Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Berau, Didi Rahmadi menekankan pentingnya verifikasi sebelum membagikan informasi.

“Kami sangat berharap para pengguna media, khususnya masyarakat untuk pandai-pandai memilih dan memilah informasi. Jangan sampai nanti informasi yang disampaikan itu belum benar, belum dapat dipertanyakan, sudah di-share ke mana-mana,” ujarnya.

Ia mengatakan penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat berujung pada konsekuensi hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijaksana dan cermat dalam memilih serta memilah informasi sebelum membagikannya.

“Karena ketika itu dilakukan, maka akan berhadapan dengan undang-undang ITE. Jadi kami berharap masyarakat kita bijaksana, lebih pintar, memilih dan memilah informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat,” terangnya.

Diskominfo Berau secara kontinu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bukan hanya sebagai respons sesaat, melainkan sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran publik terhadap pentingnya informasi yang akurat.

“Kita selalu mengedukasi teman-teman kita, juga melalui teman-teman wartawan karena informasi seperti ini merupakan bagian dari sosialisasi,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan bahwa Diskominfo Berau memiliki bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) yang setiap hari memantau media daring dan luring. Tugas utama mereka adalah mengidentifikasi berita atau informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai, demi menjaga kebenaran informasi di masyarakat.

"Di Diskominfo Berau, ada Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP). Tim kami di sana setiap hari memantau media, baik online maupun offline. Jika ada berita yang tidak sesuai, itu langsung jadi perhatian kami,” pungkasnya.

Imbauan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dalam bermedia sosial dan meminimalisir penyebaran informasi yang tidak benar, demi menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. (J)

Dalam sambutannya saat pengukuhan pengurus PERPANI dan FESPATI periode 2025–2029 di Balai Mufakat, Abd. Waris menyampaikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya yang berhasil mengantarkan Berau sebagai juara umum panahan pada Porprov saat menjadi tuan rumah.

“Prestasi itu tidak datang begitu saja. Kami berterima kasih kepada para pengurus lama yang telah berjuang. Tahun depan di Porprov Paser, kita tetap targetkan minimal tiga besar,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa PERPANI terus mendorong regenerasi atlet. Dua atlet panahan muda Berau dijadwalkan mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Kudus bulan depan untuk kategori U-15 serta agenda untuk atlet senior yang tengah disiapkan.

Abd. Waris menekankan bahwa peningkatan olahraga panahan tak bisa lepas dari peran dunia pendidikan. Oleh karena itu, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah agar panahan bisa masuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler baik melalui jalur PERPANI maupun FESPATI.

“Tujuan kami adalah mencari bibit-bibit unggul asli Berau. Regenerasi atlet tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa dukungan sistemik,” katanya.

Lebih jauh, ia mengajak pemerintah daerah untuk melihat olahraga sebagai bagian dari pembangunan yang lebih luas.

“Pembangunan itu bukan hanya infrastruktur fisik. Tapi juga pembangunan SDMnya. Salah satu indikatornya adalah masyarakat yang sehat dan itu salah satunya dicapai lewat olahraga,” ucapnya.

Ia menyebut bahwa negara-negara maju juga kuat di bidang olahraga karena komitmennya dalam membina atlet sejak dini.

“Kalau ingin maju, pemerintah juga harus hadir dalam pengembangan olahraga, termasuk panahan. Kami harap ke depan bisa digelar lomba bersama PERPANI dan FESPATI tingkat Kaltim yang juga bisa sekaligus mempromosikan potensi wisata daerah,” tutupnya. (AUNI)

Dalam SE tersebut, ditegaskan bahwa seluruh bandara di Indonesia, termasuk Bandara Kalimarau, wajib meningkatkan kewaspadaan terhadap penyelundupan barang-barang yang dilarang seperti narkotika, psikotropika, serta satwa dan tumbuhan yang dilindungi.

Kepala Badan Layanan Umum Kantor UPBU Kelas I Kalimarau, Ferdinan Nurdin menyatakan berkomitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas penyelundupan.

“Dengan memperketat pemeriksaan keamanan di seluruh area bandara, kami berharap dapat mencegah masuknya barang-barang terlarang yang dapat membahayakan masyarakat dan negara,” tuturnya.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Bandara Kalimarau telah melakukan sejumlah langkah konkret, antara lain: Peningkatan frekuensi pemeriksaan: Petugas keamanan Bandara Kalimarau secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap penumpang, bagasi kabin, bagasi tercatat, dan kargo. Pemanfaatan teknologi: Penggunaan alat deteksi terbaru dan sistem pengawasan yang canggih membantu petugas dalam mendeteksi barang-barang terlarang. Koordinasi dengan instansi terkait: Bandara Kalimarau menjalin kerja sama yang erat dengan aparat penegak hukum, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sosialisasi kepada masyarakat: Masyarakat pengguna jasa bandara juga diimbau untuk turut serta dalam mencegah penyelundupan dengan tidak membawa barang-barang terlarang.

Upaya Bandara Kalimarau dalam meningkatkan keamanan penerbangan merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kerja sama yang baik antara seluruh pihak, diharapkan penyelundupan barang-barang terlarang melalui transportasi udara dapat ditekan. (DAA)