akrab disapa Ara ini juga memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang telah menghibahkan lahan demi kepentingan rakyat. Di kota tersebut, sebanyak 200 unit rumah akan segera dibangun untuk menggantikan hunian warga yang hancur akibat terjangan banjir.

"Saya berterima kasih atas kecepatan Wali Kota dan DPRD dalam menghibahkan tanah ini. Kita bekerja dengan ritme cepat sesuai visi Presiden. Hari ini kita langsung bangun hunian tetap bagi 200 keluarga, bukan sekadar hunian sementara," tegasnya.

Menteri Ara juga memberikan instruksi khusus kepada BPKP untuk mengawal tata kelola proyek, serta meminta PLN untuk memastikan jaringan listrik sudah siap pakai pada bulan Maret mendatang. Ia menekankan bahwa relokasi warga tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi harus menjamin kepastian hukum dan keamanan dari risiko bencana di masa depan.

"Kami ingin pada tanggal 21 Maret nanti warga sudah bisa menghuni rumah dengan listrik yang menyala dan sertifikat tanah yang sudah di tangan. Hunian ini harus menjadi ekosistem kehidupan yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat," pungkasnya. (J)

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025, pemerintah menanggung PPN sebesar 6 persen untuk tiket pesawat tertentu. Dengan demikian, masyarakat hanya perlu membayar sisa PPN sebesar 5 persen dari tarif normal 11 persen.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, insentif ini berlaku khusus untuk tiket penerbangan berjadwal dengan rute dalam negeri serta kelas ekonomi. 

"Kamu cukup menanggung sisa 5%-nya saja. Fasilitas ini berlaku khusus untuk tiket penerbangan berjadwal rute dalam negeri kelas ekonomi," dikutip dari akun Instagram Ditjen Pajak, Senin (22/12/2025).

Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) ini berlaku untuk periode pembelian tiket mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026. Sementara itu, periode terbang yang mendapatkan fasilitas tersebut berlangsung mulai 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026.

Kebijakan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atas jasa angkutan udara niaga berjadwal rute domestik kelas ekonomi selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Regulasi ini telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 15 Oktober 2025, dengan ketentuan PPN sebesar 6 persen dari nilai penggantian ditanggung oleh pemerintah.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta memperkuat pergerakan ekonomi, khususnya di sektor transportasi dan pariwisata. DJP menyebutkan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama pada periode dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.

Selain membantu masyarakat, insentif PPN tiket pesawat ini diharapkan mampu mendorong pemerataan kunjungan wisata domestik ke berbagai daerah di Indonesia, sekaligus mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (AUNI)

Meski jadwal libur sekolah akhir tahun berbeda-beda di setiap provinsi, secara umum sekolah meliburkan siswa mulai 22 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. Dalam periode tersebut, pemerintah tetap memberikan perhatian pada pemenuhan gizi anak sekolah melalui skema khusus distribusi MBG.

Pelaksanaan MBG selama libur sekolah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG selama libur sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025. Aturan ini menjadi dasar teknis pelaksanaan penyaluran makanan bergizi di luar masa aktif sekolah.

Berdasarkan pedoman tersebut, siswa akan menerima paket MBG yang terdiri dari satu makanan siap konsumsi dan dua paket makanan kemasan dengan ketahanan simpan lebih lama. Pola ini dirancang agar asupan gizi siswa tetap seimbang meskipun tidak hadir di sekolah dalam beberapa hari.

Distribusi MBG selama masa libur dilakukan paling banyak dua kali dalam satu minggu. Skema yang diterapkan berupa kombinasi makanan siap santap yang dikonsumsi di sekolah serta makanan kemasan yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi di rumah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah menyiapkan opsi pendistribusian MBG secara langsung ke rumah siswa sebagai salah satu alternatif.

“Iya betul, ada wacana delivery MBG. Saat ini sedang dicek kelayakannya oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” katanya, dikutip dari Kompas, Senin (22/12/2025).

Dadan menjelaskan, mekanisme distribusi tersebut masih dalam tahap pengkajian dan akan diformalkan melalui surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Selain pengantaran langsung, BGN membuka opsi lain berupa pengambilan paket MBG oleh siswa ke sekolah untuk kebutuhan beberapa hari sekaligus.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, mekanisme tersebut dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan antara BGN dan pihak sekolah.

“Paket bisa diantar ke sekolah untuk dua atau tiga hari, kemudian murid yang ingin mengambil didata. Tapi tentu harus ada persetujuan sekolah. Kalau sekolah tidak bersedia menerima, kami tidak akan memaksakan,” ujarnya, dikutip dari Kompas, Senin (22/12/2025).

Nanik menambahkan, selama libur sekolah, jenis makanan MBG yang diberikan untuk dibawa pulang berupa bahan pangan kering atau tidak diolah.

“Yang diberikan selama libur adalah makanan kering, seperti buah, roti produksi UMKM, susu, serta telur, khususnya telur asin,” jelasnya.

Lebih lanjut, BGN juga memastikan bahwa program MBG untuk kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetap berjalan tanpa penghentian selama periode libur akhir tahun.

“Untuk bumil, busui, dan balita, programnya tetap berjalan. Sementara untuk anak sekolah, penyaluran bergantung pada kesepakatan dengan pihak sekolah. Jika murid ingin mengambil di sekolah, kami salurkan. Jika tidak, maka tidak,” tutupnya. (AUNI)

Menurut Sugeng, Hari Ibu memiliki makna historis yang kuat karena lahir dari perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, dan ruang partisipasi yang setara dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan.

“Hari Ibu adalah pengingat bahwa perempuan Indonesia sejak awal telah terlibat aktif dalam perjalanan bangsa, bukan hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam perjuangan sosial dan pembangunan nasional,” ujarnya, dikutip dari Antara, Senin (22/12/2025).

Dirinya menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember tidak dapat disamakan dengan perayaan Mother’s Day yang berkembang di sejumlah negara. Di Indonesia, momentum ini merupakan bentuk penghargaan negara terhadap kiprah dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan.

"Sejarah Hari Ibu berakar dari Kongres Perempuan Indonesia pertama yang digelar di Yogyakarta pada 1928. Forum tersebut menjadi tonggak penting konsolidasi gerakan perempuan secara nasional hingga akhirnya pemerintah menetapkan Hari Ibu melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959," tuturnya.

Seiring perjalanan waktu, peran perempuan terus berkembang dan menjadi elemen penting dalam perubahan sosial. Sugeng menyebut, perempuan Indonesia telah menjadi agen transformasi, penggerak inovasi, serta penjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah dinamika zaman.

Meski demikian, ia mengakui bahwa perempuan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari beban ganda, keterbatasan akses, hingga kekerasan berbasis gender. Namun, kondisi tersebut tidak menghentikan kontribusi perempuan dalam mendorong kemajuan bangsa.

“Ketangguhan perempuan Indonesia terlihat dari kemampuannya bertahan, beradaptasi, dan tetap berkarya di tengah keterbatasan. Kemajuan bangsa tidak bisa dilepaskan dari kemajuan perempuan,” katanya.

Peringatan Hari Ibu Tahun 2025 mengusung tema Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menegaskan posisi perempuan sebagai subjek pembangunan sekaligus motor penggerak perubahan menuju visi Indonesia Emas.

Ia menilai, perempuan Indonesia hadir dalam berbagai peran strategis, mulai dari penggerak ekonomi keluarga, pelaku usaha mikro, pendidik, tenaga kesehatan, hingga pemimpin di ruang publik dan pemerintahan. Kontribusi tersebut, menurutnya, perlu terus diperkuat dan dilindungi melalui kebijakan yang berkeadilan.

Pemerintah, lanjut Sugeng, terus mendorong penguatan regulasi dan kebijakan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran dunia usaha, masyarakat sipil, media, dan organisasi perempuan agar kesetaraan gender benar-benar terwujud,” pungkasnya. (AUNI)

Kegiatan pengamanan difokuskan pada lokasi-lokasi yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat, seperti rumah ibadah, khususnya gereja, pusat perbelanjaan, objek wisata, terminal, pelabuhan, bandara, kawasan perhotelan, serta objek vital nasional dan objek vital tertentu.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, patroli tersebut bertujuan mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sejak dini sekaligus memastikan kesiapan pengamanan di lapangan.

“Patroli dilakukan untuk memastikan seluruh objek yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam kondisi siap dan aman, terutama menjelang pelaksanaan ibadah Natal,” katanya, dikutip dari laman resmi Humas Polri.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan patroli diawali dengan apel kesiapan personel, kemudian dilanjutkan dengan patroli lapangan secara mobile dan dialog dengan pengelola lokasi. Personel kepolisian melakukan pengecekan terhadap sistem pengamanan, pengaturan arus lalu lintas dan parkir, serta memantau potensi kerawanan yang dapat muncul akibat peningkatan mobilitas masyarakat. 

Selain itu, petugas juga berkoordinasi dengan pengurus tempat ibadah, pengelola objek wisata, petugas keamanan setempat, serta instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam penanganan situasi darurat.

“Polisi juga memberikan imbauan kamtibmas, memastikan kesiapan jalur evakuasi, dan menyepakati pola komunikasi apabila diperlukan respons cepat,” ujarnya.

Polri berharap melalui penguatan patroli preventif ini, situasi keamanan selama perayaan Natal 2025 dan libur Tahun Baru 2026 dapat terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.

Pengamanan rangkaian Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 akan dilaksanakan dalam Operasi Lilin 2025 yang digelar pada 20 Desember 2025 sampai 2 Januari 2026. (AUNI)

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa pergerakan personel dan logistik di lapangan sebenarnya sudah mencerminkan operasi berskala besar yang dikendalikan langsung oleh pusat.

“Sejak hari pertama, tanggal 26 Oktober, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini, langsung mobilisasi nasional,” tegasnya.

Terkait kekhawatiran mengenai dukungan anggaran pusat yang dianggap akan terhambat tanpa status formal tertentu, Seskab memastikan bahwa pendanaan tetap mengalir lancar sesuai arahan Presiden. Ia mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp60 triliun telah dialokasikan secara bertahap untuk rehabilitasi infrastruktur dan hunian warga.

“Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan Rp60 triliun, sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya,” ungkapnya.

Selain dukungan finansial, pengerahan sarana dan prasarana dilakukan secara masif dengan melibatkan ratusan armada transportasi serta ribuan alat berat yang didatangkan dari berbagai penjuru Indonesia. Seskab memaparkan bahwa lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter telah dikerahkan, sementara alat berat dari Kementerian PU terus bekerja melakukan normalisasi.

“Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar seribu mungkin, diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana,” ucapnya.

Pemerintah mengakui bahwa penanganan di wilayah yang sangat luas tersebut masih menghadapi tantangan dan belum sepenuhnya sempurna. Seskab Teddy mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhenti berpolemik dan beralih fokus pada aksi nyata saling bahu-membahu guna membantu para korban.

“Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu membahu, saling dukung,” ajak Seskab.

Seskab meminta semua pihak untuk turut serta dalam membangkitkan semangat masyarakat yang sedang tertimpa musibah dengan menyebarkan pesan-pesan positif. Menurutnya, rasa optimisme warga sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan sosial.

“Kalau niat bantu, ayo sama-sama. Hibur warga, timbulkan optimisme, bikin ketawa, timbulkan senyum, timbulkan keyakinan," tuturnya.

"Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif,” tutup Seskab Teddy dalam keterangannya. (J)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini kekuatan personel kepolisian yang telah disiagakan mencapai lebih dari sebelas ribu jiwa di tiga provinsi terdampak.

“Sesuai arahan dari Bapak Presiden untuk memperkuat penanganan bencana, melaporkan bahwa kekuatan personel Polri yang saat ini sudah tergelar ada kurang lebih 11.625 personel terdiri dari 10.626 dari Satwil dan 999 BKO, terbagi di Polda Aceh 5.064 personel, di Polda Sumut 4.277 personel, dan di wilayah Sumbar 2.284 personel,” jelas Kapolri saat merinci sebaran petugas di lapangan.

Selain fokus pada evakuasi dan pengamanan, Polri juga tengah mempersiapkan penambahan kekuatan untuk mendukung fase rehabilitasi, khususnya dalam pengadaan tempat tinggal bagi warga. Terkait hal ini, Kapolri menuturkan bahwa personel tersebut akan ditugasi melaksanakan langkah-langkah pendukung program pembangunan hunian sementara atau huntara serta tugas-tugas kemanusiaan lainnya. Di sisi lain, meski bertepatan dengan Operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polri tetap menyiagakan seribu personel cadangan dan ribuan relawan.

“Kami siagakan 1.000 personel karena ini juga kita akan melaksanakan operasi Nataru, namun demikian apabila diperlukan kekuatan, ini bisa kita dorong untuk membantu ke wilayah bencana Sumatra pascaoperasi Nataru,” tuturnya.

Dukungan logistik juga menjadi prioritas utama dengan pengerahan armada udara dan laut. Jenderal Listyo Sigit menyebutkan bahwa bantuan sebanyak 129,7 ton telah didistribusikan melalui puluhan sorti penerbangan.

“Untuk kapal yang kami persiapkan untuk mendorong dan membantu, ada 4 kapal. Sementara untuk helikopter dan pesawat, kami membuat dua pesawat dan delapan heli yang saat ini kita turunkan. Kami juga telah melaksanakan 346 sorti penerbangan,” ungkapnya.

Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan bahwa pihaknya telah mengerahkan puluhan ribu prajurit untuk melakukan evakuasi medis hingga perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan. Panglima menegaskan bahwa akan ada penebalan pasukan untuk tahap rekonstruksi nanti.

“Akan ada penambahan personil yaitu dalam tahap rekonstruksi rehabilitasi nanti dari batalion TNI Zeni dan Yon TP, dan Nakes. Yaitu akan membantu pemasangan jembatan bailey, kemudian pembuatan hunian sementara dan hunian tetap, kemudian pembersihan lumpur dan kayu, kemudian normalisasi jalan dan melanjutkan distribusi logistik,” papar Panglima TNI.

Hingga saat ini, TNI mencatat telah menyalurkan bantuan logistik hingga mencapai 2.428 ton melalui berbagai jalur transportasi. Selain itu, progres perbaikan infrastruktur jalan mulai menunjukkan hasil positif dengan terpasangnya beberapa jembatan darurat.

“Di wilayah Sumut, tiga jembatan bailey sudah terpasang 100 persen, di jembatan Anggoli (kecamatan) Sibabangun sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian jembatan Garoga Tapsel, dan jembatan Hamparan Perak sedang dilaksanakan pemasangan," pungkasnya. (J)

Pengawasan sebelumnya telah dilakukan secara nasional pada periode 28 November dan terus berlanjut hingga 31 Desember 2025 seiring meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan hasil pengawasan tersebut mengintensifikasi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari pangan berisiko yang tidak memenuhi ketentuan keamanan dan mutu.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, belanja masyarakat meningkat sehingga risiko peredaran pangan bermasalah juga lebih tinggi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara serentak di 74 dari 76 unit pelaksana teknis BPOM di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selama periode pengawasan, BPOM menemukan sebanyak 126.136 pieces pangan tidak memenuhi ketentuan dengan 73,5 persen di antaranya merupakan pangan tanpa izin edar atau tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Jenis pangan yang paling banyak ditemukan antara lain minuman serbuk, susu kental manis, krimer, mi instan, cokelat, serta berbagai produk olahan lainnya.

Taruna menjelaskan, pengawasan difokuskan pada sarana peredaran pangan seperti gudang distribusi, importir, distributor, retail tradisional dan modern, hingga marketplace dan platform e-commerce. Temuan tersebut berasal dari pengawasan terhadap 1.612 sarana peredaran pangan di 38 provinsi.

BPOM juga menilai kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak wilayah perbatasan serta masifnya perdagangan digital menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Produk ilegal kerap dipasarkan dengan harga murah dan promosi menarik, sehingga mudah menjangkau konsumen.

“Kondisi geografis dan platform digital membuat peredaran pangan ilegal semakin kompleks. Karena itu, pengawasan harus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor,” tuturnya.

BPOM memperingatkan konsumsi pangan ilegal berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan karena tidak memiliki jaminan keamanan, mutu, dan kandungan gizi. Risiko tersebut meliputi keracunan hingga gangguan organ vital seperti gagal ginjal dan gangguan jantung, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

“Produk tanpa izin edar bisa membahayakan kesehatan. Kami tidak ingin masyarakat dirugikan, terutama saat konsumsi meningkat menjelang hari besar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Jakarta, Sofyani Chandrawati, mengungkapkan bahwa produk impor tanpa izin edar didominasi berasal dari Cina, India, dan Korea. Menurutnya, tingginya permintaan terhadap produk impor serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi menjadi faktor utama beredarnya produk ilegal.

“Kami menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan fokus pada produk impor dari negara yang sering ditemukan tanpa izin edar, serta melakukan penelusuran hingga ke sumber penyaluran,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, BPOM akan melakukan penarikan dan pemusnahan produk, penelusuran pelaku usaha, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk platform digital, untuk menurunkan konten penjualan pangan ilegal. (AUNI)

Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Sosial menyalurkan santunan kematian kepada 31 ahli waris korban meninggal dunia. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp15 juta. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan santunan bagi korban luka berat.

“Untuk korban meninggal dunia diberikan santunan Rp15 juta, sementara korban luka berat akan mendapatkan bantuan Rp5 juta,” kata Saifullah Yusuf, dikutip dari laman resmi kemensos, Kamis (18/12/2025).

Santunan tahap awal diserahkan kepada dua ahli waris korban di Kabupaten Pidie dan 29 ahli waris di Kabupaten Pidie Jaya. Mensos memastikan bantuan serupa akan diberikan kepada seluruh ahli waris korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, setelah proses asesmen selesai dilakukan.

“Bantuan ini memang tidak sebanding dengan kehilangan yang dialami keluarga, tetapi diharapkan bisa sedikit meringankan beban. Ini bentuk kepedulian dan kehadiran negara,” ujarnya.

Selain menyalurkan santunan, Mensos juga meninjau langsung operasional dapur umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi. Ia menyebut, dapur umum tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam fase tanggap darurat.

“Kami bekerja bersama TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, dan relawan untuk memastikan kebutuhan logistik dan makanan bagi pengungsi terpenuhi,” kata Saifullah Yusuf.

Saat ini, Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah mengoperasikan dapur umum di tiga provinsi dengan total 39 titik. Dapur-dapur tersebut memproduksi lebih dari 400 ribu porsi makanan setiap hari. Salah satunya berada di Kabupaten Pidie Jaya, dengan kapasitas produksi sekitar 7.000 porsi per hari.

Menurut Saifullah Yusuf, dapur umum dikelola oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana), unsur pemerintah daerah, dan relawan. Jika kebutuhan di lapangan meningkat, pemerintah siap menambah kapasitas produksi makanan.

“Kalau dirasa masih kurang, tentu akan kami perkuat lagi agar kebutuhan masyarakat, termasuk petugas di lapangan, bisa terpenuhi,” ujarnya.

Mensos juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan bencana dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Pada tahap awal, fokus utama adalah evakuasi warga terdampak ke lokasi pengungsian serta pemenuhan kebutuhan dasar.

“Setelah masa darurat, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap. Jika data sudah lengkap, kami bersama kementerian terkait akan mendorong program pemulihan ekonomi bagi keluarga terdampak,” jelasnya.

Saifullah menegaskan seluruh unsur yang terlibat saat ini terus bekerja secara intensif dan meminta dukungan semua pihak agar proses penanganan bencana berjalan lancar.

“Kita semua sedang berupaya sekuat tenaga menghadapi musibah ini. Mari kita jaga suasana yang kondusif agar para petugas dapat bekerja dengan maksimal,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan Kementerian Sosial. Ia menyebut kerusakan akibat bencana tergolong berat, dengan banyak rumah warga yang hancur.

“Sebagian besar rumah masyarakat sudah rusak berat. Ke depan, kami berharap bisa dibantu hunian sementara dan dilanjutkan dengan hunian tetap,” ujar Sibral.

Ia juga meminta penambahan dapur umum serta fasilitas pendukung lainnya, termasuk tenda untuk kegiatan sekolah darurat bagi anak-anak pengungsi.

Usai menyerahkan santunan, Mensos menyempatkan diri berinteraksi dengan anak-anak pengungsi yang tengah mengikuti layanan dukungan psikososial. Ia juga meninjau langsung proses pengolahan makanan di dapur umum serta menyampaikan apresiasi kepada petugas dan relawan yang bertugas melayani para pengungsi. (AUNI)

Dalam aturan baru ini, penyesuaian UMP 2026 ditentukan melalui formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa. Nilai alfa berada dalam rentang 0,5 hingga 0,9 dan menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah tidak menetapkan satu angka kenaikan UMP secara nasional. Penentuan besaran kenaikan diserahkan kepada masing-masing daerah melalui pemilihan nilai alfa.

“Rentang alfa itu memberikan fleksibilitas. Jadi kalau ditanya berapa kenaikan UMP, jawabannya tergantung masing-masing daerah. Ada yang memilih 0,6, 0,7, atau 0,8,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (17/12/2025).

Menakar menjelaskan, perluasan nilai alfa menjadi 0,5 hingga 0,9 merupakan perubahan signifikan dibandingkan kebijakan sebelumnya. Rentang tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki ruang menyesuaikan upah minimum, terutama jika terdapat selisih yang cukup jauh antara upah berjalan dan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Alfa ini juga menjadi instrumen penyesuaian ketika ada disparitas upah yang terlalu jauh dari kebutuhan hidup layak di suatu daerah,” ujarnya.

Dalam PP Pengupahan tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan dan mengumumkan UMP paling lambat pada 24 Desember 2025. Selain UMP, gubernur juga memiliki kewenangan menetapkan upah minimum sektoral provinsi serta upah minimum dan sektoral kabupaten/kota.

Yassierli menegaskan, Dewan Pengupahan Daerah memiliki peran penting dalam proses penetapan upah. Dewan tersebut melakukan kajian terhadap kondisi ekonomi daerah, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan jarak antara upah yang berlaku dengan KHL.

“Mereka yang paling memahami kondisi daerahnya masing-masing, sehingga rekomendasinya menjadi dasar bagi kepala daerah dalam menetapkan upah minimum,” kata Yassierli.

Pemerintah menyebut penerbitan PP Pengupahan ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan pentingnya pelibatan daerah dan penguatan peran Dewan Pengupahan dalam kebijakan pengupahan.

Dengan terbitnya PP ini, perhatian publik kini tertuju pada penetapan UMP 2026 di sejumlah provinsi besar seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang selama ini kerap menjadi rujukan nasional dalam kebijakan upah minimum. (AUNI)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini mengatakan, pengaturan kerja tersebut memberikan ruang bagi instansi pemerintah untuk menyesuaikan pola kedinasan ASN tanpa menghentikan pelayanan publik. Bentuk pengaturan kerja dapat berupa kerja dari kantor, kerja dari rumah, maupun bekerja dari lokasi lain yang ditetapkan instansi.

Menurut Rini, kebijakan ini kerap disalahartikan sebagai work from anywhere sepenuhnya. Padahal, yang diterapkan adalah flexible working arrangement yang tetap menuntut kehadiran dan kinerja ASN sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Kami memberikan fleksibilitas, tetapi bukan berarti ASN bebas dari kewajiban. Pekerjaan dan layanan publik tetap harus berjalan,” ujar Rini saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia menegaskan kebijakan tersebut diberlakukan secara nasional, mencakup instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik layanan di tiap instansi, khususnya layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Rini meminta pimpinan instansi memastikan unit layanan esensial, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, tetap beroperasi secara optimal meskipun sebagian pegawai menjalani pengaturan kerja fleksibel.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, Kementerian PANRB telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah. Surat tersebut berisi arahan agar pengaturan kerja fleksibel dilakukan secara terukur dan tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, mekanisme pengawasan terhadap kinerja ASN tetap berjalan selama periode tersebut. Masyarakat masih dapat menyampaikan laporan atau pengaduan terkait pelayanan publik dan perilaku ASN melalui kanal resmi pengaduan nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

“Pengaduan masyarakat tetap bisa disampaikan melalui lapor.go.id. Ini bagian dari kontrol publik agar kinerja ASN tetap terjaga,” kata Rini.

Kementerian PANRB juga mengingatkan ASN untuk menjaga profesionalisme dan disiplin kerja meski tidak seluruh aktivitas dilakukan dari kantor. Evaluasi kinerja tetap menjadi tanggung jawab masing-masing instansi selama masa pengaturan kerja fleksibel berlangsung.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan aktivitas menjelang akhir tahun, sekaligus menjaga kelancaran tugas pemerintahan di tengah libur panjang Natal dan Tahun Baru. (AUNI)

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa tren penurunan tersebut mencerminkan hasil dari berbagai langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan pemerintah terhadap praktik judi online.

“Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup berarti, baik dari sisi transaksi maupun partisipasi masyarakat,” ujar Meutya Hafid di Jakarta, Rabu (17/12/2025) dikutip dari laman resmi komdigi.

Meutya menjelaskan, data PPATK menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan pemutusan akses, pengawasan konten digital, serta penegakan hukum yang menyasar ekosistem judi online.

Menurut Meutya, pemerintah masih akan melanjutkan penguatan pengawasan di ruang digital, termasuk terhadap situs, aplikasi, dan aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas judi online.

“Kami akan terus memperketat pengawasan agar praktik semacam ini tidak kembali berkembang,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital selama ini melakukan pemblokiran terhadap situs dan konten judi online, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil pemantauan sistem internal.

“Setiap laporan masyarakat dan temuan sistem kami tindaklanjuti secara cepat sebagai bagian dari komitmen menjaga ruang digital yang aman dan sehat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya mengungkapkan bahwa total perputaran dana judi online pada 2025 tercatat sebesar Rp155,4 triliun. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp359,8 triliun.

Selain nilai transaksi, PPATK juga mencatat penurunan jumlah pemain judi online. Pada 2025, jumlah pemain tercatat sekitar 3,1 juta orang, menurun 68,32 persen dibandingkan 9,7 juta pemain pada tahun sebelumnya. (AUNI)

Berdasarkan berita yang dikutip dari Republika.online. Koordinator KKJ Aceh, Rino Abonita, kekerasan tersebut berawal ketika Davi merekam perselisihan antara anggota TNI dengan rombongan yang membawa Warga Negara Asing (WNA) beberapa di antaranya beremblem bendera Malaysia yang hendak menuju Aceh Tamiang bersama iring-iringan Gubernur untuk membantu korban banjir.

Saat mengetahui kejadian tersebut terekam, anggota TNI menghampiri Davi. Davi menolak permintaan untuk menghapus rekaman tersebut, menegaskan bahwa ia sedang menjalankan tugas profesinya. 

"Davi serta-merta menolak dan menjelaskan apa yang dilakukannya merupakan ruang lingkup dari kerja-kerja jurnalistik yang diembannya selaku jurnalis," jelas Rino.

Namun, penolakan Davi tidak diindahkan. Puncak kekerasan terjadi saat Aster Kasdam IM, Kolonel Inf Fransisco, bersama beberapa tentara lainnya, menghampiri Davi. Alih-alih mendengarkan penjelasan Davi tentang tugasnya yang dilindungi konstitusi, Fransisco justru melontarkan ancaman dan bertindak kasar. "Fransisco melontarkan kalimat intimidatif, mengancam akan 'memecahkan' handphone Davi," kata Rino. Selanjutnya, perwira tersebut merampas ponsel Davi.

"Fransisco dengan angkuh dan kasarnya menyatakan bahwa Lanud SIM adalah wilayah kekuasaannya, dan jika tidak terima maka jangan ke tempat itu. Handphone tadi dirampas dari tangan Davi lalu diserahkan kepada salah seorang provos TNI AU yang berada di sisinya lantas memerintahkan agar rekaman tadi dihapus," ungkap Rino mengutip pernyataan Davi.

Akibatnya, dua file rekaman audio visual berdurasi empat menit yang penting bagi liputan Davi dihapus secara paksa.

KKJ Aceh menegaskan bahwa tindakan perampasan dan penghapusan karya Davi secara jelas merupakan bentuk penyensoran dan penghalangan tugas jurnalistik. Rino Abonita menekankan bahwa kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang dilindungi hukum.

"Perlu ditegaskan kembali jurnalis merupakan profesi yang dilindungi oleh hukum. Konstitusi kita telah memberi dasar yang kuat dalam pasal 28F UUD 1945," ujarnya.

Tindakan yang menghalangi kerja jurnalistik melanggar Pasal 18 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pelanggaran ini memiliki konsekuensi pidana yang serius.

"Pelakunya di dalam kasus ini diancam dengan pidana penjara selama dua tahun atau denda Rp 500 juta. Ancaman ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan pers itu sendiri merupakan hal serius dan krusial karena berkaitan dengan hak publik untuk tahu," tutup Rino.

Tuntutan Resmi Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh

Kutuk Kekerasan: Mengutuk setiap perbuatan yang mengarah pada kekerasan jurnalistik dan bertentangan dengan kebebasan pers.

Hormati Kerja Jurnalistik: Aparat keamanan dan stakeholders wajib menghormati kerja jurnalistik demi tegaknya kebebasan pers.

Sanksi Militer: Ankum Kodam IM harus menjatuhkan sanksi administratif kepada Kolonel Inf Fransisco sesuai UU Disiplin Militer.

Proses Hukum Kepolisian: Kepolisian segera memulai proses hukum sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (delik umum).

Hormati UU Pers: Seluruh elemen masyarakat agar menghormati setiap kerja jurnalistik yang berdasarkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Gunakan Mekanisme Keberatan: Pihak yang keberatan dengan produk jurnalistik wajib menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Patuhi Kode Etik: Para jurnalis senantiasa mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam setiap tugas.

Laporkan Kekerasan: Jurnalis korban kekerasan segera melaporkan setiap bentuk kekerasan yang dialami selama peliputan. (J)

Dikutip dari Kompas.com. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kebijakan diskon ini bukan sekadar janji, melainkan program yang telah memiliki alokasi anggaran yang pasti.

"Kami pastikan ada diskon. Itu betul, uangnya sudah dihitung [dianggarkan]," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Senin.

Salah satu implementasi stimulus yang paling menonjol adalah di sektor infrastruktur jalan. Operator utama, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), telah mengumumkan inisiatif pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen di ruas-ruas jalan tol Trans Jawa.

Kebijakan potongan tarif ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk mendorong pergerakan ekonomi domestik dan meringankan beban biaya operasional bagi pemudik atau wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi selama momen Nataru, yang secara tradisional mencatat lonjakan volume lalu lintas yang signifikan.

Selain jalan tol, Kemenkeu juga memastikan insentif telah dialokasikan untuk sektor transportasi publik. Subsidi ini menyasar moda angkutan massal seperti kereta api dan pesawat terbang.

Ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif. Meskipun detail subsidi angkutan umum sudah ada, pemerintah merasa perlu untuk mengumumkan kembali informasi tersebut secara lebih rinci. Hal ini dilakukan agar masyarakat secara luas memiliki pemahaman yang utuh mengenai skema insentif yang ditawarkan, sehingga program bantuan perjalanan "anjungan pulang kampung" ini dapat dimanfaatkan secara maksimal menjelang libur Nataru.

"Mungkin akan diumumkan lagi supaya masyarakat lebih tahu bahwa akan ada insentif dari pemerintah untuk program anjungan pulang kampung liburan ini," ucapnya.

Secara keseluruhan, paket stimulus ini bertujuan ganda untuk meringankan beban biaya perjalanan dan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di akhir tahun, sekaligus memberikan dorongan positif terhadap konsumsi domestik. (J)

Keputusan tersebut diumumkan Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). Ia menyampaikan pencabutan dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya penertiban pengelolaan kawasan hutan.

“Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik, atas arahan Presiden, saya mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan,” ujarnya.

Menurutnya, total luas area dari izin usaha yang dicabut mencapai 1.012.016 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 116.168 hektare berada di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

Raja Juli menjelaskan pencabutan izin dilakukan terhadap perusahaan yang terbukti lalai serta melanggar ketentuan dalam pengelolaan hutan, sehingga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. 

Menurutnya, langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha lain agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Raja Juli juga menegaskan proses pencabutan izin akan segera diformalkan melalui Surat Keputusan (SK). Pemerintah, kata dia, akan menyampaikan rincian pencabutan izin tersebut secara terbuka kepada publik.

"Detail pencabutan izin akan saya tuangkan dalam SK dan disampaikan kepada rekan-rekan media,” katanya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kehutanan serta mencegah terulangnya bencana lingkungan di masa mendatang. (AUNI)

Keluhan tersebut disampaikan Fika melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @ffawzia07. Dalam unggahan itu, ia menuliskan bahwa donasi berupa barang dari diaspora akan diperlakukan sebagai barang impor apabila status bencana nasional belum ditetapkan. 

“Apabila ada donasi dari diaspora dan bencana banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan akan dikenakan pajak,” tulis Fika, dikutip Senin, 15 Desember 2025.

Menurut Fika, kebijakan tersebut tidak masuk akal mengingat dampak banjir di sejumlah wilayah Sumatera yang telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Rabu, 14 Desember 2025, jumlah korban meninggal akibat banjir di Sumatera mencapai 1.016 orang.

Ia menilai pengenaan pajak terhadap bantuan kemanusiaan dari diaspora justru membatasi inisiatif warga negara Indonesia di luar negeri untuk membantu korban bencana. Saat ini, kata dia, diaspora hanya bisa menyalurkan bantuan dalam bentuk donasi uang, bukan barang logistik.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, membenarkan bahwa pihaknya menerima sejumlah pertanyaan dari diaspora terkait prosedur pengiriman bantuan ke Sumatera. 

Namun, ia menegaskan bahwa Kedutaan Besar RI tidak memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan maupun mendorong penetapan status bencana nasional.

“Informasi terkait pajak sebaiknya ditanyakan langsung ke Bea Cukai,” ujar Suryo dikutip dari Tempo, 15 Desember 2025.

Kedubes menyarankan diaspora yang ingin membantu korban banjir untuk menyalurkan donasi dalam bentuk uang melalui lembaga resmi, seperti Palang Merah Indonesia (PMI), atau menghubungi instansi pemerintah yang membuka posko penerimaan bantuan.

Suryo juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada bantuan resmi dari luar negeri yang masuk untuk penanganan banjir bandang di Sumatera. 

“Karena sampai sekarang tidak ada bantuan dari luar Indonesia atas musibah banjir bandang,” katanya.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan pihaknya belum dapat memberikan penjelasan rinci terkait isu pengenaan pajak terhadap bantuan diaspora tersebut. Ia menyebut masih perlu berkoordinasi dengan unit terkait. 

Secara regulasi, pemerintah memang mengatur bahwa barang kiriman dari luar negeri, termasuk bantuan kemanusiaan, dapat dikenakan bea masuk dan pajak impor kecuali memenuhi syarat tertentu, antara lain melalui penetapan status bencana nasional atau penyaluran melalui lembaga yang telah ditunjuk pemerintah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pengawasan, pendataan, dan distribusi bantuan berjalan tertib.

Sebelumnya, pemerintah pusat menyatakan belum membuka ruang bagi negara lain untuk menyalurkan bantuan penanganan bencana di Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah masih mampu menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami merasa bahwa pemerintah, semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami hadapi,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Menurut Prasetyo, sejumlah negara telah menyampaikan perhatian dan niat untuk memberikan bantuan. Namun, pemerintah menilai kapasitas nasional, termasuk stok pangan dan bahan bakar minyak, masih mencukupi. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya penanganan darurat, termasuk distribusi logistik melalui jalur udara ke daerah terdampak.

Hingga kini, perdebatan mengenai kemudahan akses bantuan kemanusiaan dari diaspora masih menjadi sorotan, seiring meningkatnya urgensi penanganan korban banjir di berbagai wilayah Sumatera. (AUNI)

Dikutip dari laporan Setneg.go.id. Presiden Prabowo Subianto secara khusus menekankan kepada jajarannya mengenai pentingnya respons kilat terhadap korban bencana. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan percepatan pembangunan hunian.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Perhatian penuh Presiden juga diarahkan pada pemenuhan logistik dasar para pengungsi. Seskab Teddy menegaskan, pemerintah harus memastikan kebutuhan air minum dan sanitasi terpenuhi secara maksimal. Instruksi Presiden mencakup penambahan suplai infrastruktur darurat.

“Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” tambahnya.

Agenda kedua yang dibahas intensif adalah kesiapan menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meringankan beban publik, pemerintah sepakat memberikan serangkaian insentif besar pada sektor transportasi dan fasilitas umum.

“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” katanya.

Rapat di Hambalang juga meninjau perkembangan perekonomian nasional, termasuk jaminan stabilitas ketahanan pangan dan pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang pergantian tahun. 

Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan ketersediaan pasokan dan harga yang terjangkau agar masyarakat dapat merayakan Nataru dengan lancar dan nyaman. (J)

Saat menjadi pembicara utama dalam Balairung Dialogue 2025 yang diselenggarakan oleh ILUNI UI dan IKASTARA pada Rabu (9/12/2025), Menko AHY menyoroti urgensi penanganan infrastruktur, terutama jalur transportasi darat yang vital.

“Kami semua berduka, dan situasinya sangat sulit bagi saudara-saudara kita. Saya baru saja kembali dari kunjungan lapangan minggu lalu untuk memastikan kita bisa segera membenahi infrastruktur yang hancur atau rusak parah,” ujar Menko AHY.

Bencana ini telah melanda 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Per 8 Desember 2025, tercatat 961 orang meninggal, 234 hilang, dan 5.000 terluka, dengan satu juta warga mengungsi. Kerusakan meliputi 156,5 ribu rumah (mayoritas rusak berat), 435 jembatan, 101 ruas jalan, serta kerusakan pada 1,2 ribu fasilitas umum, 534 fasilitas pendidikan, dan 199 fasilitas kesehatan.

Dirinya menjelaskan bahwa kerusakan terparah adalah terputusnya 163 akses dan 62 jembatan yang runtuh akibat longsor dan banjir bandang, menyebabkan sejumlah daerah terisolasi total. Menghubungkan kembali wilayah terisolasi menjadi prioritas utama untuk menjamin pasokan logistik yang memadai.

“Daerah terisolir harus segera kita hubungkan kembali. Tanpa itu, masyarakat bisa kekurangan pasokan. Kami mengerahkan semua alat berat, seperti excavator dan dozer, untuk membuka akses jalan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa masa tanggap darurat baru saja diperpanjang 14 hari, dan tahap selanjutnya yang krusial adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mengenai biaya, Menko AHY menyebutkan bahwa komunikasi awal dengan Menteri Pekerjaan Umum menghasilkan estimasi kerugian awal yang sangat besar.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Infrastruktur sedang menghitung kebutuhan dan mempersiapkan eksekusi lapangan dengan cermat. Menko AHY menegaskan bahwa kecepatan penanganan harus sejalan dengan kualitas.

“Membangun kembali bukan hanya soal cepat, tapi kualitasnya harus bagus agar tidak rentan terhadap bencana di kemudian hari,” tutupnya.

Setelah menghadiri dialog di Jakarta, Menko AHY langsung bertolak kembali ke Sumatra, dengan rencana khusus mengunjungi Aceh Tamiang untuk memantau langsung efektivitas pekerjaan di lapangan. (J)

Dikutip dari kompas.com. Kepastian ini disampaikan Menkeu Purbaya menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyalurkan bantuan bencana yang dilipatgandakan: Rp 4 miliar untuk 52 kabupaten/kota dan Rp 20 miliar untuk setiap provinsi yang terkena dampak.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa upaya ini merupakan langkah efisiensi, bukan pemotongan anggaran, dan bertujuan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak mendesak atau kurang jelas manfaatnya.

"Kami melakukan efisiensi. Bukan memotong anggaran, tapi mengurangi kegiatan-kegiatan yang enggak jelas, kami sudah melihat ada sekitar Rp 60 triliun. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir, anggarannya tersedia,” ujarnya.

Selain ruang efisiensi Rp 60 triliun tersebut, Purbaya memastikan alokasi rutin dana cadangan bencana sebesar Rp 5 triliun yang dianggarkan setiap tahun juga tetap utuh dan siap digunakan.

Langkah proaktif pemerintah ini dilakukan untuk memastikan respons kebencanaan dapat berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. 

Penyisiran anggaran direncanakan segera setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan, sebagai pembelajaran dari kejadian tahun sebelumnya yang sempat mengalami pemotongan anggaran secara mendadak.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai kondisi daerah-daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sebagian besar sudah kehabisan Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun.

Dalam rapat terbatas di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam, Presiden Prabowo merespons usulan Mendagri tersebut dengan melipatgandakan bantuannya.

"Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar? Saya kasih Rp 4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp 20 miliar," ujar Presiden Prabowo, menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap penanganan korban bencana. (J)

Kunjungan ini bertujuan memantau langsung kondisi lapangan setelah banjir bandang yang sempat memutus akses logistik wilayah. Kepala Negara tiba di Lapangan Sepak Bola Bima Patra Bukit Rata menggunakan helikopter dari Pangkalan TNI AU Soewondo, Medan.

Presiden dan rombongan menyaksikan langsung jejak kerusakan berupa endapan lumpur tebal di badan jalan dan pepohonan yang mengering akibat terjangan banjir. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo menekankan komitmennya.

"Saya datang ke sini sesuai janji saya. Waktu itu Tamiang masih terputus. [Jalan] sudah tembus seminggu lalu. Saya memang sudah janji mau menjenguk beliau,” ucap Presiden.

Kunjungan dilanjutkan ke posko kesehatan di mana Presiden berdialog dengan tenaga medis dan menanyakan keluhan warga yang sedang berobat, sekaligus mendoakan kesembuhan mereka. 

Kepala Negara meninjau kawasan pemukiman di bawah jembatan. Di titik ini, terlihat jelas kerusakan rumah warga yang tertutup endapan lumpur tebal, serta puing-puing bangunan dan potongan kayu yang terseret arus.

Di tenda pengungsian, Presiden Prabowo disambut hangat oleh anak-anak yang menyanyikan "Selamat datang, Bapak." Presiden membalas antusiasme mereka dengan memeluk, menggendong, dan mencium kening anak-anak sebelum meninggalkan lokasi. 

Sejumlah pejabat tinggi, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Suharyanto, turut mendampingi peninjauan ini. (J)

Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum didalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Aturan ini menjadi pedoman resmi pelaksanaan, pembiayaan, hingga pengawasan dapur umum MBG di seluruh Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut, BGN menetapkan insentif sebesar Rp6.000.000 per hari untuk setiap dapur umum MBG yang telah ditetapkan sebagai SPPG. Insentif diberikan dengan mekanisme pembayaran berbasis ketersediaan (availability-based payment) atau biaya tetap, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi.

BGN menegaskan bahwa tujuan utama pemberian insentif ini adalah untuk menjamin kesiapsiagaan dan ketersediaan layanan SPPG, sehingga dapur umum selalu berada dalam kondisi siap operasional. Selain itu, insentif juga dimaksudkan untuk mendorong percepatan kesiapan fasilitas, mengapresiasi kontribusi mitra atau pengelola, serta memastikan keberlanjutan dukungan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Kebijakan insentif harian ini berlaku untuk dua tahun pertama masa operasional dapur MBG dan akan dilakukan evaluasi setelah periode tersebut. Evaluasi mencakup aspek kepatuhan terhadap standar operasional, kualitas layanan, serta efektivitas dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Dalam pelaksanaannya, BGN menetapkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pengelola dapur MBG. Setiap SPPG harus memenuhi standar operasional dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, termasuk tata kelola dapur, alur produksi makanan, serta sistem distribusi.

Salah satu syarat utama adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Sertifikat ini menjadi indikator penting dalam menjamin keamanan dan kebersihan pangan. 

BGN memberikan tenggat waktu maksimal satu bulan bagi dapur MBG yang belum memiliki SLHS untuk segera mendaftar. Apabila tidak dipenuhi, operasional dapur dapat diperintahkan untuk ditangguhkan.

BGN juga menegaskan bahwa insentif harian dapat dipotong atau tidak dibayarkan penuh apabila dapur MBG dinilai tidak memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, atau memperoleh nilai rendah berdasarkan hasil penilaian tim appraisal independen.

Dari sisi kapasitas layanan, dapur MBG dibatasi dengan melayani maksimal 2.000 porsi per hari untuk sasaran anak sekolah. Jumlah tersebut dapat ditingkatkan hingga 3.000 porsi per hari apabila dapur memiliki juru masak bersertifikat dan melayani kelompok sasaran tambahan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi, menekan angka stunting, serta mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, BGN menekankan pentingnya pengelolaan dapur MBG yang profesional, transparan, dan patuh terhadap regulasi. (AUNI)

Namun program ini hadir pada saat dinamika fiskal nasional sedang mengalami tekanan, termasuk isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Kalimantan Timur hingga 75% pada tahun 2026 yang menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi daerah. Wacana ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa ruang fiskal daerah dapat menyempit, memengaruhi kemampuan pemerintah untuk mempertahankan belanja wajib dan belanja prioritas. Dalam konteks seperti ini, keberlangsungan program berskala besar seperti Gratispol tentu tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah menjaga stabilitas fiskal dan konsistensi penganggaran.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kaltim secara resmi menyatakan bahwa Gratispol tetap menjadi prioritas utama pada tahun anggaran berikutnya. Komitmen anggaran yang disiapkan untuk 2026 menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mempertahankan kesinambungan program tersebut, bahkan di tengah ketidakpastian arus fiskal nasional. Sikap ini tentu patut diapresiasi karena jarang ada pemerintah daerah yang mempertahankan investasi sumber daya manusia pada saat tekanan fiskal sedang tinggi.

Implementasi awal pun telah menunjukkan hasil konkret. Sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta telah menerima alokasi dana yang ditujukan untuk menanggung UKT mahasiswa. Di beberapa kampus besar, mayoritas mahasiswa baru telah dinyatakan sebagai penerima manfaat program. Fakta ini memperlihatkan bahwa Gratispol bukan sekadar gagasan, tetapi telah memasuki fase operasional dan menyentuh sasaran.

Namun di balik capaian tersebut, sejumlah masalah mendasar tidak dapat diabaikan. Laporan terkait keterlambatan pencairan dana menunjukkan bahwa mekanisme administrasi masih belum sepenuhnya siap bekerja pada skala sebesar ini. Ketika realisasi dana tidak tepat waktu, kampus mengalami kesulitan dan mahasiswa dirugikan, terutama mereka yang bergantung penuh pada bantuan pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah desain tata kelola program sudah benar-benar matang, ataukah pelaksanaannya dipaksakan lebih cepat daripada kesiapan sistem?

Dalam perspektif kebijakan publik, Gratispol saat ini berada di persimpangan. Bila pemerintah daerah mampu menjaga komitmen fiskal, memperbaiki koordinasi antar lembaga, serta menata ulang mekanisme verifikasi dan distribusi dana, program ini berpeluang menjadi instrumen kuat dalam memperbaiki kualitas pendidikan dan menghadirkan pemerataan kesempatan belajar. Dengan kata lain, Gratispol dapat “tumbuh subur” bila konsistensi pengelolaan tetap dijaga.

Namun bila ketergantungan terhadap DBH dan transfer pusat tidak disertai dengan sumber pendapatan daerah, maka program ini tetap berada dalam risiko tinggi. Pada saat fiskal nasional tertekan, program daerah yang tidak memiliki skema pendanaan jangka panjang biasanya menjadi korban pertama rasionalisasi anggaran. Risiko inilah yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Gratispol suatu hari dapat memasuki fase “mati suri”: tetap ada dalam dokumen perencanaan, tetapi manfaatnya menyempit, pencairannya tidak pasti, dan dampaknya tidak lagi signifikan.

Di titik ini, kritik utama yang perlu disampaikan adalah bahwa program sebesar Gratispol tidak boleh semata-mata bergantung pada momentum politik atau antusiasme awal. Ia harus ditopang oleh kalkulasi fiskal jangka panjang, reformasi tata kelola, dan transparansi penuh dalam pemanfaatan anggaran. Tanpa itu, program yang pada dasarnya dirancang mulia dapat menjadi beban struktural yang justru melemahkan kemampuan daerah merespons kebutuhan lain yang juga mendesak.

Oleh karena itu, Gratispol harus terus dievaluasi dengan pendekatan berbasis bukti dan data. Pemerintah perlu membuka data realisasi, menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada publik, dan memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki saluran komunikasi yang memadai untuk menyampaikan kendala teknis. Kebijakan besar menuntut pengawasan besar, dan hanya dengan itu program dapat benar-benar berkembang secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pertanyaan “mati suri atau tumbuh subur?” sesungguhnya kembali kepada konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga prioritas pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Gratispol masih memiliki peluang besar untuk menjadi warisan kebijakan yang progresif, tetapi hanya jika keberanian politik diimbangi dengan ketelitian fiskal dan kedisiplinan tata kelola. Tanpa itu, program ambisius ini dapat kehilangan daya dorongnya dan perlahan bergeser menjadi wacana tanpa daya guna nyata.

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut sejak akhir November 2025 menyebabkan kerusakan berat pada berbagai infrastruktur. Sektor kelistrikan menjadi salah satu yang terdampak paling parah dengan banyak jaringan yang terputus, terendam, hingga gardu distribusi mengalami kerusakan total.

Akibatnya, pemadaman listrik berlangsung lama di sejumlah desa. Warga terpaksa mengandalkan genset, lampu darurat, bahkan membakar kayu untuk penerangan. Hanya sebagian kawasan inti Kuala Simpang yang sudah kembali terang, sementara wilayah lain masih gelap gulita.

Sebelumnya 11 Desember 2025, Kementerian ESDM melaporkan bahwa pemulihan aliran listrik baru mencapai sekitar 36 persen. Kondisi lapangan yang sulit membuat perbaikan berjalan lebih lambat dari perkiraan, sehingga target pemulihan yang sempat dijanjikan belum sepenuhnya terpenuhi.

Situasi ini mendapat perhatian Presiden saat berdialog dengan para pengungsi. Prabowo mengakui bahwa pemulihan belum sepenuhnya optimal dan meminta maaf apabila masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, terutama soal kelistrikan.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras mempercepat perbaikan jaringan listrik. Menurutnya, seluruh sumber daya nasional sudah dikerahkan untuk menuntaskan pemulihan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Pemerintah akan turun akan membantu semuanya, saya minta maaf kalau masih ada yang belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya, listrik," kata Prabowo, dikutip dari Kompas, Jumat (12/12/2025). (AUNI)

Dalam ketentuan Pasal 3, diuraikan bahwa penugasan anggota Polri dapat dilakukan pada kementerian, lembaga, badan, komisi, serta organisasi internasional atau perwakilan negara asing yang berada di Indonesia. Secara total, terdapat 17 institusi yang dapat menempatkan anggota Polri pada jabatan manajerial maupun nonmanajerial.

Institusi tersebut meliputi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Hukum; Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan; serta Kementerian Kehutanan. 

Selain itu, juga mencakup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pada tingkat lembaga, penugasan dapat dilakukan di Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Regulasi ini juga mencakup Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3 ayat (4) menjelaskan bahwa jabatan yang dapat diisi anggota Polri adalah jabatan yang relevan dengan fungsi kepolisian dan diberikan berdasarkan permintaan resmi dari kementerian atau lembaga terkait maupun organisasi internasional yang berkedudukan di Indonesia. Terbitnya aturan ini menjadi sorotan lantaran berdekatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan jabatan sipil bagi anggota Polri aktif. 

MK sebelumnya mengabulkan permohonan uji materi Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang diajukan dua pemohon, Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite.

Dalam putusan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 tersebut, MK menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian apabila telah mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun. 

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menekankan bahwa ketentuan undang-undang secara substansial sudah mengatur pembatasan tersebut sejak awal.

"Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian," kata Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (12/12/2025). (AUNI)

Menindaklanjuti laporan masyarakat, Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah memasang police line dan menghentikan seluruh aktivitas penebangan. Sejumlah orang juga telah dimintai keterangan untuk memastikan legalitas kegiatan tersebut.

Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helfi Assegaf, menyatakan penyelidikan awal menunjukkan lokasi penebangan berada di luar kawasan hutan. 

“Yang jelas, masih proses penyelidikan. Dipastikan bahwa itu di luar kawasan hutan,” ujar Helfi di Kapolda Lampung, dikutip dari Kompas, Rabu (10/12/2025).

Dirinya menambahkan bahwa beberapa pihak yang diperiksa menyebut bahwa area tersebut merupakan lahan milik pribadi. Namun, ia belum membeberkan identitas pemiliknya. 

“Mereka menyampaikan lahan pribadi. Makanya kita konfirmasi dan sedang komunikasi dengan Kepala BPN,” ungkapnya.

Pernyataan senada disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang juga tidak mengungkap nama pemilik lahan. Ia menegaskan bahwa detail status kepemilikan dapat dicek melalui Dinas Kehutanan. 

“Coba cek detailnya sama Dinas Kehutanan ya,” ujarnya dikutip dari Kompas, Rabu (10/12/2025).

Meski demikian, Gubernur mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon tanpa perhitungan, sekalipun berada di tanah milik sendiri. 

“Kami imbau masyarakat untuk tidak menebang dahulu pohon-pohon besar, meskipun ada di atas tanah pribadi,” kata Mirza.

Penyelidikan oleh Polda Lampung masih berlangsung untuk memastikan apakah kegiatan penebangan tersebut memenuhi unsur pelanggaran, termasuk kemungkinan illegal logging yang dilakukan dengan dalih lahan pribadi. (AUNI)

Kementerian Kehutanan bersama aparat penegak hukum memberikan klarifikasi resmi menanggapi pemberitaan dan temuan sejumlah kayu di wilayah Lampung. Pemerintah memastikan temuan kayu di pantai Pesisir Barat tersebut bukan merupakan kayu hanyut akibat bencana banjir yang terjadi di Sumatera.

Klarifikasi ini disampaikan melalui Siaran Pers yang menjelaskan bahwa Polda Lampung dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Lampung Kemenhut telah mengecek keberadaan kayu terdampar di pantai Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

“Kayu-kayu log tersebut dipastikan berasal dari kecelakaan kapal tugboat yang mengangkut kayu milik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Minas Pagai Lumber di Mentawai. Perusahaan ini beroperasi berdasarkan izin resmi dari Menteri Kehutanan,” tulis siaran pers tersebut.

Dijelaskan bahwa insiden kecelakaan kapal terjadi setelah mesin tugboat mati dan dihantam badai kuat sejak tanggal 6 November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kayu log terjatuh dan hanyut dari kapal, hingga kemudian terdampar di pantai Lampung.

Kemenhut juga menanggapi adanya barcode pada kayu, menegaskan bahwa hal itu justru menjadi penanda legalitas. 

“Barcode di kayu adalah penanda SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang dicek keabsahan/asal usul sumber kayu,” bunyi keterangan resmi tersebut.

Keterangan itu juga menekankan bahwa penanda SVLK merupakan traceability system yang digunakan untuk mencegah illegal logging. (J)

Adapun jadwal lengkapnya adalah sebagai berikut:

• Kamis, 25 Desember 2025: Libur nasional Hari Kelahiran Yesus Kristus (Natal)
• Jumat, 26 Desember 2025: Cuti bersama Natal
• Sabtu, 27 Desember 2025: Libur akhir pekan
• Minggu, 28 Desember 2025: Libur akhir pekan

Dengan jadwal tersebut, masyarakat memiliki kesempatan lebih panjang untuk melakukan perjalanan liburan, mudik ke kampung halaman, ataupun menikmati waktu istirahat bersama keluarga.

Penetapan cuti bersama juga dimaksudkan untuk mendorong mobilitas masyarakat secara terencana, sekaligus memberi dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi daerah. 

Akhir tahun menjadi salah satu momentum paling ramai dalam kalender libur nasional, sehingga pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan perjalanan.

Tak hanya libur kerja, sebagian besar provinsi di Indonesia juga menetapkan libur sekolah akhir tahun yang umumnya dimulai pada pertengahan hingga akhir Desember 2025, dan baru berkahir pada awal Januari 2026. Hal ini membuat periode liburan masyarakat semakin panjang, terutama bagi keluarga yang melakukan perjalanan bersama anak-anak.

Selain libur Natal dan cuti bersama, masyarakat juga akan kembali menikmati libur nasional berikutnya pada Kamis, 1 Januari 2026 sebagai perayaan Tahun Baru Masehi. Meski tidak terhubung langsung dengan akhir pekan, hari libur tersebut diperkirakan tetap akan menjadi momentum bagi banyak orang untuk melakukan perjalanan atau mengisi waktu dengan acara keluarga.

Menjelang masa libur panjang tersebut, sejumlah operator transportasi darat, laut, dan udara mulai meningkatkan kapasitas layanan. Jalur penerbangan, rute bus antar kota, hingga kapal penyeberangan diproyeksikan mengalami lonjakan permintaan tiket. 

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal guna menghindari kepadatan maupun kehabisan kuota transportasi. (AUNI)

Program tahunan ini dibuka sejak 1 Desember 2025 dan menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas selama periode liburan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mendorong masyarakat untuk segera mendaftar dan memanfaatkan layanan mudik gratis yang telah disiapkan pemerintah. Dudy menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan kuota yang cukup besar dan diharapkan bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Segera daftarkan diri melalui laman mudik.kemenhub.go.id. Kami berharap program ini dapat terserap optimal dan membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman,” ujarnya, dikutip dari Metrotv, Rabu (10/12/2025).

Program mudik gratis Kemenhub tahun ini terdiri dari 70 bus pada 10 rute dari Jakarta ke berbagai kota di Jawa, layanan motor gratis kereta api untuk 5.568 sepeda motor dan 12.720 penumpang, serta angkutan laut gratis bagi 17.239 penumpang pada 55 rute.

Pendaftaran Dibuka Online dan Offline

Kemenhub menetapkan dua skema pendaftaran, yaitu pendaftaran online dan pendaftaran offline untuk layanan Motor Gratis Kereta Api (Motis).

Pendaftaran Online

Pendaftar dapat mengakses layanan melalui laman resmi:

• mudik.kemenhub.go.id

• nusantara.kemenhub.go.id

Proses pendaftaran meliputi:

• Membuat akun atau login dengan email aktif

• Memilih program Mudik Gratis atau Motis sesuai moda transportasi

• Memilih rute dan jadwal keberangkatan

• Mengisi formulir data diri dan kendaraan (khusus Motis)

• Melakukan verifikasi melalui tautan atau kode OTP

• Melengkapi verifikasi dokumen di posko yang ditunjuk

Pendaftaran Offline (Khusus Motis)

Pendaftaran Motor Gratis Kereta Api juga dapat dilakukan langsung di posko dan stasiun tertentu yang telah ditetapkan Kemenhub.

Jadwal Penting Program Mudik Gratis

• Periode Pendaftaran: 1–29 Desember 2025

• Puncak Arus Mudik: 24 Desember 2025

• Puncak Arus Balik: 2 Januari 2026

• Periode Pengangkutan Motis: 23–30 Desember 2025

Syarat dan Ketentuan Peserta

Syarat Umum

• Tidak terdaftar dalam program mudik gratis lain

• Memiliki email aktif

• Menyiapkan dokumen KTP, KK, dan SIM (bagi pengendara)

Syarat Khusus Motis (Motor Gratis Kereta Api)

• Kapasitas motor di bawah 200 cc

• Menyertakan SIM C dan STNK yang masih berlaku

• Menyerahkan foto kendaraan

• Motor diserahkan dalam kondisi tanpa BBM

• Helm dan spion tidak boleh dititipkan

• Bagi peserta yang hanya mengirim motor tanpa ikut naik kereta, wajib menunjukkan bukti perjalanan lain

• Motor harus diserahkan H-1 sebelum jadwal keberangkatan

Melalui program ini, Kemenhub berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan libur Natal dan Tahun Baru dengan lebih aman, nyaman, dan terjangkau, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas serta risiko kecelakaan yang sering meningkat pada periode Nataru. (AUNI)

Menurut ketentuan, penetapan UMP 2026 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Regulasi ini menetapkan formula penghitungan upah berdasarkan tiga variabel utama, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (α) yang berkisar antara 0,10 hingga 0,30. Indeks tersebut menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Hingga kini, Kementerian Ketenagakerjaan belum memberikan keterangan mengenai alasan penundaan pengumuman. Padahal, batas waktu penetapan UMP berdasarkan regulasi adalah 31 Desember 2025 dan upah baru harus mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026.

Sejumlah serikat pekerja menilai bahwa pemerintah perlu menaikkan upah secara signifikan untuk mengimbangi lonjakan biaya hidup. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), misalnya, mengusulkan kenaikan UMP 2026 pada kisaran 8,5% hingga 10,5% dengan beberapa tuntutan khusus di daerah tertentu seperti DKI Jakarta.

Namun, pemerintah memberi sinyal bahwa kenaikan tidak akan seragam di seluruh provinsi. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyampaikan bahwa formula penghitungan tetap sama, tetapi nilai indeks α akan berbeda sesuai kondisi ekonomi setiap daerah.

Dari sisi lain, kalangan buruh mengkhawatirkan bahwa kenaikan tahun ini justru akan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa bocoran perhitungan yang beredar memperkirakan kenaikan upah hanya berada pada kisaran 2,8% hingga 7%, bergantung pada kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 tidak boleh berada di bawah tingkat kenaikan yang ditetapkan pada 2025. Pernyataan itu ia sampaikan merespons beredarnya informasi bahwa kenaikan UMP tahun depan berpotensi lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

“Kami berharap pemerintah memastikan kenaikan UMP 2026 tidak lebih rendah dari capaian tahun 2025,” kata Andi dikutip dari Kompas, Selasa (9/12/2025).(AUNI)

Dikutip melalui laporan detik.com, Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa fokus utama tim gabungan saat ini adalah mengoptimalkan penyaluran logistik guna memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, bagi seluruh warga di lokasi pengungsian.

“Jadi dalam posisi kemarin, jumlah total pengungsi yang kita laporkan ke Bapak Presiden adalah 975.039 jiwa. Per hari ini, ada tambahan dari Aceh Timur dan Bener Meriah, jadi totalnya bertambah menjadi 1.057.482 jiwa,” ujarnya.

Pemanfaatan jalur distribusi logistik dipercepat melalui udara dan darat berkat dukungan cuaca. Menurut Abdul Muhari, distribusi via udara telah mencapai 20 sortie pada hari itu dan akan terus berlanjut. Khusus di Sumatera Barat, dari 11 penerbangan bantuan, enam sortie di antaranya berhasil mengirimkan logistik secara langsung ke titik-titik pengungsian.

Jalur distribusi darat turut diperkuat setelah tim terpadu berhasil membersihkan jalan alternatif, sehingga memungkinkan pengiriman logistik dengan tonase yang lebih besar. Di Aceh, bantuan melalui jalur darat kini sudah menjangkau enam lokasi prioritas, di antaranya Bireun, Aceh Timur, Aceh Utara, dan dua titik di Pidie Jaya.

“Hari ini cuaca sangat mendukung sehingga tim bisa melaksanakan distribusi logistik via udara,” katanya.

Di Sumatera Barat, fokus pemulihan infrastruktur adalah perbaikan akses jalan dan jembatan yang rusak. Personel TNI sedang membangun jembatan darurat tipe bailey sebagai pengganti jembatan yang putus, seperti yang dilakukan di Jembatan Sikabau, Pasaman Barat, yang diperkirakan selesai pada 12 Desember. Pembangunan jembatan bailey serupa juga berlangsung di Solok (dua unit) dan Padang Pariaman.

“Pemasangan jembatan bailey oleh personel TNI diharapkan dapat segera menghubungkan kembali jalur akses yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tutupnya. (J)

Ketegangan memuncak ketika anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Usman Husin, menyampaikan kritik tajam dan secara terbuka meminta Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja. Pak Menteri tidak paham tentang kehutanan,” ujar Usman, dalam raker  Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan, dikutip dari detiknews, pada Jumat (05/12/2025).

Pernyataan itu memicu suasana panas di ruang sidang dan menjadi salah satu sorotan utama dalam Raker kali ini. Sebelumnya, kritik DPR berangkat dari rangkaian bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Beberapa anggota dewan menilai, kerusakan hutan dan deforestasi berperan besar memperburuk kondisi yang tengah terjadi.

Komisi IV menuntut penjelasan rinci mengenai langkah konkret Kementerian Kehutanan dalam upaya pemulihan dan reboisasi di wilayah terdampak, serta strategi jangka panjang dalam menekan laju kerusakan hutan. Anggota DPR juga menolak alasan kerusakan yang terjadi telah diwariskan pemerintahan sebelumnya, dan meminta Menhut fokus pada langkah cepat dalam penanganan saat ini.

Selain isu bencana, sejumlah anggota DPR menyoroti dugaan kebijakan pelepasan kawasan hutan yang dinilai tidak sejalan dengan komitmen penyelamatan lingkungan. Usman Husin menyebut adanya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan yang dikabarkan diterbitkan pada 30 November 2025.

"Kenapa saya katakan begitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak," ujar Usman.

Usman menjelaskan bahwa bupati setempat telah mengusulkan agar izin tersebut dihentikan. Dugaan tersebut dinilai bertentangan dengan pernyataan Raja Juli Antoni yang berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak pernah menerbitkan izin penebangan hutan baru sejak menjabat.

Menhut Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi atas seluruh isu yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa tidak pernah mengeluarkan izin penebangan hutan baru, izin yang diterbitkan sebatas PBPH yang berkaitan dengan jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem (RE), serta seluruh kebijakan kehutanan yang ia ambil mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi permintaan mundur dari sejumlah anggota DPR, Raja Juli menyatakan siap dievaluasi.

“Terkait posisi saya, itu sepenuhnya hak prerogatif PresidenJadi saya siap dievaluasi," kata Raja Juli, seusai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia menambahkan bahwa kementeriannya terus bekerja untuk memperkuat mitigasi bencana hutan dan mempercepat program rehabilitasi.

Dalam rapat tersebut, Komisi VI mencatatkan sejumlah evaluasi dan rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan untuk segera di eksekusi. Komisi IV meminta kementerian mempertegas langkah pemulihan ekosistem di wilayah terdampak bencana, meningkatkan transparansi perizinan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan kerusakan hutan. (AUNI) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deforestasi adalah penebangan hutan, istilah ini merujuk pada pengurangan atau hilangnya area hutan secara permanen yang diubah fungsinya menjadi lahan non-hutan, seperti untuk pertanian, perkebunan, atau permukiman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, deforestasi di Indonesia sebagian besar dipicu oleh kepentingan ekonomi, baik skala industri maupun aktivitas ilegal yang sulit dikendalikan. Kondisi ini membuat ekosistem hutan berada dalam posisi rentan dan terus tertekan.

Auriga Nusantara mencatat deforestasi pada 2023 mencapai sekitar 257.400 ha, mengalami peningkatan dari 230.800 ha pada 2022. Lembaga ini juga menyoroti bahwa 47% deforestasi 2023 terjadi di dalam kawasan berizin, seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), area pertambangan, serta konsesi perkebunan kelapa sawit.

Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit 

Perkebunan kelapa sawit terus meluas dan menekan keberadaan hutan alam, termasuk kawasan bernilai konservasi tinggi. Tekanan ini menyebabkan hilangnya habitat alami yang sebelumnya menjadi rumah bagi ribuan spesies endemik.

Penebangan Kayu Memperparah Degradasi Hutan

Penebangan kayu turut menyumbang kerusakan besar pada hutan Indonesia. Illegal logging masih marak dan menyasar kawasan hutan primer, termasuk yang berada dalam wilayah konservasi. Di sisi lain, penebangan legal yang tidak diikuti standar pengelolaan berkelanjutan menyebabkan hutan produksi terdegradasi dan mudah dialihfungsikan. Praktik ini tidak hanya mengurangi kualitas hutan, tetapi juga membuka akses bagi kegiatan ilegal lainnya.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi salah satu penyumbang terbesar hilangnya tutupan hutan, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kondisi kemarau panjang akibat El Niño juga memperparah penyebaran api dan membuat lahan gambut sangat mudah terbakar.

Pertambangan Merambah Kawasan Hutan

Aktivitas pertambangan, termasuk tambang emas, batu bara, hingga nikel, terus memperluas jejak kerusakannya di berbagai daerah, terutama di Kalimantan dan Papua. Akses yang terbuka juga memicu aktivitas perambahan, perburuan, hingga perdagangan satwa liar.

Laju Deforestasi Membawa Dampak Luas bagi Lingkungan dan Masyarakat

Kehilangan keanekaragaman hayati termasuk punahnya satwa endemik seperti orangutan, gajah sumatera, harimau sumatera, dan badak jawa. Meningkatnya bencana hidrometeorologi banjir, longsor, dan erosi akibat hilangnya penahan air alami. Emisi karbon meningkat tajam dari pembakaran biomassa dan lahan gambut, menjadikan Indonesia salah satu penyumbang emisi global dari sektor kehutanan. Gangguan siklus air yang berdampak pada kekeringan dan berkurangnya kualitas sumber air bersih. (AUNI)

Dalam unggahan resmi Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) melalui akun media sosialnya, disebutkan bahwa kesepakatan penurunan ini adalah hasil dari efisiensi dan komitmen Presiden Prabowo Subianto bersama Komisi VIII DPR RI. Komitmen ini berprinsip untuk mengupayakan keringanan beban finansial bagi jemaah, sambil memastikan kualitas dan standar pelayanan haji tetap terjaga optimal. 

Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan rata-rata total BPIH 2026 sebesar Rp87.409.365. Komposisi pembiayaan terdiri dari:

1. Rp54.193.807 atau sekitar 62% menjadi porsi biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah (Bipih).

2. Rp33.215.559 ditutup dari Nilai Manfaat yang bersumber dari pengelolaan dana haji.

Adapun penurunan rata-rata mencapai Rp2 juta dengan rincian:

1. Penurunan komponen Bipih: Rp1.237.944

2. Penurunan komponen Nilai Manfaat: Rp762.949

Penurunan rata-rata BPIH ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan kemudahan bagi calon jemaah haji reguler yang akan berangkat pada tahun 2026.

Untuk jemaah yang masuk dalam kuota berangkat tahun 2026, tahap pertama pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) telah dibuka. Pelunasan dijadwalkan berlangsung akhir November hingga Desember 2025 melalui bank penerima setoran BPIH yang telah ditunjuk.

Terkait mekanisme pelunasan, calon jemaah haji diimbau untuk memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan memastikan seluruh transaksi dilakukan sesuai prosedur resmi. Hal ini penting demi menjamin perlindungan dan keamanan dana yang telah disetorkan jemaah. (AUNI)

Usai pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan laporan langsung mengenai kondisi terkini di wilayah terdampak. Presiden sebelumnya telah meninjau kawasan bencana untuk melihat skala kerusakan, dampak kerugian, dan situasi para pengungsi.

Menurut Muzani, Presiden menyampaikan simpati dan duka cita mendalam kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga serta masih menunggu proses pencarian korban. Presiden juga menekankan pentingnya penanganan komprehensif untuk menanggulangi dampak lanjutan bencana.

Muzani menjelaskan bahwa pemerintah kini memfokuskan upaya pada tiga prioritas utama, yakni pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan perbaikan infrastruktur vital yang mengalami kerusakan.

Presiden Prabowo, kata Muzani, telah menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk memobilisasi sumber daya negara bagi percepatan pemulihan di tiga provinsi tersebut. Dalam upaya stabilisasi layanan publik, pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor. Beberapa pimpinan BUMN strategis turut digerakkan untuk mempercepat normalisasi layanan dasar.

“Direktur Utama PLN dan Direktur Utama Pertamina telah ditugaskan untuk memulihkan pasokan listrik serta memastikan distribusi bahan bakar kembali normal,” ujar Muzani, dikutip dari kanal resmi BPMI Sekretariat Presiden, Selasa (2/11/2025).

Pemerintah menargetkan proses pemulihan dapat berlangsung cepat dan terukur guna mengembalikan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. (AUNI)

Rapat tersebut diikuti oleh jajaran Kementerian Pertanian, Bapanas, dan perwakilan Bulog untuk merumuskan langkah percepatan distribusi bantuan di tiga provinsi yang terdampak paling parah, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Pemerintah menekankan bahwa penanganan harus dilakukan secara cepat dan terstruktur mengingat skala bencana yang berdampak pada ribuan warga serta mengganggu akses logistik di sejumlah daerah.

Dalam pertemuan itu, Mentan Amran meminta seluruh unit terkait memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan distribusi bantuan tidak mengalami hambatan. 

"Dalam kondisi darurat seperti ini, tidak boleh ada keterlambatan. Seluruh jajaran Kementan dan Bapanas harus bergerak cepat, memastikan ketersediaan pangan aman, dan bantuan segera sampai ke masyarakat,” tegas Mentan Amran, dikutip dari laman resmi Badan Pangan Nasional, Selasa (2/11/2025).

Kementerian Pertanian dan Bapanas juga mengoptimalkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang mencakup beras serta sejumlah komoditas penting lainnya. Posko distribusi di daerah diminta beroperasi penuh selama 24 jam agar penyaluran bantuan dapat menjangkau seluruh titik terdampak.

Pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta pemerintah provinsi untuk menyamakan data kebutuhan di lapangan dan memastikan distribusi logistik berlangsung efektif. Operasi ini diperkuat oleh tim gabungan Kementan, Bapanas, dan Bulog yang telah diberangkatkan ke tiga provinsi tersebut.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga melakukan pendataan menyeluruh terhadap lahan pertanian dan peternakan yang rusak akibat bencana. Kementan menyiapkan dukungan berupa bantuan benih, obat-obatan ternak, serta intervensi lain untuk memulihkan aktivitas pertanian warga ketika kondisi mulai membaik.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pangan untuk tiga provinsi dengan total 34 ribu ton beras dan 6,8 juta liter (setara 6.312 ton) minyak goreng. Rinciannya sebagai berikut:

- Provinsi Aceh: 10.614 ton beras dan 1.954 ton minyak goreng

- Sumatra Utara: 16.894 ton beras dan 3.108 ton minyak goreng

- Sumatra Barat: 6.795 ton beras dan 1.250 ton minyak goreng

Dengan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap penanganan darurat dapat berjalan lebih cepat, sementara stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga di tengah situasi pascabencana. (AUNI)

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meninjau langsung posko pengungsian di GOR Pandan, Tapanuli Tengah. Beliau juga memastikan bahwa langkah-langkah darurat untuk pemulihan kerusakan dan gangguan layanan dasar telah dilaksanakan.

Presiden secara lugas menyampaikan prioritas pemerintah. Beliau menekankan perlunya kecepatan dalam menyalurkan kebutuhan dasar.

"Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang mungkin diperlukan. BBM yang sangat penting, listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh tim penanganan darurat. Beliau memuji kecepatan reaksi berbagai lembaga yang bergerak sejak awal kejadian.

"Saya sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras. BNPB reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat," puji Presiden di Bandara Raja Sisingamangaraja XII.

Presiden juga menyoroti kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim. Beliau meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan sebagai langkah antisipatif.

"Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik, pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan antisipasi kondisi di masa depan," tegasnya, mengakhiri tinjauan tersebut. (J)

Fokus utama penanganan darurat kini tertuju pada wilayah Sumatra Utara, khususnya Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Kota Sibolga, yang dilaporkan terisolasi total akibat kerusakan infrastruktur yang masif.

Kepala BNPB, Suharyanto melaporkan bahwa hingga saat ini, jumlah korban jiwa di Sumut mencapai 172 orang meninggal dan 147 orang hilang. Isolasi Tapteng dan Sibolga menjadi kendala terbesar.

Jalur darat dari Tapanuli Utara menuju Sibolga terputus total karena longsor yang membentang hampir 50 kilometer dan hanya bisa ditembus oleh alat berat secara bergantian karena sempitnya jalur. Diperkirakan butuh waktu minimal 3 hingga 4 hari lagi bagi Satgas Gabungan TNI/Polri dan Kementerian PUPR untuk membuka akses sepenuhnya.

"Tapanuli Tengah hanya bisa dicapai lewat udara, sementara Sibolga lewat laut. Kami sudah mengerahkan enam helikopter dan satu KRI dari Jakarta untuk mendistribusikan logistik," ujar Suharyanto, dalam rakor penanganan darurat bencana di 3 Provinsi: Aceh, Sumut, dan Sumbar pada (30/11/2025) sebagaimana yang dilansir dari media resmi BNPB Indonesia.

Terkait insiden viral mengenai pengambilan bahan makanan di Sibolga, BNPB mengklarifikasi bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh warga yang khawatir akan ketersediaan pangan di tengah isolasi, bukan bersifat penjarahan dan perusakan.

Adapun situasi di Aceh, tantangan utamanya adalah banyaknya jalur darat yang terputus, mulai dari perbatasan Sumut hingga ke kawasan Lhokseumawe dan Bener Meriah. BNPB mencatat 54 jiwa meninggal dan 55 jiwa hilang di Aceh. Namun, Bandara Lhokseumawe kini telah dibuka terbatas, memungkinkan masuknya 13 ton bantuan kargo.

Sementara itu, di Sumatra Barat, situasi dinilai relatif lebih terkendali karena akses logistik dapat disuplai melalui jalur darat. Meskipun demikian, jumlah korban jiwa bertambah menjadi 90 orang meninggal yang didominasi daerah wilayah Agam.

Menko PMK menegaskan instruksi Presiden untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional dalam tanggap darurat, mulai dari evakuasi, logistik, kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur.

TNI/Polri mengerahkan sekitar 2.000 personel di Sumatra, termasuk satuan Brimob untuk pengamanan logistik di Tapteng dan Sibolga guna mencegah gangguan Kamtibmas.

Kementerian PUPR menurunkan 52 unit alat berat dan menyiapkan pemasangan jembatan Bell untuk 17 titik kritis dan 3 jembatan putus.

Komunikasi didukung dengan penambahan alat internet Starlink di daerah terisolasi untuk memastikan informasi dan koordinasi berjalan lancar.

"Kami akan dukung bagaimana sumber daya dikerahkan lebih besar, tetapi juga sinergis di lapangan," kata Menko PMK.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi dengan memberikan pembaruan informasi kepada publik tiga kali sehari, yakni pada pagi hari (rencana), siang hari (progres), dan malam hari (evaluasi). (AUNI)

Presiden Prabowo merespons positif pemaparan data dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia. Data tersebut dinilai mencerminkan penguatan ekonomi nasional yang signifikan selama setahun terakhir.

"Paparan dari Menko Perekonomian dan Gubernur BI, secara jujur bisa kita terima sebagai gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan," tegasnya.

Dirinya menegaskan bahwa tren ekonomi yang positif ini merupakan buah dari kerja sama dan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kebijakan. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para tokoh kunci yang membantu mengelola perekonomian.

"Ini adalah sinergi dan kerja sama yang cukup baik di antara pengelola-pengelola perekonomian kita. Saya dibantu oleh orang-orang hebat, sehingga yang kita capai ini adalah hasil kita semua," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa capaian ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun pemerintahan yang bersih dan adil, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. 

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran menteri dan lembaga, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur BI, hingga Panglima TNI dan Kapolri.

PTBI 2025 ditutup dengan harapan besar bahwa Indonesia siap melangkah menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, merata, dan berkelanjutan di tahun mendatang. (J)

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi tujuan dari kebijakan yaitu sebagai respons atas meningkatnya biaya hidup dan sebagai upaya nyata untuk menghargai dedikasi ASN dalam pelayanan publik.

“Kebijakan ini diberikan sebagai kompensasi terhadap inflasi serta untuk memperkuat kesejahteraan ASN, sekaligus menjaga stabilitas keuangan keluarga mereka,” ujarnya.

Kenaikan gaji yang diatur dalam Perpres 79/2025 disesuaikan berdasarkan golongan kepangkatan ASN. Secara rinci, Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I dan Golongan II diproyeksikan menerima kenaikan sekitar 8%. Untuk Golongan III, peningkatan yang direncanakan adalah sekitar 10%. Sementara itu, kenaikan gaji terbesar dialokasikan untuk ASN Golongan IV, di mana persentasenya diperkirakan mencapai hingga 12%.

Struktur kenaikan gaji yang progresif ini diharapkan menjadi stimulus motivasi bagi seluruh jajaran ASN untuk memberikan kinerja yang optimal.

Pemerintah memberikan sinyal kuat untuk membuka kembali jalur rekrutmen Calon PNS (CPNS) yang dapat diakses oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini membuka kesempatan luas bagi angkatan muda untuk berkarier di sektor pemerintahan, mengatasi persaingan ketat dalam rekrutmen ASN.

Implementasi dan besaran final kenaikan gaji ASN di tahun 2026 masih akan menunggu konfirmasi dan finalisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang akan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara. (J)

Kepala BNPB menyampaikan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara mengingat masih ada beberapa wilayah yang belum dapat dijangkau oleh tim penyelamat. 

“Data korban masih bisa bertambah. Kami terus berupaya menembus sejumlah titik terisolasi, terutama area longsoran yang diduga masih terdapat korban,” ujarnya dalam konferensi pers di kanal Youtube BNPB Indonesia pada Jumat (28/11/2025).

Sumatera Utara menjadi provinsi paling terdampak dengan 116 korban meninggal dan 42 orang hilang. Kabupaten Tapanuli Tengah mencatat angka kematian tertinggi, yakni 47 orang, disusul Tapanuli Selatan sebanyak 32 orang. Sementara itu, Aceh melaporkan 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 orang luka-luka. Adapun Sumatera Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 hilang, serta 4 luka-luka.

Membaiknya cuaca di sebagian wilayah belum sepenuhnya mempermudah proses evakuasi. Sejumlah daerah masih terisolasi akibat akses jalan yang putus dan komunikasi yang lumpuh. Tapanuli Tengah menjadi area dengan gangguan komunikasi paling berat, di mana layanan telepon seluler dilaporkan mati total.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, BNPB mengerahkan bantuan dari Pemerintah Pusat, termasuk perangkat komunikasi darurat Starlink, genset, serta dukungan alat berat dari Kementerian PUPR. Alutsista TNI/Polri juga dikerahkan untuk mempercepat mobilisasi tim SAR dan distribusi logistik.

Jalur utama Tarutung–Sibolga yang menjadi akses vital di Sumatera Utara masih dalam proses pembukaan oleh satgas gabungan dan ditargetkan dapat kembali dilalui dalam 24 jam ke depan.

BNPB menegaskan bahwa status penanganan bencana tetap berada di tingkat provinsi, namun seluruh dukungan pusat telah dimaksimalkan untuk mempercepat evakuasi, pencarian korban, dan pemulihan di wilayah terdampak.

Presiden menegaskan bahwa rangkaian bencana ini merupakan “alarm” kerusakan lingkungan yang harus menjadi perhatian serius, ia memastikan pemerintah juga mengambil langkah cepat dengan mengirimkan bantuan logistik berskala besar.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, pada Jumat (28/11/2025) malam. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa bencana di Sumatra tidak lepas dari tantangan global dan kerusakan lingkungan yang semakin nyata. Situasi ini, menurutnya, menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi nasional.

"Saudara-saudara kejadian ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi," ujarnya.

Presiden Prabowo memastikan bahwa upaya pemerintah menangani bencana telah dilakukan sejak hari pertama, meskipun terdapat tantangan cuaca ekstrem dan akses yang terputus di sejumlah titik.

"Pemerintah bergerak cepat, kita dari hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan melalui jalur darat dan udara," tambahnya.

Untuk mempercepat distribusi bantuan, Presiden memerintahkan pengerahan armada udara militer.

“Kita telah memberangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A400. Ini bukan yang pertama, dan kita akan terus mengirim bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka di lapangan," ujar Prabowo.

Jenis bantuan yang dikirim meliputi tenda pengungsian, perahu karet, makanan siap saji, tenaga medis, dan obat-obatan. Pemerintah juga menempatkan kelompok rentan seperti ibu, bayi, dan lansia sebagai prioritas utama penanganan.

Untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, Presiden Prabowo telah mengeluarkan beberapa instruksi strategis, yaitu menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai koordinator utama percepatan penanganan bencana di Sumatra.

Menginstruksikan penggunaan teknologi modifikasi cuaca guna menurunkan potensi hujan ekstrem yang masih terjadi, dan memerintahkan mobilisasi total unsur pemerintah, termasuk TNI, Polri, dan BNPB, untuk percepatan operasi di lapangan.

Menanggapi desakan agar bencana di Sumatra ditetapkan sebagai Status Darurat Bencana Nasional, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau situasi lapangan secara intensif sebelum mengambil keputusan final.

Presiden Prabowo mengakhiri pernyataannya dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia mendoakan para korban.

"Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh yang maha kuasa, diringankan duka dan penderitaannya," tutupnya.

Dikutip dari KOMPAS.COM, Presiden memberikan pembelaan kuat bagi para guru yang memilih bertindak tegas dalam mendisiplinkan siswa. Ia menyoroti peningkatan kasus kenakalan siswa hingga pada taraf "kurang ajar" dan meminta para orang tua untuk berkaca. Prabowo berpendapat, jika seorang guru bersikap keras, besar kemungkinan justru siswa yang bersikap nakal dan membutuhkan didikan keras.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin sebagai fondasi karakter, dan melanjutkan dengan pesan kepada para orang tua agar tidak mudah menyalahkan metode pendisiplinan yang diterapkan oleh guru di sekolah.

"Memang kalau guru-guru saya dulu enggak tegas, enggak keras sama saya, saya enggak bisa berdiri di sini," ucapnya.

Prabowo membagikan pengalamannya saat menjabat Menteri Pertahanan. Ia menceritakan bagaimana seorang kepala sekolah di bawah naungan Kemenhan memberhentikan siswa yang bersikap tidak pantas, bahkan berani membanting pintu di depan guru. Siswa tersebut ternyata adalah anak seorang jenderal.

Prabowo memastikan bahwa dirinya mendukung penuh tindakan kepala sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa status sosial orang tua, seperti tokoh atau jenderal, seharusnya mendorong anak-anak mereka untuk menjadi contoh kesopanan, bukan sebaliknya. 

"Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar," tegas Prabowo. (J)

Menteri Nusron menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen negara dalam menjamin kepastian hukum atas hak-hak komunal masyarakat adat sekaligus melindungi aset umat dari sengketa maupun penyerobotan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Menteri Nusron ke Papua pada pertengahan November 2025. Kunjungan ini bertujuan memberikan sosialisasi masif terkait pentingnya pendaftaran tanah ulayat serta memastikan penyaluran hasil program secara langsung di lapangan.

Selama berada di Papua, Menteri Nusron tidak hanya melakukan dialog dengan masyarakat adat, tetapi juga menyerahkan sertifikat elektronik kepada sejumlah lembaga keagamaan, termasuk masjid dan gereja. 

Langkah tersebut, menegaskan bahwa percepatan sertifikasi aset keagamaan berjalan merata di seluruh wilayah, terutama Papua yang memiliki kekayaan hak adat dan kebutuhan tinggi akan kepastian hukum aset komunal.

Salah satu terobosan penting ATR/BPN adalah implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 yang menghadirkan tiga mekanisme pengakuan hukum tanah ulayat. Skema ini dinilai lebih komprehensif dibanding regulasi sebelumnya.

Tanah ulayat dicatat dalam daftar tanah ulayat sebagai pengakuan administratif, selanjutnya, tanah ulayat didaftarkan sebagai HPL atas nama Kesatuan MHA dan terakhir, Inovasi baru yang memungkinkan Kelompok Anggota MHA mendaftarkan tanah ulayat sebagai hak milik bersama.

“Sertipikasi tanah ulayat adalah upaya negara mengharmonisasi hukum adat dan hukum nasional. Tujuannya bukan mengambil alih, tetapi melindungi agar hak-hak komunal MHA aman dari konflik dan klaim pihak luar,” ujarnya sebagaimana yang dilansir dari Instagram resmi @kementerian.atrbpn, pada (28/11/2025).

Bersamaan dengan itu, ATR/BPN menetapkan percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah sebagai program prioritas nasional. Masih banyak aset keagamaan yang belum memiliki sertifikat resmi sehingga rentan terhadap sengketa.

Beberapa kebijakan yang ditegaskan antara lain:

1. Target Dua Tahun: Seluruh tempat ibadah di Indonesia ditargetkan selesai tersertifikasi dalam dua tahun.
2. Tanpa Biaya (Gratis): Proses sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah dilakukan tanpa pungutan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian hukum dan kenyamanan beribadah.

Program percepatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara ATR/BPN, Kementerian Agama, serta organisasi keagamaan lintas agama.

Temuan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk melalui kanal Lapor Pak Amran. Dari laporan tersebut, Kementerian Pertanian menemukan adanya pungutan pada proses pengambilan traktor sedikitnya 99 titik di berbagai daerah. 

Nilai pungutan bervariasi, mulai dari Rp50 juta hingga Rp600 juta per unit, alat alsintan tersebut merupakan bantuan pemerintah yang seharusnya diberikan secara gratis kepada petani.

“Traktor itu fasilitas negara. Tidak boleh ada pungutan apa pun. Ada pegawai yang terbukti bermain, langsung saya berhentikan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, melalui siaran langsung kanal YouTube @kementanri, Jumat (28/11/2025).

Dalam penelusuran, staf yang diberhentikan diketahui bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Saat turun ke lapangan, oknum tersebut memperkenalkan diri sebagai dirjen maupun pengusaha, lalu menawarkan bantuan traktor dengan syarat bayar.

Saat dipanggil, oknum tersebut awalnya mengaku “khilaf” namun kemudian menyatakan telah berulang kali menerima uang dari masyarakat. Pengakuan ini sekaligus menguatkan dugaan bahwa pungli terjadi secara sistematis.

“Bolak-balik terima uang itu bukan khilaf. Petani sudah susah hidupnya, jangan dipersulit,” tegas Mentan Amran.

Seluruh berkas, bukti transaksi, dan keterangan dari pelapor telah diserahkan kepada aparat kepolisian. Amran meminta proses hukum dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengejar pihak eksternal yang ikut memeras maupun menipu petani.

“Pelanggar dari internal satu orang, tapi dari luar lebih banyak. Semuanya kami minta aparat tindak sampai tuntas,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kasus ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga menghambat pelaksanaan program bantuan alsintan nasional yang bernilai triliunan rupiah.

Selama satu minggu, Kementan menerima 2.890 laporan dengan 504 laporan telah diverifikasi dan menjadi dasar penindakan. Amran menyampaikan apresiasi atas keberanian masyarakat dalam melapor dan memastikan identitas pelapor sepenuhnya dirahasiakan.

“Identitas pelapor hanya saya dan satu asisten yang tahu. Kirim bukti apa pun, kami jaga penuh keamanannya,” ujarnya.

Amran kembali menegaskan bahwa seluruh bantuan pemerintah dari APBN tidak boleh dipungut biaya, termasuk:

1. Traktor roda empat dan alsintan lainnya
2. Bantuan benih
3. Bantuan bibit komoditas perkebunan seperti kakao, kelapa, pala, lada, mente, dan tebu
4. Program bantuan pertanian lainnya

Lebih lanjut, iya meminta masyarakat menolak tegas jika ada permintaan biaya dan segera melaporkannya.

Mentan menyatakan kementeriannya akan terus membersihkan praktik mafia, pungli, dan manipulasi data yang dapat merugikan petani dan negara. Ia menegaskan bahwa ketegasan itu adalah tanggung jawab moral, terlebih karena fasilitas kementerian berasal dari pajak rakyat.

“Kami pastikan bantuan jatuh ke tangan yang berhak. Tidak boleh ada ruang bagi oknum yang mencoba mempermainkan petani,” tandasnya. (AUNI)

Berdasarkan dari informasi yang dihimpun, BNPB menegaskan pentingnya membangun budaya siaga yang terstruktur dalam tiga fase utama, yaitu persiapan dini, respons cepat, dan pemulihan awal. Ketiga fase ini dianggap sebagai langkah kunci yang dapat meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian material.

BNPB menjelaskan keselamatan sesungguhnya dimulai jauh sebelum bencana terjadi, yakni melalui perencanaan keluarga yang matang. Setiap rumah tangga dianjurkan memiliki Rencana Keluarga Tanggap Bencana yang memuat jalur evakuasi, titik kumpul aman, hingga siapa yang bertanggung jawab membawa anggota keluarga yang rentan.

Dalam fase persiapan ini, BNPB juga menekankan pentingnya Tas Siaga Bencana (TSB) yang disimpan di tempat yang mudah dijangkau. Tas ini berisi salinan dokumen penting yang dibungkus kedap air, logistik minimal untuk 72 jam pertama, serta alat komunikasi sederhana seperti senter, radio portabel, peluit, dan baterai cadangan. Keberadaan TSB disebut sebagai “penyelamat pertama” bagi keluarga sebelum bantuan resmi tiba.

Saat ancaman datang, kecepatan respons menjadi penentu tingkat keselamatan. BNPB dan BMKG mengingatkan kembali protokol dasar untuk sejumlah bencana yang paling sering terjadi di Indonesia.

Pada gempa bumi, masyarakat diminta segera melakukan prosedur Drop, Cover, and Hold demi mengurangi risiko cedera akibat benda jatuh. Untuk tsunami, evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi harus dilakukan sesegera mungkin, terutama di wilayah pesisir, tanpa menunggu sirene atau informasi tambahan.

Dalam situasi banjir, masyarakat diminta menjauhi arus deras dan segera menuju lokasi lebih tinggi sambil memastikan aliran listrik dimatikan jika kondisi memungkinkan. 

Sementara pada erupsi gunung api, penggunaan masker dan kacamata pelindung wajib untuk menghindari paparan abu vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan. Protokol ini, menurut BNPB, harus dihafal seperti rutinitas harian karena setiap detik sangat menentukan saat bencana terjadi.

Setelah bencana utama mereda, masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru kembali ke rumah. Fase pemulihan awal merupakan periode rawan yang sering luput dari perhatian, padahal ancaman susulan seperti gempa tambahan, longsor, atau kebakaran akibat korsleting listrik masih sangat mungkin terjadi.

BNPB mengingatkan agar warga selalu memeriksa kondisi bangunan, instalasi listrik, hingga potensi kebocoran gas sebelum memasuki rumah kembali. Masyarakat juga diminta hanya mengakses informasi dari kanal resmi seperti BNPB, BMKG, dan BPBD setempat. Penyebaran hoaks kerap memperburuk situasi di lapangan dan menghambat proses pemulihan.

BNPB menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya serangkaian prosedur, tetapi keharusan yang harus dibangun secara kolektif. Pemerintah pusat, daerah, hingga komunitas warga memiliki peran masing-masing dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi bencana yang frekuensinya terus meningkat akibat perubahan iklim.

BMKG, BNPB, dan PVMBG menjadi tiga institusi utama yang menyediakan informasi resmi untuk peringatan dini cuaca, gempa, tsunami, serta aktivitas gunung api. Masyarakat diminta menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai rujukan utama dalam setiap situasi darurat. (AUNI)

Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada publik, terutama para Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa dana pensiun yang sempat dikorupsi telah berhasil dipulihkan.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut kasus ini sebagai ironi besar karena menyangkut tabungan hari tua jutaan pegawai negeri. 

“Kami ingin memastikan kepada publik bahwa aset tersebut benar-benar sudah berhasil dirampas dan dikembalikan,” ujarnya dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Kamis (20/11/2025).

KPK menyerahkan uang tunai Rp 883.038.394.268 beserta enam unit efek kepada PT Taspen (Persero). Penyerahan dilakukan setelah putusan terhadap salah satu terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto, mengapresiasi langkah KPK dan menyebut pemulihan aset tersebut sangat penting untuk menutup kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 triliun.

Aset rampasan tersebut berasal dari putusan inkrah terhadap Ekiawan Heri Primaryanto, mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM). Ia divonis 9 tahun penjara, denda Rp 500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti.

Sementara itu, mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih (ANSK), masih mengajukan banding. Selain individu, KPK juga menetapkan PT IIM sebagai tersangka korporasi dalam perkara ini.

Sebelumnya, PT Taspen melalui PT Insight Investment Management (IIM) menempatkan dana investasi dalam instrumen Medium Term Notes (MTN) dan produk keuangan lain yang ternyata tidak memiliki underlying asset yang sah. Keputusan investasi disebut melibatkan Dirut PT Taspen saat itu, Antonius NS Kosasih, bersama Dirut PT IIM, Ekiawan Heri Primaryanto.

Belakangan terungkap, investasi tersebut fiktif dan tidak menghasilkan return sebagaimana mestinya. Ketika instrumen itu jatuh tempo, dana yang seharusnya kembali ke Taspen tidak muncul. Sebagian aliran dana justru masuk ke pihak-pihak tertentu melalui transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kecurigaan internal mulai muncul, namun kasus belum terbuka secara publik.

Tahun 2023, KPK menerima laporan dan temuan PPATK mengenai aliran dana mencurigakan. Penyidik menelusuri struktur investasi dan menyimpulkan bahwa produk investasi tidak sesuai ketentuan, kerja sama Taspen–IIM mengandung unsur penyimpangan dan dana dikelola secara fiktif dan tidak memiliki dasar investasi riil.

Kemudian di tahun 2024, KPK kemudian menetapkan empat tersangka, termasuk:

1. Ekiawan Heri Primaryanto (Dirut PT IIM),
2. Antonius NS Kosasih (eks Dirut PT Taspen),
3. Dua pejabat lain terkait investasi,
4. serta PT Insight Investment Management sebagai tersangka korporasi.

Langkah selanjutnya, vonis Inkrah dan perampasan aset telah dilakukan dan Ekiawan divonis 9 tahun penjara, dan seluruh aset hasil korupsi sebesar Rp 883 miliar berhasil dirampas negara. Pada konferensi pers 20 November 2025, KPK secara resmi menyerahkan aset rampasan senilai Rp 883 miliar kepada PT Taspen melalui mekanisme transfer yang telah dinyatakan sah. Penyerahan ini menandai tahap penting dalam pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi investasi fiktif yang melibatkan pengelolaan dana pensiun ASN.

Sebagai bagian dari rangkaian tersebut, KPK juga menampilkan tumpukan uang tunai sebesar Rp 300 miliar sebagai bentuk penyerahan simbolis. Visualisasi tersebut digunakan untuk menunjukkan kepada publik besarnya nilai aset yang berhasil diamankan, sekaligus menegaskan komitmen dan keyakinan kepada publik bahwa dana pensiun ASN benar-benar berhasil dipulihkan. (AUNI)

Dikutip dari Kompas.com. Instruksi ini disampaikan Prabowo kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Seskab diperintahkan segera membuat surat edaran resmi kepada seluruh kepala daerah.

Perintah ini muncul setelah Presiden Prabowo melihat banyak anak sekolah berdiri terlalu lama di bawah terik matahari saat menyambutnya di Solo dan Yogyakarta, Rabu (19/11/2025).

"Saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua Bupati, Wali Kota kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan," kata Prabowo di Bantul, Yogyakarta.

Presiden menegaskan bahwa anak-anak seharusnya tetap fokus belajar di sekolah masing-masing. Ia menyarankan, jika ingin melihatnya, mereka cukup menonton melalui saluran televisi.

Jika memang ingin bertemu siswa, Prabowo lebih memilih untuk mendatangi mereka secara langsung. Ia ingin masuk ke sekolah dan melihat siswa di ruang-ruang kelas.

Dirinya mengakui bahwa sambutan dari anak-anak sangat berarti dan menambah semangatnya. Namun, ia tidak ingin melihat mereka berlama-lama kepanasan.

Prabowo mengkhawatirkan anak-anak menunggu terlalu lama di bawah sinar matahari. Hal ini juga dapat mengurangi waktu jam belajar mereka.

Ditambah iring-iringan mobil yang membawanya sering melaju terlalu cepat. Akibatnya, ia kerap tidak sempat menyambut atau melambaikan tangan kepada para siswa yang sudah menunggu.

Presiden kembali menekankan permintaannya kepada seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia. Ia berharap pengerahan anak-anak sekolah untuk penyambutan dapat dihentikan. (J)

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memimpin inspeksi tersebut, mengecek langsung harga barang yang diduga dimanipulasi. Purbaya menegaskan, negara berpotensi meraup tambahan pajak impor sekitar Rp 220 juta dari satu temuan kontainer tersebut.

"Mereka pikir saya bodoh ya, agak pintar sedikit lah," ujar Purbaya, mengomentari modus importir yang mencoba menyembunyikan manipulasi harga dengan hanya merapikan satu jenis barang saat pengecekan.

Ia menjelaskan, barang yang seharusnya bernilai Rp 50 juta hanya dicantumkan seharga Rp 100 ribuan. Dari temuan ini, negara berpotensi mendapatkan tambahan pemasukan pajak impor sebesar kurang lebih Rp 220 juta dari satu kontainer.

Dirinya telah menginstruksikan Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera menindaklanjuti dengan meminta perusahaan terkait menyatakan nilai barang yang sebenarnya (declare yang betul) dan melunasi kewajiban pajaknya sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Serta memperingatkan bahwa jika perusahaan besar tersebut mengulangi praktik yang sama, akan ada sanksi pelarangan impor-ekspor. (J)

Operasi yang berlangsung selama dua pekan ini menjadi bagian dari upaya cipta kondisi guna meningkatkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dilansir dari website resmi Korlantaspolri, Operasi Zebra yang rutin digelar pada akhir November, termasuk pada tahun ini, berstatus sebagai “Operasi Cipta Kondisi”. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas sebelum memasuki puncak mobilitas bulan Desember.

Dalam paparannya, Kombes Pol Aries menjelaskan bahwa Operasi Zebra menjadi bagian penting untuk mempersiapkan Operasi Lilin, dengan fokus pada manusia, kendaraan, serta sarana dan prasarana jalan.

“Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya,” ujarnya dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident & Rakernis Gakkum T.A. 2025 yang digelar di Hotel Aryaduta, Bandung.

Kombes Pol Aries menjelaskan, Operasi Zebra 2025 diarahkan melalui tiga sasaran utama: mempersiapkan Operasi Lilin, berdasarkan hasil analisis Kamseltibcarlantas tiga bulan terakhir, dan menanggapi fenomena yang berkembang di masyarakat, termasuk penertiban balap liar yang kini jadi perhatian khusus.

Ia menegaskan, operasi ini tidak hanya fokus pada penindakan tetapi juga edukasi. 

“Kita tidak lagi menghitung dari jumlah kejadian saja, tapi melihat perbandingan dengan jumlah penduduk dan kendaraan. Jadi tidak selalu Polda besar yang paling tinggi tingkat pelanggarannya,” tambahnya.

Operasi Lilin nantinya akan fokus pada pengamanan arus lalu lintas, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, serta destinasi wisata.

Operasi Zebra 2025 menargetkan penurunan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan sekaligus membangun budaya tertib lalu lintas di masyarakat. Pendekatan yang digunakan lebih humanis, dengan komposisi kegiatan 40% preemtif (edukasi), 40% preventif (pencegahan), dan 20% represif (penegakan hukum).

Meski demikian, penindakan tegas tetap diberlakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan.

Ada tujuh pelanggaran prioritas yang akan menjadi fokus petugas selama Operasi Zebra, yakni:

1. Melawan arus

2. Berkendara di bawah umur

3. Menggunakan ponsel saat berkendara

4. Tidak memakai helm SNI atau sabuk pengaman

5. Melebihi batas kecepatan

6. Balap liar

7. Kendaraan tidak laik jalan, termasuk knalpot brong dan kelengkapan teknis lainnya.

Dari hasil analisis Korlantas, dalam tiga bulan terakhir tercatat 639.739 pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Sebagian besar pelanggar berusia produktif 26–45 tahun dan didominasi pengguna sepeda motor.

Penegakan hukum dalam operasi ini mengandalkan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik statis maupun handheld (portabel). Petugas juga menerapkan metode hunting system atau patroli keliling tanpa menggelar razia stasioner, guna menghindari kemacetan.

Tilang manual tetap dilakukan namun terbatas pada wilayah yang tidak terpantau ETLE atau kasus yang membutuhkan tindakan cepat.

Korlantas Polri mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan, serta memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan. Operasi Zebra diharapkan dapat menciptakan lalu lintas yang tertib dan siap menyambut pelaksanaan Operasi Lilin pada bulan Desember. (J)

MK mewajibkan anggota Polri aktif harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Peraturan ini berlaku penuh, bahkan jika ada penugasan atau arahan dari Kapolri.

Ketua MK Suhartoyo mengumumkan putusan perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam sidang pleno di Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025). MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon terkait kedudukan anggota Polri di jabatan sipil.

Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan alasan dibalik putusan tersebut. Ridwan berpendapat bahwa frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah syarat yang bersifat expressis verbis.

Menurutnya, frasa itu tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain. Sementara itu, adanya frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dinilai Ridwan justru mengaburkan substansi norma pasal tersebut.

MK menilai keberadaan frasa penugasan Kapolri telah memperluas norma Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Hal ini berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian jabatan di luar kepolisian.

Putusan ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi karier ASN dan profesional sipil. Ini juga bertujuan untuk memperkuat prinsip netralitas aparatur negara dan meritokrasi dalam pelayanan publik.

Perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin, yang menyoroti banyaknya polisi aktif menduduki jabatan sipil. Jabatan tersebut termasuk Ketua KPK, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, hingga Kepala BNPT, tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun.

Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena dapat menciptakan kerancuan peran dan potensi dwifungsi Polri. (J)

Pencopotan itu dilakukan di lahan percobaan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi. Keputusan cepat ini diambil setelah Amran menemukan adanya penyalahgunaan aset negara secara serius.

Mentan mengungkapkan kekecewaan mendalamnya terhadap temuan tersebut. Amran menjelaskan, lahan negara seluas 300 hektare yang seharusnya dipakai untuk riset, justru disewakan kepada pihak luar.

"Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar," tegas Amran, seperti tertulis dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

Ia menyayangkan Kementan memiliki teknologi, alat, dan sumber daya, tetapi lahannya malah disewakan. Ia memutuskan mencopot direktur dan eselon tiganya hari itu juga. Surat Keputusan (SK) pencopotan bahkan diserahkan langsung di lokasi sidak.

Tindakan tegas ini merupakan sinyal bahwa lahan percobaan negara harus dimanfaatkan untuk pengembangan dan produksi benih unggul. Bukan untuk kepentingan pribadi atau disewakan.

Dirinya menuntut seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit terbaik dan menggunakan teknologi mutakhir. Hasilnya nanti diharapkan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Mentan menegaskan budaya kerja yang ia inginkan adalah berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Ia tidak akan ragu memberikan sanksi pada pejabat yang terbukti tidak amanah.

"Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan," ungkapnya.

Dia memberikan batas waktu tiga bulan untuk menggarap kembali lahan tersebut dan membuktikan hasilnya. dan juga menyampaikan, model kerja baru Kementan adalah mencopot atau mengganti pejabat langsung di lapangan, tanpa perlu rapat bertele-tele di kantor. (J)

Rapat mendadak yang digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat berfokus pada pentingnya efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik menjelang akhir tahun anggaran.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan instruksi tegas mengenai pengelolaan keuangan negara. Teddy Indra Wijaya mencatat pesan kunci dari Presiden perihal alokasi dana rakyat.

“Presiden menegaskan, setiap rupiah uang rakyat wajib dipastikan benar-benar tepat sasaran. Dana tersebut juga harus digunakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan,” ujar Teddy.

Untuk menindaklanjuti hal ini, Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, agar segera mengambil langkah koordinasi dan pemeriksaan. Tugasnya adalah mengecek penyerapan anggaran dan pemanfaatan dana transfer daerah yang dikelola pemerintah daerah di penghujung tahun ini.

Kunjungan kerja ke Sydney ini dijadwalkan berlangsung selama satu hari penuh. Menurut penjelasan Sekretaris Kabinet, lawatan ini merupakan kunjungan balasan atas kedatangan PM Albanese ke Jakarta tak lama setelah terpilih kembali pada Mei lalu.

“Beberapa agenda utama telah disiapkan, antara lain pertemuan bilateral empat mata (tête-à-tête) dengan Perdana Menteri Anthony Albanese,” terang Teddy. 

Rangkaian pertemuan lain juga diagendakan untuk membahas berbagai aspek kemitraan bilateral. Pembicaraan akan mencakup upaya peningkatan perdagangan barang dan jasa, investasi, sektor pendidikan, serta penguatan kemitraan industri antara kedua negara. (J)

Penganugerahan ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, Senin (10/11/2025).

Penetapan gelar tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki jasa luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan, serta pengabdian terhadap bangsa dan negara di berbagai bidang, mulai dari politik, militer, hukum, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan.

Adapun sepuluh tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari Jawa Timur, Presiden RI ke-4 yang dikenal sebagai tokoh pluralisme dan demokrasi, serta pembela hak-hak minoritas dan kebebasan beragama.

2. Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Jawa Tengah, Presiden RI ke-2 yang berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan, menegakkan stabilitas nasional, dan memimpin pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru.

3. Marsinah, aktivis buruh asal Jawa Timur. Seorang Aktivis buruh perempuan dan simbol perjuangan sosial dan kemanusiaan. Perannya signifikan dalam menegakkan keadilan dan hak-hak pekerja buruh di Indonesia.

4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Jawa Barat, pakar hukum internasional dan diplomat ulung yang berjasa memperjuangkan konsep Wawasan Nusantara dalam hukum laut internasional sehingga memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia.

5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Sumatera Barat, pelopor pendidikan Islam modern bagi perempuan dan pendiri Diniyyah Puteri Padang Panjang yang berperan besar dalam memajukan pendidikan kaum wanita melalui pendidikan agama dan umum.

6. Jenderal TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo dari Jawa Tengah, tokoh militer yang dikenal atas perannya dalam operasi penumpasan G30S/PKI serta ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer Nasional dan tokoh penting di masa perjuangan bersenjata.

7. Sultan Muhammad Salahuddin dari Nusa Tenggara Barat, pemimpin Kesultanan Bima yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan serta aktif memajukan pendidikan dan diplomasi demi memperkuat persatuan wilayah Indonesia Timur.

8. Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan dari Jawa Timur, ulama besar kharismatik dan guru dari banyak tokoh pendiri organisasi Islam, termasuk K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama.

9. Tuan Rondahaim Saragih dari Sumatera Utara, pemimpin Simalungun yang gigih memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan mempertahankan kehormatan bangsanya di awal abad ke-20.

10. Sultan Zainal Abidin Syah dari Maluku Utara, Sultan Tidore yang berperan penting dalam diplomasi dan perjuangan mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua Barat, agar tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah berharap penganugerahan gelar ini dapat memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme, serta menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa untuk terus berjuang demi Indonesia yang maju, adil, dan berdaulat. (AUNI)

Peristiwa bersejarah ini menjadi simbol keberanian dan keteguhan bangsa Indonesia yang memilih melawan penjajahan, hanya beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pertempuran besar di Surabaya dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara rakyat Indonesia dan pasukan Sekutu (khususnya Inggris) yang datang ke Indonesia setelah kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II.

Beberapa peristiwa penting yang menjadi pemicu meletusnya pertempuran antara lain:

1. Insiden Hotel Yamato (19 September 1945): Aksi heroik arek-arek Suroboyo merobek bendera Belanda (Merah-Putih-Biru) di atas Hotel Yamato menjadi Merah Putih. Peristiwa ini menjadi simbol penolakan terhadap kembalinya kekuasaan kolonial di Indonesia.

2. Tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby: Pada 30 Oktober 1945, Komandan Pasukan Inggris di Jawa Timur tewas dalam insiden baku tembak di Surabaya, meskipun sebelumnya telah disepakati gencatan senjata.

3. Ultimatum Inggris (9 November 1945): Sebagai balasan atas tewasnya Mallaby, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum agar seluruh pejuang Indonesia menyerahkan senjata dan menyatakan menyerah tanpa syarat paling lambat 10 November 1945 pukul 06.00 pagi.

Rakyat Surabaya dengan tegas menolak ultimatum tersebut. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Gubernur Suryo, Sungkono, dan Bung Tomo, rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan semangat pantang menyerah.

Pertempuran hebat pun pecah pada 10 November 1945, ketika pasukan Inggris menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara. 

Dalam pertempuran yang berlangsung sekitar tiga minggu, ribuan pejuang dan warga sipil gugur. Namun, keberanian rakyat Surabaya yang digelorakan oleh seruan Bung Tomo melalui siaran radio menjadi kisah heroik yang menggetarkan seluruh penjuru negeri.

Secara militer, kota Surabaya akhirnya berhasil diduduki oleh pasukan Inggris. Namun secara moral dan politik, pertempuran ini membawa dampak besar:

• Meningkatkan dukungan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.
• Menjadi simbol nasionalisme, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak akan menyerah untuk mempertahankan kedaulatannya.

Untuk mengenang jasa dan pengorbanan luar biasa para pejuang yang gugur dalam pertempuran tersebut, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 316 Tahun 1959. Sejak saat itu, Kota Surabaya dikenal luas sebagai “Kota Pahlawan”.

Peringatan Hari Pahlawan bukan hanya mengenang sejarah tetapi juga menumbuhkan semangat perjuangan di hati setiap warga negara. 

Nilai-nilai luhur seperti keberanian, persatuan, pantang menyerah, dan pengorbanan diharapkan terus hidup dalam tindakan nyata generasi penerus bangsa di masa kini dan masa depan. (AUNI)

Ramdan, putra daerah asal Berau, Kalimantan Timur dikenal sebagai penggerak ekonomi kreatif dan pendamping legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Berau. Ia aktif membina pelaku usaha lokal melalui pelatihan, program pendampingan, dan inisiatif kolaboratif yang menekankan pengembangan produk berbasis potensi daerah dan pemasaran digital. 

Sejak 2021, ia turut berperan dalam menghubungkan Berau dengan jejaring ICCN Kalimantan Timur dan berbagai komunitas kreatif nasional.

Ramdan menjelaskan, keikutsertaannya dalam ICCF bukan sekadar menghadiri festival, melainkan sebagai upaya membawa pulang pola kerja baru untuk diterapkan di daerah.

“Bagi saya, ini bukan sekadar hadir di festival tapi pulang dengan cara kerja baru. Saya melihat langsung praktik kolaborasi yang hidup, bagaimana kota lain mengukur dampak ekonomi kreatif, dan pulang membawa rencana konkret untuk dieksekusi di Berau,” ujar Ramdan, saat diwawancarai via WhatsApp, pada Minggu (9/11/2025).

Menurutnya, penunjukan dirinya sebagai perwakilan Kabupaten Berau melalui proses verifikasi dan validasi oleh Indonesia Creative Cities Network (ICCN). Berau Creative Network sendiri telah tergabung dalam Jejaring Kreatif ICCN Kalimantan Timur sejak 2021 dan aktif mengembangkan berbagai kegiatan berbasis digital.

Dalam forum nasional tersebut, Ramdan membawa tiga misi utama, yaitu pemetaan pelaku dan potensi kreatif berbasis data, penguatan kapasitas pelaku dalam aspek legal, pajak, branding, dan digital, serta perluasan akses pasar melalui kolaborasi antar-kota.

“Intinya, dari cerita lokal jadi produk, dari produk jadi pasar,” tegasnya.

Ramdan menambahkan, sektor ekonomi kreatif unggulan Berau yang ditonjolkan meliputi kuliner, kriya kayu, wastra, seni pertunjukan, dan konten digital. Kelima sektor tersebut dinilai memiliki potensi pasar yang nyata sekaligus mencerminkan kekayaan identitas lokal Berau.

Selain memperkuat jejaring antar daerah, Ramdan juga mendorong adanya pertukaran mentor, kurasi produk, serta kemitraan pemasaran lintas kota. Ia berencana membuka kanal berbagi rutin berupa kelas singkat, klinik legal–pajak, dan showcase produk daerah bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam jejaring Berau Creative Network.

"Kedepan, kami ingin memastikan setiap pelaku ekraf di Berau punya akses pembelajaran, pendampingan, dan pasar. Bukan hanya ikut pameran tapi membangun sistem yang berkelanjutan,” jelasnya.

Menurut Ramdan, keunggulan Berau dibanding daerah lain di Kalimantan Timur terletak pada kombinasi kekayaan bahari dan budaya yang autentik, serta daya tarik wisata yang beragam. Namun, tantangan juga masih dihadapi, seperti kesinambungan program yang belum konsisten, keterbatasan data pelaku, dan rendahnya literasi bisnis serta pajak.

“Konsistensi kalender kegiatan itu kunci. Kita perlu memastikan ekosistem kreatif hidup setiap bulan, bukan hanya pada event tahunan,” ungkapnya.

Dirinya juga menilai, dukungan nyata bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM perlu difokuskan pada pendampingan hukum, perpajakan, standarsisasi, akses pembiayaan mikro, dan fasilitas produksi bersama.Selama mengikuti kegiatan ICCF 2025 di Malang Raya, diirinya banyak belajar dari praktik kota-kota kreatif lain di Indonesia yang telah berhasil menumbuhkan ekonomi berbasis inovasi dan komunitas.

“Kota kreatif lahir dari kurasi kecil tapi konsisten, ruang temu yang hidup, dan metrik yang jujur. Saya pulang dengan template sederhana: melalui data ke program lalu ada dampak dan diulang tiap bulan, bukan setahun sekali,” ujarnya.

Sebagai penutup, Ramdan menyampaikan harapannya agar pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Berau terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Kita menangkan pasar dengan kualitas, cerita, dan kolaborasi. Ayo konsisten berkarya, rapikan legal-pajak, kemasan, dan berani tampil lintas-kota. Saya siap jadi penghubung, mari bangun kalender kreatif dan hub bersama, dari Berau untuk pasar yang lebih luas,” tutupnya. (AUNI)

Hadir tiga tokoh nasional dalam forum diskusi, yaitu Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.o

Kehadiran ketiganya menjadi penegasan bahwa pengembangan ekonomi kreatif kini menjadi agenda prioritas pemerintah yang memerlukan sinergi lintas sektor, dari pusat hingga daerah.

Dalam paparannya, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi antarunsur pembangunan ekonomi kreatif, mulai dari pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha, media, hingga lembaga keuangan.

“Jejaring ICCN yang tersebar di 254 kabupaten dan kota telah menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai sumber daya ekonomi baru bagi bangsa. Karena itu, pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem ekonomi kreatif dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi industri kreatif dengan sektor ekonomi digital di Jawa Timur

Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, menekankan pentingnya keberanian generasi muda dalam berinovasi serta membangun ekosistem yang saling mendukung antar komunitas kreatif.

“Saya menyampaikan agar setiap komunitas terus memperkuat kolaborasi, menjaga keberlanjutan karya, serta membangun ekosistem yang saling mendukung. Semangat gotong royong, inovasi, dan keberanian mengambil peran harus menjadi landasan agar gerakan ekonomi kreatif dapat memberi dampak lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai nilai-nilai lokal dan budaya menjadi kekuatan yang membedakan karya kreatif Indonesia di pasar global.

Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengingatkan pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam setiap bentuk karya kreatif. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara adidaya kebudayaan yang memiliki kekayaan tak ternilai sebagai sumber inspirasi.

“Filosofi Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara Tuhan, manusia, dan alam, sangat relevan untuk terus dijaga. Dari keharmonisan itulah lahir kebudayaan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan atas kemanusiaan,” ujar Wamen Kebudayaan.

Forum tersebut menjadi salah satu rangkaian utama dalam pelaksanaan ICCF 2025 yang dihadiri ratusan pelaku ekonomi kreatif, kepala daerah, dan komunitas dari seluruh Indonesia. Kegiatan ditutup dengan seremoni potong tumpeng Ageng Sae Nusantaraya sebagai simbol sinergi dan rasa syukur atas kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku kreatif nasional.

Ajang tahunan ini menjadi wadah penting bagi pertukaran gagasan dan praktik terbaik dari berbagai daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Melalui semangat kolaborasi yang dibangun di ICCF 2025, diharapkan lahir lebih banyak inisiatif dan inovasi yang mampu memperkuat daya saing ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global. (AUNI)

Penetapan Selecta sebagai Living Museum, resmi menjadikan Kota Batu dalam jejaring nasional destinasi edukatif berbasis warisan budaya hidup. Penetapan ini sekaligus mempertegas posisi Malang Raya sebagai poros baru ekonomi kreatif di Indonesia.

ICCF 2025 adalah Program tahunan Indonesia Creative Cities Network (ICCN). Festival ini menjadi ruang perjumpaan ide, inovasi, dan perayaan keberagaman lintas kota, budaya, dan generasi. ICCF 2025 menegaskan bahwa budaya adalah fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan visi Indonesia yang inklusif, lestari, dan penuh kreativitas dari tapak lokal menuju jejaring global.

Festival yang mengusung tema “Nusantaraya: Senyawa Malang Raya” ini menjadi momentum penting bagi tiga wilayah penyelenggara yaitu, Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang untuk menegaskan kekuatan kolaborasi lintas kota dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif berkelanjutan.

Ketua Indonesia Creative Cities Network (ICCN), Fiki Satari menyebut pelaksanaan ICCF 2025 merupakan bukti nyata bahwa komunitas kreatif di Indonesia mampu bersinergi lintas batas wilayah.

“ICCF tahun ini spesial, karena untuk pertama kalinya diselenggarakan lintas kota di Malang Raya yang melibatkan Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Ini menjadi display konkret bagaimana komunitas kreatif bergerak bersama dalam kolaborasi dan sinergi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir ICCN memiliki peta jalan pengembangan kota kreatif bertema Community Power (2022), Kotaborasi (2024), hingga Sustanation Ability (2025) yang menekankan konsep keberlanjutan bangsa melalui kreativitas dan inovasi.

Lebih lanjut, Fiki menilai Kota Batu memiliki potensi besar untuk menuju jejaring UNESCO Creative Cities Network (UCCN) sebagai kota gastronomi dunia.

“Saya optimis Kota Batu bisa menjadi kota gastronomi dunia. Tapi tentu harus melengkapi seluruh persyaratan UNESCO. Setiap negara hanya bisa mencalonkan dua kota dalam dua tahun, dan proses seleksi dilakukan oleh Kemenparekraf bersama Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun narasi dan konteks dalam pengembangan ekonomi kreatif.

“Kuncinya bukan hanya potensi, tapi bagaimana gastronomi menjadi solusi kesejahteraan warga dan keberlanjutan ekonomi kreatif,” tuturnya.

Festival yang akan berlangsung hingga 9 November ini menghadirkan serangkaian agenda utama di tiga wilayah; konferensi kreatif di Kota Malang, tur kreatif di Kabupaten Malang, dan pameran serta forum jejaring di Kota Batu.

Festival ini dihadiri perwakilan dari 27 provinsi, ratusan komunitas kreatif, serta berbagai lembaga pemerintah dan pelaku industri kreatif nasional. Selain penetapan Living Museum, kegiatan juga diisi dengan pertunjukan seni kolaboratif, peluncuran program Creative Cities Learning Hub, serta pameran 17 subsektor ekonomi kreatif unggulan daerah.

ICCF 2025 diharapkan menjadi tonggak baru bagi penguatan ekosistem kreatif nasional yang berpijak pada nilai budaya, kolaborasi lintas kota, dan inovasi berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. (AUNI)

Rangkaian tur dimulai dari kawasan pertanian di Kecamatan Bumiaji. Hamparan kebun apel yang rapi disulap menjadi laboratorium terbuka, memperlihatkan bagaimana sektor pertanian mampu berpadu dengan wisata edukatif dan industri olahan lokal. Peserta diajak memetik apel langsung dari pohon sekaligus menyaksikan proses pembuatan produk turunan seperti keripik apel dan sayur yang kini menembus pasar nasional.

Perjalanan kemudian berlanjut ke sejumlah titik penting di Kota Batu, seperti Masjid Agung An-Nur, KUD Susu Batu, dan Alun-Alun Kota Batu. Para peserta merasakan kehidupan masyarakat dari dekat, menikmati kuliner khas seperti susu segar dan sate kelinci, sambil mendokumentasikan aktivitas komunitas kreatif yang hidup di ruang publik.

Selepas salat Jumat, rombongan menuju Pasar Induk Among Tani yang dikenal sebagai pasar terbesar dan termodern di Indonesia Timur. Terletak di Jalan Dewi Sartika, pasar tiga lantai ini menjadi contoh konkret pengelolaan pasar berbasis digital dan ramah lingkungan.Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM lokal, panitia ICCF memberikan voucher belanja senilai Rp30.000 kepada seluruh peserta yang dapat digunakan langsung di area pasar.

Kunjungan berikutnya berlangsung di Kampung Tempe Rejoso, sentra produksi tempe legendaris yang kini menjadi bagian dari kampung ekonomi kreatif Batu. Peserta belajar bagaimana tradisi pengolahan tempe diwariskan lintas generasi dan dikemas ulang melalui branding modern. Tur juga menyentuh Situs Prasasti Sangguran, peninggalan bersejarah era Mataram Kuno yang menjadi simbol keterpaduan antara budaya dan ekonomi kreatif masa kini.

Menjelang sore, seluruh peserta menghadiri Produk Lokal Fest #7 dan Festival Mbois XII di Balai Kota Batu. 

Acara puncak hari kedua ini menampilkan talkshow bertema “Creativepreneurship & Sustainability” dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Hari kedua ICCF 2025 menegaskan bahwa ekonomi kreatif bukan sekadar konsep, tetapi gerakan nyata yang lahir dari ruang sosial masyarakat dari kebun apel, dapur tempe, hingga pasar rakyat. Dari Batu untuk Nusantara, dan dari Nusantara untuk masa depan kota kreatif Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggabungkan sektor pertanian dengan wisata edukatif dan industri olahan lokal, serta memperkenalkan denyut nyata kehidupan kreatif warga Kota Batu kepada ratusan peserta dari seluruh Indonesia. (AUNI)

Getaran gempa dirasakan cukup kuat oleh warga setempat dan beberapa daerah sekitarnya, termasuk Tanjung Selor, Tana Tidung, Nunukan, hingga Tanjung Redeb (Kabupaten Berau).

Berdasarkan hasil analisis BMKG Stasiun Geofisika Balikpapan, episenter gempa terletak di laut pada koordinat 3,31° Lintang Utara dan 117,67° Bujur Timur, atau sekitar 9 kilometer tenggara Tarakan, dengan kedalaman 10 kilometer.

Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan menyebutkan, gempa ini tergolong gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas Sesar Tarakan, salah satu struktur sesar aktif di wilayah utara Kalimantan.

“Melihat lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas Sesar Tarakan,” tulis BMKG dalam keterangannya.

Laporan masyarakat menunjukkan, gempa ini dirasakan cukup kuat di Kota Tarakan dengan intensitas IV–V MMI, di mana getaran dirasakan oleh hampir seluruh penduduk, membuat orang banyak terbangun dan benda-benda ringan berjatuhan.

Di wilayah Tanjung Selor dan Tana Tidung, gempa dirasakan dengan intensitas III–IV MMI, sedangkan di Tanjung Redeb dan Nunukan, getaran terasa lemah dengan intensitas II–III MMI.

Hingga berita ini diturunkan, BMKG belum menerima laporan adanya kerusakan atau korban jiwa akibat peristiwa tersebut.

BMKG juga memastikan bahwa gempa kali ini merupakan susulan dari gempa utama berkekuatan M 4,8 yang mengguncang wilayah Tarakan pada 5 November 2025 lalu.

“Hasil monitoring BMKG menunjukkan gempa ini merupakan gempa susulan ke-8 dari gempa utama,” jelas BMKG Tarakan dalam laporannya.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Periksa kondisi bangunan sebelum kembali ke dalam rumah. Pastikan tidak ada keretakan atau kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan,” tulis BMKG.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari kanal BMKG, baik melalui media sosial maupun aplikasi BMKG Info Gempa, guna memperoleh data terkini dan valid mengenai aktivitas kegempaan di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.

Langkah ini ditandai dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, RUU Redenominasi ini merupakan RUU luncuran yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Kemenkeu menekankan bahwa urgensi utama pembentukan RUU ini bukan sekadar menghilangkan angka nol, tetapi demi efisiensi perekonomian dan, yang terpenting, meningkatkan kredibilitas Rupiah di mata dunia. Langkah ini juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas nilai Rupiah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu telah ditugaskan sebagai penanggung jawab proyek legislasi strategis ini.

RUU Redenominasi ini menjadi salah satu dari empat RUU prioritas Kemenkeu dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025-2029, di samping RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan RUU tentang Penilai. (J)

Penyidikan intensif oleh pihak kepolisian yang melibatkan penyitaan 923 item barang bukti, termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi landasan kuat kesimpulan ini. 

"Dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa ijazah Ir. H. Joko Widodo adalah asli dan sah," ujar Irjen Asep.

Dikutip dari KOMPAS.COM. Kapolda Asep menjelaskan bahwa dokumen ijazah yang beredar di media sosial, termasuk yang disebarkan oleh beberapa tersangka seperti Roy Suryo, merupakan hasil manipulasi digital. Hasil pemeriksaan digital forensik dari Puslabfor Polri memperkuat temuan ini. Para tersangka disebut menyebarkan tuduhan palsu, melakukan editing, dan manipulasi data dengan metode analisis yang "tidak ilmiah dan bersifat publik".

Menyusul temuan tersebut, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini yang dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi terkait pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik.

Delapan tersangka tersebut adalah:
•    Roy Suryo
•    Rismon Sianipar
•    Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa)
•    Eggi Sudjana
•    Damai Hari Lubis
•    Rustam Effendi
•    Kurnia Tri Royani
•    Rizal Fadillah

Penyidik membagi peran mereka ke dalam dua klaster dengan ancaman hukuman yang berbeda:
1.    Klaster Penghasutan (Pasal 160 KUHP): Terdiri dari Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadillah. Mereka dijerat atas tuduhan menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
2.    Klaster Manipulasi Dokumen Elektronik (UU ITE Pasal 32 ayat 1 & 35): Melibatkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa. Mereka dijerat karena menghilangkan/menyembunyikan, serta berupaya memanipulasi informasi atau dokumen elektronik agar terlihat asli. Ancaman hukuman untuk klaster ini adalah pidana penjara maksimal delapan hingga 12 tahun.  

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyatakan langkah selanjutnya adalah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada kedelapan tersangka. 

"Kami berharap tersangka bisa memenuhi panggilan kami," tutupnya. (J)

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK tercatat sebesar 8,60 persen, tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Secara nasional, TPT pada Agustus 2025 sebesar 4,85 persen, menurun 0,06 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Meski angka tersebut menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja, pengangguran di kalangan lulusan SMK masih menjadi tantangan terbesar dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia.

Selain lulusan SMK, TPT lulusan Diploma I/II/III tercatat sebesar 6,40 persen, sedangkan lulusan Universitas (S1 ke atas) mencapai 5,90 persen. Adapun lulusan SMA memiliki TPT sebesar 5,59 persen, sementara lulusan SD ke bawah menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran terendah yaitu 2,15 persen.

BPS mencatat, penurunan tingkat pengangguran nasional disertai dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja. Pada Agustus 2025, jumlah penduduk bekerja mencapai 146,54 juta orang, naik 1,90 juta orang dibandingkan Agustus 2024. 

Kenaikan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan tambahan sekitar 0,49 juta orang.

Sementara itu, angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2025 tercatat sebanyak 154,00 juta orang, meningkat 1,89 juta orang dari tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berada di level 70,59 persen, sedikit menurun 0,04 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

BPS juga melaporkan bahwa rata-rata upah buruh nasional pada Agustus 2025 mencapai Rp3,33 juta, naik 1,94 persen dari Rp3,27 juta pada Agustus 2024. 

Peningkatan upah ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan tenaga kerja meskipun secara umum masih terdapat perbedaan antarwilayah dan sektor pekerjaan.

Dengan capaian tersebut, BPS menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan nasional menunjukkan arah perbaikan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan jumlah penduduk bekerja. 

Namun, tingginya angka pengangguran pada kelompok lulusan SMK dan pendidikan tinggi tetap menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. (AUNI)

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang, setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen.

Angka tersebut turun 0,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan adanya perbaikan stabil di pasar kerja nasional. BPS menilai, tren ini mencerminkan ketahanan ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global dan dinamika industri dalam negeri.

Dalam jumpa pers pada Rabu (5/11/2025), BPS mengumumkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 tercatat 4,85 persen, turun dari 4,91 persen pada Agustus 2024.

"Terjadi penurunan TPT, diikuti penurunan jumlah pengangguran terbuka menjadi 7,46 juta orang pada Agustus 2025", ujar Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI.

Namun, BPS menggarisbawahi bahwa sebagian besar pertumbuhan tersebut disumbang oleh pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran, bukan oleh kelompok pekerja penuh waktu.

Kategori Pekerjaan (Agustus 2025): 
1. Pekerja Penuh Waktu (98,65) Bekerja ≥ 35 jam per minggu; peningkatan terbatas           
2. Pekerja Paruh Waktu (36,29) Naik 1,66 juta orang; menunjukkan tren kerja fleksibel 
3. Setengah Pengangguran (11,60) Masih mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan 

BPS menyampaikan bahwa peningkatan pekerja paruh waktu mengindikasikan perubahan pola kerja di masyarakat. 

Selain itu, BPS mencatat indikator lainnya yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada Agustus 2025. Salah satunya, proporsi pekerja formal yang tercatat meningkat dari 42,05 persen pada Agustus 2024 menjadi 42,20 persen pada Agustus 2025.

Dari sisi spasial, BPS mencatat masih terdapat kesenjangan antara tingkat pengangguran di wilayah perkotaan dan pedesaan. TPT di wilayah perkotaan tercatat sebesar 5,75 persen, sementara di pedesaan hanya 3,47 persen.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penyebaran kesempatan kerja belum merata. Wilayah perkotaan masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya jumlah pencari kerja dan terbatasnya daya serap sektor formal, sedangkan sektor pertanian dan perikanan di pedesaan relatif lebih stabil, meski dengan tingkat produktivitas yang belum tinggi.

BPS juga menegaskan bahwa meskipun pasar kerja Indonesia menunjukkan tren positif, pemerintah perlu memperkuat kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja formal.

Dengan capaian tersebut, pasar tenaga kerja Indonesia pada Agustus 2025 dinilai berada dalam jalur pemulihan yang konsisten. Namun, peningkatan kualitas pekerjaan, penguatan sektor formal, dan pemerataan kesempatan kerja masih menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi nasional. (AUNI)

Guncangan cukup kuat dirasakan warga di sejumlah wilayah dan sempat menimbulkan kepanikan, namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Sebagaimana dilansir dari media resmi BMKG Kalimantan Utara (@bmkgkaltara), hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa pusat gempa (episenter) berada di laut, tepatnya pada koordinat 3,33° Lintang Utara dan 117,82° Bujur Timur atau sekitar 24 kilometer tenggara Kota Tarakan dengan kedalaman 10 kilometer.

Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan, Rasmid dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa gempa ini termasuk kategori gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas Sesar Tarakan, salah satu sesar aktif yang membentang di wilayah pesisir Kalimantan Utara.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Tarakan,” tulisnya, dalam akun resmi (@bmkgkaltara), Rabu (05/11/2025).

BMKG mencatat, getaran gempa dirasakan cukup kuat di wilayah Tarakan dengan intensitas IV–V MMI. Pada skala ini, hampir semua penduduk merasakan guncangan, banyak yang berhamburan keluar rumah, benda-benda bergoyang, hingga sebagian gerabah pecah.

Sementara itu, wilayah Tanjung Selor, Berau, dan Nunukan merasakan getaran dengan intensitas III–IV MMI yang terasa jelas di dalam rumah seperti truk berat melintas di dekat bangunan. Adapun di Malinau, getaran dilaporkan pada intensitas III MMI.

Hingga rilis ini diterbitkan, BMKG belum mencatat adanya gempa bumi susulan (aftershock) dan memastikan tidak ada laporan kerusakan signifikan akibat kejadian tersebut.

Melalui unggahan di kanal resmi dan media sosialnya, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada serta tidak mudah mempercayai informasi yang tidak bersumber dari lembaga resmi.

“Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi. Pastikan kondisi bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali ke dalam rumah,” tambahnya.

BMKG juga menegaskan bahwa informasi terkait gempa bumi dan peringatan dini resmi hanya dapat diakses melalui akun media sosial @infoBMKG, @bmkgkaltara, laman [www.bmkg.go.id](http://www.bmkg.go.id), serta aplikasi InfoBMKG dan WRS-BMKG. (AUNI)

Fasilitas pendanaan ini disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menggerakkan pembangunan tanpa membebani APBN dengan bunga tinggi.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini dapat mengajukan fasilitas pendanaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan bunga hanya sekitar 0,5 persen.

Fasilitas pinjaman ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 mengenai Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. 

Menkeu Purbaya menyatakan bahwa potensi target penyaluran dana dalam skema ini diharapkan dapat mencapai Rp 6 triliun, meskipun realisasi saat ini baru mencapai Rp 3 triliun.

"Kami menyepakati bahwa suku bunga 0,5 persen adalah titik temu yang memungkinkan program ini berjalan optimal," ujarnya.

Penetapan bunga super rendah ini, menurut Purbaya, adalah cerminan komitmen Pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan di daerah tanpa memprioritaskan perolehan pendapatan bunga tambahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia juga menjelaskan alasan penugasan PT SMI sebagai penyalur utama. Menurutnya, PT SMI dinilai memiliki kapabilitas dan profesionalisme yang lebih mumpuni dalam melakukan penilaian kelayakan proyek infrastruktur daerah dibandingkan dengan mekanisme yang dilakukan langsung oleh pemerintah.

Dengan kemampuan profesional tersebut, lembaga ini didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana yang belum terpakai di luar kas APBN untuk kebutuhan pembangunan.

Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi Pemda dan BUMD untuk membiayai proyek strategis dengan beban biaya modal yang minimal. (J)

Penambahan ini menarik perhatian, terutama di media sosial, karena "galgah" mengisi kekosongan antonim yang sebelumnya tidak dimiliki oleh kata "haus" layaknya antonim "kenyang" untuk "lapar."

Menurut informasi yang tertera dalam KBBI VI Daring, "galgah" memiliki arti kondisi tenggorokan yang sudah lega dan segar karena telah minum, atau dapat juga dimaknai sebagai "tidak dahaga; palum". Kosakata ini menjadi perbincangan hangat karena berbeda dari kebanyakan entri baru yang berasal dari serapan bahasa daerah atau asing.

Pencipta istilah ini, penyanyi sekaligus kreator TikTok Bunga Reyza, menjelaskan motivasinya di balik kemunculan kata tersebut. 

"Kan lawan kata lapar itu kenyang, sedangkan haus belum ada. Nah, bingung kan? Makanya kita bikin saja," ungkap Bunga, seperti dikutip dari akun Tiktok pribadinya @bungareyzaa, saat mengulas ide awalnya.

Bunga Reyza, seorang wanita berusia 22 tahun menciptakan kata "galgah" dengan tujuan untuk melengkapi kosakata dalam percakapan sehari-hari. 

Ia berpendapat bahwa kebutuhan akan kata yang secara spesifik mendeskripsikan kondisi setelah minum sudah terpuaskan sangat diperlukan. Ia juga memberikan ilustrasi penggunaannya yang sederhana. 

"Mau minum enggak? enggak dulu, sudah galgah. Galgah tuh kayak sudah segar gitu tenggorokan," jelasnya, mencontohkan bagaimana kata "galgah" bisa diterapkan.

Proses masuknya kata ini ke KBBI didorong oleh usulan dari editor eksternal, setelah muncul diskusi di grup Klinik Bahasa mengenai kata sepadan, yaitu "palum". Pembahasan ini kemudian diangkat menjadi konten media sosial oleh Badan Bahasa.

Dikutip dari kompas.com. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Hafidz Muksin menerangkan bahwa usulan resmi didasari oleh respons publik. 

"Dari konten media sosial itulah muncul banyak komentar yang menyatakan bahwa sudah ada kata untuk konsep serupa, yaitu galgah yang diciptakan oleh seorang pengembang konten," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (31/10/2025).

Ia juga menyoroti sifat linguistik dari kata "galgah". Karena merupakan kreasi baru dari Bunga Reyza, kata ini diklasifikasikan sebagai onomatope atau tiruan bunyi.

"Kata ini adalah onomatope, tiruan bunyi, yang tidak mempunyai etimologi karena merupakan hasil kreatifitas penciptanya," tutupnya, menekankan bahwa "galgah" adalah murni produk dari inovasi berbahasa modern. (J)

Dikutip dari KOMPAS.COM. Kenaikan harga yang paling terasa terjadi pada produk diesel berkualitas tinggi. Di wilayah Jawa, harga Pertamina Dex mengalami kenaikan menjadi Rp 14.200 per liter dari harga sebelumnya Rp 14.000 per liter. Kenaikan serupa juga terjadi pada Dexlite, yang kini dibanderol Rp 13.900 per liter, naik dari Rp 13.700 per liter. Penyesuaian ini terjadi sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak mentah global dan nilai tukar mata uang.

Di sisi lain, pengguna kendaraan bensin non-subsidi tidak terpengaruh oleh kenaikan ini. Harga Pertamax (RON 92) tetap stabil di angka Rp 12.200 per liter, Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp 13.100 per liter, dan Pertamax Green 95 (jika tersedia) tetap Rp 13.000 per liter di wilayah Jawa. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar energi.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi yang merupakan kebutuhan pokok mayoritas masyarakat tetap tidak berubah. Harga Pertalite (RON 90) masih dijual seharga Rp 10.000 per liter, dan Bio Solar (Solar Subsidi) dipertahankan pada harga Rp 6.800 per liter, sesuai dengan penetapan yang berlaku secara nasional.

Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini juga berlaku di berbagai provinsi di luar Jawa. Harga di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pola kenaikan yang sama pada BBM jenis diesel.

Dikutip dari laman resmi PT Pertamina Patra Niaga, daftar harga BBM Pertamina hari ini atau harga BBM 1 November 2025 Provinsi Kalimantan Timur 

- Pertamax Turbo: Rp 13.400 
- Pertamax: Rp 12.500 
- Pertamina Dex: Rp 14.500 dari Rp 14.300 
- Dexlite: Rp 14.200 dari Rp 14.000

Harga BBM non-subsidi di Kalimantan Timur memiliki sedikit perbedaan dengan harga di Jawa, mencerminkan adanya perbedaan biaya distribusi logistik. Kenaikan pada Dexlite dan Pertamina Dex sebesar Rp 200 per liter dari harga bulan sebelumnya menjadi indikator utama penyesuaian harga di regional tersebut.

Pihak Pertamina terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia serta kurs rupiah untuk mengevaluasi harga BBM non-subsidi secara berkala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (J)

Dikutip dari laporan Kompas.com. Imbauan ini secara resmi disampaikan melalui surat edaran Kemenpora mengenai Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 Tahun 2025. 

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memasyarakatkan dan menyemarakkan makna historis dari Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928.

"Kami mengimbau masyarakat untuk secara sukarela mengibarkan bendera Merah Putih pada tanggal 28 Oktober 2025," bunyi penekanan dalam surat edaran.

Tidak hanya sebatas pengibaran bendera, Kemenpora juga menekankan pentingnya pelaksanaan upacara bendera di berbagai institusi. Edaran tersebut secara spesifik meminta seluruh jajaran kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, hingga institusi pendidikan, organisasi kepemudaan, dan perusahaan swasta untuk menyelenggarakan upacara.

“Jajaran instansi tingkat pusat, daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, lembaga swasta, dan lembaga lainnya dapat melaksanakan upacara bendera, rangkaian kegiatan, serta acara puncak peringatan HSP KE-97 tahun 2025 pada tanggal 28 Oktober 2025 di lingkungannya masing-masing,” lanjut surat edaran.

Guna meningkatkan nuansa patriotisme dan semangat kebangsaan, media penyiaran, baik stasiun radio maupun televisi, turut diberikan imbauan khusus. Mereka diminta untuk menyiarkan atau mengumandangkan lagu-lagu wajib nasional, termasuk Mars Pemuda, selama momentum peringatan ini berlangsung.

Pemerintah juga mendorong agar seluruh rangkaian acara dan semangat Hari Sumpah Pemuda Ke-97 dapat dipublikasikan secara masif. 

Imbauan ini mencakup penggunaan berbagai platform media, mulai 
dari media cetak, elektronik, online, hingga media luar ruang.

Poin lainnya dalam edaran tersebut juga mengajak seluruh instansi pemerintah, organisasi pemuda, lembaga swasta, dan masyarakat luas untuk berkreasi dalam peringatan ini. Mereka didorong untuk membuat materi publikasi yang kreatif.

"Kami mengimbau instansi/lembaga pemerintah, organisasi kepemudaan, lembaga swasta, dan masyarakat untuk memperingati dan membuat spanduk, leaflet, pamflet, meme, film pendek, konten kreatif terkait kepemudaan serta bentuk media publikasi lainnya," tutup isi edaran tersebut. (J)

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Negara saat berpartisipasi dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia pada Minggu (26/10/2025).

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo mengatakan persatuan yang nyata adalah instrumen esensial bagi ASEAN untuk menjamin stabilitas regional, baik dari aspek keamanan maupun ekonomi. 

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya blok kawasan ini mempercepat koordinasi ekonomi, memperkuat integrasi regional, dan mendorong transformasi digital secara menyeluruh sebagai respons terhadap tantangan global.

"Bagi ASEAN, persatuan bukan sekadar slogan. Persatuan adalah strategi yang direncanakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional,” ujarnya

Ia juga menggarisbawahi bahwa kekuatan ASEAN di panggung internasional hanya akan terwujud jika setiap negara anggota memiliki fondasi domestik yang kokoh. Fondasi internal yang kuat ini, menurutnya, adalah prasyarat bagi ASEAN untuk berperan secara kredibel dan konstruktif dalam membentuk tatanan dunia yang inklusif dan adil.

"Persatuan ASEAN juga harus tecermin dalam koordinasi, integrasi, dan transformasi ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian di masa depan,” tegasnya

Dirinya memberikan apresiasi kepada para menteri luar negeri dan menteri ekonomi ASEAN atas kerja keras mereka dalam menyikapi tantangan geoekonomi di kawasan. 

Ia secara khusus menyoroti beberapa inisiatif penting, termasuk pengembangan perdagangan barang, pembaruan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ASEAN-China FTA), dan penguatan kerangka kerja ekonomi digital regional.

"Kita akan terus menegaskan peran ASEAN sebagai penggerak pertumbuhan dan pusat inovasi dan peluang,” ucapnya.

Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo turut menyampaikan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, selaku tuan rumah atas kelancaran penyelenggaraan KTT. 

Ia juga menyambut bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN dan mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Thailand yang baru, Anutin Charnvirakul.

"Fondasi yang kuat di rumah lah yang memampukan kita membangun jembatan ke dunia. Fondasi ini memberi kita kredibilitas untuk terlibat dan membantu membentuk masa depan di luar batas-batas kita," tutupnya. (J)

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan dan perundungan terhadap anak di Indonesia sepanjang 2024 hingga awal 2025, khususnya di lingkungan pendidikan. 

Berdasarkan laporan JPPI, jumlah kasus kekerasan di sekolah meningkat tajam dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024 atau naik lebih dari 100 persen. Sebagian besar kasus yang dilaporkan merupakan perundungan fisik, seperti pemukulan dan penendangan yang mencapai sekitar 55,5 persen dari total kejadian.

Sementara itu, data KPAI menunjukkan tren serupa. Sepanjang 2024 tercatat 2.057 laporan kasus perlindungan anak, mencakup berbagai bentuk kekerasan dengan 41 kasus di antaranya merupakan kejahatan digital, termasuk cyberbullying dan pornografi anak. 

Pada awal 2024 saja, KPAI sudah menerima 141 aduan kekerasan, di mana sekitar 35 persen di antaranya terjadi di satuan pendidikan. Selain itu, terdapat 265 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sebagian juga terjadi di lembaga pendidikan.

Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018 juga memperlihatkan bahwa sekitar 41 persen siswa di Indonesia pernah mengalami perundungan di lingkungan sekolah. 

Bahkan dalam catatan KPAI, sebanyak 37 anak mengakhiri hidupnya selama 2023 akibat tekanan sosial dan kekerasan yang dialami, baik secara langsung maupun melalui dunia maya.

Perundungan berdampak luas terhadap kondisi psikologis, sosial, dan akademik anak. Sejumlah psikolog mencatat bahwa korban bullying rentan mengalami depresi, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan stres pascatrauma Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap performa akademik dan kehidupan sosial anak. Banyak korban menjadi enggan bersekolah, mengalami penurunan prestasi, serta menarik diri dari lingkungan pertemanan. Dalam jangka panjang, perundungan dapat menghambat tumbuh kembang anak dan memengaruhi masa depannya.

Kasus perundungan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pola asuh di keluarga, lemahnya pengawasan di sekolah, serta pengaruh lingkungan digital. 

Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola komunikasi keras atau minim perhatian cenderung berisiko menjadi pelaku maupun korban kekerasan.

Di lingkungan pendidikan, kasus kerap terjadi di area yang kurang terpantau, seperti toilet, koridor, dan kantin. Budaya senioritas yang masih dianggap wajar turut memperkuat perilaku perundungan di kalangan pelajar. 

Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk baru kekerasan melalui cyberbullying. Fenomena ini memungkinkan pelaku melakukan intimidasi secara daring dengan menyembunyikan identitasnya, baik melalui pesan, komentar, maupun unggahan di media sosial. Tekanan yang diterima korban pun berlangsung terus-menerus tanpa batas waktu.

Upaya pencegahan dan penanganan perundungan memerlukan sinergi lintas pihak. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan emosional, menanamkan nilai empati, serta mengawasi aktivitas anak di dunia digital.

Di sisi lain, sekolah perlu menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Setiap laporan perundungan harus ditindaklanjuti secara cepat dan transparan untuk mencegah dampak lanjutan terhadap korban.

Pemerintah melalui Kemendikbudristek diharapkan memperkuat fungsi TPPK di setiap satuan pendidikan, sekaligus meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan sejak dini.

Kasus perundungan yang terus meningkat menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa persoalan ini tidak dapat dianggap sepele. Upaya bersama dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, beradab, dan bebas dari kekerasan. 

Lingkungan yang mendukung dan menghargai perbedaan akan menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak Indonesia di masa depan menuju generasi emas 2045. (AUNI)

Keputusan ini menarik perhatian karena kuota tersebut akan diberikan secara merata kepada seluruh pelaku usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta, menandai langkah pemerintah dalam memperluas partisipasi pasar.

Dikutip dari KOMPAS.COM, Kebijakan ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi di pasar energi nasional sekaligus menjamin pasokan BBM di dalam negeri tetap stabil. 

Pemerintah menekankan bahwa pemberian kuota yang adil ini merupakan cerminan dari komitmen untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mekanisme bisnis yang transparan.

"Kita (pemerintah) ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu kita sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha, baik pemerintah maupun swasta," ujar Bahlil di Istana pada Jumat (24/10/2025).

Ia menjelaskan dalam langkah yang menunjukkan dorongan kuat terhadap sektor swasta, pemerintah menetapkan alokasi kuota impor BBM untuk perusahaan swasta sebesar 110 persen dari total kuota yang mereka terima pada tahun 2024. Hal ini memberikan sinyal positif bagi iklim investasi di sektor energi.

“Swasta kita memberikan 110 persen dibandingkan dengan 2024. Nah, untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina,” jelasnya.

Meski memberikan porsi yang signifikan kepada swasta, Bahlil meyakini bahwa PT Pertamina (Persero) tidak akan mengalami kerugian. Posisi dominan Pertamina sebagai pemain utama dalam rantai pasok energi domestik dianggap cukup kuat untuk menyerap kebutuhan pasar, terlepas dari masuknya BBM impor oleh pihak swasta.

“Andaikan pun sekalipun kuotanya sudah masuk, BBM-nya sudah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin Pertamina enggak akan mungkin rugi. Karena pasti kebutuhan itu habis," tegasnya.

Dirinya juga memastikan bahwa kebijakan kuota impor BBM 2026 ini akan tegak lurus pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 

Hanya perusahaan yang berkomitmen mematuhi aturan pemerintah yang akan mendapatkan alokasi kuota tersebut.

“Nah, terkait dengan 2026 kita akan memberikan kuota juga dan kita akan berlakukan sama. Bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan,” tutupnya. (J)

Regulasi tingkat tinggi ini dirancang untuk menyentuh isu-isu krusial, mulai dari penetapan standar tarif layanan, jaminan perlindungan, hingga upaya peningkatan kesejahteraan bagi jutaan pengemudi ojek online di seluruh Indonesia.

Dikutip dari laporan KOMPAS.COM, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa rancangan aturan tersebut sedang dalam tahap penggodokan intensif. Proses ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait ekosistem transportasi online. 

Prioritas utama dalam penyusunan Perpres ini adalah menciptakan rasa aman dan keadilan bagi para pengemudi yang selama ini menghadapi tantangan besar.

“Sedang dikomunikasikan semua. Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol, ya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan draf aturan dilakukan melalui komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan aplikasi (aplikator) dan perwakilan komunitas pengemudi ojol. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Pihak Istana berupaya keras menemukan titik temu yang paling baik antara kepentingan bisnis aplikator dan tuntutan kesejahteraan pengemudi. Langkah dialogis ini dianggap penting agar regulasi yang dihasilkan mampu menjamin keberlanjutan industri sekaligus keadilan bagi mitra pengemudi.

“Ya makanya kan dari draft itu, kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” tuturnya.

Pemilihan bentuk Peraturan Presiden merupakan strategi pemerintah agar aturan tersebut dapat segera diberlakukan tanpa melalui proses legislasi yang panjang, sehingga memberikan kepastian hukum secepat mungkin bagi industri dan para pengemudi.

Dirinya menargetkan, Perpres ojol ini sangat mungkin diterbitkan dalam waktu dekat, bahkan sebelum pergantian tahun.

“Mungkin Perpres. Biar lebih cepat. Secepatnya, secepat,” ujarnya.

Meskipun sebagian besar materi telah rampung, masih ada beberapa aspek yang memerlukan harmonisasi akhir. Fokusnya adalah pada penentuan formula tarif yang adil dan mekanisme perlindungan sosial yang optimal.

“Mungkin (tahun ini) sangat mungkin, (karena) ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi, secara umum kan sudah hampir semua,” tutupnya. (J)

Kunjungan ini berlangsung dalam suasana kehangatan dan menandai langkah maju dalam penguatan kemitraan strategis kedua negara yang ditutup dengan penandatanganan empat kesepakatan kerja sama penting.

Presiden Lula da Silva tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.00 WIB, disambut dengan prosesi kenegaraan yang khidmat. Momen kunci terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung koleganya dengan pelukan hangat di pintu mobil tamu negara.

Upacara resmi dilanjutkan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, diikuti dengan inspeksi pasukan jajar kehormatan oleh kedua kepala negara.

Setelah upacara, kedua pemimpin memasuki Istana untuk sesi foto bersama dan penulisan buku tamu sebelum melanjutkan ke agenda inti, yaitu pertemuan bilateral.

Dalam pernyataan pers bersama seusai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia dan Brasil sebagai dua kekuatan penting di peta ekonomi dan politik global.

"Indonesia dan Brasil adalah dua negara besar dengan populasi yang besar, ekonomi yang kuat, dan memiliki visi yang sama dalam banyak isu,” ujarnya sebagaimana yang dilansir dari siaran langsung dikanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Kita adalah pemimpin-pemimpin dari negara yang bertumbuh dan berkembang dengan baik,” sambungnya.

Presiden Prabowo juga secara khusus memuji kepemimpinan Presiden Lula da Silva. 

"Saya mengikuti banyak kebijakan anda karena anda memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk menyejahterakan rakyat Anda. Ini adalah prioritas utama saya," tuturnya.

Presiden Lula da Silva yang kembali berkunjung ke Indonesia setelah 17 tahun, menyampaikan rasa gembiranya dan optimisme tinggi terhadap kemitraan kedua negara. 

Ia berharap kunjungan ini menjadi momentum untuk memperluas jangkauan kerja sama yang lebih konkret.

Pertemuan tersebut membuahkan hasil nyata, di mana kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan empat perjanjian kerja sama di berbagai bidang strategis. Kesepakatan ini mencakup:
1. Penguatan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Bilateral.
2. Peningkatan Investasi di Sektor Inovasi Ilmiah dan Teknologi (termasuk Kecerdasan Buatan).
3. Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup.
4. Peningkatan Hubungan Antar Universitas dan Pertukaran Sumber Daya Manusia.

Presiden Lula berharap sinergi ini dapat menciptakan hubungan yang lebih produktif dan saling menguntungkan bagi lebih dari 500 juta penduduk di kedua negara.

Kesamaan Visi Global dan BRICS adalah kedua pemimpin juga menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama di forum multilateral, termasuk di organisasi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), di mana Indonesia kini resmi menjadi anggota. 

Baik Indonesia maupun Brasil memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan suara yang lebih besar kepada negara-negara berkembang.

Kunjungan kenegaraan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan bilateral, menempatkan Indonesia dan Brasil sebagai mitra strategis global. (AUNI)

Klarifikasi ini disampaikan untuk menghilangkan spekulasi publik dan menepis anggapan bahwa air baku yang digunakan berasal dari pengeboran tanah dangkal atau sumur bor biasa.

Dikutip dari jawapos.com, perusahaan menegaskan bahwa pandangan yang menyebut air mereka diperoleh dari sumur bor biasa tidaklah akurat. 

Pihak Aqua menjelaskan bahwa air yang dipakai adalah bagian integral dari sistem hidrogeologi pegunungan yang berada di lapisan dalam tanah, yang secara alamiah terproteksi dari kontaminasi permukaan.

"AQUA menggunakan air dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. Air ini terlindungi secara alami," demikian pernyataan tertulis yang dirilis AQUA, membedakan praktik mereka dari pengambilan air biasa.

Lebih lanjut, pihak perusahaan memaparkan prosedur ketat dalam menentukan lokasi pengambilan air. Penemuan sumber air dilakukan melalui riset ilmiah yang mendalam, yang membutuhkan waktu minimal satu tahun untuk menjamin kualitasnya.

"Perusahaan menyatakan bahwa proses pencarian sumber air dilakukan lewat penelitian minimal selama setahun dengan 9 kriteria ilmiah dan 5 tahapan evaluasi," kutipan dari dokumen resmi perusahaan yang menunjukkan kompleksitas studi sumber air mereka.

Selain menjawab isu sumber air, pihak perusahaan juga membantah keras kekhawatiran yang dilontarkan KDM mengenai potensi kerusakan lingkungan. Mereka menepis tudingan bahwa penyedotan air dapat memicu pergeseran tanah atau bencana longsor.

"Berdasarkan kajian bersama UGM, pengambilan air dilakukan secara hati-hati dan tidak menyebabkan pergeseran tanah atau longsor," tambah keterangan tersebut yang mengacu pada hasil riset dari perguruan tinggi ternama.

Perusahaan menekankan bahwa operasional pengambilan air dari lapisan akuifer dalam dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan telah teruji secara ilmiah. 

Mereka menyebut bahwa hasil kajian yang dilakukan bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkuat klaim tersebut.

"Pihak perusahaan juga membantah adanya potensi longsor akibat pengambilan air tanah untuk produksi AMDK," ujar pihak AQUA.

Terakhir, AQUA berusaha mengalihkan fokus perdebatan dari praktik pengeboran mereka ke faktor-faktor lain yang dianggap lebih krusial. 

Mereka menyimpulkan bahwa perubahan fungsi lahan dan penggundulan hutan menjadi penyebab utama ketidakseimbangan ekosistem di wilayah pegunungan.

"Namun, faktor lain seperti perubahan tata guna lahan dan deforestasi juga berpengaruh," tandas keterangan resmi tersebut, menggarisbawahi pentingnya masalah tata ruang dan lingkungan yang lebih luas. (J)

Video yang viral tersebut tidak hanya menyoroti infrastruktur, tetapi juga memicu polemik serius mengenai klaim "air pegunungan alami" yang selama ini menjadi identitas utama merek tersebut.

Dikutip dari jawapos.com, KDM memulai kunjungannya dengan mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap infrastruktur publik, khususnya jalan provinsi yang sering digunakan oleh operasional pabrik. Namun, fokus sidak segera bergeser ke inti permasalahan, yakni sumber air yang dipromosikan sebagai air pegunungan.

"Air pegunungan, tapi dari sumur bor?" tanya KDM, mempertanyakan perbedaan antara citra produk dengan realita di lapangan.

Hasil sidak itu secara mengejutkan mengungkap bahwa air yang diolah perusahaan ternyata berasal dari pengeboran air tanah dalam (sumur bor) yang memompa dari lapisan akuifer. 

Temuan ini langsung bertentangan dengan asosiasi mata air alami di permukaan gunung yang melekat kuat dalam benak konsumen selama bertahun-tahun.

"Selama ini kami pikir dari mata air alami, ternyata hasil bor tanah,” tulis salah satu pengguna X (Twitter), mewakili kejengkelan dan perasaan tertipu publik.

Melampaui masalah klaim iklan, Dedi Mulyadi juga menaikkan isu penting terkait dampak lingkungan yang diakibatkan oleh praktik penyedotan air tanah secara masif. 

KDM menekankan bahwa eksploitasi berlebihan di kawasan pegunungan menyimpan ancaman bencana ekologis serius.

"Kalau terus diambil tanpa kontrol, bisa saja terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Air tanah itu bukan sumber yang tak terbatas,” kata Dedi dalam videonya.

Publik secara luas menuding perusahaan tidak transparan dalam menjelaskan asal-muasal sumber airnya. Banyak warganet yang menyuarakan kekecewaan, menuntut kejelasan tentang makna "alami dari pegunungan" di tengah praktik pengeboran yang terekspos, mempertanyakan kejujuran etika bisnis.

Warganet menuding perusahaan tidak cukup transparan dalam menjelaskan sumber airnya, sementara citra “alami dari pegunungan” terus diangkat dalam iklan dan kemasan produknya.

Acara sidak ini telah meluaskan isu air minum kemasan dari sekadar urusan konsumen menjadi perdebatan sengit tentang tanggung jawab lingkungan korporasi di tengah ancaman kekeringan dan pergeseran ekosistem di wilayah Subang. (J)

Berdasarkan hasil analisis awal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut dipastikan tidak memicu potensi tsunami.

Gempa terjadi tepat pada pukul 18.35 WIB. Meskipun berkekuatan cukup signifikan, episentrum gempa berada sangat jauh dari daratan, yakni sekitar 321 kilometer di arah timur laut Melonguane.

Data koordinat yang dirilis BMKG menunjukkan bahwa pusat gempa berlokasi di 6.81 Lintang Utara dan 127.35 Bujur Timur, mengindikasikan bahwa kejadian ini bersumber di tengah laut. Lokasi yang jauh tersebut menjadi faktor utama BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami.

Dalam keterangannya, BMKG menekankan bahwa informasi ini bersifat sementara karena mengutamakan kecepatan penyampaian. 

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG dalam akun resminya.

Hingga saat ini, belum terdapat laporan resmi mengenai dampak kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat getaran gempa M 5,7 yang mungkin dirasakan di Melonguane dan wilayah sekitarnya. Pihak berwenang di daerah telah diimbau untuk tetap siaga dan memantau kondisi masyarakat di pesisir.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, namun waspada, serta menghindari isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait gempa ini. (J)

Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa pengembalian dana hasil tindak pidana korupsi tersebut merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam menjaga stabilitas dan kemandirian perekonomian nasional. 

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama Kejaksaan.

“Dalam perkara ini, uang hasil tindak pidana kami serahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara,” ujarnya sebagaimana yang dikutip dari kanal YouTube Kejaksaan RI pada Senin (20/10/2025).

Ia menuturkan bahwa kejaksaan terus memfokuskan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menimbulkan kerugian besar terhadap perekonomian negara, khususnya di sektor-sektor strategis seperti minyak sawit, garam, gula, dan baja.

“Kasus yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kami utamakan penanganannya,” tuturnya.

Dalam perkara CPO ini, dana Rp13,25 triliun yang diserahkan berasal dari tiga kelompok korporasi besar, yaitu Wilmar Group sebesar Rp11,88 triliun, Musi Mas Group sebesar Rp1,8 triliun, dan Permata Hijau Group sebesar Rp1,86 miliar. 

Adapun total kerugian perekonomian negara akibat perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp17 triliun dengan selisih sekitar Rp4,4 triliun yang hingga kini belum seluruhnya dikembalikan.

“Selisih tersebut akan dibayarkan secara bertahap. Kami akan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu agar prosesnya tidak berkepanjangan,” ungkapnya.

Burhanuddin menilai, keberhasilan pemulihan aset dalam jumlah besar ini mencerminkan komitmen Kejaksaan Agung dalam menegakkan keadilan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sementara itu, masih dilansir dari kanal YouTube Kejaksaan RI, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kejaksaan dalam mengusut dan memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. 

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kesungguhan aparat penegak hukum dalam melindungi kekayaan negara dari praktik korupsi dan manipulasi ekonomi.

“Saya berterima kasih atas kerja keras seluruh jajaran, terutama Kejaksaan yang telah gigih melawan korupsi,” ujarnya.

Presiden menuturkan, dana hasil pengembalian sebesar Rp13 triliun tersebut memiliki dampak besar bagi pembangunan nasional.

Jumlah tersebut, kata dia, setara dengan biaya pembangunan atau renovasi 8.000 unit sekolah, atau dapat digunakan untuk mendirikan ribuan Desa Nelayan yang mampu meningkatkan kesejahteraan jutaan masyarakat.

Prabowo juga menyoroti adanya potensi praktik serupa di sektor lain, termasuk pertambangan yang nilai kerugiannya diduga mencapai ratusan triliun rupiah.

“Kalau bisa, kita kejar terus kekayaan negara yang diselewengkan,” tegasnya.

Penyerahan uang hasil tindak pidana korupsi CPO ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekonomi nasional serta menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (AUNI)

Dalam unggahan di akun Instagram resmi @pssi, Kamis (16/10/2025), PSSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kluivert dan tim atas dedikasi serta kontribusinya bagi sepak bola Indonesia selama hampir 12 bulan bekerja bersama secara intensif.

“Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama ini,” tulis PSSI dalam pernyataannya.

Federasi juga menyampaikan rasa terima kasih atas komitmen dan profesionalisme Kluivert selama bertugas.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Patrick Kluivert dan timnya atas komitmen dan profesionalisme yang telah mereka tunjukkan," ungkapnya.

“Semangat dan kehadiran mereka di Indonesia akan selalu dikenang dengan rasa hormat, dan kami mendoakan yang terbaik untuk langkah mereka selanjutnya,” lanjut PSSI.

Dalam unggahan tersebut, PSSI tidak menjelaskan alasan khusus di balik berakhirnya kerja sama, namun menegaskan bahwa keputusan diambil secara bersama dengan semangat saling menghormati.

Keputusan ini muncul setelah sejumlah pertandingan internasional yang menjadi bahan evaluasi federasi dan publik terhadap performa tim nasional. 

Selama masa kepemimpinan Kluivert, Timnas Indonesia menghadapi sejumlah laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan turnamen regional yang menjadi tolok ukur kinerja pelatih asal Belanda tersebut.

Di sisi lain, publik sepak bola nasional menilai keputusan ini sebagai bagian dari langkah PSSI untuk melakukan pembenahan dan menyusun arah baru dalam pengembangan tim nasional. 

Banyak pihak berharap ke depan federasi dapat menghadirkan sosok pelatih yang mampu melanjutkan pembinaan skuad Garuda dengan konsistensi, taktik yang strategis dan hasil yang lebih stabil. (AUNI)

Sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, hingga pembenahan tata kelola sumber daya alam dinilai berhasil memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St Regis, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025) malam. 

Di hadapan lebih dari 400 CEO global, Presiden memaparkan capaian strategis pemerintah di berbagai sektor, termasuk ekonomi, ketahanan pangan, dan investasi.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mencapai lima persen, sementara banyak negara lain hanya tumbuh satu hingga dua persen. Bahkan ada yang stagnan,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/10/2025).

Prabowo Subianto mengungkapkan keberhasilan tersebut tidak lepas dari pengelolaan sumber daya mineral seperti nikel dan bauksit yang kini memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Saya pikir ada banyak ruang investasi. Indonesia diberkati dengan kekayaan alam yang luar biasa, namun tugas kita adalah mengelolanya dengan lebih baik,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menjelaskan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 35,4 juta penerima manfaat hingga Oktober 2025. Angka tersebut, menurutnya hampir tujuh kali lipat jumlah penduduk Singapura.

“Saat ini kami punya 11.900 dapur MBG dan memberi makan 35,4 juta orang setiap hari,” ungkapnya.

Dirinya mengakui bahwa pelaksanaan program sempat menghadapi kendala, termasuk kasus keracunan makanan. Namun, jumlahnya disebut sangat kecil, hanya 0,0017 persen dari total penerima manfaat. 

Pemerintah pun memperketat pengawasan dengan penerapan SOP ketat serta penggunaan peralatan sterilisasi modern dan test kit di setiap dapur penyedia makanan.

Lebih lanjut, Prabowo menuturkan, keberadaan ribuan dapur MBG telah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru dan menumbuhkan wirausaha lokal di berbagai daerah.

“Bahan baku diambil dari petani, peternak, dan nelayan lokal. Efeknya berlapis, dari penyedia telur, sayur, ikan, hingga garam. Semua tumbuh bersama,” ujarnya sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Program MBG merupakan salah satu janji kampanye utama Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Selain MBG, Presiden juga menyoroti keberhasilan program Desa Nelayan yang saat ini telah membentuk 65 desa percontohan di seluruh Indonesia. 

Ia menyebut, pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat hingga 100 persen, padahal program masih dalam tahap awal.

“Saya sendiri terkejut, karena peningkatan penghasilan nelayan bisa mencapai seratus persen. Ini karena kita bangun fasilitas sederhana yang mereka butuhkan, seperti dermaga dan balok es,” katanya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 Desa Nelayan hingga akhir 2026. Setiap desa dilengkapi dengan cold storage, fasilitas pelelangan ikan, panel surya, klinik, dan sekolah, sehingga mampu mendukung kesejahteraan sekitar 2 juta nelayan di seluruh Indonesia.

Melalui pidatonya, Prabowo juga menyinggung keberadaan 81.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang baru diluncurkan pada 21 Juli 2025 di Klaten. Koperasi tersebut menjadi jaringan distribusi hasil pertanian dan perikanan lokal dengan dukungan fasilitas gudang, cold storage, dan dua armada truk distribusi di tiap koperasi.

Presiden juga mengklaim telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Penutupan itu dilakukan setelah diketahui bahwa penambangan liar telah menyebabkan hilangnya hingga 80 persen produksi timah nasional.

“Kami menghentikan penyelundupan, tak satu kapal pun bisa keluar masuk tanpa pengawasan. Kami juga menyita ratusan peti berisi timah dan tanah jarang,” kata Prabowo dalam forum tersebut.

Masih dikutip dari Kompas.com (16/10/2025), Prabowo juga membahas arah kebijakan pengelolaan BUMN melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. 

Ia menyebut telah memberi mandat untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi 200 entitas agar lebih efisien dan kompetitif secara global.

Bahkan, pemerintah membuka peluang bagi profesional asing (ekspatriat) untuk memimpin BUMN demi meningkatkan profitabilitas dan kinerja perusahaan negara.

“Saya sudah ubah regulasi. Sekarang ekspatriat non-Indonesia bisa memimpin BUMN kami,” tegasnya.

Dengan berbagai program yang telah berjalan, Presiden optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai delapan persen.

“Saya kira delapan persen sangat bisa dicapai. Bahkan program makan gratis saja sudah menyerap 1,5 juta tenaga kerja,” tandas Prabowo.

Diketahui, pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI sejak 20 Oktober 2024. 

Dalam waktu hampir setahun, berbagai program yang dijalankan diklaim telah menunjukkan hasil nyata di sektor sosial, pangan, dan ekonomi kerakyatan.

Analis politik dan ekonomi menilai, arah kebijakan Prabowo yang berfokus pada “ekonomi berbasis rakyat” menjadi strategi untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus menarik kepercayaan investor. 

Meski begitu, tantangan seperti pengawasan anggaran, pemerataan program, dan efisiensi birokrasi dinilai masih perlu menjadi perhatian di tahun-tahun mendatang. (AUNI)

Program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem serta mewujudkan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan.

Sebagaimana dikutip dari akun resmi Kementerian PUPR (@kementerianpu) pada Senin 14/10/2025 pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di berbagai wilayah meliputi Sumatera (27 SR), Kalimantan (12 SR), Sulawesi (16 SR), Jawa (40 SR), Bali dan Nusa Tenggara (3 SR), Kepulauan Maluku (3 SR), dan Papua (3 SR). 

Program ini diharapkan dapat menampung lebih dari 112 ribu siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Menteri PUPR Dody Hanggodo, dikutip dari unggahan yang sama, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan dasar secara memadai di seluruh wilayah Indonesia.

“Penting agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat mengakses pendidikan berkualitas. Karena pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.

Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep ramah lingkungan dan fasilitas yang lengkap, mencakup ruang laboratorium, perpustakaan, asrama siswa dan guru, lapangan olahraga, kantin, rumah ibadah, hingga instalasi pengolahan air limbah, kolam budidaya ikan, greenhouse, dan botanical garden. 

Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan belajar yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan.

Selain itu, konsep Sekolah Rakyat juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan pengelolaan fasilitas. 

Dalam implementasinya, pembangunan SR turut melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, sejalan dengan prinsip padat karya dan pemerataan ekonomi daerah.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan wujud pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Melalui dukungan infrastruktur yang merata, pemerintah berharap setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan belajar yang setara, tanpa terkendala jarak atau kondisi sosial ekonomi.

Program ini juga menjadi bagian dari tema kerja “Setahun Bekerja, Bergerak– Berdampak” yang menekankan pada hasil nyata pembangunan infrastruktur publik untuk kesejahteraan masyarakat luas. (AUNI)

Insiden ini terjadi setelah ILP kedapatan merokok di sekitar area sekolah yang kemudian memicu kemarahan kepala sekolah berinisial DF (Dini Fitria).

Dugaan penganiayaan yang melibatkan oknum pimpinan sekolah ini tidak hanya menimbulkan protes keras dari pihak keluarga korban, tetapi juga memicu aksi mogok belajar oleh para siswa di SMA Negeri 1 Cimarga. Ibu korban, Tri Indah Alesti, secara tegas menolak tindakan kekerasan tersebut dan menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun terhadap peserta didik tidak dapat ditoleransi.

"Saya tidak ikhlas, tidak ridho anak saya ditampar. Pokoknya akan saya bawa ke jalur hukum karena tidak terima," ujarnya.

Keputusan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, menurut Tri Indah, bertujuan untuk memberikan pelajaran dan memastikan tidak ada lagi tindakan semena-mena dari pihak sekolah terhadap siswa di masa mendatang. Keluarga korban bertekad akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi mendapatkan keadilan bagi putranya.

"Agar tidak semena-mena aja," tegasnya.

Berdasarkan keterangan dari korban, ILP, kejadian berawal saat ia sedang merokok di belakang sebuah warung yang berdekatan dengan area sekolah. Ia mengaku terkejut ketika Kepala Sekolah memergokinya. Spontan, ILP langsung membuang rokoknya, namun Kepala Sekolah justru memintanya untuk mencari rokok yang sudah dibuang tersebut.

"Saya kaget waktu ketemu kepsek. Rokok langsung saya buang, tapi disuruh nyari lagi sama kepala sekolah," kata ILP dalam keterangannya.

Karena tidak menemukan rokok yang telah dibuangnya, ILP dituduh berbohong oleh Kepala Sekolah. ILP mengaku, saat itulah Kepala Sekolah meluapkan amarahnya dengan melakukan kekerasan fisik berupa tendangan di bagian punggung dan tamparan keras di pipi sebelah kanan, selain disertai dengan makian verbal.

"Terus beliau marah, nendang saya di bagian punggung, terus nampol saya di pipi kanan. Kepsek bilang goblok, anj***, terus nyuruh saya nyari rokok lagi, padahal udah enggak ada," ungkap ILP. (J)

Gencatan senjata yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menjadi titik awal dibukanya kembali akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Ratusan truk bantuan dari Mesir kini bersiap memasuki Gaza melalui perlintasan Rafah di Al-Arish, ibu kota Kegubernuran Sinai Utara, Mesir. Pengiriman bantuan yang sebelumnya sempat tertunda akibat penutupan perbatasan dan proses pertukaran sandera, kembali dilanjutkan mulai pekan ini.

Menurut laporan Reuters, bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza akan ditingkatkan secara signifikan sesuai kesepakatan dalam masa gencatan senjata. 

Seorang pejabat Israel menyebutkan bahwa hingga 600 truk bantuan per hari akan segera melintasi perbatasan, sementara dua sumber Palestina memperkirakan pengiriman tahap awal mencapai sekitar 400 truk per hari sebelum meningkat secara bertahap.

Upaya kemanusiaan ini menjadi bagian penting dari rencana perdamaian regional yang digagas Washington. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan Gaza yang selama dua tahun terakhir hancur akibat konflik.

Gencatan senjata ini resmi menghentikan pertempuran dahsyat yang pecah sejak serangan 7 Oktober 2023, ketika kelompok bersenjata pimpinan Hamas menyerang wilayah Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang serta menyandera lebih dari 250 warga sipil, menurut data otoritas Israel.

Kini, masyarakat internasional berharap kesepakatan damai ini menjadi titik balik bagi terciptanya stabilitas di kawasan dan mengawali proses rekonstruksi Gaza yang selama ini porak-poranda akibat perang. (AUNI)

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa upaya penanganan yang intensif telah membuahkan hasil, menempatkan angka Karhutla jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan yang dicatat terbilang dramatis, yakni sebesar 162.821 hektare. Raja Juli mengungkapkan bahwa luas lahan yang terbakar berhasil dikurangi dari 376.805 hektare pada tahun 2024, menjadi hanya 213.984 hektare di tahun 2025.

"Kita dapat umumkan bahwa angka kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2025 ini turun dibandingkan Karhutla pada tahun 2024,," ujar Raja Juli kepada awak media di kantor Kemenhut, Jakarta Pusat pada Senin (13/10/2025).

Kemenhut menjelaskan bahwa prestasi ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara Kemenhut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Koordinasi lintas sektoral ini disebut berkat arahan dan pengawasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Angka karhutla bisa menurun, salah satu sebabnya ini adalah berkat kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau dua kali ratas langsung memimpin rapat, menghadirkan kami semua, sampai detail beliau ngecek," jelasnya.

Menhut menambahkan, Presiden Prabowo mengambil peran aktif dengan memimpin langsung rapat terbatas (ratas) khusus penanganan Karhutla. Dalam ratas tersebut, Presiden memeriksa setiap detail operasional dan logistik yang diperlukan.

"Persiapan pesawat untuk waterbombing, pesawat untuk OMC, Operasi Modifikasi Cuaca, berapa harga dan sewanya, jenisnya, efeknya, apakah efisien, atau harus cari lagi di tempat lain," terangnya.

Presiden Prabowo dinilai sangat peduli (concern) terhadap masalah Karhutla karena dampak buruknya yang meluas, tidak hanya pada lingkungan tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

"Presiden sangat tahu persis bahwa kebakaran hutan dan lahan ini akan membahayakan kesehatan masyarakat, juga akan berakibat terhadap ekonomi," katanya.

“Oleh karena itu beliau sangat serius memerintahkan kami untuk bekerja keras menekan angka karhutla,” sambungnya.

Isu internasional seperti kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang sering mengganggu negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga menjadi perhatian serius Kepala Negara, kini berhasil diminimalisasi.

“Alhamdulillah sekali lagi pada tahun ini dapat kita kendalikan, tahun pertama kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, beliau dapat menekan angka karhutla," tutupnya. (J)

Menurutnya, praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyebabkan kerugian signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan forensik terhadap semua pihak yang terlibat. Dugaan "permainan kotor" ini.

Dugaan tersebut mengindikasikan adanya manipulasi kuota dan pengalihan pasokan BBM bersubsidi dari jalur konsumen yang berhak (seperti nelayan dan transportasi publik) ke sektor industri atau pertambangan yang seharusnya membeli solar non-subsidi dengan harga komersial.

"Kami menyerukan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak menunda-nunda lagi. Pemeriksaan intensif harus dilakukan terhadap 13 entitas korporasi yang diduga menjadi aktor utama dalam skema penyelewengan solar subsidi ini,” tegasnya.

“Ini adalah kejahatan terorganisir yang mencuri hak rakyat miskin," sambungnya.

Ia menyoroti bahwa mekanisme subsidi yang telah diatur ketat oleh negara menjadi tidak berarti jika integritas penyaluran di tingkat distributor hingga pengecer mudah ditembus oleh praktik curang.

"Sistem penyaluran solar subsidi ini harus diaudit total. Pemerintah telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk memastikan harga BBM terjangkau bagi rakyat, namun dana besar itu bisa menguap sia-sia jika 13 perusahaan ini dibiarkan bermain," ujarnya.

Menurutnya, dampak dari kecurangan ini sangat terasa di lapangan. Kelangkaan solar subsidi di beberapa daerah bukan disebabkan kekurangan produksi, melainkan karena pasokan dialihkan secara ilegal untuk meraup untung pribadi.

"Ketika solar langka di SPBU, nelayan tidak bisa melaut dan angkutan logistik terhenti. Ini murni karena adanya mafia yang mengubah solar bersubsidi menjadi komoditas black market," jelasnya.

Dirinya menekankan pentingnya sanksi yang berat dan tidak tebang pilih. Tindakan hukum yang transparan dan keras diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

"Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Perusahaan yang terbukti bersalah harus dihukum maksimal, termasuk pencabutan izin usaha, agar kasus penyelewengan BBM bersubsidi ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak," pungkasnya. (J)

Dalam laporan harian kompas.com, kehadiran Presiden Prabowo di KTT ini membawa satu tujuan utama, yakni menjadi saksi dan bagian dari upaya bersejarah untuk mengakhiri krisis. Sesuai agenda yang diterima, Presiden akan menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, sebuah langkah krusial bagi stabilitas kawasan Timur Tengah.

KTT yang digelar di ibu kota Republik Arab Mesir ini diproyeksikan menjadi salah satu pertemuan paling penting tahun ini, ditandai dengan partisipasi pemimpin-pemimpin berpengaruh dari berbagai belahan dunia.

Daftar tamu istimewa mencakup nama-nama besar seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Syekh Thamim bin Hamad Al Thani, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Selain itu, hadir pula Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, menegaskan bobot geopolitik dari pertemuan ini.

Rombongan terbatas Kepala Negara yang terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1 ini didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Setibanya di Sharm El-Sheikh, delegasi Indonesia disambut hangat oleh otoritas setempat dan perwakilan KBRI Kairo, termasuk Chamberlain Kepresidenan Mesir Mohammed Mokhtar, Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo Kolonel Laut (P) Dafris D Syahruddin. (J)

Dilansir dari CNN Indonesia, pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, itu berlangsung sengit sejak menit awal. 

Indonesia tampil agresif dengan menerapkan pressing tinggi yang sempat membuat Irak kesulitan mengembangkan permainan. Skuad Garuda bahkan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya di babak pertama. 

Pada menit keenam, Calvin Verdonk melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang membentur pemain lawan dan menghasilkan sepak pojok.

Tiga menit berselang, Thom Haye mencoba peruntungannya lewat sepakan keras, namun bola masih melenceng. Peluang emas kembali hadir di menit ke-14 lewat sontekan Mauro Zijlstra yang berhasil diblok bek Irak, Hussein Ali. 

Dari situasi sepak pojok, Zijlstra kembali mengancam, namun sundulannya meleset tipis dari gawang. Tekanan Indonesia berlanjut hingga menit ke-33. 

Umpan tarik Haye disambut Eliano Reijnders yang berdiri bebas di kotak penalti, tetapi tembakannya terlalu lemah. Bola sempat diteruskan Kevin Diks, namun membentur mistar dan dianggap offside.

Menjelang akhir babak pertama, Indonesia mendapat peluang terakhir dari tendangan bebas Dean James, tetapi bola melenceng tipis di sisi kiri gawang Irak. Skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Indonesia dan Irak sama-sama tampil menyerang. Peluang emas sempat datang di menit ke-65 saat Kevin Diks mendapatkan ruang tembak di kotak penalti, namun tendangannya masih bisa diamankan kiper Jalal Hassan.

Dua menit kemudian, Indonesia nyaris memimpin lewat serangan balik cepat. Ole Romeny mencoba menerobos pertahanan Irak, tetapi dijatuhkan oleh Zaid Tahseen. Wasit hanya memberi kartu kuning kepada pemain Irak tersebut, tanpa penalti bagi Indonesia.

Petaka datang di menit ke-76. Pemain Irak Zidane Iqbal berhasil mencetak gol tunggal lewat tembakan mendatar yang menembus pojok gawang Indonesia. Gol tersebut menjadi satu-satunya hingga laga usai.

Pada masa injury time, Ibrahim Bayesh diganjar kartu merah usai melanggar Kevin Diks di luar kotak penalti. Namun, tidak ada keuntungan berarti bagi Indonesia karena waktu tersisa terlalu sedikit untuk menyamakan kedudukan.
Dengan hasil ini, peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 resmi tertutup.

Susunan Pemain Indonesia XI: Maarten Paes; Kevin Diks, Rizky Ridho, Jay Idzes; Eliano Reijnders, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Dean James; Thom Haye, Ricky Kambuaya; Mauro Zijlstra. 

Irak XI: Jalal Hassan; Hussein Haydar Ali, Zaid Tahseen Hantoosh, Munaf Younous, Merchias Ghazi Salih; Ibrahim Bayesh, Amir Fouad, Bashar Resan, Kevin Enkido William; Sherko Kareem, Mohanad Ali. (AUNI)

Pemberian santunan tersebut, yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 , diserahkan langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

Tiga prajurit pemberani yang gugur dalam rangkaian tugas dan latihan menjelang tersebut adalah Praka (Mar) Zainal Muttaqin, Kelasi Dua (Kld) Pom. Lingga Surya Permana, dan Pratu Johari Alfarizi. Ketiganya gugur dalam tiga insiden terpisah. 

Teddy Indra Wijaya secara khusus mendatangi kediaman keluarga almarhum Praka Zainal dan Kld Lingga di Wisma Elang Laut, Jakarta, untuk menyampaikan langsung ucapan duka cita dari Presiden dan menyerahkan santunan.

Dikutip dari laporan kompas.com, aksi kepedulian ini bukan sekadar bantuan material, melainkan wujud nyata pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap pengorbanan para prajurit. 

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat mendampingi penyerahan santunan tersebut.

"Santunan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap keluarga besar , khususnya para prajurit yang telah berjuang dengan penuh dedikasi. Semangat, pengabdian, dan pengorbanan para prajurit yang gugur terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus," ujarnya.

Santunan dari Presiden Prabowo juga dipastikan akan diberikan kepada keluarga almarhum Pratu Johari Alfarizi dari Kostrad, yang gugur setelah mengikuti kegiatan gladi upacara peringatan ke-80. Dalam kesempatan yang sama, Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI AL Endi Supardi turut menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga.

Selain santunan dari Presiden, keluarga ketiga prajurit tersebut juga menerima dukungan finansial dari berbagai pihak lain. Bantuan tambahan berupa santunan diserahkan oleh PT. Asabri (Persero) dan beberapa bank.

Santunan tambahan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Inspektur Jenderal Laksamana Madya Hersan, yang mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, di Aula Selasar Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Laksdya Hersan menyampaikan rasa duka yang mendalam dari seluruh keluarga besar TNI.

“Atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara-saudara kita yang telah memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” kata Laksdya Hersan kepada keluarga para prajurit.

Pemberian santunan berlapis ini, baik dari Presiden maupun dari institusi dan BUMN terkait, menjadi bukti keseriusan negara dalam memberikan jaminan dan perhatian penuh terhadap kesejahteraan prajurit dan keluarganya. 

Kehadiran langsung para pejabat tinggi dan menekankan nilai-nilai kehormatan dan kebanggaan terhadap jasa-jasa almarhum.

Laksamana madya Hersan juga menyampaikan pesan penguatan kepada keluarga yang berduka, menekankan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh para prajurit adalah kehormatan abadi.

"Saya sungguh memahami bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus kesedihan Bapak dan Ibu alami saat ini," katanya.

“Namun, percayalah bahwa almarhum telah meninggalkan warisan terbaik, yaitu nama baik, kehormatan, dan kebanggaan bagi keluarga, kesatuan, serta Negara,” tutupnya. (J)

Berdasarkan rilis resmi dari BMKG, gempa tercatat terjadi tepat pukul 08.43 WIB. Pusat gempa berlokasi di koordinat 7.34 Lintang Utara dan 126.87 Bujur Timur, sekitar 287 kilometer di barat laut Pulau Karatung. Gempa ini diklasifikasikan sebagai gempa dangkal, dengan kedalaman hiposentrum mencapai 56 kilometer.

Masyarakat di Papua dan Sulawesi Utara (Sulut) diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya potensi tsunami akibat guncangan tersebut.

BMKG menegaskan pentingnya bagi publik untuk selalu  memantau dan memperbarui informasi terkini mengenai perkembangan gempa dan peringatan tsunami hanya dari sumber-sumber resmi dan terpercaya. (J)

Setelah pertandingan, pelatih Skuad Garuda, Patrick Kluivert memberikan sorotan tajam terhadap persiapan tim yang dinilainya jauh dari kata ideal.

Skuad asuhan Kluivert sempat unggul cepat lewat tendangan penalti Kevin Diks pada menit ke-11. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama setelah Arab Saudi membalas lewat Saleh Abu Al Shamat (17’) dan dua gol dari Feras Albrikan (36’ pen, 62’). Diks memperkecil kedudukan lagi di menit ke-88. Kluivert mengungkapkan bahwa persiapan Timnas sangat terhambat karena para pemain baru bisa berkumpul dan berlatih lengkap pada 6 Oktober, hanya tiga hari sebelum kick-off.

Meskipun demikian, mantan striker tim nasional Belanda ini menegaskan bahwa ia bukan tipe pelatih yang gemar mencari-cari alasan di balik kekalahan yang dialami timnya.

“Saya bukan pelatih yang mencari-cari alasan, pemain terakhir datang kemarin dan itu tidak bagus untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan penting seperti ini, tentunya. Tapi itu fakta,” katanya.

Kluivert menjelaskan bahwa kondisi sulit tersebut merupakan tantangan nyata dan berulang yang selalu dihadapi Timnas Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas pemain andalan Timnas saat ini berkarier di klub-klub luar negeri, sehingga penarikan mereka untuk pemusatan latihan dini menjadi rumit.

Pelatih berusia 49 tahun itu memahami realita kompetisi klub global yang membuat dirinya dan staf pelatih tidak bisa mendapatkan waktu latihan yang cukup untuk mengintegrasikan taktik dan membangun chemistry antarpemain.

“Itu adalah fakta bahwa para pemain bermain di luar negeri. Kami tidak bisa berlatih lama bersama, jadi itu selalu menjadi kesulitan yang kami miliki. Tapi sekali lagi, saya bukan pelatih yang mencoba bersembunyi di balik hal-hal semacam ini,” lanjutnya

Kendati menghadapi kendala waktu yang minim, Kluivert tetap optimistis terhadap potensi timnya. Ia menilai bahwa dengan waktu persiapan yang lebih ideal dan memadai, hasil yang didapatkan Timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan penting sekelas Kualifikasi Piala Dunia bisa jauh lebih baik.

Namun, terlepas dari hasil akhir, Patrick Kluivert memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan perjuangan yang telah ditunjukkan oleh semua pemain di lapangan, termasuk mereka yang baru masuk sebagai pemain pengganti.

“Jika kami bisa berlatih dengan kelompok yang saya kualifikasikan untuk kualifikasi, kami mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih baik,” ucapnya. 

“Tapi sekali lagi, saya bangga dengan para pemain, usaha yang mereka lakukan, juga para pemain yang masuk. Mereka memberikan segalanya dan lebih dari itu yang bisa saya harapkan,” sambungnya.

Secara analisis teknis, Kluivert juga mengakui bahwa Timnas Indonesia mengalami momen kritis setelah berhasil unggul satu gol di awal babak pertama. Kehilangan fokus dan momentum pada periode tersebut menjadi kesempatan bagi Arab Saudi untuk mencetak gol balasan dan membalikkan keadaan sebelum turun minum.

Periode setelah gol pertama, di mana Indonesia kebobolan dua gol dengan cepat, dianggap Kluivert sebagai titik balik yang menentukan jalannya sisa pertandingan.

“Di babak pertama setelah kedudukan 1-0, kami kehilangannya dan itu adalah waktu krusial dari permainan kami,” tandasnya. (J)

Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, ini dilakukan setelah para calon duta besar menuntaskan uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Keputusan strategis ini ditegaskan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P dan 113/P Tahun 2025, yang menetapkan sejumlah nama penting untuk mengisi pos-pos diplomatik utama. Di antara penugasan kunci, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Malaysia, sementara Hotmangaradja Pandjaitan akan mengemban tugas sebagai Duta Besar di Singapura, menunjukkan fokus pemerintah pada hubungan bilateral di kawasan Asia Tenggara.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rotasi dan penambahan personel adalah bagian dari upaya percepatan roda pemerintahan dan peningkatan koordinasi antar instansi.

"Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

Selain negara tetangga di Asia Tenggara, penugasan penting juga mencakup kawasan Timur Tengah dan Eropa. Kuncoro Giri Waseso akan bertugas di Mesir, dan Syahda Guruh Langkah Samudera dipercaya memimpin perwakilan di Qatar (Doha). Sementara itu, Andy Rachmianto ditugaskan ke Belgia (Brussel), sekaligus merangkap wilayah Luksemburg dan , sebuah pos vital yang berhubungan langsung dengan kebijakan regional Eropa.

Dirinya juga mengatakan Keputusan untuk menambah kekuatan birokrasi tak hanya menyentuh sektor luar negeri, namun juga kementerian vital di dalam negeri dengan alasan yang ditekankan pada peningkatan efisiensi dan fokus pada isu-isu krusial seperti gizi.

"Termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan," tuturnya.

Nama-nama lain yang dilantik untuk memperkuat diplomasi di berbagai belahan dunia termasuk Berlian Helmy untuk Azerbaijan, Listyowati untuk Bangladesh dan Nepal, serta Adam Mulawarman Tugio yang akan memimpin di Vietnam (Hanoi). Untuk kawasan Eropa, Laurentius Amrih Jinangkung akan menjabat di Belanda (Den Haag), dan Lukman Hakim Siregar di Suriah (Damaskus).

Dalam konteks diplomatik di kawasan Asia Timur, Presiden juga menugaskan Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Beijing, China. Diketahui, Irene memiliki latar belakang politik, pernah menjadi calon legislatif dari Daerah Pemilihan Papua Selatan dari Partai Gerindra.

Dengan tambahan pejabat baru, saat ini Kementerian Dalam Negeri memiliki tiga wakil menteri, yaitu Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus. Penambahan ini diharapkan mempercepat penyelesaian masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan daerah secara spesifik.

Pelantikan massal pejabat ini, termasuk dua wakil menteri baru, pimpinan, dan Dewan Komisioner, menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk mengisi cepat pos-pos penting dan memastikan struktur pemerintah berjalan optimal di tengah periode pembangunan.

Penguatan tim diplomatik dan birokrasi ini menegaskan bahwa Pemerintah berupaya memastikan representasi negara di dunia internasional dan efektivitas pelayanan publik di dalam negeri dapat berjalan seiring, terutama dalam menghadapi tantangan global dan domestik. (J)

Setelah periode pencarian tanpa henti selama sembilan hari, atensi publik kini bergeser pada proses peradilan untuk menyingkap biang keladi kolapsnya struktur yang merenggut nyawa puluhan santri.
 
Dikutip dari Kompas.com, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyatakan bahwa kegiatan operasional di lokasi dihentikan pukul 10.00 WIB, menyusul deklarasi sterilnya seluruh area reruntuhan. 

Selama sembilan hari upaya SAR, tim gabungan berhasil mengamankan 171 jiwa dari lokasi bencana. Sebanyak 67 orang ditemukan tewas, 104 lainnya selamat, dan delapan fragmen tubuh manusia teridentifikasi di antara puing-puing bangunan.
 
"Hari ini memasuki hari kesembilan. Kami telah menuntaskan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban musibah, serta memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh," terang Syafii saat berada di lokasi kejadian.
 
Meskipun pencarian telah berakhir, penanganan lanjutan terhadap dampak musibah ini akan diemban oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

"Hari ini kami menutup proses pencarian dan pertolongan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dan disupervisi secara langsung oleh BNPB," tuturnya.
 
Berdasarkan pengamatan di lokasi oleh tim Kompas, bangunan bertingkat tiga yang sebelumnya berdiri tegak kini telah menjadi rata dengan tanah. Dua ekskavator masih beroperasi mengangkut sisa-sisa beton. Dinding musala yang berdampingan dengan gedung utama turut ambruk sebagai imbas efek domino dari kejatuhan struktur primer. 

Keterpurukan bangunan tersebut terjadi pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, saat para santri sedang beribadah. Hipotesis awal mengarah pada kegagalan konstruksi menahan beban berlebih di lantai teratas.
 
Pemerintah dan lembaga legislatif mendesak dilakukannya investigasi mendalam guna memastikannya akar penyebab amblasnya pesantren yang telah berusia lebih dari satu abad ini. 

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengonfirmasi bahwa aparat kepolisian telah mengambil alih penanganan perkara ini.
 
"Saya dengar mereka sudah bergerak. Pihak kepolisian sudah bertindak," ungkap Cak Imin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
 
Menurut Cak Imin, beberapa pihak terkait telah dimintai keterangan, dan masyarakat diimbau untuk menantikan hasil telaah dari aparat. 

"Bahkan mereka sudah memanggil beberapa pihak. Kita tunggu saja," katanya.
 
Ia memaparkan bahwa Ponpes Al Khoziny merupakan salah satu pesantren tertua dengan usia 125 tahun. Disayangkan, banyak pesantren serupa yang minim perencanaan bangunan yang memadai. 

"Pesantren yang baru saja mengalami kemalangan seperti di Sidoarjo memang usianya 125 tahun. Rata-rata pesantren dengan struktur yang sangat tua itu tidak didukung dengan perencanaan yang komprehensif," pungkasnya. (J)

Dengan kondisi lokasi yang kini sudah rata dengan tanah, tim yakin bahwa kecil kemungkinan ada korban lain yang masih tertimbun di bawah reruntuhan.
 
Dikutip darj laporan detiknews, Deputi III Tanggap Darurat BNPB, Mayjen Budi Irawan menjelaskan bahwa berdasarkan perkiraan awal, total 63 jenazah tertimbun. Hasil pencarian menunjukkan penemuan 61 jenazah dalam kondisi utuh dan juga 7 bagian tubuh (body parts) yang terpisah.
 
"Alhamdulillah kita telah temukan seluruh jenazah yang hilang, walaupun ini baru bersifat perkiraan," ujarnya
 
Meskipun area telah dibersihkan hingga rata dengan tanah, perbedaan angka antara perkiraan awal 63 jenazah dengan 61 jenazah utuh yang ditemukan masih menjadi perhatian. 

Pihak BNPB menduga bahwa 7 bagian tubuh yang ditemukan tersebut dapat melengkapi atau mengklarifikasi sisa jenazah yang belum teridentifikasi. Tujuh bagian tubuh yang ditemukan tersebut kini menjadi fokus utama tim Disaster Victim Identification (DVI).
 
"Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan ponpes. Dan sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ," tuturnya.
 
Proses identifikasi ini krusial untuk menentukan kepemilikan bagian tubuh tersebut, apakah itu merupakan bagian dari dua jenazah yang masih kurang dari total perkiraan atau bahkan mengindikasikan bahwa jumlah korban bisa melebihi 63 orang.
 
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh, kemudian ada 7 body parts. 

“Dari perkiraan kita 63, dimungkinkan, sekali lagi, dimungkinkan, nanti kepastiannya kita akan menunggu dari DVI yang 7 body parts itu merupakan milik siapa, atau mungkin berdiri sendiri atau mungkin lebih dari 63," jelasnya.
 
Secara teknis, BNPB mengakui bahwa 7 bagian tubuh tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenazah utuh sesuai standar Basarnas yang berarti secara hitungan formal sisa korban masih dua. 

Namun, keyakinan tim adalah bahwa bagian-bagian tubuh tersebut adalah kunci untuk menuntaskan keseluruhan jumlah korban.
 
"Ini semuanya baru perkiraan, sehingga praktis kalau yang body parts itu menurut teknis dari Basarnas tidak bisa disebut jenazah, berarti kita masih ada 2, tapi kami yakin ya bukan berdasarkan ilmu pengetahuan dari Basarnas, yang 2 ini, ini adalah body parts 7 yang diketemukan," tutupnya. (J)

Dilansir dari situs resmi Humas Sekretariat Presiden, penyerahan aset dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan dari Wamenkeu kepada CEO Danantara, dan akhirnya dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.

Presiden Prabowo menyebut momen tersebut sebagai langkah penting pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan PT Timah.

“Pagi hari ini saya ke Bangka. Kita bersama-sama menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan pelanggaran hukum,” ujarnya. 

Aset rampasan yang diserahkan mencakup beragam barang bernilai tinggi, antara lain:

1. 108 unit alat berat;
2. 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer);
3. 94,47 ton crude tin dalam 112 balok;
4. 15 bundle aluminium (15,11 ton) dan  10 jumbo bag (3,15 ton);
5. 29 bundle logam timah Rfe (29 ton);
6. 1 unit mess karyawan;
7. 53 unit kendaraan;
8. 22 bidang tanah seluas 238.848 m²;
9. 195 unit alat pertambangan;
10. 680.687,6 kg logam timah;
11. 6 unit smelter; serta
12. Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202,7 miliar, disertai mata uang asing meliputi USD3,15 juta, JPY53 juta, SGD524 ribu, EUR765, KRW100 ribu, dan AUD1.840.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan tersebut mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun, belum termasuk kandungan tanah jarang (rare earth/monasit) yang nilainya diperkirakan jauh lebih besar.

“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, bisa ratusan ribu dolar per ton,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari laman Humas Sekretariat Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di kawasan PT Timah diperkirakan mencapai Rp300 triliun yang mencerminkan besarnya kebocoran kekayaan negara yang harus segera dihentikan.

“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Ini harus kita hentikan,” tandasnya. (AUNI)

Dilansir dari Detik.com, Kepala Departemen Humas TransJakarta, Ayu Wardhani menyampaikan bahwa penambahan armada ini dilakukan untuk mendukung mobilisasi masyarakat yang antusias mengikuti acara bertema “TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju.”

“TransJakarta menambah armada sebanyak 151 bus untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan dan mengurangi waktu tunggu, terutama di rute menuju Monas,” ujar Ayu, Minggu (5/10/2025).

Selain itu, sebanyak 3.163 petugas juga diterjunkan di berbagai halte strategis, termasuk Halte Monas, Harmoni, dan Dukuh Atas. Petugas akan membantu mengarahkan penumpang, memberikan informasi, serta memastikan kelancaran naik-turun bus.

Ayu menambahkan, TransJakarta juga memasang TOB Portable (alat transaksi portabel) di sejumlah halte untuk mempercepat proses pembayaran dan mencegah antrean panjang, terutama di Koridor 1.

“Penyesuaian ini dilakukan demi kenyamanan pelanggan yang ingin menggunakan layanan TransJakarta untuk merayakan HUT TNI di sekitar Monas,” jelasnya.

Selain penambahan armada dan petugas, TransJakarta juga melakukan pengalihan dan modifikasi rute pada beberapa layanan, seiring adanya rekayasa lalu lintas di sekitar Monas yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Dirinya menghimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, mematuhi arahan petugas, serta tetap tertib saat mengantre.

“Pelanggan diimbau tetap antre dengan tertib, menjaga kenyamanan, dan bersama-sama menciptakan perjalanan yang aman selama peringatan HUT TNI,” pungkasnya. (AUNI)

Dikutip dari laporan Detik.news, Kasubdit IV Direktorat Siber Polda Metro Jaya, AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon membeberkan bahwa peristiwa ini bermula saat akun media sosial dengan nama @bjorkanesiaa mengunggah tangkapan layar yang menampilkan database nasabah bank tersebut. Akun itu juga mengklaim telah berhasil meretas jutaan data nasabah dan mengirimkan pesan langsung kepada pihak bank untuk melakukan pemerasan.

 "Motifnya adalah untuk memeras pihak bank. Namun, pemerasan belum terjadi karena pihak bank langsung melapor ke polisi," jelasnya.

Wakil Direktur Reserse Siber, AKBP Fian Yunus mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa WFT telah aktif di forum gelap sejak tahun 2020. Ia menggunakan berbagai nama samaran, termasuk Bjorka, untuk membeli dan menjual data pribadi, mulai dari informasi perbankan hingga data perusahaan kesehatan.

WFT juga diketahui memperjualbelikan data melalui berbagai platform media sosial dan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang kripto.

"Pelaku ini aktif di dark forum sejak Desember 2024 dengan nama Bjorka, lalu berganti-ganti identitas digital untuk menyamarkan diri,” katanya.

Terlepas dari reputasinya sebagai peretas ulung, Ia menegaskan bahwa WFT bukan lulusan teknologi informasi. Ia hanya belajar secara otodidak dari komunitas media sosial. Selain itu, WFT beraksi seorang diri.

"Hanya orang yang tidak lulus SMK, tetapi belajar IT secara otodidak dari komunitas di media sosial," ungkapnya.

WFT beraksi seorang diri tanpa bantuan pihak lain. Penangkapan WFT diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber lainnya dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data pribadi. (J)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara terbuka mengakui adanya hambatan dalam eksekusi program ini yang mencakup aspek produksi, rantai distribusi, dan pengawasan mutu makanan yang disajikan.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai secara terbuka mengakui adanya hambatan dalam eksekusi program ini yang mencakup aspek produksi, rantai distribusi, dan pengawasan mutu Kendala mendasar yang disorotiNya yaitu kurangnya keterampilan (skills) para juru masak yang bertanggung jawab mengolah menu MBG. 

Isu ini menjadi krusial mengingat makanan yang disajikan harus memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

"Saya menggunakan bahasa ada kendala. Misalnya tadi pelaksanaan produksi, dari masak, keterampilan, skill, kemudian distribusi pangannya, tempat penyimpanannya, pasti ada 1-2 problem. Kemudian kurangnya pengawasan,” ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa program MBG harus tetap berjalan, diiringi upaya perbaikan menyeluruh. Langkah-langkah yang diusulkan mencakup revitalisasi, peningkatan pengawasan, dan peningkatan skill SDM yang terlibat.

Peningkatan mutu tata kelola program ini dinilai mendesak, salah satunya melalui proses rekrutmen tenaga yang lebih terampil di bidang pengolahan dan distribusi pangan.

“Perlu ada revitalisasi, perlu ada pengawasan, perlu ada peningkatan skills, perlu ada rekrutmen,” tegasnya.

Dalam upaya memonitor kondisi riil di lapangan, Kementerian HAM telah mengerahkan tim di 33 kantor wilayahnya. Tim ini ditugaskan untuk mengamati langsung implementasi program MBG di berbagai daerah.

“Hampir 33 lebih Kanwil Kemenham turun untuk melihat langsung dalam rangka memastikan adanya pemenuhan kebutuhan pangan dan akselerasi serta kondisi-kondisi real yang ada di lapangan terkait dengan program,” katanya

Dadan Hidayana melaporkan data mengkhawatirkan. Dimana lebih dari 6.457 orang telah terdampak insiden keracunan MBG per tanggal 30 September 2025. Laporan Dadan dalam rapat Komisi IX DPR RI memerinci jumlah korban yang mengalami gangguan pencernaan.

“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, Kemudian wilayah III ada 1.003 orang,” pungkasnya. (J)

Kejadian ini menimbulkan tanda tanya besar terkait keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan melalui program tersebut.
 
Dikutip melalui laporan KOMPAS.COM, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono membenarkan adanya insiden ini, meskipun penyebab pastinya masih diselidiki. 

Gejala keracunan makanan biasanya muncul maksimal dua jam setelah konsumsi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sumber keracunan kemungkinan besar berasal dari makanan yang dikonsumsi pada hari sebelumnya.

"Anak-anak hari ini belum makan MBG. Saat ini tim Dinas Kesehatan masih melakukan observasi menyeluruh," ujarnya. 
 
Para siswa yang terdampak tersebar di beberapa puskesmas dan klinik di sekitar Kecamatan Sine untuk mendapatkan perawatan intensif. Respons cepat dari pihak sekolah dan Dinas Kesehatan menjadi kunci untuk memastikan semua korban mendapatkan penanganan yang memadai. 

Menurut Rozikin, guru Bimbingan Konseling (BK) di SMKN 1 Sine, sejumlah siswa sudah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.
 
"Pasien Klinik Aisyiyah sudah bisa pulang, Mutia, Azimatul, Kayla, Reni, dan Silviana," kata Rozikin melalui pesan singkat, memberikan kabar baik di tengah insiden ini. 

Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa ada satu siswa, Mashita, yang masih menjalani rawat inap, menunjukkan bahwa tingkat keparahan gejala bervariasi di antara para korban.
 
Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap program makanan sekolah. Pihak berwenang diharapkan segera menuntaskan penyelidikan untuk memastikan keamanan program serupa di masa depan. 

Insiden ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak mengenai pentingnya respons cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi situasi darurat. (J)

“Sudah berapa puluh tahun kita alami hal ini? Kita pernah bangun kilang baru, enggak? Sejak krisis sampai sekarang, enggak pernah,” ujar Purbaya sebagaimana dikutip dari keterangannya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Selasa (30/9/2025).

Ia juga menyinggung soal rencana pembangunan tujuh kilang baru oleh Pertamina yang dijanjikan sejak 2018. Namun hingga kini, tidak ada satu pun proyek yang terealisasi. Hal ini menurutnya, membuat Indonesia terus menanggung kerugian karena harus mengimpor produk minyak jadi dari luar negeri.

“Dulu mereka janji dalam lima tahun akan bangun tujuh kilang. Sampai sekarang enggak ada satu pun. Jadi kita rugi besar, karena kita impor dari Singapura,” tegasnya sebagaimana dilansir dari Kumparan.

Purbaya menekankan pentingnya peran parlemen dalam mengawasi Pertamina agar proyek strategis benar-benar berjalan. Jika tidak ada perkembangan, pemerintah siap mengambil langkah tegas, mulai dari pemotongan anggaran hingga pergantian pimpinan perusahaan.

“Kalau enggak jalan, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya. Jadi tolong DPR juga kontrol,” ujarnya.

Lebih jauh, Purbaya mengungkapkan dirinya pernah mengusulkan alternatif pembangunan kilang dengan melibatkan investor asing. Namun, usulan tersebut ditolak Pertamina dengan alasan kelebihan kapasitas. Menurutnya, alasan itu tidak masuk akal karena janji pembangunan tujuh kilang saja tidak ada yang terealisasi.

Ia menegaskan bahwa kelemahan di sektor hilir energi membuat beban subsidi semakin berat bagi negara. Jika kilang baru segera dibangun, Indonesia bisa lebih mandiri, sementara subsidi bisa ditekan dan dialokasikan lebih tepat sasaran.

“Tujuan kita sama, mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah,” pungkasnya. (AUNI)

Penetapan Hari Kesaktian Pancasila tidak bisa dilepaskan dari peristiwa kelam pada tahun 1965. Saat itu, terjadi Gerakan 30 September atau G30S/PKI yang berupaya mengganti dasar negara dan menggoyahkan ideologi bangsa. 

Dari peristiwa tersebut, pemerintah kemudian menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Tanggal ini dipilih untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap tegak, tidak tergantikan, dan menjadi landasan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis, gagasan tentang Pancasila sudah muncul jauh sebelum peristiwa 1965. Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno pertama kali mengemukakan lima prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila dalam sidang BPUPKI. 

Prinsip-prinsip tersebut kemudian mengalami proses perumusan dan akhirnya secara resmi tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, falsafah hidup, sekaligus ideologi pemersatu bangsa.

Lima sila dalam Pancasila yaitu: 
1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 
3. Persatuan Indonesia, 
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 
5. Serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Makna Hari Kesaktian Pancasila sangat penting, terutama sebagai pengingat bahwa ideologi negara ini telah teruji oleh sejarah. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi tetapi juga sebagai pandangan hidup yang membimbing masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, mulai dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, hingga budaya. 

Selain itu, peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ujian berupa konflik, perpecahan, hingga ancaman ideologi lain. 

Namun, Pancasila terbukti mampu menjaga persatuan bangsa yang majemuk dengan ratusan suku, bahasa, serta kepercayaan yang berbeda-beda. Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan keutuhan NKRI hingga saat ini tidak terlepas dari peran Pancasila sebagai perekat utama.

Dengan demikian, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga meneguhkan komitmen bangsa untuk terus menjaga, mengamalkan, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bersama. Ideologi ini tetap relevan, kokoh, dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. (AUNI)

Pedoman ini secara khusus mengatur agar Bendera Merah Putih dikibarkan setengah tiang di seluruh wilayah Indonesia pada hari Selasa 30 September 2025, sebagai bentuk duka dan penghormatan.

Ketentuan pengibaran bendera setengah tiang ini berlaku untuk seluruh komponen masyarakat, mulai dari kantor instansi pemerintah pusat dan daerah, perwakilan RI di luar negeri, lembaga pendidikan, hingga rumah-rumah warga. Langkah ini adalah bagian dari upaya kolektif bangsa untuk mengenang para korban yang gugur dalam tragedi Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965.

"Kami meminta seluruh masyarakat Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang untuk mengenang para pahlawan yang jatuh pada peristiwa tersebut, sebagai simbol duka cita mendalam bangsa atas pengorbanan mereka," jelas pihak Kementerian Kebudayaan dalam surat edaran yang ditandatangani dan disebarluaskan.
 
Peristiwa G30S sendiri merupakan salah satu catatan kelam dalam sejarah modern Indonesia, sebuah upaya kudeta yang puncaknya terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan penculikan dan pembunuhan tujuh perwira TNI AD—yang kemudian dikenal sebagai Pahlawan Revolusi. 

Aksi ini melibatkan Pasukan Cakrabirawa dan sejumlah tokoh yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Langkah pengibaran setengah tiang ini menjadi pengingat bagi generasi saat ini mengenai betapa mahalnya harga persatuan dan kedaulatan bangsa. Peristiwa yang nyaris mengguncang fondasi ideologi negara tersebut, meninggalkan luka mendalam yang terus dikenang setiap tahunnya.

"Setiap kantor instansi pusat dan daerah, serta seluruh komponen masyarakat Indonesia pada tanggal 30 September 2025 agar mengibarkan bendera setengah tiang. Dan pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh," bunyi penegasan dalam surat edaran tersebut, menekankan transisi penghormatan.

Sesuai instruksi resmi, keesokan harinya, tepat pada 1 Oktober 2025, status pengibaran bendera akan diubah menjadi satu tiang penuh mulai pukul 06.00 waktu setempat. 

Perubahan ini dilakukan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum penting yang menandai keteguhan ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang tak tergoyahkan, pasca upaya penggulingan kekuasaan.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk menegaskan kembali komitmen bangsa terhadap ideologi yang telah teruji dalam sejarah. Hal ini sekaligus menjadi refleksi bahwa Pancasila, meskipun sempat diancam, berhasil membuktikan "kesaktiannya" dan tetap berdiri kokoh sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman.

"Peringatan ini tidak hanya bertujuan mengenang sejarah, tetapi juga menjadi ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk semakin menguatkan ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diharapkan terus hidup dalam pikiran, sikap, serta jiwa bangsa," tutup surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. (J)

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Senin (29/9/2025) membeberkan penilakan keras atas usulan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca kasus keracunan.

Ia menilai penutupan total tidak adil, dan solusi yang lebih tepat adalah menindak tegas dan menutup dapur penyedia (SPPG) yang terbukti tidak memenuhi standar kebersihan atau kualifikasi SDM, daripada menghentikan program secara keseluruhan.

“Kalau moratorium, saya pribadi enggak setuju karena itu akan merugikan SPPG-SPPG yang bagus. Yang kami sarankan adalah SPPG-SPPG yang tidak sesuai standar, yang tidak sesuai standar itu ya harus disetop dulu,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan secara berkala. Ketidaksesuaian standar, meskipun belum memicu insiden keracunan, tetap harus berujung pada penghentian operasional sementara untuk perbaikan. Standar sanitasi dapur dan kualifikasi tenaga kerja menjadi dua poin utama yang wajib dipenuhi.

Ia memberikan contoh konkret mengenai situasi yang memerlukan tindakan evaluasi, seperti ditemukannya kondisi sanitasi yang buruk atau tenaga kerja yang tidak memiliki klasifikasi yang memadai, meskipun belum ada laporan keracunan di wilayah tersebut. Pencegahan dinilai jauh lebih penting daripada penanganan kasus setelah terjadi.

“Walaupun tidak terjadi kasus, tapi kalau tidak tersandar ya tetap saja. Jika sanitasinya tidak sesuai standar kemudian ternyata SPPG pekerja yang juga tidak sesuai klasifikasinya, maka harus dievaluasi dulu,” tegasnya.
 
Sikap anggota dewan ini berlawanan dengan desakan dari sejumlah pihak, termasuk Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang sebelumnya meminta Komisi IX DPR RI untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan program MBG secara keseluruhan. JPPI menilai keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas ambisi program politik.

Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR pada Senin (22/9/2025) lalu, menyampaikan bahwa kasus keracunan yang menyebar di berbagai daerah mengindikasikan adanya masalah yang bersifat sistemik, bukan hanya kesalahan teknis semata.

“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” katanya.

Senada dengan JPPI, peneliti dari Monash University, Grace Wangge, yang turut hadir dalam RDPU tersebut juga menyarankan agar pemerintah segera mempertimbangkan moratorium. Grace menilai kondisi saat ini sudah mendesak dan tidak bisa lagi ditunda.

“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” tuturnya. (J)

Permintaan ini bertujuan agar ia memiliki keberanian yang lebih besar dalam upayanya memperbaiki sistem negara dan memerangi korupsi serta penipuan demi menyelamatkan kekayaan negara.

Presiden RI, Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyelamatkan kekayaan negara sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sejalan dengan amanat UUD 1945. Prabowo secara khusus memohon doa dan dukungan dari hadirin agar ia dapat bertindak lebih tegas.

“Saya mohon doa dan dukungan saudara agar lebih berani lagi,” katanya.
 
Dirinya menegaskan bahwa tidak ada jalan lain selain memperbaiki sistem yang cacat. Dimana selama ini memungkinkan kekayaan Indonesia dicuri dan dibawa ke luar negeri tanpa kembali. Penghentian kebocoran ini disebutnya sebagai keharusan demi kelangsungan hidup ratusan juta rakyat.

“Tidak ada pilihan lain untuk selamatkan sekian ratus juta rakyat, kita harus berani perbaiki sistem yang keliru, salah, dan memungkinkan kekayaan kita diambil tiap hari atau tiap bulan dibawa ke luar negeri, dan tidak kembali ke Indonesia. Ini harus dan akan kita hentikan,” ujarnya.

Ia  mengungkapkan langkah yang baru-baru ini ia lakukan, yaitu penutupan ribuan tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Tindakan ini dilakukan karena ia mengklaim hampir 80 persen hasil timah diselundupkan ke luar negeri setiap tahunnya.

“Menutup yang selama ini hampir 80 persen hasil timah tiap tahun diselundupkan tiap tahun, 80 persen timah kita,” katanya.
 
Atas penutupan tambang ilegal tersebut, Presiden memperkirakan bahwa negara dapat menyelamatkan kekayaan senilai Rp 22 triliun dalam periode September hingga Desember 2025. Jumlah fantastis ini menunjukkan betapa besar kerugian yang dialami negara akibat sistem yang salah.

Presiden juga mencontohkan keberhasilan efisiensi anggaran pemerintah yang berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga sekitar Rp 300 triliun. Menurutnya, dana yang berhasil diselamatkan inilah yang kemudian dialokasikan untuk membiayai program andalannya.

“Dana tersebut akhirnya bisa dipakai untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia,” ucapnya.
 
Presiden juga menyimpulkan bahwa memperbaiki sistem dan mengamankan kekayaan negara adalah tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintahannya demi kepentingan nasional.

“Untuk itu, saya menegaskan, memperbaiki sistem dan menyelamatkan kekayaan negara merupakan hal yang harus dilakukan pemerintahannya,” pungkasnya. (J)

Sejak awal 2025, tercatat 70 insiden keracunan di sejumlah wilayah, termasuk Bandung Barat, Jember, dan Jakarta. Mayoritas korban adalah pelajar dengan gejala mual, muntah, sakit perut, hingga sakit kepala usai mengonsumsi menu MBG.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menyatakan 40 dari 45 dapur penyedia makanan ditutup karena melanggar standar higienitas. 

“Tidak ada toleransi. Kami sudah menutup 40 dapur yang terbukti tidak memenuhi SOP,” ujarnya, dikutip dari Infopublik.id, Sabtu (27/9/2025).

BGN membentuk dua tim investigasi, melibatkan Polri-BIN serta pakar independen, untuk mengusut penyebab kontaminasi pangan. Dugaan sementara, keracunan dipicu buruknya sanitasi dan proses penyiapan makanan.

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan menangani krisis ini secara menyeluruh. 

“Saya akan panggil Kepala BGN dan semua pihak terkait. Ini masalah besar, dan harus diselesaikan,” ujarnya, dikutip dari ANTARA.

Anak-anak kita harus mendapat gizi yang aman dan layak,” sambungnya.

Ribuan siswa yang terdampak kini tengah mendapat perawatan medis, dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan menyiagakan rumah sakit rujukan di setiap wilayah untuk memastikan pemulihan korban.

Sementara itu, pelaksanaan MBG di sejumlah daerah dihentikan sementara hingga hasil investigasi keluar. 

Pemerintah membuka opsi penegakan hukum terhadap pelaksana yang terbukti lalai, serta menyiapkan revisi total standar pengawasan dan manajemen dapur agar insiden serupa tidak terulang. (AUNI)

Kepalan Polri, Jendral Listyo sigit prabowi dalam laporan detiknews mengatakan bahwa Penyelidikan mendalam terhadap insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ia memastikan personelnya bergerak di lapangan untuk mendalami kasus satu per satu dengan fokus utama mengumpulkan fakta terkait keamanan pangan dan rantai pasok makanan MBG.

“Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu per satu,” katanya.

Pihak kepolisian belum dapat merilis detail perkembangan penyelidikan secara rinci karena kasusnya masih bergulir. Meski demikian, Kapolri berjanji bahwa hasil dari seluruh proses investigasi akan disampaikan kepada publik secara transparan dan terbuka.

“Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan,” tuturnya.

Kasus keracunan makanan ini telah dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Ketapang, keracunan diduga berasal dari lauk hiu goreng yang dicurigai mengandung merkuri tinggi, sementara di Kabupaten Sanggau, penyebabnya diidentifikasi sebagai ayam basi.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf juga menanggapi hal tersebut untuk memastikan standar keamanan pangan, penyidik dari Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus telah mengunjungi sejumlah dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Kunjungan ini merupakan bagian dari asistensi dan pengumpulan data.

“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani oleh Polda dan polres masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya supaya kita bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan itu sendiri,” katanya.

Kapolda Lampung, Brigjen Helfi menambahkan bahwa timnya akan menelusuri seluruh proses penyelenggaraan MBG. Mulai dari persiapan menu, pengolahan, hingga pendistribusian ke penerima manfaat akan diselidiki untuk mengidentifikasi potensi kelemahan.

“Bagaimana proses keamanan, menjaga keamanan makanan yang akan disajikan. Mulai dari hulu sampai hilir,” imbuhnya.

Langkah investigasi ini diharapkan tidak hanya menemukan penyebab keracunan, tetapi juga menghasilkan perbaikan sistematis. Hasil akhir dari asistensi dan pengecekan ini akan berbentuk rekomendasi resmi.

“Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi itu tentunya muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada penyelenggara MBG itu sendiri,” pungkasnya. (J)

Dalam laporan detik.com, Kepala Regional MBG Kalbar, Agus Kurniawi mengonfirmasi  Penyelidikan awal menunjukkan bahwa hidangan ikan hiu tersebut dibeli dari pemasok lokal, bukan impor, ikan tersebut berasal dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rangga Sentap.

“Ikan hiu yang disajikan itu produk lokal, kami beli dari TPI Rangga Sentap,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, dirinya menyayangkan kelalaian yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, menu ikan hiu tidak seharusnya dipilih, mengingat risiko kesehatan yang mungkin ada, termasuk potensi kandungan merkuri yang berbahaya bagi anak-anak.

“Ini adalah kelalaian yang sangat saya sesalkan. Seharusnya menu yang dipilih adalah yang disukai anak-anak dan aman,” terangnya.

“Ikan hiu tidak lazim dikonsumsi anak-anak dan bisa saja mengandung merkuri,” tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa menu tersebut disetujui oleh seorang ahli gizi di dapur SPPG. Ahli gizi yang merupakan lulusan sarjana lokal ini telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kelalaiannya.

“Saya sempat sangat marah kepada ahli gizi itu. Dia sudah mengakui kelalaian dan meminta maaf atas insiden ini,” katanya.

Pihak MBG sendiri memiliki standar gizi yang ketat untuk setiap hidangan dengan komposisi yang mencakup 30% protein, 40% karbohidrat, dan 30% serat. Namun, standar ini tidak dipenuhi dengan baik dalam kasus menu ikan hiu.

"Setiap hidangan wajib memenuhi target gizi yang telah ditetapkan," tegasnya.

Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara program MBG agar lebih teliti dalam memilih bahan makanan, terutama untuk anak-anak, guna mencegah insiden serupa di masa mendatang. (J)

Dikutip daru KOMPAS.COM Kepala Dinas Kesehatan Kebumen, Iwan Danardono mengatakan bahwa sampel makanan yang diduga menjadi sumber keracunan sudah dalam proses pengujian. Saat ini, fokus utama adalah menunggu hasil laboratorium yang akan memberikan kepastian mengenai penyebab ratusan siswa tersebut jatuh sakit.

“Uji sampelnya sudah dikirim ke Jogja, tinggal menunggu hasilnya,” katanya

Sementara menunggu hasil uji lab, penanganan para korban menjadi prioritas utama. Seluruh siswa yang terdampak telah mendapatkan perawatan medis gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Hal ini ditegaskan oleh Kadinkes Kebumen untuk memastikan semua pasien mendapatkan penanganan yang memadai tanpa terhalang biaya.

“Pasien tidak dikenai biaya. Nanti teknis pembiayaannya akan dibicarakan lebih lanjut, tapi intinya gratis,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, Dinkes berencana untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan pada prosedur dapur penyedia makanan hingga mekanisme monitoring.

“Evaluasinya nanti dapur harus sesuai prosedur. Monitoring dari kami juga akan diperketat supaya tidak terulang,” jelasnya.

Dugaan awal mengarah pada menu soto yang disajikan sebagai bagian dari program MBG. Salah seorang wali murid, Saryono menceritakan bahwa putrinya, Senandung, yang merupakan siswi kelas 3 SMP Madrasah Wathoniyah Islamiyah, mulai merasakan pusing dan mual setelah mengonsumsi soto yang dibagikan sekitar pukul 12.30 siang. Gejala mulai muncul beberapa jam kemudian, menjelang sore hari sekitar pukul 15.30 hingga 16.00 WIB.

“Ada beberapa yang kuah sotonya sudah seperti mau basi,” tutupnya. (J)

Hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9/2025) malam hingga Rabu (10/9/2025) pagi. Beberapa sungai meluap dan sistem drainase tak mampu menampung debit air, sehingga menimbulkan banjir luas di enam kabupaten/kota di Bali. 

BNPB bersama BPBD Bali mencatat lebih dari 120 titik banjir teridentifikasi di tujuh wilayah diantaranya, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung. 

Korban jiwa sementara mencapai 14 orang ditemukan meninggal dunia, sementara dua orang masih hilang di Denpasar. (BNPB/Reuters)

Selain itu, sebanyak 562 warga mengungsi ke sejumlah titik, mulai dari balai desa, balai banjar, sekolah, hingga fasilitas umum lainnya. 

Gubernur Bali, Wayan Koster menginstruksikan agar status tanggap darurat tidak diperpanjang, hal ini dengan alasan eskalasi darurat sudah menurun dan asesmen menunjukkan kondisi semakin landai. 

Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat tetap melanjutkan penanganan pasca bencana, yakni pemberian bantuan kepada korban, perbaikan rumah warga, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan fasilitas umum. 

Presiden Prabowo Subianto juga meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kabupaten Badung. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan percepatan distribusi bantuan agar tidak ada warga yang tertinggal. 

Data curah hujan ekstrem di DAS Ayung tercatat mencapai 245,75 mm dalam sehari, setara puluhan juta meter kubik air. Inilah yang menjadi pemicu utama banjir besar. 

Selain faktor cuaca, alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan terbangun seperti hotel, vila, dan permukiman ditambah minimnya tutupan hutan di hulu sungai, memperparah kondisi banjir. Sebagaimana yang dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Penanganan awal berupa evakuasi, pos pengungsian, dan bantuan dasar telah dilakukan oleh BPBD, BNPB, dan pemerintah daerah. Namun, perbaikan infrastruktur drainase, penguatan sistem peringatan dini, dan pengelolaan DAS tetap menjadi perhatian krusial.

“Dengan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini yang semakin landai, eskalasi penanganan darurat semakin menurun, Gubernur Bali memutuskan status tanggap darurat dinyatakan berakhir,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. Sebagaimana yang dikutip dari Liputan6.

Beberapa rekomendasi dari para ahli dan pemangku kepentingan antara lain:

1. Pengawasan ketat alih fungsi lahan agar tidak memperburuk sistem hidrologis.
2. Peningkatan kapasitas drainase dan infrastruktur pengendali banjir.
3. Penguatan sistem peringatan dini serta keterlibatan aktif masyarakat lokal.
4. Reforestasi dan konservasi di hulu sungai sebagai mitigasi jangka panjang.

Walau status tanggap darurat telah dicabut, dampak banjir besar di Bali masih dirasakan, dimana korban hilang belum ditemukan, infrastruktur rusak, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terganggu. (AUNI)

Perubahan ini menjadi sorotan publik karena Erick sebelumnya dikenal sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan masuknya Erick ke Kemenpora, kursi Menteri BUMN kini untuk sementara akan diisi oleh pelaksana tugas hingga Presiden menunjuk pengganti definitif.

Pelantikan Erick berlangsung khidmat di Istana Negara, dengan Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan sesuai Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2025. Reshuffle ini dinilai sebagai langkah strategis Presiden untuk menempatkan tokoh yang tepat di bidang kepemudaan dan olahraga.

Erick Thohir bukan sosok baru di dunia olahraga. Rekam jejaknya sudah dikenal luas, mulai dari kepemilikan klub sepak bola Inter Milan di Italia, keterlibatan di klub basket NBA, hingga menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018. Jejak panjang inilah yang membuat kehadirannya di Kemenpora dipandang tepat, terutama dalam menghadapi berbagai agenda olahraga internasional yang menanti Indonesia.

“Pak Erick bukan orang baru di dunia olahraga. Pengalaman dan jejaring internasionalnya sangat diperlukan untuk memajukan olahraga kita,” ujar pengamat olahraga Arya Fernandes, dikutip dari Pikiran-Rakyat.

Kepergian Erick dari BUMN menyisakan tanda tanya besar. Kementerian tersebut mengelola ratusan perusahaan pelat merah dengan peran vital bagi perekonomian negara. Kekosongan ini membuat publik menunggu siapa yang akan ditunjuk Presiden untuk mengisi kursi strategis itu.

Meski demikian, Erick menegaskan bahwa Presiden telah menyiapkan langkah transisi.

“Untuk sementara akan ada Plt yang ditunjuk. Soal pengisian definitifnya, nanti akan diumumkan langsung oleh Presiden,” kata Erick, sebagaimana dilansir dari Detik.com.

Tugas Erick di Kemenpora tidaklah ringan. Ia harus membenahi tata kelola olahraga, mendorong prestasi atlet di level internasional, sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan nasional. 

Selain fokus pada olahraga, Kemenpora juga diharapkan menjadi rumah bagi program-program pemberdayaan pemuda, mulai dari kewirausahaan, kreativitas, hingga kepemimpinan sosial.

Dengan gaya kepemimpinan yang selama ini dikenal tegas sekaligus adaptif, Erick diharapkan dapat membawa wajah baru bagi Kemenpora. Publik menunggu gebrakan awalnya, terutama dalam menyiapkan atlet menghadapi kompetisi global dan memastikan pemuda Indonesia mendapat ruang lebih luas untuk berkembang.

Reshuffle ini menunjukkan arah baru Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo tampak memberi perhatian lebih pada sektor kepemudaan dengan menempatkan tokoh sekelas Erick di Kemenpora. 

Pada saat yang sama, kekosongan di Kementerian BUMN membuka ruang spekulasi tentang siapa sosok berikutnya yang akan dipercaya mengelola perusahaan-perusahaan negara. (AUNI)

Dirinya menyatakan bahwa ia telah menerima laporan dari para Ketua Umum Partai Politik yang telah mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR masing-masing.

"Saya menindak tegas anggota DPR masing-masing yang telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," ujarnya.

Langkah tegas tersebut berupa pencabutan keanggotaan DPR bagi anggota-anggota yang dimaksud yang akan berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025.

Presiden RI juga menyampaikan bahwa para pimpinan DPR telah mengambil keputusan untuk mencabut beberapa kebijakan internal. Keputusan ini mencakup:

- Pencabutan beberapa. kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR.

- Penerapan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap tuntutan publik terkait efisiensi dan penggunaan anggaran negara.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Terkait dengan insiden selama demonstrasi, Presiden juga menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memulai proses pemeriksaan terhadap petugas yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Proses ini, menurutnya harus dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. (J)

Dikutip dari laporan Kompas.com, api berkobar tinggi dan melahap habis gedung dewan. Massa berhasil masuk ke kompleks gedung melalui gerbang selatan yang sebelumnya sudah jebol. Situasi semakin memanas setelah massa mulai melempari batu, membakar sejumlah kursi, dan akhirnya membakar gedung utama.

Kepala Bagian Umum dan Humas DPRD NTB, Muhammad Erwan membenarkan kejadian ini. Ia mengatakan bahwa demo kali ini tidak terkendali.

“Demo siang ini tidak terkendali sehingga massa aksi melakukan perusakan, termasuk penjarahan dan pembakaran sehingga situasinya saat sekarang ini kantor gedung DPRD terbakar,” ujarnya.

Menurutnya, tim pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk menjangkau lokasi. Ia berharap api tidak merembet ke area lain. Ia juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena seluruh staf dan anggota dewan tidak berada di gedung saat kejadian.

Hingga saat ini, suasana di Jalan Udayana masih tegang. Aparat gabungan dari Brimob dan TNI masih berjaga, berupaya menghalau massa yang mencoba mendekat ke lokasi kebakaran. Sejumlah warga juga tampak memadati area sekitar untuk menyaksikan langsung situasi terkini. (J)

Seperti yang dilansir dari Kumparan, titik api pertama muncul di area parkir gedung setelah massa membakar kendaraan. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar dan merambat ke gedung DPRD hingga menghanguskan sebagian besar bangunan.

Sejumlah kendaraan dinas maupun pribadi hangus terbakar di lokasi. Asap pekat mengepul tinggi dan terlihat dari berbagai sudut kota, sementara teriakan massa bercampur dengan kepanikan warga yang berada di sekitar gedung.

Aparat kepolisian bersama TNI yang dikerahkan ke lokasi berusaha melakukan pengamanan dan menutup akses jalan di sekitar Jalan AP Pettarani.

Kericuhan ini menambah eskalasi gelombang demonstrasi yang dalam beberapa hari terakhir mengguncang sejumlah daerah di Indonesia. Gedung DPRD Makassar kini menjadi simbol amuk massa yang menandai kian panasnya situasi politik dan sosial di berbagai wilayah.

Hingga berita ini diterbitkan, aparat masih bersiaga di lokasi. Publik menunggu langkah cepat pemerintah dan aparat keamanan untuk memulihkan ketertiban serta memberikan penjelasan resmi atas insiden yang menyita perhatian nasional ini. (AUNI)

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal resmi YouTube Sekretariat Presiden RI pada Jumat (29/08/2025), Presiden Prabowo mengucapkan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban. Ia menyampaikan bahwa negara hadir dan pemerintah akan memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini.

“Saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya saudara Afan Kurniawan. Kepada keluarga yang ditinggalkan, saya mendoakan agar diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia mengutuk keras tindakan berlebihan yang dilakukan oleh oknum aparat hingga mengakibatkan jatuhnya korban. Presiden memastikan bahwa proses penyelidikan akan berjalan secara menyeluruh, transparan, dan adil.

“Pemerintah akan melakukan investigasi yang tuntas dan transparan. Mereka yang terbukti bersalah akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, situasi ini harus dihadapi dengan kepala dingin agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan kekacauan.

“Di tengah situasi ini, saya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memercayakan penanganan masalah ini kepada pemerintah. Kita harus waspada terhadap kelompok-kelompok yang ingin menimbulkan kerusuhan. Tindakan anarkis tidak akan pernah menguntungkan bangsa kita,” jelasnya.

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah berada dalam proses penting menuju kemandirian dan kemajuan. Ia menyoroti program pembangunan nasional yang diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kuat, makmur, dan mampu mengatasi persoalan kemiskinan maupun kelaparan.

“Kita sedang berjuang untuk membangun Indonesia yang mandiri yang mampu berdiri tegak sebagai negara industri yang makmur, kuat, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya,” terangnya.

Presiden menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, perbedaan pendapat dan kritik adalah bagian dari demokrasi, namun harus dilakukan dalam koridor hukum dan ketertiban agar dapat menghasilkan perbaikan nyata.

“Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang, waspada, dan menyampaikan aspirasi secara damai. Dengan begitu, perbaikan yang diperlukan dapat kita wujudkan bersama demi kebaikan bangsa,” tutupnya.

Dengan penegasan tersebut, Presiden Prabowo berharap masyarakat tidak hanya merasa tenang, tetapi juga yakin bahwa pemerintah akan menegakkan keadilan secara menyeluruh. (AUNI)

Sejak siang hari, arus massa mulai bergerak dari berbagai titik, di antaranya Bundaran HI, Jalan Sudirman-Thamrin, dan kawasan Slipi. Para pendemo berjalan kaki menuju gedung DPR RI dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan. Rute aksi membuat lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat macet parah hingga sore hari.

Di lansir dari Tempo, aksi awalnya berlangsung damai. Orasi bergantian dilakukan di depan gerbang DPR RI, menyerukan agar pemerintah menghentikan kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat kecil serta mendesak DPR RI lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Namun, menjelang petang, ketegangan meningkat saat aparat kepolisian meminta massa membubarkan diri.

Massa menolak dengan alasan aspirasinya belum direspon. Situasi memanas hingga sekitar pukul 18.30 WIB bentrokan tak terhindarkan. Aparat menembakkan gas air mata, water cannon, bahkan menutup akses menuju gedung DPR RI. Sebagian demonstran melempari petugas dengan botol, batu, dan kayu.

Insiden tragis terjadi saat seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan meninggal dunia karena tertabrak dan terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob yang dikemudikan seorang petugas.

Dikutip dari media CNN Indonesia yang menyebut bahwa peristiwa tersebut memperkeruh situasi, memicu kemarahan massa, dan memperpanjang aksi hingga malam hari.

Pihak polisi menyatakan tindakan penguraian dilakukan karena aksi tidak mengantongi izin hingga malam dan dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memprovokasi kerusuhan.

Namun, para demonstran menegaskan aksi di depan DPR RI adalah simbol perlawanan terhadap praktik demokrasi yang dianggap semakin menyempit dan tidak memihak.

Gelombang demonstrasi ini menjadi sinyal kuat bahwa keresahan publik terhadap kondisi demokrasi, kebebasan sipil, dan ekonomi kian meningkat. Publik kini menanti tindak lanjut pemerintah atas janji Presiden Prabowo untuk melakukan investigasi transparan, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. (AUNI)

Seperti yang dilansir dari Liputan6.com (5/7/2025), sejumlah klub besar seperti Persib Bandung, Arema FC, hingga klub undangan dari luar negeri yaitu Oxford United (Inggris) dan Port FC (Thailand) akan bersaing dalam dua grup yang dipusatkan di Stadion Gelora Bung Karno dan Stadion Si Jalak Harupat.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam sambutannya yang dikutip dari Kompas.com menyebut bahwa Piala Presiden bukan sekadar turnamen hiburan melainkan bagian dari ekosistem sepak bola profesional yang terus dibangun oleh federasi.

“Piala Presiden adalah bagian penting dari pembinaan sepak bola nasional. Kami ingin turnamen ini menjadi panggung lahirnya pemain-pemain potensial,” ujarnya.

Menurut informasi dari tirto.id, Piala Presiden 2025 digelar dalam dua grup berisi tiga tim. Juara dari masing-masing grup akan langsung melaju ke partai final yang dijadwalkan pada 13 Juli 2025. Sementara peringkat dua grup akan memperebutkan tempat ketiga sehari sebelumnya.

Total hadiah turnamen disebut mencapai Rp11,8 miliar termasuk penghargaan individu seperti top skor, pemain terbaik dan tim fair play.

Kehadiran klub Inggris Oxford United menjadi daya tarik tersendiri. Klub ini memboyong dua pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan dan Ole Romeny yang kini bermain di Eropa. Dalam wawancara yang dilansir dari Bola.net, Marselino menegaskan bahwa timnya datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi juga menampilkan performa terbaik.

“Kami serius menghadapi turnamen ini. Bukan hanya untuk nama baik Oxford tapi juga untuk menunjukkan kapasitas kami sebagai pemain profesional di mata publik Indonesia,” ujarnya.

Laga pembuka mempertemukan Oxford United vs Liga Indonesia All-Stars pada Minggu malam pukul 19.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seluruh pertandingan akan disiarkan secara langsung melalui Indosiar dan platform aplikasi Vidio.

Turnamen ini merupakan edisi ke-7 sejak pertama kali digelar tahun 2015. Arema FC menjadi klub dengan jumlah gelar terbanyak, yaitu tiga kali juara. Untuk pertama kalinya, Piala Presiden menghadirkan klub asing sebagai peserta. (AUNI)

Dikutip dari Kompas.com, Nadiem tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 09.10 WIB dan baru keluar malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB. Saat memberikan keterangan usai diperiksa, ia menegaskan komitmennya untuk kooperatif dalam proses hukum.

“Saya baru saja menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai warga negara yang taat hukum,” ujarnya, seperti dikutip dari Kompas, Senin (23/6/2025) malam.

Menurut laporan Detik.com, pemeriksaan terhadap Nadiem mencakup 31 pokok pertanyaan sebagian besar berfokus pada aspek teknis pengadaan, termasuk alasan perubahan sistem operasi dari Windows ke Chrome OS, dan proses penunjukan vendor.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa pemeriksaan ini belum bersifat final dan tidak menutup kemungkinan adanya pemanggilan ulang.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari Fajar.co.id, Nadiem menyatakan siap sepenuhnya membantu Kejagung agar perkara ini bisa diusut secara tuntas.

“Saya akan terus bersikap kooperatif untuk menjernihkan persoalan ini, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap reformasi pendidikan,” ungkap Nadiem pada Selasa (24/6/2025).

Program pengadaan Chromebook dilakukan Kemendikbudristek pada masa pandemi COVID-19 sebagai bagian dari akselerasi pembelajaran digital. Nilai proyeknya mencapai hampir Rp 10 triliun dan disebut bertujuan mendukung Asesmen Nasional dan pembelajaran daring.

Namun, Kejagung mendalami dugaan pelanggaran dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek termasuk adanya indikasi pengaturan tender dan rekomendasi yang berubah-ubah tanpa dasar teknis yang kuat.

Meski belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini dinilai sebagai ujian bagi transparansi kebijakan pendidikan digital. Banyak pihak menilai bahwa proses hukum ini juga menjadi pengingat bahwa inovasi kebijakan harus tetap berjalan di atas prinsip akuntabilitas.

Hingga kini, Kejaksaan masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. Pemeriksaan terhadap Nadiem menjadi titik awal penting dalam membongkar dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan besar-besaran. Publik kini menantikan bagaimana kasus ini berkembang dan sejauh mana pejabat terkait akan dimintai pertanggungjawaban. (AUNI)

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan dalam keterangan tertulisnya, menekankan bahwa bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen lembaga dalam membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan.

"Sebagai lembaga yang mengemban amanah untuk menyejahterakan umat, BAZNAS RI hadir untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Santap sahur ini diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi mereka dalam menjalankan ibadah puasa di tengah kondisi yang serba terbatas," ujarnya.

Distribusi makanan dilakukan secara langsung oleh tim relawan BAZNAS RI yang terjun ke lokasi-lokasi terdampak, memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Makanan yang disalurkan merupakan hidangan bergizi dan siap konsumsi, dirancang untuk memudahkan para penyintas yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk memasak.

"Kami menyadari betul kesulitan yang dihadapi para penyintas. Oleh karena itu, kami berupaya menyediakan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga bernutrisi, sehingga mereka dapat menjalani hari dengan lebih baik," tuturnya.

Aksi ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS RI dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, khususnya banjir yang melanda ibu kota dalam beberapa hari terakhir. BAZNAS RI juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Kami terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara efektif dan efisien," katanya.

Saidah berharap upaya yang dilakukan BAZNAS RI dapat meringankan beban warga yang masih harus bergelut dengan genangan air. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam aksi solidaritas ini dengan menyalurkan donasi melalui BAZNAS RI.

"Setiap uluran tangan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama membantu mereka melewati masa sulit ini," pungkasnya. (DAA)