​Penilaian lapangan oleh Tim Verifikasi Geopark Nasional ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen menjaga bentang alam Berau. Labuan Cermin dinilai tidak hanya sekedar destinasi wisata komersial, melainkan sebuah kawasan yang menyimpan nilai ilmiah tinggi, ruang edukasi, benteng konservasi, serta motor penggerak ekonomi masyarakat lokal.

Anggota Tim Verifikasi Geopark Nasional, Mega Fatimah Rosana, menegaskan bahwa ruh dari pengembangan sebuah geopark bukanlah eksploitasi pariwisata massal, melainkan perlindungan terhadap warisan bumi.

“Yang paling utama adalah memastikan kawasan ini terlindungi dengan baik. Pariwisata memang menjadi tujuan akhir, tetapi perlindungan terhadap warisan geologi, alam, dan budaya harus menjadi prioritas,” ujarnya, Rabu (08/07/2026).

Menambah besar-besaran, konsep geopark yang ideal wajib memadukan aspek konservasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sejarawan, pelaku usaha, hingga komunitas lokal menjadi kunci utama keinginan kawasan ini.

Komitmen Penuh Pemkab Berau

Merespons evaluasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyampaikan apresiasi mendalam atas masukan konstruktif yang diberikan oleh tim verifikator. 

Menurutnya, hasil verifikasi lapangan ini akan menjadi 'cetak biru' berharga bagi Pemkab Berau untuk menyempurnakan tata kelola kawasan.

​"Atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Verifikasi Geopark Nasional atas perhatian dan arahnya. Seluruh rekomendasi ini akan menjadi pijakan penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan sesuai standar geopark nasional maupun internasional," kata Muhammad Said. 

​Pihaknya juga berkomitmen penuh untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah pusat, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian Sangkulirang-Mangkalihat. 

“Labuan Cermin dan geosite lainnya adalah warisan alam yang sangat berharga. Kami ingin memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa sedikit pun mengabaikan aspek konservasi. Harapan kami, proses ini dapat menghadirkan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat meraih pengakuan internasional dari UNESCO,” tutupnya.

Melalui proses verifikasi ini, Kabupaten Berau kian mantap menapakkan kaki menuju era pariwisata berkelanjutan. Jika seluruh tahapan berhasil dilalui dengan matang, Geopark Sangkulirang-Mangkalihat berpeluang besar menjadi warisan dunia baru yang menjadikan Indonesia di mata internasional. (REIN/daa)

Guna mendongkrak literasi budaya para pelajar di Bumi Batiwakkal, Disbudpar menggalakkan gerakan belajar luar kelas dengan mengoptimalkan kunjungan ke sejumlah situs bersejarah di daerah tersebut.

​Langkah strategis ini difokuskan pada dua destinasi cagar budaya utama, yakni Museum Batiwakkal Kesultanan Gunung Tabur dan Keraton Kesultanan Sambaliung. 

Kedua situs ini dipilih karena menyimpan rekam jejak penting serta bukti autentik dari sejarah panjang pembentukan Kabupaten Berau yang wajib diketahui oleh generasi penerus.

​Kepala Disbudpar Berau, Yudha Budi Santosa, mengungkapkan bahwa pemanfaatan museum sebagai sarana edukasi seni dan budaya bagi kalangan pelajar sejauh ini masih minim dan belum berjalan optimal. 

Menyadari hal tersebut, pihaknya berkomitmen untuk menjalin koordinasi erat dengan pihak sekolah di seluruh wilayah Berau.

​Guna memastikan efektivitasnya, Disbudpar mendorong agar agenda kunjungan ke museum tidak sekadar menjadi kegiatan wisata biasa, melainkan diintegrasikan langsung ke dalam mata pelajaran yang relevan. Di antaranya adalah pelajaran Sejarah, Seni Budaya, serta Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

​"Kami akan mengimbau para pelajar melalui kepala sekolah agar mereka berkunjung ke museum untuk belajar seni dan budaya. Teknis pelaksanaannya nanti akan dikoordinir langsung oleh pihak sekolah secara berkala pada jam pelajaran tertentu," jelasnya pada Senin (6/7/2026).

​Melalui inovasi pembelajaran ini, Yudha berharap kegiatan berkunjung ke museum dapat bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem akademik siswa. 

Langkah konkrit ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan angka kunjungan ke museum daerah, tetapi juga memantik rasa cinta, kepemilikan, dan kebanggaan yang mendalam di hati generasi muda terhadap kekayaan budaya asli Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung sejak usia dini. (REIN/daa) 

Kepala Disnakertrans Berau, Anang Saprani, mengungkapkan bahwa pihaknya bergerak cepat membangun komunikasi intensif dengan berbagai korporasi dan pelaku usaha lokal demi mematangkan persiapan acara. 

“Khusus untuk sektor perkebunan, kami sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan karena potensi dan peluang kerjanya terbilang sangat besar,” ujarnya pada jumat (03/07/2026).

​Menurutnya, pelibatan aktif UMKM serta perusahaan kelapa sawit dalam bursa kerja kali ini membawa angin segar bagi penguatan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan ini sekaligus memberikan panggung yang setara bagi para pelaku usaha lokal agar bisa bersanding dengan korporasi besar dalam menjaring talenta-talenta lokal yang kompeten. 

​Melalui persiapan yang matang ini, Disnakertrans Berau optimis gelaran tahun ini akan jauh lebih meriah.

"Harapan kami, jumlah peserta dari kalangan perusahaan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu,” pungkasnya. (REIN/daa)

Dalam keterangannya, Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto menegaskan komitmen kepolisian untuk mengutamakan pengabdian dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dirinya mengungkapkan bahwa fokus utama institusi saat ini bukan sekedar memberikan pengamanan, melainkan hadir secara nyata melalui berbagai kegiatan preventif dan persuasif.

​"Fokusnya Polri untuk masyarakat dalam hal pengabdian. Jadi yang kita fokuskan itu bukan hanya pengamanan, banyak sektor ataupun mekanisme dalam hal untuk mengabdi terhadap masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan yang bersifat persuasif edukatif, pendekatan ke masyarakat," ucapnya kepada Kartanews.

​Menurutnya, pengamanan biasanya baru berlaku jika suatu kejadian telah terjadi. Oleh karena itu, Polres Berau lebih memilih untuk mengedepankan tindakan pencegahan (preventif) dan mendeteksi serta melihat langsung keluhan yang sedang dirasakan oleh warga. 

​Selain fokus pada pelayanan masyarakat, ia juga menyampaikan pentingnya perputaran ekonomi saat ini di masyarakat. Dalam hal ini, Polres Berau menyatakan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden, khususnya yang berkaitan dengan swasembada pangan.

​Sebab, program ini telah masuk ke dalam target prioritas nasional. Dia menjelaskan berkomitmen untuk membantu pemerintah daerah dalam mengawal dan menyukseskan kebijakan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat tersebut.

Keberhasilan Besar Pemberantasan Narkoba: Amankan 10 Kg Sabu

​Terkait situasi keamanan di wilayah Berau, AKBP Ridho juga mengapresiasi kondisi yang aman, damai, dan kondusif berkat sinergi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, serta TNI. Namun, kewaspadaan terhadap peredaran narkoba tetap ditingkatkan secara intensif mengingat Berau berada di jalur merah peredaran barang haram tersebut.

​Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan pencapaian besar dalam sejarah berdirinya Polres Berau. Jika sebelumnya penangkapan terbesar berkisar di angka 6 kilogram, baru-baru ini Polres Berau berhasil menggagalkan peredaran narkotika dengan barang bukti mencapai 10 kilogram.

Tak hanya itu, pada dua minggu sebelumnya, petugas juga berhasil mengamankan 8 kilogram narkoba dari kasus lainnya. Melalui penangkapan besar-besaran ini, pihak kepolisian berpikir telah menyelamatkan sekitar 4.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Atensi Khusus Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur

​Polres Berau juga memberikan perhatian dan penanganan serius terhadap maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur yang tergolong cukup tinggi di Kabupaten Berau. 

AKBP Ridho menegaskan bahwa seluruh laporan akan ditindaklanjuti secara hukum, baik yang memerlukan penyelidikan mendalam untuk menaikkan status ke penyidikan, maupun kasus yang sudah memiliki saksi jelas.

​Salah satu kasus yang tengah ditangani secara spesifik melibatkan korban dan saksi penyandang disabilitas (tuna wicara). Dalam proses pelengkapan bukti, Polres Berau melibatkan saksi ahli di bidang komunikasi tuna wicara.

“Lebih dari sekedar penegakan hukum, Polres Berau juga fokus pada langkah penanganan pascakejadian dan pencegahan,” jelasnya. 

Dirinya juga menambahkan ​"Trauma Healing" bekerja sama dengan instansi terkait dan lembaga seperti Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2A) untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban juga terus ditingkatkan. 

Selain itu langkah Edukasi Terpadu dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan edukasi dini agar angka kasus pencabulan anak dapat ditekan sejak awal juga menjadi atensi penuh.

"Tanpa harus menunggu adanya laporan baru, kami akan mencoba berkolaborasi sebaik mungkin," tutupnya. (KENDALI/daa) 

Pada saat menghadiri kegiatan Fokus Grup Discussion (FGD) mengenai program pemanfaatan sampah melalui teknologi Artifisial Intelegensi (AI), ia menilai Alat canggih tersebut memiliki manfaat yang cukup besar bagi Berau apabila dapat dihadirkan nantinya. Sebab menurutnya inovasi ini dapat menjadi solusi efektif atas permasalahan sampah di daerah saat ini. 

​Dirinya menilai mesin pengolah sampah ini memiliki keunggulan komparatif karena mampu memilah berbagai jenis sampah secara otomatis, mulai dari sampah basah, plastik, botol, hingga kaca. Selain itu, sistem pengeringannya tergolong cepat, hanya memakan waktu sekitar satu jam.

​"Sampah yang masuk ke dalam mesin ini, walaupun bercampur, nanti ada pemilahan-pemilahannya. Nah, ini yang sangat bagus dan keringnya pun cepat, sekitar satu jam," ujar Dedy, Selasa (30/06/2026). 

Hasilkan Pupuk dan Bahan Bakar Alternatif PLTU

​Menariknya, teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI/robotic) ini diklaim ramah lingkungan dan meminimalkan limbah sisa. Pengoperasian mesin pun sangat efisien karena hanya membutuhkan satu hingga dua orang operator untuk menjalankan program yang sudah terintegrasi.

​Lebih jauh, luaran (output) dari pemrosesan sampah ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain diolah menjadi pupuk, sampah tersebut dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara (RDF) yang siap dipasok ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

​"Nantinya sampah yang diolah dapat menghasilkan semacam bahan pengganti batu bara yang bisa dicanangkan ke PLTU. Itu kan bagus juga, bisa dijual ke PLTU dengan harga murah," jelasnya.

​Pada tahapan awal (wacana), program pengelolaan sampah ini diproyeksikan akan mencakup empat kecamatan inti, yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, ​Gunung Tabur, Sambaliung, dan Teluk Bayur​. 

Kendati demikian, ia menambahkan bahwa jika seluruh infrastruktur telah terbangun, layanan ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh 13 kecamatan di Kabupaten Berau.

Terkait mekanisme transportasi sampah dari tiap kecamatan, pemerintah daerah bersama pihak ketiga akan merancang sistem penjemputan yang paling efektif.

​Menutup keterangannya, Ketua DPRD Berau menekankan pentingnya kolaborasi pendanaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Berau. 

Meskipun kesepakatan awal telah dijajaki, ia meminta pemerintah daerah dan kepala daerah untuk mengkaji lebih lanjut penempatan dana CSR tersebut agar tepat sasaran dan legal secara hukum.

​"Tinggal pemerintah daerah mengkaji lagi masalah dana CSR itu. Apakah bisa, masuknya di mana, jangan sampai salah nanti," tutupnya. (REIN/daa)

​Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, menegaskan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekadar hadiah formalitas, melainkan sebuah amanah besar yang menuntut tanggung jawab lebih tinggi.

​“Kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghargaan atas institusi kerja keras, loyalitas, dan pengabdian personel kepada organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Semakin tinggi pangkat, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban,” ujarnya.

​Dari total 45 personel yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada periode kali ini, berikut rinciannya:

IPDA ke IPTU: 1 personel

AIPDA ke AIPTU: 8 personel

​BRIPKA ke AIPDA : 9 personel

​BRIGPOL ke BRIPKA : 2 personel

​BRIPTU ke BRIGPOL : 4 personel

​BRIPDA ke BRIPTU : 20 personel

BHARADA ke BHARATU : 1 orang

​Jaga Integritas dan Respons Tantangan Zaman

​Di tengah tantangan tugas kepolisian yang kian kompleks, Kapolres mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak terlena. Momentum ini harus dijadikan bahan bakar motivasi untuk mendongkrak kualitas kinerja, kedisiplinan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dirinya juga berpesan agar seluruh personel tetap memegang teguh komitmen Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), humanis, serta menjaga nama baik institusi.

“Saya berharap seluruh personel terus menjaga semangat pengabdian, profesionalisme, dan integritas. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta terus menjaga marwah institusi Polri,” tutupnya. 

​Upacara yang berlangsung tertib ini juga menjadi momen emosional yang dijanjikan bagi keluarga besar para personel yang hadir mendampingi. Dengan pangkat baru ini, Polres Berau diharapkan semakin solid dalam mengayomi dan melindungi masyarakat. (RDK/daa) 

Langkah ini diambil guna menindaklanjuti instruksi dari Panglima TNI, Kapolri, serta Menteri Dalam Negeri untuk menyemarakkan gelaran pesta sepak bola tersebut.

​Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, menyatakan bahwa untuk tahap awal, uji coba penayangan nobar ini akan difokuskan di satu titik terlebih dahulu, yaitu di Videotron Gunung Tabur.

​"Malam ini kami uji coba di Videotron Gunung Tabur. Sementara kami cari yang aman di Gunung Tabur dulu," ujar Didi saat dikonfirmasi via telepon, Senin (29/06/2026) 

Didi menjelaskan bahwa lokasi tersebut dinilai cukup riskan untuk saat ini. Kendati demikian, pihak Diskominfo Berau telah merencanakan agar kegiatan nobar ini dapat bergulir ke wilayah lain seperti Sambaliung secara bergantian.

​Bahkan, jika anggaran yang terbatas nantinya disetujui, pihak Diskominfo berencana mengalihkan lokasi nobar untuk pertandingan babak semifinal dan final ke Gedung Olahraga (GOR).

​Antisipasi Kendala Sinyal Lemah

​Menyikapi potensi gangguan atau lemahnya sinyal digital dalam penyiaran Nobar Piala Dunia ini, Diskominfo Berau mengaku telah melakukan berbagai langkah antisipasi. Uji coba perangkat pun sudah berjalan selama beberapa hari terakhir di kantor Diskominfo.

​Untuk memastikan kelancaran siaran, pihak Diskominfo juga telah memfasilitasi tim teknis dengan perangkat Set Top Box (STB) terestrial.

​"Teman-teman sudah kita belikan alat STB terestrialnya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lain dan sinyal tetap stabil," pungkasnya. (REIN/daa) 

AKP Suradi sendiri akan mengemban tugas baru sebagai Kasubagbinkar Bagian SDM Polres Berau. Sementara itu, Iptu Putut Pujianto sebelumnya menjabat sebagai Kanit Kamsel Satlantas Polres Berau.

Ia mengucapkan terima kasih atas keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menjaga kemtibmas di Kacamata Biduk-biduk. 

“Berkat kerja sama tersebut, situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Biduk Biduk dapat berjalan aman dan kondusif,” ujarnya

​Sementara itu, Kapolsek baru Iptu Putut Pujianto berkomitmen melanjutkan program-program positif pendahulunya. Ia memuji kinerja AKP Suradi yang dinilai sukses membangun anggota kedisiplinan dan menata administrasi kepolisian. 

“Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKP Suradi atas dedikasi dan kinerjanya selama menjabat Kapolsek Biduk Biduk,” tuturnya. 

Ia juga meminta dukungan seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Biduk-Biduk dan Batu Putih untuk bersama-sama menjaga keamanan. ​

“Saya berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program positif yang telah dirintis sebelumnya demi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Biduk Biduk,” tutupnya. (RDK/daa) 

Bakti Sosial yang dimulai pukul 14.00 WITA tersebut dipimpin oleh Kasat Lalu Polres Berau, AKP Rhondy Hermawan, dengan membawa armada pengangkut air bersih untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan pasokan udara.

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”.

“Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin hadir langsung membantu masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan air bersih yang kami salurkan dapat meringankan kebutuhan warga sehari-hari dan semakin mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat,” ujarnya.

Kehadiran personel Satlantas bersama armada pengangkut air bersih disambut antusias oleh warga. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci hingga kebutuhan sehari-hari lainnya

AKP Rhondy menegaskan, Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi momentum refleksi bagi institusi Polri, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Melalui kegiatan sosial seperti ini, kami ingin memberikan manfaat nyata bagi warga,” tambahnya.

Warga pun menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang ditunjukkan Satlantas Polres Berau dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah mereka.

Mengusung semangat Hari Bhayangkara ke-80, Polres Berau terus berkomitmen untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kemasyarakatan. (REIN/daa) 

​Tuntutan tersebut secara khusus diarahkan kepada PT Pama Persada Nusantara. Pihak perusahaan dinilai abai terhadap Perda tersebut, sehingga masih banyak warga lokal yang menganggur karena tidak kunjung diakomodir untuk bekerja.

"Kami membawa persoalan ini ke Dewan karena Perusahaan diduga tidak mentaati Perda nomor 8 tahun 2028 itu," ujar salah satu Anggota Banuanta Bersatu saat melakukan RDP bersama DPRD, Senin (15/06/2026). 

​Rapat Dengar Pendapat Menemui Jalan Buntu

​Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menerangkan bahwa tuntutan masyarakat yang diwakili Banuanta Bersatu telah dibawa ke meja Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan. Namun, pertemuan tersebut belum membuahkan kesepakatan atau jalan keluar.

​"Rapat tadi membahas ketenagakerjaan lokal. Pihak Banuanta meminta data warga lokal yang telah dipekerjakan, tetapi perusahaan tidak bisa memberikannya. Alasan mereka, data tersebut bersifat tertutup dan kalau mau ketahui secara oleh Dewan atau pemerintah harus tertutup," ujar Subroto saat memberikan keterangan, Senin (15/06/2026).

​Subroto menambahkan, hingga rapat berakhir, belum ada notulensi atau catatan penting yang disepakati oleh pihak-pihak terkait. Kata dia, pihak perusahaan tidak siap memberikan komitmen tertulis.

​"Kami berharap ada kesepakatan bersama antara Dewan, Banuanta, maupun PT Pama. Namun, karena pihak perusahaan tidak bersedia, ya mau bagaimana lagi?" tuturnya.

​Kekecewaan Warga 

​Di sisi lain, Ketua Banuanta Bersatu, Adji Ismail, sangat menyayangkan sikap PT Pama Persada Nusantara yang menolak menandatangani nota kesepakatan tersebut. Padahal, ia berharap warga di wilayah lingkar tambang bisa diakomodir secara layak sesuai regulasi yang berlaku.

​"Jujur kami kecewa. Perda itu jelas mengatur bahwa perusahaan wajib mengakomodir masyarakat lokal. Namun, saat kami meminta komitmen nyata lewat penandatanganan kesepakatan, pihak PAMA justru menolak," kata Adji kecewa.

​Sebagai informasi, Perda Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 secara tegas mengatur bahwa perusahaan wajib mengakomodir minimal 80% tenaga kerja lokal. Namun, Banuanta Bersatu menilai target tersebut jauh dari kata tercapai.

​"Sangat sedikit warga lokal yang bisa masuk ke PT Pama di Berau. Sebaliknya, perusahaan justru lebih banyak mendatangkan pekerja dari luar daerah," pungkasnya. (REIN/daa) 

Rencana ini diambil agar Bumi Batiwakkal dapat berpartisipasi lebih luas dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun internasional.

​Sekretaris Disbun Berau, Mansur Tanca, menyampaikan bahwa komoditas kopi memang belum mampu bersaing secara ketat dengan kakao untuk saat ini. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus mendorong produktivitas dan kualitas kopi lokal melalui berbagai program strategis.

​"Saat ini memang belum bisa bersaing, tapi perlahan-lahan bisa dengan pengembangan secara konsisten," ucap Mansur Tanca pada Selasa (15/06/2026).

​Pihaknya mengakui bahwa untuk mencapai target tersebut masih dibutuhkan proses yang panjang, terutama dalam hal edukasi dan pengembangan kapasitas bersama para petani di lapangan. 

"Disbun Berau berencana memperkuat pendampingan, mulai dari penyediaan bibit unggul, teknik budidaya yang tepat, hingga modernisasi alat pascapanen," jelasnya. 

​Melalui konsistensi pembinaan tersebut, ia meyakini luasan lahan kopi di Berau bakal makin bertambah dan produktivitasnya meningkat tajam, sering dengan ketertarikan pertani dalam mengembangkan kopi. 

"Jika sektor hulu hingga hilir tergarap dengan baik, komoditas kopi diyakini mampu menjadi pilar ekonomi baru bagi kesejahteraan petani Berau, sekaligus bersanding dengan kakao sebagai produk ekspor unggulan daerah di masa depan," pungkasnya. (REIN/daa) 

​Salah seorang warga Tanjung Redeb, Fahmi, yang diduga terdampak, mengungkapkan adanya tumpang tindih aturan yang dilakukan oleh instansi terkait di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah menyamaratakan skema tarif antara pengurusan tanah mandiri dengan program bersubsidi seperti PTSL.

​"BPHTB ini kan ada dua. Ada program PTSL dan yang murni (mandiri/biaya sendiri). Saya ini kan program PTSL, tapi dari pemerintah daerah itu menyamaratakan," ujar Fahmi usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPRD dan Dispenda Berau. 

​​Fahmi membeberkan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, ketentuan untuk pemohon mandiri diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Pasal 12, sementara untuk program PTSL diatur khusus pada Pasal 15. Di dalam aturan tersebut, nilai BPHTB untuk program PTSL seharusnya dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), bukan menggunakan Nilai Pasar.

"​Akibat salah kaprah dalam penerapan acuan ini, nominal tagihan yang harus dibayar warga melonjak drastis hingga mencekik kantong masyarakat. ​Lonjakan biaya warga yang secara kalkulasi aturan dasar hanya dibebankan biaya Rp6 juta, mendadak ditagih hingga Rp39 juta," ujarnya. 

​Fahmi menegaskan dasar penagihan bermodus nilai pasar ini tidak sah. Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan, jika pemerintah daerah menggunakan hasil kajian kerja sama dengan pihak ketiga, maka aturan baru tersebut wajib dituangkan ke dalam Peraturan Bupati (Perbup), bukan sekadar bermodalkan kebijakan lisan atau instruksi sepihak.

Ia menilai ​kelirunya pemahaman hukum ini, berdampak kepada penerapan di lapangan. Fahmi menyebutkan bahwa banyak masyarakat kecil yang menjadi korban karena ketidaktahuan mereka terhadap regulasi.

​"Dampaknya banyak, Pak. Orang-orang masyarakat kecil yang ikut program PTSL itu ditagih. Bahkan ada yang sebenarnya (tarifnya) nol, malah jadi bayar," kata Fahmi.

​Ia menambahkan, sebagian warga yang awam terpaksa membayar karena takut urusan sertifikatnya mandek. Namun, bagi warga yang memahami hukum, mereka tegas menolak membayar sebelum pemerintah daerah membenahi aturan ini. 

Dalam kesempatan itu pun ia menyampaikan, agar Pemerintah Daerah segera meluruskan implementasi penagihan pajak daerah ini agar kembali bersandar pada Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) dangan benar. 

​"Kami menuntut (pembayaran) sesuai dengan undang-undang dan Perda, tidak mau kurang atau lebih. Termasuk untuk urusan transaksi jual beli, nilainya harus berdasarkan nilai transaksi yang riil," tegas Fahmi di akhir wawancara.

Respon Komisi II DPRD Berau 

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong menegaskan bahwa persoalan ini bukan terletak pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, melainkan adanya perbedaan penafsiran di lapangan. 

Ia menjelaskan, aturan yang dijalankan pada dasarnya sudah sesuai prosedur, namun ada beberapa poin penting yang membutuhkan penyamaan persepsi. Salah satu poinnya adalah penentuan harga pasar yang bersifat fluktuatif.

​"Harga pasar itu fluktuatif, berubah-ubah. Oleh karena itu, kami meminta (petugas) memakai indikator sesuatu yang jelas agar tidak membingungkan masyarakat maupun pihak-pihak yang sedang mengurus pembayaran BPHTB," kata Rudi 

Dirinya melanjutkan, pemerintah daerah sendiri mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Namun, akibat adanya ketidakjelasan tafsir yang berujung pada pembengkakan biaya, banyak proses pengurusan BPHTB masyarakat yang akhirnya tertunda.

Untuk mengatasi kekisruhan tersebut, rapat koordinasi akhirnya menyepakati bahwa beberapa item pengurusan hak tanah akan dikembalikan pada basis penghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), bukan harga pasar yang fluktuatif.

​"Item-item tersebut disepakati untuk tetap diberlakukan berdasarkan NJOP (bebas). Selama ini, poin-poin itulah yang menjadi perdebatan karena adanya penggunaan pasal dan penafsiran yang berbeda antara masyarakat dan petugas penerapan di lapangan," pungkasnya. 

Sebagai informasi, dari hasil rapat mengenai aturan tersebut, disepakati beberapa poin yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat yakni : 

1. Perhitungan BPHTB yang diperoleh melalui program PTSL waris, wasiat dihitung berdasarkan NJOP pada saat diberikan dan diterbitkan hak. 

2. Perhitungan BPHTB jual-beli dihitung berdasarkan nilai transaksi kwitansi antara penjual dan pembeli. 

3. Poin pertama dan kedua akan berlaku pada tanggal 15 juni 2026. (REIN/daa)

Sesuai regulasi yang telah disepakati, seluruh aktivitas pedagang Pasar Subuh diwajibkan untuk berhenti total maksimal pukul 07.00 WITA. Pada jam tersebut, area pasar subuh harus sudah bersih, kosong, serta bebas dari gerobak maupun payung pedagang.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Sanggam Adji Dilayas, Joni, langsung turun tangan memimpin penertiban setelah melihat banyaknya pedagang Pasar Subuh yang membandel.

"Peraturannya sudah jelas, untuk pedagang Pasar Subuh jam 07.00 pagi kegiatan jual beli harus sudah berhenti dan area harus betul-betul kosong dari gerobak maupun payung. Tapi kenyataannya sampai siang ini masih banyak yang melanggar," tegas Joni saat memberikan arahan di lokasi.

Pihak pengelola pasar menjelaskan bahwa kewajiban pengosongan area pada pukul 07.00 WITA ini bertujuan untuk mencegah penumpukan pengunjung di luar dan menjaga estetika pasar. 

Selain itu, aturan ini diterapkan demi pemerataan pendapatan agar pembeli juga masuk mengunjungi pedagang di dalam gedung utama, sehingga tercipta keadilan dan menghindari kecemburuan sosial antar-pedagang.

Dalam sidak tersebut, Kepala UPTD langsung memberikan teguran keras di tempat kepada para pedagang Pasar Subuh yang kedapatan melanggar. Ia menegaskan, jika aturan jam operasional dan pengosongan area ini tetap diabaikan pasca-sidak, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan yang jauh lebih tegas.

Melalui penertiban ini, diharapkan kesadaran para pedagang dapat meningkat demi menciptakan lingkungan Pasar Sanggam Adji Dilayas yang lebih rapi, bersih, adil, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Berau. (J/daa)

Forum yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Teluk Bayur ini bertujuan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus mengkaji dampak kebijakan sebelum resmi diterapkan.

​Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi II DPRD Berau Rudi Parasian Mangunsong, Camat Teluk Bayur Edy Baskoro, unsur unsur TNI/Polri, serta tokoh masyarakat.

​Kepala LPPM UM Berau, Abdul Hakim, menjelaskan bahwa timnya bekerja secara independen dalam mengkaji penyesuaian tarif ini. Ada tiga faktor utama yang melatarbelakangi rencana penyesuaian tersebut. 

"​Peningkatan Biaya Produksi, ​Evaluasi Finansial menjaga keberlanjutan operasional Perumda agar tetap sehat ​Pengembangan Layanan, Rencana ekspansi jaringan pipa air bersih ke wilayah yang belum terjangkau untuk beberapa tahun ke depan," ucapnya.

​Camat Teluk Bayur, Edy Baskoro berharap kebijakan ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kualitas pelayanan air bersih. 

Disamping itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, mengingatkan agar penyesuaian tarif dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih memerlukan perhatian. Rudi juga mengimbau warga untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air.

​Konsultasi publik diakhir dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Seluruh aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat telah dicatat untuk dituangkan dalam notulen. 

Data tersebut akan menjadi bahan kajian lanjutan bagi tim peneliti Universitas Muhammadiyah Berau guna menghasilkan rekomendasi kebijakan tarif yang objektif dan berkeadilan bagi seluruh pihak. (ADV/*daa) 

Terlebih lagi, pihaknya telah melakukan pengajuan SHM tersebut sejak bulan Agustus 2025, namun hingga kini belum ada titik terang dari BPN Berau.

​"ATR/BPN sudah melakukan pengukuran, tetapi setelah mau setahun ini pengurusan belum selesai. Kami selalu konfirmasi, tapi tidak ada pembaruan informasi yang jelas," ujarnya, Senin (25/05/2026)

​Kekecewaan pemohon semakin bertambah ketika beberapa bulan lalu pihak BPN melalui bagian resepsionis menghubungi mereka.

Bukannya memberikan kabar baik mengenai penerbitan SHM, pihak BPN justru mengarahkan dan meminta pemohon menandatangani dan mengisi dokumen baru untuk pengurusan baru, dari jalur Mandiri ke jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

​Sang Kuasa menjelaskan, alasan yang disampaikan petugas BPN saat itu adalah karena antrean jalur mandiri dinilai terlalu lama. Pengalihan ke PTSL disebut-sebut sebagai solusi agar dokumen bisa diproses lebih cepat.
​
"Kami sempat komplain dan bertanya kenapa dialihkan dari mandiri ke PTSL. Alasannya karena antrean mandiri lama. Tapi, setelah kami turuti dan menandatangani dan mengisi formulir dokumen ke PTSL, sampai hari ini (bulan Mei) surat itu juga belum selesai dan belum ada kabar sama sekali," lanjutnya.

Kuasa pemohon mengkritik keras respons terakhir dari pihak BPN Berau saat dimintai kejelasan. Pihak BPN berdalih bahwa area tanah yang diajukan masuk ke dalam kawasan Berau Coal (atau area sengketa/hijau tertentu). Alasan ini dinilai tidak relevan dan mengada-ada oleh pihak pemohon.

​"Kemarin alasannya malah masuk di IUP Barau Coal. Ini kan tidak relevan kami mengurus SHM dan di lingkungan sekitar situ yang kawasannya padat, warga lain sudah banyak yang memiliki surat-surat resmi dan selesai," tegasnya.

​Padahal, berdasarkan pengalaman sang kuasa yang kerap mengurus dokumen serupa, proses di BPN biasanya berjalan cepat jika seluruh berkas atau dokumen administrasi sudah diselesaikan.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemohon masih mendesak pihak BPN Berau untuk memberikan kejelasan dan transparansi terkait kendala utama yang menghambat penerbitan sertifikat tersebut. 

Sesuai Standar Oprasional (SOP) Kementerian ATR/BPN, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk pendaftaran tanah pertama kali membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 98 hari kerja. Jika berkas lengkap, waktu ideal pengurusan mandiri di BPN berkisar antara 30 hingga 98 hari kerja. (RDK/daa)

Dari hasil pemindaian teknologi ini, tim sukses mengidentifikasi sebanyak 913 individu penyu yang tersebar di wilayah perairan KKP3K KDPS.

Manajer Senior Perlindungan Laut YKAN, Yusuf Fajariyanto menegaskan bahwa kunci sukses konservasi jangka panjang berada pada kombinasi antara teknologi mutakhir dan partisipasi aktif warga.
​
Baginya, pemerintah atau lembaga konservasi tidak bisa bergerak sendiri. Masyarakat pesisir turut memegang peran sentral sebab mereka hidup berdampingan langsung dengan habitat satwa dilindungi tersebut.

​"Temuan sebanyak 913 individu penyu di KKP3K KDPS tersebut memperlihatkan bahwa wilayah ini merupakan habitat penting yang perlu terus dijaga bersama," pungkasnya. (REIN/daa)

​"Kita harus saling dukung dan menguatkan.Kader PKK harus siap hadir di tengah masyarakat, tak hanya diperingati, tetapi dihidupi dengan kerja nyata," ujarnya.

​Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Berau, Maulidiyah, yang hadir mewakili Bupati Berau, meminta para ketua PKK di tingkat kecamatan untuk lebih aktif dan rajin membina kadernya agar program kerja berjalan selaras dengan kabupaten.

​"SDM yang berkualitas lahir dari keluarga yang sehat dan sejahtera. Kami juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadi pendamping dan motivator dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (REIN/daa)

Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, laporan mengenai adanya titik api pertama kali diterima oleh petugas piket pada pukul 13.15 WITA. 

Kemudian Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) segera bergerak cepat ke lokasi dan memulai operasi pemadaman tepat pada pukul 14.00 WITA.

​Kepala BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, mengonfirmasi bahwa penyebab utama kebakaran adalah aktivitas pembersihan lahan mandiri oleh warga yang lepas kendali.

​"Kebakaran dipicu oleh pembukaan lahan yang dilakukan saat kondisi cuaca sedang sangat panas dan disertai angin yang bertiup kencang. Hal ini membuat kobaran api dengan cepat menjalar ke vegetasi kering di sekitarnya," jelas Masyhadi dalam keterangannya.

​Guna melokalisasi kobaran api, BPBD Berau menerjunkan kekuatan penuh personil TRC-PB ke titik koordinat N 2.127242°, E 117.548489°. Operasi tanggap darurat di lapangan didukung oleh fasilitas armada berupa satu unit mobil Water Supply (WS) milik BNPB serta satu unit mobil peralatan pendukung.

​Pihak otoritas memastikan tidak ada kendala berarti atau hambatan suplai air selama proses pemadaman berlangsung. Berkat kesigapan petugas di lapangan, api berhasil diisolasi sehingga tidak meluas ke pemukiman warga terdekat.

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.

​Seiring dengan meningkatnya suhu udara di wilayah Kalimantan Timur, BPBD Berau kembali mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar menghentikan total praktik pembersihan atau pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Kondisi semak yang mengering dikombinasikan dengan hembusan angin dinamis membuat percikan api sekecil apa pun berpotensi memicu bencana karhutla berskala besar.

​"Bagi warga yang melihat atau mengetahui adanya indikasi titik api, diharapkan segera menghubungi pusat bantuan bencana melalui Call Center BPBD Berau di nomor (0554) 21113 atau via WhatsApp di +62811591966,"pungkasnya. (REIN/daa)

DPRD Berau mendorong perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau untuk mengambil peran aktif dalam mengembangkan potensi desa.

​Dewan berharap sektor swasta tidak hanya sekadar hadir, melainkan mampu menjalin kemitraan strategis yang berkelanjutan dengan kelembagaan ekonomi kampung.

​"Kita ingin menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan agar perusahaan bisa menjadikan BUMK sebagai 'anak asuh' agar dapat berkembang lebih cepat dan profesional," pungkasnya. (REIN/daa)

Indikasi pergeseran batas wilayah tersebut sejauh ini diperkirakan merangsek masuk sekitar lima hingga tujuh kilometer ke arah dalam wilayah Berau.

​"Luar biasa masyarakat kita yang ada di situ kemudian tidak tahu, mungkin mereka (memang tidak tahu)," ujarnya di sela-sela rapat.

​Politisi Gerindra ini mengaku sangat terkejut dan menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak terbuka. Menurutnya, jika terjadi perubahan atau pergeseran wilayah hingga puluhan ribu hektare, sudah seharusnya Pemkab Berau melakukan sosialisasi secara masif dan terbuka kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di kawasan perbatasan.

​"Berarti dari pemerintah kabupaten tidak ada sosialisasi ke sana. Kami saja DPRD Berau tidak tahu kalau wilayah kita itu hilang sekitar 60 ribu hektare," kritiknya.

​Lebih lanjut, Ichsan menegaskan bahwa persoalan tapal batas ini bukan sekadar urusan administratif belaka di atas kertas. Masalah ini berkaitan langsung dengan kedaulatan daerah serta perlindungan hak-hak masyarakat yang berada di wilayah terdampak.

​Pergeseran batas ini dipastikan membawa dampak domino yang besar bagi masa depan warga perbatasan. Mulai dari kejelasan administrasi kependudukan (SiaK), wilayah kelola lahan, kepastian hak atas tanah, hingga potensi hilangnya pengelolaan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut.
​
Oleh karena itu, ia mendesak Pemkab Berau untuk segera memberikan kejelasan dan tidak menutup-nutupi persoalan ini dari publik.
​
"Pemerintah kabupaten wajib menjelaskan secara jujur, bagaimana konsekuensi bagi kita melepas 60 ribu hektare lahan tersebut bagi masa depan masyarakat kita," tegasnya.
​
Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan menyeluruh mengenai dasar hukum, proses terjadinya kesepakatan, hingga mitigasi dampak dari perubahan tapal batas tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan dan konflik sosial di tengah masyarakat perbatasan. (REIN/daa)

Kepastian ini disampaikan oleh Dokter Hewan (DTPHP) Berau, Iwan Kadianto. Ia menyampaikan saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan tahap awal melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa wilayah.

Akan tetapi, pemeriksaan tersebut bisa saja dilakukan dua hingga tiga kali, mengingat hewan kurban yang datang dari luar daerah, tidak datang secara sekaligus.

"Kami ada 6 UPT Pusat Kesehatan Hewan yakni di Segah, Gunung Tabur, kemudian Sambaliung, Biatan, Talisayan, dan Batu Putih, yang melakukan pemeriksaan" ujarnya kepada Kartanews saat ditemui (13/05/2026).

Ia menjelaskan, sebelum ratusan hewan kurban dikirim ke daerah tujuan pada dasarnya telah melalui serangkaian pemeriksaan dari daerah asal, sehingga uji klinisnya sudah melalui dua tahap, berangkat dan datang.

Proses ini dilakukan sebagai upaya memastikan hewan yang dijadikan kurban benar-benar dalam kondisi bugar, tanpa ada indikasi terjangkit penyakit apapun.

"Sudah dilakukan proses karantina, jadi itu dilakukan di daerah asal, untuk dilihat apakah ada gejala klinis penyakit hewan menular atau tidak, lalu diambil juga sampel darahnya oleh petugas di daerah asal. Setelah tidak ada gejala klinis, baru bisa dikirim ke daerah tujuan," jelasnya.

Walaupun telah diuji secara klinis, ia tidak lupa mengimbau kepada masyarakat perihal tanda-tanda hewan ternak yang sehat, apabila ingin mengenali ciri-cirinya.

"Jadi ada kiat-kiat praktis untuk masyarkat kalau mau mengetahui hewan kurban yang sehat, dilihat dari hidungnya kalau basah atau lembab itu sehat, tapi kalau kering itu deman dan itu tidak sehat," terangnya.

Sementara itu, untuk total hewan kurban yang datang di Berau saat ini mencapai 1776, yang terdiri dari 1319 ribu ekor Sapi dan 447 ekor Kambing.

Namun, DTPHP Berau menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan bertambah, mengingat perayaan Idul Adha masih beberapa minggu lagi. (REIN/daa)

Sebab kondisi komponen elektronik yang sudah uzur membuat perangkat sering mengalami malfungsi dan membutuhkan perbaikan besar.
​
"Jika bicara soal traffic light, kendala utama kita adalah usia produk. Hampir semua perangkat kita sudah beroperasi di atas 10 tahun," ujar Noor Hasani pada Selasa (05/05/2026).

​Data Dishub mencatat, dari total 14 titik traffic light yang tersebar di Tanjung Redeb, hanya satu unit yang masih dalam kondisi prima. Selebihnya, perangkat telah mengalami kerusakan serius pada sistem elektroniknya.

Kondisi ini diperparah dengan masa garansi perawatan dari pabrikan yang rata-rata hanya berlaku selama 5 tahun. Setelah masa itu lewat, tidak ada lagi pemeliharaan menyeluruh dari pihak penyedia.

Keterbatasan tenaga teknis khusus di internal Dishub memaksa tim yang ada bekerja ekstra dengan metode modifikasi mandiri. Noor Hasani mengakui bahwa pihaknya sering melakukan perombakan sistem atau metode "kanibal" komponen agar lampu tetap bisa berfungsi meski tidak normal.

​"Teknisi kami telah melakukan banyak perombakan sistem di dalamnya. Ada komponen yang diganti, ada juga yang terpaksa diakal-akalin agar tetap menyala. Kami mengakui sering terjadi kendala karena kami tidak memiliki teknisi khusus spesialis lampu merah," jelasnya.

​Selain masalah komponen, sistem penyimpanan daya atau UPS pada perangkat lama juga sudah tidak berfungsi. Akibatnya, saat listrik PLN padam, lampu lalu lintas langsung mati total tanpa ada cadangan daya.

​Menyikapi urgensi tersebut, Dishub Berau telah mengusulkan peremajaan total di tiga titik persimpangan paling krusial pada tahun anggaran 2026 ini.

Saat ini, pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam untuk menentukan titik prioritas yang akan mendapatkan penggantian perangkat baru secara menyeluruh. (REIN/daa)

Selain itu, pembentukan tim penanganan korban KDRT dan kekerasan seksual harus segera direalisasikan.

​Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diinstruksikan untuk segera menyusun peta wilayah rawan bencana yang akurat, menentukan titik kumpul, serta memperkuat langkah-langkah mitigasi bagi masyarakat.

​Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan catatan untuk terus meningkatkan mutu fisik pembangunan.

DPRD berharap konektivitas jalan dan jembatan antarwilayah dapat segera dituntaskan agar dampak pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok.
​
Terkait sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, Pemkab juga diminta untuk memberikan perhatian serius dan kejelasan terhadap nasib tenaga honorer yang telah mengabdi. (REIN/daa)

Dinas Perikanan (Diskan) Berau menegaskan telah memasang mata untuk mengantisipasi masuknya predator tangguh ini ke perairan lokal.

​Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengungkapkan bahwa meskipun hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai keberadaan ikan sapu-sapu di sungai-sungai Berau, pihaknya tetap melakukan pemantauan intensif.

​"Untuk saat ini memang belum ada laporan mengenai peredaran ikan itu, tapi kami sudah pantau perkembangannya," ungkapnya.
​
Ikan sapu-sapu dikenal sebagai spesies invasif yang memiliki daya tahan tinggi dan mampu mendominasi habitat. Di beberapa daerah, seperti Banjarmasin, populasi ikan ini sudah meledak dan mengganggu keseimbangan ekosistem sungai.

​Majid menilai kehadiran ikan ini adalah ancaman nyata bagi populasi ikan asli penghuni perairan Berau. Sifatnya yang rakus dan kemampuan reproduksinya yang cepat dapat memicu penurunan drastis stok ikan konsumsi lokal.

"Ini ancaman serius. Di Banjarmasin sudah masuk dan pastinya ini sudah menjadi atensi pemerintah daerah," tegasnya.

​Jika nantinya ditemukan adanya indikasi masuknya ikan predator ini, Diskan Berau berencana menggandeng berbagai pihak terkait untuk melakukan tindakan cepat. Salah satu solusi yang disiapkan adalah dengan pengendalian populasi secara fisik.

​"Cara menanganinya bisa dengan dikurangi populasinya, yakni ditangkap secara masal," pungkas Majid.

​Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para penghobi ikan hias, untuk tidak melepasliarkan ikan sapu-sapu ke sungai guna menjaga kelestarian biota asli Bumi Batiwakkal. (REIN/daa)

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Seksi PD Pontren Kemenag Berau, Fatahuddin, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Ia mengingatkan agar seluruh Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berpijak pada AD/ART serta pedoman pendidikan pesantren yang berlaku

Penerbitan ijazah tahun ini menjadi momentum bersejarah bagi Ponpes Daarur Rahmah karena merupakan kali pertama bagi para alumni. Fatahuddin menginstruksikan agar ijazah diberikan kepada seluruh santri yang telah memenuhi syarat kelulusan.

​“Ijazah yang diterbitkan harus pada jenjang Ulya dengan sistem pendidikan Dirasah Islamiah pola muallimin. Selain itu, penulisan syahadah diharapkan menggunakan bahasa Arab sebagai bentuk menjaga ciri khas dan jati diri pendidikan pesantren,” ujarnya, Rabu (29/04/2026) berdasarkan kanal resmi Kemenag.

​Penerapan pola muallimin dan penggunaan bahasa Arab dalam syahadah dinilai penting untuk menjaga kualitas serta nilai filosofis lulusan pesantren yang mendalami ilmu-ilmu keislaman secara mendalam (tafaqquh fiddin).

​Sementara itu, pihak pengurus Ponpes Daarur Rahmah, Hasanuddin menyampaikan apresiasi atas supervisi yang dilakukan oleh Kemenag Berau. Menurutnya, pendampingan ini sangat diperlukan agar proses administrasi kelulusan tidak menyalahi aturan negara.

​“Kami sangat mengapresiasi pendampingan dari Kemenag Berau. Ini menjadi panduan penting bagi kami untuk memastikan penerbitan ijazah di pondok berjalan tertib, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik,” ungkap Hasanuddin.

​Langkah koordinatif ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para santri lulusan Ponpes Daarur Rahmah agar ijazah mereka memiliki legalitas yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. (REIN/daa)

2. Sentra Budidaya Laut difokuskan pada dua poros. Utara: Kepulauan Maratua dan Derawan. Selatan: Batu Putih dan Biduk-Biduk.
​
Saat ini, pihak Diskan tengah fokus merampungkan aspek administratif dan teknis di lapangan. Budiono menegaskan bahwa progres tahun ini masih berjalan sesuai rencana dengan target pencapaian maksimal.

​“Tahun ini (progresnya) masih dalam persiapan lahan dan dokumen perencanaan untuk pengadaan. Target kita tentu terealisasi 100 persen,” pungkasnya.

​Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan yang lebih terukur dan terorganisir. (REIN/daa)

Tak berhenti di situ, ia juga merencanakan pembuatan Rencana Induk Pencegahan Kebakaran untuk menentukan posisi hidran baru yang terkoneksi langsung dengan jalur PDAM.

​Selain urusan teknis, Rakhmadi menekankan pentingnya kepatuhan sektor swasta dalam memitigasi risiko kebakaran. 

Dalam waktu dekat, tim Disdamkarmat dijadwalkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan, terutama perkebunan yang memiliki risiko tinggi kebakaran lahan (karhutla).

​"Kami harus inspeksi ke perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan harus bisa mengantisipasi, apalagi perkebunan sudah ada sarana operasionalnya," tegasnya.
​
Pihaknya juga akan mengintensifkan kunjungan rutin ke pos-pos pemadam kebakaran di tingkat kecamatan.

Hal ini dilakukan untuk memantau langsung kekurangan logistik serta memastikan seluruh peralatan dalam kondisi siap tempur.

​Di akhir keterangannya, Rakhmadi mengingatkan bahwa secanggih apa pun teknologi yang digunakan, peran aktif masyarakat tetap menjadi kunci utama. 

Warga dianggap lebih memahami seluk-beluk wilayah dan akses masuk tercepat bagi armada pemadam.

​"Peran aktif masyarakat itu perlu kita perkuat. Karena mereka yang lebih tahu kondisi di lapangan, akses masuk selang yang lebih dekat di mana," pungkasnya. (REIN/daa)
​

Ia mengatakan bahwa perda tersebut telah dirancang sejak 5 tahun lalu. Akan tetapi, baru dapat ditetapkan sebab harus melalui berbagai proses yang panjang. 

"Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini adalah upaya menjalankan amanat undang-undang dalam rangka menjaga ketersediaan lahan pangan," kata Lita kepada Kartanews.

Dengan LP2B kata dia, Pemerintah dapat memplot lahan-lahan yang bisa dijadikan cadangan untuk pengembangan tanaman, seperti jagung dan padi, tanpa harus khawatir lahan tersebut beralih fungsi menjadi hal yang lain, sebab telah dilindungi payung hukum yang jelas.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah mengusulkan lahan seluas 3200 hektar akan menjadi cadangan pengembang tanam pangan apabila dibutuhkan.

"Kita usulkan kurang lebih 3200 hektar, itu sudah kita hitung untuk cadangan kebutuhan pangan kita sampai 10 tahun kedepan," tuturnya pada Senin (13/4/2026).

Kemudian, untuk wilayah yang menjadi proyeksi lahan basah tersebut, Lita membeberkan ada 5 Kampung, yakni Kampung Merancang, Labanan, Buyung-Buyung, Tasuk, dan Talisayan. 

"Itu yang berpotensi memilik lahan basah," ujarnya.

Ia berharap dengan perda ini, Berau tidak lagi bergantung kepada daerah lain dalam hal persedian pangan, sebab telah memiliki lahan pertanian luas untuk mewujudkan kemandirian pangan. (REIN/daa)

Dari total 1.100 BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia, tim juri melakukan penyaringan awal yang sangat ketat hingga hanya menyisakan 300 perusahaan yang dinyatakan layak melaju ke tahap final.
​
"Penilaian tidak hanya didasarkan pada kinerja keuangan semata, tetapi juga sejauh mana BUMD memberikan dampak sosial yang nyata bagi daerahnya," ujar Djohermansyah.

​Pencapaian Perumda Batiwakkal untuk tetap berada di jajaran "300 terbaik" sekaligus meraih predikat Bintang 5 secara konsisten menunjukkan bahwa pengelolaan air minum di Berau telah memenuhi standar nasional, baik dari sisi profitabilitas maupun tanggung jawab sosial.

Terlebih lagi, hanya sekitar 27% dari total peserta nasional yang mampu menembus babak final. Kemudai kinerja keuangan yang sehat harus dibarengi dengan dampak sosial (seperti kemudahan akses air bersih dan keterlibatan masyarakat).

Proses yang memakan waktu lebih dari 4 bulan menunjukkan kedalaman evaluasi juri terhadap data publikasi dan data sekunder perusahaan.

“Implementasi ESG kami jalankan secara komprehensif, mulai dari aspek lingkungan, sosial hingga tata kelola. Ini menjadi fondasi untuk memperkuat daya saing perusahaan di tengah dinamika global,” ujarnya.

Keberhasilan Perumda Batiwakkal bukan kali pertama. Sejak 2020, perusahaan ini konsisten meraih TOP BUMD Bintang 5 pada 2020, 2022, 2024, dan 2026.

Konsistensi tersebut mengantarkan Batiwakkal meraih Golden Trophy, sebagai simbol kinerja unggul dan berkelanjutan di tingkat nasional. 

Perumda Batiwakkal berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus, yaitu Penghargaan kepada Bupati Berau Sri Junarsih Mas sebagai Pembina BUMD, Perumda Batiwakkal sebagai TOP BUMD Bintang 5, serta Saipul Rahman selaku TOP CEO BUMD.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, seperti pelatihan ESG bagi seluruh pegawai, penerapan standar manajemen lingkungan dan keselamatan kerja (ISO 14001 dan ISO 45001), serta pelibatan masyarakat melalui forum RT dalam proses pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan dukungan dari Ibu Bupati Berau selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), selanjutnya kepada Dewan Pengawas, serta seluruh pihak yang selama ini selalu mendukung peningkatan kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau,” jelasnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Mustakim Suharjana, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Perumda Air Minum Batiwakkal atas prestasi yang diraih.

“Semoga pencapaian ini menjadi cambuk semangat untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (REIN/daa)

Penataan ini menjadi tanggung jawab utama kepala UPT pasar yang baru saja dilantik. Pemerintah daerah berharap adanya langkah cepat dan konkret untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini berlarut-larut.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh, terutama terkait sistem portal elektronik yang sebelumnya sempat menuai reaksi dari pedagang.

Ia menyampaikan bahwa kepala UPT yang baru harus segera bergerak melakukan penataan serta memperbaiki berbagai aspek pengelolaan pasar.

“Persoalan yang selama ini menjadi perhatian harus segera ditangani, termasuk keberlanjutan penerapan portal elektronik yang sempat menimbulkan polemik,” ujarnya.

Menurutnya, setelah perayaan Idulfitri, pemerintah akan kembali melakukan sosialisasi agar pedagang dan masyarakat memahami fungsi portal tersebut. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih persuasif dari petugas pasar.

“Penyampaian informasi harus dilakukan secara humanis, agar tidak memicu kesalahpahaman. Kita tidak ingin gesekan seperti sebelumnya terulang kembali,” tambahnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa fasilitas portal elektronik merupakan aset pemerintah daerah. Jika tidak dimanfaatkan secara optimal, hal tersebut berpotensi menjadi temuan saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada operasional pasar subuh yang dinilai masih belum tertib. Perubahan jam operasional yang kerap terjadi membuat aktivitas perdagangan sulit dikontrol.

Sementara itu, Kepala UPT PSAD yang baru, Joni, menyatakan kesiapannya menjalankan arahan pimpinan sekaligus melanjutkan program yang telah berjalan.

Ia menegaskan bahwa penataan fungsi portal elektronik akan menjadi fokus utama, bersamaan dengan pengaturan ulang jam operasional pasar subuh.

“Pengembalian fungsi portal elektronik menjadi prioritas. Selain itu, jam operasional pasar subuh akan ditata kembali agar aktivitas jual beli lebih tertib,” jelasnya.

Tak hanya itu, aspek kebersihan pasar juga menjadi perhatian serius. Pengelolaan kebersihan akan diperbaiki secara bertahap guna menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan terjaga. (tsy/daa*)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat menegaskan langkah ini sebagai prioritas untuk menunjang aktivitas masyarakat.

Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, mengatakan pihaknya tengah mempercepat tindak lanjut berbagai usulan warga yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terutama pada sektor fisik yang masih banyak belum terealisasi.

“Pada 2026 kami ingin memastikan perencanaan tidak lagi bersifat umum, tetapi benar-benar fokus pada kebutuhan yang paling mendesak di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah proyek yang sudah berjalan di berbagai wilayah tetap dilanjutkan, namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat kelurahan.

“Program yang sudah ada tidak dihentikan, tetapi kami sinkronkan lagi agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah lanjutan peningkatan jalan di kawasan Gunung Tabur. Menurutnya, koordinasi dengan pihak kelurahan menjadi kunci agar proyek berjalan efektif.

“Kami tidak ingin pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kesesuaian antara rencana teknis dan kebutuhan riil di wilayah tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi hasil Musrenbang. Infrastruktur jalan, lanjutnya, memiliki peran besar dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

“Kalau akses jalan baik, distribusi barang lancar, aktivitas masyarakat juga meningkat. Dampaknya langsung terasa ke ekonomi lokal,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengaku tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran daerah.

“Kami harus realistis, ada penyesuaian anggaran yang membuat beberapa program belum bisa dijalankan tahun ini,” ungkapnya.

Sejumlah program tersebut, lanjut Junaidi, akan dijadwalkan ulang dan dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2027.

“Yang tertunda bukan berarti dibatalkan. Semua tetap kami catat dan akan kami prioritaskan pada tahun berikutnya,” katanya.

Ia memastikan, setiap aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

“Kami jaga agar tidak ada usulan yang hilang. Semuanya tetap masuk dalam sistem dan akan ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran,” tegasnya lagi.

DPUPR, lanjutnya, juga terus melakukan evaluasi serta pemetaan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.

“Kami ingin pembangunan ini tepat sasaran, bukan hanya sekadar selesai secara fisik,” ucapnya.

Dengan strategi tersebut, Junaidi optimistis pelaksanaan program infrastruktur ke depan akan lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus mengutamakan usulan prioritas agar manfaatnya bisa dirasakan seluas mungkin,” pungkasnya. (tsy/daa*)

Ia menilai ekspansi toko modern yang kian masif berpotensi menekan keberlangsungan usaha kecil, khususnya warung sembako milik warga. Menurutnya, perubahan pola belanja masyarakat yang cenderung beralih ke retail modern dapat berdampak langsung pada penurunan pendapatan pedagang tradisional. Sutami mengingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, usaha kecil bisa semakin terpinggirkan. 

“Warung-warung kecil bisa kalah bersaing kalau tidak ada pembatasan. Padahal sektor ini menjadi sumber penghidupan banyak keluarga,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia mengakui kehadiran retail nasional turut membuka lapangan pekerjaan. Namun, ia menilai kontribusi tersebut belum sebanding dengan dampak yang dirasakan pelaku usaha kecil.

“Memang ada tenaga kerja yang terserap, tapi jumlahnya terbatas. Bahkan di beberapa kecamatan, hanya sedikit warga lokal yang direkrut,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Menurutnya, satu gerai retail modern hanya mempekerjakan segelintir orang, tetapi dapat menggerus banyak usaha kecil di sekitarnya.

“Bisa saja satu toko hanya mempekerjakan dua orang, tetapi dampaknya membuat puluhan warung kecil kehilangan pelanggan,” tegasnya.

Sutami menambahkan, saat ini sejumlah kecamatan di Berau bahkan telah memiliki lebih dari satu gerai retail nasional. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dikendalikan.

Menurutnya, idealnya setiap kecamatan cukup memiliki satu hingga dua gerai agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga. Tanpa regulasi yang jelas, ia khawatir dampak ekonomi yang ditimbulkan akan semakin meluas.

“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tegas untuk mengatur jumlah retail modern,” katanya.

Berdasarkan perkiraan, jumlah retail nasional di Berau kini telah mencapai sekitar 60 gerai yang tersebar di berbagai wilayah. Karena itu, ia berharap Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret guna melindungi keberlangsungan usaha kecil masyarakat. (tsy/daa*)

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Bambang Sugianto, menegaskan bahwa kualitas jalan menjadi perhatian utama agar mampu bertahan lebih lama di lingkungan pesisir.

“Penanganannya tidak lagi tambal sulam. Kami lakukan rekonstruksi menyeluruh supaya jalan lebih kuat dan berumur panjang,” jelasnya, Kamis (2/4/2026).

Di Pulau Derawan, proyek difokuskan pada ruas sepanjang sekitar 3,7 kilometer. Jalan tersebut akan dibangun menggunakan konstruksi beton (rigid pavement) yang dinilai lebih tahan terhadap kondisi wilayah pantai.

“Sepanjang 3,7 kilometer akan kami betonkan sesuai DPA, agar lebih awet dan mampu digunakan dalam jangka panjang,” tambah Bambang.

Untuk pekerjaan di Derawan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,8 miliar dengan target penyelesaian dalam tahun anggaran 2026. Perbaikan ini diharapkan segera berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Sementara itu, pembangunan juga terus berlanjut di Pulau Maratua. Melalui anggaran Rp19,2 miliar, DPUPR Berau melanjutkan pengerjaan jalan di jalur utara yang menjadi penghubung penting antarwilayah di pulau tersebut.

Menurut Bambang, penguatan infrastruktur di kawasan wisata merupakan bagian dari strategi utama pemerintah daerah dalam mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang.

“Pengembangan difokuskan di kawasan wisata. Untuk Maratua, jalur utara kami lanjutkan supaya konektivitas antarwilayah semakin optimal,” ujarnya.

Ia menilai, peningkatan kualitas jalan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang luas bagi masyarakat setempat. Akses yang lebih baik akan mempermudah mobilitas wisatawan sekaligus memperlancar distribusi barang dan kegiatan sehari-hari warga.

“Ketika akses semakin baik, wisatawan lebih mudah datang dan aktivitas masyarakat juga ikut terbantu. Dampaknya akan terasa langsung,” tutupnya. 

Rute tersebut menghubungkan Bandara Kalimarau di Tanjung Redeb dengan Bandara di Pulau Maratua yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Derawan sebagai destinasi wisata unggulan daerah yang mencakup Pulau Derawan, Kakaban, dan Sangalaki.

Sejak awal peluncurannya, penerbangan ini digadang-gadang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan kemudahan akses menuju kawasan wisata bahari kelas dunia tersebut. Namun, realisasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan.

Minimnya jumlah penumpang menjadi faktor utama, membuat maskapai Wings Air menghentikan operasional rute tersebut.

Penerbangan menggunakan pesawat jenis ATR 72-500/600 dengan kapasitas 72 kursi itu dinilai belum mencapai tingkat dan target yang memadai.

Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan, Ferdinan Nurdin, membenarkan bahwa salah satu rute yang sempat dibuka tersebut hanya mampu bertahan dalam waktu singkat.

“Sangat disayangkan rute tersebut berhenti karena hanya bertahan beberapa minggu saja,” ujarnya, Kamis (2/4/2026), sebagaimana diberitakan pada Tribun Kaltim.

Ia menjelaskan, jumlah penumpang yang relatif sedikit menjadi pertimbangan utama maskapai dalam menentukan keberlanjutan operasional. Tanpa jumlah penumpang yang mencukupi, rute penerbangan dinilai tidak ekonomis untuk dilanjutkan.

Kondisi ini menjadi catatan penting bagi para pemangku kepentingan, mengingat konektivitas udara ke Pulau Maratua sebelumnya diharapkan menjadi solusi percepatan pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.

Penghentian rute ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan strategi peningkatan minat perjalanan, baik melalui promosi wisata maupun integrasi akses transportasi yang lebih optimal menuju destinasi unggulan di Kabupaten Berau.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, yang juga mengatakan di tengah tingginya angka pengangguran, sejumlah sektor lain justru menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja lokal. Salah satu sektor yang menyimpan potensi besar adalah perkebunan kelapa sawit. 

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, kebutuhan tenaga kerja di sektor ini terus ada setiap tahunnya. Bahkan, ratusan posisi sempat tersedia, namun tidak sepenuhnya terisi oleh masyarakat setempat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang ekonomi di Berau sebenarnya tidak sempit. Hanya saja, sebagian besar pencari kerja masih berfokus pada industri pertambangan yang memiliki persaingan tinggi dan kualifikasi yang lebih spesifik. 

Akibatnya, peluang di sektor lain kerap terabaikan, meski mampu memberikan penghasilan yang layak. Di lapangan, perusahaan perkebunan justru harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan operasional. Situasi ini menjadi gambaran bahwa kesempatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya diserap oleh putra daerah.

Subroto menilai, pola pikir dalam memilih pekerjaan perlu mulai diubah. Menurutnya, sektor seperti perkebunan sawit dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka pengangguran jika dimanfaatkan dengan baik.

“Kesempatan kerja di Berau itu tidak sedikit. Di sektor sawit saja, kebutuhan tenaga kerja cukup besar, tetapi belum banyak diminati oleh tenaga kerja lokal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Ia menambahkan, ketergantungan pada sektor pertambangan justru dapat membatasi peluang masyarakat itu sendiri. Selain persaingan yang ketat, tidak semua pelamar dapat memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan tambang.

Karena itu, masyarakat diharapkan lebih terbuka dalam melihat peluang kerja yang ada. Selama pekerjaan tersebut mampu memberikan penghidupan yang layak, seharusnya tidak ada alasan untuk mengabaikannya.

DPRD Berau juga mendorong Disnakertrans untuk terus memperkuat sosialisasi terkait potensi kerja di berbagai sektor, termasuk perkebunan, agar tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua.

"Dengan memanfaatkan seluruh sektor yang tersedia, Berau memiliki peluang besar untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah," tutupnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Bumi Batiwakkal berada di angka 2,38 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,95.

​Secara bulanan (month-to-month), Berau mencatatkan inflasi sebesar 0,76 persen, sementara inflasi tahun kalender (year-to-date) terpantau stabil di angka 0,60 persen.
​
Kenaikan inflasi tahunan ini didorong oleh lonjakan di beberapa kelompok pengeluaran. Sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang tertinggi dengan kenaikan drastis mencapai 14,14 persen.

Disusul oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman (restoran) sebesar 3,40 persen, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,14 persen.

​Sejumlah komoditas utama yang memberikan andil terhadap kenaikan harga di antaranya adalah emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, rokok, berbagai jenis ikan, beras, hingga bawang merah.

​Di sisi lain, tren positif terlihat pada kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 1,51 persen, serta penurunan harga pada perlengkapan rumah tangga dan sektor rekreasi.
​
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyatakan bahwa posisi Berau sebagai daerah dengan inflasi terendah di Kaltim merupakan bukti efektivitas langkah-langkah pengendalian harga di lapangan.

​“Ini menjadi indikator bahwa pengendalian inflasi di Berau berjalan efektif. Namun demikian, kami tetap waspada terutama terhadap komoditas pangan yang sangat memengaruhi daya beli masyarakat,” ujar Bupati Sri Juniarsih
​
Guna menjaga stabilitas ini, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor.

Fokus utama tetap pada pengawasan ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi barang.

​“Kami akan terus bersinergi dengan seluruh pihak agar stabilitas harga tetap terjaga. Jika diperlukan, pelaksanaan operasi pasar akan terus dilakukan agar inflasi tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat,” pungkasnya.

​Secara umum, meski terdapat tekanan dari kelompok konsumsi harian dan komoditas bernilai tinggi seperti emas, kondisi ekonomi di Kabupaten Berau dinilai masih berada dalam koridor yang terkendali. 

Sejumlah agenda strategis telah disusun guna meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar yang lebih luas.

​Ketua Dekranasda Berau, Brigjen Pol (Purn) Edy Suswanto mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mematangkan rencana pelaksanaan berbagai kegiatan, mulai dari pameran kerajinan hingga peringatan hari ulang tahun Dekranasda yang akan digelar dalam beberapa bulan ke depan.

​"Beberapa agenda sudah kami siapkan. Persiapan yang matang menjadi kunci agar kegiatan ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas dan daya saing UMKM kita," ujar Edy Suswanto.

​Menurut Edy, rangkaian kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya strategis untuk memperkokoh iklim bisnis UMKM di Kabupaten Berau agar mampu naik kelas.

Sejalan dengan upaya tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menekankan pentingnya kreativitas bagi para pelaku usaha.

Ia menyoroti kekayaan adat dan budaya Berau sebagai aset besar yang harus diolah menjadi produk bernilai jual tinggi.

​Bupati melihat momen libur Idulfitri sebagai peluang emas bagi pelaku UMKM. Tingginya angka kunjungan wisatawan ke Berau selama periode liburan harus ditangkap sebagai pasar potensial untuk memperkenalkan produk lokal.

​"Berau ini kaya akan adat dan budaya. Tinggal bagaimana kita kreatif dalam mengelolanya. Lonjakan wisatawan saat libur Lebaran harus dimanfaatkan untuk memasarkan produk unggulan," tegas Sri Juniarsih.

​Lebih lanjut, dirinya mendorong para pelaku UMKM untuk segera bertransformasi ke arah digital.

Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi dinilai sangat krusial agar produk lokal tidak hanya dikenal di skala regional, tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas dengan strategi pemasaran yang lebih modern.

​Pemkab Berau berharap sinergi antara promosi yang gencar melalui pameran serta inovasi pemasaran digital dari pelaku usaha dapat menjadikan produk UMKM Berau sebagai primadona, baik bagi wisatawan maupun pasar global. 

Kebijakan efisiensi disebut tidak akan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pengelolaan sampah. Ia memastikan program yang bersifat mendesak akan tetap dijalankan.

“Walaupun ada penyesuaian anggaran di semua OPD, kebutuhan yang sifatnya prioritas tetap kami upayakan terpenuhi,” ujar Bupati Berau, Sri Juniarsih.

Ia menambahkan, keberadaan TPA Pegat Bukur memiliki peran strategis, terutama untuk mendukung operasional rumah sakit baru yang akan difungsikan secara bertahap. Dari total lahan sekitar 20 hektare yang tersedia, baru sebagian kecil yang bisa digunakan.

“Yang sudah siap kita manfaatkan lebih dulu. Ini berkaitan langsung dengan syarat operasional rumah sakit, jadi tidak bisa ditunda,” katanya.

Namun demikian, pelaksanaan di lapangan belum berjalan sesuai rencana. Hingga awal tahun ini, proyek lanjutan pembangunan TPA Pegat Bukur belum dapat direalisasikan.

Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan DPUPR Berau, Decty Toge Manduli, mengungkapkan bahwa rencana tersebut tertunda karena tidak masuk dalam prioritas anggaran setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Usulan kegiatan tersebut memang belum bisa diakomodasi karena adanya efisiensi anggaran yang cukup besar,” jelasnya.

Ia menyebutkan, pemangkasan APBD 2026 memberikan dampak signifikan terhadap berbagai proyek infrastruktur, termasuk sektor persampahan.

“Pengurangan anggaran yang terjadi cukup besar, sehingga sejumlah program, termasuk pembangunan TPA, ikut terdampak,” tambahnya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah saat ini membuka opsi kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan lokasi sementara pembuangan sampah. Decty mengingatkan, penggunaan lahan yang belum memenuhi standar teknis justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Menurutnya, pembangunan TPA saat ini wajib menggunakan sistem sanitary landfill, yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai, seperti lapisan geomembran untuk menahan rembesan air lindi serta akses jalan yang sesuai standar.

Untuk menyelesaikan pembangunan secara menyeluruh, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp50 hingga Rp150 miliar. Namun, realisasinya masih menunggu kemampuan keuangan daerah, terutama melalui APBD Perubahan 2026.

“Untuk pelaksanaannya nanti sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, karena saat ini sektor air bersih masih menjadi fokus utama kami,” pungkasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam laporan telah diterima dari berbagai sektor usaha.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Berau, Sony Perianda, mengatakan aduan tersebut berasal dari karyawan sejumlah perusahaan, di antaranya PT Kaltim Diamond Coal (KDC) dengan 29 pekerja, perusahaan transportasi Bagong dengan dua pengemudi, PT Saelindo Karya Nusantara, PT Narindra/PT BST dengan enam pekerja, serta PT ACI dengan satu pekerja.

Menurutnya, sebagian besar laporan berkaitan dengan THR yang belum dibayarkan. Namun, kasus yang terjadi tidak bersifat menyeluruh di masing-masing perusahaan.

“Aduan yang masuk umumnya soal THR yang belum dibayar. Tapi ini kasuistis, tidak terjadi pada semua karyawan. Biasanya ada persoalan internal di perusahaan,” ujarnya Rabu (1/4/2026).

Sebagai tindak lanjut, Disnakertrans telah memanggil sejumlah perusahaan untuk dimintai klarifikasi. Beberapa di antaranya sudah hadir memenuhi panggilan, sementara lainnya masih dijadwalkan.

Sony menekankan bahwa setiap laporan diproses secara hati-hati agar tidak berat sebelah. Ia menyebutkan, informasi yang diterima saat ini masih berasal dari pihak pekerja sehingga perlu dikonfirmasi langsung kepada manajemen perusahaan. 

“Kami harus melihat dari dua sisi. Pekerja tentu merasa benar, tapi perusahaan juga perlu didengar agar hasilnya seimbang,” katanya.

Dalam proses penyelesaian, Disnakertrans terlebih dahulu memfasilitasi dialog antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penanganan akan dilimpahkan kepada pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi. Ia menjelaskan bahwa kewenangan pemberian sanksi memang berada pada pengawas ketenagakerjaan provinsi. 

“Kalau tidak selesai di tahap fasilitasi, pengawas yang akan menindaklanjuti, termasuk soal sanksi. Itu memang kewenangan mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sony mengungkapkan bahwa dalam salah satu kasus ditemukan adanya kesalahan penafsiran aturan oleh perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan internal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ia mencontohkan, ada perusahaan yang menetapkan batas pemberian THR bagi pekerja yang mengalami PHK hanya 20 hari sebelum hari raya. Padahal, regulasi menyebutkan pekerja tetap berhak menerima THR selama hubungan kerja berakhir dalam kurun 30 hari sebelum hari raya, khususnya bagi pekerja berstatus PKWTT. 

“Ini bukan unsur kesengajaan, tapi lebih pada salah memahami aturan. Setelah dijelaskan, perusahaan siap menyesuaikan,” ungkapnya.

Di sisi lain, tidak semua laporan berujung pada pelanggaran. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pembayaran terjadi karena kendala teknis, seperti proses pencairan dana dalam jumlah besar di perbankan. 

“Ada juga yang sebenarnya masih berproses. Kalau jumlah karyawan banyak, pencairannya memang tidak bisa instan,” ujarnya.

Ia mengimbau seluruh perusahaan agar tetap memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai aturan yang berlaku. Disnakertrans, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan setiap laporan dan memanggil perusahaan secara bertahap agar penanganan berjalan adil dan proporsional. 

Dedy berpendapat bahwa kehadiran fisik petugas di kantor tetap menjadi kunci efektivitas pelayanan.

​Ia menyarankan, jika memang harus ada penyesuaian, sebaiknya tetap ada jam kantor yang pasti meskipun hanya setengah hari, daripada harus WFH secara penuh di hari tertentu.

​“Nah, ini masyarakat yang istilahnya buat KTP atau mengurus kartu keluarga, ini gimana? Pelayanan ini yang perlu dipertimbangkan,” tegasnya.
​
​Lebih lanjut, Dedy berpendapat bahwa kebijakan WFH, meskipun hanya diterapkan pada hari Jumat, dianggap kurang efisien. Ia merujuk pada waktu libur Sabtu dan Minggu yang sudah cukup bagi ASN untuk beristirahat.

Ia khawatir terlalu banyak "libur" terselubung justru akan memicu kemalasan dan menurunkan produktivitas pegawai.

​“Kalau bagi saya sih enggak efisien, walaupun itu Jumat saja. Kan sudah ada hari Sabtu dan Minggu libur kerja. Keenakan nanti buat ASN-nya. Cukuplah sebenarnya Jumat itu tetap kerja setengah hari,” ucapnya belum lama ini.

​Dedy menutup pernyataannya dengan meminta pemerintah daerah untuk meninjau ulang urgensi kebijakan tersebut di Kabupaten Berau.

Ia berharap kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan langsung tetap menjadi prioritas utama di atas kenyamanan pegawai.

​"Kalau menurut saya sih janganlah, kasihan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Hal ini nanti akan menjadikan pegawai akhirnya malas-malasan kerja karena terlalu banyak liburnya," pungkasnya.

Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran, mengatakan pihaknya sudah dua kali memberi peringatan dan sempat memanggil manajemen. Saat itu, operasional 24 jam dihentikan, namun kini kembali dilanggar. 

“Sudah kami surati dan panggil, sempat dihentikan, tapi sekarang terulang lagi,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan, jika setelah klarifikasi pelanggaran masih terjadi, Pemkab Berau akan mengambil langkah tegas. 

“Kami panggil lagi dan cek langsung ke lokasi. Jika tetap melanggar, penyegelan bisa dilakukan,” tegasnya.

Nanang menjelaskan, aturan jam operasional usaha waralaba di Berau telah diatur dalam Perbup Nomor 1 Tahun 2022, yakni pukul 09.00–22.00 Wita. Mie Gacoan, meski bergerak di sektor kuliner, tetap masuk kategori waralaba sehingga wajib mematuhi ketentuan tersebut.

Pembatasan jam operasional, lanjutnya, bertujuan menjaga ketertiban sosial, termasuk mencegah aktivitas pelajar hingga larut malam. 

“Kami ingin menghindari anak-anak nongkrong sampai dini hari. Ini soal dampak sosial, bukan membatasi usaha,” jelasnya.

Meski begitu, pemkab membuka opsi layanan daring 24 jam selama tidak melayani makan di tempat dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Dalam waktu dekat, DPMPTSP bersama Satpol PP dan OPD terkait akan melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Pemerintah juga mengingatkan potensi dampak lain jika lonjakan pengunjung tidak terkendali, seperti kemacetan dan gangguan ketertiban.

“Yang kami atur dampaknya, bukan melarang usahanya,” tutup Nanang. 

Paparan data menunjukkan kontribusi signifikan pada sektor ini, meski masih dihadapkan pada sejumlah tantangan penguatan produktivitas dan diversifikasi komoditas.

Dalam pemaparan yang disampaikan, produksi sejumlah komoditas hortikultura tercatat cukup tinggi sepanjang 2025. Produksi cabai keriting mencapai 7.240 kuintal, disusul cabai besar sebesar 6.750 kuintal, serta bawang merah 5.180 kuintal.

Sementara itu, komoditas petai dan buncis masing-masing mencapai 4.850 kuintal dan 3.420 kuintal.

Dari sisi lain, terdapat komoditas dengan capaian produksi relatif rendah, seperti kembang kol yang tercatat hanya sebesar 620 kuintal. Hal tersebut menjadi catatan dalam evaluasi untuk peningkatan kedepannya.

“Secara umum, produksi tanaman hortikultura menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan pada komoditas tertentu yang produktivitasnya belum optimal,” demikian disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis dalam rapat paripurna LKPJ Bupati, Selasa (31/3/2026).

Selain hortikultura, ada sektor perkebunan juga yang menunjukkan bahwa areal tanam perkebunan di Kabupaten Berau masih didominasi oleh kelapa sawit dengan luas mencapai 233.500 hektare.

Komoditas lain seperti karet tercatat seluas 5.960 hektare, kelapa dalam 3.480 hektare, lada 2.150 hektare, serta kakao 1.820 hektare.

Dominasi kelapa sawit dinilai mencerminkan struktur ekonomi daerah yang masih bertumpu pada komoditas unggulan tertentu.

Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat diversifikasi komoditas perkebunan guna menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang.

Rapat LKPJ ini juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sektor pertanian dan perkebunan, termasuk dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, serta mendorong kesejahteraan petani.

Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Data tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah yang juga mencatat sebanyak 5.351 kunjungan berasal dari wisatawan mancanegara.

Tingginya angka kunjungan ini tidak terlepas dari daya tarik wisata alam Berau yang kian familiar bagi pelancong.

Destinasi unggulan seperti Kepulauan Derawan, Maratua, Kakaban dengan danau ubur-ubur tak menyengat, hingga Labuan Cermin yang memiliki fenomena air dua rasa menjadi magnet utama.

Selain itu, kekayaan bawah laut Berau yang termasuk dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (coral triangle) menjadikannya destinasi favorit bagi wisatawan pecinta diving dan snorkeling.

Upaya promosi yang semakin gencar, serta pengembangan desa wisata, turut berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan. Berbagai aktivitas wisata berbasis alam dan masyarakat dinilai mampu memberikan pengalaman autentik sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.

Meski demikian, capaian tersebut mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Berau, Sutami yang menilai peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi juga dengan kesiapan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai.

“Kita tentu mengapresiasi capaian kunjungan wisatawan yang cukup positif. Namun di sisi lain, masih ada sejumlah persoalan mendasar atau PR besar yang perlu segera dibenahi dan diatasi,” ujarnya saat diwawancarai setelah rapat paripurna LKPJ Bupati, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, kondisi infrastruktur yang belum optimal, termasuk jarak tempuh yang cukup jauh menuju sejumlah destinasi unggulan, seperti Biduk-Biduk dan Derawan menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan pariwisata Berau yang dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan, khususnya dari luar daerah maupun mancanegara.

Sutami juga menyoroti pentingnya pemerataan jaringan komunikasi di kawasan wisata, mengingat kebutuhan wisatawan terhadap akses informasi dan konektivitas digital semakin tinggi.

“Kalau kita ingin pariwisata ini benar-benar menjadi sektor unggulan, maka persoalan  jaringan harus menjadi prioritas. Jangan sampai potensi besar yang kita miliki justru terhambat oleh hal-hal mendasar,” tegasnya.

DPRD Berau berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah daerah memperkuat pembangunan infrastruktur penunjang, termasuk peningkatan kualitas jalan, transportasi menuju destinasi, fasilitas umum lainnya serta kolaborasi dengan pihak terkait.

“Selain infrastruktur jalan dan jaringan telekomunikasi, kami juga sangat meminta perhatian serius dari pihak PLN terkait ketersediaan listrik, khususnya di wilayah pedalaman dan kawasan destinasi wisata," ujarnya.

"Pasokan listrik harus stabil dan tidak sering mengalami pemadaman, karena hal ini sangat menganggu kenyamanan wisatawan serta aktivitas masyarakat,” tambahnya.

Sebagai penutup, Sutami menambahkan bahwa melalui pembenahan dan perhatian yang berkelanjutan, sektor pariwisata diharapkan tidak hanya mencatat angka kunjungan yang tinggi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat serta mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh.

Ketua DPRD Berau, Deddy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

“LKPJ merupakan dokumen yang memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dan menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan LKPJ akan dilakukan melalui mekanisme internal DPRD, baik dengan pembentukan panitia khusus maupun panitia kerja. Adapun hasilnya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi strategis.

“Rekomendasi tersebut berisi saran, masukan, dan koreksi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, yang menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang pembahasan LKPJ sebagai bagian penting dalam proses evaluasi kinerja.

“LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kami siap menerima masukan dan rekomendasi sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa berbagai catatan strategis dari DPRD akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan ke depan.

“Hasil pembahasan ini akan kami jadikan dasar untuk meningkatkan efektivitas program, termasuk dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah,” terangnya.

Rapat paripurna yang berlangsung pada hari ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas di Kabupaten Berau.

Saat ini, penyiapan infrastruktur pendukung menjadi prioritas utama, terutama dalam hal pengadaan alat kesehatan. Komponen ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan medis yang akan diberikan kepada masyarakat.

Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie, menyebut progres keseluruhan persiapan telah berada di kisaran 60 persen. Namun, capaian tersebut masih bersifat umum lantaran sejumlah tahapan masih berlangsung secara simultan, termasuk administrasi dan proses pengadaan.

Ia menuturkan, pengadaan alat kesehatan menjadi pekerjaan yang cukup kompleks. Selain jumlahnya yang banyak, setiap item harus melalui proses lelang dengan standar ketelitian tinggi agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan aturan yang berlaku.

“Prosesnya sudah berjalan, termasuk lelang pengadaan. Tetapi karena jenis alatnya sangat beragam dan jumlahnya tidak sedikit, semuanya dilakukan bertahap. Kami tetap mengacu pada target yang sudah ditetapkan, yakni bulan Mei,” kata Lamlay.

Di sisi lain, Dinkes juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Mulai dari unit pengadaan hingga pengelola rumah sakit, semuanya dilibatkan untuk memastikan kelengkapan dokumen operasional. Setidaknya terdapat sekitar 25 dokumen utama yang harus dipenuhi sebelum rumah sakit dapat beroperasi.

Tak hanya soal sarana dan prasarana, pemenuhan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Dinkes Berau saat ini tengah menjajaki komunikasi intensif dengan Kementerian Kesehatan terkait peluang penambahan tenaga medis.

Lamlay mengungkapkan, peluang tersebut cukup terbuka lebar. Namun, ia menekankan bahwa seluruh persyaratan administratif tetap harus dilengkapi sebagai dasar pengajuan.

“Kami melihat peluangnya cukup besar karena komunikasi sudah dilakukan. Tapi yang paling penting, seluruh dokumen wajib dipenuhi. Itu menjadi syarat utama yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Proyek rumah sakit ini merupakan hasil kerja sama lintas pemerintahan, melibatkan pemerintah daerah hingga pusat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan operasional rumah sakit berjalan lancar tanpa terkendala persoalan teknis maupun administratif.

Sebagai bentuk transparansi, Dinkes Berau berencana memaparkan perkembangan terbaru secara lebih rinci kepada publik pada awal April mendatang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kesiapan operasional rumah sakit. Lamlay menegaskan pihaknya akan terus mengawal seluruh tahapan yang sedang berjalan. 

“Kami memastikan semua persyaratan dipenuhi sesuai ketentuan. Masyarakat perlu melihat proses ini secara menyeluruh agar memahami progres yang ada,” tutupnya.

Juhan mengungkapkan, awalnya ia tidak menaruh kecurigaan saat melihat benda tersebut mengapung di laut.

“Sekilas seperti sampah biasa yang sering terbawa arus. Tapi bentuknya tidak umum, jadi saya perhatikan lebih lama,” ujarnya.

Rasa penasaran membuatnya memutuskan kembali ke lokasi pada malam hari bersama rekannya, Muhammad Rifki, untuk memastikan temuan tersebut.

“Kami kembali lagi malam itu. Waktu didekati, kelihatan jelas ini bukan sampah. Bahannya keras dan ada bagian yang seperti komponen,” katanya.

Juhan menambahkan, proses evakuasi tidak berlangsung mudah karena kondisi laut yang berubah-ubah. Benda asing itu kemudian ditarik pelan-pelan menggunakan perahu kecil hingga akhirnya puing tersebut tiba di Pantai Pinus, Kampung Pulau Derawan, pada Sabtu (28/3/2026) pagi.

Penemuan itu langsung menarik perhatian warga setempat. Sejumlah bagian pada puing tampak memiliki simbol menyerupai bendera Tiongkok, yang memicu berbagai spekulasi.

“Saya lihat ada tanda seperti bendera. Jadi banyak yang menduga ini dari satelit atau roket peluncur,” tambahnya.

Kapolsek Pulau Derawan, AKP Iwan Purwanto, membenarkan temuan tersebut dan menyatakan pihaknya telah mengambil langkah awal penyelidikan.

“Kami sudah mendatangi lokasi dan memeriksa saksi-saksi yang pertama kali menemukan benda ini,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa kepolisian belum dapat memastikan asal-usul puing, sehingga sampai saat ini belum dapat diambil kesimpulan apa sebenarnya benda tersebut.

"Memang ada beberapa tanda yang mengarah, tapi semuanya masih perlu dikaji lebih lanjut,” kata Iwan.

Menurutnya, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan guna memastikan identitas benda tersebut.

“Kami akan libatkan pihak yang punya kewenangan di bidang ini. Identifikasi tidak bisa dilakukan sembarangan,” bebernya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak puing sebelum proses pemeriksaan selesai.

“Kami minta warga tidak menyentuh, memindahkan, atau merusak benda itu. Biarkan petugas yang menangani,” tegasnya.

Hingga kini, puing tersebut masih berada di lokasi dan menjadi perhatian warga yang ingin melihat dari dekat. 

Di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Long Sam, Kabupaten Berau, makanan satwa sengaja dibungkus menyerupai ketupat dan digantung di area bermain. Metode ini diterapkan untuk merangsang aktivitas empat bayi orang utan agar memanjat dan berusaha membuka anyaman tersebut guna mendapatkan makanan.

Founder sekaligus Direktur Conservation Action Network (CAN), Paulinus Kristanto, menjelaskan bahwa metode ini merupakan bagian dari enrichment atau pengayaan perilaku yang dirancang untuk melatih kemampuan fisik dan kognitif satwa.

“Pengayaan melalui media ketupat ini kami rancang untuk menantang kemampuan fisik dan kognitif bayi orang utan. Dengan menggantung makanan di area bermain, mereka terdorong untuk aktif bergerak dan berusaha meraih makanan,” ujarnya dikutip dari detikkalimantan, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, proses tersebut tidak hanya melatih kekuatan fisik, tetapi juga kesabaran dan keterampilan satwa dalam memecahkan masalah sederhana, seperti membuka anyaman ketupat.

“Dalam prosesnya, orang utan harus memanjat, bergelantungan, serta mengoordinasikan tangan dan kaki. Ini menjadi simulasi bagaimana mereka mencari makan di habitat alaminya,” tambahnya.

Praktik serupa juga diterapkan oleh Bornean Orangutan Rescue Alliance (BORA) yang dikelola Center for Orangutan Protection (COP). Pada kegiatan sekolah hutan, makanan dimasukkan ke dalam ketupat dan digantung di dahan pohon untuk merangsang perilaku alami orang utan.

Manajer BORA, Widi Nursanti, mengatakan bahwa metode ini bertujuan menjaga satwa tetap aktif sekaligus menghindari kejenuhan selama masa rehabilitasi.

“Enrichment membuat orang utan tetap sibuk, berpikir, dan belajar mencari cara untuk mendapatkan makanan. Ini juga melatih kemampuan problem solving serta merangsang indra penciuman mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan, isi ketupat dibuat bervariasi, mulai dari potongan buah, selai, hingga madu, guna meningkatkan minat dan kreativitas satwa dalam memperoleh makanan.

“Variasi pakan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas fisik dan perilaku alami mereka saat makan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, M. Ari Wibawanto, mengapresiasi inovasi tersebut. Ia menilai pendekatan kreatif dalam pengayaan perilaku menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi orang utan.

“Ketupat ini bukan sekadar kemasan, tetapi menjadi media problem solving yang efektif. Satwa didorong untuk memanfaatkan kemampuan fisik dan indra penciumannya dalam memperoleh makanan,” ungkapnya.

Ari menegaskan, variasi metode pengayaan perilaku serta kolaborasi antar lembaga konservasi sangat diperlukan agar proses rehabilitasi berjalan optimal hingga satwa siap kembali ke alam liar.

“Inisiatif ini mencerminkan bahwa setiap proses belajar yang dijalani orang utan merupakan bagian penting menuju pelepasliaran ke habitat aslinya,” tutupnya.

Ia memperingatkan agar penanganan stunting tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi yang hanya bersifat administratif tanpa memberikan dampak nyata di lapangan.

​"Harus ada inovasi dan integrasi program. Jangan sampai penanganan stunting hanya bersifat administratif atau seremonial tanpa dampak nyata," tegasnya.

​Lebih lanjut, Elita meminta adanya mekanisme evaluasi berkala untuk mengukur sejauh mana efektivitas program yang telah dijalankan. Inovasi konkret sangat dibutuhkan agar angka stunting di Berau dapat ditekan secara signifikan.
​
"Harus ada evaluasi berkala dan inovasi konkret agar penanganan stunting benar-benar memberikan perubahan signifikan," tambahnya.

​Menutup pernyatannya, Elita mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan stunting adalah investasi jangka panjang bagi daerah.
​
"Ini menyangkut masa depan generasi Berau. Semua pihak harus bergerak bersama menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal," pungkasnya. 

Ia mengingatkan bahwa anggaran tersebut merupakan amanah besar yang harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rifai, kunci utama keberhasilan pembangunan di tingkat desa terletak pada perencanaan yang matang dan tanggung jawab yang jelas.
​
​Rifai menegaskan bahwa setiap rupiah dari dana desa yang diterima harus direncanakan dengan baik untuk menjawab kebutuhan riil di lapangan. Ia meminta para Kepala Kampung (Kakam) untuk lebih peka terhadap kondisi wilayahnya masing-masing.

​"Dana desa yang diterima setiap kampung seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, direncanakan dengan baik, dan dipertanggungjawabkan secara transparan," ujarnya.

​Ia menambahkan bahwa Kakam memiliki peran sentral dalam menentukan skala prioritas.

"Dana desa harus dimanfaatkan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. Kakam harus memahami kondisi wilayahnya dan menentukan program yang benar-benar dibutuhkan," tegasnya

Lebih lanjut, politisi ini mengingatkan para pengelola anggaran agar tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan perlindungan bagi para aparat desa agar terhindar dari jeratan hukum.
​
"Jangan salah langkah dalam mengelola dana desa. Transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan. Kesalahan dalam pengelolaan bisa berujung pada masalah hukum yang serius," kata Rifai mengingatkan.
​
​Menutup pernyataannya, Ahmad Rifai berharap tidak ada kasus penyalahgunaan anggaran yang dapat menghambat pembangunan desa. Baginya, keberhasilan dana desa diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.

​"Kita tidak ingin ada penyalahgunaan yang justru merugikan masyarakat. Dana desa adalah amanah yang harus dikelola sebaik-baiknya demi pembangunan dan kesejahteraan desa," pungkasnya. 

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna menyampaikan bahwa pembayaran THR merupakan hak pekerja yang harus diprioritaskan oleh setiap perusahaan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga kerja, khususnya dalam menghadapi kebutuhan yang meningkat menjelang hari raya.

“Setiap tahun persoalan THR selalu menjadi perhatian kami. Karena itu, kami mengimbau seluruh perusahaan untuk tidak menunda pembayaran dan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menegaskan, perusahaan tidak perlu menunggu terbitnya surat edaran pemerintah sebagai dasar pelaksanaan, mengingat kewajiban pembayaran THR telah diatur dalam regulasi yang berlaku secara nasional.

Menurutnya, komitmen terhadap pemenuhan hak pekerja seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.

Mengacu pada praktik tahun-tahun sebelumnya, pembayaran THR umumnya dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri.

DPRD Berau mendorong agar penyaluran dapat dilakukan lebih awal, sehingga pekerja memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kebutuhan lebaran.

“Semakin cepat dibayarkan, tentu akan sangat membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan menjelang Idulfitri,” katanya.

Selain itu, DPRD Berau akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan serta pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya keterlambatan maupun pelanggaran oleh perusahaan.

Ratna juga membuka ruang pengaduan bagi pekerja yang tidak menerima haknya dengan meminta masyarakat untuk melaporkan kepada DPRD apabila ditemukan adanya pelanggaran.

“Kami siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Kepatuhan perusahaan dalam membayar THR akan terus kami awasi,” tegasnya.

Langkah ini menjadi bentuk komitmen DPRD Berau dalam melindungi hak tenaga kerja, sekaligus mencegah terulangnya persoalan keterlambatan pembayaran THR di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari raya.

Ia juga tak segan mengatakan jika memang distribusi gas LPG ke Berau tak ada hambatan di masa yang akan datang, namun mengalami kelangkan di Berau, maka selain Diskoperindag yang mengawasi, tentu pihak kepolisian perlu bergerak cepat menangani persoalan mendasar tersebut.

"Tindak tegas pelaku penimbun LPG, agar tidak menyebabkan langkanya gas LPG," tutupnya.

Meski dikenal memiliki kekayaan hasil laut yang melimpah, operasional di kawasan tersebut nyatanya masih jauh dari kata maksimal.

​Kepala UPT TPI Sambaliung, Frederick Sibuloh, mengakui bahwa keterbatasan infrastruktur dasar menjadi batu sandungan utama.

Saat ini, pihaknya sedang berupaya keras membenahi tata kelola pemasaran ikan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan setempat.

​Namun, Frederick tidak memungkiri bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, perputaran roda ekonomi nelayan di Tanjung Batu akan terus menghadapi kendala besar.

“Jujur saja, di TPI Tanjung Batu itu kita belum punya fasilitas cold storage dan pabrik es. Jadi, sementara ini kita hanya bisa menampung ikan-ikan dari nelayan sekitar tanpa sistem pengawetan yang mumpuni,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Frederick menegaskan bahwa kehadiran pabrik es dan cold storage merupakan infrastruktur krusial bagi operasional penuh TPI Tanjung Batu.

Tanpa fasilitas pendingin tersebut, kualitas dan kesegaran ikan sulit dipertahankan, sehingga harga jual nelayan pun rentan merosot. 

Mengantisipasi kendala ini, pihak UPT telah mulai mendistribusikan berbagai bantuan teknis guna mendongkrak mobilitas nelayan di lapangan.

“Sudah ada fasilitas yang digunakan nelayan, seperti cool box dan motor roda tiga. Ke depan, kita akan arahkan semua penjual ikan di sekitar Tanjung Batu untuk melakukan pemasaran di TPI tersebut,” tambahnya.

Frederick menegaskan bahwa kemajuan TPI Tanjung Batu bukan hanya tanggung jawab Dinas Perikanan. Diperlukan sinergi lintas sektor, terutama bersama Diskoperindag, untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat.

Kolaborasi strategis ini dibidik tidak hanya untuk menyejahterakan nelayan, tetapi juga menjadi mesin baru pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau.

“Kalau pabrik es dan cold storage itu sudah ada, saya yakin TPI Tanjung Batu pasti akan beroperasi maksimal. Ini yang sangat kami tunggu-tunggu sampai sekarang,” pungkasnya.

Hampir setiap bulan, selalu ada saja agenda lari yang muncul di Bumi Batiwakkal. Dari yang sekadar fun run, sampai lomba yang benar-benar menguji napas. Fenomena ini menunjukkan generasi muda Berau mulai menemukan cara sehat untuk menyalurkan energinya.

Melihat geliat itu, Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Berau merasa sayang jika momentum ini dibiarkan lewat begitu saja. Maka lahirlah Ramadan Running Race 2026, sebuah ajang lari yang digelar selama empat hari, mulai 11 hingga 14 Maret 2026, di Jalan Ramania, Tanjung Redeb.

Bagi yang kebetulan melintas di kawasan itu selama empat malam berturut-turut, suasananya mungkin terasa sedikit berbeda dari biasanya. Jalan Ramania yang biasanya sekadar jadi jalur lalu lintas, mendadak berubah menjadi arena adu cepat. Lampu jalan, sorak penonton, dan derap langkah para pelari berpadu menjadi satu suasana yang cukup meriah.

Setiap malam, lokasi itu dipenuhi peserta dan warga yang ingin menonton. Ada yang datang untuk berlomba, ada pula yang sekadar berdiri di pinggir jalan sambil memberi semangat.

Di malam pembukaan hujan sempat turun membasahi lintasan. Tapi bukannya bubar, para pemuda justru tetap bertahan. Sebagian meneduh sambil bercanda, sebagian lagi tetap menunggu giliran lomba dengan sabar.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Berau, Desy Fitriansyah, mengatakan kegiatan ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Tahun sebelumnya, kegiatan serupa juga pernah digelar.

“Tahun lalu kami juga buat dan euforianya tetap sama bahkan semakin terasa sekarang ini,” ujarnya.

Dalam lomba ini, para peserta ditantang menunjukkan kemampuan terbaiknya di lintasan 100 meter. Jaraknya memang pendek, tapi cukup untuk membuat detak jantung naik beberapa tingkat. Kategori lomba dibagi untuk putra dan putri, sehingga semua punya kesempatan untuk ikut merasakan sensasi garis start dan garis finis.

Namun bagi Desy, lomba ini bukan sekadar soal siapa yang paling cepat. Hadiah memang ada, tapi itu bukan inti dari semuanya.

“Bukan hanya soal nominal hadiah, tapi lebih kepada kebersamaan dan semangat olahraga di kalangan anak muda,” jelasnya.

Karena pada akhirnya, Ramadan Running Race bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai garis finis. Lebih dari itu, acara ini menjadi ruang bagi anak-anak muda Berau untuk berkumpul, berbagi energi positif, dan membuktikan bahwa Ramadan tidak menyurutkan semangat untuk menyehatkan badan.

“Kami Polres Berau, memastikan keterbukaan kepada masyarakat,” tegasnya.

AKBP Ridho pun menegaskan komitmennya untuk memberantas Berau agar bebas minol dan balap liar akan terus digalakan, hal ini guna memberi rasa aman kepada masyarakat. 

Kegiatan ini tidak hanya dilakukan saat Bulan Ramadan saja, akan tetapi di bulan lainnya juga akan dilaksanakan.

“Itu komitmen kami,” katanya.

Sementara itu Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polres Berau atas kesigapannya menjaga kamtibmas selama Ramadan.

Langkah tegas kepolisian dalam memberantas balap liar dan peredaran minuman keras (miras), serta respons cepat melalui call center 110, dinilai efektif memberikan rasa aman bagi masyarakat.

 “Saya sebagai bupati sangat mengapresiasi,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan apresiasi kepada Polres Berau atas penyediaan fasilitas parkir gratis bagi warga yang akan mudik. Layanan ini mencakup area parkir di halaman Mapolres Berau hingga seluruh jajaran Polsek di Bumi Batiwakkal.

“Mudik gratis juga sudah tentu menjadi perhatian polres melalui Satlantas, keamanan jalur mudik, menjadi atensi khusus,” pungkasnya.

Kasi Dokkes Polres Berau Penata dr. Mawar M. selaku penanggungjawab mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan makanan yang disiapkan bagi para penerima manfaat berada dalam kondisi aman, sehat, dan layak konsumsi sebelum proses distribusi dilakukan.

“Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas makanan tetap terjaga sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan dilakukan juga terhadap bahan makanan guna memastikan seluruh menu yang disiapkan memenuhi standar kesehatan.

“Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap bahan makanan agar dipastikan aman, sehat, dan memenuhi standar kesehatan,” tambahnya.

Pemeriksaan dilaksanakan bersama tim Sidokkes Polres Berau yang terdiri dari Pengatur I Taufik Hidayat, S.Tr.Kes bersama Firda Syarif sebagai mitra Polres Berau.

Dalam pelaksanaannya tim melakukan pengecekan terhadap sampel makanan yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah dan peserta posyandu.

Menu yang diperiksa meliputi roti manis, kacang goreng, telur rebus, dan buah jeruk yang disiapkan untuk didistribusikan kepada 2.299 penerima manfaat dari sejumlah lembaga pendidikan dan layanan kesehatan di Tanjung Redeb.

Adapun jumlah penerima manfaat, yaitu:

• TK Kemala Bhayangkari: 83 porsi

• SDN 002 Tanjung Redeb: 541 porsi

• SMKN 1 Berau: 753 porsi

• SMAN 1 Berau: 880 porsi

• Posyandu Kemala Bhayangkari: 42 porsi

Pada proses pemeriksaan, tim melakukan uji organoleptik dengan mengevaluasi rasa, aroma, warna, tekstur, dan tampilan makanan guna memastikan kualitas makanan tetap baik sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh sampel makanan menunjukkan tidak mengalami perubahan kualitas sehingga dinyatakan layak untuk dikonsumsi.

Tim Sidokkes juga melakukan pengujian menggunakan reagen kimia untuk mendeteksi kemungkinan adanya kandungan bahan berbahaya, seperti arsenik, nitrit, sianida, formalin, dan boraks pada makanan.

Adapun hasil pengujian tersebut, seluruh sampel makanan dinyatakan negatif dari kandungan bahan kimia berbahaya sehingga aman untuk dikonsumsi oleh para penerima manfaat program pemenuhan gizi di Kabupaten Berau.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel makanan negatif dari kandungan bahan kimia berbahaya sehingga dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi,” tandas dr. Mawar.

Salah satu titik keberangkatan utama transportasi perairan berada di Dermaga Sanggam, Tanjung Redeb yang menjadi pusat aktivitas kapal cepat atau speedboat.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Darat Dishub Berau, Syamsudin menyampaikan bahwa armada speedboat yang beroperasi di dermaga Sanggam telah dipastikan dalam kondisi layak beroperasi serta memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran.

“Untuk transportasi perairan, rute keberangkatan utama berada di Dermaga Sanggam. Armada speed yang beroperasi sudah dipastikan layak jalan, namun sebelum berangkat tetap harus melengkapi seluruh peralatan keselamatan seperti life jacket atau jaket pelampung,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan pengawasan terhadap kelengkapan keselamatan pelayaran dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) atau syahbandar yang bertugas mengatur, menerapkan, sekaligus memastikan kapal yang beroperasi memenuhi seluruh persyaratan sebelum diberangkatkan.

“KUPP atau syahbandar yang mengeluarkan izin keberangkatan serta melakukan pengawasan terhadap kelengkapan kapal. Mereka sudah ditempatkan di Dermaga Sanggam, termasuk di beberapa pelabuhan lain seperti Tanjung Batu, Teluk Sulaiman, dan Maratua,” katanya.

Syamsudin menambahkan, terdapat puluhan armada speedboat yang disiapkan untuk melayani masyarakat di jalur perairan tersebut. Dermaga Sanggam saja tercatat sekitar 28 unit speedboat yang siap beroperasi melayani penumpang.

“Kalau tidak salah sekitar 28 speed yang terdaftar di Dermaga Sanggam. Untuk di Tanjung Batu dan Derawan saya tidak terlalu memantau secara langsung, tetapi kadang ada juga speed dari Derawan yang masuk dan beroperasi hingga ke Dermaga Sanggam,” ujarnya.

Selain itu, jumlah armada yang terdaftar di wilayah Maratua juga diperkirakan mencapai sekitar 28 unit speedboat yang melayani mobilitas masyarakat maupun wisatawan menuju kawasan tersebut.

Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran, Dishub Berau juga menyiapkan sejumlah posko pelayanan di beberapa titik pelabuhan strategis.

Posko tersebut antara lain berada di Pelabuhan Sanggam, Pelabuhan Sidayang di Tanjung Batu, Pelabuhan Teluk Sulaiman, serta Pelabuhan Maratua.

Posko disiapkan untuk memantau aktivitas transportasi penumpang sekaligus memberikan pelayanan dan pengawasan selama periode arus mudik Lebaran.

Untuk tarif perjalanan, Dishub menyebutkan harga tiket speedboat relatif masih sama seperti sebelumnya.

Salah satu rute yang cukup banyak diminati adalah perjalanan dari Pelabuhan Sanggam menuju Pulau Maratua dengan tarif sekitar Rp360 ribu per penumpang.

“Untuk tarif speed sepertinya masih sama, kisarannya sekitar Rp360 ribu untuk rute Pelabuhan Sanggam menuju Maratua,” ujarnya.

Meski demikian, Dishub memperkirakan puncak lonjakan penumpang justru tidak terjadi saat arus mudik Lebaran, melainkan setelah hari raya ketika masyarakat memanfaatkan sisa waktu liburan untuk berkunjung ke destinasi wisata di wilayah kepulauan.

“Biasanya setelah Lebaran justru lebih ramai karena banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu liburan untuk berwisata, terutama ke pulau Maratua,” tuturnya.

Untuk menjaga keselamatan penumpang, Dishub bersama pihak terkait juga menerapkan pembatasan jumlah penumpang pada setiap speedboat agar tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

“Penumpang speed juga dibatasi agar tidak terjadi kelebihan kapasitas. Untuk speed kecil biasanya sekitar 15 sampai 16 penumpang, sementara yang berukuran lebih besar bisa sekitar 25 penumpang,” jelasnya.

Pembatasan dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan serta memastikan kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan di perairan.

Bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi speedboat, pemesanan tiket dapat dilakukan secara langsung di loket yang tersedia di Pelabuhan Sanggam.

Terakhir, Dishub Berau juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik maupun pulang kampung melalui jalur perairan agar mempersiapkan perjalanan dengan baik.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin mudik atau pulang kampung agar mempersiapkan diri dengan baik dan merencanakan perjalanan secara matang, serta sebaiknya tidak membawa barang bawaan terlalu banyak agar perjalanan lebih aman dan nyaman,” tutupnya.

Operasi yang berlangsung pukul 21.00 hingga 23.00 WITA merupakan bagian dari pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait larangan peredaran miras selama Bulan Suci Ramadan 2026.

Kabag Ops Polres Berau, AKP Kasiyono, mengatakan razia menyasar titik-titik yang diduga masih memperjualbelikan miras secara ilegal.

“Razia ini kami lakukan untuk menindak peredaran miras yang masih ditemukan selama Ramadan. Ini bagian dari penegakan Perda dan Perkada yang berlaku,” ujarnya.

Dalam operasi tersebut, personel gabungan dari Polres Berau, Subdenpom VI/1-2 Berau, Kodim 0902/BRU, Kompi 2 Batalyon C Satbrimobda Kaltim, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Kejaksaan Negeri Berau, serta Satpol PP Kabupaten Berau diterjunkan ke sejumlah ruas jalan di pusat kota.

Tim dibagi menjadi dua kelompok dan melakukan penyisiran di beberapa lokasi, di antaranya Jalan H. Isa, Jalan Mangga, Jalan Murjani, Jalan Diponegoro, Jalan Gunung Panjang, Jalan Kampung Tendean, Jalan Pulau Derawan, dan Jalan Karomah. 

Petugas melakukan pemeriksaan langsung ke kios dan warung yang dicurigai menjual miras.

Dari hasil pemeriksaan, aparat menemukan ratusan botol miras berbagai merek di sejumlah kios di Jalan Mangga III dan Jalan H. Isa I dan seluruh barang bukti kemudian disita serta diamankan di Kantor Satpol PP Kabupaten Berau untuk proses hukum lebih lanjut.

“Hasil razia menunjukkan masih adanya pelanggaran terkait peredaran miras. Kami akan terus melakukan penindakan,” tegas AKP Kasiyono.

Ia menambahkan, pihaknya tidak akan mentolerir praktik penjualan miras yang melanggar ketentuan selama Ramadan.

“Kami mengimbau pemilik kios dan warung untuk tidak menjual miras selama bulan Ramadan. Jika masih ditemukan pelanggaran, akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Operasi serupa dipastikan akan kembali digelar dalam waktu dekat sebagai bagian dari pengawasan rutin selama Ramadan di wilayah hukum Polres Berau.

Rian menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga bagian dari implementasi program strategis kementerian. 

“Kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu wujud nyata dukungan terhadap 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami ingin memastikan bahwa pemasyarakatan hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb berkomitmen untuk terus melaksanakan program sosial secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan yang humanis serta penguatan peran pemasyarakatan di tengah masyarakat. 

Program tersebut melibatkan personel Polres Berau bersama Yayasan Kemala Bhayangkari sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah dan balita dan sebanyak 39 karyawan yang menangani proses produksi hingga distribusi makanan.

Kabag Ops Polres Berau, AKP Kasiyono menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin sebagai bentuk kepedulian institusi Polri terhadap peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.

“Program ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan balita, khususnya di wilayah Tanjung Redeb. Asupan yang baik sangat penting untuk menunjang proses belajar dan tumbuh kembang mereka,” ujarnya.

Sebelum didistribusikan, seluruh menu yang disiapkan terlebih dahulu melalui pemeriksaan kelayakan konsumsi oleh petugas food security. Pemeriksaan tersebut guna memastikan makanan dalam kondisi higienis, aman, dan sesuai standar sebelum diterima oleh para penerima manfaat.

Sebanyak 2.299 porsi MBG disalurkan kepada sejumlah lembaga pendidikan dan posyandu. Rinciannya meliputi TK Kemala Bhayangkari sebanyak 83 porsi, SD 002 Tanjung Redeb 541 porsi, SMKN 1 Berau 753 porsi, SMAN 1 Berau 880 porsi, serta Posyandu Kemala Bhayangkari 42 porsi.

Menu yang dibagikan untuk pelajar terdiri atas roti manis, telur, kacang, susu ultra, kurma, dan apel. Sementara untuk balita di posyandu, paket gizi meliputi susu Prenagen, sari kacang hijau, roti manis, kurma, kacang goreng, serta telur rebus.

Proses distribusi didukung dua unit kendaraan operasional guna memastikan penyaluran berjalan lancar dan tepat waktu.

AKP Kasiyono menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud penguatan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan kehadiran Polri tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tandasnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung setelah sistem portal diresmikan. Sejak pagi tadi, puluhan pedagang berkumpul untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan yang diterapkan.

Penerapan portal nontunai merupakan bagian dari sistem penataan retribusi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan pasar di kabupaten Berau. Namun, kebijakan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pedagang karena dinilai belum mempertimbangkan kondisi riil aktivitas jual beli di pasar tradisional.

Kekhawatiran semakin mencuat setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan sejumlah pedagang mengeluhkan dagangan mereka tidak laku pascapemasangan portal.

Para pedagang menilai perubahan mekanisme akses masuk yang diberlakukan secara mendadak berpotensi memengaruhi minat pembeli dan pola kunjungan masyarakat.

Pasar tradisional, menurut para pedagang masih sangat bergantung pada pembeli harian dari kalangan menengah ke bawah yang terbiasa dengan sistem transaksi tunai dan akses terbuka.

Rahmatullah, mewakili para pedagang mengatakan, keresahan muncul karena kebijakan langsung diberlakukan tanpa masa transisi yang memadai. Ia juga menilai, kondisi pasar dalam beberapa waktu terakhir masih fluktuatif dan belum sepenuhnya stabil.

“Kami tidak menolak sistem ini. Namun kami sepakat dengan pedagang lainnya bahwa penerapannya belum tepat untuk segera diberlakukan dalam kondisi seperti sekarang ini, kondisi pasar yang lagi lemah,” katanya.

Rahmatullah juga mengungkapkan bahwa sebelum peresmian dilakukan, pihak pedagang telah berupaya menyampaikan aspirasi kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) agar kebijakan tersebut dikaji ulang.

“Kami sudah sering berkomunikasi sebelumnya kepada kadis, minta supaya dikaji dulu. Bukan menolak, tapi melihat kondisi pasar dulu. Karena ini menyangkut keberlangsungan usaha para pedagang dan perekonomian kedepannya,” jelasnya.

Meski demikian, atas unjuk rasa ini, ia mengimbau pedagang tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.

“Saya meminta kepada teman-teman untuk turun tapi jangan anarkis dan tidak ada tindakan yang boleh melanggar aturan. Aspirasi harus disampaikan dengan cara yang baik dan melalui mediasi atau musyawarah tidak boleh anarkis,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Adji Dilayas, Syaidinoor, memberi tanggapan bahwa penerapan portal nontunai merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan instruksi pimpinan.

“Kami menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Ini bukan kebijakan pribadi, tetapi bagian dari ketentuan yang harus kami laksanakan dilapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak bermaksud menghindari tanggung jawab atas polemik yang terjadi dan memastikan aspirasi pedagang dan masyarakat akan segera disampaikan kepada pimpinan untuk dibahas lebih lanjut.

“Apa yang menjadi tuntutan hari ini akan kami laporkan secepatnya. Kami bersama pimpinan akan segera melakukan evaluasi dan menentukan langkah selanjutnya,” sambungnya.

Terkait insiden perusakan portal di bagian depan pasar, ia menilai tindakan tersebut sangat disayangkan dan tidak dapat dibenarkan karena menyangkut aset pemerintah daerah.

“Itu fasilitas milik pemerintah daerah. Perusakan tentu tidak bisa dibenarkan juga. Untuk penanganannya kami akan serahkan kepada Satpol PP dan pihak kepolisian sesuai kewenangan,” ujarnya.

Aksi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan berujung mediasi di kantor UPTD pasar Sanggam Adji Dilayas hingga menjelang siang hari. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi mengenai kemungkinan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Upaya konfirmasi juga telah dilakukan jurnalis kartanews kepada Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Berau. Namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi dan menyampaikan untuk memberi waktu berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan tertinggi sebelum memberikan pernyataan.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama enam negara dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) mendorong langkah terpadu guna menjaga keberlanjutan populasi penyu dan ekosistem pesisir.

Enam negara yang tergabung dalam Coral Triangle Initiative (CTI) meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon. Kawasan ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia dan menjadi habitat penting bagi berbagai spesies penyu.

Manajer Senior Perlindungan Laut YKAN, Yusuf Fajariyanto, mengatakan bahwa konservasi di Derawan dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat pesisir serta dukungan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV).

“Dalam mendukung upaya pelestarian penyu di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, selain melibatkan warga lokal kami juga memanfaatkan teknologi Unmanned Aerial Vehicle atau UAV,” ujarnya, diikutip dari Antara, Selasa (24/2/2026).

Yusuf menambahkan, pada Oktober 2025 telah dilakukan survei udara menggunakan drone untuk memetakan sebaran penyu, memperkirakan populasi, serta mengidentifikasi penggunaan habitat di kawasan perairan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Sea Turtle Nesting Beach Indicator Tools.

“Penggunaan UAV memungkinkan pengumpulan data spasial beresolusi tinggi dengan jangkauan luas serta lebih efisien dari sisi waktu dan biaya,” katanya.

Menurut Yusuf, integrasi antara teknologi dan pemantauan berbasis masyarakat menjadi elemen kunci dalam penyusunan rencana aksi perlindungan penyu di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS).

“Konservasi penyu merupakan kerja jangka panjang. Ketika masyarakat, pemerintah, dan mitra pembangunan berjalan bersama, kita tidak hanya melindungi penyu, tetapi juga menjaga masa depan ekosistem pesisir bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir (BMUKN) melalui skema International Climate Initiative.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, menegaskan bahwa perlindungan penyu memiliki landasan hukum yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Di tingkat nasional seluruh jenis penyu dilindungi penuh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025,” ujarnya dalam keterangan resminya di laman resmi YKAN.

Ia menjelaskan, penyu juga masuk dalam CITES Appendix I serta Daftar Merah IUCN dengan status terancam hingga kritis, sehingga tidak boleh ditangkap, diperdagangkan, atau dimanfaatkan dalam bentuk apa pun.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau dan kawasan laut yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati global, termasuk penyu laut. Dari tujuh spesies penyu di dunia, enam di antaranya ditemukan di perairan Indonesia,” ujarnya.

Kepulauan Derawan sendiri memiliki posisi strategis dalam peta konservasi penyu. Pulau Sangalaki dan Derawan dikenal sebagai lokasi peneluran penting bagi penyu hijau (Chelonia mydas) dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata).

Pantai berpasir putih dengan kemiringan landai, minim gangguan cahaya buatan, serta perairan yang relatif tenang menjadikan kawasan ini ideal sebagai lokasi bertelur penyu.

Pulau Sangalaki bahkan kerap disebut sebagai salah satu lokasi peneluran penyu hijau terbesar di Asia Tenggara. Pada musim puncak, puluhan indukan dapat mendarat dalam satu malam untuk bertelur. 

Selain itu, ketersediaan padang lamun dan terumbu karang yang sehat di sekitar perairan Derawan menyediakan sumber pakan alami yang melimpah, mendukung siklus hidup penyu dari fase juvenil hingga dewasa.

Keunggulan ekologis tersebut menjadikan Derawan bukan hanya destinasi wisata bahari, tetapi juga benteng penting bagi keberlanjutan populasi penyu di tingkat regional dan global. Kolaborasi lintas negara, dukungan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi utama untuk memastikan spesies purba ini tetap lestari di perairan Kalimantan Timur.

Salah satu pemilik lahan, Takim mengaku kecewa karena lahan miliknya digusur tanpa ada proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak.

“Saya sangat kecewa kepada perusahaan PT. KCW karena melakukan penggusuran lahan," ungkapnya, senin (23/2/2026)

"Tanaman saya ikut tergusur tampah ada pemberitahuan atau kesepakatan kerja sama," sambungnya.

Hingga kini, dirinya mengaku belum memperoleh kejelasan terkait nasib lahan yang ia miliki. Namun, pihak yang bersangkutan tetap melakukan penggusuran secara sepihak.

“Besar harapan saya permasalahan ini dapat selesai sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” pintanya.

Sampai saat ini pemilik lahan belum melakukan langkah apapun. Hal tersebut sesuai arahan dari Tim pendamping yang diberikan oleh tim kuasa hukumnya. Jikalau pihak perusahaan mengklaim lahan tersebut masuk di dalam kawasan HGU, pihak perusahaan harus menghormati hak pemilik lahan. Dimana secara keseluruhan, lahan tersebut belum pernah diperjualbelikan kepada perusahaan manapun.

Perwakilan Kuasa Hukum, Hamsah membenarkan terkait permasalahan tanah Pak Takim yang diduga di gusur salah satu perusahaan yang ada di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau.

"Kami sudah mendatangi pihak perusahaan, namun pada saat itu kami hanya bertemu dengan Humas perusahaan lalu duduk bersama membahas terkait permasalahan yang di alami Pak Takim pemilik lahan yang di gusur Perusahaan PT. KCW," ungkapnya.

"Namun, perwakilan pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka harus mengonfirmasi dulu ke atasannya terkait ini," lanjutnya.

Akan tetapi, sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil tanggapan dari pihak perusahaan kepada pemilik tanah yang dirugikan terkait penggusuran tersebut.

“Kami tegaskan kembali jika pihak perusahaan tidak menanggapi permasalahan ini, kami akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku," terangnya.

Dirinya berharap terkait permasalahan yang dialami warga yang berada di tanjung batu ini, pihak perusahaan harus cepat mengambil langkah untuk penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan emosional antara warga binaan dan keluarga tetap terjaga serta memberikan semangat positif dalam proses pembinaan. 

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb berkomitmen untuk terus mendukung program-program pembinaan yang berorientasi pada kemanusiaan, guna mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin PASTI dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau, Jhon Frihandany, menyampaikan apabila masyarakat ingin menggantikan status profesinya, maka hanya perlu melaporkan ke disdukcapil  npa harus melalui proses yang panjang.

"Biasanya kan di peralihan pekerjaan tuh,  khusus swasta, mereka wajib melaporkan proses perubahan biodatanya, termasuk pekerjaan,"ucapnya, pada Senin (09/02/2026)

Kendati demikian, walaupun status profesi dapat diganti sesuai dengan pekerjaan yang terbaru dijalani masyarakat, pihaknya tidak akan memberi ajuran harus segera mengganti.

Namun,  apabila masyarakat datang untuk melaporkan, maka tentu hal itu akan segera diselesaikan secara cepat.

"Kami tidak memaksa, nama jika masyarakat datang untuk melapor maka kami akan urus dengan cepat," tuturnya.

Selain datang melaporkan perubahan, Jhon juga menjelaskan, bahwa bagi masyarakat yang menempuh perjalanan jauh dari kota. Tentunya dapat melakukan perubahan data tersebut melalu aplikasi atau websites Disdukcapil Berau.

Sehingga masyarakat yang jauh dari Kota Tanjung Redeb, tidak perlu lansung datang ke kantor, dengan adanya aplikasi tersebut.

"Melalui aplikasi disdukcapil, disitu nanti ada petunjuk kalau mau peralihan status profesi,"pungkasnya.(*)

Ketua TP PKK Kabupaten Berau sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Sri Aslinda Gamalis, menegaskan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam menggerakkan Posyandu karena beririsan langsung dengan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, PKK harus didorong menjadi motor utama dalam pelaksanaan dan pengembangan layanan Posyandu yang lebih terintegrasi.

“PKK berperan penting dalam memastikan Posyandu berjalan aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kader PKK adalah ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan keluarga, terutama ibu dan anak,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Penataan dan Pendayagunaan Posyandu di Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah, Sabtu (7/2/2026).

Ia menjelaskan, seiring dengan transformasi Posyandu, peran PKK tidak lagi terbatas pada kegiatan pendukung kesehatan ibu dan anak. Posyandu kini diarahkan untuk melayani enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga menuntut kader PKK memiliki pemahaman lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial dan ketenteraman masyarakat.

“Transformasi ini menuntut peningkatan kapasitas kader PKK, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun koordinasi dengan perangkat kampung dan sektor terkait. PKK harus mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Sri Aslinda menyebutkan, TP PKK Kabupaten Berau secara aktif mendorong penataan regulasi Posyandu di tingkat kampung dan kelurahan sebagai landasan penguatan peran kader. Hingga saat ini, sebagian besar kampung dan kelurahan telah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim Pembina serta kepengurusan Posyandu.

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi peran PKK di Kecamatan Segah yang dinilai aktif mendukung pembenahan Posyandu. Dari 14 kampung yang ada, hampir seluruhnya telah menyelesaikan penataan kepengurusan Posyandu dengan keterlibatan kader PKK sebagai penggerak utama di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan transformasi Posyandu sangat bergantung pada konsistensi peran PKK dalam melakukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, termasuk dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

“PKK harus terus hadir di tengah masyarakat, memberikan pemahaman tentang pentingnya memanfaatkan layanan Posyandu. Dengan peran aktif PKK, Posyandu diharapkan benar-benar menjadi pusat layanan keluarga di tingkat kampung,” tutupnya.

Pemusnahan barang bukti dilakukan oleh Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Berau. 

Pemilihan sekolah sebagai lokasi kegiatan dimaksudkan agar siswa memperoleh pemahaman langsung mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindak pidana.

Berbeda dari kegiatan pemusnahan yang umumnya dilakukan secara terbatas, pelaksanaan di sekolah ini memberi ruang bagi para siswa untuk menyaksikan secara langsung barang-barang yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan proses penanganannya oleh aparat penegak hukum.

Kepala Seksi PAPBB Kejari Berau, Deka Fajar Pranowo menjelaskan bahwa pendekatan edukatif menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pemberian pemahaman hukum secara langsung dinilai lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan kesadaran hukum kepada pelajar sejak dini, agar mereka memahami jenis-jenis barang yang dilarang dan dampak hukum dari tindak pidana,” ujarnya.

Ia menambahkan, usia pelajar merupakan fase penting dalam pembentukan karakter. Upaya pencegahan terhadap potensi keterlibatan dalam tindak pidana perlu dilakukan melalui edukasi yang konkret dan mudah dipahami.

Pihak sekolah juga menyambut positif, Kepala SMA PGRI Berau, Abd Wahab, menilai pemusnahan barang bukti di lingkungan sekolah memberikan nilai pembelajaran yang kuat bagi peserta didik.

“Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran nyata bagi siswa tentang hukum dan dampak kriminalitas. Ini sangat membantu sekolah dalam membangun kesadaran dan sikap taat hukum di kalangan pelajar,” ungkapnya.

Kejari Berau berharap para siswa tidak hanya memahami aspek hukum secara teoritis, tetapi juga mampu mengambil pelajaran dari dampak nyata tindak pidana, sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum di masa mendatang.

Langkah tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Kejaksaan Negeri Berau dalam memperluas peran edukasi hukum kepada masyarakat dengan menjadikan pelajar sebagai sasaran strategis pembentukan generasi yang sadar dan taat hukum.

Gedung BUMK tersebut diproyeksikan oleh Pemerintah Kampung akan menjadi wadah pengembangan potensi usaha yang dapat membantu perekonomian warga setempat. 

Kepala Kampung Pegat Bukur, Suharyadi Kusuma, menyampaikan seiring berjalannya waktu BUMK Batu Bual Sejahtera telah mampu mengakomodir beberapa warga di kampung untuk terlibat aktif dalam pengembangan usaha.

Ia menyampaikan bahwa ada 16 orang warga yang telah bergabung dalam wadah usaha itu, sehingga dapat bekerja serta berkontribusi dalam pembangunan Kampung. Sementara, upah yang diberikan kepada anggota juga telah memenuhi standar Upah Minimun Karyawan (UMK).

"BUMK Batu Bual Sejahtera ini sudah mampu menjadi badan usaha yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, Direktur BUMK Batu Bual Sejahtera, Didi Soeran mengatakan pembangunan gedung baru tersebut merupakan murni hasil upaya mandiri.

Ia menuturkan bahwa selama pembangunan gedung itu, tidak ada bantuan luar yang berkontribusi atas berdirinya aset milik Kampung Pegat Bukur tersebut.

"Ini murni hasil usaha dan alhamdulillah bisa terwujud hari ini berdiri kantor sekretariat BUMK," tegasnya.

Dirinya juga menambahkan, pencapaian BUMK Batu Bual selama tahun 2025 telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK).

"Selama tahun 2025 kami berhasil menaikkan PAK sebesar 103 juta lebih yang sebelumnya hanya 54 juta pada tahun 2024," jelasnya.

Disisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said menuturkan, langkah Kampung Pegat Bukur untuk membangun gedung BUMK adalah kerja yang patut di apresiasi.

Sebab selama ini belum ada Kampung di Berau yang mampu membuat suatu gebrakan dengan hasil nyata, yang bisa dilihat seperti dilakukan Pemerintah Kampung Pegat Bukur saat ini.

"Inilah penting kita memilih orang-orang amanah, jika yang mengelola BUMK amanah, insyaallah bisa bermanfaat untuk kita semua," ucapnya, saat hadir meresmikan Gedung BUMK Batu Bual Sejahtera.

Dirinya pun berharap, setelah peresmian gedung baru itu, para pihak ketiga dalam hal ini perusahaan mau untuk membantu BUMK itu agar jauh lebih ke berkembang dalam prosesnya. 

"Semoga para perusahaan bisa membantu perkembangan BUMK ini, agar jauh lebih besar," pungkasnya.

Ketua Bidang Perumahan Dinas Pemukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kabupaten Berau, Juli Mahendra, menyampaikan saat ini perkerjaan yang dilakukan telah masuk dalam tahap pengukuran sebagai langkah awal pemetaan untuk menempatkan posisi rumah yang akan dibangun. 

Lahan tersebut, katanya, merupakan lahan hibah yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan pemukiman baru demi menghindari kejadian banjir besar tahun lalu yang bisa saja kembali melanda apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi. 

"Jumlah bangunan yang hanyut karena Banjir kemarin itu long ayap cukup signifikan, dibanding kampung lain," ucapnya pada Jumat (06/02/2026) 

Ia menuturkan bahwa untuk jumlah warga Long Ayap yang terdampak karena banjir besar pada tahun 2025 lalu, yakni 76 Kepala Keluarga (KK). Oleh karena itu, pihaknya bakal melakukan pembangunan pemukiman korban melalui dua tahap. 

"76 KK hanya tercover 37, sisanya 39 akan selesai di ABT 2026," jelasnya. 

Ia juga membeberkan, mengenai tipe rumah yang akan dibangun nanti, masyarakat diberikan rumah ukuran 3 x 6 dengan fasilitas dua kamar, ruang tamu, setu kamar mandi dan toilet. 

Kendati hanya ukuran sederhana yang diberikan, ia mengatakan bahwa masyarakat dapat merenovasinya, apabila menginginkan tipe yang lebih besar pasca menempati rumah tersebut. 

"Mereka bisa memperluas setelah menerima bantuan itu," ujarnya. 

Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa program relokasi korban banjir long Ayap tahun ini merupakan hal yang dinanti-nanti pemerintah daerah, sebab salah satu program yang selalu dipantau Bupati Berau secara khusus, mengingat ada keterkaitan antara program nasional yakni 3 juta rumah oleh Presiden RI 

"Ini pilot project Pemerintah Kabupaten Berau, jadi Bupati secara khusus memantau," tutupnya.

Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh personel Unit Turjawali tersebut dimulai sekitar pukul 20.30 WITA, dengan titik awal di Markas Komando Satlantas Polres Berau. Selanjutnya, patroli bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan yang memiliki intensitas aktivitas masyarakat cukup tinggi, seperti Jalan Pemuda, Jalan APT Pranoto, dan Jalan Dr. Murjani II.

Patroli malam ini difokuskan pada area-area yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, termasuk pusat kuliner, kawasan pertokoan, serta lingkungan perkantoran.  Selain itu, personel juga melakukan pemantauan di lokasi rawan kecelakaan lalu lintas, titik rawan pelanggaran, serta daerah yang kerap mengalami kepadatan kendaraan.

Kasat Lantas Polres Berau, AKP Rhondy Hermawan, mengatakan bahwa patroli rutin tersebut merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), khususnya pada malam hari.

“Melalui patroli ini, kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman saat beraktivitas, sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya, personel Satlantas mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada pengguna jalan. Penegakan aturan lalu lintas dilakukan secara preventif dengan tetap mengedepankan sikap profesional dan simpatik.

“Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama terciptanya lalu lintas yang tertib. Karena itu, kami hadir tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada pengguna jalan,” pungkasnya.

Penggagas Abissia Bike, Sigit Pamungkas, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dikemas secara sederhana dengan konsep bersepeda malam hari mengelilingi kota.

“Agenda kali ini fokus night ride keliling Tanjung Redeb,” katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye critical mass yang bertujuan menyampaikan pesan bahwa pesepeda memiliki hak yang setara dengan pengguna jalan lainnya. Menurutnya, jalan raya merupakan ruang publik yang seharusnya aman dan nyaman bagi semua pengguna.

Sigit menegaskan bahwa Abissia Bike hadir sebagai gerakan kolektif yang bersifat terbuka dan tidak membatasi jenis komunitas maupun sepeda.

“Semua bisa ikut, dari komunitas mana pun dan dengan jenis sepeda apa saja,” ujarnya.

Ia menilai kegiatan perdana Abissia Bike tersebut berjalan cukup sukses, terlihat dari tingginya antusiasme peserta. Bahkan, sejumlah peserta datang bersama keluarga.

“Saya cukup terkejut karena ada orang tua yang mengajak anaknya menggunakan push bike,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Sigit juga menyoroti kondisi penerangan di Jalan Murjani I, tepatnya di depan Lapangan Batiwakkal yang dinilai masih kurang memadai bagi pesepeda. Ia berharap kondisi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Pencahayaannya masih kurang ramah untuk pesepeda,” katanya.

Titik kumpul hingga finish kegiatan dipusatkan di kawasan Tepian Segah, Jalan Ahmad Yani. Lokasi tersebut dipilih agar peserta dapat berinteraksi sekaligus mendukung aktivitas pelaku UMKM di sekitar kawasan setelah kegiatan bersepeda selesai.

Ke depan, Abissia Bike berencana menjadikan kegiatan night ride sebagai agenda rutin yang digelar minimal satu kali setiap bulan. Informasi terkait kegiatan Abissia Bike dapat diakses melalui akun Instagram @abissiabike. 

Kesepakatan damai dicapai pada Sabtu (24/1/2026), setelah melalui sejumlah pertemuan yang berlangsung sejak awal Januari 2026. Penyelesaian ini sekaligus mengakhiri polemik yang muncul pasca peristiwa meninggalnya bayi dalam kandungan yang dialami seorang pasien pada 9 Desember 2025.

Kuasa hukum keluarga pasien, Arjuna Mawardi, mengatakan bahwa keputusan untuk menempuh penyelesaian di luar pengadilan diambil atas kehendak keluarga korban. Menurutnya, pertimbangan kemanusiaan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan ini.

“Keluarga menilai penyelesaian secara kekeluargaan merupakan langkah terbaik. Mereka tidak menginginkan proses hukum berdampak pada kondisi psikologis tenaga kesehatan, khususnya salah satu bidan yang saat ini sedang mengandung,” ujarnya.

Ia menambahkan, keluarga berharap kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan mutu layanan kesehatan, baik di Puskesmas Gunung Tabur maupun fasilitas kesehatan lainnya di Kabupaten Berau.

Dalam kesepakatan tersebut, pihak keluarga juga meminta adanya permohonan maaf secara langsung dari tenaga kesehatan yang terlibat. Permintaan itu telah dipenuhi oleh pihak puskesmas setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian.

Selain itu, pihak Puskesmas Gunung Tabur turut memberikan bantuan berupa santunan, dukungan pemakaman, serta konsumsi untuk kegiatan doa bersama yang direncanakan menjelang bulan Ramadan.

Arjuna menegaskan bahwa seluruh proses penyelesaian dilakukan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Kesepakatan dicapai melalui dialog terbuka dan kesepahaman bersama.

Sementara itu, kuasa hukum Puskesmas Gunung Tabur, Yudhi Syahputra, menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Ia menjelaskan bahwa proses musyawarah telah dimulai sejak 10 Januari 2026 sebelum dituangkan secara resmi dalam dokumen kesepakatan perdamaian.

“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa dugaan kesalahan tenaga medis diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut telah kami laksanakan,” ujarnya.

Dengan ditandatanganinya surat kesepakatan, kedua pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke ranah pidana, perdata, maupun administrasi. 

Puskesmas Gunung Tabur juga menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi internal guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. (AUNI)

Menurutnya, keseimbangan antara kondisi psikologis dan nilai-nilai religius menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan individu dan keluarga.

Pernyataan tersebut disampaikan Sri Aslinda saat menghadiri kajian bertema "Melepas Luka Batin” serta Kajian Islam dan Mental Health Training bersama Ustadzah Qotrunnada Syathiry dan Coach Nenden Theresia yang digelar di Hotel Mercure Berau, Minggu (25/1/2025).

Sri Aslinda menuturkan, luka batin yang tidak dikenali dan tidak dikelola dengan baik berpotensi memengaruhi kualitas hidup seseorang, termasuk hubungan dalam keluarga dan interaksi sosial.

“Luka batin yang dibiarkan bisa berdampak pada cara seseorang bersikap, mengambil keputusan, dan membangun relasi. Karena itu, kesehatan mental perlu dipahami dan dijaga secara serius,” ujarnya.

Dirinya menilai, pendekatan yang memadukan nilai keislaman dengan pelatihan kesehatan mental merupakan langkah strategis dalam membantu masyarakat mengenali kondisi psikologisnya serta membangun mekanisme pengelolaan emosi yang lebih sehat.

“Dengan pemahaman yang tepat, seseorang dapat belajar berdamai dengan dirinya sendiri, memperkuat ketahanan mental, dan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga maupun lingkungan,” tambahnya.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama perempuan dan generasi muda yang dinilai memiliki tantangan psikososial tersendiri di tengah perubahan sosial dan tekanan kehidupan modern.

Dalam kajian, Ustadzah Qotrunnada Syathiry dan Coach Nenden Theresia menekankan pentingnya keseimbangan antara kesehatan mental dan spiritual. Peserta diajak untuk mengenali diri, memahami luka emosional, serta mengelola emosi dan pola pikir secara konstruktif, sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Secara umum, pendekatan integratif antara kesehatan mental dan spiritual sejalan dengan pandangan para pakar kesehatan jiwa yang menilai bahwa dukungan nilai agama dan sosial dapat memperkuat daya lenting (resiliensi) seseorang. 

Kesehatan mental yang terjaga dinilai berperan penting dalam mencegah konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta berbagai persoalan sosial lainnya. (AUNI)

Kawasan Tepian yang dimaksud berada di Kecamatan Tanjung Redeb, dan selama ini dikenal sebagai salah satu ruang publik sekaligus sentra aktivitas pedagang kaki lima, khususnya pada sore hingga malam hari.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya pungutan sebesar Rp5.000 per rombong setiap hari. Dengan jumlah pedagang yang diperkirakan mencapai sekitar 50 rombong, dana yang terkumpul disebut cukup signifikan. Namun hingga kini, belum ada laporan resmi yang diketahui para pedagang, padahal sebelumnya disebutkan akan ada pelaporan secara berkala.

Pungutan tersebut dikabarkan dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan kelurahan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat pengelolaan dana yang berkaitan dengan aktivitas publik seharusnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan pantauan wartawan kartanews dilapangan, salah seorang yang berjualan di kawasan Tepian mengaku rutin membayar pungutan setiap hari. Namun, ia menyebut belum pernah melihat adanya laporan penggunaan dana yang dipungut dari para pedagang.

“Iya kami diminta membayar lima ribu rupiah per rombong. Katanya untuk kebersihan dan pengelolaan kawasan, tapi sejauh ini kami tidak pernah menerima laporan atau penjelasan rinci soal penggunaannya,” ujar salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya, Senin (26/1/2026).

Ia menambahkan, para pedagang pada dasarnya tidak mempermasalahkan adanya pungutan, selama pengelolaannya jelas dan disampaikan secara terbuka. 

“Kalau memang ada laporannya dan jelas peruntukannya, kami juga merasa lebih tenang,” tambahnya.

Sejumlah pihak menilai, transparansi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan prasangka maupun polemik berkepanjangan. 

Kejelasan mekanisme pungutan dan penggunaan dana dinilai perlu disampaikan, terutama untuk menjaga kenyamanan pedagang dan masyarakat yang memanfaatkan kawasan Tepian sebagai ruang publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai mekanisme pungutan maupun laporan penggunaan dana yang dipersoalkan. (AUNI)

Korban diketahui bernama Abdul Gafar (35), yang selama ini tinggal seorang diri di kontrakan tersebut. Penemuan jasad korban pertama kali diketahui oleh pemilik rumah kontrakan setelah diminta keluarga korban untuk mengecek kondisinya.

Kapolsek Teluk Bayur, AKP Budi Witikno mengatakan, istri korban yang berada di Sulawesi merasa khawatir lantaran tidak dapat menghubungi suaminya sejak pagi hari. Atas dasar itu, pemilik kontrakan diminta untuk mendatangi rumah korban.

Setibanya di lokasi, pemilik kontrakan mencoba mengetuk pintu dan memanggil korban dari luar rumah. Namun, tidak ada respons yang diberikan. 

Saksi kemudian mengintip melalui ventilasi jendela kamar dan melihat korban tergeletak di atas tempat tidur dalam keadaan tidak bergerak.

Untuk memastikan kondisi korban, saksi membuka jendela menggunakan alat bantu dan mendapati korban telah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal, korban sudah tidak bernapas, denyut nadi tidak terdeteksi, serta anggota tubuh dalam kondisi kaku.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada ketua RT setempat dan diteruskan ke pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Petugas Polsek Teluk Bayur yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap jasad korban.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,” ujar AKP Budi Witikno.

Berdasarkan keterangan rekan kerja, korban diketahui memiliki riwayat penyakit dan beberapa hari sebelum meninggal sempat mengeluhkan rasa nyeri di bagian dada.

Pihak keluarga korban melalui perwakilan istri menyatakan menolak dilakukan autopsi. Rencananya, jenazah akan diberangkatkan ke Sulawesi untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. (AUNI)

Komitmen itu, disampaikan dalam sesi dialog antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian pada forum nasional di Batam, Kepulauan Riau, baru-baru ini. Pemerintah Kabupaten Berau sebelumnya mengusulkan dukungan 100 hektare bibit kakao dan 100 hektare bibit kelapa untuk memperkuat basis produksi komoditas perkebunan daerah.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa kakao Berau memiliki kualitas tinggi dan telah menarik perhatian pasar internasional. Namun, kapasitas produksi saat ini belum mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat.

“Kakao Berau sudah dikenal kualitasnya dan diminati pasar, tetapi produksi kami masih terbatas. Karena itu kami membutuhkan dukungan perluasan kebun agar potensi ini bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyatakan dukungan penuh dengan memberikan bantuan dua kali lipat dari usulan awal, yakni 200 hektare bibit kakao dan 200 hektare bibit kelapa untuk Kabupaten Berau.

Bantuan tersebut dinilai strategis dalam mendorong penguatan sektor perkebunan, sekaligus mempercepat hilirisasi produk kakao dan kelapa di daerah. 

Pemerintah Kabupaten Berau sendiri telah menetapkan tiga desa sebagai sentra pengolahan cokelat, guna meningkatkan nilai tambah komoditas serta memperluas peluang ekonomi masyarakat.

Pengembangan kakao dan kelapa diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi desa, serta mendukung keberlanjutan pembangunan berbasis potensi lokal.

Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan dukungan tersebut secara optimal melalui pendampingan petani, peningkatan kualitas produksi, dan penguatan rantai pasok, agar kakao dan kelapa Berau mampu bersaing di pasar nasional maupun global. (AUNI)

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Biro Pengamanan Internal (Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, dalam rangka memperkuat sistem pengawasan internal di tubuh Polri.

Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Propam Polres Berau, AKP H. Simalango dan didampingi Kanit Provos Sipropam Polres Berau, Aiptu Jamaluddin, kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan memperkenalkan secara langsung akses WBS Online Polri melalui tampilan QR Code yang dapat dipindai oleh seluruh personel.

Dalam arahannya, AKP H. Simalango menjelaskan bahwa WBS Online Polri merupakan sarana resmi untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, baik terkait tindak pidana korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga penyalahgunaan narkoba.

“Setiap laporan harus disertai data yang valid serta bukti pendukung yang jelas, agar dapat ditindaklanjuti secara profesional dan akuntabel,” ujarnya.

Selain pemaparan materi, kegiatan sosialisasi juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memastikan seluruh personel memahami tata cara, mekanisme, serta prinsip perlindungan bagi pelapor dalam penggunaan WBS Online Polri.

Melalui kegiatan ini pula, Sipropam Polres Berau berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh personel dalam pengawasan internal, sekaligus mendorong terwujudnya institusi Polri yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sebagai informasi, Whistle Blowing System Polri merupakan sistem pelaporan daring yang dikelola oleh Divpropam Polri. Sistem ini diperuntukkan bagi anggota Polri maupun masyarakat umum untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor serta perlindungan bagi pihak yang melapor dengan itikad baik.

WBS Polri bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendukung upaya pemberantasan korupsi, serta memperkuat penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri. Laporan dapat disampaikan melalui situs resmi wbs.polri.go.id atau melalui kanal Dumas Presisi.

Sipropam Polres Berau menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan WBS Online Polri menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. (AUNI)

Seorang warga berinisial 'BDR' bersama kepala kampung setempat dilaporkan ke Polres Berau atas dugaan pemalsuan dokumen hak atas tanah.

Laporan tersebut disampaikan Pemangku Adat Kampung Sambakungan, Achmad Maulana didampingi kuasa hukumnya, Arjuna Mawardi melalui Satuan Reserse Kriminal Polres Berau pada Kamis (15/1/2026).

Achmad Maulana menjelaskan, pihaknya melaporkan dugaan pemalsuan keterangan hak atas tanah yang digunakan sebagai dasar penerbitan SKPT. Seluruh dokumen pendukung telah diserahkan kepada penyidik untuk ditelaah lebih lanjut.

“Pengaduan resmi telah kami sampaikan dan bukti-bukti pendukung sudah kami serahkan kepada penyidik untuk dipelajari,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, salah satu dokumen yang dipersoalkan adalah surat penguasaan dan pemilikan bangunan atau tanaman di atas tanah negara yang diduga tidak sah. Dugaan tersebut muncul karena surat dimaksud tidak dilengkapi nomor register serta peta bidang tanah sebagaimana mestinya.

Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar permohonan kepada Pemerintah Kampung Sambakungan hingga akhirnya terbit SKPT oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Tabur dengan Nomor: 64.03.06.2006.001.620.24.07.2025.

Menurut Achmad, pihaknya menduga terdapat keterlibatan kepala kampung dalam proses penerbitan dokumen tersebut yang dinilai sarat maladministrasi dan cacat prosedur. Dugaan itu diperkuat dengan keterangan saksi yang mengetahui secara langsung alur penerbitan dokumen dimaksud.

“Kami menduga ada proses yang tidak sesuai aturan. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi yang memahami betul tahapan penerbitannya,” katanya.

Dugaan pemalsuan tersebut semakin menguat setelah SKPT terkait resmi dibatalkan oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Tabur pada 5 Desember 2025. 

Pembatalan dilakukan karena ditemukan sejumlah dokumen pendukung yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya tanda tangan pejabat berwenang, sehingga seharusnya tidak dapat lolos pada tahap administrasi di tingkat kampung maupun kecamatan.

“Banyak kejanggalan dalam prosesnya. Mulai dari persyaratan administrasi hingga terbitnya SKPT tersebut,” tuturnya.

Atas dasar itu, pihaknya menyatakan pelaporan ke kepolisian dilakukan sebagai respons atas dorongan masyarakat yang resah terhadap persoalan hak atas tanah di Kampung Sambakungan.

“Kami menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada penyidik. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan masyarakat,” pungkasnya.

Kasus ini diharapkan mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, mengingat potensi dampaknya terhadap perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat setempat. (AUNI)

Analis Kebakaran Muda BPBD Berau, Askar Husairi,mengonfirmasi bahwa tim pemadam langsung dikerahkan segera setelah menerima laporan dari warga. Mengingat lokasi bangunan berada di area pemukiman, respon cepat menjadi kunci agar api tidak merembet luas.

"Petugas piket segera merespon dengan mengerahkan unit dan personel pemadam menuju lokasi saat kondisi api sudah membesar," jelasnya berdasarkan laporan lapangan.

Dalam operasi pemadaman tersebut, sebanyak tiga unit armada gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian. Armada tersebut meliputi unit dari Posko Damkar Labanan, Mako Damkar Tanjung Redeb, hingga Posko Teluk Bayur. Sinergi antar-posko ini dilakukan guna memastikan pasokan air cukup untuk menjinakkan api yang melahap bangunan milik Ibu Suripa tersebut.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Lima orang penghuni bangunan, termasuk pemilik usaha Erwinsyah dan para karyawannya, dilaporkan selamat. Meski demikian, kerugian materiil dipastikan cukup besar karena kondisi bangunan yang kini rusak berat dan tidak lagi bisa digunakan untuk operasional usaha.

Terkait penyebab pasti munculnya api, pihak BPBD menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada kepolisian.

"Untuk penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan pihak Polri," tambahnya.

Petugas di lapangan telah memastikan area sekitar aman terkendali setelah proses pendinginan selesai dilakukan bersama personel TNI dan masyarakat setempat.

Menutup keterangannya, ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran di pemukiman, terutama pada instalasi listrik dan area dapur. Ia menekankan pentingnya peran aktif warga untuk segera melapor ke nomor kedaruratan jika melihat indikasi api agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin. (J)

Hari Desa Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 yang menetapkan tanggal 15 Januari sebagai hari peringatan nasional. Momentum ini bertujuan untuk memperkuat peran desa atau kampung sebagai ujung tombak pembangunan nasional, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kemandirian desa dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau, Tentram Rahayu dalam laporannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Desa Nasional di Berau tahun ini dilaksanakan secara sederhana sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi nasional, khususnya bencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

“Peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 ini kami laksanakan secara sederhana, namun tetap bermakna. Selain sebagai bentuk efisiensi anggaran, hal ini juga merupakan wujud solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tentram Rahayu memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran kampung tahun 2025 se-Kabupaten Berau. 

Adapun Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp325 miliar tercatat terealisasi 100 persen. Realisasi pajak daerah mencapai Rp9,855 miliar atau 99,33 persen, sementara retribusi daerah terealisasi Rp1,25 miliar atau 99,31 persen.

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga menunjukkan capaian yang tinggi, antara lain Dana RT sebesar Rp28 miliar dengan realisasi 99,82 persen, BKK Posyandu sebesar Rp1 miliar dengan realisasi 99 persen, serta BKK lainnya sebesar Rp2,1 miliar dengan realisasi 98 persen. 

Untuk BKK PKK sebesar Rp20 juta per kampung, realisasi mencapai 96 persen, meskipun terdapat empat kampung yang belum merealisasikan, yakni Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih, Kampung Merancang Ilir Kecamatan Gunung Tabur, Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, dan Kampung Long Laay Kecamatan Segah.

Selain itu, DPMK juga melaporkan pemberian Dana Insentif Kinerja (DIK) Tahun 2026 sebesar Rp1,45 miliar kepada 15 kampung terbaik. Dana tersebut merupakan satu persen dari dana afirmasi ADK se-Kabupaten Berau sebesar Rp145 miliar, dengan penilaian berbasis pengelolaan keuangan kampung, realisasi dan capaian ADK, peningkatan pendapatan asli kampung, penggunaan tenaga kerja lokal, serta hasil pembangunan yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan stunting.

Dari sisi Indeks Desa Membangun (IDM), Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan signifikan. Jumlah kampung berstatus Mandiri meningkat dari 32 menjadi 41 kampung serta mengalami kenaikan status maju dan  berkembang. 

Saat ini, tidak terdapat lagi kampung dengan status tertinggal maupun sangat tertinggal. Sementara itu, beberapa kampung juga telah memiliki Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) berbadan hukum, dan 47 kampung lainnya masih dalam proses.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan kampung merupakan kunci dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2025–2029.

“Kampung adalah fondasi pembangunan daerah. Jika kampungnya kuat, mandiri, dan berdaya, maka daerah juga akan maju dan sejahtera, kampung adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dan pusat” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa dirinya mendapat undangan dari Kementerian Desa untuk menghadiri peringatan Hari Desa Nasional di tingkat pusat, namun dirinya memilih tetap berada di Berau.

“Sebenarya Saya mendapat undangan oleh Kementerian Desa untuk merayakan Hari Desa Nasional di tingkat nasional, tetapi saya memilih tinggal di Berau. Saya ingin merayakannya bersama seluruh kepala kampung se-Kabupaten Berau, karena saya ingin memberi langsung apresiasi kepada para kepala kampung kita,” terangnya.

Lebih lanjut, ia dalam arahannya menitip pesan agar pemerintah kampung terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penyusunan RKP Kampung dan APBK yang tepat sasaran, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan arah pembangunan daerah Kabupaten Berau.

“Perencanaan harus matang, Kampung harus mampu menjawab persoalan melalui program yang relevan dan pro rakyat,” tegasnya.

Dalam konteks pengembangan ekonomi kampung, Bupati Sri Juniarsih menaruh perhatian besar terhadap optimalisasi peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Ia mendorong agar BUMK tidak hanya dibentuk secara administratif, tetapi benar-benar dikelola secara profesional dan berorientasi pada potensi unggulan lokal.

“BUMK atau Kopdes harus menjadi motor penggerak ekonomi Kampung. Manfaatkan potensi lokal kita, baik di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, Ekraf dan apapun itu. Jangan hanya menunggu anggaran pusat atau terlalu berharap pada sektor tambang, tetapi kita harus mampu meningkatkan pendapatan asli kampung dari sektor lainnya.” katanya.

Dirinya juga menekankan pentingnya dukungan kampung terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah. Ia meminta agar penggunaan Dana RT tahun 2026 yang diarahkan untuk pariwisata benar-benar difokuskan pada kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan penataan kawasan wisata berbasis gotong royong.

“Pariwisata Berau tidak akan maju tanpa peran kampung. Lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman adalah wajah daerah kita. Dana RT harus dimanfaatkan untuk mendukung hal ini," tegasnya.

Menutup arahannya, Bupati Sri Juniarsih mengajak seluruh kepala kampung dan perangkat kampung untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“Mari kita bangun kampung dengan hati, dengan komitmen, dan dengan kerja nyata untuk rakyat kita. Kalau kerja bapak-bapak baik maka rakyat juga akan mengenang bapak semua dengan kinerjanya bukan saya atau kadis” pungkasnya.

Melalui peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Berau berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (AUNI)

Jembatan dengan panjang sekitar 40 meter dan lebar efektif 3,50 meter ini menggunakan konstruksi rangka baja girder custom dan masuk dalam kategori jembatan tipe C. Keunikan jembatan terletak pada desainnya yang terinspirasi dari bentuk kelomang, fauna khas kawasan pesisir.

Konsep kelomang dipilih sebagai simbol ketangguhan dan kemampuan beradaptasi masyarakat pesisir Teluk Sumbang yang selama ini hidup berdampingan dengan alam. Selain nilai filosofis, desain tersebut juga memberikan sentuhan estetika yang diharapkan mampu memperkuat identitas kawasan.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Sei Sumbang sejak awal memang dirancang tidak hanya untuk menunjang konektivitas, tetapi juga mencerminkan karakter lokal daerah pesisir.

“Jembatan ini kami rancang dengan identitas khas daerah pesisir. Bentuk kelomang menjadi simbol ketangguhan dan kearifan lokal masyarakat Teluk Sumbang. Harapannya, selain memperlancar akses, jembatan ini juga menjadi ikon baru dan daya tarik kawasan,” ujarnya, Selasa (14/1/2026).

Menurutnya, kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata sekaligus mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“Konektivitas yang baik tentu akan membuka peluang ekonomi baru, termasuk pengembangan pariwisata pesisir. Namun yang tidak kalah penting, mari kita jaga bersama agar infrastruktur ini dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” tambahnya.

Dengan desain yang unik dan fungsi strategis, Jembatan Sei Sumbang diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan Kampung Teluk Sumbang sekaligus memperkaya destinasi wisata pesisir di Kabupaten Berau. (AUNI)

Berdasarkan laporan warga setempat, salah satunya John Kis, truk-truk pengangkut kayu tersebut beroperasi secara rutin pada malam hingga dini hari, yakni sekitar pukul 22.00 WITA hingga 03.00 WITA. Adapun pola operasional tersebut diduga dilakukan untuk menghindari pengawasan, namun tetap menimbulkan kebisingan serta meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lainnya.

Keresahan dirasakan masyarakat Kampung Berantai dan sejumlah warga di wilayah Kecamatan Tabalar yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Warga menilai aktivitas angkutan kayu itu telah berlangsung cukup lama tanpa adanya penertiban yang tegas.

Menurut informasi warga, truk-truk logging tersebut mengangkut kayu dengan beban mencapai sekitar 20 ton. Muatan ini dinilai melanggar ketentuan kelas jalan provinsi, yang memiliki batas Muatan Sumbu Terberat (MST) lebih rendah dari beban yang dibawa kendaraan tersebut.

“Sudah ada upaya pelaporan yang kami sampaikan kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Berau. Namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata yang benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat,” ujar perwakilan warga dalam keterangannya, dikutip dari deraphukumpos, Selasa (13/1/2026).

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan melakukan pengawasan serta penindakan sesuai ketentuan yang berlaku jika terbukti melakukan pelanggaran, guna mencegah kerusakan jalan lebih lanjut dan menjamin keselamatan pengguna jalan. (AUNI)

Pantauan pada Senin (13/1/2026) menunjukkan, tanah yang berhamburan dari bak truk membuat permukaan jalan licin dan kotor, terutama saat cuaca kering, sehingga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.Sejumlah pengendara mengeluhkan kondisi tersebut karena jarak pandang terganggu akibat debu, sementara pengendara roda dua menjadi kelompok paling rentan terdampak.

“Kalau siang hari debunya tebal, jalan jadi licin dan berbahaya. Banyak pengendara harus melambat karena takut jatuh,” ujar salah seorang pengguna jalan.

Selain risiko kecelakaan, aktivitas truk galian C juga berdampak pada kesehatan warga yang bermukim di sepanjang Jalan Gunung Panjang. Debu yang terus beterbangan dikhawatirkan mengganggu pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia.

Warga meminta perhatian serius dari pemerintah daerah, untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap operasional angkutan galian C. Warga menilai, pengaturan jam operasional, serta pembersihan jalan seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan atau pihak pengangkut.

Masyarakat menegaskan bahwa aktivitas pembangunan tidak menjadi persoalan, selama tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan publik.

“Pembangunan silakan berjalan, kami hanya berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar pembiaran,” kata salah seorang warga. (AUNI)

Keempat organisasi tersebut yakni Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup, Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia, Masyarakat Anti Kerusakan Lingkungan dan Hutan, serta Perkumpulan Pengacara Peduli Lingkungan Hidup. 

Organisasi itu, menilai lokasi tambang berada di kawasan yang tidak layak untuk aktivitas pertambangan karena berada di tengah wilayah perkotaan dan berdekatan langsung dengan permukiman masyarakat.

Juru bicara Aliansi NGO Lingkungan Hidup, Soni menyampaikan bahwa keberadaan tambang di Gunung Panjang berpotensi menimbulkan dampak ekologis serius, mulai dari longsor, banjir, hingga ancaman keselamatan warga sekitar.

“Tambang ini lokasinya sangat rawan. Berada di area padat penduduk dan secara ekologis memiliki risiko tinggi. Jika dibiarkan, potensi bencana lingkungan hanya tinggal menunggu waktu,” ujarnya, Sabtu (10/1/2026).

Selain persoalan lingkungan, dirinya juga menyoroti aspek legalitas perizinan tambang PT KDC. Ia mempertanyakan dasar hukum operasional tambang yang mengacu pada SK Bupati Nomor 118 yang menurutnya patut diduga bermasalah.

“Kami menemukan banyak kejanggalan dalam proses penerbitan SK tersebut. Tidak tertutup kemungkinan adanya konflik kepentingan dan praktik yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.

Aliansi NGO ini pun mendesak keterlibatan langsung pemerintah pusat. Mereka meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) untuk segera turun tangan melakukan tindakan tegas di lapangan.

“Kami mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH agar segera melakukan penyegelan lokasi tambang. Selain itu, kami juga meminta Menteri ESDM mencabut izin usaha pertambangan PT KDC demi keselamatan lingkungan dan masyarakat Berau,” katanya.

Menurutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan, bukan justru mengorbankan ruang hidup masyarakat demi kepentingan ekonomi sesaat.

Empat organisasi lingkungan hidup tersebut menegaskan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap semata. Jalur hukum telah disiapkan sebagai langkah lanjutan jika tuntutan mereka tidak direspons oleh pemerintah.

“Apabila izin tambang ini tetap dipertahankan, kami akan mengajukan gugatan legal standing dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap seluruh izin yang diterbitkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” tandasnya. (AUNI)

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa Kabupaten Berau memiliki kekayaan alam dan potensi wisata yang sangat besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut juga menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam evaluasi pengelolaan potensi daerah.

“BPK mencatat bahwa potensi alam Berau luar biasa, tetapi pemanfaatannya masih belum maksimal. Ini menjadi bahan evaluasi kita sekaligus peluang besar bagi kita untuk mengembangkan sektor pariwisata secara lebih serius dan terarah dan semua OPD harus berkomitmen untuk keberlangsungan sektor ini,” ujarnya, saat rapat evaluasi terkait APBD 2025/2026, di ruang Sangalaki Setda Berau, Rabu (7/1/2026).

Pada kesempatan yang berbeda, Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengungkapkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar terhadap sektor tambang membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan penurunan produksi. Karena itu, pemerintah daerah mulai mengarahkan kebijakan pembangunan ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan, salah satunya pariwisata.

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, sektor pariwisata Kabupaten Berau mencatat retribusi daerah sebesar Rp578,125 juta. Pendapatan tersebut bersumber dari sejumlah destinasi unggulan, seperti Museum Batiwakkal, Keraton Sambaliung, Air Panas Asin Pemapak, serta Labuan Cermin.

Pemerintah daerah menilai capaian tersebut tidak hanya sebagai angka pendapatan, tetapi sebagai indikator awal potensi ekonomi pariwisata yang dapat terus ditingkatkan. 

Berbeda dengan sektor ekstraktif yang bersifat tidak terbarukan, pariwisata dinilai mampu menghadirkan pendapatan berulang sekaligus membuka ruang diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sri Juniarsih juga mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata ke depan tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah di tingkat lokal.

"Pariwisata memiliki efek berganda yang luas. Ketika dikelola dengan baik, sektor ini bisa menggerakkan UMKM, ekonomi kreatif, transportasi, hingga jasa akomodasi, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, hilirisasi pariwisata menjadi penting agar aktivitas wisata tidak berhenti pada kunjungan semata, tetapi berkembang menjadi rantai ekonomi yang utuh, mulai dari produk budaya, kuliner lokal, hingga jasa wisata berbasis komunitas.

Dalam konteks transisi ekonomi pasca-tambang, sektor pariwisata juga dipandang sebagai sektor penyangga yang mampu menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi daerah apabila kontribusi sektor ekstraktif mengalami penurunan.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pembenahan pengelolaan pariwisata, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, penataan kawasan destinasi, penguatan promosi, hingga penyempurnaan sistem retribusi yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan bahwa sektor pariwisata ke depan akan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, seiring dengan kebijakan pengurangan ketergantungan terhadap sektor pertambangan. Dengan pengelolaan yang tepat, pariwisata diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (AUNI)

Forum tersebut, difokuskan pada penilaian capaian realisasi program dan belanja daerah, serta penyelarasan arah kebijakan pembangunan agar sejalan dengan prioritas pemerintah daerah dan kebijakan nasional.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dan perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhasil mencatatkan realisasi fisik maksimal.

“Saya mengapresiasi OPD yang telah mencapai realisasi fisik 100 persen. Ini harus menjadi contoh dan motivasi bagi OPD lainnya agar kinerja pembangunan tahun depan bisa lebih optimal,” ujarnya.

OPD yang menerima apresiasi tersebut antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapelitbang, Dinas Perkebunan, serta Kecamatan Teluk Bayur.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2026 akan dijalankan melalui 18 program unggulan yang dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kapasitas anggaran dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu fokus utama pembangunan diarahkan pada penguatan sektor pariwisata sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi daerah. Berau dinilai memiliki potensi besar, khususnya kawasan Kepulauan Maratua yang didukung oleh keunggulan ekosistem laut serta aksesibilitas penerbangan.

“Pariwisata harus menjadi salah satu penggerak ekonomi. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan pendapatan daerah, kampung, sekaligus kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sri Juniarsih menyampaikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Berau selaras dengan visi pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Keselarasan tersebut menjadi landasan penguatan pembangunan sumber daya manusia, ekonomi berbasis pariwisata, pertanian dan UMKM, infrastruktur berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dirinya juga mengingatkan agar setiap program yang direncanakan memiliki kejelasan pendanaan dan strategi pelaksanaan yang terukur, sehingga penggunaan anggaran daerah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Evaluasi ini menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan, agar program yang dijalankan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Terakhir, Bupati menekankan perlunya peningkatan inovasi, optimalisasi sumber daya manusia, serta sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (AUNI)

‎Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan oleh masyarakat kepada piket Polsek Tanjung Redeb. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel kepolisian langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan.

Kasubsipenmas Sihumas Polres Berau IPTU M. Kasim Kahar mengatakan, korban diketahui bernama Yoseph (50) yang sehari-hari bertugas sebagai petugas kebersihan sekaligus keamanan di lingkungan gereja.

“Korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa di aula gereja. Berdasarkan keterangan saksi, sebelumnya korban terlihat sedang beristirahat,” kata IPTU M. Kasim Kahar, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 22.30 Wita ketika seorang saksi yang berada di lantai atas aula merasa curiga lantaran korban tidak menunjukkan gerakan meski kipas angin di lokasi masih menyala. Saksi kemudian mengajak rekan lainnya untuk memastikan kondisi korban.

“Saat dilakukan pengecekan, korban diketahui sudah tidak bernapas. Saksi selanjutnya menghubungi petugas piket Polsek Tanjung Redeb,” ujarnya.

Sekitar pukul 23.31 Wita, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Abdul Rivai menggunakan ambulans milik gereja untuk keperluan pemeriksaan medis. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Hasil pemeriksaan dokter menyatakan korban meninggal dunia akibat gagal fungsi jantung atau heart failure,” jelas Kasim.

Lebih lanjut, pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menyatakan keberatan dilakukan autopsi, yang dituangkan dalam berita acara penolakan autopsi. Jenazah selanjutnya diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Kampung Merancang, Kecamatan Gunung Tabur.

“Kami turut berbelasungkawa. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” tutupnya. (AUNI)

Kapolsek Teluk Bayur, AKP Budi Witikno, yang hadir dalam acara penutupan menyampaikan apresiasi atas stabilitas keamanan selama masa libur panjang tersebut. Menurutnya, tidak ditemukan gangguan kamtibmas maupun kejadian menonjol yang mengganggu kenyamanan penumpang.

“Alhamdulillah, selama pelaksanaan Posko Angkutan Udara Natal dan Tahun Baru, tidak ditemukan gangguan kamtibmas maupun kejadian menonjol. Ini berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antarinstansi,” ujarnya.

Kepala BLU UPBU Kelas I Kalimarau, Patah Atabri, memaparkan bahwa selama dua minggu terakhir operasional bandara fokus pada aspek Safety, Security, Service, and Compliance (3S+1C). Data menunjukkan adanya tren pergerakan pesawat dan penumpang yang stabil, bahkan cenderung meningkat jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Keberhasilan menjaga operasional tetap aman dengan status zero accident menjadi poin utama dalam evaluasi penutupan posko kali ini. Sinergi antara otoritas bandara, TNI-Polri, tim medis, hingga Basarnas dinilai menjadi kunci utama kelancaran layanan.

“Sinergi seluruh stakeholder bandara berhasil menjaga operasional penerbangan tetap aman dengan zero accident selama masa Nataru,” ungkapnya.

Meski masa tugas posko pelayanan terpadu secara resmi telah berakhir, pihak kepolisian menegaskan tidak akan mengendurkan pengawasan di area publik tersebut. Polri berkomitmen untuk terus mendukung pengamanan reguler demi menjamin rasa aman bagi para pengguna jasa transportasi udara.

“Walaupun posko sudah ditutup, kewaspadaan dan pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,” tegas AKP Budi Witikno.

Penutupan posko di tingkat lokal ini juga dirangkaikan dengan arahan nasional dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui pertemuan virtual. Seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol soliditas antarinstansi yang telah bertugas mengawal pergerakan masyarakat di Bumi Batiwakkal selama masa pergantian tahun. (J)

Penyerahan tersebut disaksikan oleh sejumlah kepala perangkat daerah terkait serta para petugas kebersihan. Armada pengangkut sampah tersebut, diserahkan kepada camat dan lurah agar pengelolaan sampah di masing-masing wilayah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa penambahan armada ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan.

“Penyerahan mobil pengangkut sampah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam menangani dan menuntaskan persoalan sampah, sekaligus mendukung kelancaran petugas kebersihan di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan kendaraan roda empat tersebut mampu meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah agar proses pengangkutan sampah di masing-masing wilayah dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, mulai dari wilayah permukiman hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bujangga, Tanjung Redeb.

Bupati juga mengingatkan agar armada yang telah diserahkan dapat dijaga dan dirawat dengan baik untuk dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab.

“Kami berharap fasilitas ini dapat dirawat dengan baik sehingga operasional pengangkutan sampah dapat berjalan lancar dan pelayanan kebersihan kepada masyarakat terus meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau menyampaikan bahwa tambahan kendaraan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas angkut sampah di tingkat kelurahan. Sebelumnya, sebagian wilayah masih mengandalkan kendaraan roda tiga dengan daya angkut terbatas.

Dengan adanya penambahan armada tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau berharap kualitas layanan kebersihan dapat terus meningkat dan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten Berau. (AUNI)

Kasat Binmas Polres Berau, AKP Agus Supriyanto, yang berkesempatan hadir menegaskan komitmen jajaran Polres Berau untuk terus bersinergi dengan Kementerian Agama dalam program-program kemasyarakatan. Ia menyebutkan bahwa penguatan toleransi antarumat merupakan kunci utama dalam memelihara stabilitas keamanan di Kabupaten Berau.

“Polri mendukung penuh kegiatan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam menjaga toleransi antarumat beragama,” ujarnya.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut juga diisi dengan pembacaan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia oleh Asisten I Setda Kabupaten Berau. Dalam amanatnya, ditekankan bahwa Kemenag terus berkomitmen untuk memperkuat pelayanan keagamaan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Salah satu momen sakral dalam peringatan ini adalah penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Pengabdian kepada para pegawai di lingkungan Kemenag Berau. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan dedikasi pegawai yang telah mengabdi selama 10 hingga 20 tahun.

Dirinya kembali menambahkan bahwa momentum HAB ke-80 ini diharapkan dapat mempererat kerja sama lintas instansi dalam melayani masyarakat secara maksimal. Semangat pengabdian yang tinggi diharapkan mampu mewujudkan tatanan kehidupan warga yang rukun, aman, serta damai.

Seluruh rangkaian upacara yang dimulai sejak pukul 08.00 Wita ini berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Penutupan upacara ditandai dengan sesi ramah tamah antarpejabat daerah yang hadir sebagai wujud soliditas instansi di Kabupaten Berau. (J)

Kasat Lantas Polres Berau, AKP Rhondy Hermawan, mengungkapkan bahwa kejadian bermula saat sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 6396 FO melaju dari arah Teluk Bayur menuju arah Kampung Labanan. Motor yang dikendarai oleh Ignas Sius Rano tersebut tengah berboncengan dengan Markus Bala Tukan. Saat melintasi lokasi kejadian, pengendara berupaya menghindari lubang jalan sehingga motor bergerak mengambil jalur ke arah kanan.

Nahas, pada saat yang bersamaan, muncul sepeda motor Yamaha MX King dengan nomor polisi KT 5814 JE yang dikendarai oleh Albartus Jimmy Susanto dari arah berlawanan. Karena jarak yang sudah sangat dekat, tabrakan hebat pun tidak terhindarkan di tengah kondisi cuaca yang sedang cerah tersebut.

"Faktor utama diduga karena pengendara kurang fokus dan tidak konsentrasi saat mengendarai kendaraan," ujarnya.

Benturan keras tersebut menyebabkan dua orang dinyatakan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya menderita luka berat. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Labanan guna mendapatkan perawatan pertama sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb untuk tindakan medis lebih lanjut.

Selain jatuhnya korban jiwa, insiden ini juga menimbulkan kerugian material yang ditaksir mencapai Rp10.000.000. Saat ini, pihak kepolisian telah mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. (J)

Kapolsek Maratua, Ipda Sunarto, melaporkan bahwa insiden ini bermula sekitar pukul 08.00 WITA saat kapal yang dikemudikan oleh Jupri (55) mengangkut 15 orang penumpang untuk menikmati libur tahun baru. Namun, sekitar 20 menit berlayar, kapal tiba-tiba menaiki gugusan karang yang membuat posisi kapal miring hingga air masuk dengan cepat ke dalam lambung.

Kepanikan sempat pecah ketika beberapa penumpang jatuh ke laut saat kapal mulai tenggelam di kedalaman sekitar empat meter. Beruntung, aksi cepat para nelayan lain yang berada di sekitar lokasi kejadian berhasil mencegah terjadinya tragedi jiwa dengan mengevakuasi seluruh korban ke tempat aman.

"Sebagian penumpang langsung jatuh ke laut dan diamankan kapal nelayan yang berada di sekitar kejadian. Untuk kerugian jiwa nihil, sedangkan kerugian material berupa satu unit kapal nelayan," ujarnya.

Pasca-kejadian, jajaran Polsek Maratua langsung mendatangi para korban serta mendata sejumlah saksi guna mendalami kronologi lengkap kecelakaan laut tersebut. Pihak kepolisian pun mengimbau kepada seluruh motoris dan warga untuk selalu waspada terhadap rintangan bawah laut dan tidak mengabaikan faktor keselamatan demi mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Mendatangi korban dan mendata saksi dilakukan sebagai tindakan awal, sementara perkembangan lebih lanjut akan segera dilaporkan," pungkasnya. (J)

Kepala BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, menyatakan bahwa respons cepat tim di lapangan berhasil melokalisir api sehingga tidak merambat lebih luas ke permukiman padat penduduk tersebut.

Dalam operasi pemadaman ini, BPBD mengerahkan kekuatan penuh dengan dukungan dari berbagai instansi terkait. Selain armada darat, terdapat metode pemadaman tambahan yang dilakukan melalui jalur air untuk mempercepat proses pemadaman di area yang sulit dijangkau.

"Kurang lebih ada 10 unit yang diturunkan, baik dari Damkar maupun BPBD serta tim gabungan. Kami juga dibantu oleh kapal pasir yang melakukan pemadaman dari arah sungai," jelasnya.

Dirinya menekankan bahwa jarak lokasi kejadian yang strategis memudahkan personel mencapai titik api dalam waktu singkat. Meski proses pendinginan memakan waktu, secara keseluruhan penanganan api utama dapat diselesaikan dalam durasi yang relatif terkendali.

"Karena lokasinya dekat dengan kantor BPBD, kami tiba di lokasi tidak sampai lima menit setelah laporan diterima. Proses pemadaman sendiri berlangsung kurang dari dua jam dan saat ini masih dilakukan proses pendinginan," ujarnya.

Pasca-pemadaman, BPBD Berau terus mengimbau masyarakat agar senantiasa melakukan pemeriksaan rutin terhadap instalasi listrik maupun penggunaan alat elektronik di rumah masing-masing. 

Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan warga sangat krusial untuk mencegah terjadinya kejadian serupa, mengingat kondisi permukiman yang cukup rapat di beberapa titik.

“Kami meminta warga untuk tetap tenang namun tetap meningkatkan kewaspadaan, sementara untuk penyebab pasti kebakaran ini sepenuhnya kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (J)

Ketua RT 12 Kelurahan Gayam, Sarwani, memberikan kesaksian mengenai detik-detik awal munculnya api yang menghanguskan dua bangunan dan merusak satu bangunan lainnya. Berdasarkan pengamatan di lokasi, Sarwani mengungkapkan bahwa sumber api diyakini berasal dari area privat salah satu rumah warga. Api yang muncul secara tiba-tiba tersebut langsung membesar dan merambat ke struktur bangunan di sekitarnya sebelum warga sempat melakukan evakuasi mandiri secara maksimal.

"Api pertama kali terlihat berasal dari kamar rumah Pak Iwan, kemudian dengan cepat membesar dan menyambar bangunan lain di sekitarnya," ujarnya.

Selain kerugian bangunan, ia mengonfirmasi adanya korban luka dalam musibah ini. Anak dari pemilik rumah yang menjadi titik awal api dilaporkan mengalami luka bakar pada bagian tangan saat mencoba menyelamatkan diri atau barang berharga.

"Anak dari Pak Iwan mengalami luka bakar sedikit di tangannya dan langsung dievakuasi serta dibawa oleh petugas untuk mendapatkan penanganan medis," tuturnya.

Dirinya berharap agar musibah ini menjadi pelajaran bagi warga lain untuk lebih waspada terhadap potensi bahaya kebakaran, terutama yang bersumber dari area dalam rumah. Ia juga memastikan pihak pengurus RT akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendata keperluan mendesak bagi para keluarga yang kini kehilangan tempat tinggal.

“Kami selaku pengurus RT akan segera mendata kerugian warga dan berupaya membantu proses koordinasi bantuan, karena saat ini para korban sangat membutuhkan pakaian dan kebutuhan dasar lainnya,” tutupnya. (J)

Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto mengatakan bahwa penurunan angka kriminalitas konvensional dari 323 menjadi 283 kasus. Namun, tantangan besar muncul pada sektor lalu lintas dengan melonjaknya angka kecelakaan dari 33 menjadi 55 kasus, yang mengakibatkan korban jiwa meningkat drastis hingga 26 orang. Selain itu, penyalahgunaan narkotika tetap menjadi perhatian utama di wilayah Bumi Batiwakkal.

“Korban kecelakaan didominasi oleh karyawan swasta dan pelajar. Edukasi keselamatan berlalu lintas harus terus ditingkatkan, mengingat peningkatan volume kendaraan dan pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada risiko ini,” ujarnya.

Di sisi pemberantasan narkoba, peredaran barang haram ini terpantau masih merata di hampir seluruh kecamatan. Polres Berau berhasil mengamankan barang bukti sabu dalam jumlah fantastis, yakni lebih dari 13 kilogram, dengan sebaran terbanyak ditemukan di wilayah Kecamatan Derawan, Labanan, dan Biduk-Biduk.

"Peran aktif keluarga dan masyarakat menjadi kunci utama dalam melakukan deteksi dini terhadap ancaman narkotika ini,” katanya.

Selain penegakan hukum, Polres Berau juga mengedepankan pendekatan dialogis dalam menjaga stabilitas sosial, terbukti dari banyaknya rencana aksi penyampaian pendapat yang berhasil dimediasi tanpa gejolak.

Menutup laporannya, Kapolres menyatakan komitmen institusinya untuk terus mendukung program strategis nasional, termasuk penguatan UMKM dan ketahanan ekonomi masyarakat di Kabupaten Berau.

“Polres Berau berkomitmen penuh mengawal program strategis nasional, mulai dari pemberdayaan UMKM hingga memperkuat ketahanan ekonomi warga kita di Berau,” pungkasnya. (J)

Pengamanan dilaksanakan dalam rangka Operasi Lilin 2025, dengan melibatkan 463 personel Polri, 80 personel TNI, serta 150 personel dari berbagai instansi terkait. Seluruh personel disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun kepadatan aktivitas masyarakat di sejumlah titik rawan.

Dalam pelaksanaannya, Polres Berau memfokuskan pengamanan pada berbagai potensi gangguan, mulai dari potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG), hingga gangguan nyata (GN). 

Sasaran pengamanan mencakup masyarakat yang merayakan malam tahun baru, wisatawan, serta pengawasan terhadap potensi tindak kriminalitas, termasuk peredaran dan penggunaan petasan.

Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada lokasi-lokasi strategis dan pusat keramaian, seperti jalan protokol, pusat perbelanjaan, bandara, serta kawasan wisata unggulan, antara lain Pulau Derawan, Pulau Maratua, dan Danau Labuan Cermin. Pengawasan turut dilakukan di kawasan permukiman yang ditinggalkan warga untuk berlibur.

Dari sisi barang dan logistik, petugas melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api dan senjata tajam, minuman keras, narkoba, serta petasan. Pemeriksaan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan stok bahan pokok juga menjadi bagian dari langkah antisipatif guna mencegah gangguan distribusi selama libur tahun baru.

Pola pengamanan dilakukan melalui patroli tiga pilar secara mobile, pengoperasian pos pengamanan dan pos pelayanan, serta penempatan personel di objek wisata.

Sebanyak 152 personel disebar di sejumlah pos pengamanan dan pelayanan, di antaranya Pos Pam Simpang Empat KFC, Pos Terpadu Bandara Kalimarau, Pos Pam Kilometer 5, serta pos pelayanan di pelabuhan-pelabuhan wisata. 

Selain itu, pos pantau juga ditempatkan di objek wisata seperti Labuan Cermin dan Wisata Air Panas Pemapak untuk mengantisipasi kemacetan dan potensi gangguan keamanan. Polres Berau turut mewaspadai berbagai kerawanan, antara lain kemacetan lalu lintas, kecelakaan, pencurian kendaraan bermotor, konsumsi minuman keras, hingga aksi kejahatan jalanan. 

Sebagai langkah pencegahan, kepolisian mengoptimalkan fungsi intelijen, mengaktifkan sistem Kring Serse, serta membuka layanan Call Center 110 bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat. Polres Berau mengimbau masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun secara tertib dan aman, serta berperan aktif menjaga keamanan lingkungan demi terciptanya suasana kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Berau. (AUNI)

Sidak yang melibatkan Asisten II Setkab Berau, Kepala DPMPTSP, serta perwakilan Kodim 0902/Berau dan Polres Berau ini menyasar bukaan lahan seluas 120 hektare. Tindakan tegas berupa penghentian operasional dan pemasangan plang larangan dilakukan karena aktivitas di lokasi tersebut terbukti melanggar prosedur perizinan yang diatur oleh pemerintah.

Pemerintah memberikan peringatan keras kepada pemilik lahan bahwa setiap aktivitas pertambangan, termasuk galian C, wajib memiliki dokumen legalitas yang diterbitkan oleh instansi berwenang, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Tanpa izin resmi, kegiatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

Tindakan penertiban ini bertujuan memastikan tata kelola pertambangan yang baik sesuai aturan. Pemilik lahan diwajibkan segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku jika ingin melanjutkan aktivitasnya.

Landasan hukum yang digunakan dalam penertiban ini sangat kuat. Pemerintah mengingatkan bahwa setiap pihak yang nekat melanjutkan aktivitas pertambangan ilegal dapat dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelanggar aturan ini dihadapkan pada konsekuensi hukum serius berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal mencapai Rp100 miliar.

Langkah ini diambil bukan hanya untuk penertiban administratif, tetapi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan regulasi guna menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh, serta memastikan pengelolaan kekayaan alam tidak mengabaikan kaidah keselamatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (J)

Bupati Berau secara tegas menginstruksikan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk tidak menyelenggarakan kegiatan perayaan Tahun Baru 2026 sebagai bentuk empati dan fokus pada penanganan kondisi daerah.

Selain itu, para Camat diinstruksikan untuk segera melakukan koordinasi dengan Forkopimcam guna mengidentifikasi dan menyusun mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana serta gangguan ketentraman masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Regulasi ini juga menyasar pengawasan ketat terhadap fasilitas umum, objek wisata, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan guna memastikan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama masa pergantian tahun.

Pemerintah menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Berau agar mengedepankan kesederhanaan dan kepedulian sosial dengan tidak melaksanakan pesta kembang api atau konvoi kendaraan secara berlebihan.

 Sebagai alternatif, masyarakat diarahkan untuk mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih bermakna seperti ibadah, doa bersama, atau kegiatan sosial guna menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban umum di Bumi Batiwakkal. (J)

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, ditemukan bukaan lahan yang sangat luas tanpa izin resmi.

"Kami melakukan penutupan terhadap dugaan tambang ilegal karena di sini ada bukaan sebesar 120,38 hektar yang kita duga sebagai tambang ilegal berdasarkan laporan masyarakat," ujar Bambang Arwanto saat memberikan keterangan di lokasi, didampingi oleh jajaran instansi terkait.

Lahan seluas lebih dari 120 hektar tersebut kini telah dipasangi papan peringatan pelarangan aktivitas. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah serta kerugian negara akibat penambangan tanpa izin (peti).

Lebih lanjut, pihak Dinas ESDM Kaltim menegaskan tidak akan berhenti pada penutupan lokasi saja. Mereka akan segera berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk memproses temuan ini secara hukum.

"Mulai hari ini kita tutup, dan kita akan berkoordinasi kepada aparat penegak hukum (APH) mengenai bukaan ilegal ini," tegasnya.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tambang ilegal di Kalimantan Timur dan memastikan seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (J)

Pembukaan rute ini sekaligus angin segar bagi Pulau Maratua yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari kelas dunia di Kalimantan Timur. Dengan tersedianya penerbangan tersebut, waktu tempuh menuju Maratua menjadi lebih singkat dan efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Berdasarkan informasi resmi yang dirilis Wings Air, rute Berau–Maratua akan melayani menggunakan pesawat ATR 72-500/600 dengan frekuensi penerbangan tiga kali dalam sepekan, yakni setiap Rabu, Jumat, dan Minggu. 

Untuk rute Berau–Maratua, pesawat dijadwalkan berangkat pada pukul 09.30 WITA sementara penerbangan Maratua–Berau dilayani pada pukul 10.35 WITA. Penumpang juga mendapatkan fasilitas gratis bagasi kabin seberat 7 kilogram.

Dibukanya rute penerbangan reguler ini diharapkan mampu mempercepat arus wisatawan menuju Pulau Maratua yang selama ini masih bergantung pada akses transportasi terbatas. Tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, rute ini juga diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. 

Peningkatan mobilitas wisatawan berpotensi mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, homestay, transportasi lokal, usaha kuliner, hingga pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif di wilayah kepulauan.

Selain itu, penerbangan ini juga dapat menunjang mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperlancar distribusi logistik ringan. Akses udara yang lebih terjadwal dinilai penting untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik di wilayah kepulauan.

Wings Air sebagai maskapai yang fokus melayani rute penghubung antardaerah, khususnya wilayah kepulauan dan terpencil, dinilai tepat dalam mendukung kebutuhan konektivitas Berau–Maratua. 

Tiket penerbangan rute Berau–Maratua dapat dipesan melalui aplikasi BookCabin maupun jaringan biro perjalanan resmi. Melalui pembukaan rute ini, Wings Air menegaskan komitmennya dalam memperluas jaringan penerbangan domestik sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata prioritas di daerah. (AUNI)

Berdasarkan pantauan wartawan kartanews di lokasi, kran air yang terpasang pada wastafel tersebut tidak mengeluarkan aliran air saat dibuka. Kondisi ini terlihat pada beberapa titik wastafel yang berada di sepanjang area pedestrian tepian sungai.

Wastafel berbahan beton permanen itu tampak terpasang rapi dan dalam kondisi bersih. Namun, saat dicoba langsung, tidak ada air yang mengalir dari kran, padahal kawasan tersebut merupakan ruang publik yang sangat ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada pagi dan sore hari.

Di sekitar lokasi, tidak ditemukan papan informasi atau penanda yang menjelaskan status fasilitas tersebut, apakah masih dalam tahap penyelesaian, perawatan, atau memang belum dioperasikan. Beberapa wastafel juga terlihat belum menunjukkan tanda-tanda pernah digunakan oleh pengunjung.

Salah seorang pengunjung Tepian Teratai, Siti (28) menilai keberadaan wastafel air sangat dibutuhkan di kawasan ruang terbuka publik seperti Tepian Teratai. Menurutnya, fasilitas tersebut penting untuk mendukung kebersihan, terutama bagi pengunjung yang membawa anak-anak.

“Kalau bisa segera difungsikan, soalnya pengunjung di sini cukup ramai, apalagi sore hari,” katanya.

Tepian Teratai sendiri merupakan salah satu ruang terbuka hijau dan area rekreasi favorit warga Berau yang kerap dimanfaatkan untuk berolahraga, bersantai, hingga kegiatan komunitas. 

Dengan tingginya aktivitas masyarakat, keberadaan fasilitas pendukung seperti wastafel air dinilai penting dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. (AUNI)

Kejadian ini memperparah daftar panjang keluhan pengguna jalan di jalur pesisir Berau. Kondisi jalan yang sedang dalam tahap perbaikan dinilai sangat berbahaya pada malam hari karena material proyek dan galian jalan seringkali tidak terlihat jelas akibat kondisi gelap gulita.

Kondisi diperparah dengan status lokasi kejadian yang merupakan area blank spot atau tanpa jaringan seluler. Ketiadaan sinyal komunikasi ini membuat upaya penyelamatan dan koordinasi darurat menjadi sangat sulit dilakukan saat kecelakaan terjadi.

“Jalan sedang banyak perbaikan, tapi tanda peringatan sangat minim. Ditambah lagi tidak ada lampu jalan dan jaringan seluler pun tidak ada. Kalau ada kecelakaan seperti kemarin, kami susah sekali mau menghubungi bantuan karena komunikasi terputus," ujar salah satu warga di lokasi.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kendaraan mengalami kerusakan parah. Pengguna jalan mendesak pihak kontraktor dan instansi terkait untuk segera memasang lampu peringatan (safety lamp) serta rambu informasi yang jelas di setiap titik proyek.

Masyarakat berharap pemerintah juga memperhatikan infrastruktur komunikasi di jalur lintas pesisir ini, mengingat perpaduan antara jalan rusak, minim penerangan, dan hilangnya sinyal komunikasi menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga maupun wisatawan yang menuju Biduk-Biduk. (J)

Tim patroli yang dipimpin oleh AIPDA Tripianto menyisir sejumlah titik krusial dan pusat mobilitas masyarakat. Fokus utama pemantauan meliputi Pos Pengamanan (Pospam) Natal dan Tahun Baru di Simpang KGC Jalan Pemuda, serta Pos Pengamanan KM 5 Rinding di Jalan Marsma Iswahyudi, Tanjung Redeb. Kehadiran personel Brimob bersenjata lengkap ini bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan di lapangan sekaligus memberikan rasa tenang bagi warga.

Dikutip dari jurnalpolisi.id, Dansat Brimob Polda Kaltim, Kombes Pol. Andy Rifai, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas tertinggi selama masa operasi berlangsung. Ia memastikan bahwa seluruh rangkaian ibadah dan aktivitas warga harus berjalan lancar tanpa gangguan keamanan sedikit pun.

“Pengerahan tim patroli di Berau bertujuan untuk menjamin keamanan aktivitas warga. Kami ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan manfaatnya melalui rasa aman yang kami hadirkan di setiap sudut kota,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan tim di lapangan, situasi Kamtibmas di wilayah-wilayah strategis Kabupaten Berau dilaporkan dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Meski demikian, Kombes Pol. Andy Rifai tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan proaktif dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Masyarakat diajak untuk segera melaporkan hal-hal mencurigakan kepada petugas di pos terdekat guna mewujudkan perayaan yang damai dan penuh sukacita di Bumi Batiwakkal. (J)

Aksi kemanusiaan kali ini dipimpin oleh Bripda Nur Hidayat dengan menyasar warga lanjut usia dan kurang mampu di wilayah Tanjung Redeb. Tim menyambangi kediaman Bapak Alim (61), seorang warga di Jalan Harm Ayoeb yang kini tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Kehadiran para abdi negara ini bertujuan memberikan dukungan moril sekaligus menyerahkan paket bantuan sembako untuk kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan yang dilakukan secara door-to-door ini menjadi bagian dari agenda rutin untuk mempererat silaturahmi antara petugas dan warga. Selain memberikan bantuan fisik, personel di lapangan juga memanfaatkan momen ini untuk memantau kondisi kesejahteraan masyarakat serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara humanis.

Dikutip dari jurnalpolisi.id, Dansat Brimob Polda Kaltim, Kombes Pol. Andy Rifai, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa program ini adalah implementasi nyata dari filosofi "Bakti Brimob untuk Masyarakat". Ia menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat kecil.

“Sekecil apa pun bantuan yang kita berikan, hal itu sangat berarti bagi saudara kita yang membutuhkan. Kami ingin kehadiran Brimob di Kalimantan Timur membawa manfaat nyata dan menjadi jembatan kebahagiaan bagi warga. Mari kita terus menebar kepedulian agar kerukunan di Bumi Batiwakkal selalu terjaga,” ujarnya.

Langkah ini membuktikan bahwa peran Brimob tidak hanya terbatas pada pengamanan konflik dan penegakan hukum, tetapi juga hadir sebagai pengayom yang memiliki kepekaan sosial tinggi terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya. (J)

Dikutip dari laporan mediakaltim.com. Kasi Intel Kejari Berau, Imam Ramdhoni, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman intensif terhadap berkas tersebut. Berdasarkan hasil audit sementara, negara diperkirakan mengalami kerugian yang cukup fantastis dalam pengelolaan anggaran di kampung tersebut.

"Kami sudah menerima berkasnya dari Inspektorat sekitar sepekan lalu. Saat ini tim Pidsus sedang melakukan telaah awal. Potensi kerugian negara yang terhitung sementara mencapai angka Rp1,8 miliar," ungkapnya.

Penyelidikan awal mengungkap fakta mengejutkan terkait penggunaan dana desa tersebut. Anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, diduga kuat telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi, bahkan disinyalir mengalir ke aktivitas perjudian daring (slot).

Meskipun potensi kerugian sudah terpetakan, pihak Kajari belum menetapkan tersangka secara resmi. Imam menjelaskan bahwa penetapan status hukum tersebut direncanakan bakal diumumkan pada awal tahun 2026. Langkah ini diambil sekaligus untuk menyesuaikan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru per 2 Januari mendatang.

Sejauh ini, pihak yang terduga dalam kasus ini dilaporkan masih berada di kediamannya di Kampung Biatan Lempake dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Kajari Berau berkomitmen untuk mengusut tuntas aliran dana tersebut secara profesional guna memastikan keadilan bagi masyarakat kampung. (J)

Dalam ajang tersebut, Sri Juniarsih dianugerahi penghargaan untuk kategori Srikandi Penggerak Pendidikan. Apresiasi tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi nyata sang Bupati dalam memajukan kualitas sumber daya manusia di Bumi Batiwakkal.

Penghargaan ASRI 2025 ini bertujuan memberikan penghormatan kepada para pemimpin perempuan yang dinilai tangguh, mandiri, dan mampu memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Sosok penerima penghargaan ini dipandang sebagai representasi Srikandi modern yang cerdas dalam mengambil kebijakan strategis di pemerintahan.

Merespons capaian tersebut, Ia mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi dirinya dalam memimpin daerah.

“Kami merasa sangat bersyukur atas apresiasi ini. Capaian ini menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi saya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan dedikasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Berau,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa prestasi ini dipersembahkan bagi seluruh kaum perempuan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Berau, sebagai penyemangat untuk terus berkarya dan berdaya di bidang masing-masing.

“Seluruh kerja keras dan pengabdian yang kami lakukan sepenuhnya didedikasikan bagi kemajuan perempuan Indonesia dan warga Berau. Komitmen kami tetap sama, yakni memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi semua,” tambahnya

Penghargaan ini mempertegas posisi Sri Juniarsih sebagai salah satu tokoh perempuan inspiratif yang mampu menyelaraskan kepemimpinan daerah dengan kemajuan sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. (J)

Dokumen evaluasi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di Auditorium Nusantara, Senin (22/12/2025).

Dalam sambutannya, Mochammad Suharyanto menekankan bahwa penyerahan LHP ini merupakan bagian dari siklus pengawasan untuk memastikan program daerah berjalan sesuai koridor. Ia mendorong agar seluruh poin rekomendasi yang tertuang dalam laporan tersebut segera direspon dengan langkah nyata oleh jajaran pemerintah daerah.

"Kami sangat mengharapkan agar setiap temuan dan rekomendasi yang diberikan dalam laporan ini dapat segera ditindaklanjuti secara optimal. Hal ini sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan serta menjalankan roda pembangunan," jelasnya.

Merespons hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan berdasarkan catatan BPK. Menurutnya, hasil pemeriksaan ini merupakan instrumen penting untuk membedah tantangan dalam pengembangan pariwisata Berau agar ke depannya lebih terarah dan berkualitas.

"Seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK menjadi perhatian serius bagi kami. Laporan ini bukan sekadar pengawasan, melainkan bahan evaluasi fundamental untuk menyempurnakan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Berau agar semakin baik," tuturnya.

Prosesi serah terima ini juga menjadi bagian dari rangkaian penyerahan sembilan LHP kepada berbagai pemerintah daerah di Kalimantan Timur pada akhir tahun 2025, yang terdiri dari laporan kinerja dan laporan kepatuhan. (J)

Kasat Lantas Polres Berau, AKP Wulyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah konsisten melakukan sosialisasi keselamatan, mulai dari kunjungan ke sekolah-sekolah hingga kampanye aktif di berbagai platform media sosial. Namun, ia menyayangkan masih adanya perilaku berisiko seperti aksi balap liar, penggunaan knalpot tidak standar (brong), hingga nekat berkendara dalam kondisi tidak sadar atau mabuk.

“Kami sudah sangat sering memberikan edukasi, baik secara langsung ke sekolah maupun lewat media sosial. Namun, pendekatan kami akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan keinginan kuat dari masyarakat untuk patuh pada aturan keselamatan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa petugas memiliki keterbatasan untuk mengawasi setiap pergerakan warga secara individu selama 24 jam penuh, terutama saat malam hari. Menurutnya, kesadaran pribadi untuk tidak mengonsumsi minuman keras saat hendak berkendara menjadi kunci utama dalam menghindari tragedi di jalan raya.

“Petugas di lapangan tidak bisa memantau warga satu per satu sepanjang waktu. Masih ada saja ditemukan pengendara yang mengonsumsi miras kemudian mengalami kecelakaan. Di sinilah peran kesadaran masyarakat sangat kami perlukan untuk mencegah musibah yang merugikan diri sendiri dan orang lain,” tegasnya.

Pihak kepolisian mengimbau agar para orang tua turut memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas jalanan yang membahayakan. Sinergi antara edukasi dari kepolisian dan kepedulian masyarakat diharapkan mampu menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman di Berau. (J)

Salah satu program yang dimanfaatkan adalah Zakat Community Development (ZCD) yang menyasar peningkatan produktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui program tersebut, para penerima manfaat memperoleh dukungan sarana usaha berupa sepeda motor, gerobak dagang, serta bantuan Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB). Bantuan ini ditujukan untuk menekan biaya operasional usaha sekaligus memperluas akses mobilitas dan pemasaran bagi pelaku UMKM.

Pelaksanaan program ZCD di Kabupaten Berau melibatkan kerja sama antara BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dan BAZNAS Kabupaten Berau. BAZNAS Provinsi mendukung penyediaan sepeda motor, sementara BAZNAS Berau memfasilitasi pengadaan gerobak usaha bagi penerima manfaat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai dukungan terhadap UMKM tetap menjadi prioritas di tengah keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, penguatan usaha kecil merupakan salah satu langkah menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. 

“Kami usahakan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas, sementara dukungan berupa sepeda motor dan gerobak usaha diharapkan dapat menekan biaya operasional UMKM serta mendorong pengembangan usaha secara berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).

Berdasarkan data sementara, Kabupaten Berau tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Kalimantan Timur untuk tahun 2026. Besaran UMK Berau ditetapkan sebesar Rp 4.391.337,55 atau mengalami kenaikan sebesar 7,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, UMK Kota Samarinda ditetapkan sebesar Rp 3.983.881,50, meningkat 6,97 persen dari tahun sebelumnya. 

Adapun UMK Kota Balikpapan disepakati sebesar Rp 3.856.694,43 atau naik dari besaran UMK tahun 2025 yang berada di kisaran Rp 3,70 juta.

Hasil kesepakatan UMK dari masing-masing daerah tersebut selanjutnya akan diajukan kepada kepala daerah untuk kemudian diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, penetapan UMK Tahun 2026 oleh Gubernur Kalimantan Timur dijadwalkan paling lambat pada 24 Desember 2025.

Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur diketahui baru mulai melakukan pembahasan UMK pada 23 Desember 2025, seiring semakin terbatasnya waktu pengajuan rekomendasi UMK ke tingkat provinsi.

Selain UMK, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2026 juga disepakati mengalami kenaikan sekitar 5 persen atau setara kurang lebih Rp 180 ribu. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengapa UMK dan UMP Harus Naik Setiap Tahun

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setiap tahun merupakan kebijakan yang didasarkan pada berbagai pertimbangan ekonomi, sosial, dan regulasi. Berikut sejumlah alasan utama yang telah dihimpun, mengapa penyesuaian upah minimum dilakukan secara berkala:

1. Menjaga daya beli pekerja terhadap inflasi

Penyesuaian upah minimum bertujuan untuk mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi setiap tahun. Tanpa kenaikan upah, nilai riil pendapatan pekerja akan menurun sehingga berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar.

2. Mendistribusikan hasil pertumbuhan ekonomi

Kenaikan upah menjadi salah satu instrumen agar manfaat pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh pekerja yang berkontribusi langsung dalam proses produksi dan pelayanan.

3. Menjaga standar kebutuhan hidup layak

Upah minimum berfungsi sebagai batas terendah perlindungan penghasilan pekerja. Penyesuaian dilakukan agar besaran upah tetap relevan dengan perkembangan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terus berubah seiring dinamika sosial dan ekonomi.

4. Mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi

Peningkatan pendapatan pekerja berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang meningkat turut menggerakkan sektor perdagangan, jasa, dan industri, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

5. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mekanisme kenaikan UMP dan UMK telah diatur dalam regulasi pemerintah, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Penetapan upah minimum mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja.

6. Menjaga keseimbangan antara pekerja dan dunia usaha

Selain melindungi pekerja, penetapan kenaikan upah juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Pemerintah dan dewan pengupahan berupaya menetapkan besaran yang proporsional agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. (AUNI)

Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto menekankan bahwa kewaspadaan utama harus dimulai dari kesadaran pribadi pemilik rumah. Ia menyarankan agar warga menerapkan pengamanan ganda pada pintu maupun pagar rumah sebagai langkah awal mencegah aksi kriminalitas di malam hari.

"Keamanan dimulai dari diri sendiri. Kami menyarankan warga menggunakan kunci ganda pada pagar dan pintu rumah sebagai proteksi tambahan untuk mencegah aksi kriminalitas," ujarnya.

Selain aspek keamanan dari tindak kriminal, dirinya juga mengingatkan potensi bahaya domestik. Sebelum berangkat, warga diminta memeriksa secara saksama seluruh instalasi listrik dan sambungan tabung gas untuk menghindari risiko kebakaran yang dapat merugikan lingkungan sekitar.

"Pastikan aliran listrik dan regulator gas sudah dicabut sebelum bepergian. Jika memungkinkan, pemasangan CCTV sangat disarankan untuk membantu pemantauan rumah secara langsung," jelasnya.

Ia meminta masyarakat untuk tetap menjaga komunikasi dengan lingkungan sosial setempat. Melaporkan kondisi rumah yang kosong kepada pengurus RT atau tetangga terdekat dianggap sebagai langkah preventif yang efektif agar pengawasan bisa dilakukan secara kolektif.

"Laporkan kondisi rumah yang kosong kepada ketua RT atau tetangga terdekat. Koordinasi ini penting agar lingkungan sekitar bisa ikut membantu memantau situasi selama anda berlibur," pungkasnya. (J) 

Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, mengakui bahwa pengawasan terhadap puluhan ribu masyarakat tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa bantuan informasi dari warga. Oleh karena itu, ia mendorong penggunaan layanan darurat 110 sebagai sarana komunikasi cepat untuk merespons setiap potensi gangguan keamanan yang muncul di tengah perayaan.

"Dengan jumlah massa yang mencapai puluhan ribu orang, mustahil bagi kami untuk memantau setiap sudut secara detail," ujarnya.

"Itulah mengapa kami mengimbau warga, jika melihat ada aktivitas penyulutan kembang api dalam volume besar dan memicu kerawanan segera hubungi kami lewat jalur 110," lanjutnya.

Selain melalui laporan telepon, polisi juga menekankan pentingnya kepedulian antar tetangga. Jika ditemukan adanya aktivitas yang membahayakan, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk memberikan teguran atau segera meneruskan informasi tersebut kepada petugas patroli terdekat. Penanganan dini dianggap jauh lebih efektif dibandingkan bertindak setelah insiden terjadi.

"Kami sangat mengharapkan peran serta aktif masyarakat sebagai mata dan telinga kepolisian di lapangan. Informasi sekecil apa pun terkait gangguan ketertiban akan membantu kami melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Kapolres memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah penanganan yang terukur dan terarah. Sinergi antara kecepatan informasi dari warga dan kesigapan petugas di lapangan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah hingga berakhirnya masa libur akhir tahun.

"Tim kami akan segera meluncur ke lokasi begitu ada laporan masuk untuk mengambil tindakan yang tepat. Mari kita bersama-sama memastikan suasana perayaan di Kabupaten Berau tetap aman, nyaman, dan bebas dari insiden yang merugikan semua pihak," pungkasnya. (J)

Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan standar khusus mengenai jenis kembang api yang diperbolehkan. Ia menegaskan bahwa segala bentuk penggunaan kembang api dalam skala besar dan tanpa izin resmi akan dilarang demi keselamatan publik.

“Kami melarang kembang api skala besar dan terus mengedukasi warga agar mematuhi spesifikasi izin, demi menghindari dampak fatal bagi keselamatan serta lingkungan,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, kepolisian bersama instansi terkait akan meningkatkan intensitas patroli di berbagai titik kerawanan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas penyalaan kembang api yang melampaui batas wajar di area padat penduduk.

“Petugas akan berpatroli secara preventif untuk memastikan penggunaan kembang api sesuai aturan, guna mencegah risiko bahaya bagi keselamatan masyarakat,” tuturnya.

Guna memastikan aturan ini berjalan di lapangan, personel gabungan akan dikerahkan untuk melakukan patroli menyisir titik-titik keramaian dan pemukiman. Fokus utamanya adalah membubarkan atau menertibkan kegiatan yang kedapatan menyulut kembang api berdaya ledak tinggi yang bisa memicu eskalasi kerawanan di tengah kerumunan masyarakat.

“Melalui patroli gabungan, kami melakukan pengawasan langsung dan langkah pencegahan agar perayaan tahun baru masyarakat tidak terganggu oleh insiden akibat penyalahgunaan kembang api,” pungkasnya. (J)

Langkah ini ditempuh guna memastikan realisasi SPPG di Kabupaten Berau dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan wilayah, termasuk memperhatikan karakteristik geografis serta potensi sumber daya lokal.

Berdasarkan pemetaan kebutuhan, Kabupaten Berau memerlukan sebanyak 61 unit SPPG untuk menjangkau seluruh sasaran penerima manfaat MBG. Dari jumlah tersebut, 30 SPPG direncanakan berada di wilayah aglomerasi, sementara 31 lainnya akan melayani wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Namun hingga saat ini, SPPG yang telah beroperasi baru mencapai tujuh unit. Kondisi tersebut menjadikan percepatan pembentukan SPPG sebagai agenda mendesak agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan merata dan efektif di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung percepatan pembentukan SPPG sebagai infrastruktur utama pendukung Program MBG.

Menurutnya, Kabupaten Berau memiliki modal kuat untuk menyukseskan program nasional tersebut. Potensi bahan pangan lokal dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dinilai mampu menjadi penopang utama penyediaan kebutuhan gizi bagi penerima manfaat.

Selain itu, keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pangan juga dinilai siap dilibatkan dalam rantai pasok SPPG. Keterlibatan UMKM diharapkan tidak hanya mendukung keberlanjutan program, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

Pemkab Berau berharap percepatan pembentukan SPPG dapat segera terealisasi sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, menjangkau seluruh sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat. (AUNI)

Kasat Lantas Polres Berau, AKP Wulyadi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi pengemudi kendaraan berat yang nekat menerjang arus lalu lintas pada siang hari. Menurutnya, ruang jalan pada jam sibuk sepenuhnya diprioritaskan untuk aktivitas publik. Berdasarkan regulasi yang berlaku, truk hanya diperbolehkan mengaspal saat kondisi jalan mulai lengang, yakni di atas jam 22.00 WITA.

Tindakan tegas berupa pengamanan unit kendaraan disiapkan bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan tersebut. Ia menyoroti adanya kecenderungan beberapa sopir yang memaksakan masuk ke jalur kota saat warga sedang padat-padatnya beraktivitas.

“Kami tidak ingin ada kendala arus karena adanya truk besar yang menyalip masuk di siang hari. Jika di lapangan ditemukan pelanggaran, kendaraan tersebut akan segera kami amankan sebagai bentuk penegakan disiplin,” tegas AKP Wulyadi, Jumat (19/12/2025).

Menjelang malam tahun baru, titik-titik pos penjagaan juga akan ditambah di sejumlah ruas strategis. Penguatan personel di lapangan ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang diprediksi akan meningkat signifikan. Polisi akan memantau ketat setiap pergerakan kendaraan berat agar tidak mengganggu kenyamanan warga yang merayakan malam tahun baru.

“Volume kendaraan pasti akan melonjak tajam, sehingga pengawasan di lapangan harus lebih intensif. Kami menambah pos-pos pantau agar pengawasan terhadap jam operasional kendaraan berat dan ketertiban umum bisa berjalan lebih maksimal,” imbuhnya.

Kepolisian berharap para pelaku usaha angkutan logistik dapat bekerja sama dengan mematuhi jadwal operasional. Hal ini krusial dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas serta menjaga kelancaran akses jalan bagi masyarakat luas selama momen akhir tahun. (J)

Insiden ini bermula saat api pertama kali terlihat muncul dari bagian dapur salah satu rumah warga yang saat itu sedang dalam keadaan kosong. Material bangunan yang didominasi kayu serta embusan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat merambat ke bangunan di sebelahnya. Meski warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, kobaran api baru berhasil dikuasai setelah satu unit truk pemadam BPBD Kecamatan Batu Putih dan bantuan tangki air dari perusahaan sekitar tiba di lokasi.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam tersebut. Namun, kerugian materiil akibat musibah ini diperkirakan mencapai Rp300 juta, mengingat bangunan rumah beserta seluruh isinya ludes tak tersisa.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Nofian Hidayat, dalam laporannya menjelaskan bahwa dugaan sementara penyebab kebakaran adalah adanya gangguan pada instalasi kelistrikan.

“Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan yang dihimpun, api diduga kuat berasal dari hubungan pendek arus listrik di bagian belakang salah satu rumah. Saat kejadian, kondisi rumah memang sedang ditinggal penghuninya sehingga api baru diketahui saat sudah membesar,” jelasnya.

Saat ini, lokasi kejadian telah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut oleh unit Reskrim Polsek Biduk-Biduk. Pihak kepolisian juga mengimbau warga untuk lebih waspada dan rutin mengecek kondisi instalasi listrik di rumah masing-masing guna mencegah kejadian serupa.

“Kami sudah mengamankan area dengan memasang garis polisi dan saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pastinya. Fokus utama saat ini adalah memastikan situasi kembali kondusif dan melakukan pendinginan di lokasi agar tidak ada titik api yang muncul kembali,” tandasnya. (J)

Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, menjelaskan bahwa strategi tahun ini dirancang secara sistematis dengan membagi fokus pengamanan ke dalam tiga tahapan penting. Hal ini dilakukan berdasarkan analisis arus mobilitas masyarakat yang diprediksi akan mengalami lonjakan secara bertahap, mulai dari awal keberangkatan mudik hingga masa kembali ke sekolah pada awal Januari mendatang.

“Rencana pengamanan ini kami bagi dalam tiga fase utama berdasarkan analisis kerawanan di lapangan, agar seluruh aktivitas ibadah dan mobilisasi warga dapat terkendali secara maksimal,” jelasnya.

Dalam mendukung operasi ini, sebanyak 635 personel gabungan diterjunkan, yang terdiri dari unsur Polri, TNI, serta instansi terkait seperti Dishub, Satpol PP, BPBD, dan relawan. Personel tersebut disebar ke berbagai objek fisik, mulai dari gereja-gereja, pasar, tempat wisata, hingga objek vital seperti perbankan, SPBU, dan bandara.

“Kami telah memetakan periode-periode rawan, mulai dari awal arus kepulangan, puncak aktivitas ibadah di gereja, hingga mobilitas warga saat musim liburan sekolah berakhir di tanggal 4 Januari,” terangnya.

Guna memaksimalkan pengawasan, Polres Berau juga mendirikan tujuh titik pos strategis. Selain Pos Terpadu di bandara untuk memantau jalur udara, kepolisian juga menyiagakan Pos Pelayanan di dermaga penyeberangan seperti Pelabuhan Sidayang dan Sangam untuk mengantisipasi kepadatan wisatawan yang menuju destinasi wisata bahari.

“Fokus utama kami adalah memastikan kenyamanan masyarakat, baik mereka yang menjalankan ibadah maupun yang sedang menikmati waktu libur di berbagai lokasi wisata di Kabupaten Berau,” tutupnya. (J)

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang hadir memantau langsung proses tersebut menilai bahwa sistem yang berjalan saat ini sudah sangat ideal. Beliau memberikan apresiasi terhadap keterlibatan tenaga profesional dalam setiap proses memasak.

“Setelah berdiskusi cukup banyak dengan pengelola, saya melihat kualitas masakan di sini sangat terjaga karena adanya pendampingan langsung dari ahli gizi,” ujarnya saat memberikan keterangan di lokasi.

Perhatiannya juga tertuju pada tingkat penerimaan anak-anak terhadap makanan yang disajikan. Berdasarkan interaksi di lapangan, terungkap bahwa para penerima manfaat memberikan respons yang sangat positif terhadap hasil masakan tim dapur. Ia menyebutkan bahwa suara anak-anak adalah indikator kejujuran terhadap kualitas rasa.

“Anak-anak sangat mengapresiasi menu yang disuguhkan, dan bagi saya, pesan atau kesan dari mereka itulah yang menentukan apakah masakan ini benar-benar berkualitas atau tidak,” tuturnya.

Meski mendapatkan respons positif, terdapat catatan agar pihak pengelola tetap adaptif terhadap keinginan anak-anak terkait variasi menu. Bupati menekankan bahwa pihak ketiga dan ahli gizi harus peka terhadap permintaan atau request dari anak-anak agar mereka tetap semangat mengonsumsi makanan sehat tersebut. Menurutnya, kepuasan anak adalah bagian dari keberhasilan program gizi ini secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah berharap model pengelolaan pangan ini dapat menjadi percontohan bagi unit lainnya. Sri Juniarsih menegaskan bahwa apa yang disajikan hari ini bukan sekadar urusan perut, melainkan investasi jangka panjang.

“Kualitas makanan yang diberikan hari ini akan sangat menentukan masa depan mereka. Oleh karena itu, kita harus memastikan asupan yang mereka terima benar-benar bermutu dan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan,” pungkasnya. (J)

Dalam pertemuan yang dibalut suasana silaturahmi tersebut, Gamalis menekankan bahwa stabilitas daerah tidak mungkin tercapai tanpa peran aktif para tokoh lintas agama dalam menyebarkan semangat toleransi kepada jemaatnya masing-masing.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menaruh harapan besar agar setiap pemeluk agama di Bumi Batiwakkal dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman dan saling menghormati. Ia pun secara terbuka mengakui keterbatasan pemerintah jika harus bergerak tanpa bantuan akar rumput dari kelompok religi.

“Kami sebagai pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Kami sangat membutuhkan dukungan dari berbagai lintas agama, termasuk FKUB, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan kerukunan di Kabupaten Berau,” tuturnya.

Momen rakor ini juga menandai babak baru kepengurusan FKUB Berau melalui transisi kepemimpinan dari Datu Kesuma kepada Mastur J. selaku ketua terpilih. Gamalis menginginkan agar pergantian estafet ini menjadi pemacu semangat bagi lembaga tersebut untuk tampil lebih solid dan responsif terhadap dinamika sosial di masa mendatang.

“Mudah-mudahan FKUB ke depan bisa lebih solid, semakin maju, dan terus berperan aktif dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Kabupaten Berau,” harapnya menutup agenda tersebut. (J)

Pantauan wartawan di lokasi, sampah terlihat menumpuk di sejumlah titik, khususnya di area los basah dan sekitar tempat pembuangan sementara. Jenis sampah didominasi sisa sayuran, ikan, serta plastik kemasan yang dibiarkan terbuka. Bau busuk tercium kuat sejak pagi hari hingga siang, seiring meningkatnya aktivitas pasar.

Salah satu pedagang mengatakan, kondisi tersebut kerap terjadi karena sampah tidak terangkut tepat waktu.

“Sampah ini sering menumpuk dan baunya sangat menyengat. Kalau sudah ramai, pembeli jadi tidak nyaman berlama-lama di pasar,” ujar NR, saat diwawancarai, Sabtu (20/12/2025).

Keluhan serupa juga disampaikan pengunjung pasar. Menurut mereka, kondisi lingkungan pasar yang kotor berdampak langsung pada kenyamanan saat berbelanja.

“Kalau pasar bersih tentu lebih enak. Tapi dengan sampah berserakan dan bau seperti ini, kami biasa tidak tahan,” kata seorang pengunjung.

Pengunjung pasar berharap pengelolaan kebersihan di Pasar Adji Dilayas dapat ditingkatkan. Mereka menilai perlu adanya pengangkutan sampah yang lebih rutin, penataan tempat sampah yang memadai, serta pengawasan dari instansi terkait agar kondisi pasar tetap bersih dan sehat.

“Kami berharap ada perhatian serius agar sampah tidak terus menumpuk dan menimbulkan bau busuk,” tandasnya. (AUNI)

Dalam amanat Kapolri yang dibacakannya, Bupati menyampaikan bahwa pergerakan masyarakat pada momen Nataru tahun ini diprediksi meningkat hingga 119,5 juta orang. Selain kepadatan arus lalu lintas, potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius yang menuntut kewaspadaan seluruh petugas di lapangan. Kondisi ini membuat pihak kepolisian dan instansi terkait harus memberikan perhatian lebih pada aspek keamanan dan kenyamanan publik.

“Situasi ini tentunya menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi, sehingga pelayanan Nataru tahun ini harus dilaksanakan secara ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Bupati saat membacakan kutipan amanat Kapolri di hadapan peserta apel.

Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Mahakam 2025 berlangsung selama 14 hari (20 Desember 2025 – 2 Januari 2026) dengan fokus pada pengamanan arus mudik, lokasi wisata, sterilisasi tempat ibadah, serta objek vital. Melalui sinergisitas TNI, Polri, dan pemerintah daerah, operasi ini bertujuan mengantisipasi terorisme dan kriminalitas demi menjaga kondusivitas wilayah.

Mengakhiri amanat tersebut, Bupati menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi seluruh personel yang bertugas dan menjalankan mandat ini dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap seluruh rangkaian perayaan Nataru di Berau dapat berjalan dengan damai dan lancar. 

“Jadikan pelayanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ladang ibadah,” pungkasnya. (J)

Salah satu saksi mata yang merupakan marbot masjid, Agus Salim, mengungkapkan bahwa penemuan tersebut bermula saat dirinya sedang menjalankan rutinitas membersihkan area masjid sejak pukul 07.00 WITA. Kecurigaan muncul ketika ia hendak membersihkan bagian toilet sekitar pukul 08.00 WITA dan mendapati salah satu pintu terkunci rapat tanpa ada jawaban saat diketuk.

“Saya ketuk berkali-kali tidak ada respon. Karena curiga, saya minta bantuan petugas pasar untuk mengecek lewat celah atas pintu dan terlihat ada orang tergeletak di sana,” ujarnya.

Kapolsek Teluk Bayur, AKP Budi Witikno, menjelaskan bahwa identitas korban diketahui bernama Herman (72), warga Kampung Tumbit Melayu. Setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pihak kepolisian memastikan tidak ditemukan adanya indikasi tindak kekerasan pada tubuh korban.

“Anggota kami langsung menuju lokasi setelah menerima laporan sekitar pukul 09.00 Wita untuk mengamankan TKP dan meminta keterangan saksi. Berdasarkan pemeriksaan awal, diduga korban meninggal karena kondisi kesehatan yang menurun,” jelasnya.

Ia juga menuturkan bahwa pihak keluarga korban telah menerima kejadian ini sebagai musibah. Keluarga secara resmi menolak dilakukan prosedur visum et repertum maupun autopsi yang dinyatakan dalam surat pernyataan tertulis.

“Korban memang memiliki riwayat sakit. Saat ini jenazah sudah kami serahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Kecamatan Teluk Bayur,” tegasnya.

Peristiwa ini sempat menarik perhatian para pedagang dan pengunjung pasar yang sedang beraktivitas, namun situasi kembali kondusif setelah evakuasi jenazah selesai dilakukan oleh petugas. (J)

Kepala BPS Kabupaten Berau, Yudi Wahyudin, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih terus memantau dinamika harga di lapangan karena pemicu inflasi untuk bulan Desember belum bisa dipetakan secara final. Ia menegaskan bahwa pengendalian harga harus dilakukan secara intensif sejak dini.

"Untuk Desember 2025, kami masih melakukan pendataan. Belum bisa dipastikan komoditas mana yang paling banyak memengaruhi inflasi. Oleh karena itu, pengendalian harga harus diperketat agar inflasi tetap terkendali," tuturnya.

Inflasi tahunan di Berau hingga November 2025 tercatat berada di angka 2,76 persen. Namun, fluktuasi bulanan menunjukkan tren kenaikan yang patut diwaspadai, di mana pada Oktober tercatat 0,53 persen dan melonjak menjadi 0,74 persen di bulan November. Yudi menilai kenaikan tersebut dipicu oleh kombinasi antara momentum liburan dan kendala alam yang menghambat pasokan barang ke daerah.

"Peningkatan di Oktober-November ini ada efek liburan, termasuk persiapan Natal dan Tahun Baru, serta faktor cuaca yang memengaruhi pasokan, terutama komoditas perikanan," jelasnya.

Meskipun pada Desember tahun lalu komoditas seperti ikan layang, beras, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang inflasi terbesar, BPS mengingatkan bahwa tantangan tahun ini mungkin saja berbeda. Yudi berpesan agar pemerintah daerah tidak hanya terpaku pada pola lama dalam mengambil kebijakan.

"Meski begitu, kondisi ini tidak otomatis sama dengan Desember 2025," tambahnya.

Sebagai langkah mitigasi, BPS mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan pasar secara berkelanjutan dan menggencarkan operasi pasar murah. Selain itu, penguatan produksi lokal di sektor pangan dan perikanan dinilai menjadi solusi jangka panjang agar ketergantungan pada pasokan luar daerah bisa dikurangi, terutama saat cuaca buruk melanda.

Strategi ini dianggap krusial agar angka inflasi Berau tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter.

Dirinya optimis bahwa stabilitas ekonomi daerah dapat terjaga apabila semua pihak bersinergi dalam melakukan kontrol di lapangan.

"Kita berharap dengan pengawasan yang lebih ketat, harga tetap stabil, dan inflasi dapat dikendalikan meski ada tekanan menjelang Natal dan Tahun Baru," pungkasnya. (J)

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengungkapkan bahwa langkah-langkah darurat maupun jangka panjang telah dibahas secara intensif bersama Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay. Meski begitu, ia menekankan bahwa eksekusi lapangan dan detail pengadaan sepenuhnya berada di bawah kendali teknis Dinkes.

“Instruksi sudah kami berikan kepada Kepala Dinkes. Harapannya, solusi untuk memenuhi kebutuhan bidan ini bisa segera dieksekusi dalam waktu dekat,” jelasnya saat memberikan keterangan pada media, Rabu (17/12/2025).

Terkait peluang rekrutmen melalui jalur pemerintah pusat, Wakil Bupati mengaku belum menerima rincian detail. Ia memilih untuk tidak berspekulasi mengenai kuota atau mekanisme yang dikelola langsung oleh pusat.

Pihaknya memposisikan diri sebagai pendorong regulasi di daerah agar proses administrasi tetap sesuai aturan yang berlaku. 

“Mengenai apakah ada usulan baru ke pusat atau tidak, itu tergantung kajian teknis dari dinas terkait. Silakan konfirmasi lebih dalam ke Ibu Lamlay untuk detailnya,” tegasnya.

Masyarakat diharapkan bersabar sementara pemerintah menyusun skema penempatan yang tepat. Pemkab Berau menegaskan tidak ingin terburu-buru mengambil langkah yang menabrak aturan, sehingga koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar status kepegawaian bidan nantinya memiliki landasan hukum yang kuat. (J)

Nurjatiah, yang saat ini menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Bina Nilai Budaya dan Seni Disbudpar Berau, mengungkapkan bahwa perkembangan zaman menuntut para pelaku seni untuk lebih kreatif tanpa meninggalkan akar budaya lokal.

“Tantangan kita saat ini adalah bagaimana seni pertunjukan bisa tetap eksis. Terbatasnya registrasi pelaku seni dan minimnya inovasi pengemasan menjadi perhatian serius kami agar seni lokal kembali diminati oleh anak muda dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan,” ujarnya.

Pelatihan yang diikuti oleh 25 peserta ini melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari guru seni dan pembina kegiatan budaya, hingga perwakilan sanggar seni, komunitas budaya, serta kelompok seni pertunjukan yang ada di Kabupaten Berau.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pelaku seni tradisional maupun kreatif serta mendorong registrasi dari kalangan generasi muda. Selain itu, pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kualitas penyajian seni agar lebih profesional dan relevan dengan kebutuhan industri pariwisata demi mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Dirinya berharap akan muncul wajah baru seni pertunjukan Berau yang lebih segar dan kompeten. Hasil akhir yang diinginkan bukan sekadar peningkatan keterampilan teknis, melainkan terbentuknya jejaring kolaborasi yang kuat antar pelaku seni dan pemangku kepentingan.

“Ya harapannya supaya teriptanya pertunjukan seni yang berkualitas dan inovatif namun tetap berakar pada nilai budaya lokal. Dengan meningkatnya daya tarik wisata budaya, hal itu akan berdampak positif pada citra daerah serta kesejahteraan masyarakat Berau secara luas,” tuturnya.

Melalui inisiatif ini, Disbudpar Berau optimis bahwa seni pertunjukan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan roda ekonomi kreatif dan memperkuat identitas budaya daerah di masa depan. (J)

Salah satu saksi di lokasi kejadian, Herry, menceritakan kecurigaan berawal sekitar pukul 09.00 WITA. Marbot masjid merasa janggal lantaran salah satu pintu toilet tidak kunjung terbuka dalam waktu yang cukup lama.

"Tadi sekitar jam 9 dipanggil sama marbot masjid. Dia lihat pintu toilet itu tidak terbuka-buka, sudah bolak-balik dicek tetap tertutup," ujarnya.

Merasa ada yang tidak beres, marbot kemudian memanggil warga sekitar untuk memastikan situasi di dalam toilet tersebut. Saat berhasil diakses, mereka mendapati sesosok orang dalam posisi terbaring di lantai toilet.

Ia menjelaskan bahwa saat ditemukan, kondisi korban sudah sangat memprihatinkan. Pihak keamanan pasar segera dihubungi untuk melakukan evakuasi dan pengecekan lebih lanjut.

"Pas dibuka, kami pastikan ada orang di dalam, posisinya sudah terbaring di WC. Begitu kami panggil keamanan pasar dan pintu dibuka penuh, orangnya sudah kaku," lanjutnya.

Melihat kondisi tubuh korban yang sudah kaku saat ditemukan pada pukul 09.00 WITA, saksi menduga bahwa korban sudah berada di dalam toilet tersebut sejak dini hari.

"Berarti mulai pagi sudah itu (berada di dalam), perkiraan mulai subuh lah," tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, identitas korban dan penyebab pasti kematian masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian dan keamanan pasar. (J)

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menekankan bahwa kehadiran hotel ini adalah bukti nyata kepercayaan investor terhadap potensi wisata daerah. Menurutnya, daya tarik wisata alam Berau yang sudah mendunia memerlukan fasilitas penunjang yang juga berstandar internasional.

“Berau memiliki destinasi wisata kelas dunia seperti Kepulauan Derawan, Maratua, Kakaban, hingga Danau Labuan Cermin, yang memerlukan dukungan fasilitas perhotelan berkualitas dan berstandar internasional guna meningkatkan kenyamanan serta lama tinggal wisatawan,” ujarnya.

Ia menginginkan agar hotel modern ini tidak melupakan akar budaya lokal. Ia mendorong pihak manajemen untuk menjadikan hotel sebagai sarana promosi kekayaan kuliner khas daerah kepada setiap tamu yang datang.

“Saya berharap Hotel Mercure Berau dapat memperkenalkan kuliner khas Berau, seperti ancur paddas dan cokelat khas Berau, sehingga wisatawan tidak hanya menikmati alamnya, tetapi juga kekayaan budaya dan cita rasa daerah,” tuturnya 

Dirinya meyakini bahwa kolaborasi antara industri perhotelan dan produk lokal akan memperkuat identitas Berau di mata wisatawan.

“Promosi kuliner lokal melalui hotel berbintang akan memberikan nilai tambah bagi UMKM sekaligus memperkuat branding Berau sebagai destinasi wisata berkarakter,” pungkasnya. (J)

Salah satu pedagang di Pasar Sanggam Adji Dilayas yang kerap dipanggil Mama Aji, mengungkapkan bahwa harga bawang merah kini telah menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Kenaikan ini dirasakan cukup tajam mengingat harga sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Berbeda dengan bawang merah, harga bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp40.000 per kilogram.

“Bawang merah sekarang Rp60.000 per kilo, awalnya padahal cuma Rp40.000 sampai Rp45.000. Kalau bawang putih tidak naik, masih tetap Rp40.000,” ujar Mama Aji saat ditemui di lapaknya.

Selain bawang, komoditas cabai atau lombok juga mengalami fenomena naik-turun harga yang tidak menentu. Mama Aji menjelaskan bahwa harga cabai rawit saat ini bisa mencapai Rp90.000 per kilogram, dengan harga modal dari pemasok berkisar di angka Rp80.000. Kondisi serupa terjadi pada cabai keriting yang kini dijual seharga Rp80.000 per kilogram, naik dari harga normal yang biasanya hanya berkisar antara Rp30.000 hingga Rp40.000.

“Lombok itu harganya naik turun. Kadang kami ambil Rp70.000 dijual Rp80.000. Bahkan kalau harga modalnya lagi tinggi seperti sekarang sampai Rp80.000, kami jualnya bisa Rp90.000 per kilonya,” tambahnya.

Kepala Dinas Koperindag Berau, Eva Yunita, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau pergerakan harga di pasar secara berkala.

"Pengawasan sebenarnya secara berkala telah kami laksanakan. Namun khusus untuk menyambut Nataru ini, kami meningkatkan koordinasi dengan lintas OPD terkait," jelas Eva saat dikonfirmasi, Rabu (17/12).

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menyusun rencana untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat.

"Ada rencana kami akan melakukan sidak untuk mengontrol harga di tingkat pasar," tegasnya. (J)

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa perubahan status dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) menjadi BNNK merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Gamalis menyampaikan bahwa Berau saat ini, tidak lagi menjadi daerah lintasan peredaran narkoba saja, melainkan telah berkembang menjadi daerah tujuan. Kondisi tersebut menuntut penguatan kelembagaan dengan kewenangan yang lebih luas dan dukungan sarana prasarana yang memadai.

“Peredaran narkoba di Berau sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Karena itu, kehadiran BNNK menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat upaya penanganan secara menyeluruh,” ujar Gamalis saat diwawancarai, pada Rabu (17/12/2025).

Gamalis mengungkapkan bahwa sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Kabupaten Berau telah menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan gedung BNNK. Lahan tersebut berlokasi di Jl. ARM. Ayoeb, Kelurahan Gunung Tabur, Berau, dengan luas lebih dari 3.000 meter persegi.

“Lahan yang disiapkan melebihi ketentuan minimal 1.500 meter persegi. Ini dimaksudkan agar pengembangan fasilitas BNNK ke depan dapat dilakukan tanpa kendala,” tambahnya.

Urgensi pembentukan BNNK Berau semakin diperkuat dengan pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Berau yang mengamankan hampir tiga kilogram sabu. Menurut Gamalis, fakta tersebut menunjukkan perlunya penanganan narkoba yang lebih terstruktur dan terintegrasi di tingkat kabupaten.

Sambil menunggu pembangunan gedung permanen, pemerintah daerah juga telah menyiapkan gedung sementara yang dapat digunakan selama sekitar dua tahun masa transisi. Selain itu, sebanyak 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dipersiapkan untuk mendukung operasional awal BNNK Berau.

Dari sisi administrasi, Pemerintah Kabupaten Berau saat ini tengah menyusun naskah akademik sebagai bagian dari persyaratan pembentukan lembaga tersebut.

Gamalis kembali menegaskan bahwa keberadaan BNNK di Berau nantinya tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga memperkuat pencegahan dan pemulihan.

“BNNK diharapkan mampu memperkuat program pencegahan, meningkatkan deteksi dini, serta menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih terarah bagi masyarakat,” tandas Gamalis. (AUNI)

Kegiatan ini, difokuskan pada penguatan kajian historis dan pemenuhan persyaratan administrasi yang belum terpenuhi pada upaya sebelumnya.  

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau, Iswahyudi, menjelaskan bahwa setelah dilakukan penelusuran dan konsultasi ke Kementerian Sosial, diketahui bahwa nama Raja Alam belum pernah tercatat secara resmi sebagai calon Pahlawan Nasional di tingkat pusat.

“Kami menata ulang prosesnya karena secara administratif belum pernah masuk ke Kemensos. Saat ini fokusnya adalah melengkapi kajian akademik dan biografi sesuai ketentuan,” ujarnya.

Seminar ini menghadirkan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sejarah, untuk memberikan penilaian substansi sejarah dan metodologi penulisan biografi. Kajian difokuskan pada peran Raja Alam atau Sultan Alimuddin, Sultan pertama Kesultanan Sambaliung yang terlibat dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda pada abad ke-19.

Menurut Iswahyudi, dokumen akademik menjadi syarat utama dalam tahapan pengusulan Pahlawan Nasional yang mencakup sekitar 11 langkah, mulai dari tingkat kabupaten hingga penetapan oleh Presiden. Karena itu, penyusunan naskah sejarah dilakukan dengan teliti agar memenuhi standar verifikasi di tingkat provinsi dan pusat.

Selain kajian pustaka, tim pengkaji juga mengumpulkan data lapangan, sumber sejarah, baik melalui arsip, literatur, kajian ilmiah, termasuk peninjauan makam Raja Alam di Batu Putih dan sejumlah situs sejarah terkait lainnya. 

Tim UGM juga mendatangi Yonif 613/Raja Alam di Tarakan untuk menelusuri latar belakang penggunaan nama Raja Alam pada satuan TNI tersebut serta penelusuran jejak historis lain yang berkaitan dengan perannya dalam perlawanan terhadap kolonialisme.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Berau, M. Hendratno menyampaikan bahwa pengusulan Pahlawan Nasional bukan sekadar pengakuan simbolik, tetapi bentuk penghargaan negara atas jasa tokoh daerah yang memiliki kontribusi nyata bagi perjuangan bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan tidak melupakan jasa para pahlawannya. Raja Alam adalah tokoh lokal Berau yang memiliki peran penting dalam sejarah perlawanan terhadap penjajahan dan itu harus kita akui kegigihannya,” jelasnya.

Pemerintah daerah menargetkan hasil seminar ini menjadi dasar penyusunan naskah biografi dan dokumen pendukung lainnya sebelum diajukan kembali ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh rekomendasi gubernur. 

“Kami berharap kajian ini bisa menutup kekurangan dokumen yang selama ini menjadi kendala, sehingga usulan Raja Alam dapat diproses secepatnya," pungkasnya. (AUNI)

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menjelaskan bahwa besaran bonus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski mungkin berbeda dengan daerah lain, ia menekankan bahwa nilai utamanya adalah bentuk perhatian pemerintah.

“Apresiasi itu bukan hanya sekadar angka, tetapi bentuk penghargaan kami kepada para atlet dan pelatih yang telah berlatih tanpa kenal putus asa,” ujar Sri Juniarsih.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Berau, Amiruddin, menyampaikan bahwa pemberian bonus ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras para atlet.

"Penghargaan ini diberikan untuk memberikan apresiasi kepada olahragawan Kabupaten Berau yang telah berprestasi dan mengharumkan nama daerah di bidang olahraga," ucap Amiruddin.

Beliau juga menambahkan bahwa insentif ini bukan sekadar hadiah, melainkan bahan bakar untuk masa depan atlet.

"Tujuannya untuk menumbuhkan semangat dan motivasi olahragawan agar senantiasa berlatih meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi ke depannya," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem olahraga di Bumi Batiwakkal secara konsisten.

"Ini sebagai kewujudan dan komitmen pemerintah yang senantiasa mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga, khususnya di Kabupaten Berau," tutupnya. (J)

Sebelum jembatan terpasang, masyarakat di Kampung Long Duhung, Long Keluh, Long Pelay, hingga Long Lancim harus melintasi anak sungai yang rawan meluap. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga menghambat pelayanan pemerintahan dan distribusi hasil ekonomi kampung.

Wakil Bupati Berau Gamalis menilai keberadaan jembatan Bailey memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Ia menyebut, jalur tersebut kini lebih aman dan bisa dilalui sepanjang waktu, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang sangat bergantung pada cuaca.

“Kalau hujan deras, akses bisa terputus. Sekarang warga tidak perlu lagi khawatir menyeberang,” kata Gamalis saat meninjau jembatan di wilayah Kelay, Selasa (16/12/2025).

Menurut Gamalis, pembangunan infrastruktur di kawasan Kelay memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar wilayahnya masuk kawasan budidaya kehutanan. Ruang bebas lahan yang terbatas membuat pembangunan jembatan permanen dengan bentang panjang sulit direalisasikan.

“Lebar koridor jalan hanya sekitar 13 meter. Kalau dipaksakan melebar, risikonya bisa berurusan dengan masalah hukum,” ujarnya.

Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa jembatan yang dibangun bersifat semi permanen dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jembatan pertama memiliki bentang 39 meter, tersusun dari 13 segmen baja dengan lebar sekitar 3,2 meter.

Lebar tersebut, kata Junaidi, sengaja dibatasi agar jembatan tidak dilalui kendaraan bertonase besar. Truk berat, khususnya kendaraan angkutan kayu, tidak diperbolehkan melintas karena dapat membahayakan konstruksi.

“Fungsinya murni untuk kendaraan masyarakat, bukan untuk aktivitas industri,” ujar Junaidi, dikutip dari laman resmi Prokopim Berau, Rabu (17/12/2025).

Selain di satu titik, jembatan Bailey lainnya juga dibangun di Kampung Long Keluh dengan bentang 36 meter. Jembatan ini menggantikan jembatan kayu lama yang sudah rusak dan dinilai tidak lagi layak digunakan.

Penanganan infrastruktur di ruas tersebut secara keseluruhan menelan anggaran sekitar Rp18 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan dua jembatan Bailey, penanganan aramco di tujuh titik rawan, serta perbaikan jalan sepanjang lebih dari enam kilometer.

Junaidi menambahkan, sekitar 20 kilometer ruas jalan dari Simpang Inhutani menuju wilayah hulu Kelay telah berstatus kawasan bukan kawasan hutan (KBNK), sehingga masih memungkinkan dilakukan peningkatan infrastruktur dengan pendekatan semi permanen.

“Masih ada beberapa sungai yang menjadi hambatan akses. Itu yang diharapkan bisa ditangani secara bertahap kedepan,” pungkasnya. (AUNI)

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menghadapi persoalan narkoba yang dinilai semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara instan. 

Asistensi tersebut melibatkan BNNP Provinsi Kalimantan Timur, BNK Berau, unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai elemen masyarakat.

“Permasalahan narkoba bukan persoalan sederhana dan tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, sehingga diperlukan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antar lembaga serta dukungan aktif dari masyarakat,” ujar wakil bupati Berau, Gamalis dalam sambutannya.

Program Desa Bersinar dilaksanakan berdasarkan Peraturan BNN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 yang menempatkan desa dan kelurahan sebagai garda terdepan dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 

Wabup Gamalis, menambahkan bahwa melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk terlibat langsung dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Sementara itu, IBM difokuskan pada penanganan penyalahgunaan narkoba kategori ringan di tingkat lokal dengan prinsip partisipatif.

“IBM dirancang sebagai pendekatan dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga upaya pencegahan dan pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Berau juga melaporkan sejumlah capaian P4GN. Di antaranya pencanangan Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, serta pelaksanaan sosialisasi P4GN sebanyak tujuh kali di Kecamatan Biduk-Biduk, Batu Putih, Biatan, Tabalar, Pulau Derawan, Segah, dan Labanan Makmur dengan total peserta mencapai sekitar 700 orang.

Upaya deteksi dini turut menjadi bagian penting dari program tersebut. Tes urin juga telah dilaksanakan terhadap 230 karyawan perusahaan, 300 mahasiswa asal Berau yang menempuh pendidikan di Yogyakarta, Malang, dan Samarinda, serta 100 pelajar di Kabupaten Berau, dengan hasil seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.

“Hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa langkah pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara masif memberikan dampak positif, namun upaya pengawasan dan pembinaan tetap harus diperkuat,” terangnya.

Melalui Asistensi Desa Bersinar dan IBM, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. 

Sinergi tersebut diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba serta mewujudkan Kabupaten Berau sebagai wilayah yang aman dan bersih dari narkotika demi masa depan generasi muda. (AUNI)

Kegiatan ini diikuti seluruh pengurus dan kader PKK dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kampung dan kelurahan. Rakor mengusung tema “Sinergi dan Aksi Nyata PKK Kabupaten Berau dalam Implementasi Hasil Rakernas X PKK 2025 Menuju Keluarga Berdaya dan Sejahtera,” sejalan dengan arah kebijakan PKK Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua TP PKK Kabupaten Berau, Sri Aslinda Gamalis. Beliau menegaskan pentingnya rakor sebagai momentum strategis untuk menyinkronkan program, mengevaluasi capaian, serta merumuskan langkah ke depan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, selaras dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Berau.

Sri Aslinda menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada TP PKK kecamatan, kelurahan, dan kampung atas berbagai prestasi yang berhasil diraih, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Prestasi ini adalah buah dari pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungan antara PKK Kabupaten dengan PKK Kecamatan, Kelurahan, dan Kampung,” ujarnya.

Prestasi TP PKK Berau di Tingkat Provinsi 2025:
1. Juara I Lomba Dasawisma: Kampung Ampen Medang, Kecamatan Batu Putih.

2. Juara I Lomba PHBS: Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur.

3. Juara II Lomba LBS: Kampung Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk.

4. Juara II UP2K: Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk.

5. Juara II: Keberhasilan Pembangunan Bidang PKK.

Pada kesempatan yang sama, diumumkan pula hasil Lomba Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Tahun 2025 sebagai bentuk evaluasi kinerja TP PKK di 13 kecamatan. (PRO/J)

Pelaksanaan pekerjaan darurat tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 19.00 WITA. Wilayah yang akan terdampak pemadaman sementara ini mencakup seluruh Daerah Tanjung Batu dan sekitarnya.

Dalam keterangan tertulis pihak ULP Tanjung Redeb menjelaskan bahwa langkah pemadaman ini adalah tindakan pencegahan yang penting. 

"Sehubungan dengan adanya pekerjaan darurat berupa perbaikan tiang JTM yang miring akibat tertabrak kendaraan, pemadaman ini dilaksanakan demi keselamatan petugas dan untuk menjaga keandalan sistem," terangnya.

ULP Tanjung Redeb juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan di wilayah terdampak. 

"Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat pemadaman ini. Upaya perbaikan ini sangat penting untuk mencegah gangguan distribusi listrik yang lebih luas di masa mendatang," tutup ULP Tanjung Redeb dalam keterangan resminya. (J)

Gerakan Selamatkan Pangan merupakan upaya pemerintah dalam menekan pemborosan pangan sekaligus mengurangi timbulan sampah makanan yang masih tinggi di masyarakat.

Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Berau, Heri, menyampaikan bahwa pemborosan pangan masih terjadi hampir diseluruh lapisan masyarakat dan berdampak besar secara ekonomi. Berdasarkan evaluasi nasional, nilai kerugian akibat boros pangan mencapai miliaran rupiah sehingga diperlukan langkah edukasi yang berkelanjutan.

Menurut Heri, Gerakan Selamatkan Pangan menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghargai pangan, dengan melibatkan berbagai lintas sektor seperti sekolah dasar, TP-PKK, serta perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga ke-tingkat desa.

“Upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan GSP melalui literasi sangat dibutuhkan, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dasar. Kami berharap dukungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memperbanyak bahan bacaan tematik Gerakan Selamatkan Pangan, termasuk buku cerita Boni dan Makanan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang DPTPH Provinsi Kalimantan Timur, Amaylia Dina Widyastuti, mengatakan sosialisasi ini difokuskan kepada anak-anak agar nilai edukasi dapat ditanamkan sejak dini.

Amaylia menyebutkan, buku cerita Boni dan Makanan yang disusun oleh Badan Pangan Nasional juga digunakan sebagai media edukasi untuk mengenalkan pentingnya menghargai makanan dan mencegah pemborosan pangan. 

Buku tersebut, disalurkan kepada sekolah dasar negeri dan swasta di Kabupaten Berau yang telah menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan data Badan Gizi Nasional. Amaylia juga menambahkan, GSP sejalan dengan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden serta mendukung upaya peningkatan kualitas gizi dan pencegahan stunting.

Amaylia menambahkan keterbatasan anggaran menjadikan sosialisasi tidak dapat dilakukan sepenuhnya kepada siswa, sehingga sosialisasi ini hanya menghadirkan beberapa guru, kepala sekolah, dan TP-PKK di Kabupaten Berau agar pesan stop boros pangan dapat diteruskan secara efektif di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Dinas Pangan Kabupaten Berau berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan pangan secara bijak guna memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya di Kabupaten Berau.

“Kami sangat berharap dengan edukasi ini, masyarakat semakin bijak dan sadar untuk memanfaatkan pangan sebaik mungkin bukan karena apa yang diinginkan secara berlebih-lebihan tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan,” pungkasnya. (AUNI)

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menekankan bahwa integritas struktural dan ketepatan waktu harus menjadi prioritas utama pelaksana proyek Jembatan Sei Sumbang, yang merupakan penghubung utama bagi mobilitas warga Kampung Teluk Sumbang dan kini telah memasuki bulan kelima pengerjaan.

“Kami mendesak percepatan kerja. Namun, standarisasi spesifikasi teknis tidak boleh dikompromikan. Infrastruktur ini dibangun untuk jangka panjang dan harus menjadi penopang akses vital masyarakat,” ujarnya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Berau, Beny Sepriady Pandjaitan, menjelaskan bahwa desain artistik ini membawa tantangan teknis dalam menjamin kekuatan jangka panjang. Jembatan ini unik karena desain arsitekturnya yang mengadopsi bentuk hewan kelomang.

“Jembatan ini akan menjadi ikon bagi Teluk Sumbang. Fokus kami adalah kekuatan dari pilar tiang. Konstruksi, kualitas material, dan pengukuran harus presisi sebelum masuk proses assembling dan pemasangan rangka jembatan,” jelas Beny.

Proyek Sei Sumbang ditargetkan selesai pada penghujung tahun 2025 dan mulai beroperasi penuh pada Januari 2026.

Pada tinjauan selanjutnya, Wabup Gamalis memantau Jembatan Sei Bataan. Progres pembangunan di lokasi kedua ini dilaporkan telah mencapai angka 90%, menandakan tahap akhir konstruksi. Jembatan Sei Bataan ditargetkan fungsional pada 27 Desember 2025.

Jembatan ini memiliki peran strategis yang lebih luas, yakni memfasilitasi koneksi darat yang mulus antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

“Jembatan ini tidak hanya mempermudah transportasi lokal, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menghubungkan akses darat dengan Kutai Timur,” kata Gamalis.

Pembangunan kedua jembatan ini merupakan bagian dari tujuh kegiatan infrastruktur di Berau yang didukung oleh total anggaran Rp150 miliar, yang didanai gabungan dari Bankeu Provinsi Kaltim (Rp80 miliar) dan sisanya dari APBD Berau. Harapannya, akses ini akan mengakselerasi pergerakan roda ekonomi lokal dan mempermudah aksesibilitas pendidikan. (PRO/J)

Lonjakan wisatawan pada periode libur panjang dinilai berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah di kawasan wisata. Oleh karena itu, kesiapan pengelolaan kebersihan menjadi salah satu perhatian utama Disbudpar Berau dalam menyambut musim liburan akhir tahun.

Kepala Bidang Bina Pengembangan Destinasi Pariwisata Disbudpar Berau, Samsiah, diwakili oleh Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Asri, menegaskan pentingnya memastikan destinasi wisata tetap dalam kondisi optimal bagi pengunjung. 

“Pengamanan dan kenyamanan pengunjung itu prioritas. Destinasi harus bersih, aman, dan terjaga supaya wisatawan merasa betah,” ujarnya.

Dalam upaya mengantisipasi permasalahan sampah, Disbudpar Berau menggandeng sejumlah pihak, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga pengelola destinasi. 

Kolaborasi tersebut difokuskan untuk memastikan pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan efektif selama masa libur Nataru.

Koordinasi lintas sektor tersebut difokuskan pada kawasan wisata dengan tingkat kunjungan tinggi, seperti Maratua, Derawan, dan Biduk-Biduk. Ketiga wilayah ini telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kebersihan yang siap mendukung operasional di lapangan.

“DLHK memastikan armada dan petugas siap mengangkut sampah di lapangan. Sementara Pokdarwis membantu menjaga kebersihan di titik-titik yang sering dikunjungi wisatawan,” tambahnya. 

Asri menambahkan, kondisi destinasi yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada citra pariwisata daerah. 

“Tempatnya cantik, tapi sampah berserakan, pasti meninggalkan kesan negatif. Ini yang terus kita cegah.” ungkapnya.

Selain kesiapan teknis, Disbudpar Berau juga menekankan pentingnya edukasi kepada wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata. Kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan dinilai menjadi faktor penentu dalam mempertahankan kualitas destinasi wisata.

“Kebersihan bukan hanya tugas pemerintah atau pengelola. Pengunjung juga harus terlibat,” tegas Asri.

Dalam kesempatan tersebut, Disbudpar turut mengimbau wisatawan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai selama berwisata di Berau. Penggunaan tumbler atau botol minum pribadi menjadi salah satu langkah sederhana yang dianjurkan untuk menekan volume sampah plastik, yang cenderung meningkat selama musim liburan.

“Kesadaran personal ini penting. Kalau setiap orang berkontribusi, setidaknya mulai dari hal kecil seperti membawa tumbler, dampaknya besar untuk lingkungan kita,” jelasnya.

Melalui penguatan koordinasi, keterlibatan berbagai pihak, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan wisatawan, Pemerintah Kabupaten Berau berharap destinasi wisata tetap terjaga kualitasnya selama libur Nataru. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (AUNI)

Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, menekankan pentingnya kewaspadaan individu di tengah kepadatan aktivitas yang tinggi, terutama saat momen perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Saat terjadi pergerakan atau perkumpulan masyarakat dalam jumlah besar, selalu waspada dan jaga keselamatan diri Anda dan keluarga,” ujarnya.

Selain imbauan keselamatan, bagi masyarakat yang melakukan perjalanan, Kapolres juga mengingatkan mengenai pentingnya menjaga etika di jalan raya.

"Apabila di jalan, jaga etika, berlalu lintas, dan selalu hati-hati," katanya.

Kapolres Berau menjelaskan bahwa persiapan personel telah dilakukan dengan merampungkan rencana pelaksanaan operasi khusus.

"Saat ini, kami sedang merencanakan Operasi Nataru yang melibatkan kolaborasi personel dari TNI dan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Adapun fokus pengamanan operasi ini menyasar sejumlah titik objek vital yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas. Titik-titik tersebut meliputi pasar, perbankan, objek vital lainnya, tempat wisata, dan jalan-jalan umum yang menjadi jalur utama pergerakan masyarakat.

"Ada beberapa titik objek pengamanan yang menjadi fokus kami, yaitu pasar, perbankan, objek vital, tempat wisata, dan jalan-jalan umum yang diprediksi akan mengalami lonjakan aktivitas masyarakat,” ucapnya.

Kapolres berharap dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Berau dapat berjalan dengan aman, lancar, dan penuh suka cita. (J)

Program jemput bola ini tidak hanya bersifat kunjungan rutin, melainkan menjadi strategi utama untuk menghadirkan layanan kependudukan secara langsung kepada masyarakat. 

Berbagai dokumen penting seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga akta pencatatan sipil kini dapat diurus tanpa harus datang ke pusat pelayanan di perkotaan.

Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji, menyampaikan bahwa kampung-kampung yang berada jauh dari pusat kecamatan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut. 

Menurutnya, akses pelayanan tidak boleh dibatasi oleh jarak maupun kondisi geografis.

“Kampung-kampung yang letaknya jauh dari kota itu menjadi fokus kami. Mereka harus mendapatkan layanan yang sama seperti warga di perkotaan,” ungkapnya.

David menjelaskan, tantangan pelayanan di wilayah pedalaman tidak hanya berkaitan dengan kondisi medan, tetapi juga keterbatasan jaringan komunikasi. Padahal, sebagian besar layanan kependudukan saat ini berbasis sistem yang membutuhkan koneksi internet.

“Banyak layanan kependudukan yang membutuhkan jaringan. Kalau sinyalnya terbatas, otomatis masyarakat kesulitan mengurus dokumen. Karena itu petugas kami yang bergerak mendekat,” jelasnya.

Melalui pendekatan jemput bola, Disdukcapil membuka titik-titik pelayanan yang lebih dekat dengan permukiman warga. Langkah ini dinilai efektif dalam memangkas waktu dan biaya perjalanan masyarakat yang sebelumnya harus menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen kependudukan.

“Kalau ada titik layanan yang lebih dekat, warga tidak perlu menempuh perjalanan berjam-jam. Prinsipnya memudahkan masyarakat,” tegasnya.

David berharap program ini dapat menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah dengan akses terbatas.

“Harapan kami semua warga, tanpa terkecuali, bisa menikmati pelayanan yang layak. Program jemput bola ini hadir untuk memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang terlewat,” pungkasnya. (AUNI)

Rakor TP PKK Kabupaten Berau Tahun 2025 mengusung tema “Sinergi dan Aksi Nyata Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau dalam Implementasi Hasil Rakernas X Tahun 2025 Menuju Keluarga Berdaya dan Sejahtera.” Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi, mengevaluasi program, serta merumuskan langkah kerja kedepannya.

Ketua TP PKK, Sri Aslinda Gamalis, menegaskan bahwa Rakor merupakan momentum penting untuk melakukan sinkronisasi program dan evaluasi capaian pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar menguatkan peran PKK dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat.

Gerakan PKK, lanjutnya, berkomitmen mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya keluarga berdaya dan sejahtera untuk mendukung Asta Cita menuju Indonesia emas 2045.

Lebih lanjut, Sri Aslinda, menjelaskan bahwa tema Rakor memuat tiga pesan utama, yaitu penguatan sinergi seluruh unsur PKK dari tingkat kabupaten hingga dasawisma, pelaksanaan aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta pencapaian kesejahteraan keluarga sebagai tujuan akhir gerakan PKK. Ia  juga menyampaikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi seluruh kader PKK. 

Sebelumnya, TP PKK Kabupaten Berau telah berhasil meraih sejumlah prestasi pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, di antaranya Juara II Lomba Keberhasilan Pembangunan Bidang PKK, Juara I Lomba Dasawisma, serta beberapa juara pada lomba UP2K, Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Meski demikian, Ketua PKK menekankan masih ada sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain peningkatan kualitas administrasi PKK, pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata, penguatan pembinaan dasawisma, serta keterbatasan tenaga administrasi di berbagai tingkatan. 

Dalam Rakor ini juga disampaikan hasil evaluasi kinerja TP PKK di 13 kecamatan sepanjang Tahun 2025 serta isu strategis mengenai transformasi Posyandu. 

Ketua TP PKK mengingatkan agar TP PKK Kecamatan yang juga berperan sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu segera membentuk Tim Pembina Posyandu di wilayah masing-masing. Hingga saat ini, baru empat kecamatan yang telah membentuk tim tersebut.

Posyandu diharapkan bertransformasi dari pelayanan kesehatan menjadi Posyandu dengan enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Transformasi ini meliputi aspek layanan, kelembagaan, dan pembinaan, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Melalui Rakor ini, TP PKK Kabupaten Berau diharapkan memiliki kesamaan langkah dan rencana kerja yang terukur serta berorientasi dengan hasil yang maksimal.

“Apabila keluarga berdaya dan sejahtera, maka pembangunan Kabupaten Berau akan berjalan lebih kuat, merata, dan berkelanjutan,” tutup Sri Aslinda Gamalis.(AUNI)

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Berau, Dr. Muhammad Bayu, bersama Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Antariksa Masatip. Kesepakatan tersebut, menandai kolaborasi strategis antarperguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan kepariwisataan dengan potensi daerah.

Melalui kerja sama ini juga, Politeknik Pariwisata NHI Bandung akan memberikan pendampingan akademik kepada UMB dalam rangka pembukaan Program Studi Kepariwisataan. 

Pendampingan mencakup perencanaan kurikulum, pemenuhan standar akademik, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Program studi yang dirancang nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pariwisata Kabupaten Berau. Hal ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan memiliki pemahaman lokal sekaligus kompetensi profesional.

Selain aspek akademik, kerja sama ini juga membuka peluang kolaborasi dalam penguatan tata kelola kelembagaan dan pengembangan jejaring dengan pelaku industri pariwisata. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Pihak Universitas Muhammadiyah Berau menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah melalui sektor pendidikan. 

Keberadaan program studi kepariwisataan diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia pariwisata di wilayah Berau dan sekitarnya. Program Studi Kepariwisataan akan ditargetkan mulai berjalan pada Tahun Akademik 2025/2026. (AUNI)

Menurut kesaksian Rizky, salah satu saksi mata, insiden terjadi sekitar pukul 7 malam dan pada saat kejadian masih terdapat penonton di bawahnya.

"Kejadian ambruknya plafon itu terjadi sekitar pukul 7 malam. Saat rubuh, masih ada penonton di bawahnya, namun mereka sempat menjauh dan menghindar begitu plafon mulai jatuh," ujarnya. 

"Syukurlah, berkat reaksi cepat, tidak ada satu pun penonton yang terkena atau terluka akibat material plafon yang jatuh,” tambahnya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras) Dispora Berau, Benny Hedryanto, menyampaikan bahwa kantornya belum memegang data lengkap perihal insiden tersebut. Meski begitu, ia menjamin pihaknya akan segera mengirim tim ke lokasi kejadian.

"Kami akan segera melakukan peninjauan di tempat untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa pemicu utama ambruknya plafon," tegasnya.

Dirinya mengkonfirmasi adanya renovasi sebelumnya pada GOR, yang bertujuan memperbaiki masalah kebocoran dan suhu panas. Meskipun demikian, ia tidak bisa memastikan apakah plafon yang ambruk tersebut merupakan bagian yang termasuk dalam proyek renovasi tersebut.

"Saya belum bisa memastikan apakah bagian plafon yang runtuh itu termasuk area yang sempat kami perbaiki," tutupnya. Dispora akan mengandalkan hasil peninjauan lapangan untuk memberikan pernyataan resmi selanjutnya. (J)

Forecaster BMKG Berau, Suryadi, menjelaskan bahwa berdasarkan kajian model terkini, pengaruh La Nina terhadap cuaca di Berau cenderung tidak terlalu signifikan.

"Memang kami sempat mengkaji, dan kajiannya memang di Berau ini pengaruhnya tidak terlalu signifikan," ujarnya.

Prediksi La Nina 2026 Netral dengan Potensi Lemah di Akhir Tahun, Mengenai kondisi iklim secara umum, Suryadi memaparkan hasil running model terbaru dari BMKG Pusat.

"Untuk La Nina sendiri tahun 2025 akhir ini, sampai tahun 2026 itu kami sudah running model. Memang kita perkirakan netral hingga tengah tahun 2026. Dan itu ada potensi La Nina lemah di akhir tahun, menghilang akhir tahun 2026," jelasnya.

Suryadi menambahkan bahwa pemutakhiran model terbaru menunjukkan potensi netral sepanjang tahun 2026, dengan pengecualian potensi El Nino lemah di akhir tahun. Namun, ia menekankan bahwa prediksi ini akan terus diperbarui.

Terkait perlunya imbauan dini kepada masyarakat, BMKG Berau untuk saat ini masih memberikan informasi yang bersifat umum atau general.

"Untuk sekarang, karena sifatnya masih general, terlalu panjang itu, jadi untuk sekadar pengetahuan saja," katanya.

Peringatan dini khusus untuk Berau akan dikeluarkan jika BMKG sudah memiliki keyakinan (confident) bahwa La Nina atau fenomena iklim lain akan memberikan dampak yang signifikan dan mengarah ke kondisi cuaca ekstrem di Berau.

"Ketika nanti kami sudah confident itu signifikan terhadap cuaca di Berau, itu nanti kami akan keluarkan peringatan dini," tegasnya, seraya menambahkan bahwa informasi akan di-update setiap bulan. (J)

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa di Berau terkait dengan cuaca ekstrem, mulai dari penyebab hingga dampak yang ditimbulkan. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mengaktifkan peran mahasiswa sebagai rantai diseminasi yang efektif dalam menyampaikan peringatan dini dari BMKG kepada masyarakat luas.

Forcaster BMKG Berau, Suryadi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilakukan sebagai program "goes to campus." 

“Ini sebenarnya goes to campus ini yang pertama, diharapkan dapat rutin. Ke depannya, kami ingin memperluas kolaborasi untuk kajian dan penelitian, khususnya dengan jurusan Teknik Lingkungan yang datanya sangat relevan dengan BMKG,” jelasnya.

"Kami sangat berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih rutin di masa depan, tidak hanya terbatas pada topik cuaca ekstrem saja," harapnya.

Peran strategis mahasiswa dalam diseminasi peringatan dini ini menjadi fokus penting, mengingat mahasiswa dianggap sebagai kelompok akademis yang memiliki jangkauan luas dan kemampuan analisis yang baik.

"Kami memfokuskan pada peran strategis mahasiswa. Sebagai kelompok akademis, mereka memiliki jangkauan luasdan kemampuan analisis yang baik untuk diseminasi peringatan dini BMKG," ucapnya.

Inisiatif BMKG untuk berkolaborasi dengan pihak akademisi di Berau menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memperkuat riset dan edukasi berbasis data lokal.

"Inisiatif kolaborasi dengan akademisi ini menunjukkan komitmen BMKG dalam memperkuat riset dan edukasi berbasis data lokal di Berau,” pungkasnya. (J)

Udang Secure merupakan hasil budidaya udang dengan sistem inovatif yang mengembalikan sebagian besar kawasan tambak menjadi mangrove alami, sekaligus menerapkan pola produksi rendah emisi. Model budidaya ini mulai berkembang di Berau dan dinilai menjadi terobosan penting menuju pengelolaan pesisir yang lebih berkelanjutan.

Kepala Dinas Perikanan, Abdul Majid, menyebutkan bahwa metode Secure dapat mengembalikan sekitar 50 hingga 80 persen areal tambak menjadi mangrove alami, sementara sisanya digunakan untuk budidaya udang. Pola ini memungkinkan ekosistem mangrove kembali pulih, meningkatkan kualitas perairan, sekaligus berdampak pada pengurangan emisi karbon.

“Secure ini menjadi contoh bahwa budidaya udang dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan. Justru dengan mengembalikan mangrove, kualitas tambak meningkat dan produktivitas tetap terjaga,” ujarnya.

Saat ini, ada 20 tambak di Kabupaten Berau telah mengimplementasikan sistem ini. Salah satunya adalah Tambak Udang Windu di Kampung Suaran yang hasil produksinya resmi diluncurkan dalam kegiatan tersebut.

Peluncuran Secure dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam mendorong prinsip ekonomi biru dan pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan. 

Asisten III Setda Berau, Maulidiyah, menegaskan bahwa inovasi budidaya ramah lingkungan menjadi arah pembangunan pesisir yang harus diperkuat.

“Berau memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Metode Secure adalah langkah nyata untuk memastikan tambak tetap produktif tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga menilai bahwa keberhasilan sistem ini akan mendorong peningkatan kualitas produk udang, memperkuat daya saing, serta membuka peluang ekspor di masa mendatang.

Dinas Perikanan menegaskan bahwa pihaknya terus memberikan pendampingan bagi pelaku usaha tambak yang berminat beralih ke sistem budidaya rendah emisi. Melalui pelatihan teknis, pemantauan kualitas lingkungan, hingga penyusunan standar produksi, pemerintah berharap model budidaya ini dapat diterapkan lebih luas.

Selain membersihkan kembali areal mangrove, pola Secure juga disebut mengurangi risiko penyakit pada udang, meningkatkan efisiensi pakan, serta memperbaiki kualitas air tambak secara alami. Upaya menjaga ekosistem pesisir, termasuk melalui sistem tambak ramah lingkungan, menjadi sangat penting mengingat perairan Berau merupakan jalur migrasi biota laut bernilai ekonomis.

Dinas Perikanan menetapkan bahwa penguatan Aquaculture ramah lingkungan akan menjadi salah satu prioritas program ke depan. Selain memperluas penerapan Secure, pemerintah mendorong penelitian berbasis kawasan, peningkatan kualitas SDM pembudidaya, dan berharap inovasi ini dapat menjadi model percontohan nasional dalam pengelolaan tambak rendah emisi dan berkelanjutan. (AUNI)

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Halija Yasin, menyampaikan bahwa akselerasi penurunan stunting menuntut komitmen yang kuat dari semua tingkatan, mulai dari kabupaten/kota hingga kecamatan dan kampung.

“Percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua. Bukan hanya dari tingkat pusat atau tingkat provinsi, tapi juga di tingkat kabupaten/kota, bahkan sampai di tingkat kecamatan dan kampung,” ujarnya.

Ia berpendapat bahwa peran pihak kecamatan, Puskesmas, dan Tim Kampung Berkualitas (TKB) sangatlah penting dan vital. Keterlibatan aktif mereka menjadi kunci dalam menyempurnakan hasil capaian yang tercatat pada Web Bangda di tahun 2024 ini.

“Peran pihak kecamatan, Puskesmas, dan TKB sangat vital dalam upaya penyempurnaan hasil capaian dari Web Bangda di tahun 2024 ini,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan tujuan utama kegiatan koordinasi ini adalah untuk menyatukan persepsi seluruh pihak terkait dalam hal percepatan penurunan stunting. Komitmen ini secara khusus mencakup penempatan stunting sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tujuan kegiatan ini adalah menyatukan persepsi dan komitmen bersama untuk mempercepat penurunan stunting. Komitmen ini mewajibkan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan mereka,” jelasnya.

Komitmen yang diupayakan adalah untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, serta memperkuat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan seluruh program berjalan dengan baik di lapangan.

“Kemudian yang kedua adalah untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, serta yang ketiga adalah komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. (J)

Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Berau, Wakil Bupati, Gamalis, mendesak peningkatan peran aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Ia secara khusus menekankan pentingnya intervensi yang optimal dan manajemen data yang akurat.

“Saya selalu tekankan, TPPS terus-menerus mendorong peran aktif dari seluruh jajaran TPPS bersama perangkat lainnya, serta kelembagaan masyarakat untuk bersama-sama kita mengoptimalkan intervensi pencegahan stunting,” ujarnya.

Ketua TPPS juga menyampaikan kritik tajam terkait lambatnya pelaksanaan program di tingkat OPD. Ia menemukan adanya OPD yang sama sekali belum menunjukkan kemajuan kerja.

“Ada beberapa catatan, ada OPD yang belum ada progres sama sekali sejak Agustus 2021,” tegasnya, menggarisbawahi perlunya evaluasi segera terhadap OPD terkait agar program tidak berjalan di tempat.

Dirinya juga menyoroti manajemen data sebagai kunci keberhasilan program. Menurutnya, akurasi data stunting adalah prasyarat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan.

“Kemudian kita juga perlu melakukan manajemen data stunting, agar program yang kita laksanakan semakin lebih dapat sasaran,” pungkasnya.

Hal ini menegaskan komitmen TPPS di bawah kepemimpinan Wabup Gamalis untuk memastikan setiap program pencegahan stunting dilaksanakan secara optimal, terukur, dan didukung oleh data yang valid. (J)

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menekankan bahwa keberhasilan dalam menekan angka stunting tidak bisa lagi hanya berfokus pada dimensi medis, melainkan harus melibatkan konteks yang lebih luas, yaitu kondisi sosial dan lingkungan.

“Keberhasilan penurunan stunting bukan hanya soal penanganan medis, tetapi juga menyangkut kondisi sosial dan lingkungan yang sangat memerlukan kesiapan intersektor dalam menerapkan langkah pencegahan maupun intervensi,” ujarnya.

Dirinya secara terbuka mengakui perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan. Ia menyebut bahwa titik lemah utama yang harus dibenahi adalah koordinasi lintas sektor.

“Harus kita akui bahwa penanganan stunting belum lah maksimal, sehingga jujur harus kita benahi bersama, khususnya para koordinasi lintas sektor,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa kegiatan koordinasi yang digelar merupakan momentum krusial untuk menyelaraskan setiap langkah-langkah dan strategi antar perangkat daerah. Selain itu, rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang muncul di lapangan, sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dari setiap aksi yang telah dilakukan.

Hasil dari pengukuran tersebut akan digunakan untuk merumuskan langkah perbaikan dan inovasi program, serta mengoptimalkan peran partisipasi populasi di setiap tingkatan wilayah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan strategi penurunan stunting di Berau dapat menjadi lebih terpadu, efektif, dan mampu menyentuh akar permasalahan sosial-lingkungan penyebab stunting. (J)

Kegiatan ini mengusung tema “Generasi Cerdas, Cinta Bahari, Berwawasan Nusantara, Wujudkan Berau Maju” sebagai wujud Dinas Perikanan untuk mengingatkan kembali jati diri bangsa sebagai negara kepulauan yang besar, semangat itu juga didorong agar tumbuh kuat dalam diri generasi muda Berau.

“Generasi kita bukan hanya harus cerdas, tetapi juga harus memahami pentingnya laut, mencintai pesisir, dan mampu mengambil peran untuk memajukan daerah melalui sektor ini,” kata Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, dalam sambutannya di acara puncak peringatan Hari Nusantara 2025, Kamis (11/12/2025).

Kabupaten Berau berada di dalam Bentang Laut Sulu-Sulawesi yang termasuk kawasan Segitiga Terumbu Karang. Perairan Berau memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan menjadi jalur migrasi berbagai biota laut penting yang bernilai ekonomis.

Kehidupan masyarakat setempat sangat bergantung pada sumber daya laut, terutama sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian utama dan diwariskan secara turun-temurun, karena itu, generasi hari ini perlu memahami dan menghargai warisan pengetahuan tersebut. 

Sejak November 2025, berbagai lomba edukatif dan kreatif telah digelar untuk menumbuhkan wawasan kebaharian di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sebanyak 266 siswa berpartisipasi dalam lomba Cerdas Cermat, Ranking 1, Teka-Teki Silang, dan Stand Up Comedy. Ragam kompetisi ini menjadi media belajar sekaligus memperkenalkan potensi kelautan Berau dengan cara yang menyenangkan. 

Dalam kesempatan tersebut, Asisten bagian Administrasi Umum, Maulidiyah, juga menegaskan bahwa lebih dari 70 persen wilayah Indonesia adalah laut, sehingga literasi maritim menjadi kebutuhan mendasar bagi pembangunan daerah, termasuk Berau yang memiliki wilayah pesisir dan sumber daya perikanan yang sangat besar.

“Laut bukanlah pinjaman bagi anak cucu kita. Ia adalah warisan yang harus dijaga. Karena itu, generasi muda harus memahami potensi ini sejak dini,” ungkapnya.

Dinas Perikanan menekankan bahwa potensi perikanan Berau akan tetap bernilai ekonomi besar bagi generasi kedepannya jika dikelola secara bijak, disertai perlindungan mangrove dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. (AUNI)

Adapun Total santunan yang disalurkan sebanyak Rp350 juta atau masing-masing nelayan menerima Rp70 juta sebagai peserta aktif BPJS ketenagakerjaan.

Insiden yang menimpa ABK kapal Mina Maritim menjadi contoh nyata tingginya risiko kerja sektor kelautan. Santunan yang diterima keluarga korban merupakan bentuk perlindungan yang dijamin melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kepesertaan nelayan agar setiap pekerja memiliki perlindungan ketika risiko terjadi di laut.

“Kami selalu berupaya untuk menginformasikan dan mengimbau kepada nelayan untuk memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Kasus ini membuktikan bahwa jaminan sosial memberikan kepastian bagi keluarga ketika musibah yang tidak kita inginkan terjadi,”ujarnya.

Abdul Majid menambahkan bahwa risiko di laut bersifat tidak terduga dan sering kali meningkat pada musim cuaca ekstrem, sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan dasar bagi nelayan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga manfaat jangka panjang lainnya. 

Bagi nelayan, program yang paling relevan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Manfaatnya beragam, seperti perawatan medis tanpa batas biaya, santunan cacat, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, serta beasiswa bagi anak peserta.

Abdul Majid menilai bahwa perlindungan dan jaminan tersebut sangat krusial karena sebagian besar nelayan di Berau merupakan penopang ekonomi keluarga.

Dinas Perikanan memastikan bahwa sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial bagi nelayan akan terus diperluas melalui koordinasi dengan kelompok nelayan, lembaga adat, dan pemerintah kecamatan. 

Langkah ini bertujuan memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan dan mengurangi kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir apabila terjadi kecelakaan kerja di laut. (AUNI)

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Darat, Syamsudin, menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada dua lokasi yang selama ini menjadi pusat keluar-masuknya penumpang di Berau, yakni Terminal Rinding sebagai simpul utama angkutan darat dan Dermaga Wisata Sanggam yang melayani akses perairan menuju destinasi kepulauan. 

Kedua kawasan tersebut, setiap tahun mencatatkan peningkatan penumpang yang cukup signifikan pada periode Nataru, terutama wisatawan yang menuju Pulau Derawan dan Maratua.

Terminal Rinding menjadi pusat pemantauan untuk moda transportasi  armada Damri yang melayani penumpang antarwilayah. Tiga rute reguler yang diberangkatkan dari Tanjung Redeb juga dikonfirmasi tetap beroperasi selama masa libur, yakni:

Tanjung Redeb – Tanjung Batu

Berangkat setiap hari pukul 08.30 WITA dari Terminal Rinding, dan dari Tanjung Batu pukul 11.30 WITA melalui dermaga.

Tanjung Redeb – Tanjung Selor

Melayani perjalanan setiap Senin dan Jumat pukul 16.00 WITA.

Tanjung Redeb – Samarinda

Beroperasi setiap Rabu dan Sabtu pukul 16.00 WITA.

Ketiga rute ini menjadi tulang punggung transportasi darat yang menghubungkan Berau dengan ibu kota provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dishub juga menilai kesiapan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, papan informasi, dan layanan pembayaran non-tunai (digital) untuk memudahkan penumpang yang memesan tiket.

Cara Mendapatkan Tiket & Informasi:

Datang langsung ke Terminal Rinding (untuk rute lokal) atau loket/pool DAMRI terdekat atau hubungi nomor yang disediakan untuk pemesanan jauh hari sebelum agenda keberangkatan.

Syamsudin menegaskan bahwa Dishub hanya melakukan pemantauan pada armada resmi yang berada di bawah pembinaan pemerintah.

“Untuk layanan travel, itu tidak termasuk yang kami pantau karena statusnya bukan angkutan resmi,” ujarnya saat diwawancarai, pada Kamis (11/12/2025).

Selain sektor darat, Dishub juga melakukan pemantauan di Dermaga Wisata Sanggam, yang merupakan salah satu jalur utama keberangkatan menuju Pulau Derawan dan Pulau Maratua. 

Dishub memastikan speedboat reguler tetap beroperasi dan siap melayani kebutuhan transportasi masyarakat selama libur panjang. Untuk mengantisipasi potensi peningkatan penumpang, beberapa operator juga menyiapkan armada tambahan yang biasa di-charter dari wilayah Sambaliung dan Gunung Tabur.

“Kami memastikan alat keselamatan juga tersedia dan mengingatkan penumpang untuk wajib menggunakan life jacket, terutama saat proses naik dan turun di dermaga,” kata Syamsudin.

Terkait potensi lonjakan penumpang pada periode puncak Nataru, Syamsudin memperkirakan situasinya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Demikian pula dengan tarif angkutan. Menurutnya, kebijakan harga, diskon, maupun mekanisme subsidi seperti Tusla sepenuhnya berada di ranah operator.

Dishub memastikan pengawasan akan terus dilakukan hingga memasuki Tahun Baru 2026 untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta kelancaran perjalanan masyarakat. Dishub juga mengimbau penumpang untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan mematuhi seluruh aturan keselamatan selama berada di angkutan umum. (AUNI)

MoU dan PKS mengenai pidana kerja sosial ditandatangani di Kantor Gubernur Kaltim (9/12/2025). Acara ini, yang melibatkan Kejaksaan Negeri se-Kabupaten/Kota dan Pemda setempat, bertujuan memajukan pemidanaan alternatif yang humanis. Di antara yang hadir adalah Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Gusti Hamdani.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, dalam sambutannya menegaskan bahwa penerapan pidana kerja sosial merupakan kebijakan hukum yang memiliki nilai sosial tinggi dan lebih bermartabat. Ia menyebut kesepakatan ini melampaui sekadar hukuman.

“Kesepakatan ini bukan hanya soal pemidanaan, tetapi bagaimana kita mewujudkan tata kelola hukum yang berkeadilan,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kejati, Pemprov, Kejari, dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. 

“Ini adalah pembinaan yang tidak merendahkan martabat manusia dan menjadi sarana pemulihan sosial yang konstruktif,” tambahnya.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, Mas menyampaikan apresiasinya terhadap terwujudnya kerja sama ini. Ia melihat penerapan pidana kerja sosial sebagai langkah maju untuk membina pelaku agar tetap mampu berkarya.

“Hasil dari kerja sama ini adalah bentuk memanusiakan manusia. Pidana kerja sosial bukan sekadar hukuman, tetapi memberdayakan kembali para pelaku agar tetap berdaya, berkarya, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Melalui MoU dan PKS ini, Kejaksaan dan Pemprov Kaltim berharap implementasi pidana kerja sosial dapat menjadi model penegakan hukum yang lebih progresif, humanis, dan berfokus pada pemulihan sosial di wilayah Kalimantan Timur. (J)

Dalam kesempatan, Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir, melalui Kabid Pengembangan Destinasi Wisata, Samsiah Nawir, menjelaskan bahwa Kecamatan Segah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena kawasannya memiliki sejumlah objek wisata air, termasuk Air Terjun Tambalang yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan khusus. 

Disbudpar menilai karakter wisata alam seperti ini perlu diimbangi dengan pemahaman memadai tentang mitigasi bencana dan keselamatan pengunjung.

“Destinasi wisata air di Segah memiliki potensi yang besar sekaligus tantangan keselamatan yang harus dikelola dengan baik. Karena itu, kemampuan pengelola dalam memahami mitigasi dan SOP keselamatan menjadi sangat penting,” ujarnya Samsiah, saat dikonfirmasi melalui via telepon, Rabu (10/12/2025).

Adapun peserta dalam Bimtek ini berasal dari kampung-kampung yang memiliki destinasi wisata air dan berada pada jalur pengembangan wisata terintegrasi di kawasan Segah. Empat kampung menjadi sasaran utama, yaitu Tepian Buah, Tumbit Melayu, Punan Mahkam, dan satu kampung tambahan binaan Pokdarwis. Namun dalam pelaksanaannya, peserta yang hadir berasal dari tiga kampung, yaitu Tepian Buah, Tumbit Melayu, dan Punan Mahkam.

Kawasan tersebut telah menjadi binaan Disbudpar sejak pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), sehingga pelatihan ini menjadi bagian dari proses penguatan kapasitas berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini juga peserta menerima beragam materi strategis, mulai dari pengantar mitigasi bencana, manajemen risiko di destinasi, hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan dan evakuasi. Peserta juga diberikan pelatihan pertolongan pertama serta teknik dasar penyelamatan di wilayah air dan hutan.

Untuk memastikan materi bersifat aplikatif, Disbudpar menggandeng BASARNAS, PMI, dan BPBD sebagai narasumber teknis. BASARNAS memberikan pelatihan evakuasi di medan air, PMI mengajarkan pertolongan pertama, sementara BPBD membawakan materi terkait sistem penanggulangan bencana daerah dan mitigasi sesuai regulasi kebencanaan.

“Kami ingin peserta tidak hanya memahami teori, tetapi benar-benar mampu menerapkannya di lapangan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari pelatihan, peserta mengikuti praktik lapangan yang dipusatkan di Air Terjun Tambalang. Dalam simulasi tersebut, peserta mempelajari cara mengidentifikasi potensi bahaya, teknik evakuasi korban, penggunaan peralatan keselamatan, hingga latihan komunikasi dan koordinasi saat terjadi keadaan darurat.

Simulasi ini dinilai penting mengingat karakter wisata air yang rawan insiden jika tidak dikelola dengan baik.

Disbudpar mengonfirmasi bahwa pelatihan serupa akan terus dilaksanakan ke depan, baik sebagai tindak lanjut untuk kampung yang sudah pernah mendapat pelatihan maupun untuk diperluas ke kecamatan lain yang memiliki daya tarik wisata alam berbasis air.

“Kapasitas SDM di destinasi harus terus diperkuat. Semua kampung wisata yang memiliki potensi risiko akan menjadi prioritas pelatihan berikutnya,” jelasnya.

Disbudpar juga mengimbau seluruh pengelola wisata agar menempatkan aspek keselamatan pengunjung sebagai prioritas utama. Dengan kesiapsiagaan yang baik, wisata alam di Berau diharapkan dapat berkembang secara aman, nyaman, dan berkelanjutan. (AUNI)

Tinjauan dimulai dari Kampung Gunung Sari dan Tepian Buah, dua titik yang mengalami dampak paling serius. Sejumlah rumah warga terendam, dan sebagian area SDN 001 Gunung Sari juga ikut tergenang, membuat proses belajar mengajar harus dialihkan sementara ke metode belajar dari rumah.

Peninjauan dilakukan bersama OPD teknis dan Camat Segah, Gamalis meninjau langsung genangan di permukiman serta jalur akses yang terganggu luapan air. Ia meminta agar penyaluran bantuan darurat, pendataan kerusakan, serta upaya evakuasi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Kami ingin memastikan bahwa penanganan berjalan cepat. Pemerintah kecamatan dan OPD teknis harus bergerak bersama agar warga yang terdampak segera mendapat penanganan yang diperlukan,” ujarnya.

Gamalis juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rendah untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi, ditambah kondisi pasang air yang dapat memperparah luapan.

Sebelum Wabup melakukan kunjungan lapangan, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, telah lebih dulu mengeluarkan instruksi kesiapsiagaan kepada seluruh OPD teknis setelah menerima laporan awal mengenai peningkatan debit Sungai Segah dan Sungai Kelay.

Bupati meminta pengawasan diperketat di sepanjang aliran dua sungai besar tersebut, termasuk pada titik-titik rawan di Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay yang lebih dulu merasakan dampaknya.

“Saya meminta instansi teknis, BPBD, Dinas PUPR, camat, dan semua pihak terkait untuk siaga. Pemantauan harus dilakukan secara berkala, terutama pada wilayah dengan risiko tinggi luapan air,” ujar Bupati Sri Juniarsih, dikutip dari akun Prokopim Berau, Selasa (9/12/2025).

Sri Juniarsih menekankan pentingnya pelaporan cepat jika terjadi perubahan kondisi sungai agar penanganan dapat dilakukan tepat waktu. Saat ini, debit air di Sungai Segah dan Sungai Kelay dilaporkan mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah kampung di wilayah pedalaman mulai terdampak banjir akibat luapan dua sungai besar tersebut. 

Pemerintah Kabupaten Berau memastikan pemantauan dilakukan secara intensif sambil menyiapkan langkah penanganan lanjutan. (AUNI)

Situasi ini menjadi perhatian mengingat IGD RSUD dr. Abdul Rivai baru resmi dipindahkan ke Gedung Walet pada 25 September 2025. Pemindahan ini, sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, mempercepat layanan, dan menghadirkan fasilitas lebih profesional. Namun, temuan di lapangan menunjukkan masih adanya aspek pelayanan dasar yang belum terpenuhi dan sesuai standar.

Bupati Berau, Sri Juniarih Mas mengungkapkan bahwa IGD tersebut tidak dilengkapi dengan sekat atau tirai pembatas antarpasien, sehingga tidak ada ruang privasi saat penanganan darurat dilakukan. Kondisi ini dianggap tidak layak bagi fasilitas kesehatan utama di Kabupaten Berau.

“IGD itu tidak memiliki sekat atau tirai penghalang antar pasien. Tidak ada privasi satu sama lain. Itu sangat tidak etis dan tidak efisien,” ujarnya dalam rakor dan evaluasi Percepatan Serapan Anggaran APBD 2025, di ruang rapat Sangalaki, Sekretariat Daerah, Senin (8/12/2025).

Kritik Bupati tidak semata menyasar aspek kenyamanan, namun menyangkut kewajiban rumah sakit dalam memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan nasional. Perlindungan privasi pasien telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya Pasal 32 huruf (h) yang menyatakan bahwa setiap pasien berhak atas kerahasiaan kondisi kesehatan dan data medisnya.

Ruang IGD menjadi pusat tindakan dan pemeriksaan darurat, ketiadaan pembatas fisik berpotensi mengabaikan hak dasar pasien untuk mendapatkan layanan yang aman, bermartabat, dan menjaga kerahasiaan medisnya. Bupati bahkan menyebut dirinya merasa malu karena fasilitas yang diresmikan tidak memenuhi standar pelayanan dasar.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Bupati Sri Juniarsih menginstruksikan Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD untuk segera melakukan penataan ulang fasilitas IGD. Perbaikan harus diprioritaskan agar memenuhi standar operasional pelayanan dan menjamin kenyamanan pasien.

“Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti. Saya akan kembali melakukan sidak untuk memastikan perbaikan benar-benar dilaksanakan dengan totalitas,” tambahnya.

Rapat evaluasi juga diwarnai instruksi disiplin terhadap para Kepala OPD. Bupati menekankan komitmen pelayanan publik dan penyerapan anggaran sebagai hal yang tidak dapat ditawar, khususnya di sektor pelayanan kesehatan.

Sidak lanjutan ke RSUD akan menjadi bentuk pengawasan langsung Bupati terhadap kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan bahwa pelayanan terhadap fasilitas kesehatan tidak boleh hanya sekadar memenuhi standar fisik, tetapi harus mengedepankan etika, kenyamanan, dan perlindungan hak pasien.

Pemkab Berau berharap pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan demi memberikan layanan publik yang profesional dan bermartabat sesuai ketentuan. (AUNI)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa meskipun tindakan tersebut mungkin tidak menimbulkan kerugian material langsung, pelanggaran etika yang ditimbulkan sudah cukup serius. Sekda Muhammad Said menekankan bahwa masalah utama dari perilaku ini terletak pada aspek kedisiplinan dan etika, bukan semata-mata kerugian kerja.

“Jadi saya sampaikan, kalau merugikan orang rasanya tidak namun, dari sisi etika yang tidak baik. Makanya kami harapkan kalau ada yang masih bermain TikTok di jam kerja, menggunakan pakaian dinas untuk segera tidak melakukan yang lain,” tegasnya

Perilaku ASN sangat berpengaruh terhadap citra pelayanan publik secara keseluruhan. Di tengah masyarakat yang semakin kritis, setiap tindakan ASN yang terekspos di media sosial akan dinilai dan dapat merusak kepercayaan publik.

“Karena kita ini kan bergantung dari persepsi masyarakat. Kita khawatir dengan masyarakat yang semakin kritis saat ini, artinya kan otomatis peluang-peluang yang lain juga pasti ada,” tambahnya.

Sekda meminta seluruh jajaran ASN di Kabupaten Berau untuk menahan diri dan mengutamakan disiplin kerja serta profesionalisme. Ia menekankan bahwa mengenakan pakaian dinas adalah simbol tanggung jawab yang harus dijaga dari segala tindakan yang dapat menimbulkan persepsi negatif di mata publik. (J)

Agenda ini menjadi wadah pembinaan bagi masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai ketahanan keluarga melalui penguatan spiritual, pemahaman keagamaan, dan pendampingan moral. Kegiatan keagamaan tersebut menghadirkan dua penceramah, yakni Bunda Cinta Tanjung dan Ustazah Lulung. Sejumlah materi yang disampaikan turut menyoroti peran lembaga keagamaan, termasuk penghulu, dalam membentuk keluarga yang kokoh secara mental, sosial, maupun spiritual.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, turut hadir dan memberikan apresiasi kepada para peserta. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas keluarga harus dimulai dengan pembekalan ilmu agama yang memadai.

“Majelis ilmu merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat. Dengan pemahaman agama yang baik, kita dapat membentuk pribadi yang kuat dan pada akhirnya mewujudkan keluarga yang harmonis,” ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa keharmonisan keluarga tidak terbangun secara instan. Prosesnya memerlukan komunikasi yang sehat, kebersamaan, serta komitmen antaranggota keluarga untuk saling mendukung.

Sementara itu, dalam tausiyahnya, Bunda Cinta Tanjung mengajak jamaah, khususnya para muslimah, untuk senantiasa bersyukur dan menjaga keistiqamahan. Ia menekankan bahwa ibu memiliki posisi strategis sebagai pendidik utama dalam rumah tangga sehingga adab dan ilmu harus berjalan beriringan.

Ustazah Lulung dalam materinya juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan komunikasi efektif guna mencegah munculnya ketegangan dalam keluarga. Ia menegaskan bahwa penerapan ajaran Islam menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah dasar untuk memperkuat keharmonisan keluarga di tengah tantangan modern, termasuk pengaruh teknologi dan isu-isu psikologis.

“Keluarga yang kuat dan harmonis mampu menjadi benteng terhadap berbagai pengaruh negatif lingkungan serta berkontribusi membangun ketahanan sosial masyarakat,” jelasnya.

Kehadiran ratusan jamaah dalam kegiatan ini menjadi cerminan kebutuhan masyarakat akan ruang pembinaan spiritual. Melalui dialog dan penyampaian materi, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat karakter dan moralitas di tingkat keluarga maupun komunitas. (AUNI)

Ketua Dekranasda Kabupaten Berau, Edy Suswanto, dalam sambutannya menyatakan bahwa acara ini diinisiasi sebagai wadah kebersamaan dan ekspresi bebas bagi seluruh komunitas di Berau.

"Panggung ini kita hadirkan sebagai wadah tempat berkumpul dan ekspresi. Di sini, kita hilangkan segala kerumitan agar semua bisa kumpul dan berekspresi bersama," ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa panggung ini terbuka untuk siapa saja yang ingin berpartisipasi. 

“Panggung ini adalah wadah ekspresi yang bisa menampung siapa saja. Bagi Bapak/Ibu dari media, komunitas, atau yang ingin menyumbangkan lagu, silakan datang langsung ke sini, tidak usah ragu-ragu,” tambahnya.

Semangat kebersamaan yang dibangun melalui musik segera direspon dengan aksi nyata setelah Edy Suswanto teringat akan musibah besar yang menimpa saudara sebangsa di Sumatera. Pengalaman pribadi saat membantu korban tsunami Aceh menjadi pendorong kuat untuk bertindak.

“Saya melihat musibah yang luar biasa menimpa saudara kita di Sumatera. Bencana ini sangat-sangat menyedihkan, dan ini mendorong kita untuk segera bergerak,” tuturnya.

Panggung yang semula hanya untuk berekspresi diubah menjadi posko kemanusiaan untuk mengumpulkan donasi. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir dan masyarakat Berau secara umum untuk berpartisipasi menyalurkan bantuan.

“Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silakan. Kami tidak membatasi, berikanlah semampunya dan seikhlasnya,” terangnya.

Penggalangan dana kemanusiaan ini dibuka secara resmi sejak 6 Desember dan akan ditutup dalam jangka waktu 10 hari ke depan. Seluruh donasi yang terkumpul akan disalurkan sepenuhnya untuk membantu korban bencana di Sumatera. (J)

Komandan Regu Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Berau, Agus, menjelaskan laporan mengenai kebakaran ini diterima kurang lebih pukul 13.00 WITA.

"Saat siang sekitar jam 1 lewat, kita menerima laporan dari warga ada kebakaran di Jalan Garuda," jelasnya.

Damkar segera merespons dengan mengerahkan total empat unit mobil pemadam, terdiri dari tiga unit dari Mako Induk dan satu unit dari Posko Teluk Bayur. Petugas tambahan juga dikerahkan dari Posko Kabur, Mako Induk, dan Posko Gunung Tabur. Proses pemadaman berlangsung efektif, namun petugas membutuhkan waktu kurang lebih satu jam untuk proses pendinginan.

Dirinya juga mengungkapkan dugaan awal berdasarkan keterangan warga, bermula korsleting dari alat elektronik.

"Menurut informasi dari warga disebabkan korsleting mesin cuci. Namun untuk sementara masih dalam penyelidikan kepolisian," ujanya.

Perkiraan sementara kerugian yang ditimbulkan mencapai nilai yang lumayan besar. Kerugian tersebut diperkirakan mencakup kerusakan pada struktur bangunan, perabotan rumah tangga, hingga alat-alat elektronik yang ludes dilalap api. Meskipun tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini, dampak kerugian material cukup membebani pemilik rumah.

"Total kerugian diperkirakan kurang lebih 50 juta," tutupnya. (J)

Sekda Berau, Muhammad Said, menekankan bahwa berbagai upaya telah dilakukan secara masif untuk menaikkan persepsi anti korupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Upaya ini difokuskan pada pembangunan sistem yang lebih baik.

“Luar biasa banyak upaya kita untuk menaikkan persepsi anti korupsi. Upaya pemerintah fokus membangun sistem yang bagus dan kemudian mensosialisasikannya,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya berhenti pada peningkatan kesadaran, tetapi juga menyentuh aspek perbaikan fundamental dalam sistem kerja aparatur. Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola menjadi fokus utama.

“Kita berupaya merekrut aparatur secara lebih profesional,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan sistem didukung penuh dengan akselerasi teknologi. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

“Sistem kita perbaiki dengan sistem digital dan sebagainya,” tegasnya.

Selain perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme, aspek edukasi menjadi perhatian utama Pemkab Berau. Sekda Said menyebutkan bahwa edukasi dan pelatihan dilakukan secara terus menerus untuk memastikan semua pihak memiliki pengetahuan yang memadai.

“Edukasi dilakukan terus-menerus, bahkan pimpinan sempat menggawainya, sehingga pelatihan ini tidak kurang,” tuturnya.

Seluruh komitmen ini diperkuat sebagai langkah bersama menuju Berau yang lebih maju, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (J)

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Berau, Riza Fakhmi, menyampaikan bahwa seminar ini memfokuskan upaya pada peningkatan pemahaman kolektif mengenai bahaya korupsi serta dampaknya yang merugikan terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik. Tujuan akhirnya secara jelas diarahkan pada peningkatan kualitas hidup warga Berau.

"Kegiatan seminar anti-korupsi ini bertujuan utama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai bahaya korupsi, yang secara spesifik berdampak negatif pada pembangunan daerah, pelayanan publik, dan yang paling krusial, kesejahteraan masyarakat Berau," ujarnya.

Dirinya menjelaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga menyentuh aspek moral dan perilaku aparatur. Seminar ini menekankan penanaman nilai-nilai luhur dan integritas.

"Hal ini dapat kita wujudkan dengan menanamkan nilai-nilai budaya dan integritas di lingkungan Pemkab Berau, sehingga mendorong aparatur untuk berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan memegang teguh prinsip transparansi dalam pemerintahan," tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah Berau menyerukan sinergi kuat dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

“Tentunya memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan menyatukan langkah Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal/praktikal, sektor swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama bergerak aktif mencegah korupsi," tegasnya.

Pemerintah daerah berkomitmen pada perbaikan sistem. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dengan fokus pada akselerasi sistem pengendalian internal, digitalisasi layanan, dan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk mencapai pelayanan publik yang semakin baik dan bebas korupsi.," jelasnya.

Dirinya juga berharap masyarakat lebih proaktif dalam pengawasan. Seluruh komitmen ini diperkuat sebagai langkah bersama menuju berau yang lebih maju. (J)

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, Novian Hidayat, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, truk pengangkut alat berat itu sedang dalam perjalanan dari arah Long Ayap menuju Bulungan.

"Truk Loboi yang membawa Dozer Komatsu D85 terguling di jurang Jalan Poros Lamin Kecamatan Teluk Bayur," katanya.

Pengemudi truk diduga hilang kendali hingga menyebabkan truk dan muatannya yang berat tersebut terperosok dan terguling.

Dua penumpang dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian karena terjepit parah di dalam kabin. Sementara itu, sopir truk dilaporkan berhasil selamat dari kecelakaan. Laporan kecelakaan diterima oleh petugas pada pukul 22.30 WITA. Tim gabungan yang terdiri dari Damkar BPBD Berau dan Polres Berau segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

"Kami melakukan evakuasi korban yang terjepit dalam kabin truk. Dua orang meninggal di tempat akibat terjepit," ungkapnya.

Proses evakuasi difokuskan pada pengangkatan dua jenazah yang terjepit di dalam kendaraan berat tersebut. Tim di lapangan mengerahkan unit khusus, termasuk 1 Unit Truck Rescue Disaster Damkar dan 1 Unit Mobile Peralatan.

Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan tim evakuasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti tergulingnya truk pengangkut alat berat itu. (J)

"Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Tanjung Redeb untuk meramaikan expo UMKM ini, mari kita berbelanja dan bangga dengan produk asli daerah," ujarnya.

Dirinya berpesan agar Kecamatan Tanjung Redeb terus berbenah, karena kota ini adalah representasi daerah.

"Kita sadari bersama, bahwa Tanjung Redeb adalah wajah dari Kabupaten Berau, sehingga penting untuk diperhatikan kebersihan, kerapian, dan suasana yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan," katanya.

Ia juga menaruh harapan besar pada pengembangan potensi di tingkat kelurahan. Ia mendorong kelurahan untuk mengembangkan potensi lokal seperti industri kerajinan batik dan produk olahan rumah tangga demi kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap, Tanjung Redeb dapat menunjukkan citra positif sebagai wilayah perkotaan yang saat ini semakin maju. 6 kelurahan yang ada, juga saya harapkan dapat terus mengembangkan potensi masing-masing, sebagaimana yang dilakukan di kampung-kampung," ucapnya.

Melalui Expo UMKM dan dorongan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan, Bupati berharap semua agenda dapat terlaksana dengan lancar. (J)

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa Rumah Restorative Justice (RJ) ini merupakan tempat penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan melalui mediasi dan musyawarah mufakat antara pelaku, korban, dan masyarakat.

"Tentu, ini adalah inovasi yang sangat baik, sebagai bagian dari tanggung jawab kecamatan dalam memberikan rasa aman, perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.

Bupati menjelaskan fungsi utama rumah RJ adalah sebagai wadah untuk memulihkan hubungan sosial dan kondisi seperti semula, bukan untuk menghukum pelaku, terutama bagi kasus pidana ringan yang memenuhi syarat tertentu.

Dukungan penuh datang dari lembaga hukum. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Berau, Gusti Hamdani, menyampaikan harapannya agar Rumah RJ Busak Tanjung ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kecamatan Tanjung Redeb dan seluruh Kabupaten Berau.

Dirinya bahkan mendorong agar fungsi rumah RJ tidak terbatas hanya pada persoalan pidana ringan, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdata.

"Bukan hanya nanti pada persoalan pidana saja, tadi saya mengajak jasa pengacaraan. Ketika ada masalah keberdataan bisa kita bahas bersama-sama di rumah restoratif justis ini," katanya.

Camat Tanjung Redeb, Toto Marjito, menjelaskan bahwa latar belakang pendirian rumah layanan ini didasari oleh kepeduluhan Camat terhadap kondisi masyarakat.

Ia berpendapat bahwa banyak masalah sepele di masyarakat yang kadang terbawa emosi, sehingga konflik yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan justru langsung masuk ke masalah hukum, yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi warga.

"Kalau bisa kita memfasilitasi warga, sehingga konflik-konflik yang ada di warga hanya sampai di dalam restorasi justice, dan tidak masuk ke pengadilan," tuturnya.

Peresmian Rumah Restorative Justice Busak Tanjung ini diharapkan menjadi langkah maju dalam menciptakan lingkungan yang lebih damai dan memberikan akses keadilan yang lebih cepat dan humanis bagi warga Berau. (J)

Adhytama Kepariwisataan Tingkat I Disbudpar dan Kepala English Learning Community (ELC), Asri, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang selama tiga bulan, dengan evaluasi di bulan pertama sebelum memasuki fase pengembangan materi. 

Pertemuan dijadwalkan intensif, yaitu dua kali dalam seminggu. Panitia pun sudah menyediakan buku modul dan buku catatan bagi seluruh peserta.

Dirinya menegaskan bahwa metode pembelajarannya sangat menekankan praktik, menjauh dari pendekatan teori sekolah.

"Selama kursus, kami tidak seperti di sekolah yang banyak teori, namun lebih banyak ke praktik," ujarnya.

Kolaborasi Disbudpar-Dishub menghasilkan pelatihan bahasa Inggris dasar gratis bagi motoris speedboat, bertujuan mendongkrak citra dan kualitas interaksi pariwisata lokal.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, Hendra Syaifuddin, menyampaikan dukungan penuhnya. Ia menilai kemampuan berbahasa asing kini menjadi standar wajib dalam sektor transportasi yang bersentuhan langsung dengan wisatawan.

"Kami berharap program ini dapat menjadi bekal vital bagi motoris kami. Komunikasi yang baik adalah kunci kepuasan turis, dan ini adalah investasi jangka panjang untuk citra pariwisata kita," tutupnya. (J)

Upacara yang berlangsung dengan suasana kekhidmatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Berau, Kompol Noor Dhianto. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polres Berau, termasuk para Kapolsek jajaran, perwira, serta seluruh personel Sat Polairud.

Kompol Noor Dhianto menjelaskan bahwa prosesi tabur bunga ini memiliki makna yang mendalam. Hal ini merupakan wujud penghormatan dan pengakuan tulus atas dedikasi serta pengorbanan para personel Polairud terdahulu yang telah berkontribusi menjaga keamanan wilayah perairan di Bumi Batiwakkal.

“Tabur bunga ini bukan hanya seremonial,” tegas Kompol Noor Dhianto.

“Ini adalah wujud penghormatan tulus kepada para pendahulu kami yang telah mengukir sejarah pengabdian,” ujarnya.

Pemilihan lokasi di Sungai Segah tidak lepas dari nilai historisnya. Menurut Kabagops, sungai tersebut merupakan jalur vital yang menjadi saksi berbagai operasi pengamanan dan patroli oleh Polairud di Berau. Pelarungan bunga ke sungai ini menjadi simbol penghargaan tertinggi atas pengabdian selama tujuh setengah dekade.

Dirinya menekankan bahwa momentum HUT ke-75 ini harus dimanfaatkan oleh seluruh personel untuk refleksi. Ia berharap para personel dapat memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan keamanan serta keselamatan wilayah perairan bagi masyarakat Berau. (J)

Data 2024 menunjukkan sebagian besar kebutuhan beras sekitar 60 persen masih dipenuhi melalui distribusi dari daerah pemasok. Kondisi ini dinilai jauh dari situasi ideal ketika produksi padi Berau pernah berada pada posisi dominan.

“Kami menargetkan produksi lokal kembali menguasai 60 persen kebutuhan beras. Itu yang terus kami dorong,” ujarnya.

Menurutnya, situasi ini berbanding terbalik dengan kondisi ideal yang diharapkan pemerintah daerah. Sebelumnya, pasokan lokal pernah berada di posisi dominan sehingga Berau lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangannya.

Rakhmadi menegaskan, peningkatan kontribusi beras lokal penting dilakukan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada pasokan luar, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan logistik.

Sebagai langkah percepatan, Dinas Pangan bersama sejumlah OPD terkait kini memperkuat strategi peningkatan produktivitas. Mulai dari intensifikasi lahan, pemanfaatan teknologi pertanian, hingga pendampingan kelompok tani akan dimaksimalkan.

“Kami bersinergi dengan Dinas Pertanian dan seluruh pihak dari sektor hulu hingga hilir untuk memperkuat upaya menuju swasembada,” jelasnya.

Pemkab Berau berharap peningkatan produksi padi lokal dalam beberapa tahun ke depan dapat berjalan signifikan, sehingga masyarakat menikmati pasokan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. (AUNI)

Pelaksanaan seminar ini menjadi bagian dari komitmen DPPKBP3A dalam memperkuat ketahanan keluarga dan memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, berdaya, dan terlindungi. 

Isu kekerasan terhadap anak yang masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk Berau akhir-akhir ini, menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar dapat dicegah melalui penguatan kapasitas orang tua dan keluarga. Situasi tersebut menjadi alarm bahwa penguatan peran keluarga dan lingkungan terdekat sangat mendesak untuk mencegah anak menjadi korban. 

DPPKBP3A menilai bahwa rumah masih harus menjadi benteng perlindungan paling awal, sebelum intervensi penegakan hukum dan penanganan lanjutan dilakukan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bupati Berau, Warji, hadir memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan. Ia menegaskan bahwa resiliensi keluarga harus menjadi fokus utama dalam upaya mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan pengasuhan yang sehat.

“Pengasuhan hak anak bukan sekadar pendekatan, tetapi kebutuhan. Ketika keluarga mampu membangun komunikasi yang positif, lingkungan yang nyaman, mengelola emosi, dan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas, maka potensi kekerasan bisa ditekan secara signifikan,” ujarnya.

Warji juga menyinggung konteks sosial yang sedang berkembang di masyarakat, terkait pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

“Beberapa kasus yang belakangan terjadi menunjukkan bahwa kita tidak boleh lengah. Pencegahan kekerasan terhadap anak dimulai dari rumah, dan semua orang tua harus membekali diri dengan cara pengasuhan yang tepat, mengawasi dan mengontrol” tegasnya.

Kegiatan ini juga untuk membekali orang tua agar mampu menghadapi tantangan pengasuhan modern, terutama di era digital yang membuat anak lebih rentan terhadap risiko kekerasan, eksploitasi, serta paparan konten tidak sesuai usia. Penguatan resiliensi diharapkan menjadi kunci agar keluarga dapat bertahan, beradaptasi, dan tetap mengutamakan keselamatan anak.

Seminar ini menghadirkan materi dari ahli psikolog klinis dan akademis yang membahas mengenai strategi komunikasi positif, manajemen emosi, pola pengasuhan sehat, serta prinsip child safeguarding. 

Peserta juga diajak mendiskusikan dinamika kasus kekerasan anak yang sering muncul, termasuk bagaimana keluarga dapat berperan sebagai pihak pertama yang mampu mengidentifikasi tanda-tanda awal kekerasan.

DPPKBP3A berharap program penguatan ketahanan keluarga akan terus diperluas hingga tingkat kampung sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Berau. (AUNI)

Jabatan komandan resmi dialihkan dari Letkol Arm Benny Budiman kepada Letkol Arm Krisno Sutejo Maulani Tanimba. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, ia menegaskan bahwa rotasi kepemimpinan merupakan bagian penting dalam pembinaan organisasi TNI untuk menjaga kesinambungan tugas dan kesiapan satuan.

“Pergantian pejabat adalah proses yang wajar dalam organisasi. Yang penting, transisi berlangsung tertib dan pejabat baru memahami kondisi satuan agar roda organisasi tetap bergerak,” ujarnya.

Pangdam juga menyinggung berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depan, termasuk rencana penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kemampuan satuan menghadapi perkembangan teknologi pertahanan.

“Modernisasi alutsista harus dibarengi peningkatan kualitas personel. Pengabdian, profesionalisme, dan kemampuan prajurit harus terus diperkuat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Berau, Gamalis menyampaikan penghargaan kepada pejabat lama dan memberikan dukungan penuh kepada komandan baru yang akan memimpin Yonarmed 18/Buritkang.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, kami mengucapkan terima kasih kepada Letkol Arm Benny Budiman atas pengabdiannya. Kami juga menyambut Letkol Arm Krisno Sutejo Maulani Tanimba dan berharap sinergi antara TNI dan pemerintah daerah semakin kokoh,” ujarnya.

Gamalis menambahkan bahwa kehadiran Yonarmed 18/Buritkang menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas keamanan wilayah serta memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dengan TNI dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penuh keakraban, menjadi simbol harapan baru bagi kesinambungan tugas dan pengabdian Yonarmed 18/Buritkang dalam menjaga kedamaian daerah Berau kedepannya. (AUNI)

Pada kesempatan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 berada dalam tekanan fiskal yang cukup berat. Koreksi besar terhadap target pendapatan daerah oleh pemerintah pusat membuat asumsi anggaran yang telah tertuang dalam KUA–PPAS sebelumnya harus direvisi menyeluruh.

Menurut surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, proyeksi pendapatan yang semula mencapai Rp4,182 triliun kini ditetapkan ulang menjadi Rp2,737 triliun. 

Penurunan ini berdampak serius, terutama karena sebagian besar koreksi terjadi pada Dana Transfer Umum, khususnya Dana Bagi Hasil yang selama ini menjadi penopang utama APBD Berau.

“Kondisi ini membuat seluruh struktur pendapatan yang sudah kita sepakati bersama harus disesuaikan kembali,” ujarnya.

Dengan koreksi tersebut, Pemkab Berau mencatat defisit yang melebar hingga Rp1,445 triliun. Pada sisi pendapatan, terdapat komponen earmark sebesar Rp303,26 miliar yang penggunaannya telah ditentukan, terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa. 

Penyesuaian juga dilakukan melalui pemangkasan belanja sebesar Rp1,748 triliun, meliputi belanja operasional, belanja modal, serta transfer ke kampung.

Pemkab Berau turut merencanakan penerimaan pembiayaan tahun 2026 sebesar Rp588,37 miliar. Dengan berbagai penyesuaian tersebut, total RAPBD 2026 dirancang sebesar Rp3,325 triliun.

Meskipun ruang fiskal menjadi sangat terbatas, Sri Juniarsih menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Ia menyebut penyusunan program harus lebih selektif, dengan memastikan penggunaan anggaran yang diarahkan ke sektor prioritas.

“Di situasi seperti ini, kita dituntut untuk semakin cermat dalam menentukan program dan kegiatan, agar benar-benar sejalan dengan kemampuan anggaran,” tegasnya.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus. Target PAD tahun 2026 sebesar Rp450 miliar diupayakan melalui intensifikasi pajak daerah, digitalisasi pemungutan, serta pemberian insentif pengurangan pajak reklame untuk koperasi dan pelaku UMKM.

Bupati Berau mengajak seluruh pihak untuk menjaga sinergi dan memberikan kinerja terbaik demi melayani masyarakat dan mempertahankan stabilitas pembangunan di tengah tantangan fiskal yang berat. (AUNI)

TP PKK Berau sukses membawa pulang sejumlah penghargaan utama, ditandai dengan Juara I untuk Lomba Kelompok Dasawisma dari Kampung Ampen Medang dan Juara I Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari Kampung Labanan Makmur. Selain itu, mereka meraih Juara II pada Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) dari Kampung Giring Giring serta Juara II Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dari Kampung Teluk Sumbang. TP PKK Berau juga meraih Juara II untuk kategori keberhasilan pembangunan di bidang PKK secara keseluruhan.

Ketua TP PKK Berau, Sri Aslinda Gamalis, mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil kerja keras ini. Ia menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pengurus dan kader, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke kampung.

“Alhamdulillah, capaian juara ini adalah bukti nyata bahwa gerakan PKK di Berau berjalan aktif, solid, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini menjadi kebanggaan kita bersama,” ujarnya.

Istri Wakil Bupati Berau ini berharap prestasi ini dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh kader PKK di Bumi Batiwakkal untuk tidak berhenti berinovasi, memperluas program pemberdayaan keluarga, dan mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

TP PKK Berau berkomitmen kuat untuk melanjutkan program pembinaan secara berkelanjutan di seluruh wilayah, dengan harapan capaian gemilang ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Rakor PKK se-Kaltim yang menjadi tempat pengumuman ini berlangsung dari 21 hingga 23 November 2025, dan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Keluarga TP PKK Kaltim, Wahyu Hernaningsih Seno, serta seluruh Ketua dan Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. (J)

Berdasarkan data pengukuran, tercatat adanya peningkatan curah hujan yang signifikan. Curah hujan di bandara Kalimarau pada (21/11/2025) pukul 05.00 WITA mencapai 17.4 mm. Sementara itu, pengukuran di wilayah Merasa menggunakan alat ARG (Automatic Rain Gauge) menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, yaitu 85.6 mm.

Kondisi ini diperparah dengan naiknya debit air sungai. Pengukuran ketinggian muka air Sungai Kelay melalui alat AWLR (Automatic Water Level Recorder) di Merasa pada pukul 05:00 WITA sudah mencapai ketinggian 19.50 mdpl. Ketinggian ini dinilai berpotensi kuat menimbulkan banjir di wilayah-wilayah bantaran sungai.

BMKG Berau mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, meliputi:

• Kewaspadaan Tinggi: Masyarakat, terutama yang bermukim di bantaran Sungai Kelay dan Segah, serta seluruh stakeholder terkait diminta untuk tetap berhati-hati terhadap kondisi hujan lebat dan angin kencang yang masih berpotensi terjadi.

• Waspada Dampak Bencana: Selalu waspada terhadap potensi dampak lanjutan dari cuaca ekstrem, seperti genangan air, jalan licin, pohon tumbang, banjir, dan tanah longsor.

• Ikuti Arahan Pemerintah: Masyarakat diwajibkan untuk mematuhi dan mengikuti arahan atau panduan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), TNI, dan Polri guna melakukan tindakan tepat untuk menghindari risiko buruk.

• Pantau Informasi Cuaca: Selalu memonitor perkembangan informasi cuaca terbaru yang dikeluarkan secara resmi oleh BMKG Berau.

BMKG Berau terus mengharapkan kerjasama dan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat untuk meminimalisir risiko bencana yang mungkin timbul akibat cuaca ekstrem ini. (J)

Tujuan utama kegiatan ini untuk menekankan bahwa UMKM adalah sektor paling stabil dalam situasi ekonomi apa pun. Kontribusi UMKM selalu dominan, sehingga perlu dukungan serius dari pemerintah, perbankan, maupun pihak swasta.

Ketua Dekranasda Berau, Brigjen Pol (Purn) Edy Suswanto mengatakan pelatihan ini bukan sekadar peningkatan keterampilan teknis, tetapi langkah awal untuk memperkuat rantai produksi fashion lokal, termasuk pengembangan batik dan tenun khas Berau. 

“Kekuatan ekonomi kita itu UMKM, makanya kita dorong terus melalui pelatihan supaya pelaku usaha bisa naik kelas. Kita jangan terlalu lama membahas konsep yang paling penting adalah kita mulai mengeksekusinya segera,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan gagasan pemerintah mengenai Rumah Tenun Berau, sebuah ruang yang diharapkan menjadi pusat aktivitas kreatif sekaligus etalase produk unggulan.

“Kalau karya-karya perajin kita terhimpun di satu tempat, itu akan menjadi rujukan bagi masyarakat maupun tamu yang datang ke Berau. Yang penting produk yang ditampilkan benar-benar buatan tangan perajin sendiri, bukan barang luar yang dibawa masuk lalu dijual ulang,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menilai pelatihan ini memiliki peran penting untuk memperluas peluang usaha baru di daerah. Ia menyebut kebutuhan tenaga penjahit kreatif terus meningkat di tengah pesatnya perkembangan industri mode dan gaya hidup masyarakat.

“Pelatihan ini membuka kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan keterampilan dan menghasilkan produk yang bernilai. Kita ingin kreativitas masyarakat semakin tumbuh dan dapat bersaing,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif, baik melalui pelatihan, pemanfaatan event daerah, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak. Dirinya mengungkapkan, potensi batik, tenun, dan fashion lokal akan semakin besar jika diiringi peningkatan kualitas produksinya.

“Kami berharap peserta benar-benar memanfaatkan pelatihan ini, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk mengembangkan usaha yang bisa berkelanjutan. Ekonomi kreatif adalah peluang besar bagi masyarakat Berau,” tuturnya.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Jakarta, Sonny Muchlison yang dikenal dalam dunia tata busana dan desain fashion. Selama tiga hari, peserta akan mendapatkan materi dasar pola, teknik menjahit, pembuatan busana sederhana, hingga cara mengembangkan desain berbasis kain batik dan tenun khas Berau.

Dekranasda berharap peserta dapat mempraktikkan materi untuk menciptakan produk dan desain yang lebih variatif, mulai dari busana kasual hingga pakaian formal berbahan lokal. Beberapa peserta juga akan diarahkan untuk mempersiapkan karya yang dapat ditampilkan pada event berikutnya dalam rangkaian Festival Pesona Batik Berau.

Pelatihan ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas lapangan kerja, memaksimalkan potensi lokal, serta memperkuat posisi Berau sebagai salah satu daerah yang aktif mengembangkan ekonomi kreatif, terutama di sektor fashion, kerajinan, dan tekstil tradisional.

Kedepannya, selain mendorong penguatan kerajinan, Edy menyebut akan ada kegiatan kreatif lain seperti ruang musik akustik mingguan yang melibatkan UMKM kuliner. Menurutnya, kreativitas masyarakat perlu terus difasilitasi agar menjadi ruang ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil. (AUNI)

Ribuan jamaah dari berbagai kecamatan bahkan dari luar daerah, memadati lapangan sejak sore hari. Kedatangan UAS memang sangat dinantikan. Sejak diumumkan beberapa hari sebelumnya, euforia masyarakat sudah terlihat dari berbagai unggahan dan antusiasme komunitas pengajian di kabupaten Berau.

Sejak sore, lapangan Graha Pemuda sudah dipadati jamaah dari berbagai kelompok pengajian, organisasi masyarakat, hingga keluarga yang datang bersama anak-anak. Meski berdesakan, acara berlangsung aman berkat kerja sama panitia, relawan, dan aparat keamanan yang mengatur arus keluar-masuk jamaah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Berau ke-72 dan Hari Jadi Kota Tanjung Redeb ke-215. Pemerintah daerah menghadirkan kegiatan keagamaan berskala besar ini sebagai bentuk rasa syukur dan upaya memperkuat karakter religius masyarakat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan UAS hadir di Bumi Batiwakkal.

“Kehadiran Ustadz Abdul Somad menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Berau. Tausiyah beliau kami harapkan mampu menjadi pedoman dalam memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, kerukunan dan memajukan kehidupan beragama di daerah ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan seperti ini menjadi momentum positif untuk menyatukan masyarakat dalam suasana penuh kekhusyukan, terlebih di momen peringatan hari jadi Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb.

Sementara itu, Ustadz Abdul Somad, dalam ceramahnya menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga keimanan, memperbaiki akhlak, serta memperkuat hubungan dengan Allah SWT di tengah tantangan kehidupan modern. 

Dengan gaya khasnya yang tegas, lugas, dan sesekali diselingi humor, UAS berhasil menarik perhatian ribuan jamaah. Suasana bercampur tawa, canda, dan keheningan khusyuk ketika UAS menyampaikan nasihat yang lebih mendalam. UAS juga kembali mengingatkan jama'ah tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah masyarakat.

“Kalau kita ingin daerah ini maju, umat harus bersatu. Jangan hilangkan persaudaraan hanya karena perbedaan pendapat sebab yang kita jaga bukan hanya diri sendiri, tapi persatuan umat, ” tegasnya dalam salah satu kutipan ceramah.

Bupati Berau menyampaikan harapan agar tausiyah yang disampaikan dapat membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Ia juga berharap kegiatan keagamaan seperti ini dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan di Kabupaten Berau.

"Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan spiritual masyarakat sekaligus sarana memperkuat toleransi dan persatuan, kita berkomitmen kegiatan seperti ini dapat terus kita terlaksana kedepannya," harapnya.

Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh UAS, memohon keselamatan, keberkahan, dan kemajuan bagi Kabupaten Berau serta seluruh masyarakatnya. (AUNI)

Pelatihan ini diselenggarakan di bawah naungan Program SIGAP Sejahtera, inisiasi kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang telah berjalan sejak tahun 2021. Program ini berfokus pada tiga pilar utama, yakni tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Untuk aspek peningkatan kapasitas teknis, YKAN menggandeng Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Ir. Tenteram Rahayu, menekankan pentingnya kesiapan aparatur kampung sebagai kunci keberhasilan pembangunan.

“Banyak program bisa masuk ke kampung. Namun, kalau pemerintah kampung tidak siap, roda program akan tersendat. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur menjadi kunci,” tegasnya.

Kegiatan AKS #6 ini menjadi tindak lanjut dari Forum Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan pada 5 November 2025. Diskusi tersebut melibatkan DPMK Berau, P3MD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kecamatan Kelay, Yayasan Nastari, dan Yalira, yang mengidentifikasi adanya kebutuhan mendesak akan pendampingan teknis dalam penyusunan APBK sebagai persiapan memasuki Tahun Anggaran 2026.

Perwakilan YKAN, Gunawan Wibisono turut menyoroti tantangan fiskal di tingkat desa, terutama dengan adanya dinamika perubahan kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat.

“Ke depan, kampung perlu mengaktifkan potensi internalnya. Jangan hanya mengandalkan dana dari pusat. Pendapatan Asli Kampung (PAK) harus diperkuat, salah satunya melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan, seperti rotan,” ujarnya.

Pernyataan ini mendorong aparatur kampung untuk lebih proaktif dalam menggali potensi lokal dan mengelola sumber daya alam secara bijak, yang merupakan langkah vital menuju kemandirian ekonomi kampung dalam jangka panjang.

Peserta pelatihan ini berasal dari 14 kampung, meliputi Kampung Merasa, Muara Lesan, Sidobangen, Long Beliu, Merapun, Merabu, Mapulu, Panaan, Long Duhung, Long Keluh, Long Lamcin, Long Pelay, dan Long Sului. Diharapkan, hasil pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dalam penyusunan APBK, tetapi juga memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil dan berorientasi pada pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. (DAA)

Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Gedung Pertemuan RPJPD Bapelitbang, Tanjung Redeb, pada Kamis (20/11/2025) siang.

Dalam arahannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengucapkan selamat kepada kedua pejabat yang mengemban tugas hingga akhir masa jabatan sekitar dua tahun ke depan. 

“Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintahan kampung harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan layanan berjalan baik,” ujarnya.

Tugas penjabat kepala kampung ditegaskan memiliki peran penting dalam memastikan pemerintahan kampung berjalan efektif, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bupati menekankan pentingnya pengelolaan keuangan kampung secara akuntabel dan sesuai regulasi. Dana Desa, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan dari kabupaten dan provinsi diminta dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan. 

Penyelesaian SPJ APBKam Tahun 2025 dan penyusunan APBKam Tahun 2026 juga diwajibkan menjadi prioritas karena menentukan arah perencanaan dan pembangunan kampung.

Selain akuntabilitas, Bupati meminta kedua penjabat mendukung agenda pemerintah pusat dan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih yang ditargetkan rampung pada 31 Januari 2026.

Dalam kesempatan itu, Sri Juniarsih turut menyoroti potensi di masing-masing kampung. Long Suluy yang berstatus mandiri memiliki kekuatan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, budaya, serta aktivitas tambang emas tradisional di sungai. 

Sementara Biduk-Biduk dengan status yang dikenal memiliki potensi besar pada sektor perikanan dan pariwisata yang terus berkembang sebagai destinasi unggulan Berau.

Bupati mendorong penjabat kepala kampung untuk membangun koordinasi yang baik dengan BPK, lembaga kemasyarakatan seperti LPM, RT, PKK, Posyandu, dan Karang Taruna, serta berkolaborasi dengan perangkat kecamatan dan DPMK. 

Pemanfaatan pendamping kampung seperti PSIGAP, PLD, dan P3MD juga diminta dioptimalkan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif.

Terakhir bupati juga menegaskan bahwa kepala kampung memegang peran penting terhadap kemajuan wilayahnya. Karena itu, sikap kepemimpinan, keteladanan, komitmen, dan etika harus dijaga dalam melaksanakan tugas. 

“Jaga integritas, junjung etika, dan tampil sebagai teladan. Pastikan setiap program dan kegiatan benar-benar berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (AUNI)

Imbauan ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dan ASN lintas bidang pada Rabu (19/11/2025).

Sekda menekankan bahwa di era digital saat ini, batas antara ruang pribadi dan ruang publik kian menipis. Setiap unggahan, baik berupa foto, video, maupun status, sangat rentan menjadi sorotan tajam yang dapat memicu kritik masyarakat hingga berujung pada laporan resmi.

“Sekarang itu semuanya serba terlihat dan terpantau. Foto, selfie, status, bahkan flexing sedikit saja bisa menjadi bahan laporan. Karena itu, bijaklah dalam bermedia sosial,” ujarnya.

Said menilai bahwa isu kecemburuan sosial dan persepsi publik sangatlah sensitif, khususnya terkait aktivitas ASN. Unggahan yang berulang mengenai kemewahan atau kegiatan dinas yang tampak berlebihan dapat menciptakan kesan negatif, baik di internal kantor maupun di tengah masyarakat luas yang ikut mengawasi.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa etika dalam bermedia sosial tidak hanya berlaku untuk ASN secara pribadi, tetapi juga harus dijaga oleh anggota keluarga.

“Kekayaan pribadi tidak perlu diumbar. Cukup kita dan keluarga yang tahu. Karena lagi ramai kita lihat bahwa tindakan ‘flexing’ yang dilakukan bahkan tanpa maksud apapun dapat berakibat fatal, merusak citra institusi, dan mengundang polemik publik,” tegasnya.

Sebagai individu yang memiliki peran di ruang publik, Said menegaskan bahwa ASN memikul tanggung jawab moral yang besar. Setiap perilakunya mencerminkan institusi yang diwakili. 

Sedikit saja terjadi pelanggaran etika, hal tersebut dapat dengan cepat menyebar dan memicu reaksi luas, terlebih di era digital yang serba cepat dan sensitif.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa menjaga integritas, etika, serta membatasi gaya hidup yang berlebihan bukan hanya kewajiban pribadi, melainkan bagian krusial dari menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Meski demikian, Said menambahkan bahwa media sosial bukan hanya sumber risiko, tetapi juga sarana positif apabila dimanfaatkan secara bijak. 

ASN dapat menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi edukatif, menyuarakan kegiatan pembangunan, hingga memperkuat citra pelayanan publik yang profesional. 

Pemanfaatan media sosial yang tepat justru mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperlihatkan komitmen aparatur terhadap transparansi serta akuntabilitas dan begitu pula dengan sebaliknya.

Terakhir, Said menegaskan bahwa Pemkab Berau akan terus memperkuat pembinaan etika dan moralitas ASN termasuk melalui sosialisasi berkelanjutan dan pengawasan perilaku di ruang publik. 

Ia berharap seluruh aparatur dapat menunjukkan sikap yang profesional, sederhana, dan bertanggung jawab, mengingat setiap kesalahan kecil dapat dengan mudah viral dan berdampak luas bagi institusi. (AUNI)

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, yang menekankan pentingnya kesiapan matang dari seluruh personel. Kesiapan ini mencakup baik anggota di lapangan maupun perlengkapan pendukung.

AKBP Ridho menjelaskan bahwa Operasi Zebra Mahakam 2025 Bertujuan utama meningkatkan disiplin masyarakat. Hal ini juga untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas Di seluruh wilayah hukum Polres Berau.

Operasi ini juga turut mendukung pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Harapannya adalah menekan angka kecelakaan. Serta pelanggaran lalu lintas secara signifikan.

“Operasi harus mengedepankan langkah preventif dan preemtif,” Ujar Kapolres.

Ia menambahkan bahwa tindakan edukatif, Serta penegakan hukum yang humanis juga wajib diutamakan. Total sebanyak 230 personel gabungan dikerahkan, berasal dari Polres Berau, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. 

Petugas di lapangan akan menggunakan beragam metode penindakan, Ini termasuk penggunaan ETLE mobile untuk tilang elektronik. Mereka juga akan melaksanakan tilang manual, dan memberikan teguran langsung kepada pelanggar.

Terdapat delapan fokus pelanggaran lalu lintas, yaang menjadi sasaran penindakan utama (prioritas):

1. Penggunaan ponsel saat sedang berkendara.

2. Pengendara yang masih berada di bawah umur.

3. Berboncengan lebih dari satu orang.

4. Ketidakpatuhan menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan.

5. Berkendara dalam kondisi mabuk atau terpengaruh alkohol.

6. Melawan arus lalu lintas.

7. Melebihi batas kecepatan yang telah ditetapkan.

8. Melakukan aksi balap liar.

Kapolres meminta dukungan penuh dari masyarakatd an media untuk menyebarluaskan informasi ini. Beliau juga mengingatkan seluruh personel agar bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Tindakan yang bersifat arogan di lapangan harus dihindari.

“Target kami adalah menurunnya angka fatalitas kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, dan Jadilah pengguna jalan yang beredukasi dan patuh aturan,” pungkasnya. (J)

Pelatihan ini digelar sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pelaporan, pendataan, dan penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Berau. Dengan meningkatnya kompleksitas kasus kekerasan di masyarakat, peningkatan kapasitas petugas layanan dianggap menjadi kebutuhan mendesak agar proses penanganan berjalan lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.

Kepala Bidang Perlindungan  Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A Berau, Sulistiawati, menambahkan bahwa pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi petugas di lapangan agar lebih responsif dan profesional dalam menangani laporan kekerasan.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap petugas dapat memahami standar pencatatan dan pelaporan yang tepat, sensitif, dan terintegrasi. Semakin baik kualitas data, semakin cepat pula kita dapat mengambil langkah penanganan yang efektif,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa data yang tertata rapi dan valid sangat menentukan kualitas intervensi. Dengan sistem pelaporan yang terstandar, pemerintah dapat memetakan tren kasus, mengidentifikasi pola kekerasan, serta memperkuat upaya pencegahan melalui kebijakan berbasis data.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Berau, Warji, dalam sambutannya menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan perempuan dan anak mendapatkan ruang aman, perlindungan, serta jaminan pemenuhan hak-hak dasar.

“Jaminan perlindungan perempuan dan anak adalah hal yang sangat krusial. Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah, sehingga kita harus memastikan perempuan dan anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bermartabat,” ujarnya.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya pendekatan khusus bagi anak sebagai kelompok rentan, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Anak yang terlibat dalam kasus hukum membutuhkan pendampingan yang berbeda dari orang dewasa, baik secara psikologis maupun prosedural. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat pendamping, tenaga layanan, hingga lembaga rujukan menjadi elemen penting untuk memastikan intervensi yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Selain memperkuat kapasitas teknis, Pemkab Berau juga mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, komunitas, hingga media. Sinergi ini diyakini menjadi kunci dalam membangun ekosistem perlindungan yang lebih kokoh sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pelatihan diisi dengan sesi pemaparan materi oleh Yudhi Haryanto, Psikolog Klinis Kepolisian, yang membahas dinamika psikologis korban, prinsip pendampingan, hingga etika dalam pencatatan kasus. Peserta juga mengikuti diskusi interaktif serta praktik pencatatan dan pelaporan melalui sistem berbasis teknologi yang terintegrasi dengan perangkat layanan pemerintah.

Melalui pelatihan ini, DPPKBP3A Berau berharap terbangun kapasitas sumber daya manusia yang mampu menangani kasus kekerasan secara lebih komprehensif, mulai dari penerimaan laporan, pengumpulan data, analisis, hingga koordinasi tindak lanjut.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh warga Berau. (AUNI)

Kegiatan tersebut kembali menegaskan pentingnya pelaporan, koordinasi, dan penerapan regulasi nasional dalam upaya memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia berlandaskan pada sejumlah regulasi penting, di antaranya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (PKDRT), serta UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. 

Seluruh regulasi tersebut menjadi pijakan strategis dalam menjamin setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak, memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi.

Saat ini berbagai upaya telah dilakukan, namun terdapat sejumlah tantangan yang masih dijumpai di lapangan. Salah satunya adalah rendahnya keberanian korban untuk melapor, sehingga kasus yang tercatat jauh lebih sedikit dibanding kondisi yang sebenarnya terjadi. 

Keterbatasan jaringan internet di wilayah pedalaman juga menjadi hambatan dalam pelaporan melalui aplikasi berbasis digital. Selain itu, koordinasi lintas sektor dinilai belum optimal karena masih ada instansi yang belum konsisten menyampaikan laporan sesuai ketentuan.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, Sulistiawati, menegaskan bahwa pelaporan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memutus rantai kekerasan. Menurutnya, para korban kekerasan atau masyarakat yang melihat tindakan tersebut tidak boleh diam dan harus berani melaporkan kejadian yang dialami. Alur pelaporan diperjelas, mulai dari lingkungan terdekat hingga layanan formal yang disediakan oleh pemerintah.

“Saat di rumah, korban dapat melapor kepada orang tua. Di sekolah, melapor kepada gurunya. Di kalangan masyarakat, dapat melapor kepada tokoh masyarakat atau orang yang dipercaya. Adapun layanan resmi meliputi UPT PPA, Polsek, dan Polres,” ujarnya, saat membawakan sambutan pada kegiatan pelatihan  yang berlangsung di Hotel Mercure Berau pada (18/11/2025).

Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas petugas lapangan dan instansi terkait dalam mengidentifikasi, menangani, serta melaporkan kasus secara komprehensif. 

Kegiatan pelatihan ini juga diarahkan untuk menciptakan data pelaporan yang akurat dan terintegrasi, tata kelola penanganan kasus yang responsif dan profesional, serta keseragaman pemahaman dalam penggunaan instrumen pelaporan.

Pemerintah berharap, kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi dilanjutkan dengan komitmen nyata di masing-masing instansi. Dengan demikian, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat semakin baik, cepat, dan profesional, sehingga mampu menekan angka kasus di Kabupaten Berau. (AUNI)

Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat daerah, kepolisian, serta berbagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan perempuan dan anak.

Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan DPPKBP3A Kabupaten Berau, Sulistiyawati, memaparkan perkembangan terbaru terkait kasus TPPO di Berau. 

Tercatat ada tiga korban yang berasal dari Semarang yang sebelumnya dijanjikan pekerjaan, namun ternyata dieksploitasi saat tiba di Berau. Penanganan ini telah dilakukan secara terpadu oleh Polres Berau, Dinas Sosial, dan DPPKBP3A hingga para korban saat ini telah berhasil dipulangkan.

Meski kasus tersebut dapat diselesaikan, pemerintah menegaskan pentingnya deteksi dini dan kewaspadaan kolektif. Kabupaten Berau dinilai memiliki kerentanan tinggi karena posisi wilayahnya yang strategis serta mobilitas masyarakat yang sangat dinamis.

Dalam paparannya, Kabid Perlindungan Anak dan Perempuan menyebut bahwa tantangan pencegahan TPPO kini semakin berat, terutama di era digital, karena komunikasi dan interaksi berlangsung cepat tanpa batas.

Secara geografis, Berau memiliki sejumlah jalur yang rawan TPPO, karena wilayah ini:

• Berbatasan dengan Kalimantan Utara,
• Memiliki Pulau Maratua yang dekat dengan Filipina,
• Memiliki pesisir Biduk-Biduk yang terhubung dengan kawasan Sulawesi,
• Serta beberapa titik yang berada tidak jauh dari wilayah Malaysia.

Kondisi tersebut menjadikan Berau sebagai wilayah yang sangat potensial disasar jaringan perdagangan orang. Selain itu, tingginya arus tenaga kerja dari luar daerah, aktivitas transportasi laut dan udara, serta semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang juga menambah potensi risiko.

DPPKBP3A turut menyampaikan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat, mulai dari ayah tiri, kakak kandung, hingga orang tua kandung. 

Oleh karena itu, kelompok perempuan dan anak masih menjadi pihak paling rentan yang memerlukan perlindungan dan edukasi berkelanjutan. Relawan SAPA dan PATBM juga terus dilibatkan untuk memperluas sosialisasi di tingkat kampung/desa.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa dinamika mobilitas tinggi di Berau harus disikapi dengan keseriusan. Saat ini, jumlah penduduk Berau mencapai lebih dari 330 ribu jiwa dengan komposisi etnis yang beragam, yakni sekitar 30% suku Jawa, 30% suku Bugis, serta sisanya merupakan penduduk lokal dan pendatang dari berbagai daerah.

Peningkatan arus penumpang pesawat, keberadaan jalur laut, serta banyaknya tenaga kerja yang datang dari luar daerah juga membuka peluang kejahatan jika tidak diawasi secara ketat.

“Berau ini daerah yang sangat terbuka. Tanpa koordinasi yang kuat, peluang aktivitas ilegal akan masuk dengan mudah,” tegasnya.

Bupati juga menekankan bahwa pertemuan strategis terkait TPPO tidak boleh hanya diwakilkan kepada staf, karena tindak lanjut kebijakan berada pada pimpinan instansi. Ia meminta seluruh perwakilan lintas sektor hadir langsung agar pesan dan instruksi tidak terputus.

Sri Juniarsih menegaskan bahwa anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan, bukan sekadar menjalankan kegiatan seremonial belaka.

Sebagai respons terhadap meningkatnya potensi TPPO, Bupati memastikan akan memanggil semua sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Mulai dari pihak bandara, perhotelan, restoran, agen perjalanan, hingga perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja luar daerah untuk membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi kedepannya. 

Pada akhir kegiatan, peserta menerima penguatan materi dari perwakilan Polres Semarang terkait pola kasus TPPO, modus terbaru yang marak terjadi, serta langkah teknis yang harus dilakukan di lapangan. 

Diharapkan seluruh anggota gugus tugas dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk memperkuat pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Berau secara mendalam dan komprehensif. (AUNI)

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji saat dimintai pandangan, tidak ragu memberikan skor tertinggi untuk fasilitas tersebut, menegaskan posisinya sebagai yang terunggul.

“Buper bagus, kalau saya rasa ini buper terbaik di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Pengakuan ini bukan sekadar pujian, melainkan penunjukan eksplisit. Wakil Gubernur Seno Aji secara tegas menunjuk Bumi Perkemahan Berau sebagai ‘standar emas’ yang harus direplikasi oleh daerah lain.

“Jadi ini merupakan percontohan nanti ke depan, supaya buper-buper ini di setiap kabupaten kota juga memiliki hal yang sama,” katanya.

Bumi Perkemahan Berau ditetapkan sebagai tolak ukur (katalisator) kualitas Kaltim, yang harus direplikasi oleh Pemda dan Pramuka demi mengoptimalkan kegiatan kepramukaan di masa depan. (J)

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan sambutan mengenai tema tersebut di Kemah Dewan Kerja se-Kalimantan Timur.

"Tema ini lebih dari sekadar slogan. Ini merupakan tekat dan komitmen bersama untuk memperkuat jati diri pramuka sebagai insan Pancasila," ujarnya.

Ia menekankan, Pramuka harus siap menjadi garda terdepan menjaga dan mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang dimana saat ini tantangan zaman kian kompleks. Tantangan tersebut meliputi ancaman disinformasi, degradasi moral, hingga krisis lingkungan. Di tengah kondisi ini, Gerakan Pramuka harus menjadi benteng karakter bangsa.

"Kami menegaskan bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati, dan pramuka adalah salah satu pilar yang menjaga keutuhan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya.

 Gerakan Pramuka dinilai memiliki peran sangat strategis dalam membantu program pemerintah, terutama untuk membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda. Pihak terkait menyatakan keyakinan penuh bahwa para generasi muda ini, sebagai generasi penerus bangsa, mampu membawa perubahan zaman ke depan.

"Kami yakin dan percaya, generasi muda mampu membawa perubahan zaman, dan kalian semua adalah generasi penerus bangsa yang akan memimpin di masa depan," tutupnya. (J)

Bupati Berau, Sri Juniarsih mengucapkan selamat datang kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Kakak Seno Aji, selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kaltim, beserta seluruh rombongan dan adik-adik peserta Kemah Dewan Kerja.

"Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan sekaligus kegembiraan bagi kami, Kuartir Kabupaten Berau, ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ini," ujarnya.

Kepada sekitar 600 peserta dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang akan mengikuti kegiatan selama 6 hari (14-19 November), Bupati menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi wadah untuk membentuk sikap dan perilaku pramuka sejati.

"Saya sangat berharap melalui kegiatan kemah ini akan terbentuk sikap dan perilaku pramuka sejati yang selalu tolong-menolong, rajin, terampil, gembira dimanapun berada," tegasnya.

Ia turut menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian luar biasa Kwartir Cabang (Kwarcab) Berau:

• Peringkat Terbaik Ketiga sebagai Kwarcab Tergiat pada peringatan Hari Pramuka ke-64 yang dilaksanakan pada 17 September 2025 di Samarinda.

• Penghargaan Terbaik Tiga Pramuka Berprestasi Provinsi Kalimantan Timur pada 28 Oktober 2025.

"Untuk itu melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua Kwarcab Berau, para pembina, pelatih, serta seluruh jajaran Gerakan Pramuka," katanya.

Bupati berharap Gerakan Pramuka Berau dapat terus mengukir prestasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mencatat pengabdian, keikhlasan, dan kerja keras sebagai wujud pengabdian kepada daerah, bangsa, dan negara. (J)

Laporan penemuan diterima Mako Damkar/BPBD sekitar pukul 11.05 WITA. Tim evakuasi dari Regu 3 Damkar, dibantu TNI, Polri, dan PMI, langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat jenazah dari sungai.

Jenazah berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan kondusif. Saat ini, jasad korban telah dibawa ke RSU Abdul Rivai Berau menggunakan ambulans PMI untuk divisum.

Hingga saat ini, yang baru diketahui korban merupakan warga kampung pesayan berinisial MB (55), dan untuk penyebab pasti penemuan mayat tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan terkait motif atau identitas korban. (J)

Upaya ini menjadi prioritas mengingat Berau masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai swasembada, terutama pada komoditas beras yang produksinya belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan mengakui bahwa capaian swasembada pangan masih menghadapi beberapa kendala mendasar. Wilayah Berau bukan merupakan sentra produksi pangan utama seperti di Pulau Jawa, sehingga perlu strategi khusus dalam pengembangannya.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain:

- Alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian.

- Minimnya regenerasi petani atau rendahnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian.

- Keterbatasan jumlah penyuluh dan tenaga teknis pertanian.

- Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, di mana produksi beras pada tahun 2024 baru mencapai sekitar 60 persen dari kebutuhan masyarakat.

- Pola konsumsi masyarakat yang masih berfokus pada sumber karbohidrat dari beras dan tepung terigu, sehingga diversifikasi pangan belum optimal.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Dinas Pangan Kabupaten Berau telah menyiapkan sejumlah strategi dan program unggulan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Beberapa langkah yang tengah dan akan terus dilakukan meliputi:

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) sebagai pedoman bagi perencanaan lintas sektor terkait pangan dan gizi.

- Penguatan sistem cadangan pangan daerah guna menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi potensi krisis pangan.

- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang secara rutin digelar untuk menekan harga dan menjaga keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.

- Pemberian bantuan sarana dan prasarana pangan serta dukungan terhadap kelompok masyarakat yang berupaya memproduksi pangan lokal.

- Mendorong partisipasi generasi muda dan rumah tangga dalam program diversifikasi pangan, termasuk pengembangan pangan alternatif non-beras.

- Monitoring dan evaluasi ketahanan pangan daerah melalui pemantauan harga, stok, serta konsumsi masyarakat.

Kadis juga menyampaikan bahwa kemandirian pangan tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).

“Kemandirian pangan bukan hanya soal bagaimana kita memproduksi beras, tetapi juga bagaimana masyarakat mau mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian, jagung, maupun hasil pangan lokal lainnya. Itu yang terus kami dorong melalui edukasi dan program B2SA,” ujarnya.

Selain aspek produksi, pola konsumsi masyarakat juga masih menjadi perhatian. Berdasarkan data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024, Berau memperoleh 85,7 poin, di bawah rata-rata nasional yang mencapai 93,5 poin. 

Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi pangan di Berau masih perlu ditingkatkan agar konsumsi masyarakat lebih seimbang dan tidak bergantung pada satu sumber pangan saja.

Dalam menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat, Dinas Pangan juga melaksanakan program stabilisasi harga melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Bantuan Pangan Beras CPP, sebanyak 5.659 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Berau menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan dari Januari hingga Juni 2024, bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog. 

Pemerintah Pusat, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), telah memastikan program bantuan beras 10 kg ini akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan.

Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Berau pada tahun 2025 dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan melalui sinergi antara Dinas Pangan, Bulog, TNI, dan Polri. Penyaluran beras SPHP melalui GPM dan distributor terus ditingkatkan, dengan realisasi mencapai ratusan ton hingga September 2025. Program ini bertujuan utama untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah.

Melalui serangkaian kebijakan dan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk memperkuat sistem pangan daerah secara berkelanjutan. Fokus utama bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan lokal, gizi seimbang, dan konsumsi beragam.

“Kami ingin masyarakat Berau tidak hanya cukup pangan, tetapi juga mandiri dan sehat melalui pola makan yang beragam, bergizi seimbang, serta memanfaatkan potensi lokal yang melimpah,” ungkap Kadis Pangan Kabupaten Berau. (AUNI)

Pertemuan koordinasi diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas perwakilan perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan unsur layanan terkait. 

Sekretaris DPPKBP3A Kabupaten Berau, Halijah Yasin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini berfokus pada isu pencegahan perkawinan anak yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup anak dari aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. 

Halijah menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan akan terbangun persepsi dan langkah bersama lintas sektor untuk menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Berau.

Ia juga menambahkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini penting untuk memperkuat kapasitas keluarga, tokoh masyarakat, serta kelompok perempuan dan pemuda, agar semakin memahami risiko perkawinan anak dan mendorong perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.

Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan terkait strategi pencegahan perkawinan anak, menghasilkan rencana kerja bersama yang terukur dan dapat dilaksanakan lintas sektor serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perkawinan anak serta pentingnya perlindungan anak.

Dasar hukum kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Muhammad Said menyampaikan bahwa fenomena perkawinan anak bukan sekadar persoalan sosial atau hukum, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, pendidikan, dan masa depan generasi bangsa. 

Ia menekankan bahwa perkawinan anak sering kali berimplikasi pada putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, serta kemiskinan struktural yang berulang dari generasi ke generasi.

“Mencegah perkawinan anak menjadi suatu keharusan demi menjaga kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi fondasi pembangunan daerah kita di masa mendatang,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak perkawinan anak, keterbatasan data lintas sektor, serta minimnya intervensi langsung ke wilayah rentan. 

Tindak lanjut yang direncanakan meliputi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus, serta pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan.

Muhammad Said menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi untuk menciptakan Kabupaten Berau yang benar-benar layak anak.

“Kita optimis dengan sinergitas yang terbangun, Kabupaten Berau akan menjadi tempat yang layak bagi tumbuh kembang anak-anak kita, agar mereka menjadi pribadi yang membanggakan dan berprestasi,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan penyusunan rencana kerja lintas sektor yang diharapkan menjadi langkah konkret dalam upaya bersama mencegah perkawinan anak di Kabupaten Berau. (AUNI)

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan, meningkatkan ketahanan pangan, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kampung.

Peresmian berlangsung di area kolam budidaya Biatan Ilir dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Muhammad Said. Kegiatan ini ditandai dengan pelepasan 3.000 ekor benih ikan nila ke kolam air tawar sebagai simbol dimulainya kegiatan produksi.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah kampung, pengelola BUMK, dan dukungan pendanaan dari APBN serta penyertaan modal BUMK sebesar Rp151,76 juta. 

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan enam unit kolam, penyediaan tiga mesin aerator, serta pelatihan penguatan kapasitas pengelola melalui studi tiru di Sulawesi Selatan. Selain itu, masyarakat juga mulai mengembangkan usaha madu kelulut sebagai bentuk diversifikasi ekonomi lokal.

Muhammad Said dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas langkah inovatif masyarakat Biatan Ilir yang memanfaatkan potensi alam untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Inisiatif seperti ini menjadi contoh baik bagaimana potensi lokal dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

“Budidaya ikan air tawar bukan hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan peluang ekonomi baru bagi warga,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan usaha ini. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan melalui pembinaan teknis dan pendampingan, agar hasil budidaya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi lokal maupun pasar yang lebih luas.

Selain peresmian, kegiatan tersebut juga diisi dengan pengecekan benih ikan, pelepasan indukan nila, dan penandatanganan berita acara peresmian. 

Masyarakat setempat menyambut antusias program ini karena dinilai mampu menciptakan peluang ekonomi baru serta menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha di bidang perikanan.

Dengan adanya sentra budidaya ikan air tawar ini, diharapkan Kampung Biatan Ilir dapat tumbuh sebagai salah satu pemasok benih dan ikan konsumsi berkualitas di Kabupaten Berau, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan. (AUNI)

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan agenda penyerahan sejumlah bantuan sosial yang menjadi bagian dari rangkaian acara tersebut.

Prosesi penyerahan bantuan dipandu oleh pembawa acara dan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Dalam kesempatan tersebut, diumumkan dua jenis bantuan yang diberikan, yakni Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Dinas Sosial dan Tali Asih Korpri Peduli.

Bantuan UEP merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan membantu keluarga kurang mampu agar dapat memulai usaha secara mandiri. 

Masing-masing penerima mendapatkan modal usaha sebesar Rp3 juta, yang disalurkan kepada warga terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Program ini juga didampingi langsung oleh petugas Dinsos agar bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk penguatan ekonomi keluarga.

Selain itu, turut diserahkan Tali Asih dan bingkisan dari Korpri Peduli, yang bersumber dari dana sumbangan sukarela para anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Berau. Program ini menjadi wujud nyata solidaritas dan kepedulian ASN terhadap sesama, baik kepada rekan seprofesi maupun masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut menutup rangkaian upacara Hari Pahlawan dengan suasana penuh haru dan semangat gotong royong. 

Momen ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi, berbuat baik, dan meneladani semangat para pahlawan melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. (AUNI)

Upacara yang dimulai pukul 08.00 WITA ini dipimpin langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dan dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat perangkat daerah, ASN, serta pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Berau.

Bupati Berau, Sri Juniarsih menyampaikan pesan utama dari Menteri Sosial RI, yang menekankan pentingnya meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita menundukkan kepala penuh hormat kepada para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekadar nama, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari sifat-sifat mulia seperti kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Ia juga mengingatkan tiga hal utama yang patut diteladani dari para pahlawan, yakni:

1. Kesabaran dalam meraih tujuan.
2. Semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, diwujudkan dengan pengabdian kepada rakyat.
3. Pandangan jauh ke depan yang menjadikan perjuangan sebagai ibadah demi generasi mendatang.

Dalam kesempatan itu, Sri Juniarsih mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Berau untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata di era modern.

“Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa semangat kepahlawanan dapat diwujudkan dengan bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani dengan lebih tulus.

Dirinya juga menegaskan bahwa Kabupaten Berau saat ini merupakan daerah yang aman, tenteram, dan damai, berkat kerja sama seluruh elemen masyarakat.

“Setiap warga negara dan setiap ASN memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita para pahlawan dengan dedikasi dan pengabdian terbaik di bidangnya masing-masing,” tuturnya.

“Teruslah bekerja, teruslah berkarya, dan berikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Berau,” tutupnya.

Upacara peringatan Hari Pahlawan 2025 di Kabupaten Berau ditutup dengan pembacaan doa dan seruan bersama “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Lanjutkan Perjuangan”.

Usai pelaksanaan upacara, Bupati Sri Juniarsih bersama Forkopimda juga melanjutkan kegiatan dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Wijaya Kusuma, Jalan Prapatan I, Kelurahan Sei Bedungun.

Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih atas jasa para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa.

Dalam suasana hening dan penuh haru, rombongan menaburkan bunga dan berdoa bersama untuk arwah para pahlawan. (AUNI)

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pemimpin Redaksi TvOne, Lalu Mara Satriawangsa kepada Bupati Sri Juniarsih Mas pada malam puncak Anugerah Inovasi Membangun Negeri 2025 yang digelar di The Convergence Indonesia, Jakarta, Jumat (7/11/2025) malam. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya; serta Wakil Direktur TvOne, Karni Ilyas.

Direktur Bisnis dan Programming sekaligus Acting CEO TvOne, Maria Goretti Limi menjelaskan bahwa penilaian penghargaan dilakukan melalui riset dan verifikasi mendalam antara TvOne, Universitas Bakrie, serta dewan juri independen. Ia menegaskan, penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin daerah yang terbukti memiliki kontribusi nyata terhadap kemajuan masyarakat.

“Kami percaya inovasi adalah energi yang menggerakkan Indonesia menuju masa depan dan menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kepala daerah penerima penghargaan atas semangat kolaborasi dan kreativitas dalam membangun daerah.

“Apa yang dilakukan para kepala daerah ini sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar terus mencari ruang inovasi, memperkuat PAD, dan memperluas kolaborasi lintas sektor,” katanya.

Dilansir dari humas Prokopim Berau, dalam kesempatan tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menilai capaian tersebut bukan semata hasil kerja individu, melainkan wujud kolaborasi dan kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan masyarakat Berau.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi, memperkuat tim kerja, dan membangun ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan UMKM berbasis potensi lokal,” ungkapnya.

Penghargaan ini menjadi catatan penting bagi Kabupaten Berau yang kini terus berupaya memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Sri Juniarsih menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau tengah fokus mengawal transisi ekonomi daerah dari ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan menuju ekonomi berbasis keberlanjutan dan kreativitas masyarakat.

“Kami akan terus berkomitmen menjalankan program prioritas untuk memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari bersama mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kualitas SDM untuk Berau yang lebih sejahtera,” tandasnya.

Kegiatan yang berlangsung di halaman parkir Gedung Batiwakkal ini menjadi upaya untuk mendorong penerapan pola pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal di tengah masyarakat.

Festival ini menampilkan berbagai olahan pangan lokal non-beras dan non-terigu seperti singkong, umbi-umbian, pisang, hingga bengkuang. Melalui kreativitas dan inovasi peserta, bahan-bahan lokal tersebut diolah menjadi beragam hidangan menarik yang tetap bergizi dan bercita rasa tinggi.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau, Rahmadi Pasarakan, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. 

Menurutnya, masyarakat perlu mulai memanfaatkan potensi pangan lokal yang beragam dan tidak hanya bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama.

“Kabupaten Berau memiliki sumber daya pangan lokal yang sangat melimpah. Melalui festival ini, kami ingin menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan lokal agar menjadi sajian yang bergizi, menarik dan bernilai ekonomi,” ujarnya.

Festival Kuliner Pangan Lokal ini akan berlangsung selama tujuh hari, disertai berbagai kegiatan pendukung seperti Gerakan Pangan Murah, Gerakan Makan Telur, Susu, dan Buah, serta pameran hasil olahan pangan lokal binaan Dinas Pangan.

Plt Asisten II Setda Berau, Rusnan Hefni menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan bahan pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan pisang sebagai alternatif makanan pokok yang lebih ekonomis, sehat, dan bergizi," katanya.

“Hal ini juga sejalan dengan upaya penanganan stunting melalui pemenuhan gizi yang seimbang,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan dan ketangguhan pangan melalui inovasi, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap gerakan pangan lokal dan kegiatan ekonomi produktif berbasis kearifan lokal.

“Kami mendorong Dinas Pangan untuk terus berinovasi dalam menghadirkan menu bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak. Pemerintah akan selalu berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah,” tuturnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Berau Sri Aslinda Gamalis, para camat, kepala perangkat daerah, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta masyarakat umum.

Sebagai rangkaian kegiatan, juga dilakukan penyerahan hadiah lomba konten video B2SA dan pelatihan pengolahan pangan lokal non-beras dan non-terigu yang melibatkan pelaku usaha dan kelompok masyarakat.

Melalui Festival Kuliner Pangan Lokal ini, Pemerintah Kabupaten Berau berharap tumbuhnya kesadaran bersama untuk mencintai dan mengembangkan pangan lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan yang berkelanjutan di Bumi Batiwakkal. (PRO/AUNI)

Kegiatan ini menandai berakhirnya pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh jajaran TNI bersama masyarakat selama beberapa minggu terakhir, sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan Kabupaten Berau.

Upacara penutupan turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Berau, jajaran TNI–Polri, serta masyarakat setempat. Penutupan secara resmi dilakukan oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ari Aryanto.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD ke-126 di Kabupaten Berau. 

Program ini dinilai berhasil menghadirkan pembangunan nyata di tingkat kampung serta memperkuat semangat gotong royong antara masyarakat dan aparat pertahanan.

Tak lupa, Pemerintah Kabupaten Berau memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran TNI, Forkopimda, dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan TMMD. 

“Kolaborasi ini menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan dalam membangun daerah,” ujarnya.

Melalui kegiatan TMMD, banyak manfaat yang dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan akses infrastruktur hingga pemberdayaan sosial. 

“Semoga hasil pembangunan ini dapat dijaga bersama dan memberi dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan warga di pedesaan,” tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan pula apresiasi atas pelaksanaan program TMMD yang berjalan dengan baik dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 

Program ini dinilai berhasil meningkatkan infrastruktur pedesaan serta memperkuat semangat gotong royong antara aparat dan warga.

Selain kegiatan fisik berupa pembangunan jalan, fasilitas umum, dan sarana masyarakat, program TMMD juga mencakup kegiatan nonfisik seperti penyuluhan dan edukasi di berbagai bidang sosial kemasyarakatan.

Sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan TMMD di Kabupaten Berau. 

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan terus terjalin untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dengan berakhirnya kegiatan TMMD ke-126 ini, diharapkan hasil pembangunan yang telah dicapai dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan menjadi motivasi dalam menjaga semangat kebersamaan serta kemanunggalan antara TNI dan rakyat. (AUNI)

Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pelestarian ekosistem laut, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan hasil tangkapan serta kesejahteraan masyarakat nelayan.

Kepala Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Ika Jayati menjelaskan bahwa sebagian besar nelayan di wilayah tersebut merupakan nelayan kecil dengan alat tangkap sederhana, seperti pancing, bubu, dan jaring insang berukuran standar. Jenis alat tangkap ini dinilai tidak merusak lingkungan perairan dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem ikan.

“Nelayan kita pada dasarnya merupakan nelayan tradisional. Mereka menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, tidak merusak terumbu karang, dan tidak mengambil ikan yang belum layak tangkap. Dengan cara ini, sumber daya ikan dapat tetap lestari untuk jangka panjang,” ujarnya, saat ditemui oleh wartawan kartanews.com pada Rabu (05/11/2025).

Upaya tersebut menjadi bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Pemerintah daerah menilai, kelestarian ekosistem laut merupakan modal utama bagi keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan stabilitas ekonomi daerah. 
Terlebih, kawasan pesisir Berau seperti Biduk-Biduk, Pulau Derawan, dan Maratua memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat melimpah.

Berdasarkan data Dinas Perikanan, penerapan alat tangkap ramah lingkungan memberikan dampak positif yang signifikan. Produksi hasil tangkapan nelayan Berau terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, baik untuk komoditas ikan pelagis, demersal, maupun udang.

“Produksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, laut kita masih sehat dan praktik penangkapan yang dilakukan nelayan sudah berjalan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Peningkatan produksi tersebut secara langsung turut mendorong kenaikan pendapatan nelayan. Banyak nelayan di wilayah pesisir kini merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini, karena hasil tangkapan lebih stabil dan harga jual di pasar lokal juga relatif baik.

“Berdasarkan catatan kami, rata-rata pendapatan nelayan mengalami kenaikan seiring meningkatnya produksi tangkapan. Ini membuktikan bahwa praktik ramah lingkungan justru memberikan manfaat ekonomi,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Berau juga terus memperkuat dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan. Setiap tahun, Dinas Perikanan menyalurkan bantuan hibah berupa alat tangkap, mesin kapal, serta perlengkapan keselamatan kerja. Bantuan diberikan secara selektif kepada kelompok nelayan yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan administratif.

Selain bantuan fisik, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan teknis dan pelatihan rutin bagi para nelayan. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan, perawatan mesin kapal, hingga pengelolaan hasil tangkapan agar memiliki nilai tambah ekonomi. 

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta profesionalisme nelayan tradisional di Kabupaten Berau.

Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi biru (blue economy), yakni model pembangunan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut tanpa mengorbankan kelestariannya. 

Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peningkatan produksi, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan konservasi ekosistem laut.

“Kita ingin memastikan laut tetap lestari, tetapi masyarakat pesisir juga sejahtera. Prinsip utamanya adalah keberlanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun ekologi,” ujarnya.

Selain memanfaatkan anggaran daerah (APBD), Dinas Perikanan juga menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kementerian terkait untuk memperluas jangkauan program bantuan kepada nelayan. 

Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dalam jangka panjang, pemerintah daerah menargetkan agar nelayan tradisional Berau dapat bertransformasi menjadi pelaku usaha tangkap yang modern dan mandiri, tanpa meninggalkan kearifan lokal dalam menjaga laut.

“Kami mendorong agar nelayan terus naik kelas menjadi lebih produktif dan berdaya saing, namun tetap berprinsip pada keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Dengan langkah konsisten tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau optimistis dapat menjadikan wilayahnya sebagai contoh praktik terbaik pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kalimantan Timur, di mana laut tetap terjaga, ekosistem terlindungi, dan nelayan hidup lebih sejahtera. (AUNI)

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Program tersebut diperkenalkan dalam kegiatan launching pada Rabu (05/11/25). Sejumlah pejabat daerah, pelaku usaha, perbankan, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri turut hadir memberikan dukungan terhadap inisiatif digital ini.

“Kami melihat potensi peningkatan PAD yang besar dari sektor konsumsi dan pariwisata. Dengan sistem digital ini, potensi yang selama ini belum tergarap optimal bisa dimaksimalkan,” kata Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Gani.

Dirinya berpendapat bahwa pengembangan sistem ini merupakan tindak lanjut dari program inovasi pemerintah daerah yang melibatkan pembentukan regulasi, pelatihan wajib pajak, hingga pemasangan Tax Monitoring Device (TMD) pada pelaku usaha. Sistem ini nantinya memungkinkan transaksi tercatat secara otomatis oleh Bapenda.

“Dengan pengawasan real time, kami menjamin pelaporan pajak lebih akurat sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat dan itu tentu berdampak langsung pada pendapatan daerah,” jelasnya.

Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan bahwa sektor pajak kini menjadi salah satu penyokong utama pembangunan daerah, terutama di tengah dinamika anggaran pemerintah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisata di Berau menjadi peluang besar bagi penguatan PAD.

“Sekarang sudah bukan zamannya pengelolaan pajak manual. Aktivitas ekonomi meningkat, wisatawan bertambah, dan pelaku usaha tumbuh. Saat geliat ekonomi naik, maka kepatuhan pajak juga harus ikut naik,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya ketegasan dalam menertibkan praktik ilegal dan penataan perkotaan. Namun ia menegaskan pemerintah tetap akan memperhatikan keberlangsungan usaha kecil serta UMKM yang menggantungkan hidup pada aktivitas harian.

“Penataan tetap dilakukan, tapi harus manusiawi. UMKM harus diberdayakan, bukan dikejar-kejar,” pungkasnya. (J)

Kegiatan ini menjadi forum bagi pemerintah dan insan pers untuk memperkuat kolaborasi dalam penyebaran informasi publik yang berkualitas. 

Selain itu, seminar ini juga menjadi wadah sosialisasi dua regulasi penting, yakni Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang Komunikasi dan Informatika, serta Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Kominfo Berau, Didi Rahmadi dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik yang transparan dan akuntabel. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media dalam menyampaikan informasi yang benar dan berimbang kepada masyarakat.

“Peran media sangat vital dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menyampaikan informasi,” ujarnya.

“Karena itu, kemitraan yang sehat dengan media menjadi kunci dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digital,” sambungnya.

Dirinya juga berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang dialog antara pemerintah, media, dan organisasi pers dalam menyamakan persepsi terkait penerapan regulasi yang mengatur dunia komunikasi publik di daerah.

Sementara itu, mewakili Bupati Berau, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Berau, Rusnan Hefni menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan seluruh peraturan di bidang komunikasi dan informatika secara konsisten.

“Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya menjalankan amanat peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika, agar kolaborasi dengan media berjalan dalam koridor yang jelas dan profesional,” tuturnya.

Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto yang memaparkan materi tentang profesionalitas dan kredibilitas media di era digital serta perwakilan Serikat Perusahaan Pers (SPS), Edwin Agustyan yang menjelaskan peran SPS sebagai mitra strategis pemerintah dan Dewan Pers.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Berau berharap terbangun kesepahaman antara pemerintah dan media dalam menjaga ekosistem informasi publik yang sehat, kredibel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, di akhir kegiatan dilakukan penyerahan cinderamata kepada para narasumber serta penyerahan fasilitas penunjang profesi secara simbolis kepada sejumlah organisasi pers dan perwakilan media di Kabupaten Berau. Langkah ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas dan profesionalitas jurnalis di daerah.

Kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat hubungan baik antara pemerintah dan media agar terus bergerak bersama dalam menyebarkan informasi yang inspiratif, edukatif, dan berimbang. 

Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan arus informasi di Berau semakin kredibel dan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.

Kegiatan ini juga dapat meningkatkan profesionalitas dan kapasitasnya di tengah tantangan arus informasi digital yang semakin kompleks. 

Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu melahirkan pemberitaan yang tidak hanya informatif tetapi juga membangun optimisme dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (AUNI)

Peristiwa ini terjadi pada Minggu (26/10/2025) pagi, sekitar pukul 09.00 Wita, setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras yang bertepatan dengan air pasang laut yang naik.

Kombinasi antara curah hujan yang tinggi di daerah hulu sungai dan pasangnya air laut mengakibatkan aliran sungai terhambat dan meluap, merendam sebagian badan jalan raya hingga ketinggian sekitar setengah meter. 

Kondisi ini sempat menyebabkan terhambatnya pergerakan kendaraan yang melalui jalur vital di Kecamatan Pulau Derawan. Menerima laporan darurat dari warga, Kapolsek Pulau Derawan, Aipda Agus Jumianto dan Bripda Dwi Bayu Ramadhan segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan dan pengamanan.

Aipda Agus Jumianto menyampaikan tujuan utama dari kehadiran mereka di lokasi.

“Kami segera turun ke lokasi untuk memastikan arus lalu lintas tetap aman dan lancar, serta memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi genangan air,” katanya.

Di lokasi genangan, petugas kepolisian fokus pada pengaturan arus kendaraan guna mencegah kemacetan dan kecelakaan. Mereka secara aktif memberikan peringatan kepada pengendara, baik roda dua maupun roda empat, tentang bahaya genangan air yang dalam dan menekankan agar pengguna jalan tidak mengambil risiko melewati titik yang terlalu berisiko.

Situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah kondisi air laut berangsur surut, genangan air di KM 8 Tanjung Batu perlahan menghilang, dan jalur transportasi kembali berfungsi normal seperti sedia kala. Selama proses penanganan darurat yang dilakukan polisi, kondisi di lapangan dilaporkan aman, tertib, dan berada di bawah kendali.

Kapolsek Pulau Derawan pun memberikan arahan kepada seluruh masyarakat setempat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan.

"Polsek Pulau Derawan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama saat curah hujan tinggi dan kondisi air laut pasang," ucapnya. (J)

Kepala Stasiun Meteorologi BMKG setempat mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang dan petir. Kondisi atmosfer saat ini dinilai sangat labil dan mendukung pertumbuhan awan hujan dalam skala luas.

Menurut BMKG, wilayah Kalimantan Timur bagian utara, termasuk Kabupaten Berau, diprakirakan akan mengalami curah hujan kategori tinggi dengan kisaran 150–300 milimeter dan peluang kejadian mencapai 50–60 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan curah hujan yang lebih tinggi dari rata-rata normal bulanan.

Dalam prakiraan harian, cuaca di Berau akan didominasi oleh:

1. Hujan ringan hingga sedang, terutama pada dini hari, pagi, dan sore hari.
2. Suhu udara berkisar antara 22°C–30°C dengan kelembapan tinggi mencapai 99 persen, kondisi yang ideal untuk pembentukan awan konvektif atau awan penghasil hujan lebat.
3. Kondisi perairan juga perlu diwaspadai, terutama bagi nelayan dan operator transportasi laut, mengingat potensi gelombang tinggi dan perubahan arah angin secara mendadak.

Peningkatan curah hujan ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah dataran rendah, bantaran sungai, dan lereng perbukitan. BMKG mengingatkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai, di antaranya:

1. Banjir dan genangan air, khususnya di kawasan perkotaan seperti Tanjung Redeb dan daerah padat penduduk.
2. Tanah longsor, terutama di wilayah dengan topografi berbukit dan struktur tanah yang labil.

BMKG meminta agar masyarakat untuk segera mengambil langkah mitigasi menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Langkah-langkah yang direkomendasikan antara lain:

1. Membersihkan saluran air dan drainase agar tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen.
2. Meningkatkan kewaspadaan lokal dengan memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG melalui kanal resmi.
3. Menyiapkan rencana evakuasi mandiri bagi warga di kawasan rawan banjir atau longsor.
4. Menghindari aktivitas di luar ruangan saat terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada dan tanggap terhadap setiap peringatan dini yang dikeluarkan. 

Dengan kesiapsiagaan yang baik, dampak negatif dari peningkatan curah hujan di Kabupaten Berau diharapkan dapat diminimalisir. (AUNI)

Setelah membuka kegiatan secara resmi, Wakil Bupati Berau Gamalis menjadi pusat perhatian para peserta yang antusias ingin bersalaman dan berfoto bersama.

Ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Berau tampak bersemangat mendekati Wakil Bupati. 

Wajah-wajah ceria memenuhi area kegiatan, menandai antusiasme tinggi untuk berjabat tangan dengan pimpinan daerah. Suasana yang semula berlangsung dengan khidmat berubah menjadi lebih akrab dan penuh keceriaan.

Wakil Bupati dengan ramah menyambut setiap peserta yang menghampiri. Satu per satu pelajar disalami dengan senyum hangat, menciptakan interaksi yang mencerminkan kedekatan antara pemerintah daerah dan generasi muda.

Momen tersebut menjadi pemandangan menarik di tengah kegiatan yang sarat nilai kedisiplinan dan sportivitas. Antusiasme peserta menunjukkan betapa kuatnya semangat kebersamaan dan rasa hormat terhadap pemimpin daerah yang hadir di tengah kegiatan kepemudaan.

Guru dan pembina yang turut mendampingi peserta terlihat bahagia menyaksikan suasana tersebut. Banyak yang mengabadikan momen keakraban itu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Berau bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kehadiran Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap generasi muda tetapi juga simbol kepedulian pemerintah daerah dalam menumbuhkan semangat disiplin, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air melalui kegiatan positif yang membangun karakter. (AUNI)

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 24–26 Oktober 2025, di halaman Kantor Bupati Berau.

Acara pembukaan resmi dibuka oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis. Dalam sambutannya, Gamalis menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tahunan ini yang menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda.

“Pemerintah Kabupaten Berau sangat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda, khususnya di bidang ketangkasan baris-berbaris," ujarnya.

“Melalui kegiatan ini, anak-anak diajarkan tentang kedisiplinan, kerja sama, kreativitas, dan nilai-nilai penting kehidupan,” tambahnya.

Wabup juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjadikan lomba ini sebagai ajang pembelajaran dan kompetisi yang sehat. 

Ia berharap, para pelajar mampu menunjukkan semangat juang, sportivitas, dan kebanggaan terhadap sekolah serta daerahnya.

“Temukan bakat luar biasa dari anak-anak kita. Latih dan persiapkan mereka menjadi Paskibraka kebanggaan Kabupaten Berau,” katanya.

Sementara itu, ketua PPI, Desmus Erysa dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan semangat disiplin, tanggung jawab, dan kekompakan, meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, serta menanamkan nilai kepemimpinan dan sportivitas di kalangan generasi muda.

Tahun ini, lomba diikuti 62 tim dari berbagai sekolah di Kabupaten Berau dan Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut terselenggara berkat dukungan Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, serta partisipasi sponsor seperti Bankaltimtara dan PT Berau Coal.

Selanjutnya, Desmus juga turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap suksesnya kegiatan ini.

“Kegiatan LKBB bukan sekadar perlombaan tetapi wadah pembinaan karakter agar generasi muda memiliki disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan semangat kepemimpinan,” tuturnya.

Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum positif bagi pelajar untuk mengasah kemampuan serta memperkuat semangat kebersamaan dan cinta tanah air. (AUNI)

Kepolisian Resor (Polres) Berau bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Berau sukses menyelenggarakan kegiatan Istighatsah Bersama yang mempertemukan tokoh agama, santri, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Berau.

Acara yang dimulai tepat pukul 20.00 WITA ini ditujukan sebagai wujud sinergi antara aparat keamanan dan komunitas spiritual dalam memelihara kerukunan daerah. Kegiatan dibuka dengan lantunan rebana, diikuti pembacaan ayat suci Al-Qur’an, sebelum memasuki sesi sambutan dari perwakilan PCNU dan Pemerintah Kabupaten Berau.

Ketua PCNU Berau, Bambang Miriyadi menyampaikan apresiasi mendalam kepada Polres Berau atas fasilitasi tempat dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Istighatsah ini. Ia menekankan bahwa peran santri telah berevolusi jauh melampaui sejarah perjuangan fisik.

"Santri bukan sekadar barisan bersarung yang menggemakan resolusi jihad, melainkan elemen vital dalam upaya memajukan Indonesia," ujarnya.

“Kami mengajak semua pihak untuk terus mengobarkan semangat para santri dalam menyebar kebaikan dan meningkatkan ketakwaan diri," tambahnya.

Asisten I Setda Berau, Hendratno yang mewakili Pemkab Berau, menyoroti kontribusi fundamental santri dalam pembangunan nasional di berbagai lini. 

Ia menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.

"Melalui Hari Santri Nasional, kami kembali menegaskan bahwa identitas utama bangsa Indonesia adalah kebhinekaan. Setiap perbedaan harus kita sikapi dengan bijak dan tanpa kekerasan, sebab menjaga perdamaian adalah tanggung jawab kolektif kita bersama," tegasnya.

Inti dari kegiatan malam itu adalah pelaksanaan Doa Bersama bertema "Istighatsah Santri Untuk Negeri," yang mengusung subtema "Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia." Prosesi doa ini dipimpin oleh para ulama dengan suasana penuh kekhusyukan, diikuti oleh seluruh peserta yang hadir.

Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren) Polres Berau, Kompol Herman yang turut menghadiri kegiatan, menjelaskan bahwa Istighatsah ini adalah manifestasi konkret dari kerjasama erat antara Polri dengan ulama dan santri dalam memperkuat spiritualitas bangsa.

"Kami berharap bahwa melalui kegiatan ini, spirit santri dan ajaran agama akan senantiasa menjadi dasar moral yang kuat dalam menjaga kedamaian dan soliditas di Bumi Batiwakkal," pungkasnya.

Acara Istighatsah yang berlangsung khidmat tersebut menegaskan kembali peran strategis santri sebagai penjaga moral dan pilar persatuan bangsa, sejalan dengan upaya Forkopimda Berau dalam menciptakan lingkungan yang damai dan berlandaskan nilai spiritual. (J)

Hal itu disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat membuka seminar bertajuk “Membangun Berau Secara Kolaboratif, Akuntabel, dan Taat Hukum” yang digelar oleh Inspektorat Berau di Ballroom Hotel Mercure, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Supardi sebagai narasumber. Acara diikuti para kepala OPD, camat, lurah, serta pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, dan sektor swasta di Berau.

Dalam arahannya, Bupati Sri Juniarsih menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai oleh pemerintah daerah semata. 

Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum dan dunia usaha agar setiap langkah pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa diwujudkan bila ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Selain itu, Bupati turut menyinggung program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang telah dijalankan sejak 2023. Program ini dianggap berperan besar dalam penguatan tata kelola keuangan desa melalui pembinaan dan pengawasan oleh aparat kejaksaan.

“Melalui pembinaan yang berkelanjutan, kita ingin memastikan pengelolaan keuangan kampung berjalan transparan dan aset desa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Sri Juniarsih juga mengajak dunia usaha agar terus bermitra dengan pemerintah daerah secara sehat dan terbuka. Kolaborasi dengan pelaku ekonomi lokal, katanya, menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan investasi yang aman, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membuka lapangan kerja baru di Berau.

“Keterbukaan dan kepastian hukum akan membangun kepercayaan. Dengan begitu, para investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya di Berau,” tutupnya.

Sebagai bagian dari upaya edukasi publik dalam seminar tersebut, Supardi memaparkan perlunya menjadi ruang penting bagi aparatur pemerintah dan pelaku usaha untuk memahami bahwa prinsip good governance bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan tetapi juga soal tanggung jawab moral dalam melayani masyarakat. 

Transparansi, integritas, dan kolaborasi menjadi tiga fondasi utama yang perlu terus diperkuat untuk memastikan pembangunan di daerah berjalan adil, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan pengawasan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, diharapkan potensi penyalahgunaan wewenang atau anggaran dapat dicegah sedini mungkin. 

Langkah ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah digalakkan pemerintah pusat, di mana setiap daerah diharapkan mampu menegakkan sistem pengelolaan keuangan yang bersih dan berorientasi pada hasil. (AUNI)

Komjen Pol Syahdiantono, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri menyampaikan bahwa tingginya angka ini mencerminkan kompleksitas jaringan peredaran narkotika di Tanah Air.

Dari puluhan ribu tersangka tersebut, Kepolisian merincikan adanya keterlibatan warga negara asing (WNA) yang signifikan. Jumlah WNA yang diproses hukum adalah sebanyak 157 orang, sementara sisanya, 51.606 tersangka, adalah warga negara Indonesia (WNI). Skala kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba tidak hanya didominasi pelaku domestik, tetapi juga melibatkan sindikat internasional.

Dikutip dari kompas.com. Dalam konferensi pers yang diadakan di Bareskrim Polri pada Rabu (22/10/2025), Kabareskrim Syahdiantono mengonfirmasi data tersebut. 

“Total tersangka ada 51.763 orang, ini ada WNI dan ada WNA,” katanya. 

Fakta lain yang memprihatinkan adalah adanya keterlibatan anak-anak dalam pusaran kasus narkotika. Tercatat sebanyak 150 anak saat ini tengah menjalani proses hukum karena terjerat kasus narkoba. 

Polri memastikan bahwa penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan komitmen Polri dalam melindungi hak-hak anak meskipun mereka berhadapan dengan hukum. 

“Tentunya penanganan anak ini juga kita mempedomani Undang-undang Perlindungan Anak,” ucapnya.

Di samping penetapan tersangka, Polri juga berhasil menyita barang bukti narkoba dalam jumlah masif, mencapai total 197,71 ton hingga Oktober 2025. Penyitaan terbesar berasal dari jenis ganja, mencapai 184,84 ton. Sementara itu, barang bukti jenis sabu yang disita mencapai 6,95 ton.

Menurut data barang bukti yang dirilis, Polri juga berhasil mengamankan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.458.078 butir. Selain itu, penyitaan juga mencakup kokain sebesar 34,49 kg dan heroin sebanyak 6,83 kg, yang memperlihatkan beragamnya jenis narkotika yang beredar.

Data ini menekankan urgensi penguatan pencegahan dan penindakan. Polri menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarinstansi dan peran masyarakat dalam memerangi kejahatan narkoba yang merusak generasi bangsa.

Menutup keterangannya, Kabareskrim menyampaikan data detail terkait pelaku domestik yang melibatkan anak-anak.

“Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak,” tutupnya, memberikan gambaran jelas mengenai dampak buruk narkoba di berbagai lapisan usia. (J)

Kegiatan yang diduga terkait dengan kepentingan pencetakan sawah dan pembangunan infrastruktur jalan pengangkut batubara (hauling road) bagi PT Servo dan PT KAP ini, dicurigai kuat melanggar sejumlah regulasi, terutama yang berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM dan aturan lingkungan hidup. 

Titik lokasi (Lat 2.236013°, Long 117.706028°) kini berada dalam sorotan karena dugaan operasional tanpa izin resmi.
Ditemukan adanya pengerukan material sirtu (kerikil berpasir alami) yang berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2021 termasuk dalam golongan batuan tanpa mengantongi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang diwajibkan oleh Pasal 17 ayat (1) huruf f. 

Selain itu, dugaan penimbunan saluran air dan penebangan kayu di lokasi tanpa adanya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang jelas, menambah panjang daftar potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut.

Dikutip dari BanuaNusantaraNews.Com. Ketua Asosiasi Keluarga Pers Seluruh Indonesia (AKPERSI) Kalimantan Timur, dalam reaksinya, menyatakan kekhawatiran mendalam atas dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. 

“Kami mendorong agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan untuk segera turun ke lapangan untuk melakukan penindakan,” tegasnya.

Apabila aktivitas pengerukan sirtu itu dilakukan untuk tujuan komersial, seperti penyediaan material untuk jalan hauling yang akan digunakan dalam jangka panjang, maka kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), sesuai penegasan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020. Kegagalan memenuhi ketentuan ini berpotensi besar menyebabkan kerugian negara dari sektor pajak pertambangan Galian C dan retribusi lingkungan yang tidak terbayarkan.

Perwakilan AKPERSI Kaltim menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap aset negara dan lingkungan. 

“Jangan biarkan perusahaan nakal merusak lingkungan dan mengabaikan aturan negara,” ujarnya.

Aspek keselamatan pun turut disoroti, dengan ditemukannya pembangunan jembatan darurat yang kondisinya dianggap tidak layak dan berbahaya. Struktur konstruksi jembatan yang diduga tidak memenuhi standar keselamatan menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga sekitar Kampung Merancang Ilir akan potensi roboh dan jatuhnya korban jiwa.

Ancaman pidana yang menjerat kegiatan penambangan tanpa izin diatur tegas dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar,” bunyi pasal tersebut.

Kasus dugaan pelanggaran yang melibatkan PT Servo dan PT KAP di Berau ini menjadi pengingat kritis akan lemahnya pengawasan di sektor pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Transparansi izin dan kepatuhan hukum merupakan keharusan untuk menghindari kerusakan ekologi.

Publik berharap agar Kejaksaan RI, bersama dengan instansi terkait di sektor ESDM dan pemerintah daerah, dapat segera melakukan investigasi dan menindak tegas. 

“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok tertentu. Hukum harus ditegakkan, lingkungan harus dilindungi,” tutup Perwakilan AKPERSI Kaltim, menutup pernyataannya. (J)

Korban diketahui bernama Setyo Budi Utomo (43), yang bekerja sebagai Foreman Pompa. Saat kejadian, korban sedang berada di area rumah sumur (water pump station) yang ikut tertimbun material dari tebing tambang.

Hingga Rabu (22/10/2025), korban masih belum ditemukan. Informasi sementara menyebutkan, peristiwa itu terjadi sebelum hujan turun dan diduga berlangsung secara tiba-tiba ketika aktivitas kerja masih dilakukan di lokasi.

Upaya pencarian terhadap korban hingga kini masih dilakukan oleh tim internal perusahaan dibantu para pekerja lapangan. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen PT Supra Bara Energi maupun instansi terkait mengenai kronologi kejadian, penyebab longsor, ataupun perkembangan proses evakuasi.

Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus kecelakaan kerja di sektor pertambangan di Kabupaten Berau, yang menyoroti pentingnya penerapan standar keselamatan kerja (K3) secara ketat di lingkungan tambang terbuka. (AUNI)

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Berau yang menilai langkah tersebut sebagai wujud nyata kepedulian dan komitmen PLN dalam mendukung pemerataan energi hingga ke pelosok daerah.

Program penyambungan listrik gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki akses penerangan, di antaranya warga di kawasan Jalan Sungai Buntu, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung. 

Biasanya, biaya pemasangan listrik mandiri dapat mencapai sekitar Rp2,5 juta per rumah, namun melalui program ini seluruh biaya ditanggung PLN sebagai bagian dari rangkaian HLN ke-80 tahun 2025.

Selain penyambungan listrik, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembagian doorprize, sembako murah, kipas angin, serta bantuan sosial yang bersumber dari donasi pegawai PLN melalui Yayasan Baitul Mal PLN.

Pemkab Berau menilai kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat dari sisi ekonomi, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga. 

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan PLN agar seluruh wilayah, termasuk kampung dan daerah pedalaman, dapat menikmati akses listrik.

“Pemerataan energi merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Kami menargetkan pada tahun 2027 seluruh rumah di Kabupaten Berau sudah teraliri listrik,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Berau Rizki Rhamdan Yusup menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya PLN mewujudkan energi berkeadilan. 

Menurutnya, kehadiran listrik tidak hanya menerangi rumah warga tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Sebanyak 234 sambungan listrik gratis kami berikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami berharap, kehadiran listrik dapat menjadi cahaya baru yang membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka,” ungkapnya.

Rizki juga menambahkan, sistem kelistrikan di Berau kini semakin andal setelah tersambung dengan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Balikpapan–Berau yang memperkuat pasokan energi di wilayah tersebut. 

Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan menjaga infrastruktur kelistrikan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

Dengan program ini, PLN berharap dapat terus memperluas akses energi bersih dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen dalam mendukung pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan. (AUNI)

Kegiatan yang berlangsung sejak 17 Oktober itu berjalan khidmat, diikuti perwakilan dari 13 kampung dan satu kelurahan, serta disaksikan masyarakat dan tokoh agama setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan pentingnya menjadikan kegiatan MTQ bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sebagai sarana memperkuat nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan masyarakat. 

Menurutnya, generasi Qurani adalah fondasi penting dalam membangun peradaban yang berakhlak dan berkeadaban.

“Yang utama dari MTQ ini bukan hanya perlombaannya, tetapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Dari sini diharapkan lahir generasi Qurani yang berakhlak dan membawa keberkahan bagi Berau,” pesannya.

Selanjutnya, Bupati juga menyinggung keberhasilan Qori asal Berau, Muhammad Andi Saputra, yang berhasil mengharumkan nama daerah hingga ke ajang internasional di Kroasia. 

Ia berharap pembinaan terus dilakukan agar semakin banyak putra-putri Berau yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional, bahkan dunia.

Dirinya juga memberikan apresiasi atas semangat dan kekompakan masyarakat Kecamatan Sambaliung dalam menyukseskan kegiatan keagamaan tersebut. 

Ia menilai partisipasi aktif masyarakat menjadi wujud nyata dari komitmen menjaga syiar Islam dan memperkuat karakter generasi muda.

Pihak panitia pelaksana menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, termasuk pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Namun, mereka berharap kegiatan serupa di masa mendatang dapat memperoleh dukungan lebih luas, termasuk dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Sambaliung.

Penutupan MTQ ke-55 ditandai dengan pengumuman para juara dari berbagai cabang lomba serta doa bersama sebagai ungkapan syukur atas kelancaran kegiatan.
 
MTQ diharapkan terus menjadi wadah pembinaan dan pencetak qori-qoriah terbaik yang mampu mengharumkan nama Berau di tingkat yang lebih tinggi. (AUNI)

Dalam amanat Menteri Agama RI yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Berau, Hendratno, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan memperingati Hari Santri 2025 dengan penuh cinta dan kebanggaan, serta menyampaikan duka mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah di Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

“Bangsa ini berduka. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ujarnya.

Sebagai wujud kepedulian negara, Kementerian Agama telah turun langsung ke lokasi musibah untuk meninjau, menyalurkan bantuan, serta memastikan proses pemulihan berjalan baik. 

Hal ini, ditegaskan menteri agama yang menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap pesantren dan santri.

Menteri Agama juga mengingatkan, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari tahun 1945 yang menyerukan kewajiban berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Dari semangat itulah lahir peristiwa heroik 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

“Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah nikmat agung dari Allah SWT, di baliknya ada darah para syuhada, doa para ulama, dan perjuangan para pahlawan,” ucapnya.

Hendratno juga mengajak seluruh masyarakat untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan melakukan hal-hal baik yang membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Tahun 2025 menjadi momentum istimewa karena menandai satu dekade peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2015. Dalam kurun waktu tersebut, peran santri dan pesantren semakin kuat di berbagai bidang kehidupan.

Pesantren disebut sebagai pusat pendidikan khas Nusantara, tempat lahirnya generasi cerdas intelektual, kuat spiritual, dan bermoral. Dari lingkungan pesantren pula lahir banyak tokoh bangsa pejuang, ulama, ilmuwan, pengusaha, hingga pemimpin publik yang kini juga berkiprah di level internasional.

Kemenag juga menegaskan perhatian besar negara terhadap pesantren. Hal itu dibuktikan dengan:

1. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menegaskan pengakuan dan penghargaan setara terhadap pesantren;
2. Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantrenbyang mengatur Dana Abadi Pesantren;
3. Serta Perda Pesantren yang telah diterbitkan di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan pesantren dalam sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini disebut sebagai langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya santri mendapatkan cek kesehatan massal secara gratis.

“Program MBG adalah investasi masa depan. Santri yang sehat dan cerdas akan tumbuh menjadi ilmuwan dan pemikir hebat bagi bangsa,” tuturnya.

Dalam amanat Menag, ia juga menekankan bahwa santri masa kini harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Santri tak hanya dituntut menguasai kitab kuning tetapi juga teknologi, sains, dan bahasa dunia.

“Dunia digital harus menjadi ladang dakwah baru. Santri harus menjadi pelaku sejarah baru, bukan sekadar penonton perubahan zaman,” tegasnya.

Nasaruddin Umar kemudian menitipkan lima pesan penting bagi seluruh santri di Tanah Air:

1. Jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya.
2. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi peluklah inovasi zaman.
3. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik dan dunia kerja.
4. Jadilah bagian dari solusi, bukan penonton.
5. Tanamlah ilmu dengan sungguh-sungguh, jaga akhlak, hormati guru dan kiai, serta cintai Tanah Air.

Menutup amanatnya, Menteri Agama menyampaikan keyakinan bahwa masa depan Indonesia akan ditulis dari tangan para santri dengan semangat kebersamaan untuk mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadaban.

“Selamat Hari Santri 2025! Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia!” tutupnya. (AUNI)

Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Ruang RPJPD Bapelitbang Berau, Selasa (21/10/2025).

Dalam arahannya, Bupati menyebut bahwa DTSEN atau DTKS merupakan instrumen utama dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program bantuan sosial agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Keberhasilan program sosial berawal dari kekuatan data yang akurat dan valid. Kita harus melihat secara detail datanya, namanya, alamatnya yang sesuai," ujarnya.

“Data yang benar akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan intervensi sosial bagi masyarakat rentan,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa pembaruan dan verifikasi data tidak boleh bersifat administratif semata tetapi harus dilakukan secara aktif dengan pemantauan lapangan oleh aparatur kampung dan kelurahan.

“Pendataan ini harus terus diperbarui agar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Jangan sampai ada warga yang berhak justru tidak terdata,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Juniarsih juga mengingatkan seluruh jajaran agar menjauhi praktik kolusi dan kepentingan pribadi dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan.

“Jangan sampai bantuan jatuh kepada orang yang salah atau diberikan karena unsur kedekatan. Jika pun ada keluarga aparat yang menerima, itu harus berdasarkan data dan kriteria yang jelas, bukan karena hubungan personal,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa penanganan PPKS bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial seluruh aparatur pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten hingga RT.

Ia meminta agar setiap kampung dan kelurahan aktif memperbaharui data melalui mekanisme DTSEN untuk meminimalisir tumpang tindih bantuan serta mewujudkan keadilan sosial di Kabupaten Berau.

“Integritas dan transparansi harus dijaga dalam setiap proses pendataan. Semua harus berdasarkan data yang sahih, bukan karena siapa yang dikenal dekat,” katanya.

“Dengan begitu, kita bisa memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. (AUNI)

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengelolaan Data Sosial Ekonomi Nasional.

Rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Berau. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis Pemkab dalam memastikan pelaksanaan berbagai program bantuan dan pemberdayaan sosial agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Peserta yang hadir mencerminkan komitmen kolaboratif lintas instansi, di antaranya:

1. Para camat se-Kabupaten Berau
2. Kepala kampung dan lurah
3. Kasi Kesejahteraan Sosial di tingkat kampung dan kelurahan
4. Organisasi sosial dan mitra pendamping kesejahteraan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau, Iswahyudi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Pengelolaan Data DTSEN dalam Sinergitas Penanganan PPKS di Kabupaten Berau".

Menurutnya, pengelolaan data sosial ekonomi yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa data yang kita kelola bukan hanya lengkap tetapi juga mutakhir dan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah hingga tingkat kampung perlu berperan aktif dalam pemutakhiran data sosial.

“Pendataan ini tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi seluruh pihak agar setiap kebijakan dapat tersampaikan secara akurat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa DTSEN merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan sosial yang berkeadilan. 

Menurutnya, data tunggal menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Data yang akurat dan terintegrasi akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Karena itu, setiap aparatur harus aktif melakukan pembaruan data di wilayahnya masing-masing,” terangnya.

Sebagai informasi, secara nasional DTSEN merupakan upaya pemerintah pusat dalam menyatukan berbagai basis data sosial dan ekonomi termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan data sektoral lainnya.

Tujuannya adalah menciptakan satu data nasional yang terverifikasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, perlindungan sosial, serta kebijakan pengentasan kemiskinan di seluruh daerah.

Melalui kegiatan ini, Bupati Berau berharap semua ASN dapat bekerja maksimal untuk memperkuat tata kelola data sosial yang inklusif dan berkeadilan, sehingga program-program bantuan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih tepat, transparan, dan berkelanjutan. (AUNI)

Kapolsek Sambaliung, AKP Ridwan Lubis dalam amanatnya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian integral dari misi Polri untuk mempererat kemitraan dengan sektor pendidikan. 

Tujuannya adalah memastikan bahwa edukasi tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) dapat diterima langsung oleh para pelajar, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

“Program Police Goes to School ini bertujuan memberikan edukasi dan pembinaan kepada para pelajar agar mampu menjaga diri dari perilaku yang melanggar hukum serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif,” ujarnya.

Dirinya juga memberikan peringatan keras kepada siswa-siswi agar menjauhi berbagai tindakan kriminal dan pelanggaran norma sosial. Pelaku kejahatan seperti pencurian, perkelahian, dan penyalahgunaan minuman keras serta narkoba menjadi fokus utama yang harus dihindari oleh pelajar. 

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memerangi perundungan (bullying) dan pergaulan bebas demi menjaga moral dan masa depan generasi muda.

“Kesadaran berlalu lintas adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Mari kita jadikan disiplin di jalan sebagai cerminan kedewasaan dan karakter pelajar yang baik,” katanya.

Ia secara khusus mengimbau para pelajar yang menggunakan sepeda motor untuk mematuhi regulasi, termasuk selalu mengenakan helm standar dan menghindari penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban umum. Kepatuhan di jalan raya dinilai sebagai indikator kedewasaan seorang pelajar.

Program pembinaan karakter dan kesadaran hukum ini mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah. 

Kepala SMA Negeri 4 Sambaliung menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif Polri yang dinilai sangat peduli terhadap pembentukan karakter dan pengetahuan hukum siswa-siswi di tengah arus modernisasi.

“Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan hubungan sinergis antara Polri dan lembaga pendidikan dapat terus terjalin, guna membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan taat hukum,” pungkas pihak sekolah, menyampaikan harapannya atas keberlanjutan kemitraan ini.

Dengan berlanjutnya program kolaboratif seperti “Police Goes to School”, diharapkan Kabupaten Berau dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan kesadaran hukum yang kuat, menciptakan lingkungan belajar dan masyarakat yang semakin kondusif. (J)

Aksi Long March “Berau for Palestina” ini berjalan lancar dan kondusif berkat pengamanan terpadu dari Polres Berau yang bersinergi dengan TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.
 
Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Berau, Kompol Noor Dhianto, S.H., memimpin apel kesiapan yang menandai dimulainya kegiatan solidaritas ini di Lapangan GOR Pemuda, Jalan Mangga 1. 

Setelah peserta yang berjumlah sekitar 150 orang, menerima arahannya, massa aksi segera bergerak melintasi rute padat. Rute tersebut mencakup Jalan Pemuda dan Jalan Jenderal Sudirman, dengan tujuan akhir di area Car Free Day (CFD) Tepian Segah di Jalan Ahmad Yani, sebelum rombongan kembali ke titik awal kegiatan. 

“Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat Berau yang menyuarakan kepeduliannya secara damai dan tertib,” ujarnya.

“Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan hak warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum terpenuhi, sekaligus menjaga ketertiban umum agar kegiatan berjalan tanpa hambatan,” sambungnya.
 
Massa aksi tidak hanya didominasi masyarakat umum, namun juga melibatkan pelajar dari MAN dan SMKN 1 Berau, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh daerah seperti Sekretaris Dinas Sosial Harjupri dan Camat Tanjung Redeb Toto Marjito. Fokus utama aksi ini adalah peningkatan kesadaran global terhadap isu kemanusiaan di Palestina.
 
Salah satu tokoh kemanusiaan yang berorasi, Ustadz Mahyar, menyampaikan pesan yang mendalam. “Suara dari Berau ini adalah suara nurani kemanusiaan. Kita tidak boleh berdiam diri melihat penderitaan. 

Aksi ini adalah pengingat bahwa kedamaian dan hak untuk merdeka adalah hak fundamental setiap jiwa,” tegasnya di hadapan peserta aksi.
 
Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., memastikan bahwa long march ini berada dalam pengawasan ketat. 

Total 35 personel Polri dikerahkan, didukung oleh unsur keamanan lain, untuk mengawal setiap pergerakan massa, melakukan pengaturan arus lalu lintas, dan memastikan rute tetap steril dari potensi gangguan.
 
“Pengamanan yang kami lakukan bersifat terbuka dan tertutup, dengan fokus utama pada kelancaran lalu lintas di rute yang dilalui," katanya.

“Kami bersyukur, sinergi antara aparat dan peserta aksi sangat baik, sehingga acara dapat dituntaskan pada pukul 09.40 WITA dengan situasi yang terkendali penuh,” sambungnya.
 
Kabag Ops Polres Berau menyampaikan apresiasinya terhadap ketertiban peserta. Ia berharap semangat damai dan tertib yang ditunjukkan dalam aksi tersebut dapat menjadi cerminan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Berau. 

Ia juga menegaskan komitmen institusi, bahwa Polres Berau akan selalu siap mengawal setiap kegiatan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan ketertiban. 

“Kami berharap semangat damai dan tertib yang ditunjukkan dalam aksi ini dapat menjadi cerminan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Berau. Polres Berau akan selalu siap mengawal setiap kegiatan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan ketertiban,” tutupnya. (J)

Kegiatan ini bertujuan utama untuk menciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas), memastikan aktivitas warga berjalan tanpa hambatan sejak pagi hari.
 
Kegiatan patroli yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA ini melibatkan personel Unit Turjawali Sat Lantas Polres Berau, termasuk Aiptu Didik Andriyanto, Brigpol Aldi Wahyu, dan Bripda Komang, yang bergerak menggunakan kendaraan dinas Patwal D-Max Z 503. 

Kehadiran petugas di lapangan ini ditekankan sebagai bentuk pelayanan prima yang mengedepankan pendekatan yang bersahabat dan mengedukasi masyarakat.
 
“Kehadiran Polantas di tengah masyarakat adalah kunci. Patroli ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi wujud nyata kehadiran kami sebagai pelindung dan pengayom,” ujarnya.

“Kami ingin memastikan setiap warga dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di jalan,” tambahnya.
 
Dirinya menambahkan rute patroli yang dipilih mencakup kawasan vital seperti sekitar Mako Sat Lantas, Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan S.A. Maulana. 

Petugas secara intensif melakukan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas, terutama di titik-titik persimpangan yang mulai dipadati oleh kendaraan saat pagi hari.
 
“Kami secara spesifik menyasar lokasi yang merupakan 'black spot' rawan kecelakaan dan 'trouble spot' kemacetan, termasuk area pusat kuliner dan pertokoan. Tujuannya agar intervensi kami tepat sasaran, mengurangi potensi risiko di jalan, dan mencegah penumpukan kendaraan,” jelasnya.
 
Di samping pengaturan lalu lintas, personel juga aktif berinteraksi dengan pengguna jalan, memberikan imbauan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu dan kelengkapan berkendara. 

Upaya ini dilakukan sebagai tindakan proaktif dan preventif untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas dari kesadaran diri.
 
“Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kolektif. Melalui Patroli Humanis ini, kami berharap pesan keselamatan tidak hanya diterima, tetapi juga dipraktikkan secara disiplin oleh setiap pengguna jalan sebagai bagian dari budaya tertib,” ujarnya.
 
Hingga kegiatan berakhir, personel Sat Lantas Polres Berau berhasil menjaga seluruh jalur patroli tetap aman, tertib, dan lancar. Tidak dilaporkan adanya insiden lalu lintas signifikan maupun gangguan kamtibmas, menunjukkan respons positif dari masyarakat Tanjung Redeb terhadap kegiatan ini.
 
“Situasi yang kondusif ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Kami akan terus melaksanakan kegiatan seperti ini untuk menjaga momentum ketertiban dan memberikan jaminan keamanan bagi seluruh warga Berau di jalan raya,” tutupnya. (J)

Sorotan Bupati ini menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta laporan di lapangan mengenai alat yang tidak berfungsi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispora Berau memberikan klarifikasi mengenai pengadaan yang bersumber dari Anggaran Murni dengan nilai mencapai sekitar Rp900 juta.

Kadispora menjelaskan bahwa permasalahan utama terletak pada blower yang baru digunakan sebentar namun sudah mati atau tidak berfungsi padahal pengadaan tersebut telah dikerjakan.

"Ada temuan bahwa pengadaan blower di dalam ruangan GOR tersebut ditemukan adanya kekurangan volume dari pihak penyedia. Memang benar blower itu baru sebentar digunakan tapi sudah tidak berfungsi dengan baik," ujarnya saat diwawancarai pada Senin (20/10/2025).

Kadispora menekankan bahwa kerusakan alat tersebut seharusnya masih menjadi tanggung jawab penuh penyedia jasa. Namun, hingga kini perbaikan belum terealisasi dengan alasan dinamo sedang rusak dan harus digulung/dilepas.

Ia juga menyayangkan kurangnya koordinasi yang ideal antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak penyedia.

“Harusnya kan ini dari PPK, PPTK-nya dengan KPA-nya itu berkoordinasi dengan si penyedia. Bahwa ini masih dalam tanggung jawabnya karena itu kan dibayar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Amiruddin memastikan pihaknya akan menindaklanjuti masalah tersebut setelah mendapat arahan langsung dari Bupati Berau. 

Ia juga menegaskan bahwa Dispora akan melakukan evaluasi internal agar pengadaan barang dan jasa di tahun berikutnya lebih transparan dan akuntabel.

“Kami akan pastikan perbaikan dilakukan secepatnya. Ini jadi bahan evaluasi agar pengawasan di tingkat dinas lebih ketat untuk kedepannya,” katanya.

Pemkab Berau berharap permasalahan blower yang tidak berfungsi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh perangkat daerah agar lebih berhati-hati dalam proses pengadaan. Pemerintah daerah menekankan agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. (AUNI)

Dalam kesempatan itu, Sri Juniarsih menyampaikan teguran langsung kepada para camat dan pengurus cabang olahraga (cabor) yang dinilai kurang menunjukkan dukungan nyata terhadap kegiatan pembinaan atlet daerah.

“Saya harap para camat bisa lebih aktif mendampingi dan menggerakkan masyarakat serta timnya. Jangan sampai kalah semangat hanya karena jarak atau alasan teknis. Kalau di awal saja sudah sepi seperti ini, bagaimana kita mau menumbuhkan semangat sportivitas?” 
ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas, pendanaan, serta pendampingan melalui Dispora dan KONI. Karena itu, partisipasi aktif semua pihak menjadi bentuk komitmen bersama dalam membangun olahraga Berau yang lebih maju.

“Jangan jadikan jarak dan kesibukan sebagai alasan. Kalau kita mau Berau berprestasi, semuanya harus dimulai dari kehadiran dan partisipasi aktif,” tegasnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau, Amiruddin, melaporkan bahwa tingkat partisipasi antar kecamatan dalam Bupati Cup 2025 memang masih belum merata. 

"Seluruh 13 kecamatan berpartisipasi dalam cabang sepak bola, namun hanya enam kecamatan di voli putra dan tujuh kecamatan di voli putri," tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Berau meminta agar ke depan koordinasi dan keterlibatan antar kecamatan lebih diperkuat. Ia menegaskan tiga poin penting bagi keberlangsungan ajang olahraga daerah:

1. Kehadiran wajib bagi seluruh peserta cabor dan perwakilan kecamatan pada pembukaan dan penutupan.
2. Camat berperan aktif sebagai team support bagi atlet di wilayahnya.
3. Pelaporan kebutuhan anggaran dilakukan secara terbuka kepada Dispora dengan pendampingan dari KONI.

Sri Juniarsih berharap Bupati Cup bukan hanya menjadi ajang tahunan bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjadi sarana pembinaan dan pemersatu masyarakat Berau.

“Olahraga bukan hanya soal menang atau kalah tapi tentang disiplin, kerja sama, dan semangat untuk maju bersama. Dari lapangan seperti inilah, kebersamaan dan semangat persatuan itu tumbuh,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Berau menilai pelaksanaan Bupati Cup tahun ini masih perlu ditingkatkan dari sisi koordinasi dan partisipasi. Pemkab berharap ajang ini dapat menjadi fondasi kuat dalam pembinaan atlet muda yang kelak mampu membawa nama Berau di tingkat provinsi hingga nasional bahkan ke tingkat internasional. (AUNI)

Pada Senin (20/10/2025), melalui Bimtek, ditegaskan bahwa KDMP adalah mandat pusat dengan misi utama mengubah desa dari ketergantungan dana alokasi (ADK) menjadi sektor ekonomi yang produktif.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan KDMP adalah amanat pemerintah pusat dengan misi utama memperkuat kemandirian ekonomi daerah, mewujudkan swasembada pangan, dan mendorong pemerataan kesejahteraan menuju visi Indonesia Emas.

Ia menekankan peran vital 109 KDMP yang telah dibentuk sebagai motor penggerak potensi unggulan di masing-masing kampung.

“Di Kabupaten Berau telah terbentuk 109 KDMP yang siap berperan menggerakkan potensi kampung masing-masing," tegasnya.

“Tugas kita bersama adalah memastikan koperasi ini berdaya saing, beroperasi sesuai regulasi, dan berperan nyata bagi ekonomi masyarakat,” sambungnya.

Ia menyoroti beberapa sektor unggulan yang wajib dioptimalkan melalui KDMP, mencakup hasil laut premium seperti ikan kerapu, gurita, lobster, dan teripang yang sukses dipromosikan di pameran internasional. 

Selain itu, komoditas kakao unggulan Berau juga telah menembus pasar ekspor ke negara-negara Eropa seperti Swiss, Jerman, dan Belanda. Sektor ketahanan pangan, khususnya pengembangan tanaman jagung dan padi yang digalakkan bersama TNI-Polri, turut menjadi perhatian untuk mengurangi ketergantungan pada Alokasi Dana Kampung (ADK).

Dirinya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak perbankan, untuk aktif memberikan dukungan pembiayaan dan pendampingan yang sesuai regulasi. 

Ini ditekankan agar KDMP benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah pemberdayaan komunitas lokal dan pendorong utama ekonomi rakyat.

“Kita daerah yang kaya potensi, tidak selamanya bisa mengandalkan sektor tambang. Melalui KDMP, kita dorong ekonomi kampung agar bangkit, produktif, dan berdaya saing global,” tuturnya.

Bendahara Kopdes Kampung Biatan Ilir, Mardalia, menilai Bimtek tersebut sangat penting karena menjadi pondasi fundamental bagi keberlanjutan unit ekonomi.

Ia menekankan bahwa pelatihan harus menghasilkan pemahaman operasional yang tepat, bukan sekadar teori, agar koperasi dapat berjalan sesuai tujuan dan berperan vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Bimtek Koperasi Merah Putih dinilai sebagai benteng pertahanan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tepat bagi para peserta, sehingga koperasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh pengurus Kopdes,” tambahnya.

Harapan utama para pengurus Kopdes adalah melihat koperasi mereka segera beroperasi penuh dan memiliki jaringan bisnis yang kuat di tingkat kabupaten. Kerja sama usaha ini dinilai menjadi kunci untuk menciptakan dampak ekonomi langsung bagi anggota dan warga kampung.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih, sehingga koperasi tersebut dapat segera beroperasi dan menjalin kemitraan usaha,” pungkasnya. (J)

Dirinya menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah administratif untuk menindaklanjuti pengisian jabatan yang kosong terutama setelah masa pembatasan mutasi pasca-tahapan Pilkada berakhir.

“Kemarin kita masih terbentur dengan proses pilkada. Sesuai ketentuan, mutasi baru bisa dilakukan enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Saat ini, masa itu baru selesai, jadi saat ini kami sedang mempersiapkan," ujarnya saat diwawancarai pada Sabtu (18/10/2025).

“Insyaallah dalam waktu dekat semua jabatan yang kosong akan segera diisi, termasuk kepala dinas,” sambungnya.

Dirinya menegaskan bahwa masa penundaan mutasi, roda pemerintahan tetap berjalan normal. Meskipun beberapa posisi masih diisi oleh pelaksana tugas, koordinasi lintas perangkat daerah tetap dilakukan agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.

“Pelayanan publik tidak ada masalah, semuanya tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Secara umum, mutasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses ini bertujuan menjaga keseimbangan dan efektivitas organisasi, sekaligus menjadi sarana penyegaran agar aparatur memiliki pengalaman dan wawasan baru. 

Dalam sistem birokrasi, mutasi dipandang penting untuk memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai kompetensi dan kinerjanya.

Selain itu, mutasi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Penempatan pejabat yang tepat diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program kerja, meningkatkan kinerja perangkat daerah, serta mendorong pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui pengisian jabatan secara definitif, pemerintah daerah memiliki kesempatan menata struktur organisasi agar lebih efektif dan efisien. 

Jabatan yang terisi dengan pejabat definitif diyakini akan memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab kerja.

Said berharap proses pengisian jabatan yang sedang dipersiapkan dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menempatkan pejabat berdasarkan profesionalisme dan integritas.

“Mutasi ini bukan sekadar pergantian posisi tetapi bagian dari upaya memperkuat birokrasi agar lebih adaptif dan produktif," katanya.

“Kami ingin setiap pejabat dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (AUNI)

Dalam sambutannya, Sekda Berau, Muhammad Said menyampaikan pemerintah daerah mengapresiasi atas hadirnya Papa Cookies di Berau sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. 

Kehadiran usaha kuliner ini diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat sektor UMKM lokal.

“Kami sangat bergembira dengan hadirnya Papa Cookies di Berau. Kehadirannya bukan hanya menambah pilihan kuliner masyarakat tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah akan mempercepat penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah mendorong agar setiap usaha baru terus menjaga kualitas produk dan pelayanan, serta berkontribusi pada pemberdayaan petani dan produsen lokal.

Sementara itu, Agustina, owner Papa Cookies cabang Berau, mengungkapkan rasa syukur dan optimismenya atas dibukanya gerai tersebut. Ia menyebutkan bahwa Papa Cookies hadir dengan semangat untuk tumbuh bersama masyarakat lokal.

“Motivasi utama kami membuka usaha ini di Berau adalah untuk membantu teman-teman yang belum memiliki pekerjaan agar bisa bekerja di sini. Dengan begitu, kami turut berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar,” tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa strategi pemasaran dilakukan secara langsung dan digital. Selain melalui media sosial, pihaknya juga aktif bekerja sama dengan komunitas, perusahaan, dan instansi pemerintahan di Berau.

“Harapan kami, semoga Papa Cookies di Berau dapat berkembang dengan baik dan menjadi salah satu oleh-oleh khas yang membanggakan masyarakat Kabupaten Berau,” jelasnya.

Acara grand opening berlangsung meriah dan dihadiri oleh sejumlah tamu undangan, tokoh masyarakat, serta pelaku UMKM lokal. 

Kehadiran gerai ini diharapkan semakin memperkuat geliat sektor kuliner di Kabupaten Berau yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk-produk lokal yang berkualitas. (AUNI)

Acara yang dihelat oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) ini menjadi wadah apresiasi sekaligus refleksi atas progres integrasi perspektif gender di tingkat kelurahan dan perguruan tinggi.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas tegaskan komitmen PUG jauh melampaui penghargaan, fokus wujudkan bumi batiwakkal bebas kekerasan.

“Komitmen kita melampaui sekadar meraih penghargaan. Ini tentang mewujudkan Bumi Batiwakkal yang adil, bebas dari diskriminasi dan kekerasan seksual,” tegasnya.

Dalam kategori kelurahan, apresiasi tertinggi diserahkan kepada Kelurahan Karang Ambon yang sukses meraih Juara 1, mengungguli Kelurahan Teluk Bayur (Juara 2), dan Kelurahan Sei Bedungun (Juara 3). Sementara predikat Harapan diberikan kepada Kelurahan Gunung Panjang. Kemenangan ini menunjukkan bahwa kesadaran gender telah mengakar kuat hingga level pemerintahan terdepan di Berau.

Dirinya juga berkata bahwa penempatan kaum perempuan pada posisi vital menyebut mereka sebagai “madrasah pertama” yang menentukan kualitas generasi. 

Penegasan ini memicu komitmen Pemkab untuk memastikan perempuan di Berau tidak hanya memiliki peran sentral dalam keluarga, tetapi juga mendapatkan peluang yang setara dan dukungan penuh untuk berdaya di berbagai sektor pembangunan.

“Kaum perempuan adalah madrasah pertama yang memegang peran sentral dalam kemajuan daerah. Kita harus pastikan kaum perempuan berdaya dan mendapatkan peluang yang setara,” ujarnya.

Sementara itu, sektor pendidikan tinggi juga menunjukkan kinerja cemerlang. Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) berhasil menyabet Juara 1, disusul oleh Politeknik Sinarmas sebagai Juara 2, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Berau di posisi Juara 3. 

Untuk kategori ini, penghargaan Harapan diraih oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Hasil ini mencerminkan keberhasilan institusi akademik dalam menciptakan lingkungan kampus yang responsif gender.

Dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Berau terhadap program Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat jelas. 

Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan nominator, sekaligus menegaskan bahwa inisiatif PUG harus terus dikawal secara konsisten. Hal ini penting demi memastikan implementasi di lapangan selalu sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. 

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perangkat daerah dan nominator. Mari terus konsisten mengawal PUG, itu sudah sejalan dengan Perda kita,” katanya

Penghargaan Berau PUG Award 2025 ini diharapkan menjadi pemicu bagi semua lembaga untuk mengimplementasikan seluruh kriteria penilaian, dengan harapan agar laki-laki dan perempuan dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi dalam pembangunan, bukan sebagai lawan. 

Inisiatif ini adalah bukti konsistensi Pemkab Berau dalam membuka peluang yang sama bagi semua warga untuk bersaing di berbagai bidang.

“Penghargaan ini harus menjadi pemicu bagi setiap lembaga. Kita berharap, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi dalam pembangunan, bukan sebagai lawan,” tuturnya.

“Inisiatif ini adalah bukti nyata konsistensi Pemkab Berau dalam membuka peluang yang sama bagi semua warga untuk bersaing di berbagai bidang,” pungkasnya. (J)

Dikutip dari Inilah.com, Kasus ini mencuat dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (9/10/2025) dengan terdakwa utama mantan Direktur Utama PPN, Riva Siahaan. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) merincikan bahwa perusahaan yang diuntungkan adalah PT Berau Coal yang merupakan pemain kunci di sektor tambang batu bara, dan PT Puranusa Eka Persada melalui entitasnya, PT Arara Abadi.

JPU membeberkan angka keuntungan yang diterima kedua korporasi Sinar Mas Group tersebut saat membacakan surat dakwaan Riva Siahaan:

"Penjualan solar nonsubsidi. Memperkaya korporasi sebagai berikut. nama perusahaan PT Berau Coal, jumlah Rp449.102.502.735. PT Puranusa Eka Persada melalui PT Arara Abadi Rp32.118.676.348.”

Secara terpisah, PT Berau Coal, yang bergerak di penambangan batu bara di Kalimantan Timur, dilaporkan meraih keuntungan terbesar senilai Rp449,10 miliar. Sementara itu, PT Puranusa Eka Persada, perusahaan manufaktur kemasan kertas di bawah divisi Asia Pulp & Paper (APP), mendapatkan Rp32,11 miliar lewat transaksi yang melibatkan PT Arara Abadi, perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di bawah Sinarmas Forestry dan APP Group. Total keuntungan dari kedua entitas mencapai Rp481.221.179.083.

Praktik culas ini diduga terjadi sepanjang periode 2018 hingga 2023 dan dikaitkan dengan kebijakan yang diambil terdakwa Riva Siahaan saat menjabat Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra. Tindakan ini, yang disebut Jaksa sebagai upaya "menjaga pangsa pasar industri” ternyata mengabaikan profitabilitas perusahaan pelat merah dan melanggar pedoman niaga BBM Industri.

Dalam kutipan dakwaan, Jaksa menyebut bahwa “Terdakwa Riva Siahaan selaku Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra periode Oktober 202–Juni 2023 menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar/biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah yang menyebabkan PT PPN menjual solar/biosolar lebih rendah dari harga jual terendah. Bahkan di bawah harga pokok penjualan (HPP) dan harga dasar solar bersubsidi, yang pada akhirnya memberikan kerugian PT PPN.”

Kedua perusahaan yang disebut meraup untung dari skandal ini memiliki koneksi kuat dengan pendiri Sinar Mas Group, Eka Tjipta Widjaja. 

PT Berau Coal memiliki Presiden Direktur seorang cucu pendiri, Fuganto Widjaja, dengan Presiden Komisaris diisi oleh Sulistiyanto Soeherman, tokoh senior Sinar Mas yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Sidang tersebut berfokus pada dugaan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) dan subholding Pertamina, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang merugikan keuangan negara. (J)

TMD merupakan perangkat atau sistem (termasuk perangkat lunak) yang digunakan untuk merekam dan menganalisis transaksi keuangan secara otomatis, baik di lembaga keuangan maupun untuk keperluan pajak daerah. 

Tujuannya adalah untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau menyimpang, seperti penipuan, pencucian uang, atau potensi pelanggaran pajak, demi mematuhi regulasi dan menjaga keamanan keuangan. 

Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan sistem pemantauan transaksi di sektor usaha seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. 

Teknologi ini menjadi solusi dari berbagai kendala yang pernah dihadapi dalam penerapan sistem serupa beberapa tahun lalu.

“Pada tahun 2019 sebenarnya kita sudah mencoba sistem pemantauan, tetapi masih bersifat manual dan mengharuskan pemasangan komputer di tempat usaha,” ujarnya.

“Namun, hal tersebut tidak efektif, apalagi di wilayah seperti Derawan, di mana sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan sistem kekeluargaan dan belum sepenuhnya terkomputerisasi,” sambungnya saat diwawancarai pada (17/10/2025).

Menurutnya, kini dengan teknologi TMD yang lebih modern dan adaptif, sistem mampu menyesuaikan dengan berbagai jenis usaha, baik yang sudah memiliki sistem transaksi sendiri maupun yang masih sederhana. 

“Dengan alat ini, semua bisa terakomodasi. Harapannya, penerapan TMD bisa meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kepatuhan pajak di lapangan,” harapnya.

Djupiansyah menegaskan, pemasangan TMD tidak hanya mempermudah pelaku usaha dalam pelaporan pajak tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

“Pajak yang dipungut pelaku usaha, seperti 10 persen di hotel dan restoran, sebenarnya adalah dana dari konsumen," tuturnya.

“Jadi, sistem yang transparan ini bukan hanya penting untuk pemerintah, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemasangan alat TMD dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk efisiensi biaya, perangkat akan dipasang secara bergilir selama enam bulan di setiap lokasi usaha. Setelah periode tersebut, alat akan dipindahkan ke lokasi lainnya.

“Enam bulan dianggap cukup untuk mengetahui rata-rata pendapatan pelaku usaha dan potensi pajaknya. Data ini akan menjadi dasar pengawasan dan perencanaan kebijakan berikutnya,” terangnya.

Selain menggunakan anggaran pemerintah daerah, Bapenda Berau juga membuka peluang kerja sama dengan pihak perbankan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Bank Kaltimtara sudah berkomitmen mendukung. Ke depan kami juga akan menggandeng bank-bank Himbara seperti BNI, BRI, dan Mandiri,” katanya.

Dukungan CSR ini sangat relevan karena dunia perbankan juga berhubungan langsung dengan sistem transaksi yang menjadi dasar kerja TMD.

Dirinya berharap dukungan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha maupun lembaga keuangan, dapat memperkuat langkah Bapenda dalam menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan untuk wilayah Kabupaten Berau. (AUNI)

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Perpajakan Daerah yang digelar di ruang rapat RPJMD Bapelitbang Berau, Jumat (17/10/2025). 

Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Berau untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan pendampingan kepada wajib pajak mengenai kebijakan serta sistem perpajakan daerah.

“Pajak daerah itu bukan beban tetapi amanah dari masyarakat. Uang yang dibayarkan oleh konsumen dan dititipkan kepada pelaku usaha adalah hak negara yang harus disetorkan kembali ke kas daerah,” ujarnya.

Dirinya menuturkan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama di tengah prediksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun mendatang.

Ia menyebutkan, APBD Kabupaten Berau tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun, namun pada tahun 2026 diprediksi menurun menjadi sekitar Rp2,5 hingga Rp2,6 triliun.

“Situasi ini tentu menjadi tantangan bersama. Karena itu, kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat terus berpartisipasi aktif melalui kepatuhan pajak, agar pembangunan yang bermanfaat bagi semua tetap berlanjut,” ungkapnya.

Menurutnya dengan meningkatnya kesadaran pajak, pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. 

Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk infrastruktur yang lebih baik, pelayanan publik yang meningkat, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh kampung.

Dalam sosialisasi itu, Sekda juga menekankan pentingnya memahami dasar hukum dan jenis pajak yang berlaku di Kabupaten Berau. Adapun regulasi tersebut antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Bupati Berau Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Adapun jenis pajak yang dikelola meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Hingga September 2025, realisasi pendapatan pajak daerah masih di bawah target. Dari total target sebesar Rp98 miliar, sektor restoran dan jasa boga memiliki target terbesar yakni Rp42,5 miliar, disusul sektor perhotelan dengan target Rp11 miliar dan realisasi sementara sekitar Rp5,5 miliar.

“Masih ada waktu untuk mengejar target. Pemerintah terus mendorong peningkatan kesadaran dan pendampingan kepada pelaku usaha agar pelaporan dan pembayaran pajak berjalan lancar,” ujarnya.

Said menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada pendidikan dan pembinaan wajib pajak, termasuk memberikan kemudahan dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak.

Sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan publik, Pemkab Berau tengah menyiapkan Sistem Online Pajak Daerah melalui Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang ditargetkan berlaku pada bulan depan.

Sistem ini akan membuat seluruh proses perpajakan mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga perekaman data transaksi dilakukan secara digital dan nontunai.

Penerapan teknologi Transaction Monitoring Device (TMD) menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan untuk membantu pelaku usaha mencatat transaksi secara otomatis dan real-time. 

Dengan alat ini, data transaksi akan terekam secara transparan, sehingga pelaporan pajak menjadi lebih mudah, akurat, dan terpercaya.

Dirinya menjelaskan penerapan TMD bukan untuk mempersulit pelaku usaha melainkan untuk mempermudah dan melindungi kedua belah pihak  pemerintah mendapatkan data yang valid, sementara wajib pajak terbantu dalam hal pelaporan dan akuntabilitas.

“Tujuan utamanya bukan menindak, tapi mendidik. Kita ingin semua pelaku usaha memahami pentingnya transparansi pajak dan ikut mendukung digitalisasi ini,” jelasnya.

Di akhir sosialisasi, Said kembali mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut aktif berkontribusi melalui kepatuhan pajak.

“Setiap rupiah pajak yang disetorkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk jalan yang lebih baik, sekolah yang nyaman, layanan kesehatan yang memadai, serta pembangunan di kampung-kampung. Dengan taat pajak, berarti kita semua ikut membangun Berau,” tutupnya. (AUNI)

Kapolsek Pulau Derawan, AKP Iwan Purwanto, menginstruksikan agar setiap laporan warga ditindaklanjuti sesegera mungkin sebagai wujud komitmen layanan cepat. Setelah laporan masuk dari warga Jalan Panglima Setia RT 11, tim SPKT Polsek Pulau Derawan segera mendatangi lokasi untuk melakukan verifikasi dan mengamankan situasi.

“Begitu laporan masuk, personel kami langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Di tempat kejadian, petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan seorang remaja berinisial MR (17) yang diduga sebagai pelaku. Barang bukti yang disita adalah sejumlah barang dagangan dari warung, seperti aneka snack, minuman, serta uang tunai sejumlah Rp130.000 yang diduga diambil oleh pelaku.

“Setelah dilakukan pemeriksaan awal dan mediasi, korban memilih agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan catatan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,” jelasnya.

Keputusan penyelesaian secara damai oleh korban didasari oleh pertimbangan kemanusiaan dan proses mediasi yang dilakukan oleh Polsek Pulau Derawan yang mengedepankan restorative justice. 

Pelaku, MR (17), berjanji di hadapan petugas dan korban untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum serupa di masa mendatang.

“Kami terus berkomitmen memberikan respon cepat terhadap setiap laporan warga demi menjaga ketertiban di wilayah hukum Polsek Pulau Derawan,” tegasnya.

Langkah Polsek Pulau Derawan dalam memfasilitasi penyelesaian damai ini diapresiasi sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus ringan tanpa harus berlanjut ke proses hukum formal, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, selama ada kesepakatan antara korban dan pelaku. (J)

Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Rakyat Forum Muda Merah Putih, Ramdan, juga sebagai peserta FGD, menilai bahwa persoalan galian C mencerminkan lemahnya sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Banyak daerah merasa kesulitan mengawasi aktivitas tambang kecil karena kendali perizinannya berada di tangan pemerintah pusat, sementara dampak lingkungan dan sosial justru dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

“Prosedur hukumnya sangat panjang dan tidak jarang membuat daerah tidak berdaya. Tapi di lapangan, tiba-tiba ada saja perusahaan yang beroperasi tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Ramdan dalam sesi diskusi, di Ballroom hotel Bumi Segah pada Kamis (16/10/2025).

Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu  menanggapi bahwa permasalahan ini menjadi contoh konkret dari belum jelasnya batas kewenangan antara pusat dan daerah. 

Menurutnya, semangat otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi pemerintah kabupaten untuk turut mengatur dan mengawasi sektor-sektor strategis seperti pertambangan galian C.

“Kalau ruang hukum daerah terlalu sempit, maka otonomi itu kehilangan maknanya. Padahal, daerah paling memahami konteks sosial dan lingkungan di wilayahnya,” terangnya.

Lebih lanjut, Baharuddin Demmu juga menyatakan bahwa isu ini akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rekomendasi hasil FGD. 

Pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan hasil kajian dan masukan dari daerah ke pemerintah provinsi dan kementerian terkait agar regulasi dapat lebih adaptif.

“Masukan dari Berau akan kami tindaklanjuti. Ini menjadi sinyal penting bahwa beberapa regulasi perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan realitas lapangan,” tegasnya.

Selain menjadi isu hukum, permasalahan galian C juga berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan dan tata ruang wilayah. Aktivitas pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum jelas dikhawatirkan dapat memicu kerusakan lingkungan dan konflik sosial di tingkat lokal. 

Kejelasan regulasi dan koordinasi antarinstansi menjadi hal mendesak untuk memastikan kegiatan tambang berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Melalui forum ini, para peserta berharap hasil diskusi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dan pusat dalam memperbaiki tata kelola perizinan sumber daya alam. 

Harapannya, daerah seperti Berau bisa memiliki ruang yang lebih proporsional dalam mengawasi, menertibkan, dan mengendalikan aktivitas galian C agar sejalan dengan prinsip pembangunan. (AUNI)

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi, mahasiswa dan lembaga hukum. Tujuannya untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif, sinkron, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Dalam sambutannya, Bapemperda DPRD Kaltim,  Baharuddin Demmu menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini menjadi ruang strategis untuk membahas permasalahan regulasi yang sering kali tumpang tindih antarwilayah.

“FGD ini menjadi wadah bagi daerah untuk menyampaikan kendala langsung terkait pelaksanaan peraturan daerah," ujarnya.

“Masukan dari kabupaten/kota akan kami jadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi untuk penyelarasan perda di tingkat provinsi,” sambungnya.

Ketua Pusat Studi Otonomi Daerah dan Desa (PSODD) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Warkhatun Najidah, dalam paparannya menjelaskan pentingnya meninjau ulang dimensi kesesuaian produk hukum daerah dengan kebijakan pusat.

“Banyak perda yang lahir tanpa didukung data lapangan yang kuat, sehingga penerapannya kurang efektif. Melalui kegiatan ini, kami berupaya mengumpulkan masukan langsung dari daerah agar produk hukum bisa lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

FGD ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kalangan, di antaranya akademisi Universitas Muhammadiyah Berau, Bagian Hukum Setda Berau, serta tim dari PSODD Fakultas Hukum Unmul. 

Peserta turut mengisi kuesioner penilaian kesesuaian produk hukum dan menyampaikan pandangan terhadap praktik pelaksanaan perda di wilayahnya masing-masing.

Di akhir kegiatan, Bapemperda DPRD Kaltim dan PSODD FH Unmul mengapresiasi keaktifan peserta dari Kabupaten Berau yang dinilai sangat konstruktif dan memberikan banyak masukan berharga.

“Antusiasme peserta di Berau menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya penataan regulasi di daerah sudah sangat tinggi," tuturnya.

“Ini menjadi bekal penting untuk proses evaluasi dan penyempurnaan perda di masa mendatang,” tutupnya. (AUNI)

Kasat Resnarkoba Polres Berau, AKP Priyanto menjelaskan penangkapan terhadap RF dilakukan setelah tim kepolisian menerima laporan dari masyarakat yang resah mengenai aktivitas transaksi barang haram di lingkungan mereka. 

Informasi yang masuk sekitar pukul 17.30 Wita segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam di lokasi yang disebutkan. Setelah mendapatkan bukti kuat, tim langsung bergerak cepat untuk mengamankan tersangka.

“Kami menerima laporan sekitar pukul 17.30 Wita dan segera melakukan penyelidikan. Setelah memastikan kebenarannya, tim langsung bergerak ke lokasi dan mengamankan satu orang pelaku berinisial RF,” jelasnya.

Dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang signifikan. Total barang haram yang ditemukan adalah 11 paket kecil sabu dengan berat kotor mencapai 4,95 gram. 

Selain itu, turut diamankan alat pendukung transaksi, termasuk timbangan digital, dompet, jaket, dan ponsel milik pelaku.

“Pelaku beserta barang bukti telah kami bawa ke Mapolres Berau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil awal, sabu-sabu itu diduga siap edar dan akan diedarkan di sekitar wilayah Tanjung Redeb,” ujarnya.

Saat ini, RF telah ditahan di Markas Polres Berau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 

Temuan sabu dalam jumlah yang cukup banyak dan adanya timbangan digital mengindikasikan bahwa tersangka bukan hanya pemakai, melainkan juga berperan sebagai pengedar di wilayah tersebut.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan sangkaan Pasal berlapis, yaitu Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba terlibat dalam rantai peredaran narkoba di Kabupaten Berau. 

Kepolisian menyatakan akan terus meningkatkan operasi penindakan dan tidak akan memberikan ruang bagi jaringan narkotika untuk beroperasi.

“Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi. Sinergi ini sangat penting agar Berau terbebas dari penyalahgunaan narkoba,” tutup AKP Priyanto. (J)

Aksi yang dimulai Sabtu malam (11/9/2025), pukul 22.00 Wita, ini berfokus pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang peredaran minuman keras.

Operasi gabungan ini dikoordinasikan dari Kantor Badan Kesbangpol, Jalan Pulau Sambit, Kecamatan Tanjung Redeb. Sebanyak 28 personel dikerahkan, melibatkan unsur dari Polres Berau, TNI, Brimob, dan Satpol PP, menunjukkan komitmen sinergis antar instansi dalam menertibkan wilayah.

Kasipropam Polres Berau, AKP Simalango menjelaskan bahwa sasaran utama dari operasi ini adalah menekan peredaran miras ilegal serta menindak tempat-tempat hiburan malam yang terbukti melanggar aturan operasional.

"Kami bersama unsur TNI, Brimob, dan Satpol PP berkomitmen untuk menekan peredaran miras ilegal serta menertibkan tempat hiburan malam yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.

Hasil dari kegiatan monitoring dan razia ini cukup signifikan. Tim gabungan berhasil menyita total 171 botol minuman keras dari berbagai merek yang ditemukan di sejumlah lokasi. Seluruh barang bukti tersebut langsung diamankan oleh Satpol PP.

Barang bukti yang disita akan diproses sesuai dengan Perda Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum. Penindakan ini diharapkan memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Dirinya menjelaskan bahwa operasi pekat ini tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga merupakan upaya preventif untuk menjamin lingkungan yang aman dan tertib bagi warga Berau. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban.

“Kami berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Berau,” pungkasnya. (J)

Para jurnalis ini menargetkan bisa mempertahankan gelar juara umum yang diraih tahun lalu.

Pada Porwada 2024, Berau keluar sebagai juara umum dengan torehan lima medali emas, empat perak, dan satu perunggu. Prestasi itu kini kembali menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi para pewarta untuk tampil maksimal.

Bupati Berau yang hadir dalam pelepasan kontingen berharap semangat dan kekompakan para wartawan tetap terjaga selama bertanding. Ia juga berpesan agar ajang ini tidak hanya dijadikan arena mencari medali tetapi juga wadah mempererat solidaritas antarjurnalis se-Kaltim.

“Selain membawa nama baik daerah, semoga teman-teman wartawan juga bisa mempromosikan potensi Berau ke daerah lain,” ujarnya.

Porwada sendiri menjadi ajang rutin bagi insan pers di Kalimantan Timur untuk menyalurkan bakat olahraga sekaligus mempererat hubungan antaranggota PWI di tiap kabupaten dan kota. 

Tahun ini, Kota Bontang dipercaya menjadi tuan rumah dengan berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan, mulai dari futsal, bulu tangkis, hingga catur.

Kontingen PWI Berau dijadwalkan berangkat sore ini menuju Bontang. Para peserta berharap bisa pulang dengan membawa hasil terbaik dan terus menjaga tradisi juara yang sudah dibangun tahun sebelumnya. (AUNI)

Kegiatan ini diikuti sejumlah jurnalis dari berbagai media lokal dengan tujuan memperkuat pemahaman tentang pentingnya perspektif gender dalam pemberitaan dan kerja jurnalistik.

Dalam kegiatan tersebut, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Berau, M. Hendratno hadir membuka sosialisasi sekaligus menegaskan pentingnya peran media dalam membentuk kesadaran publik terhadap isu kesetaraan gender. 

Ia menilai cara media menyampaikan informasi berpengaruh langsung terhadap cara masyarakat memandang peran laki-laki dan perempuan di ruang publik.

“Media bukan sekadar penyampai berita tapi juga pembentuk opini. Karena itu, pemberitaan yang berimbang dan berperspektif gender penting untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil,” ujarnya.

Hendratno menambahkan, media bisa menjadi mitra penting pemerintah dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

“Lewat narasi yang cerdas dan empatik, media bisa membantu menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. Itu yang kita harapkan bersama,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya DPPKBP3A Berau memperkuat sinergi lintas sektor dalam menerapkan pengarusutamaan gender di berbagai bidang, termasuk dunia informasi dan komunikasi massa.

Di era digital, kesetaraan gender menghadapi tantangan baru. Meskipun teknologi membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok marjinal untuk bersuara, ruang digital juga kerap menjadi tempat munculnya bentuk baru dari ketimpangan mulai dari kekerasan berbasis gender daring, penyebaran stereotip lewat media sosial, hingga ketimpangan akses terhadap teknologi dan literasi digital.

Perempuan, misalnya, masih cenderung menghadapi hambatan dalam berpartisipasi aktif di ruang digital, baik karena norma sosial, keterbatasan akses, maupun minimnya representasi dalam industri teknologi. Karena itu, media memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan edukator publik dalam menghadapi perubahan zaman.

Di tengah banjir informasi dan algoritma yang membentuk persepsi publik, jurnalis dituntut lebih peka dan kritis agar tidak memperkuat bias gender, baik dalam bahasa, visual, maupun cara memilih narasumber.

Melalui pelatihan dan sosialisasi semacam ini, DPPKBP3A Berau berharap para insan media mampu menyajikan berita yang lebih berpihak pada nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan.

Peran media lokal sangat strategis, karena menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat daerah tempat persepsi sosial sering kali terbentuk lebih kuat melalui narasi media.

Kesetaraan gender, terutama di era teknologi, bukan lagi sekadar isu sosial, tetapi juga indikator kemajuan peradaban. Semakin adil dan inklusif masyarakat memandang peran gender maka semakin terbuka pula peluang untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. (AUNI)

Acara yang dihadiri jajaran pimpinan Bankaltimtara, pemerintah daerah, dan sejumlah pelaku usaha itu berlangsung hangat. Selain menjadi perayaan usia ke-60 tahun, kegiatan ini juga menandai perjalanan panjang Bankaltimtara sebagai lembaga keuangan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Bankaltimtara atau nama lengkapnya PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (PT BPD Kaltim Kaltara) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut.

Bank ini resmi beroperasi pada 14 Oktober 1965, setelah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur saat itu, A. Moeis Hasan. Pendirian bank daerah tersebut dilandasi oleh Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3/PD/64 tanggal 19 September 1964, dan memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri serta izin usaha dari Bank Indonesia pada tahun yang sama.

Dalam perjalanannya, regulasi pendirian Bankaltimtara mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir, melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2016, badan hukumnya resmi berganti menjadi Perseroan Terbatas, menandai era baru dalam pengelolaan dan profesionalisme lembaga keuangan daerah tersebut.

Sebagai lembaga keuangan daerah, Bankaltimtara memiliki peran strategis yaitu menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah, pengelola keuangan pemerintah daerah, serta salah satu sumber pendapatan asli daerah. Misinya tetap sama sejak awal berdiri menjadi agen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menilai peran Bankaltimtara sangat penting dalam mendukung geliat ekonomi lokal. Ia berharap di usia yang ke-60 tahun ini, Bankaltimtara dapat memperluas layanan, menghadirkan inovasi digital, dan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha di daerah.

“Kami berharap Bankaltimtara terus berinovasi, terutama dalam memperkuat pelayanan dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha. Kolaborasi dengan pelaku usaha lokal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sri Juniarsih juga menyinggung posisi Kabupaten Berau sebagai pemegang saham terbesar ketiga Bankaltimtara, setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Menurutnya, posisi itu harus menjadi dorongan agar Bankaltimtara semakin berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi di Bumi Batiwakkal.

“Sebagai salah satu pemegang saham terbesar, kami berharap Bankaltimtara terus berperan aktif mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berau,” tuturnya.

Selama enam dekade, Bankaltimtara telah tumbuh menjadi salah satu bank daerah paling berpengaruh di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 

Dari lembaga kecil yang lahir di era pembangunan awal provinsi, kini Bankaltimtara menjadi pilar keuangan daerah dengan jaringan layanan yang luas dan peran signifikan dalam pembiayaan pembangunan, UMKM, serta pelayanan publik. (AUNI)

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis. Dalam arahannya, Gamalis menekankan pentingnya pemahaman bersama terhadap ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kita harapkan pelaksanaan pengadaan dapat berjalan lebih transparan, bersih, dan efisien. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan dengan sistem yang terus berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Jimmy, menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini menjadi langkah nyata Pemkab Berau untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendorong percepatan realisasi belanja daerah.

Menurutnya, hingga saat ini realisasi belanja pemerintah daerah masih tergolong rendah, baru mencapai sekitar 6 persen atau sekitar Rp259 miliar dari total anggaran Rp4 triliun.

“Melalui e-Katalog versi 6, proses pengadaan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah daerah, termasuk penerapan tanda tangan digital,” ungkapnya.

Dengan sistem baru ini, Pemkab Berau menargetkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan efisien, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tengah digalakkan pemerintah pusat. (AUNI).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi pembangunan daerah 2025–2030, yaitu “Berau Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur, dan Sejahtera”. 

“Berau memiliki potensi besar baik dari sisi sumber daya alam maupun manusia. Kami ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang, antara ekonomi dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ketua Pengurus dan Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto menjelaskan bahwa YKAN telah menjadi mitra pemerintah dan masyarakat Berau sejak tahun 2002. Sebagai organisasi nirlaba yang berfokus pada konservasi alam, YKAN berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat, mendampingi program pemerintah, serta menghubungkan berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih efektif.

“YKAN mendukung pemerintah daerah dalam upaya melindungi daratan dan perairan yang menjadi penyangga kehidupan. Kami ingin memastikan upaya konservasi juga memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” tuturnya.

Dalam lima tahun terakhir, berbagai capaian penting berhasil diraih melalui sinergi Pemkab Berau bersama masyarakat dan mitra pendukung. 

Sebanyak 77 kampung dan 2 kelurahan menerima dukungan pendanaan pemerintah sebesar Rp390 juta per kampung, serta 15 kelompok masyarakat mendapat bantuan Rp50–70 juta per kelompok untuk mendukung kegiatan berbasis lingkungan dan penurunan emisi. YKAN hadir untuk memberikan pendampingan teknis, pelatihan, dan penguatan kapasitas agar program-program tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, sebanyak 31 kelompok masyarakat telah mendapatkan hak kelola perhutanan sosial dengan luas mencapai 1.600 hektare capaian tertinggi di Kalimantan Timur.

YKAN juga turut mendukung penguatan ekonomi lokal melalui pelatihan Akademi Kampung Sigap dan pendampingan UMKM ramah lingkungan. Produk-produk masyarakat seperti cokelat batangan, amplang, terasi, udang kering, kerajinan rotan, dan batik mangrove kini mulai dikenal luas dan siap dipasarkan melalui platform digital maupun toko-toko di Tanjung Redeb. 

“Rencana Pemkab Berau untuk membangun UMKM Center akan semakin memperluas pemasaran produk-produk lokal ini,” ungkapnya.

Di sektor kelautan, YKAN mendukung terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di wilayah pesisir dan kepulauan Derawan sebagai bagian dari upaya pengelolaan konservasi laut yang berkelanjutan. Program restorasi hidrologi mangrove dan akuakultur berkelanjutan juga dikembangkan untuk memulihkan kawasan pesisir yang terdampak aktivitas tambang.

Tak hanya itu, YKAN bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta kabupaten terkait turut mendukung pengusulan Taman Bumi (Geopark) Sangkulirang–Mangkalihat agar mendapat pengakuan UNESCO. Kabupaten Berau sendiri memiliki potensi geologi unik seperti Danau Labuan Cermin yang dapat menjadi daya tarik wisata edukatif sekaligus konservatif.

“Dengan status geopark, kita berharap Berau semakin dikenal di tingkat nasional dan internasional sebagai daerah yang kaya alam dan berkomitmen menjaga kelestariannya,” katanya.

Bupati Berau mengapresiasi dukungan YKAN yang telah menjadi mitra strategis selama lebih dari dua dekade. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor. 

“Konservasi bukan sekadar menjaga alam, tetapi memastikan masyarakat di sekitar hutan dan pesisir juga mendapat manfaat ekonomi. Ini tanggung jawab kita bersama untuk generasi mendatang,” jelasnya.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk menjadikan Berau sebagai contoh daerah yang mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan menuju masa depan yang hijau, biru, dan sejahtera. (AUNI)

Peristiwa nahas ini tak hanya menghanguskan beberapa bangunan rumah atau pertokoan, namun juga turut meludeskan fasilitas pendidikan vital, yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Segah.

Pusat insiden berlokasi di wilayah padat, membuat api dengan cepat menjalar dan meluas. Tim gabungan dari berbagai unsur segera diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan mengendalikan situasi. Upaya pemadaman ini melibatkan kerja sama yang solid untuk mencegah dampak kerugian yang lebih besar.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, Novian Hidayat, membenarkan kejadian ini. 

“Memang benar, pihak BPBD menerima informasi kebakaran di Kecamatan Segah pada Sabtu siang,” ujarnya ketika dikonfirmasi mengenai laporan awal kejadian.

Tim gabungan yang bekerja keras di lapangan terdiri dari personel BPBD dan Pemadam Kebakaran (Damkar). Selain itu, upaya pemadaman juga didukung penuh oleh aparat TNI-Polri, tim dari KPHP Berau Barat, serta PMI yang memberikan dukungan medis dan masyarakat sekitar. 

Total enam unit mobil tangki air dikerahkan dari berbagai pos, termasuk Segah, Labanan, KPHP Berau Barat, dan Mako Induk.

“Ada sekitar enam mobil tangki yang diturunkan dalam pemadaman tersebut, terdiri dari Segah, Labanan, KPHP Berau Barat, dan Mako Induk,” terangnya.

Mengenai pemicu awal, dugaan sementara mengarah pada sebuah insiden yang terjadi di sebuah pangkalan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Diduga, api bermula dari sana, kemudian dengan cepat menyambar bangunan di sekitarnya dan merambat hingga ke kompleks SMPN 1 Segah. Parit-parit di sekitar lokasi pun ikut dilalap api akibat intensitas panas yang tinggi.

“Ada ledakan drum di pangkalan, kemudian merambat ke bangunan samping, hingga sampai ke SMPN 1 itu, parit-parit di sekitar itupun ikut terbakar,” ungkapnya.

Hingga saat ini, total kerugian materil akibat musibah tersebut belum dapat dipastikan secara rinci. Pihak berwenang belum bisa memberikan angka pasti karena fokus utama masih dalam tahap penanganan dan penyelidikan. 

Aparat penegak hukum kini tengah mendalami kasus ini untuk mengetahui penyebab pasti dan total dampak kerugian yang diderita warga dan fasilitas umum.

“Untuk kerugian di lapangan, dirinya belum bisa memastikan dengan jelas dan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, dikarenakan masih dalam proses pendalaman oleh aparat penegak hukum,” tutupnya. (J)

Melalui Unit Turjawali, personel Satlantas melaksanakan Patroli Humanis yang intensif pada Sabtu (11/10/2025) pagi dengan fokus pada pencegahan dan edukasi di jalan raya.
 
Patroli dilaksanakan di sejumlah rute vital, termasuk Jl. Kalimarau, Jl. Ring Road, dan Jl. Sultan Agung, mencakup wilayah Kecamatan Teluk Bayur dan Tanjung Redeb. Personel juga melakukan pengaturan arus dan pengawasan di sekitar Markas Sat Lantas, Bandara Kalimarau, serta area pergudangan. Patroli ini menyasar lokasi yang diidentifikasi sebagai rawan kecelakaan (black spot) dan rawan kemacetan.
 
Kasat Lantas Polres Berau, mengatakan personel tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi langsung kepada pengguna jalan. Poin utama yang ditekankan adalah pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, khususnya kewajiban memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor yang sah sesuai STNK.

“Kami hadir bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar sadar bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
 
Patroli ini melibatkan tiga personel, Aiptu Riza Elvani, Brigpol Agus Setiawan, dan Bripda Unggul, dengan sarana operasional Patwal Hilux Z 502. 

Kasat Lantas menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah pilar penting dari strategi kepolisian dalam menumbuhkan kesadaran berlalu lintas secara preventif.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menumbuhkan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat,” ujarnya.
 
Dirinya menunjukkan hasil Laporan situasi lalu lintas di area patroli terpantau aman, tertib, dan terkendali. Kehadiran personel di lapangan juga berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati sesama pengguna jalan.

“Dengan patroli ini, Satlantas Polres Berau berharap budaya tertib berlalu lintas dapat terus tumbuh dan menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan di wilayah Kabupaten Berau,” pungkasnya. (J)

Penangkapan yang dilakukan pada Kamis (9/10/2025) malam, ini mengamankan pria berinisial AR (27) dan DA (35) bersama total 8,46 gram sabu bruto.

Kasarlt Satresnarkoba Polres Berau, AKP Agus Ptiyanto mengatakan Penangkapan terhadap kedua pelaku berawal dari respons cepat aparat terhadap laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di sekitar Sambaliung. 

Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim Satresnarkoba berhasil mengamankan AR dan DA sekitar pukul 19.30 WITA, memastikan peredaran gelap barang haram ini tidak meluas.

“Penangkapan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah kami menerima informasi akurat dari masyarakat. Ini menunjukkan sinergi yang baik antara aparat dan warga dalam memerangi narkoba,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan penggeledahan dilakukan di lokasi dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat. Petugas menemukan sejumlah paket sabu siap edar yang disembunyikan secara rapi oleh para pelaku di berbagai tempat, seperti dompet, kotak rokok, dan pakaian.

“Saat dilakukan penggeledahan, kami menemukan paket-paket sabu yang sudah dikemas dan siap diedarkan. Para pelaku menyembunyikannya dengan modus yang bervariasi untuk mengelabui petugas,” ungkapnya.

Dari tangan tersangka AR, polisi menyita barang bukti signifikan, termasuk satu bungkus besar dan dua bungkus sedang sabu, tujuh bundle plastik kecil, timbangan digital, lakban, dompet, dua unit handphone, dan satu unit sepeda motor. 

Sementara itu, dari tersangka DA, petugas mengamankan tiga bungkus besar sabu, potongan sedotan, celana panjang abu-abu, satu unit handphone putih, dan satu unit sepeda motor.

“Total keseluruhan barang bukti sabu yang berhasil kami amankan adalah 8,46 gram bruto. Rinciannya, 6,66 gram didapat dari tersangka AR dan 1,80 gram dari tersangka DA,” jelasnya.

Kedua tersangka saat ini telah ditahan di Markas Polres Berau untuk menjalani proses hukum lanjutan. Mereka terancam dijerat Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang tindak pidana peredaran dan kepemilikan narkotika.

AKP Agus Priyanto menegaskan komitmen Polres Berau bahwa mereka tidak akan pernah berhenti memerangi peredaran narkotika di Bumi Batiwakkal dan bahwa peran aktif masyarakat serta kerja sama yang solid dengan aparat adalah kunci utama keberhasilan upaya pemberantasan tersebut.

“Kami tidak akan pernah berhenti memerangi peredaran narkotika di Bumi Batiwakkal. Peran aktif masyarakat dan kerja sama yang solid dengan aparat adalah kunci utama keberhasilan upaya pemberantasan ini,” tandasnya. (J)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie mengatakan rendahnya realisasi tersebut bukan karena minimnya aktivitas tambang, melainkan banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin resmi. Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak dapat memungut pajak secara maksimal.

“Potensi tambang non logam sebenarnya besar tetapi sebagian besar pelakunya belum mengantongi izin. Itu yang membuat pemungutan pajak belum bisa dilakukan optimal,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis (9/10/2025).

Menurut Djupiansyah, regulasi sebenarnya memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menarik pajak meski izin usaha belum diterbitkan. 

Namun, berdasarkan kesepakatan antara Pemkab dan DPRD Berau, pemungutan pajak baru akan dilakukan jika pelaku usaha telah memiliki izin yang sah.

“Kalau merujuk surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, izin atau tidak, pajak MBLB bisa dipungut. Tapi kami sepakat menunggu izin keluar agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” jelasnya.

Ia menyebut persoalan ini menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, aktivitas tambang terus berjalan dan berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. 

Namun di sisi lain, kewenangan penerbitan izin usaha tambang masih berada di tingkat provinsi, sehingga daerah hanya bisa menunggu.

Meski begitu, Bapenda Berau tidak tinggal diam. Upaya peningkatan kepatuhan pajak terus dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim. 

Langkah ini bertujuan mempercepat proses perizinan sekaligus membuka kesadaran para pelaku usaha untuk taat pajak.

“Kalau izin sudah tuntas, otomatis kami bisa lakukan pemungutan dengan dasar hukum yang kuat. Itu yang terus kami dorong,” ungkapnya.

Terkait target tahun depan, ia menegaskan nilai yang ditetapkan akan tetap realistis, menyesuaikan potensi lapangan tanpa menurunkan optimisme. Selama aktivitas tambang nonlogam masih berlangsung di Berau, target pajak sektor ini tidak akan dikurangi.

“Target kami tetap disesuaikan dengan potensi yang ada. Tantangannya lebih ke soal perizinan, bukan pada kegiatan tambang itu sendiri,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat proses perizinan serta menyederhanakan regulasi pertambangan. 

Dengan demikian, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai aturan. (AUNI)

Penutupan ditandai dengan penanggalan ID peserta serta pemukulan gong oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, di Hotel Mercure, Jumat (10/10/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gamalis menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Ia juga memberikan penghargaan kepada para peserta PKP dan Latsar yang telah menyelesaikan pelatihan dengan baik, termasuk melahirkan sejumlah inovasi dalam bentuk aksi perubahan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk peserta PKP dan Latsar yang telah menunjukkan dedikasi tinggi sejak awal pelatihan hingga peluncuran inovasi pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ASN tidak hanya diukur dari penyelesaian pelatihan tetapi dari kemampuan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di lingkungan kerja. 

Menurutnya, ASN harus menjadi motor perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas.

“Saya berharap setiap inovasi yang dihasilkan tidak berhenti pada laporan kegiatan tetapi benar-benar diterapkan secara berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Gamalis juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi modern. Penerapan teknologi bukan hanya kebutuhan administrasi tetapi juga kunci menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.

Selain penutupan pelatihan, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan peluncuran "Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi ASN". Program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur sipil negara agar semakin adaptif dan profesional.

“Kami mendukung penuh sistem pembelajaran ini, dan berharap BKPSDM dapat mengoptimalkan penerapannya agar ASN Berau semakin siap menghadapi tantangan pembangunan daerah dan nasional,” tutupnya.

Di akhir acara, Wakil Bupati turut menyampaikan selamat kepada peserta terbaik PKP dan Latsar tahun 2025. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus mengasah kemampuan, memperkuat kolaborasi, serta bekerja dengan sepenuh hati demi kemajuan Kabupaten Berau. (AUNI)

Hal itu disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dalam kegiatan Penguatan Pengelolaan Dana Kampung untuk Pencegahan Maladministrasi Berujung Tipikor yang digelar di Ruang Rapat RPJPD Gedung Pertemuan Bapelitbang, Tanjung Redeb, Kamis (9/10/2025).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menekankan pentingnya akuntabilitas dan integritas aparatur kampung dalam mengelola dana kampung agar tidak terjadi penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi.

“Kepala kampung bersama aparatnya wajib taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Setiap langkah harus berpedoman pada aturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa persoalan dana dan keuangan merupakan hal sensitif yang memerlukan kehati-hatian dan tanggung jawab tinggi. 

Untuk itu, kepala kampung bersama perangkatnya diingatkan agar mengikuti prosedur pengelolaan keuangan secara tertib dan disiplin, serta mengedepankan transparansi agar terbebas dari indikasi korupsi.

“Pengawasan penggunaan dana kampung kini semakin ketat, mulai dari kecamatan, kabupaten, kejaksaan, inspektorat, hingga masyarakat. Karena itu, penting untuk bekerja dengan hati, jujur, dan menjunjung moralitas,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa Pemkab Berau terus mendorong penguatan sistem digital pemerintahan seperti e-Planning, e-Budgeting, dan LPSE, guna meningkatkan keterbukaan serta mencegah maladministrasi. 

Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Berau melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang telah berjalan sejak 2023. Program ini bertujuan membina dan mengawasi pengelolaan dana kampung agar tepat sasaran.

Lebih lanjut, dirinya mengimbau agar kepala kampung dapat berinovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi kampung tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah.

“Saya minta agar kepala kampung tidak hanya menunggu bantuan dana, tapi mampu menggali potensi ekonomi kampung melalui BUMK dan berbagai usaha kreatif,” tuturnya.

Dengan begitu, kampung bisa mandiri dan masyarakatnya lebih sejahtera,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa hingga 8 Oktober 2025, sebanyak 100 kampung di Berau telah menerima Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa Tahap I, sementara sisanya masih dalam proses pencairan.

Sebagai penutup, Bupati berpesan kepada seluruh kepala kampung agar menjadikan amanah jabatan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan tanggung jawab kepada Tuhan.

“Jabatan yang saudara sandang adalah amanah besar. Karena itu, jalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan semangat melayani masyarakat demi kemajuan kampung dan Berau yang kita cintai bersama,” tutupnya. (AUNI)

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis yang ditandai dengan pelepasan anak panah sebagai simbol dimulainya perlombaan. 

Dalam sambutannya, Gamalis menyampaikan bahwa kegiatan olahraga tradisional merupakan warisan leluhur yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi muda.

“Olahraga tradisional bukan sekadar permainan, tapi bagian dari identitas dan nilai-nilai kebersamaan masyarakat kita,” ujarnya.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap anak-anak muda semakin mengenal dan mencintai budaya sendiri, bukan hanya terpaku pada hiburan digital,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menghidupkan kembali permainan tradisional yang kini mulai jarang ditemui.

“Kita tidak ingin olahraga tradisional hanya tinggal cerita. Karena itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong, sportivitas, dan kebersamaan melalui ajang yang sehat dan menghibur,” tuturnya.

Dirinya turut menyampaikan harapannya agar kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan muda.

“Kami berharap lomba ini tidak berhenti di sini saja tetapi menjadi agenda tahunan yang semakin meriah dan menarik minat lebih banyak peserta,” jelasnya.

Dikatakannya dengan begitu, semangat pelestarian budaya dan olahraga tradisional bisa terus hidup di tengah masyarakat Berau.

Event ini telah rutin dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai bentuk pembinaan dan promosi olahraga tradisional di Bumi Batiwakkal. 

Tahun ini, perlombaan diikuti empat cabang olahraga, yakni hadang dengan 16 regu, ketapel, panahan dengan 196 peserta, serta sumpit sebanyak 16 regu.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Berau berharap tradisi dan kearifan lokal tetap hidup serta menjadi kebanggaan masyarakat, sejalan dengan semangat pelestarian budaya daerah. (AUNI)

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menilai kurangnya transparansi dari pihak perusahaan menjadi hambatan utama bagi pemerintah daerah dalam mengukur efektivitas program tanggung jawab sosial di lapangan.

Sri Juniarsih menjelaskan, hingga kini banyak perusahaan masih menjalankan kegiatan CSR secara tertutup tanpa koordinasi yang jelas. 

Akibatnya, arah program yang dijalankan sering kali tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat maupun agenda prioritas pembangunan daerah.

“Forum komunikasi CSR yang dulu aktif kini tidak lagi berjalan maksimal. Karena itu, pemerintah sulit memantau sejauh mana dana CSR digunakan dan untuk apa saja,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (7/10/2025).

Kurangnya koordinasi itu disebut berdampak langsung pada kondisi lingkungan di Berau. Aktivitas tambang yang masif telah mengubah bentang alam, mengurangi kawasan hutan, dan meninggalkan lubang bekas galian yang belum direklamasi.

Ia menilai, tanggung jawab pemulihan lingkungan seharusnya bisa dijalankan melalui mekanisme CSR. Namun tanpa keterbukaan data dan kerja sama lintas sektor, upaya tersebut sulit berjalan efektif.

“Perusahaan seharusnya ikut memperbaiki kerusakan lingkungan. Melalui dana CSR, mereka bisa berkontribusi untuk reboisasi atau pemulihan hutan,” ujarnya 

“Kalau transparansi sulit diwujudkan, setidaknya dana CSR diarahkan untuk penghijauan," tuturnya.

“Kami ingin langkah ini segera terealisasi melalui kerja sama lintas sektor,” tambahnya.

Ia berharap perusahaan mampu membangun kembali kesadaran kolektif bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan kontribusi nyata untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.

“Hutan yang rusak bukan berarti tak bisa dipulihkan. Dengan komitmen bersama dan pemanfaatan dana CSR secara tepat, kita masih punya peluang besar untuk memperbaikinya,” tutupnya. (AUNI)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis agar lebih terarah dan sesuai dengan karakter wilayah di Kabupaten Berau. 

Melalui forum ini, berbagai pihak membahas langkah strategis dalam merumuskan pola perencanaan dan pelaksanaan yang efektif, mulai dari aspek distribusi, data sasaran, hingga dukungan lintas sektor.

Sekretaris Satgas Percepatan MBG Berau, Rahmadi Pasarakan menyebut bahwa FGD tersebut menjadi momentum awal untuk menyatukan pemahaman teknis antarinstansi setelah pembentukan Satgas. 

Ia menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan dengan kondisi kewilayahan dan kebutuhan masyarakat.

“Pendekatan berbasis wilayah diperlukan agar program makan bergizi gratis tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi di tiap kecamatan,” jelasnya.

Program MBG di Berau merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional yang menitikberatkan pada peningkatan status gizi anak usia sekolah. 

Pemerintah daerah kini tengah mempersiapkan mekanisme pengelolaan dan monitoring agar pelaksanaan program di tingkat lokal berjalan transparan dan efisien.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis menegaskan bahwa keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh sinergi bersama dan komitmen seluruh pihak dalam menjalankan tata kelola yang akuntabel.

“Kita perlu sistem yang jelas, mulai dari pendataan, penyaluran, hingga evaluasi di lapangan. Program ini harus berdampak langsung pada perbaikan gizi dan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Gamalis juga menambahkan bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan sosial di daerah, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang rentan terhadap persoalan gizi.

“Jika dijalankan dengan baik, program ini tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga meningkatkan partisipasi belajar anak-anak karena gizi yang cukup akan berdampak pada semangat dan konsentrasi mereka di sekolah,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Berau menargetkan hasil dari FGD tersebut menjadi dasar penyusunan pedoman pelaksanaan MBG di tingkat daerah. 

Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi rutinitas tetapi bagian dari strategi jangka panjang dan evaluasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. (AUNI)

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan partisipatif. 

Ia menyebut bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

“Pemilu bukan sekadar memilih pemimpin, melainkan bagian dari menjaga kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan yang jujur dan adil. Semua pihak harus terlibat agar prosesnya berjalan transparan dan dipercaya publik,” ujarnya.

Turut hadir anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Galeh Akbar Tanjung yang menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga pengawas di tingkat daerah agar siap menghadapi tantangan pada penyelenggaraan pemilu mendatang.