Wali Kota Samarinda Andi Harun pernah menyampaikan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor utama yang memperberat kondisi banjir. Pertama, curah hujan ekstrem yang dalam beberapa kejadian tercatat mencapai lebih dari 193 milimeter. Kedua, kapasitas infrastruktur pengendali banjir—seperti waduk dan saluran air—yang belum sepenuhnya optimal. Ketiga, perubahan tata guna lahan di kawasan hulu yang menyebabkan aliran air bercampur lumpur mengalir cepat menuju wilayah perkotaan. Pernyataan tersebut dikutip dari Kompas.com edisi 24 Oktober 2025.

Namun demikian, banjir di Samarinda tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis saluran air. Masalah ini bersifat sistemik, melibatkan perencanaan yang belum terpadu, perilaku masyarakat, serta tata ruang perkotaan yang belum tertata optimal. Sejumlah proyek drainase hanya memperbaiki bagian tertentu tanpa mempertimbangkan sistem aliran air secara menyeluruh. Akibatnya, satu titik terlihat lancar, sementara titik lain justru mengalami penyumbatan. Air yang seharusnya mengalir ke Sungai Karang Mumus akhirnya tertahan dan meluap ke jalan serta permukiman.

Persoalan tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi. Dinas Pekerjaan Umum berfokus pada pembangunan drainase, Dinas Lingkungan Hidup menangani kebersihan, sementara pengawasan bangunan berada di instansi berbeda. Fragmentasi kewenangan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Dalam praktiknya, tidak jarang proyek drainase dipersepsikan lebih berorientasi pada serapan anggaran tahunan dibandingkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dari sisi masyarakat, kebiasaan membuang sampah ke parit dan menutup saluran air dengan bangunan masih kerap terjadi. Padahal, sebaik apa pun sistem drainase dirancang, fungsinya akan terganggu apabila tersumbat oleh sampah rumah tangga. Di sisi lain, ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air di Samarinda terus berkurang akibat laju pembangunan. Air hujan yang seharusnya meresap ke tanah justru langsung mengalir ke saluran yang kapasitasnya terbatas.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam penanganan banjir di Samarinda, yakni beralih dari pola proyek menuju sistem. Pembangunan drainase perlu berbasis data hidrologi perkotaan dan dirancang secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pemeliharaan rutin serta pelibatan aktif masyarakat harus menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan drainase, bukan sekadar pelengkap. Pemerintah daerah juga dituntut konsisten menjaga dan memperluas ruang terbuka hijau agar air memiliki ruang kembali ke tanah, bukan menggenangi rumah warga.

Pada akhirnya, proyek drainase memang penting. Namun tanpa tata kelola yang baik dan kesadaran kolektif, hasilnya berpotensi tidak berkelanjutan. Banjir bukan sekadar persoalan air yang tidak mengalir, melainkan cerminan dari cara sebuah kota dikelola. Selama drainase masih dipandang semata sebagai proyek fisik, upaya mewujudkan Samarinda yang lebih tangguh terhadap banjir akan sulit tercapai.